Sinergi LMA, Dewan Adat, dan Polres Waropen Sukses Damaikan Perselisihan Rumah Tangga Keluarga Dasinapa dan Saroi

Waropen-Suaraindonesia1.com. Wujud nyata sinergi antara aparat keamanan dan lembaga adat kembali membuahkan hasil positif. Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Dewan Adat Kabupaten Waropen, bersama Polres Waropen berhasil memediasi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Keluarga Dasinapa dan Keluarga Saroi. Sidang perdamaian adat ini berlangsung dengan khidmat di Aula Kerja Bersama Polres Waropen, Kamis (29/10/2026).

Mediasi tersebut melibatkan berbagai unsur penting, di antaranya Kasat Binmas Polres Waropen IPTU Nelson Pombos, S.H., M.I.P., Ketua LMA Waropen Barens Agaki, perwakilan Dewan Adat Kabupaten Waropen Agus Maniani, serta pasangan suami istri yang berselisih yakni Berto Dasinapa (suami) dan Rachel Ester Saroi (istri). Kehadiran perwakilan keluarga besar dari kedua belah pihak serta 15 personel Polres Waropen turut mengawal jalannya kegiatan agar berlangsung tertib dan aman.

Proses penyelesaian masalah melalui mekanisme peradilan adat ini berjalan terstruktur dengan pengamanan dan pendampingan yang humanis dari kepolisian Sebagai wujud Polisi Bersama Masyarakat.

Sedang mediasi di buka oleh Ketua LMA Waropen Barens Agaki dan dilanjutkan 

Pembacaan peraturan sidang adat oleh Agus Maniani dari Dewan Adat Kabupaten Waropen serta dilanjutkan Penyampaian Himbauan dan pesan Kamtibmas oleh Kasat Binmas Polres Waropen, IPTU Nelson Pombos, S.H., M.I.P., untuk memastikan proses penyelesaian masalah berjalan sejuk, aman, dan kondusif.

Setelah mendengarkan berbagai pertimbangan dan saran dari keluarga, pihak LMA dan Dewan Adat memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk mengambil keputusan akhir bagi masa depan rumah tangga mereka.

Dalam keputusan akhirnya, pasangan Berto Dasinapa dan Rachel Ester Saroi menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak ingin berpisah Keduanya memilih untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing serta berkomitmen penuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak mereka.

Setelah melalui tahapan skors sidang guna merumuskan ketetapan final, Ketua LMA dan Dewan Adat Waropen membacakan keputusan perdamaian yang secara resmi langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Berita Acara.

Rangkaian mediasi kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara keputusan adat oleh kedua belah pihak serta pembacaan doa. Seluruh rangkaian kegiatan penyelesaian masalah rumah tangga ini berlangsung lancar dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Wakapolres Waropen Hadir Dalam Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar, S.Sos., Bersama Pemda dan Masyarakat

Waroepen-Suaraindonesia1.com. Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., menghadiri kegiatan tatap muka dan dialog dalam rangka kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI, Bapak Tonny Tesar, S.Sos., dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen serta unsur masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonzo Widuri, Kampung Rorisi, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, pada Kamis (29/10/2026)

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara lembaga legislatif pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan serta menampung aspirasi riil dari wilayah "Negeri Seribu Bakau".

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 

Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar, S.Sos., beserta rombongan (Yohanes Raubaba, Marius Maega, Auri Wibowo, Edy Patasik, Yanto Kayoi, Kismos Maay, Patmos Maay, Alex Iklai, dan Choryo,) Yoel Boari (Wakil Bupati Kabupaten Waropen) dan Forkompimda Kabupaten waropen

Jajaran Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Distrik, Kabag, serta para Kepala Kampung dari masing-masing distrik di Kabupaten Waropen.

Sambutan Bupati Waropen yang Dibacakan oleh Wakil Bupati

Menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada rombongan Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Waropen. Menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Waropen Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan Menyampaikan aspirasi masyarakat terkait rencana pembentukan Provinsi Papua Utara  yang mencakup wilayah adat Saireri, di mana Kabupaten Waropen diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai ibu kota provinsi baru tersebut guna mempercepat pemerataan pembangunan Mengingat lingkup tugas Komisi XIII DPR RI yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia, pemda berharap perlindungan hukum, kepastian hak masyarakat, serta pelayanan publik yang berkeadilan dapat terus ditingkatkan.

Sambutan Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar, S.Sos

Menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi guna memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) berjalan baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah terkait usulan DOB Provinsi Papua Utara dan penunjukan ibu kota, pihak Komisi XIII akan menampung serta memperjuangkan aspirasi tersebut melalui mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

* Menginformasikan bahwa pada November mendatang, DPR RI bersama kementerian terkait akan membahas prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2027, sehingga kepentingan daerah akan terus dikawal secara optimal. 

Melalui kehadiran Wakapolres Waropen bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga dengan baik guna mendukung kelancaran program pembangunan serta aspirasi masyarakat di Kabupaten Waropen.

DUGAAN MAFIA PETI DI LOKASI GARINI KO HANGKI SENGKEY DAN ICAD TERUS EKSIS, LSM GTI DESAK DIRRESKRIMSUS POLDA SULUT DAN KAPOLRES BOLTIM TURUN TANGAN!!

SULAWESI UTARA — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga masih berlangsung di lokasi Garini menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Timur Indonesia (LSM GTI).

LSM GTI mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara dan Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pendanaan dan pengawasan operasional di lokasi.

Ketua Umum LSM GTI, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa penanganan dugaan PETI tidak boleh hanya berfokus pada pekerja lapangan. Aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai kegiatan, mulai dari pemodal, pengelola, hingga pihak yang diduga mengendalikan operasional pertambangan.

Dalam informasi yang diterima, nama Ko Hangki Sengkey Dan Icad disebut-sebut diduga berkaitan dengan pendanaan dan pengawasan lokasi. GTI meminta aparat penegak hukum mengklarifikasi informasi tersebut serta memeriksa pihak-pihak terkait berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

GTI juga menyoroti potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan standar perlindungan lingkungan. Jika dugaan tersebut terbukti, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

“Kami mendesak Dirreskrimsus Polda Sulut bersama Kapolres Boltim segera menindaklanjuti informasi dugaan PETI di lokasi Garini. Telusuri siapa yang mendanai, siapa yang mengawasi, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Jangan sampai pihak yang diduga berada di balik operasional justru tidak tersentuh hukum,” tegas GTI.

GTI menegaskan bahwa desakan ini merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. GTI meminta agar setiap dugaan ditindaklanjuti berdasarkan fakta, alat bukti, serta hasil pemeriksaan yang sah.

LSM GTI berharap Polda Sulut dan Polres Boltim segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan hukum berlaku adil bagi semua pihak.

LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)

Fikri Alkatiri

Ketua Umum

TIGA PERIODE AGUS KUSWANTO PIMPIN DESA SUNGAI GEDANG BUKTI KEPERCAYAAN WARGA TAK GOYAH

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Hasil Pilkades Serentak 2026 Kecamatan Singkut kembali mengejutkan. Calon Nomor Urut 3 Agus Kuswanto, S.IP dinyatakan menang dalam pemilihan Kepala Desa Sungai Gedang yang digelar Kamis, 29 Oktober 2026. Agus Kuswanto berhasil mengungguli dua rivalnya, Nasipah Nomor Urut 1 satu-satunya calon perempuan di Desa Sungai Gedang, dan Syamsudin Nomor Urut 2.

Sejarah baru tercipta di Pilkades Serentak Sarolangun 2026. Agus Kuswanto, S.IP Nomor Urut 3 kembali dipercaya warga untuk memimpin Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut. Dengan kemenangan kali ini, Agus Kuswanto resmi mencatatkan tiga periode kepemimpinan sebuah capaian langka di Kabupaten Sarolangun.

Rekam Jejak Tiga Periode

Periode : 

1. Merintis pondasi pembangunan infrastruktur dasar dan penataan administrasi desa.

2. Fokus pada transparansi anggaran dan pemberdayaan ekonomi warga, membawa Sungai Gedang lebih dikenal di tingkat kecamatan.

3. (2027-2036) Melanjutkan Pembangunan Desa Sungai Gedang yang Mandiri, Transparan, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Desa yang Semakin Sejahtera, Religius, serta Berdaya Saing.

"Ini bukan sekadar janji, melainkan rencana kerja yang matang untuk kita wujudkan bersama. Kemajuan Sungai Gedang adalah tanggung jawab kita semua," tegas Agus saat penyampaian visi misi 23 Oktober lalu, yang kini terbukti mendapat legitimasi penuh warga.

Camat Singkut, M. Maini, S.Pd.I., menyebut sosok Agus sebagai contoh putra terbaik desa yang mampu menjaga kekompakan. Camat Singkut, yang sejak awal mengajak seluruh elemen menjaga pilkades damai dan bermartabat, mengapresiasi pelaksanaan di Sungai Gedang yang berlangsung khidmat, damai, dan penuh kekeluargaan.

Dengan hasil ini, Agus Kuswanto, S.IP akan memimpin Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun periode 2027-2036.

"Siapapun yang terpilih nanti adalah pemimpin kita semua. Bagi yang belum terpilih, tetaplah menjadi mitra pembangunan desa," pesan Camat yang diapresiasi Agus dengan merangkul semua pihak usai kemenangan.

Warga menilai kunci tiga periode Agus adalah konsistensi, tidak banyak konflik, dan selalu hadir di setiap dusun. Dengan kepercayaan tiga periode, beban ekspektasi pun semakin tinggi, warga menunggu Sungai Gedang naik kelas menjadi desa mandiri sejahtera.

Selamat untuk Pak Agus Kuswanto, S.IP  Tiga Periode untuk Desa Sungai Gedang. 

Djarnawi Kusuma

Pilkades serentak 2026, Di Desa Tinting Marwan nomor urut 02 berhasil meraih suara terbanyak dan dinyatakan Unggul

Suarainsonesia1.com, SAROLANGUN - Pemilihan Kepala Desa  (Pilkades) serentak di kabupaten Sarolangun yang berlangsung hari Kamis (29 Oktober 2026) menyisakan euforia demokrasi di kalangan warga desa, Khususnya Desa Tinting Kecamatan Sarolangun, kabupaten Sarolangun _Jambi.

Dua kandidat yang bersaing dalam kontestasi pemilihan kepala desa Tinting, yakni Madia Dengan nomor urut 01 dan Marwan nomor urut 02.

Dari hasil hitung cepat yang dilakukan langsung di tempat pemungutan suara Di TPS setempat, Marwan nomor urut 02 berhasil meraih suara terbanyak dan dinyatakan Unggul.

Adapun Hasil untuk Pemungutan suara pilkades Desa Tinting, 

Madia No urut 01 berhasil meraih suara sebanyak 366, sementara Marwan nomor urut 02 unggul dengan perolehan suara 613. 

Terdapat Suara yang tidak sah 9, dan surat suara tidak terpakai 172, Dari keseluruhan DPT sebanyak 1,155.

Berdasarkan pantauan  awak media di lapangan, antusiasme masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam ajang Pilkades sangat tinggi. Sehingga proses pemungutan suara berlangsung Aman lancar dan kondusif dengan pengawasan dari pihak panitia Pilkades, aparat keamanan Serta saksi dari masing-masing pasangan calon 

Dari hasil penghitungan sementara, Marwan unggul secara signifikan atas rivalnya, meski hasil resmi menunggu penetapan dari panitia pemilihan.

Awak media sempat berbincang dengan Marwan, ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemerintah Desa yang lebih Transparan, partisipatif, dan fokus pada pelayanan publik serta pengembangan potensi Desa

Di tempat yang berbeda, awak media juga dapat berbincang dengan salah satu masyarakat desa sebagai pemilih, sangat mengharapkan harapan baru dari pemimpin yang terpilih dapat membawa semangat perubahan, seperti membangun infrastruktur, Serta memperhatikan kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan di desa "Ujarnya

Dengan terbitnya berita ini, kami masih menunggu hasil Rekapitulasi Berjenjang ke Tingkat Kecamatan (PPK) 

Chandra

Babak Akhir Praperadilan di PN Depok: Pemohon Sebut Termohon Tak Punya Alas Hak, Kriminalisasi Terhadap Klien

Depok, suaraindonesia1.com, Sidang praperadilan yang diajukan Ibu Ida binti Almarhum Usan di Pengadilan Negeri (PN) Depok memasuki tahap akhir, yakni penyerahan kesimpulan, pada Kamis (29/10/2026).

Dalam kesimpulannya, pihak pemohon menegaskan bahwa pihak termohon, yakni Penyidik Polres Metro Depok, tidak mampu menunjukkan alat bukti berupa alas hak yang menjadi dasar laporan pidana hingga penetapan tersangka terhadap kliennya.

"Pada kesimpulan kami sampaikan bahwa pihak termohon tidak bisa menunjukkan alat bukti hak yang menjadi dasar untuk sebagai laporan hingga menjadi penetapan tersangka. Jadi jelas ini adalah bentuk wujud upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Depok terhadap klien kami Ibu Ida binti Almarhum Usan," ujar kuasa hukum pemohon, Wahyu dari Firma Hukum Rimba & Partner, usai sidang.

*Soroti Dua SHGB yang Tumpang Tindih*

Kuasa hukum mengungkapkan kejanggalan serius terkait dokumen yang digunakan pelapor. Awalnya, pelapor menggunakan SHGB 442 atas nama Kelurahan Krukut. Namun, fakta di persidangan, SHGB tersebut ternyata sudah dibatalkan oleh BPN RI maupun BPN Kota Depok sejak tahun 2018.

