BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Slider

latest
randomposts4

SULAWESI UTARA

Sulut/block-7/#E4D932

PAPUA

Papua/block-2/#5351E5

JAKARTA

JAKARTA/block-2/#00A0A2

POHUWATO

Pohuwato/block-1/#235FB6

NUSA TENGGARA

Nusa%20Tenggara/block-2/#0019A2

GORONTALO

Gorontalo/block-2

KESEHATAN

Kesehatan/block-1/#45B623

RIAU

Riau/block-2

SULAWESI SELATAN

Sulsel/block-2/#1200EF

OPINI

Opini/block-7/#990505

KALIMANTAN TIMUR

KALTIM/block-2/#C603AB

ACEH

Aceh/block-2/#C60350

KRIMINAL DAN HAM

Kriminal%20Dan%20Ham/block-5/#FF0000

NASIONAL

Nasional/block-8

DAERAH

Daerah/block-9

EKONOMI

Economy/block-3/#229304

OLAH RAGA

Olah%20Raga/block-5/#FF0000

JABODETABEK

Jabodetabek/block-1

GLOBAL

internasional

Latest Articles

Bimtek Rp195 Juta di Kota Gorontalo Disorot: Temuan BPK RI Ungkap Dugaan Ketidaksesuaian Rp73,5 Juta


KOTA GORONTALO, suaraindonesia1.com – Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar oleh Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo kembali menuai sorotan keras. Kegiatan yang dilaksanakan pada 30 Desember 2024 di Hotel Grand Q tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, dengan nilai ketidaksesuaian mencapai Rp73.500.000,00.


Berdasarkan temuan audit BPK RI Tahun 2024, terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan tersebut. Dokumen invoice hotel dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menunjukkan bahwa total pembayaran kepada pihak hotel mencapai Rp195.000.000,00, dengan rincian: 1 malam × 300 pax × fullboard package deluxe twins × Rp650.000,00. Secara administrasi, angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta seharusnya mendapatkan fasilitas menginap satu malam penuh di hotel. Namun, fakta yang terungkap berbeda.


Pernyataan Aktivis

M. Fadli, salah satu aktivis Gorontalo, menegaskan bahwa temuan ini bukan persoalan administratif biasa.

“Dalam temuan BPK RI tahun 2024 ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo,” tegas Fadli.


Ia menjelaskan bahwa berdasarkan konfirmasi langsung kepada pihak hotel, peserta bimtek ternyata tidak menginap dan kegiatan hanya berlangsung satu hari.

“Sesuai invoice, peserta dilengkapi fasilitas menginap. Tapi setelah dikonfirmasi ke pihak Hotel Grand Q, peserta tidak menginap dan hanya melakukan kegiatan satu hari. Ini jelas janggal,” lanjutnya.


Lebih lanjut, pada 18 Desember 2024, pihak hotel disebut telah mengirimkan surat hasil konfirmasi kepada Badan Keuangan Kota Gorontalo melalui Sdri. RT selaku Kepala Sub Bidang ADM BUD, Kuasa BUD sekaligus panitia kegiatan.


Alarm Serius Pengelolaan Keuangan Daerah

Perbedaan antara dokumen pembayaran dan fakta pelaksanaan memunculkan tanda tanya besar. Jika benar fasilitas menginap dibayarkan namun tidak direalisasikan, maka patut diduga terjadi ketidaksesuaian penggunaan anggaran negara.


“Jelas hal ini menunjukkan kecurigaan publik, apakah anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan pribadi. Maka jangan sampai ada indikasi dugaan korupsi dan adanya permainan antar pihak dari Badan Keuangan maupun dari pihak Hotel GQ Kota Gorontalo,” tutup Fadli.


Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Publik menunggu keberanian aparat pengawasan internal maupun aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara terbuka dan profesional.


– JHUL –

Mahasiswa IAIN Gorontalo Kecam Pembangunan Dapur MBG di Pone: "Dibangun Tergesa-gesa dan Tak Sesuai Spesifikasi"


KABUPATEN GORONTALO, suaraindonesia1.com – Kritik keras terhadap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dilontarkan kalangan mahasiswa. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Melki Mahrhaba, angkat bicara terkait pembangunan dapur yang dinilai tidak sesuai standar.


Ketua DEMA FEBI, Melki Mahrhaba, memberikan kritik tajam terhadap dapur MBG di Pone, Kabupaten Gorontalo, tersebut.


"Kami melihat dapur MBG tersebut terkesan dibangun secara tergesa-gesa sehingga tidak sesuai spesifikasi yang berlaku," ucap Melki.


Lebih lanjut, ia memaparkan temuan di lapangan. "Temuan kami di lapangan memperlihatkan bahwa dapur MBG di Pone tidak memiliki drainase yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu ini sangat berbahaya terhadap lingkungan sekitar."


Melki menekankan pentingnya sistem drainase dalam menunjang higienitas. "Kita ketahui bersama bahwa drainase ini sangat penting untuk menjaga higienitas dan menyalurkan limbah cair dari proses pengolahan makanan. Akan tetapi, limbah dari hasil pengolahan dapur MBG di Pone tidak memiliki kejelasan terkait dengan aliran pembuangannya. Jangan sampai pembuangan limbah ini malah dibiarkan oleh pengelola dapur MBG tersebut, karena dampaknya adalah lingkungan dan masyarakat sekitar. Ini baru persoalan drainase, belum masuk ke standarisasi penggunaan IPAL yang kami duga juga bermasalah di MBG tersebut."


Tidak hanya persoalan infrastruktur, Melki juga mempertanyakan terkait pengeluaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di dapur tersebut. Menurutnya, sertifikat SLHS bisa keluar ketika dapur MBG sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, bukan diberikan ke dapur MBG yang dibangun secara asal-asalan.


Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan segera bergerak. "Kami akan segera mendatangi DPRD Kabupaten Gorontalo dan Pemerintahan Daerah untuk meminta pembentukan tim investigasi dan audit terhadap dapur MBG di Pone, Limboto Barat. Ketika benar sesuai dengan temuan kami, maka desakan untuk pemberhentian operasi dapur MBG tersebut akan kami kampanyekan," tutup Melki.


– JHUL –

Sambut Ramadhan, Bupati M. Syukur Santuni Anak Yatim dan Fakir Miskin



Suaraindonesia1.com, BANGKO – Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H, Bupati Merangi, M. Syukur menggelar acara silaturahmi dan doa bersama di Rumah Dinas Bupati Merangin, Jumat malam (13/2). 


Dalam momen penuh khidmat tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyerahkan santunan kepada 170 anak yatim dan fakir miskin sebagai bentuk rasa syukur.


Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Merangin A. Khafidh, jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Zulhifni, para kepala OPD, tokoh adat, tokoh agama KH. Satar Saleh serta tokoh masyarakat lainnya.


Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa acara ini bukan sebagai bentuk euforia semata atau kesombongan, melainkan murni ungkapan rasa syukur atas kesempatan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadhan.


"Ini merupakan rasa syukur kita semua bahwa dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Sesuatu yang luar biasa, karena mungkin sebagian saudara kita tidak dapat menikmati Ramadhan tahun ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk beribadah penuh selama 30 hari," ujar Bupati M. Syukur.


Selain memberikan santunan secara simbolis bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan produktivitas selama bulan puasa.


Di hadapan para tamu undangan, termasuk jajaran Ketua RT, Bupati menitipkan pesan khusus terkait toleransi dan ketertiban umum. Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan saling menghargai.


Terkait aktivitas ekonomi masyarakat, Bupati M. Syukur memberikan arahan spesifik kepada para pemilik usaha kuliner.


"Bagi saudara kita yang mencari rezeki di bulan Ramadhan, mohon perhatikan waktunya. Untuk rumah makan, diharapkan tidak buka di siang hari. Mulailah beroperasi sekitar jam 4 atau 5 sore untuk keperluan berbuka, atau saat waktu sahur," tegasnya.


Menutup arahannya, Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kota Bangko selama bulan suci.


Acara silaturahmi tersebut diakhiri dengan tausiyah dari Ustaz Tengku Iskandar dan ditutup dengan ramah tamah serta makan malam bersama seluruh tamu undangan dan penerima santunan. 


(Bg nasri)

Bangun Desa, Rawat Warga: Satgas TMMD 127 Kodim 1709/Yawa Sentuh Hati Masyarakat Rembai



KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 Tahun 2026 yang digelar oleh Kodim 1709/Yawa tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur fisik semata. Di balik pembangunan rumah dan fasilitas umum, terselip sentuhan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung hati masyarakat,Pada Sabtu (14/02/2026),


Personel kesehatan Satgas TMMD turun langsung ke Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan metode door to door. Mereka menyambangi rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga.


Kegiatan ini dipelopori oleh Koptu Ruslan Parente, anggota Satgas yang bertugas di bidang medis. Dengan penuh kehangatan, ia tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjalin silaturahmi dan berdialog interaktif dengan warga terkait keluhan medis yang dirasakan.


“Melalui pendekatan langsung seperti ini, kami ingin memastikan tidak ada warga yang terlewat dari pelayanan. Kami hadir bukan hanya membangun fisik desa, tetapi juga menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Koptu Ruslan.


Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah (tensi), pengecekan gula darah, pemberian vitamin, obat-obatan dasar, hingga edukasi tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Seluruh sasaran telah terdata sebelumnya oleh petugas lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan terarah.


Antusiasme warga Kampung Rembai terlihat jelas. Mereka menyambut kedatangan tim medis dengan penuh rasa syukur. Bagi sebagian warga, kunjungan tersebut menjadi momen penting karena akses layanan kesehatan di wilayah tersebut cukup terbatas.


Sementara itu, Komandan Satuan Tugas TMMD Ke-127 Kodim 1709/Yawa, Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmanto, S.E., menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari misi TMMD tahun ini.


“TMMD bukan sekadar membangun jalan atau rumah layak huni. Yang lebih penting adalah membangun kualitas hidup masyarakat. Kesehatan adalah fondasi utama. Jika masyarakat sehat, maka pembangunan akan berjalan lebih optimal,” tegas Dandim.


Ia menambahkan bahwa pendekatan humanis menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan kegiatan TMMD.


“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran TNI bukan hanya sebagai aparat negara, tetapi sebagai saudara. Dengan turun langsung dari rumah ke rumah, kami bisa melihat kondisi riil warga dan mendengar langsung kebutuhan mereka. Inilah esensi kemanunggalan TNI dan rakyat,” lanjutnya.


Melalui pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung ke rumah warga ini, TMMD Ke-127 Kodim 1709/Yawa kembali membuktikan bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang menyentuh fisik sekaligus hati rakyat.

Sambut Ramadan 1447 H, Prajurit Yonif TP 860/NSK Waropen dan Warga Kemon Jaya Gotong Royong Percantik Masjid Al-Muhajirin



WAROPEN — Suaraindonesia1,  Gema bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang kian mendekat membawa semangat dan warna baru di Desa Kemon Jaya, Distrik Uraifasai, Kabupaten Waropen, Papua. 


Tak sekadar mempersiapkan hati dan batin, warga di SP 5 Jalur 5 bersama prajurit Yonif TP 860/NSK bahu-membahu memastikan Masjid Al-Muhajirin tampil lebih bersih, nyaman, dan layak menyambut jamaah. 


Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Karya Bakti, Sabtu (7/2/2026), menjadi wujud nyata sinergi antara TNI dan masyarakat. 


Di bawah terik matahari Distrik Uraifasai, personel Yonif TP 860/NSK tampak melebur bersama warga melakukan pembersihan lingkungan masjid hingga pekerjaan fisik yang cukup berat, yakni pengecoran tiang kamar mandi masjid sebagai bagian dari pembangunan fasilitas sanitasi.


