Dugaan Rentenir Ilegal di Gorontalo Utara: Akun Facebook Novi Ahmad Terjerat UU ITE dan UU PDP

GORONTALO UTARA, suaraindonesia1.com – Praktik pinjam-meminjam uang yang diduga ilegal kembali mencuat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Seorang pemilik akun Facebook atas nama Novi Ahmad, yang diketahui berdomisili di Desa Monas, Kecamatan Monano, saat ini menjadi sorotan karena diduga kuat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Berdasarkan penelusuran dan dokumentasi tangkapan layar yang diperoleh media ini, akun Facebook yang bersangkutan terpantau secara terbuka mengunggah konten berisi data pribadi, termasuk foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto wajah seseorang. Unggahan tersebut disertai narasi yang mengaitkan data pribadi itu dengan persoalan tunggakan utang piutang.

Tindakan mempublikasikan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam regulasi tersebut, penyebaran data pribadi tanpa hak merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain itu, narasi yang menyertai unggahan tersebut diduga mengandung unsur penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur larangan pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Perlu ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang semestinya ditempuh melalui jalur hukum perdata atau mediasi kekeluargaan yang sah, bukan dengan cara mempublikasikan identitas pribadi pihak lain di ruang digital yang dapat diakses secara luas. Praktik semacam ini tidak hanya meresahkan korban, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Redaksi SuaraIndonesia1.com senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan akurasi dalam pemberitaan. Oleh karena itu, media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan tanggapan serta perspektif yang berimbang.

– REDAKSI –

FMN Soroti Temuan BPK: Iuran JKN Peserta Meninggal Tetap Dibayar, Kerugian Daerah Capai Rp729 Juta

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Forum Mahasiswa Nusantara (FMN) Wilayah Gorontalo menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 terkait anggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Gorontalo. FMN menemukan dugaan inefisiensi anggaran sebesar Rp729 juta yang dialokasikan untuk peserta yang telah meninggal dunia serta data yang tidak valid.

Koordinator Ekonomi FMN Wilayah Gorontalo, Altio Prasetyo Lengato, menegaskan bahwa temuan ini merupakan bukti lemahnya validasi data jaminan kesehatan di tingkat provinsi.

Ribuan Data Peserta Bermasalah

Dalam keterangan resminya, Senin (16/2), Altio memaparkan hasil bedah data LHP BPK yang menunjukkan adanya 1.416 peserta meninggal dunia namun iurannya tetap dibayarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat 1.171 data peserta yang bermasalah pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Total potensi kerugian daerah mencapai lebih dari Rp729 juta. Hal ini sangat kami sayangkan, karena anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan bagi warga kurang mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan kesehatan," ujar Altio.

Soroti Landasan Hukum Pembayaran

Selain persoalan validasi, FMN juga mengkritisi prosedur administrasi pembayaran iuran tersebut. Menurut Altio, penetapan peserta selama ini hanya didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi, bukan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

"Kami menilai ini celah administrasi yang serius. Pembayaran dana besar dari kas daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat seperti SK Gubernur agar tanggung jawab hukumnya jelas," tambahnya.

FMN menilai pemerintah daerah terlalu bergantung pada aplikasi pihak ketiga tanpa melakukan verifikasi mandiri secara berkala terhadap dinamika kependudukan di lapangan.

Siapkan Laporan ke Kejaksaan Tinggi

Menindaklanjuti temuan tersebut, FMN berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum. Altio menyebut pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi untuk disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.

"Kami meminta Kejati mendalami apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan dalam mempertahankan data tidak valid ini. Kami juga mendesak pemerintah provinsi segera memberikan klarifikasi terbuka terkait prosedur pembayaran tanpa SK tersebut," tegas Altio.

Reporter: Jhul-Ohi

HMI CABANG GORONTALO HANTAM KERAS WALIKOTA GORONTALO : KELANGKAAN LPG 3KG ADALAH BUKTI GAGALNYA PEMERINTAHAN KOTA

KOTA GORONTALO, suaraindonesia1.com – Menjelang Bulan Suci Ramadhan, masyarakat di Kota Gorontalo justru dihadapkan pada persoalan yang sangat mendasar: kelangkaan LPG 3 kilogram yang semakin hari semakin terasa nyata. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo melalui Kabid PTKP, Syawal Hamjati, melontarkan kritik paling keras terhadap Walikota Gorontalo atas situasi yang dinilai bukan sekadar persoalan distribusi biasa, tetapi bentuk nyata kegagalan sistemik Pemerintah Kota dalam mengendalikan kebutuhan vital rakyat.