Setelah SHGB 442 batal, pelapor kemudian berganti menggunakan SHGB 726/Limo. Padahal, SHGB 726 tersebut secara lokasi jelas berada di Limo, tepatnya di Jalan Sasak, bukan di Krukut.

"SHGB 726 ini pernah berperkara dua kali. Pertama dalam perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2024/PN DPK tanggal 6 November 2014 dengan terdakwa Muhammad Yusuf bin Haji Anim dan kawan-kawan. Jelas lokasinya di Jalan Sasak, Limo, tapi tiba-tiba dialihkan ke wilayah Kelurahan Krukut," jelasnya.

Kejanggalan semakin terlihat saat pemeriksaan alat bukti pada tanggal 26-27 Oktober 2026 lalu. Dari daftar bukti yang diajukan termohon, tidak ada satu pun yang menunjukkan keberadaan SHGB 442 maupun SHGB 726 sebagai alas hak.

"Tidak ada satu pun alat bukti yang menyatakan SHGB 442 maupun yang terakhir 726. Jadi tidak ada kesesuaian. Sesuai aturan KUHAP, dua alat bukti yang sah itu tidak ditemukan," tegasnya.

*Sebut Satu Objek Dua SHGB, Pasti Ada yang Palsu*

Pihak pemohon menilai tidak mungkin dalam satu objek yang sama diterbitkan dua SHGB berbeda oleh orang yang sama. Menurutnya, logikanya pasti salah satunya palsu atau bahkan keduanya palsu.

"Karena 20 tahun menggunakan SHGB 442, begitu tahu ternyata 442 dibatalkan tahun 2018, mereka ganti SHGB 726. Pada intinya tidak mungkin itu dinyatakan dokumen asli. Kalau dalam objek yang sama dikeluarkan SHGB 2 kali untuk tempat objek subjek yang sama, pasti salah satunya palsu atau dua-duanya palsu," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, penyidik menempatkan kliennya sebagai korban, dan pihak pelapor sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyerobotan dengan menggunakan dokumen palsu.

*Minta Nama Baik Dipulihkan dan Akan Tempuh Langkah Hukum Lanjutan*

Dalam kesimpulan tersebut, pemohon meminta majelis hakim untuk menyatakan penetapan tersangka terhadap Ibu Ida tidak sah dan batal demi hukum, serta memulihkan nama baik kliennya seperti sedia kala.

"Kami perjuangkan supaya majelis hakim memutus penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, terus pihak penyidik memulihkan nama baik klien kami Ida binti Almarhum Usan," ujarnya.

Untuk memperkuat kesimpulan, majelis hakim meminta agar soft copy kesimpulan dalam bentuk file PDF dikirimkan melalui link resmi pengadilan agar tercatat secara resmi di sistem.

"Jadi sengaja kami tadi memang tidak membawa fisik plastiknya, supaya kalau dikirimkan ke situs atau link-nya dari pengadilan resmi itu akan tercatat semua data-data yang keluar maupun yang masuk," tambahnya.

Kuasa hukum juga menyebut telah mengajukan laporan dan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke DPR RI agar ada pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang terlibat, termasuk pihak yang memberikan keterangan tidak benar, serta hakim yang memutus perkara Nomor 1/Pid.B/2024 sebelumnya.

Selain itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum lanjutan terkait adanya dugaan pemagaran secara paksa yang dilakukan oleh oknum di atas lahan sengketa.

*Soal Kadaluarsa dan Pasal yang Dipakai*

Kuasa hukum juga menyoroti penerapan pasal. Awalnya kliennya dijerat Pasal 167 KUHP lama, kemudian diganti menjadi Pasal 257 KUHP baru. Padahal, untuk pasal tersebut ada batas kadaluarsa 3 tahun. Sementara SHGB yang diklaim pelapor terbit tahun 2009, sehingga seharusnya sudah kadaluarsa.

"Seharusnya penyidik menyarankan kepada pihak pelapor untuk melakukan upaya hukum gugatan perdata, itu aturannya bukan pilihan. Ini ngawur semua, tidak pakai aturan, yang dipakai Hukum Rimba," pungkasnya.

Sidang putusan praperadilan ini dijadwalkan akan digelar pada Senin, 2 November 2026 mendatang di PN Depok.

Report, Jp

Pecah Kebuntuan Satu Dekade, KOHATI Cabang Gorontalo Tegaskan Kemandirian Gelar LKK 2026

Sepuluh kader perintis menjadi penanda bangkitnya kembali perkaderan HMI-Wati tingkat lanjut di Gorontalo

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Setelah hampir satu dekade tanpa forum perkaderan lanjutan, Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Gorontalo akhirnya kembali menggelar Latihan Khusus KOHATI (LKK) pada tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Mardhatilla Azzahra Selaku Ketua Umum Kohati Cabang Gorontalo dan seluruh pengurus KOHATI Cabang Gorontalo periode 2025-2026, forum ini menghadirkan sepuluh peserta yang kini tercatat sebagai angkatan perintis kebangkitan perkaderan HMI-Wati tingkat lanjut di daerah ini.

Pelaksanaan LKK tahun ini menjadi tonggak penting. Sudah hampir sepuluh tahun tidak ada satu pun LKK yang berhasil dihelat di Cabang Gorontalo. Kekosongan panjang tersebut membuat rantai perkaderan HMI-Wati sempat terputus, hingga sebagian besar kader tidak lagi memiliki gambaran konkret tentang apa dan bagaimana sebuah forum LKK berlangsung.

Jalan menuju terselenggaranya LKK 2026 pun tidak lapang. Agenda ini sempat beberapa kali tertunda karena panitia awalnya merencanakan pelaksanaannya bersamaan dengan Training Raya bersama HMI Cabang Gorontalo. Namun, kepastian rencana kolaborasi tersebut tak kunjung menemui titik terang, sementara antusiasme kader mulai meredup akibat jadwal yang terus terkatung-katung.

Menyikapi kondisi itu, KOHATI Cabang Gorontalo mengambil sikap tegas untuk melangkah secara mandiri. LKK 2026 tetap dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bagi pengurus, menunggu lebih lama sama artinya dengan membiarkan semangat kader padam perlahan. Melaksanakan LKK sesuai jadwal dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap militansi para kader yang telah lama menanti ruang belajar tersebut.

LKK ini bukan sekadar agenda rutin. Ia adalah kerinduan yang tertahan hampir sepuluh tahun sekaligus tanggung jawab moral yang harus ditunaikan. Perkaderan KOHATI, menurut pengurus, tidak boleh lumpuh hanya karena bergantung pada agenda pihak lain.