Aksi gotong royong ini bukan sekadar agenda rutin militer, melainkan cerminan kepedulian sosial dan komitmen TNI dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat. 


Kehadiran prajurit di tengah warga menghadirkan suasana hangat, penuh kebersamaan, dan semangat persaudaraan lintas latar belakang.


Dampak dari kegiatan ini pun langsung dirasakan masyarakat. Selama ini, keterbatasan sarana sanitasi menjadi salah satu perhatian utama pengelola masjid. Dengan dukungan tenaga dari prajurit Yonif TP 860/NSK, proses pembangunan kamar mandi masjid dapat dipercepat sehingga diharapkan rampung sebelum Ramadan tiba.


Ketua Pembangunan Masjid Al-Muhajirin, Abdurahim Djalluse, yang memimpin langsung jalannya pekerjaan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas keterlibatan prajurit TNI.


“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada prajurit Yonif TP 860/NSK. Bantuan tenaga ini bukan hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga memberi suntikan semangat luar biasa bagi kami semua,” ungkap Abdurahim.


Ia berharap sinergi dan semangat gotong royong seperti ini terus terjaga, sehingga pembangunan fasilitas ibadah dan kesejahteraan masyarakat di Kampung Kemon Jaya dapat berjalan lebih baik ke depan. (UGT)

Yonif TP 860/NSK Waropen Gelar Karya Bakti Bersihkan Lapangan dan Jalan Kampung Botawa



WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Prajurit Yonif TP 860/NSK Waropen melaksanakan kegiatan karya bakti berupa pembersihan lapangan dan badan jalan di Kampung Botawa, Kabupaten Waropen, Papua, sebagai wujud kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat, Jumat (13/2/2026).


Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan aparat kampung dan warga setempat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Botawa, Yakob Moreni, yang memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam membantu masyarakat di wilayahnya.


Komandan Yonif TP 860/NSK Waropen melalui perwakilan prajurit menyampaikan bahwa karya bakti ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial guna mempererat hubungan antara TNI dan rakyat.


“Kegiatan ini adalah bentuk nyata pengabdian kami kepada masyarakat. Kami ingin hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga ikut membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman,” ujar salah satu perwakilan prajurit Yonif TP 860/NSK Waropen.


Sementara itu, Kepala Kampung Botawa, Yakob Moreni, menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan dukungan yang diberikan TNI kepada masyarakat.


“Kami sangat mengapresiasi kehadiran dan bantuan dari prajurit Yonif TP 860/NSK. Kegiatan ini sangat membantu warga dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kebersihan lingkungan kampung,” ungkapnya.


Melalui kegiatan karya bakti ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Kabupaten Waropen.


Sinergi antara TNI, pemerintah kampung, dan masyarakat di Kampung Botawa menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih hidup dan terus tumbuh di Tanah Papua. Dari aksi sederhana membersihkan jalan dan lapangan, terbangun harapan besar menuju Kabupaten Seribu Bakau Waropen yang bersih, sehat, dan bermartabat. (UGT)

Percepat Fasilitas CT Scan dan Mammografi, Sekda Zulhifni Ikuti Rakor Bersama Kemenkes



Suaraindonesia1.com, BANGKO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin terus mematangkan persiapan sarana kesehatan tingkat lanjut bagi masyarakat.


Bertempat di Ruang MPC Kantor Bappeda Merangin, Jumat (13/2), jajaran pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi (rakor) melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.


Rapat tersebut berfokus pada Monitoring Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sekaligus finalisasi teknis pengadaan alat kesehatan canggih untuk RSUD Kolonel Abundjani Bangko.


Jalannya rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni. Ia menegaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah memastikan kesiapan ruang instalasi untuk penempatan alat CT Scan dan Mammografi yang akan dihibahkan oleh Kemenkes.


"Tadi baru saja selesai koordinasi dengan Kemenkes untuk memfinalkan rencana ruangan CT Scan dan Mammografi. Ada sedikit perubahan pada desain rehabilitasi tata ruangnya agar alat-alat dari kementerian ini bisa segera masuk dan dimanfaatkan secara maksimal," ujar Zulhifni usai memimpin rapat.


Terkait kendala anggaran fisik, Sekda menjelaskan bahwa penyesuaian tata ruang tersebut tidak akan membebani APBD secara khusus, melainkan akan dioptimalkan melalui anggaran internal rumah sakit.


"Untuk dana (rehabilitasi ruang), kita gunakan melalui pos pemeliharaan rutin dari rumah sakit. Jadi secara teknis tidak ada masalah," tambahnya.


Di akhir keterangannya, Zulhifni memberikan instruksi khusus kepada jajaran manajemen RSUD agar bergerak cepat. 


Menurutnya, keberadaan alat pendeteksi kanker (Mammografi) dan pemindaian tubuh (CT Scan) sangat krusial agar masyarakat Merangin tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan tersebut.


"Saya berharap kepada Direktur Rumah Sakit Umum, kegiatan pemenuhan alat kesehatan ini harus berhasil kita dapatkan. Ini murni untuk membantu dan memudahkan pelayanan kesehatan masyarakat Merangin," tegas Sekda. 


(Bg nasri)

Prakarsa Warga Kecamatan Penjaringan Audiensi dengan Unsur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan



Jakarta Utara, suaraindonesia1.com, 13 Februari 2026, Pengurus Prakarsa Warga Kecamatan Penjaringan didampingi Sekretaris dan Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Prakarsa Warga Jakarta Utara melaksanakan audiensi dengan unsur Pemerintah Kecamatan Penjaringan pada Jumat (13/2/2026) pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 3 Kantor Kecamatan Penjaringan.


Audiensi ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, antara lain Royto Harahap selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Penjaringan, Eka selaku Sekretaris Lurah Kamal Muara, Agus selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Pluit, Wahyu selaku Kasi Ekbang Kelurahan Penjaringan, Firdaus selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Kapuk Muara, serta Achmad Yani dari Satpol PP Kecamatan Penjaringan.