Di lapangan, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di sejumlah pangkalan. Bahkan, harga di tingkat pengecer melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp30.000 sampai Rp35.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya berada di kisaran Rp18.000. Kondisi ini terjadi bukan di satu dua titik, tetapi merata di berbagai wilayah Kota Gorontalo. Artinya, ini bukan persoalan teknis sesaat, melainkan problem tata kelola yang serius.

Syawal Hamjati menegaskan bahwa kelangkaan ini adalah alarm keras bagi kepemimpinan daerah.

“Kalau menjelang Ramadhan saja pemerintah kota tidak mampu menjamin ketersediaan gas subsidi untuk rakyat kecil, lalu apa yang sebenarnya sedang dikelola? Ini bukan hanya kelalaian administratif, ini kegagalan menjalankan fungsi dasar pemerintahan,” tegasnya.

Menurut HMI Cabang Gorontalo, LPG 3 kg adalah kebutuhan primer masyarakat kecil, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, pelaku UMKM, hingga warung-warung kecil yang menggantungkan hidup pada stabilitas harga dan ketersediaan gas. Ketika distribusi tidak terkendali dan harga melonjak tanpa pengawasan ketat, maka pemerintah dianggap gagal mendominasi peran negara dalam kebijakan pasar. Negara tidak boleh kalah oleh spekulan dan mafia distribusi.

HMI juga menilai bahwa program pasar murah yang selama ini digencarkan Pemerintah Kota tidak akan berdampak signifikan apabila kebutuhan dasar seperti gas LPG tetap langka.

“Bagaimana Ramadhan bisa berjalan khidmat jika tungku dapur tidak menyala? Pasar murah hanya menjadi simbol kebijakan jika gas sebagai sumber pengelolaan konsumsi masyarakat tidak tersedia. Ini ironi yang menyakitkan,” lanjut Syawal.

Lebih jauh, HMI menduga ada praktik permainan distribusi dan potensi mafia migas yang dibiarkan tumbuh karena lemahnya pengawasan. Jika harga di pengecer bisa melambung dua kali lipat dari HET tanpa tindakan tegas, maka ada yang salah dalam sistem kontrol pemerintah kota. Pemerintah tidak boleh hanya menyalahkan distributor atau pihak lain; kepemimpinan daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan stabilitas kebutuhan pokok masyarakatnya.

HMI Cabang Gorontalo secara tegas meminta pertanggungjawaban langsung dari Walikota Gorontalo atas kelangkaan yang terjadi. Evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, audit pangkalan dan agen, serta tindakan tegas terhadap oknum yang bermain harus segera dilakukan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan terukur, HMI mengultimatum akan menggelar aksi besar sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kota yang dinilai gagal mengontrol pasar dan membiarkan rakyat kecil menanggung beban.

“Jika kelangkaan ini terus menjamur dan pemerintah tetap tidak mampu mengatasinya, maka kami mengutuk keras ketidakmampuan tersebut. Kepemimpinan diuji bukan saat kondisi normal, tetapi saat rakyat menghadapi krisis. Dan hari ini, rakyat Gorontalo sedang menghadapi krisis dapur,” tutup Syawal dengan nada tegas.

HMI Cabang Gorontalo menegaskan bahwa Ramadhan seharusnya menjadi momentum ketenangan dan kekhusyukan, bukan kecemasan karena kebutuhan pokok yang sulit didapat. Pemerintah Kota Gorontalo harus segera membuktikan keberpihakannya pada rakyat, bukan sekadar melalui retorika, tetapi melalui tindakan nyata yang mampu memastikan tungku dapur masyarakat tetap menyala.

–JHUL–

Mantai Kerbau Basamo Datuk Ba Empek Menti Nan Batigo, Bupati M. Syukur Jaga Tradisi Leluhur Pangkalan Jambu

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Bupati Merangin, M. Syukur, secara resmi membuka tradisi adat Mantai Megang Adat, Mantai Kerbau Basamo Datuk Ba Empek Menti Nan Batigo yang dipusatkan di Desa Bukit Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, Minggu (15/2).