Pelaksanaan forum ini sempat menuai kritik, terutama terkait jumlah peserta yang hanya sepuluh orang setelah melwati seleksi Administrasi awal dan Screening Test serta waktu persiapan yang dinilai terburu-buru. Pengurus KOHATI Cabang Gorontalo menilai kritik tersebut wajar, namun perlu dibaca dalam konteks yang utuh, tidak semata dari sisi kuantitas.

Dalam situasi rantai perkaderan yang terputus hampir satu dekade, menghadirkan sepuluh kader yang siap, berani, dan bersedia menjadi bagian dari sejarah LKK Cabang Gorontalo bukanlah perkara mudah. Kesepuluh peserta inilah yang diharapkan menjadi angkatan perintis, pemutus mata rantai kebekuan, sekaligus penggerak bagi angkatan-angkatan LKK berikutnya.

LKK 2026 di Gorontalo tidak diukur dari kemeriahan Ceremony atau banyaknya peserta di ruang kelas, melainkan dari keberanian merawat keberlangsungan organisasi. Keputusan untuk berdiri di atas kaki sendiri menegaskan bahwa KOHATI Cabang Gorontalo bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan motor penggerak yang memiliki independensi, daya tahan, dan komitmen utuh terhadap masa depan perkaderan.

Sepuluh kader yang hadir tahun ini menjadi fondasi sejarah baru, sekaligus saksi bahwa ketika niat menjaga perkaderan diuji, KOHATI Cabang Gorontalo memilih untuk bergerak dan tidak menyerah pada keadaan.

Rep: JO

Aktivis Kevin Lapendos Kembali Soroti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Paisubebe

PAISUBEBE, BANGGAI LAUT, SuaraIndonesia1.com — Aktivis muda Sulawesi Tengah, Kevin Lapendos, kembali melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan Desa Paisubebe, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Kali ini, sorotan diarahkan pada dugaan ketidaksesuaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, sejumlah item dalam RKPDESA 2026 yang dinilai perlu diperiksa, penyaluran bantuan sosial yang diduga tidak tepat sasaran, hingga dugaan pemalsuan tanda tangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kepentingan pencairan anggaran desa.

Kevin menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai kritik biasa yang dapat diabaikan oleh pemerintah desa. Menurutnya, ketika anggaran yang bersumber dari uang rakyat dipertanyakan, maka kepala desa beserta seluruh jajaran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus bersedia memberikan penjelasan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini bukan persoalan kecil. Kita sedang berbicara tentang uang rakyat, program pembangunan, hak masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Kalau ada anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi diduga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, maka wajib dijelaskan. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka di atas kertas, sementara manfaatnya tidak pernah dirasakan," tegas Kevin.

Sorotan APBDesa 2024

Kevin menyoroti APBDesa Paisubebe Tahun Anggaran 2024 yang disebut memiliki total belanja sebesar Rp1.663.119.518. Berdasarkan informasi dan bukti awal yang diklaim telah dikantongi pihaknya, terdapat sejumlah item anggaran yang dipertanyakan realisasi maupun pelaksanaannya.

Beberapa pos anggaran yang menjadi perhatian antara lain:

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa: Rp53.500.000.

2. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa: Rp78.495.000.

3. Bantuan Pertanian dan Peternakan: Rp24.000.000.

Ketiga item tersebut memiliki nilai anggaran gabungan sebesar Rp155.995.000.

Kevin meminta agar seluruh pos tersebut diperiksa dengan mencocokkan dokumen APBDesa, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen pelaksanaan kegiatan, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, serta kondisi faktual di lapangan.

Ia menegaskan bahwa pencantuman suatu program dalam dokumen anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Namun, apabila terdapat indikasi bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, bantuan tidak disalurkan, atau realisasi anggaran tidak sesuai dengan pertanggungjawaban, maka hal itu harus diuji melalui pemeriksaan yang independen.

"Kalau anggaran pos keamanan desa mencapai Rp53,5 juta, pembangunan atau rehabilitasi jembatan Rp78,495 juta, dan bantuan pertanian serta peternakan Rp24 juta, publik berhak mengetahui ke mana uang itu digunakan, apa hasil pekerjaannya, siapa penerimanya, dan di mana manfaatnya. Jika kegiatan memang dilaksanakan, buktikan. Jika tidak dilaksanakan, jelaskan ke mana anggarannya. Jangan biarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa jawaban," ujar Kevin.

Bantuan Sosial dan Data Penerima

Tidak hanya menyangkut pembangunan dan belanja desa, Kevin juga menyoroti penyaluran bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan lainnya yang menurut informasi masyarakat diduga belum sepenuhnya tepat sasaran.

Ia mengungkapkan adanya keluhan mengenai warga yang dinilai layak mendapatkan perhatian, seperti janda lanjut usia dan masyarakat lansia, tetapi disebut belum memperoleh perhatian yang memadai dari pemerintah desa.

Bagi Kevin, persoalan bantuan sosial tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai urusan administrasi. Di balik setiap data penerima terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan keberpihakan negara.

"Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan, sementara data penerima bantuan tidak pernah dievaluasi secara serius. Janda tua, lansia, dan keluarga rentan harus mendapatkan perhatian berdasarkan kriteria yang berlaku. Pemerintah desa wajib memastikan data yang disampaikan dan diverifikasi benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat," tegasnya.

Kevin mendesak pemerintah desa agar membuka ruang pengaduan, mengevaluasi data penerima, dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memeriksa dugaan ketidaktepatan sasaran tersebut. Ia juga menekankan bahwa penentuan penerima harus berdasarkan ketentuan program, bukan kedekatan pribadi ataupun kepentingan tertentu.

Persoalan Bendahara Desa

Kevin turut mempertanyakan keberadaan bendahara Desa Paisubebe. Berdasarkan keterangan sejumlah masyarakat yang diterima pihaknya, bendahara desa disebut tidak lagi berada di Paisubebe selama berbulan-bulan.

Informasi tersebut, menurut Kevin, perlu diklarifikasi secara resmi oleh pemerintah desa, terutama terkait keberadaan, pelaksanaan tugas, pelayanan administrasi keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan untuk menghakimi seseorang berdasarkan kabar yang beredar. Namun, posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik menuntut kedisiplinan, keterlacakan administrasi, dan pertanggungjawaban yang jelas.

"Kalau benar bendahara desa sudah berbulan-bulan tidak berada di desa, pemerintah harus menjelaskan bagaimana pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan tetap berjalan. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan, sementara pertanyaan mengenai tata kelola keuangan tidak memperoleh jawaban. Kami meminta klarifikasi resmi, bukan sekadar pembenaran," katanya.

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan BPD

Persoalan lain yang dinilai lebih serius adalah sejumlah item dalam RKPDESA 2026 yang menurut Kevin perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan bukti awal yang diklaim telah dikantongi pihaknya.