Sementara itu, dari unsur Prakarsa Warga hadir Puriawan selaku Sekretaris Prakarsa Warga Jakarta Utara, Anton selaku Ketua Bidang Monev, Rasyid selaku Anggota Bidang Monev, Robi selaku Koordinator Kecamatan (Korcam), serta Suwardi selaku Sekretaris Korcam Prakarsa Warga Kecamatan Penjaringan.



Tujuan audiensi ini adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan dan program kerja Prakarsa Warga kepada unsur Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.


Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Prakarsa Warga Jakarta Utara, Puriawan, menyampaikan harapannya agar melalui audiensi ini dapat terbangun koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang baik antara Prakarsa Warga dengan unsur Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.


“Semoga hasil audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kemitraan dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Puriawan.



Sementara itu, mewakili pihak Kecamatan dan Kelurahan, Royto Harahap menyambut baik audiensi tersebut. Ia berharap Prakarsa Warga dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam membantu pelaksanaan program-program di wilayah.


Royto juga menyampaikan keterbukaannya agar Prakarsa Warga di tingkat Kelurahan dapat menjalin silaturahmi dan koordinasi dengan seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Penjaringan.


Audiensi ini diharapkan menjadi fondasi kerja sama yang konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan kolaboratif di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.



Report, Jp

Putusan Banding PT TUN Jakarta Perkuat Keabsahan Kepemimpinan Soegiharto Santoso di APKOMINDO



Jakarta - Suaraindonesia1, Babak panjang sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) akhirnya menemukan titik terang yang menyejukkan. Pada Senin, 9 Februari 2026, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta melalui Putusan Banding Nomor 342/B/2025/PT.TUN.JKT secara tegas dan bijaksana menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 212/G/2025/PTUN.JKT tanggal 6 November 2025.


Amar putusan Majelis Hakim Banding menyatakan: “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 212/G/2025/PTUN.JKT tanggal 6 November 2025, yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan.”


Dengan putusan ini, seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak yang selama ini mengklaim kepemimpinan APKOMINDO secara sepihak yakni Rudy Dermawan Muliadi dan Suwandi Sutikno ditolak secara sah dan meyakinkan di dua tingkat peradilan. Kepengurusan sah DPP APKOMINDO periode 2022-2027 di bawah komando Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky) sebagai Ketua Umum dan Puguh Kuswanto, S.Kom. sebagai Sekretaris Jenderal kini telah memperoleh penguatan hukum lagi.



Membalikkan Keadaan: Dari 9 Kekalahan Menuju 13 Kemenangan Beruntun

Perjalanan menegakkan kebenaran ini tidaklah singkat. Sejarah mencatat ironi pahit dimana pihak yang sama sebelumnya berhasil memenangkan 9 perkara secara beruntun di berbagai tingkatan peradilan, mulai dari tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali (PK). Kemenangan tersebut diduga kuat dibangun di atas fondasi dokumen yang cacat hukum, bahkan diduga merupakan dokumen palsu termasuk Akta Notaris Nomor 55 tahun 2015 yang menurut saksi kunci Dr. Rudi Rusdiah isinya tidak sesuai fakta.

Namun, titik balik sejarah terjadi ketika kebenaran mulai menemukan ruangnya. Sejak perkara Nomor 212/G/2025/PTUN.JKT diajukan dan diputus di PTUN Jakarta, hingga kini dikuatkan di tingkat banding, APKOMINDO yang sah di bawah kepemimpinan Hoky telah mengoleksi 13 kemenangan beruntun di semua tingkatan pengadilan. Fakta statistik yuridis ini membuktikan secara mutlak bahwa ketika proses persidangan berjalan jujur, transparan, dan hakim bekerja dengan independensi serta integritas, kebenaran materiil akan selalu menemukan jalannya.


Putusan banding ini tidak lahir dalam ruang hampa. Sebelum amar putusan dijatuhkan, Hoky selaku Ketua Umum DPP APKOMINDO yang sah telah menempuh langkah hukum preventif dan konstitusional dengan mengajukan permohonan pengawasan terpadu kepada tiga pilar pengawas peradilan tertinggi di negeri ini.



Melalui Surat Nomor 116/DPP-APKOMINDO/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, dan Kepala Badan Pengawasan MA RI, serta secara khusus kepada Ketua PT TUN Jakarta dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 342/B/2025/PT.TUN.JKT., Hoky memohon pengawasan intensif terhadap proses persidangan banding.


Langkah ini bukanlah bentuk intervensi atau ketidakpercayaan terhadap independensi hakim. Justru sebaliknya, ia merupakan ikhtiar etik dan konstitusional yang lahir dari kecintaan mendalam terhadap institusi peradilan. Kekhawatiran akan terulangnya pola rekayasa hukum sistematis yang telah mencemari sembilan putusan sebelumnya menjadi landasan utama langkah mulia ini.


“Justru karena kami percaya pada peradilan yang bersih, kami merasa berkewajiban untuk bersuara. Pengawasan bukan bentuk perlawanan terhadap hakim, melainkan mekanisme konstitusional untuk menjaga kualitas keadilan,” tegas Hoky.



Komitmen untuk menjaga marwah peradilan ini mendapatkan respons positif yang menggembirakan. Proses persidangan banding berlangsung transparan, profesional, dan bermartabat. Majelis Hakim Banding bekerja dengan integritas tinggi, membuktikan bahwa institusi peradilan Indonesia memiliki mekanisme koreksi yang bekerja sebagaimana mestinya.


Atas nama pribadi, seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKOMINDO, serta 23 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKOMINDO di seluruh Indonesia, Hoky menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 342/B/2025/PT.TUN.JKT dengan penuh profesionalisme, kehati-hatian, serta keberanian moral. Putusan yang adil dan bijaksana ini menjadi penegasan nyata bahwa independensi dan integritas hakim merupakan pilar utama tegaknya keadilan di Republik Indonesia.