Acara yang kental dengan nuansa kekeluargaan ini menjadi simbol kesiapan masyarakat dalam menyambut Bulan Suci Ramadan.

Sebanyak 75 ekor kerbau dari berbagai desa di Kecamatan Pangkalan Jambu dipotong secara serentak untuk dinikmati bersama dan menjadi bekal sahur pertama.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa tradisi Mantai Kerbau Besamo bukanlah pesta rakyat biasa, melainkan warisan leluhur yang mengandung nilai filosofis mendalam tentang persatuan.

"Adat Mantai ini adalah pusaka leluhur. Melalui adat inilah kita diajarkan hidup rukun dan sepakat, sebagaimana pepatah 'Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat'. Ini adalah lambang kekompakan masyarakat kita," ujar Bupati M. Syukur di hadapan ratusan warga.

Bupati juga mengingatkan pentingnya filosofi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap tradisi ini tetap dijaga agar tidak "lapuk di hujan, tidak lekang di panas" sebagai pondasi membangun daerah dan menjaga marwah negeri.

Selain nilai budaya, Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Desa dan tokoh adat atas kelancaran acara. 

Ia secara khusus berterima kasih atas penghormatan berupa pemberian satu ekor kerbau kepada pemerintah, meski ia mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

"Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang luar biasa. Saya berharap semangat kebersamaan ini tidak hanya saat memotong kerbau saja, tapi terus dijaga selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan nanti," tambahnya.

Turut hadir dalam acara, Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, Sekda Merangin Zulhifni, Unsur Forkopimda yang diwakili oleh apolsek dan Danramil setempat,  Jajaran Kepala OPD diantaranya Kadis PMD, Kadis LH, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis PU, Kadis Nakbun, Dirut PDAM, Camat dan kades Pangkalan Jambu serta para tokoh adat, pemuka agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. 

(Bg nasri)

Ringankan Beban, Babinsa Bantu Warga Bangun Rumah di Desa Binaan

Suaraindonesia1.com, Babinsa Koramil 0420-09/Bangko Serda Emil Purwanto jajaran Kodim 0420/Sarko Membantu Tukang bangun rumah warga di Desa Kederasan Panjang kecamatan Batang Masumai. Kabupaten Merangin. (15/02/2026) 

Serda EmilPurwanto menyampaikan Terciptanya sinergitas TNI bersama rakyat, gotong royong maupun Komunikasi Sosial (Komsos) rutin dilakukan oleh para Babinsa, guna menjalin hubungan yang harmonis sekaligus membantu mengatasi kesulitan masyarakat di desa binaan.dengan membantu kesulitan warga yang kita lakukan, merupakan wujud kepedulian Babinsa kepada warga binaan.

Gotong royong yang dilaksanakan Babinsa bersama warga masyarakat desa binaan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus membangun keakraban dan kekeluargaan. Sehingga diharapkan keberadaan Babinsa di tengah-tengah masyarakat dapat diterima dan berdampak positif.dan kami sebagai TNI harus menjaga hubungan keharmonisan dan kebersamaan dengan masyarakat,serta bisa memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah binaannya.

Pak Arif Rahman pemilik rumah menyampaikan terima kasih kepada Babinsa yang telah peduli dalam membantu proses pembangunan rumahnya. Semoga keakraban dan kekompakan seperti sekarang ini dapat terus diterapkan kepada penerus generasi muda kita. 

(Bg nasri)

YORINDO, APKOMINDO & APTIKNAS Gelar Roadshow di Surabaya, BSSN Beri Peringatan Keras soal Keamanan Siber

Surabaya – Suaraindonesia1, Dalam sebuah kolaborasi strategis yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah, Yorindo Communication bersama APKOMINDO dan APTIKNAS sukses menggelar rangkaian kegiatan edukasi teknologi selama dua hari pada 10 hingga 11 Februari 2026. Bertempat di Hotel Grand Inna, Surabaya, acara ini mengusung dua tema berbeda yang dirancang secara spesifik untuk menjawab tantangan transformasi digital di sektor kesehatan dan industri umum. Sorotan utama kegiatan ini adalah partisipasi penuh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selama dua hari, yang mendapat apresiasi tinggi sebagai wujud sinergi nyata antara regulator, asosiasi industri, dan pelaku usaha.