Kevin juga menyampaikan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan anggota BPD Desa Paisubebe yang disebut berkaitan dengan pencairan anggaran desa Tahun 2026. Ia menduga perbuatan tersebut melibatkan oknum dari lingkungan pemerintah desa, tetapi menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus ditentukan melalui penyelidikan dan pembuktian oleh aparat berwenang.

Dugaan tersebut, apabila didukung bukti yang sah, tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif semata. Aparat penegak hukum perlu menelusuri keaslian dokumen, meminta keterangan pihak yang tanda tangannya dipersoalkan, memeriksa proses penyusunan dan pengajuan dokumen, serta memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana.

"Kalau benar ada tanda tangan anggota BPD yang digunakan tanpa persetujuan atau dipalsukan untuk kepentingan pencairan anggaran, ini persoalan serius. Dokumen yang berkaitan dengan uang negara tidak boleh diperlakukan seolah-olah formalitas belaka. Periksa dokumennya, panggil pihak terkait, dan ungkap siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai dugaan yang menyangkut integritas administrasi keuangan desa dibiarkan tanpa kepastian hukum," tegas Kevin.

Ia meminta Kejaksaan Negeri Banggai dan Polres Banggai Laut menelaah laporan serta bukti yang tersedia sesuai kewenangan masing-masing, tanpa tekanan dan tanpa tebang pilih.

Perubahan Nama Penerima Bantuan Perahu Fiber

Kevin juga kembali menyoroti bantuan perahu fiber Tahun 2024. Ia mengaku menerima informasi bahwa nama penerima yang tercantum atau diketahui saat ini berbeda dari nama yang sebelumnya ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Menurutnya, perubahan data penerima bantuan publik harus dapat dijelaskan melalui dokumen yang sah, prosedur yang benar, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan nama tidak otomatis membuktikan pelanggaran, tetapi menjadi persoalan yang patut diperiksa apabila tidak disertai dasar administrasi yang jelas atau diduga merugikan penerima yang berhak.

Kevin meminta agar daftar penerima awal dibandingkan dengan daftar penerima akhir, berita acara penetapan, dokumen penyaluran, serta bukti serah terima bantuan.

"Bantuan perahu fiber itu diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerimanya. Kalau nama penerima berubah, jelaskan dasar perubahannya. Siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, bagaimana proses verifikasinya, dan siapa yang akhirnya menerima bantuan? Semua harus terang. Jangan sampai bantuan yang seharusnya memperkuat kehidupan masyarakat justru menimbulkan kecurigaan karena administrasinya tidak transparan," ujarnya.

Desakan Penindaklanjutan Hukum

Atas berbagai persoalan tersebut, Kevin mendesak Kejaksaan Negeri Banggai dan Polres Banggai Laut agar menindaklanjuti laporan maupun bukti yang disampaikan sesuai kewenangan hukum masing-masing.

Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh, mulai dari realisasi belanja APBDesa 2024, item kegiatan yang dipertanyakan, penyaluran bantuan sosial, pengelolaan keuangan desa, dokumen perencanaan Tahun 2026, dugaan pemalsuan tanda tangan BPD, hingga perubahan nama penerima bantuan perahu fiber.

Kevin juga meminta agar Inspektorat dan instansi pengawas yang berwenang melakukan pemeriksaan administratif serta audit apabila diperlukan. Hasil pemeriksaan, menurutnya, harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Ia menegaskan bahwa kepala desa maupun perangkat desa tidak boleh dianggap bersalah hanya berdasarkan tuduhan. Namun, jabatan publik juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan.

"Kami tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Kami meminta agar bukti diperiksa, fakta dibuka, dan hukum ditegakkan. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaannya secara jelas. Tetapi jika ditemukan penyimpangan dan unsur tindak pidana, proses sesuai hukum. Jangan ada yang dilindungi hanya karena jabatan," tegasnya.

Komitmen Kawal Hingga Tuntas

Kevin menegaskan bahwa perjuangan yang ia lakukan bersama masyarakat bukan bertujuan menciptakan kegaduhan ataupun menyerang pribadi tertentu. Baginya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa merupakan bagian dari partisipasi warga dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Ia menyatakan akan terus mengawal persoalan Desa Paisubebe sampai terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut, hasil pemeriksaan, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Saya pastikan, saya bersama masyarakat akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jika terbukti ada penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa, bendahara, atau pihak lain yang terlibat, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai hukum. Tetapi semua harus dibuktikan melalui proses yang sah, bukan sekadar tuduhan," ujar Kevin.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh dipaksa diam ketika mempertanyakan penggunaan uang publik. Pemerintah desa, menurutnya, harus memahami bahwa anggaran desa bukan milik pribadi kepala desa, bukan milik bendahara, dan bukan pula milik kelompok tertentu.

"Ini bukan provokasi. Ini adalah bentuk partisipasi kami sebagai agent of social control. Kami berhak mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan. Kami berhak mempertanyakan program yang diduga tidak terealisasi. Kami berhak meminta transparansi dan pertanggungjawaban. Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman bagi demokrasi; justru sikap antikritiklah yang berbahaya bagi tata kelola pemerintahan," katanya.

Seruan Klarifikasi Terbuka

Kevin meminta Kepala Desa Paisubebe beserta jajaran pemerintah desa untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terhadap seluruh persoalan yang dipertanyakan. Ia menilai bahwa sikap diam, jika terus berlanjut tanpa penjelasan, hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dimulai dengan membuka dokumen yang relevan, menjelaskan realisasi anggaran, memverifikasi penerima bantuan, memberikan klarifikasi terkait keberadaan bendahara, serta menindaklanjuti persoalan administrasi yang menyangkut BPD.

"Jangan tunggu sampai masyarakat kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Jangan tunggu sampai persoalan ini berkembang lebih jauh karena tidak ada penjelasan. Pemerintah desa harus berani membuka data dan menjawab pertanyaan masyarakat. Jika semua dijalankan sesuai aturan, buktikan melalui dokumen dan fakta. Jika ada kesalahan, akui dan perbaiki. Jika ada pelanggaran hukum, pertanggungjawabkan," tegas Kevin.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengawalan terhadap Desa Paisubebe tidak akan berhenti hanya karena adanya tekanan ataupun upaya mengabaikan aspirasi warga.

"Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Kami tidak akan berhenti meminta transparansi. Kami tidak akan berhenti mengawal hak masyarakat. Paisubebe membutuhkan pemerintahan yang terbuka, bukan pemerintahan yang membuat rakyat terus bertanya-tanya. Bagi kami, jabatan adalah amanah, anggaran adalah tanggung jawab, dan setiap dugaan penyimpangan wajib dijawab melalui pemeriksaan yang transparan serta penegakan hukum yang adil."