2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, serta Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas perhatian serius dan respons yang cepat terhadap permohonan pengawasan yang kami sampaikan. Mekanisme pengawasan yang dijalankan secara efektif telah berkontribusi besar dalam menjaga marwah peradilan serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.



3. Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), khususnya Tim Advokasi Keperdataan yang telah menyusun dan menyampaikan kontra memori kasasi, yaitu Afif Asmar, Tajus Sobirin, dan Fitra Kadarina, atas dedikasi, ketelitian, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara guna menegakkan kepastian dan keadilan hukum.


4. Segenap insan pers, baik media cetak maupun media daring, para jurnalis, dan awak media yang telah memberitakan proses hukum ini secara profesional, berimbang, dan beretika. Pemberitaan yang jernih, faktual, dan bertanggung jawab telah menjadi cahaya penuntun di tengah arus informasi yang simpang siur, sekaligus menegaskan peran media sebagai pilar keempat demokrasi.


5. Para saksi kunci, yaitu Dr. Rudi Rusdiah, Sandy Kusuma, Sugiyatmo, dan Yolanda Roring, yang dengan keberanian dan kejujuran memberikan keterangan di bawah sumpah. Integritas Bapak dan Ibu sekalian telah meruntuhkan konstruksi rekayasa hukum yang selama bertahun-tahun dibangun di atas fondasi ketidakbenaran, dan menjadi teladan dalam penegakan keadilan di negeri ini.


6. Seluruh mitra asosiasi dan para pemangku kepentingan, khususnya APTIKNAS, PERATIN, dan SPRI, serta para pelaku industri teknologi informasi di seluruh Indonesia. Dukungan moral, solidaritas, dan kepercayaan yang diberikan merupakan energi yang sangat berharga dalam melalui proses panjang penegakan kebenaran dan kepastian hukum.


“Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Putusan banding ini adalah hadiah terindah bagi seluruh keluarga besar APKOMINDO. Ini bukan sekadar kemenangan administratif, melainkan penegasan bahwa tidak ada kekuatan sekecil apa pun yang mampu melindungi kebatilan ketika kebenaran tampil dengan bukti yang otentik, keputusan Majelis Hakim telah menyelamatkan organisasi kami dari upaya pembajakan hukum yang sistematis.”


Lebih lanjut Hoky menegaskan, “Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi organisasi, tetapi juga memulihkan fokus APKOMINDO untuk kembali menjalankan mandat organisasi: membina anggota, memperkuat industri komputer dan teknologi informasi nasional, serta bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia.”


Dengan telah selesainya seluruh upaya hukum di tingkat banding dan tidak adanya lagi ruang bagi upaya hukum luar biasa yang bersifat suspensive.


Program-program strategis yang sempat tertunda akibat gangguan hukum akan kembali digulirkan dengan energi baru dan optimisme yang membara. Penguatan ekosistem teknologi informasi nasional, kolaborasi dengan pemerintah dalam program transformasi digital, perlindungan konsumen dan pelaku usaha IT, peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan sinergi dengan asosiasi mitra akan menjadi fokus utama kepengurusan ke depan.


“Saya mengajak seluruh anggota APKOMINDO, dari Sabang sampai Merauke, untuk bersatu padu. Babak baru telah terbuka. Saatnya kita bekerja nyata, memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan industri teknologi informasi Indonesia dan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tutup Hoky dengan penuh optimisme dan keyakinan. ( Hendr)

POLRES BOALEMO TOLAK LAPORAN TAMBANG ILEGAL DI HUTAN SAPA, ADA APA?


BOALEMO, suaraindonesia1.com – Kepolisian Resor (Polres) Boalemo diduga menolak laporan pengaduan terkait aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Hutan Sapa, Kabupaten Boalemo. Hal tersebut disampaikan oleh Rivandi Abdullah usai mendatangi Mapolres Boalemo pada siang hari ini.


Rivandi menuturkan bahwa kedatangannya ke Mapolres Boalemo bertujuan untuk melaporkan adanya dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di kawasan Hutan Sapa, Boalemo. Namun, ia mengaku mendapat respons yang kurang memuaskan dari pihak kepolisian.


“Saya datang untuk melaporkan adanya pertambangan ilegal di Hutan Sapa Boalemo. Namun laporan saya tidak diterima dengan alasan saya harus melengkapi bukti-bukti serta mencantumkan nama-nama pelaku,” ujar Rivandi.


Menurutnya, alasan tersebut terasa janggal. Ia menilai bahwa laporan masyarakat seharusnya tetap diterima sebagai bentuk pengaduan awal, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui penyelidikan di lapangan.


“Bagi saya ini aneh. Saya mengadukan adanya pertambangan ilegal di Hutan Sapa. Mestinya laporan saya diterima, lalu dilakukan penertiban di wilayah tersebut, bukan justru ditolak,” tegasnya.


Rivandi bahkan menyebut, jika pola penanganannya seperti itu, maka muncul dugaan bahwa aparat setempat tidak serius dalam menindak aktivitas tambang ilegal tersebut.


“Kalau begini modelnya, maka Polres Boalemo patut diduga juga menjadi ‘beking’ pelaku tambang ilegal di Hutan Sapa,” tambahnya.


Reporter: Jhul-Ohi

NasDem Aceh Lepas Ribuan Paket Sembako Jelang Ramadan, Wujud Kepedulian Nyata untuk Masyarakat


LANGSA, suaraindonesia1.com – Kapoksi Komisi XII DPR RI Fraksi Partai NasDem bersama seluruh pimpinan daerah NasDem di Aceh secara resmi melepas kegiatan pembagian sembako untuk kader dan masyarakat di delapan kabupaten, Selasa (10/2/2026). Aksi sosial ini menjadi wujud kepedulian dan solidaritas dalam menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.