Hari pertama, 10 Februari 2026, dikhususkan bagi para direktur, manajemen, dan tim Teknologi Informasi (TI) rumah sakit dengan tema "AI Driven Hospital: Strategi Menyiapkan Ekosistem Smart Hospital Menuju Hospital 5.0." Forum ini secara khusus menyoroti urgensi transformasi mendalam, tidak hanya sekadar implementasi rekam medis elektronik, tetapi juga kesiapan infrastruktur untuk teknologi mutakhir seperti bedah robotik dan layanan kesehatan jarak jauh (telesurgery).

Ir. Soegiharto Santoso, SH., (Hoky), yang menjabat sebagai Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO, merangkap Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum SPRI, membuka sesi dengan paparan berjudul “The Digital Backbone for Telesurgery.” Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa transformasi menuju layanan kesehatan tanpa batas (borderless healthcare) hanya akan terwujud jika ditopang oleh infrastruktur digital berstandar medis. Ia menekankan bahwa di era Hospital 5.0, konektivitas bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan telah menjadi sistem penopang keselamatan pasien. “Pada telesurgery, gangguan koneksi bukan lagi soal administrasi, tetapi menyangkut nyawa manusia. Kita tidak bisa main-main dengan latensi,” ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, ia memaparkan pentingnya peta jalan (roadmap) menuju infrastruktur tanpa latensi (zero latency) yang harus diwujudkan melalui backbone fiber optik dedicated, adopsi private 5G network, serta integrasi ekosistem Internet of Medical Things (IoMT) yang aman dan andal. Menurutnya, rumah sakit masa depan harus dibangun dengan prinsip integrasi data yang seamless, redundansi sistem untuk mencegah waktu henti (anti-downtime), dan yang terpenting, keamanan siber yang sudah dipertimbangkan sejak tahap desain awal. “Teknologi kesehatan tidak cukup hanya canggih, tetapi harus medical-grade, patuh regulasi, dan berintegritas secara hukum,” tuturnya.

Menguatkan pesan tersebut, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN RI, memaparkan materi yang sangat spesifik mengenai seluk-beluk perlindungan data pasien dan keamanan perangkat medis. Dengan kapasitasnya sebagai salah satu arsitek keamanan siber nasional, ia membuka mata para peserta bahwa ancaman terbesar saat ini tidak lagi terbatas pada pencurian data semata. "Risiko yang jauh lebih mengerikan adalah peretasan terhadap perangkat medis (medical devices) yang terhubung ke jaringan. Bayangkan jika infusion pump, alat pacu jantung, atau ventilator pasien tiba-tiba tidak terkendali karena diretas. Ini bukan lagi tentang kebocoran data, ini tentang potensi hilangnya nyawa secara langsung," tegasnya.

Mengutip data monitoring BSSN sepanjang tahun 2024, Slamet Aji memaparkan lanskap ancaman siber di Indonesia. "Sepanjang tahun lalu, BSSN mencatat adanya 351,7 juta anomali trafik atau serangan siber. Dari jumlah tersebut, aktivitas Malware mendominasi dengan persentase mencapai 66,59%. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat nyata," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa BSSN terus mendorong implementasi standar keamanan seperti ISO 27001 dan kerangka kerja keamanan siber spesifik untuk IoMT di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sesi hari pertama ditutup oleh Maxy Academy dengan pendekatan yang inspiratif. Mereka mengajak para peserta untuk tidak berpuas diri sebagai pengguna teknologi. Melalui sesi interaktif, Maxy Academy mendemonstrasikan bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit agar menjadi "AI Talent Ready." Tujuannya adalah memastikan tenaga medis dan staf TI tidak hanya mampu mengoperasikan, tetapi juga dapat memanfaatkan kecerdasan buatan secara optimal dalam pelayanan kesehatan sehari-hari.

dr. Muhammad Ardian CL, Sp.OG., Subsp. Obginsos, M.Kes., Ketua PERSI Komisariat Surabaya, menyatakan pentingnya transformasi menuju smart hospital yang menuntut rumah sakit menyusun peta jalan digital terintegrasi, termasuk kesiapan telesurgery dan bedah robotic.