Rep: JO

Bau Limbah Sisa Pembersihan Ayam Diduga Ganggu Lingkungan, Rahman Patingki Desak Wakil Gubernur Evaluasi SPPG Wumialo 3

KOTA GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wumialo 3, Kota Gorontalo, menuai sorotan tajam dari Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki. Sorotan tersebut muncul setelah tinjauan lapangan yang dilakukan pihaknya menemukan dugaan kelalaian dalam pengawasan kebersihan lingkungan, khususnya terkait sisa makanan dan sisa pembersihan ayam yang dilaporkan menumpuk di saluran drainase atau got di sekitar dapur SPPG tersebut.

Kondisi itu diduga menimbulkan bau tidak sedap yang bahkan disebut telah mengganggu kenyamanan salah satu kafe yang berada tidak jauh dari lokasi dapur. Temuan ini menjadi peringatan serius bahwa pengelolaan dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya berorientasi pada produksi dan distribusi makanan, tetapi juga wajib memperhatikan standar kebersihan, sanitasi, serta dampak aktivitasnya terhadap lingkungan sekitar.

Rahman Patingki menilai, apabila dugaan tersebut benar, kondisi ini merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele. Program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bukan justru berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak semestinya.

"Jangan sampai program yang tujuannya baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru dicederai oleh kelalaian pengelolanya sendiri. Bagaimana kita berbicara tentang makanan bergizi apabila kebersihan lingkungan dapurnya saja diduga tidak diperhatikan secara serius? Ini persoalan tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen terhadap kesehatan masyarakat," tegas Rahman.

Menurutnya, sisa makanan dan limbah dari proses pembersihan bahan pangan, termasuk ayam yang digunakan sebagai salah satu lauk dalam menu MBG, harus dikelola secara benar. Pembuangan limbah ke saluran drainase tanpa pengelolaan yang memadai berpotensi menimbulkan bau, mengganggu kenyamanan warga dan pelaku usaha di sekitarnya, serta memicu masalah sanitasi apabila dibiarkan berlarut-larut.

Rahman menegaskan, persoalan ini tidak boleh direduksi sebatas masalah bau tidak sedap. Pemeriksaan harus mencakup sumber limbah, pola pembuangan, kondisi saluran drainase, dan kepatuhan pengelola terhadap persyaratan higiene serta sanitasi yang berlaku. Potensi risiko kesehatan lingkungan juga harus dinilai oleh instansi teknis yang berwenang, bukan diabaikan sampai muncul keluhan yang lebih luas.

"Jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kemudian sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Pencegahan itu jauh lebih penting. Jika benar terdapat limbah sisa makanan dan pembersihan ayam yang menumpuk hingga menimbulkan bau menyengat, pengelola harus segera bertindak dan pihak berwenang wajib turun melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Rahman secara tegas mendesak Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Syahidah Rusli Habibie, agar memberikan perhatian serius terhadap pengawasan operasional dapur-dapur SPPG di wilayah Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara administratif atau sebatas laporan di atas meja, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi faktual di lapangan.

Ia meminta agar instansi terkait segera melakukan inspeksi terhadap SPPG Wumialo 3, memeriksa sistem pengelolaan limbah, memastikan kebersihan saluran drainase, serta mengevaluasi penerapan standar higiene dan sanitasi di dapur tersebut.

Rahman juga mendesak agar aktivitas SPPG Wumialo 3 segera dievaluasi dan, apabila ditemukan pelanggaran serius yang membahayakan kesehatan atau tidak memenuhi persyaratan operasional, dilakukan penghentian sementara hingga penutupan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai kepentingan operasional dijadikan alasan untuk mengabaikan kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan sekitar.

"Wakil Gubernur jangan hanya menjadi penonton ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah. Harus ada tindakan nyata, pengawasan yang ketat, dan keberanian mengambil keputusan. Jika ditemukan dapur SPPG yang tidak memenuhi standar, jangan ragu memberikan sanksi. Apabila pelanggarannya serius dan tidak bisa ditoleransi, hentikan operasionalnya sesuai aturan. Program pemerintah tidak boleh menjadi tameng untuk membenarkan kelalaian," tegas Rahman.

Lebih lanjut, Rahman mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang diproduksi atau jumlah penerima manfaat yang dilayani. Keberhasilan program juga harus tercermin dari keamanan pangan, kebersihan tempat pengolahan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta tidak timbulnya dampak negatif bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi.

Menurutnya, pengelola SPPG harus memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak berhenti ketika makanan selesai dimasak dan didistribusikan. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, pembersihan peralatan, hingga pembuangan limbah, harus dilaksanakan dengan memperhatikan standar kebersihan dan kesehatan lingkungan.

"Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi slogan makanan bergizi, sementara persoalan mendasar seperti kebersihan dapur dan pengelolaan limbah justru luput dari perhatian. Kami dari FKPR akan terus mengawasi persoalan ini. Jika temuan di lapangan tidak segera ditindaklanjuti, kami akan mendorong langkah pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut kepada instansi yang berwenang," tutup Rahman.

FKPR menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menghambat program pemenuhan gizi masyarakat, melainkan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, bertanggung jawab, dan tidak mengorbankan kesehatan lingkungan. Program yang membawa nama kepentingan rakyat harus dijalankan dengan standar tanggung jawab yang tinggi, sebab kepentingan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kelalaian pengelolaan.

Rep: JO

KPU KOTA GORONTALO BERSAMA BAWASLU LAKSANAKAN PENCOCOKAN TERBATAS DATA PEMILIH

Kegiatan menyasar pemilih kategori data ganda luar negeri dan perubahan data kependudukan di 10 kelurahan pada tujuh kecamatan

KOTA GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo melaksanakan pencocokan terbatas (Coktas) terhadap data pemilih pada Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini menyasar pemilih yang tercatat dalam kategori data ganda luar negeri serta pemilih yang mengalami perubahan data kependudukan.

Coktas kali ini tersebar di 10 kelurahan pada tujuh kecamatan di Kota Gorontalo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Muhamadun Laba, Anggota KPU Kota Gorontalo, didampingi Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi Sri Nurjanah M., S.Kom., beserta sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo melakukan verifikasi terhadap keberadaan pemilih yang terindikasi memiliki data ganda luar negeri, sekaligus memastikan status kependudukan pemilih yang mengalami perubahan data.

Pelaksanaan Coktas ini melibatkan petugas adhoc dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan dan kecamatan. Mereka turun langsung mendatangi alamat pemilih guna memastikan keakuratan informasi serta mengumpulkan data autentik yang diperlukan.

Langkah kolaboratif antara KPU dan Bawaslu Kota Gorontalo ini mendapat pengawasan ketat demi menjamin transparansi serta akuntabilitas daftar pemilih. Pengawasan ini penting untuk mencegah potensi permasalahan administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi hak pilih warga.