Kegiatan tersebut dilepas secara simbolis oleh Irsan Sosiawan Gading, M.B.A., Anggota Komisi XII DPR RI dari Partai NasDem Dapil Aceh II, didampingi para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem se-Dapil Aceh II. Prosesi pelepasan berlangsung di Jalan Simpang Komondor, Kota Langsa, dengan penuh semangat kebersamaan.


Dalam sambutannya, Irsan menegaskan bahwa kegiatan sosial ini merupakan komitmen nyata partai dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya menjelang Ramadan yang identik dengan semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial.


“Momentum Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mempererat kepedulian. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kader dan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.


Paket sembako tersebut akan didistribusikan ke delapan kabupaten di wilayah Dapil Aceh II, termasuk Kabupaten Aceh Tengah. Distribusi dilakukan secara terkoordinasi oleh masing-masing DPD guna memastikan bantuan tepat sasaran.


Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Aceh Tengah, Win Konadi, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bukti konkret kepedulian pimpinan partai terhadap kader dan masyarakat.


“Ini bukan sekadar pembagian sembako, tetapi wujud kepedulian nyata Ketua Partai NasDem Aceh kepada kader dan masyarakat,” ujarnya.


Menurut Win, momentum menjelang Ramadan menjadikan nilai kepedulian, kebersamaan, dan saling berbagi semakin bermakna. Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi motivasi bagi kader untuk terus mengabdi kepada masyarakat.


“Kami berharap kegiatan ini berkelanjutan, memperkuat hubungan emosional antara partai dan masyarakat di seluruh Aceh,” tutupnya.


Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran Partai NasDem di Aceh tidak hanya dalam kerja-kerja politik, tetapi juga dalam aksi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


– REDAKSI –

Terima Kasih Pak Bupati, Pasar Murah Sangat Meringankan Beban Warga



Suaraindonesia1.com, BANGKO – Senyum sumringah terpancar dari wajah ibu-ibu yang memadati halaman kantor Lurah Pematang Kandis, Jumat (13/2). 


Di tengah persiapan menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, kehadiran Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi "angin segar" bagi dapur warga.


Halimah (43), salah satu warga Pematang Kandis, tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. 


Sambil menenteng kantong belanjaan berisi beras SPHP dan minyak goreng, ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah.


"Terima kasih banyak untuk Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Merangin yang sudah mengadakan pasar murah ini. Jujur, ini sangat membantu kami, khususnya masyarakat kecil atau menengah ke bawah," ujar Halimah dengan tulus.


Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan sangat signifikan dibandingkan harga di pasar umum. Hal ini dirasa sangat meringankan tekanan ekonomi keluarga menjelang bulan puasa.


"Harganya jauh beda dari harga pasar. Sangat lumayan untuk membantu ekonomi keluarga kami. Kami sangat terbantu dengan adanya kebijakan seperti ini," tambahnya.


Adapun daftar harga yang ditawarkan diantaranya, Beras SPHP 5kg hanya Rp 59.000, Minyak Kita seharga Rp 15.500/liter, Cabai Merah hanya Rp 22.500/0,5 kg, Daging Beku seharga Rp 85.000/kg, Serta sayur-mayur segar yang dijual mulai dari Rp 3.000 dan berbagai komoditi lainnya.


"Harapan kami, semoga stoknya selalu ada dan harganya tetap stabil seperti ini sampai Desember nanti. Terima kasih Pak Bupati sudah peduli dengan isi dapur kami," harapnya.


Acara Gerakan Pangan Murah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, setelah sebelumnya mengikuti zoom meeting bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, terkait peluncuran Gerakan Pangan Murah serentak di seluruh Indonesia.


Sekda Merangin, Zulhifni, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kebijakan strategis pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang hari besar keagamaan.


"Kita membuat pasar murah ini untuk membantu masyarakat berbelanja menyambut bulan puasa. Tujuannya agar masyarakat terbantu dengan harga yang murah dan stok pangan kita tetap stabil," ujar Zulhifni di sela-sela peninjauan lapak dagangan.


Ia juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan di Merangin, khususnya melalui koordinasi dengan Bulog, terpantau aman. "Stok insya Allah cukup bahkan sampai Desember mendatang," tambahnya.


Selain persoalan pangan, Sekda Zulhifni juga menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas Elpiji. Ia mengakui adanya kendala regulasi antara pihak Pertamina dan aturan teknis di lapangan.


"Kami sudah memanggil pangkalan dan agen supaya tidak ada monopoli. Ada sinkronisasi aturan dari Pertamina yang sedang diupayakan. Kami prediksi tanggal 15 Februari ini distribusi gas sudah kembali stabil," tegasnya.


Dalam kegiatan GPM kali ini, pemerintah menyalurkan sedikitnya 2 ton beras SPHP dan 50 dus minyak goreng yang didistribusikan secara merata kepada pengunjung guna menghindari aksi borong. 


(Bg nasri)

Aroma Masakan Desa, Hangatnya Kemanunggalan di Dapur TMMD 127 Kodim 1709/Yawa



KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 oleh Kodim 1709/Yawa di Kampung Rembai tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga menumbuhkan suasana kekeluargaan yang begitu erat antara prajurit TNI dan masyarakat.Jumat(13/02/2026).


Di sela-sela kegiatan pembangunan, dapur menjadi ruang kebersamaan yang penuh cerita. Warga dengan sukarela menjadi juru masak dadakan, menyiapkan hidangan khas kampung, sementara para prajurit turut membantu menyiapkan bahan masakan, mulai dari membersihkan sayur hingga memotong ayam.


Semangat gotong royong terlihat dari ketulusan warga yang rela bangun sejak dini hari untuk menyiapkan sarapan, makan siang, hingga makan malam bagi Satgas TMMD dan masyarakat yang terlibat. Menu sederhana khas desa seperti ikan asin, sambal, serta olahan sayur mayur dan kacang-kacangan menjadi santapan bersama yang menghangatkan suasana.


