Sulut, Suuaraindonesia1, Dalam pembahasan RUU TNI terbaru, pemerintah mengusulkan tiga tugas baru. Pertama, TNI memiliki tugas untuk membantu dan menanggulangi ancaman siber. Kedua, TNI bisa membantu dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri.
Ketiga, TNI memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika.
Pemerintah mengusulkan penambahan posisi sipil yang bisa diduduki TNI dari 10 menjadi 16. Ada penambahan peran TNI dalam pengamanan laut (Bakamla), penanganan bencana (BNPB), penanganan terorisme (BNPT), kelautan dan perikanan, Kejaksaan Agung, dan pengelolaan perbatasan (BNPP).
"Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga,"
Sementara, di luar posisi tersebut, prajurit aktif bisa menduduki jabatan sipil lain setelah mundur dari dinas keprajuritan.
Terkait RUU TNI,Ketua umum LSM Garda Timur Indonesia menyatakan sikap dengan mendukung penuh karena untuk kemajuan dan memperkuat pertahanan negara dan menjadi terobosan penting untuk meningkatkan profesionalisme prajurit,
saya berharap dengan adanya revisi ini memperkuat kesiapan TNI menghadapi berbagai ancaman tapi tetap dalam koridor Demokrasi dan supremasi hukum. Terkait isu-isu ABRI saya rasa itu hanya menggiring opini publik, mari kita serahkan kepada orang-orang hebat yang duduk bersama untuk tujuan yang terbaik terkait RUU TNI ini sehingga TNI kita kuat, maju dan di takuti oleh negara-negara luar, TNI bersama rakyat, tutupnya",.