Dengan rampungnya kegiatan pencocokan terbatas ini, diharapkan daftar pemilih di Kota Gorontalo semakin mutakhir dan akurat. Hasil dari Coktas tersebut nantinya akan menjadi bahan pemutakhiran data lanjutan guna menyukseskan tahapan pemilihan yang akan datang.

Rep: Nandar Suleman

EKA RUSTINIATUN NOMOR URUT 1 MENANG TELAK PILKADES DESA PASAR KECAMATAN SINGKUT

Suarainsonesia1.com _ Sarolangun. Eka Rustiniatun, Nomor Urut 1 berhasil meraih kemenangan telak dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang digelar Kamis, 29 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penghitungan di TPS, Eka unggul jauh dari dua pesaingnya, Agus Saputra, SH, MH dan Adi Sugiyanto Kemenangan ini disambut haru dan suka cita oleh pendukung yang sejak pagi memadati lokasi penghitungan.

Desa Pasar Singkut mencatat DPT terbesar di Kecamatan Singkut dengan 4.595 pemilih yang semula terpusat di 1 TPS, kemudian dimekarkan menjadi 2 TPS dengan 14 anggota KPPS untuk memastikan seluruh warga dapat menyalurkan hak pilih dari pukul 07.00 hingga 12.00 WIB.

Ketua PPS Desa Pasar, Zulfikar, menyebut pelaksanaan Pilkades berjalan aman, damai, dan kondusif sesuai Deklarasi Damai yang telah disepakati tiga desa di Kecamatan Singkut.

Menariknya, Pilkades Singkut tahun ini mencatat sejarah dengan hadirnya dua calon perempuan yang sama-sama mengantongi nomor urut 1, yakni Nasipah di Sungai Gedang dan Eka Rustiniatun di Pasar Singkut. Kemenangan Eka menjadi bukti kepercayaan warga Pasar terhadap kepemimpinan perempuan. 

Saat dimintai keterangan, tim pemenangan menyampaikan bahwa Eka berkomitmen untuk berpolitik santun dan merangkul semua pihak seperti yang ia sampaikan selama masa kampanye, bahwa perbedaan pilihan tidak boleh memutus silaturahmi antar warga.

Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh warga Desa Pasar. Mari Basamo Kito Wujudkan Desa Pasar Singkut yang lebih baik, ujar tim dengan semangat.

Dengan hasil ini, Eka Rustiniatun diproyeksikan akan memimpin Desa Pasar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun periode 2027-2035.

Djarnawi Kusuma

Tiga Desa di Kecamatan Singkut Ikut Pilkades Serentak Kabupaten Sarolangun Tahun 2026

Suarainsonesia1.com _ Sarolangun. Desa Payo Lebar, Desa Pasar Singkut, Desa Sungai Gedang tiga desa di kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun menggelar Pilkades Serentak hari ini, Kamis 29/10/2026. 

Rangkaian demokrasi di desa ini terbilang kondusif. Tiga desa di Kecamatan Singkut Desa Payo Lebar, Desa Pasar Singkut, dan Desa Sungai Gedang — telah menggelar Deklarasi Damai bersama di Aula Kantor Kecamatan Singkut pada 22/10/2026 lalu dihadiri Camat Singkut M. Maini, S.Pd.I., Kapolsek Singkut IPTU Romi Habibi, Danramil, BPD, dan para calon. 

Desa  Payo Lebar dengan 5 Calon Kepala Desa jumlah terbanyak di Kecamatan Singkut. Dengan 4.185 Pemilih. 

Lima calon tersebut:

1. Mukhlis Aris, S.Pd.I — No. 1

2. Sutiman, S.IP — No. 2

3. Haryono — No. 3

4. Rahmat Supriadi — No. 4

5. Z. Amri — No. 5

dengan 5 calon kepala desa, jumlah terbanyak di Kecamatan Singkut. Yang menarik, Pilkades Payo Lebar akan dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Zoom, khususnya di TPS 1. Panitia sudah berkoordinasi dengan Pemkab dan Diskominfo Sarolangun untuk memastikan jaringan lancar.

Desa Pasar Singkut tiga Calon Berebut Suara 4.595 Pemilih. 

Tiga calon tersebut :

1. Eka Rustiniatun — Nomor urut 1

2. Agus Saputra, S.H., M.H. — Nomor urut 2

3. Adi Sugiyanto — Nomor urut 3

Desa Pasar Singkut tercatat memiliki DPT terbesar di Kecamatan Singkut, yakni 4.595 pemilih. Awalnya hanya 1 TPS, tapi karena jumlah pemilih yang besar dan waktu pencoblosan hanya 07.00-12.00 WIB, panitia menambah menjadi 2 TPS dan mengukuhkan tambahan 7 anggota KPPS pada 24 Oktober lalu, sehingga total menjadi 14 petugas. 

Desa Sungai Gedang, Tiga Calon Bertarung, 2.248 Pemilih di Satu TPS. 

1. Nasipah — Nomor urut 1

2. Syamsudin — Nomor urut 2

3. Agus Kuswanto, S.IP — Nomor urut 3

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sungai Gedang tercatat 2.248 pemilih dengan 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Camat Singkut  M. Maini dalam penyampaiannya menyampaikan apresiasi, menyebut semua calon adalah putra-putri terbaik desa dan mengingatkan siapapun yang terpilih adalah pemimpin bersama, kata M. Maini camat singkut. 

Djarnawi Kusuma

Tekan Laju Penurunan Muka Tanah, PAM JAYA Terapkan Kebijakan Minimum Consumption untuk Optimalisasi Layanan Perpipaan

JAKARTA —  Suaraindonesia1, Asosiasi Industri Cyber Content Indonesia (ASICI) bersama PAM JAYA Jakarta sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) strategis bertema *"Optimalisasi Pemanfaatan Air Minum Perpipaan melalui Kebijakan Minimum Consumption"* di Cordela Hotel Senen, Jakarta Pusat. Diskusi terarah ini menghadirkan Plt. Senior Manager Marketing & Planning Reporting PAM JAYA, Hilman Sandhi Nugraha, sebagai narasumber utama, dan dipandu oleh Tri Cahyandi Tresnanda selaku moderator.

Dalam pemaparannya, Hilman menegaskan bahwa salah satu langkah utama PAM JAYA saat ini adalah menyelamatkan lingkungan kota Jakarta dari krisis penurunan muka air tanah akibat eksploitasi berlebihan. Sebagai instrumen pengendali, PAM JAYA segera memberlakukan kebijakan pemakaian minimum (*minimum consumption*) sebesar *10 meter kubik (m³) per bulan* bagi seluruh pelanggan reguler dengan ukuran meter air 0,5 inci. Kebijakan ini mulai diterapkan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta pada pemakaian bulan November 2026, dengan pencatatan tagihan di bulan Desember 2026 dan jatuh tempo pembayaran pada Januari 2027.