Serda Yoyok, salah satu personel Satgas TMMD yang bertugas membantu di dapur, mengungkapkan bahwa para pemuda kampung menunjukkan antusiasme luar biasa.


“Adik-adik pemuda sangat semang membantu kami memasak. Mereka meluangkan waktu dengan sukarela. Ini bukti kebersamaan yang nyata,” ujarnya.


Sementara itu, Febi Kirihio, salah satu pemuda Kampung Rembai, mengaku bangga dapat terlibat langsung.“Kami senang bisa membantu masak bersama TNI untuk Satgas dan juga warga. Rasanya seperti keluarga sendiri,” ungkapnya dengan penuh semangat.


Kebersamaan di dapur sederhana itu menjadi simbol kuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Tidak ada sekat antara prajurit dan masyarakat. Semua bekerja, makan, dan bercengkerama bersama layaknya keluarga baru yang dipersatukan oleh semangat pengabdian.

Fadli Zon Dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan UNAS: “Budaya Adalah Fondasi Peradaban”



Jakarta, Suaraindonesia1 - Universitas Nasional (UNAS) secara resmi mengukuhkan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, sebagai Profesor Kehormatan (Professor Honoris Causa) dalam Sidang Terbuka Senat Akademik yang diselenggarakan di Auditorium UNAS, Jakarta, Rabu (11/2/2026).


Penganugerahan ini merupakan bentuk pengakuan akademik tertinggi atas dedikasi, integritas, pemikiran strategis, serta kontribusi intelektual beliau dalam pengembangan kebudayaan, pendidikan, dan penguatan ketahanan peradaban bangsa.


Pemberian gelar Profesor Kehormatan tersebut melalui proses akademik yang ketat dan komprehensif. Universitas Nasional melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan rekam jejak intelektual, kepakaran multidisiplin, integritas personal, serta kontribusi nyata yang telah memperoleh pengakuan di tingkat nasional dan internasional. Penilaian ini menegaskan bahwa penganugerahan gelar kehormatan tidak semata bersifat simbolik, melainkan berlandaskan standar akademik yang terukur dan bertanggung jawab.



Rektor Universitas Nasional, El Amry Bermawi Putera, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon bukan sekadar seremoni akademik, melainkan bentuk penghormatan tertinggi atas konsistensi intelektual dan pengabdian panjang bagi bangsa dan negara.


“Pengukuhan ini kami maknai sebagai pengakuan akademik atas kerja panjang, ketekunan intelektual, serta konsistensi Dr. Fadli Zon dalam memperjuangkan kebudayaan, sejarah, dan jati diri bangsa. Ini adalah pesan moral bahwa kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan peradaban Indonesia,” ujar Rektor El Amry.


Ia menambahkan bahwa kiprah Fadli Zon dalam pelestarian sejarah, penguatan literasi budaya, serta diplomasi kebudayaan di tingkat nasional dan global menunjukkan keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai Universitas Nasional yang diwariskan oleh Sutan Takdir Alisjahbana, salah satu pendiri UNAS. Menurutnya, kontribusi tersebut telah melampaui batas sektoral dan administratif, serta menjangkau dimensi akademik, sosial, dan peradaban global.



Dalam Sidang Terbuka tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan orasi kebudayaan bertajuk “Reinventing Indonesian Identity: Kebudayaan sebagai Fondasi Peradaban.” Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya upaya penguatan kembali identitas Indonesia sebagai fondasi strategis peradaban bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.


“Upaya reinventing Indonesian identity merupakan langkah strategis untuk meneguhkan kembali posisi Indonesia sebagai episentrum peradaban dunia. Berbagai temuan dan jejak arkeologis membuktikan bahwa Nusantara telah memainkan peran vital dalam evolusi dan perjalanan panjang peradaban umat manusia,” tegasnya.


Lebih lanjut, Fadli Zon menekankan bahwa Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai negara-bangsa modern, melainkan sebagai peradaban-bangsa (civilizational state) yang berdiri di atas fondasi megadiversity. Keberagaman etnis, bahasa, adat, dan tradisi yang terbentuk melalui proses sejarah panjang justru menjadi kekuatan strategis bangsa dalam memainkan peran penting dalam politik dan diplomasi kebudayaan global.



Ia juga menegaskan bahwa kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional. “Budaya bukan hanya kompas moral, tetapi juga jalan tengah ruang solusi yang melampaui dikotomi kekuasaan dan kepentingan. The Power of Culture harus menjadi fondasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik agar berjalan seimbang, berkelanjutan, dan berakar pada jati diri bangsa,” ujarnya.


Universitas Nasional mencatat bahwa penganugerahan Profesor Kehormatan ini didasarkan pada penilaian akademik yang komprehensif terhadap rekam jejak Fadli Zon sebagai politisi-akademisi, intelektual, dan budayawan yang secara konsisten merawat memori kolektif bangsa melalui pemikiran, karya, dan aksi nyata di bidang sejarah dan kebudayaan. Keterhubungan pemikirannya dengan gagasan STA menjadi fondasi penting dalam perjalanan intelektualnya, terutama dalam memandang kebudayaan sebagai energi hidup yang harus menjadi basis strategi pembangunan nasional.


Rekam jejak akademik tersebut tercermin sejak masa mahasiswa, kiprahnya sebagai dosen luar biasa di Universitas Indonesia, serta perannya sebagai dosen tidak tetap di Universitas Nasional sejak 2018. Produktivitas intelektualnya tercatat dalam lebih dari 40 buku serta berbagai karya tulis dan jurnal nasional maupun internasional di bidang politik, kebudayaan, dan ekonomi kerakyatan.


Komitmennya dalam pelestarian sejarah dan kebudayaan diwujudkan melalui pendirian Fadli Zon Library, pengelolaan museum, serta rumah budaya yang telah menyelamatkan ribuan artefak dan naskah kuno, serta meraih puluhan penghargaan nasional dan internasional. Rekam jejak kepemimpinannya di tingkat nasional dan global baik sebagai pimpinan lembaga negara, Menteri Kebudayaan, maupun pembicara di berbagai forum strategis turut menjadi pertimbangan utama dalam penganugerahan ini.


Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO sekaligus Sekretaris Jenderal PERATIN serta Wakil Ketua Umum SPRI, Soegiharto Santoso (Hoky), menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas penganugerahan Profesor Kehormatan tersebut.


“Saya menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Fadli Zon atas penganugerahan Profesor Kehormatan dari Universitas Nasional. Ini merupakan pengakuan akademik yang pantas dan tepat waktu atas konsistensi intelektual, kepemimpinan strategis, serta kontribusi nyata beliau dalam menempatkan kebudayaan sebagai fondasi peradaban bangsa,” ujarnya.


Ia menambahkan bahwa di tengah era transformasi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi berbasis inovasi, kebudayaan harus menjadi fondasi etik dan arah strategis pembangunan nasional. Sinergi antara kebudayaan, teknologi, dan inovasi dinilai sebagai kunci dalam membangun daya saing Indonesia di tingkat global.


Lebih dari itu, pengukuhan ini menjadi momentum strategis bagi dunia akademik, industri teknologi, dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan platform digital kebudayaan, arsip sejarah nasional berbasis teknologi, serta ekosistem konten kreatif yang berakar pada kearifan lokal dan berdaya saing global.


Turut hadir sejumlah tokoh dalam pengukuhan tersebut, antara lain Ketua MPR RI, Ahmad Muzadi; Menteri Koordinator Bidang Panjang Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari; Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha; Kepala BNN, Komjen Pol. Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, Kepala BRIN, Arif Satria; jajaran Anggota DPR RI; jajaran Kementerian Kebudayaan; jajaran Guru Besar dan sivitas akademika Universitas Nasional; serta para Duta Besar negara sahabat.


Menutup orasinya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan Universitas Nasional dan seluruh sivitas akademika atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan.


“Kebudayaan adalah fondasi peradaban dan pemersatu bangsa. Saya menerima gelar ini bukan sebagai pencapaian pribadi, melainkan sebagai amanah untuk terus bekerja, berkarya, dan mengabdi bagi bangsa dan peradaban,” pungkasnya. (And)

Sebut Dirinya Jadi Korban, Wabup Risman Tolingguhu Serahkan Proses Hukum ke Kejati



BONE BOLANGO – Suaraindonesia1, Menanggapi peningkatan intensitas penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Wakil Bupati Risman Tolingguhu akhirnya angkat bicara. Namanya disebut-sebut terseret dalam pusaran kasus yang kini tengah menjadi sorotan publik tersebut.


​Kepada awak media pada Kamis (12/2), Risman menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi proses hukum yang berjalan. Ia menyatakan bahwa selama menjabat, seluruh kinerjanya senantiasa berpedoman pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


​"Saya bekerja dengan ikhlas meskipun harus kehilangan sebagian wewenang saya sebagai Wakil Bupati. Selama ini saya bersabar," ujar Risman.

​Menanggapi pemanggilan saksi atas nama Frits Samon yang dikaitkan dengan dirinya.


Wabup Risman kemudian menyatakan kesiapannya untuk mengikuti prosedur yang ada demi mencari keadilan. 


Ia merasa ada upaya sistematis untuk menyudutkan posisinya dalam perkara ini.

​"Seluruh proses ini saya serahkan kepada aparat penegak hukum. Saya merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa. Justru dalam hal ini, saya merasa dikambinghitamkan dan dikorbankan," tegasnya.


​Sebagai informasi, Kejati Gorontalo melalui surat resmi nomor B-55/P.5.5/Fd.1/02/2026 telah melayangkan panggilan kepada salah satu saksi kunci. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami dugaan praktik "main mata" dalam pengaturan proyek pembangunan serta penempatan jabatan strategis di lingkup Pemkab Bone Bolango.


​Risman pun menyatakan kepercayaan penuhnya pada profesionalitas Korps Adhyaksa untuk mengungkap siapa aktor sebenarnya di balik dugaan pelanggaran tersebut.

Pemkab Merangin Gelar Goro dan Senam Bersama Lintas OPD Ciptakan Lingkungan Bersih Dan Nyaman



Suaraindonesia1.com, BANGKO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menggelar kegiatan gotong-royong (Goro) dan senam sehat bersama lintas OPD serentak, Jum:at (13/2).


Kegiatan Goro dipusatkan di jalur II depan Kantor Kominfo dan dilaksanakan diseluruh instansi dilingkup Pemerintah Kabupaten Merangin. Mulai dari sekretariat daerah, kantor badan atau dinas, Camat hingga kelurahan/desa.


Hal ini merupakan bagian dari aksi perangi sampah yang diinstruksikan oleh Bupati Merangin, M. Syukur.


Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni menuturkan bahwa memerangi sampah dapat dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan kerja dan fasilitas umum.


"Hari ini kami menggelar acara Goro dan senam sehat bersama. Setiap OPD bersama-sama membersihkan lingkungan kerja masing-masing. Ada juga OPD yang membersihkan titik-titik fasilitas umum," ujar Sekda Zulhifni.


"Kalau lingkungan kerja bersih, insya Allah seluruh pegawai akan merasa nyaman dan betah dikantor sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.


Tidak hanya di lingkup Pemkab Merangin, Zulhifni juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Merangin untuk mendukung dan turut serta memerangin sampah.


"Kami pemerintah daerah telah memulai aksi perangil melawan sampah. Semoga masyarakat turut serta dalam aksi ini. Manfaatnya bukan hajya untuk pemerintah, tapi untuk kita bersama dan seluruh masyarakat Merangin," sebutnya.


"Lingkungan yang bersih menciptakan masyarakat yang sehat, penuh semangat dalam rangka mewujudkan daerah yang kuat menuju Merangin Baru 2030," pungkasnya.


 (Bg nasri)