*Bukan Kenaikan Tarif, Melainkan Gerakan Peralihan ke Air Perpipaan*

Hilman menegaskan kembali bahwa kebijakan ini *bukanlah bentuk kenaikan tarif*. Struktur harga per meter kubik maupun penggolongan kelas pelanggan dipastikan tidak mengalami perubahan sama sekali.

 "Tarif per meter kubik tetap dan tidak ada yang berubah. Yang diatur murni hanya batas minimum volume pemakaian. Semangat utama dari kebijakan ini adalah untuk mengajak warga Jakarta beralih dari penggunaan air tanah ke air perpipaan demi menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang," ujar Hilman di hadapan peserta FGD.

Sebagai perbandingan, tarif kelompok rumah tangga sangat sederhana (2A1) di Jakarta dipatok Rp1.000 per m³ (setara Rp1 per liter), yang menjadikannya salah satu tarif air bersih termurah di Indonesia.

*Profil Data Pelanggan dan Landasan Ilmiah Kebijakan*

Penetapan angka 10 m³ per bulan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yakni *Permendagri No. 21 Tahun 2020* serta *Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2024 Pasal 23*, yang didukung oleh hasil *Kajian Universitas Indonesia (UI) tahun 2026*. Standar tersebut disetarakan dengan kebutuhan pokok 60 liter per orang per hari untuk satu keluarga.

Berdasarkan data profil pelanggan reguler PAM JAYA (pemakaian Agustus 2026) dari total *1.193.662 pelanggan reguler*:

* Sebanyak *(±54%)* memiliki pemakaian ≥ 10 m³dan masuk dalam kategori *tidak terdampak* (tagihan tetap sesuai pemakaian aktual).

* Sebanyak *(±46%)*  memiliki pemakaian di bawah 10 m³ (0-9 m³) dan akan melihat perubahan penyesuaian tagihan, yang terbagi atas *(±17%)* dengan pemakaian 0 m³ (pelanggan zero/tidak memakai air). dan *(±29%)* dengan pemakaian 1-9 m³ yang akan dihitung berbasis minimum 10 m³.

Bagi mayoritas pelanggan yang konsumsinya sudah di atas 10 m³, mereka justru diuntungkan karena komponen biaya beban tetap (abonemen) bulanan dihilangkan.

*Solusi untuk Wilayah Gangguan dan Kasus Khusus*

Sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh moderator Tri Cahyandi Tresnanda berlangsung dinamis dengan banyaknya pertanyaan kritis seputar jaminan layanan di lapangan. Menanggapi kekhawatiran warga di wilayah yang pasokan airnya sering mengecil atau mati, PAM JAYA memastikan adanya perlindungan konsumen serta selalu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang ada.

SKANDAL DUGAAN MAFIA BBM DI SPBU WAREMBUNGAN DISOROT! ALVian LUMOMBO SIAP GELAR AKSI, DESAK CABUT IZIN DAN TANGKAP PELAKU

MANADO, SULAWESI UTARA — Suaraindonesia1, Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Warembungan kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara tersebut mendorong Aliansi Masyarakat Peduli Hukum untuk menyuarakan desakan penegakan hukum secara tegas dan transparan.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kota Manado, Alvian Lumombo, menyatakan pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa di Polresta Manado pada hari Sabtu, sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi BBM di SPBU Warembungan.

Dalam aksi tersebut, aliansi membawa sejumlah tuntutan utama:

1. Mendesak Polresta Manado segera menyelidiki dugaan praktik mafia BBM di SPBU Warembungan.

2. Mendesak aparat penegak hukum memeriksa pemilik SPBU, operator, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap SPBU tersebut apabila terbukti melanggar ketentuan, termasuk pencabutan izin sesuai prosedur.

4. Mendesak penindakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan distribusi BBM.

5. Meminta aparat mengusut potensi kerugian negara dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Alvian menegaskan bahwa distribusi BBM harus berjalan sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

“Kami mendesak aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Dugaan praktik mafia BBM harus diusut secara serius. Jika ditemukan bukti pelanggaran, kami meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Alvian.

Aliansi berharap Polresta Manado dan pihak Pertamina segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Langkah penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk melindungi hak masyarakat serta menjaga distribusi BBM agar tepat sasaran.

Buka Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029, Bupati M. Syukur: "Mau Kerja atau Mundur!"

Suaraindonesia1, BANGKO — Bupati Merangin, M. Syukur, memberikan ultimatum tegas kepada seluruh jajaran pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin. 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 di Aula Depati Payung Bappeda, Kamis (29/10).

Acara ini dihadiri dan didampingi langsung oleh Wakil Bupati Merangin A. Khafidh, Sekretaris Daerah Zulhifni, unsur pimpinan bersama anggota DPRD Kabupaten Merangin, para staf ahli bupati, asisten sekda, kepala OPD, para camat, instansi vertikal, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Forum ini juga menghadirkan narasumber ahli untuk memperkaya substansi perencanaan, di antaranya tim ahli penyusunan RPJMD dari Universitas Brawijaya Malang yang diwakili oleh Toriq, serta Nurjanah Pangeran, ST selaku narasumber dari Bappeda Provinsi Jambi.  

Dalam arahannya yang visioner namun tegas, Bupati M. Syukur menekankan bahwa perubahan dokumen RPJMD ini bukan hanya sebuah formalitas, melainkan langkah penting untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, serta dinamika ekonomi yang berkembang demi kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik target-target pembangunan tersebut, bupati menyoroti tajam kinerja dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta para kepala dinas hingga camat untuk tidak sekadar bekerja rutinitas, melainkan menunjukkan kontribusi dan hasil nyata.

"Sekarang siapa yang mau bekerja, kita promosikan. Yang tidak mau bekerja, silakan mundur. Tanggung jawab terhadap masyarakat ini bukan hanya bupati, kita semua bertanggung jawab," tegas M. Syukur di hadapan para peserta forum.

Bupati juga mewajibkan kepala dinas dan camat untuk selalu hadir langsung dalam setiap agenda penting pemerintahan dan melarang pengiriman staf jika tidak ada hal yang bersifat mendesak. 

Menurutnya, penghargaan terhadap suatu acara merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kepentingan masyarakat Merangin.

Sementara itu, di sektor pembangunan fisik dan ekonomi, bupati memaparkan komitmen pemerintah dalam menggenjot infrastruktur jalan, mengoptimalkan aset-aset daerah seperti pasar rakyat, rumah dinas spara camat serta memastikan perputaran roda ekonomi lokal memberikan dampak langsung bagi warga.

"Merangin baru itu bukan soal bangunan saja, tetapi mulai dari perspektif cara berpikir, mindset, dan disiplin kita, supaya masyarakat betul-betul merasakan pemerintah itu hadir. Camat juga harus produktif dan stand by diwilayah tugas. Untuk itu, kita perbaiki rumah dinasnya," pungkasnya.

Bg nasri