Memasuki hari kedua, 11 Februari 2026, perhatian beralih pada dunia industri yang lebih luas. Mengusung tema "AI Driven Secure & Efficient: Engineering The Digital Transformation Blueprint," acara ini dihadiri oleh peserta lintas sektor, mulai dari manufaktur, perbankan, pendidikan, hingga logistik. Fokus diskusi bergeser pada strategi konkret membangun ekosistem digital yang tidak hanya cerdas, tetapi juga efisien dan aman dari ancaman siber.

Ir. Soegiharto Santoso, SH. kembali tampil dengan topik "The AI Empowerment, Orchestrating Digital Infrastructure." Ia menegaskan bahwa adopsi AI tidak boleh berhenti pada euforia teknologi, karena tantangan utamanya adalah kesiapan fondasi infrastruktur digital. "AI hanya akan memberikan lompatan produktivitas jika diorkestrasi di atas infrastruktur yang efisien, aman, dan berdaulat. Tanpa itu, kita berisiko terjebak solusi ‘kotak hitam’ ('Blackbox') yang tidak transparan dan mengancam kedaulatan data nasional," tegasnya, seraya menantang pelaku usaha untuk tidak menjadi penonton pasif di tengah lonjakan produktivitas global.

Ia memaparkan pilihan strategis antara Cloud AI publik dan infrastruktur AI mandiri (On-Premise), terutama bagi sektor dengan data sensitif seperti kesehatan dan keuangan. Soegiharto menekankan bahwa kepatuhan regulasi dan keamanan siber justru menjadi pilar utama pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. "Dengan arsitektur tepat, termasuk pendekatan On-Premise dan jaringan terisolasi, AI dapat menjadi mesin otomatisasi nyata bukan sekadar chatbot, tetapi agen cerdas yang bekerja langsung di lini produksi untuk efisiensi fundamental," ujarnya, mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun kedaulatan digital Indonesia melalui infrastruktur AI yang tangguh dan bertanggung jawab.

Menyambung diskusi, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng. kembali hadir dengan konteks pembahasan yang lebih luas, yaitu perlindungan siber untuk korporasi dan industri strategis. Pada sesi ini, ia mengupas tuntas tentang standar keamanan untuk Internet of Things (IoT) dan sistem otomasi industri (Industrial Control Systems/ICS). "Jika di hari pertama kita bicara tentang perangkat medis, hari ini kita bicara tentang pabrik pintar dan infrastruktur publik. Skenario ancamannya sama: bagaimana agar sistem otomasi ini tidak mudah dilumpuhkan oleh serangan ransomware yang meminta tebusan mahal, atau bahkan menjadi sasaran spionase industri untuk mencuri rahasia perusahaan," paparnya.

Ia menjelaskan bahwa BSSN secara aktif melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi teknis terkait keamanan siber untuk sektor industri. "Kami tidak henti-hentinya mengingatkan agar setiap perangkat IoT yang dipasang di lingkungan industri harus memiliki standar keamanan sejak awal. Jangan sampai kita membangun pabrik pintar di atas fondasi yang rapuh. Keamanan siber harus menjadi bagian integral dari proses pengadaan, bukan hanya menjadi lapisan pelindung di akhir," tambahnya. 

Sebagai puncak acara sekaligus penutup yang aplikatif, Praktisi AI dan IoT, Agus Dedi Supriyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Bekasi, membuka wawasan peserta mengenai peluang efisiensi energi dan operasional melalui kombinasi kecerdasan buatan dan sensor IoT. Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan workshop teknis yang sangat interaktif. 

Para peserta diajak untuk praktik langsung membuat sistem otomatisasi alur kerja (workflow automation) menggunakan platform n8n. Hal ini memberikan bekal praktis dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di perusahaan masing-masing untuk mereduksi pekerjaan manual yang repetitif dan meningkatkan produktivitas.

Kesuksesan acara dua hari ini tidak lepas dari peran aktif para vendor teknologi yang memberikan wawasan solutif atas permasalahan industri yang dihadapi para peserta:

• Wahyu M. Sun, selaku Founder & CEO dari SMARTNETINDO: Memberikan solusi infrastruktur IT end-to-end yang terintegrasi dengan keamanan siber.

• dr. Hafiz Muhammad Ikhsan, selaku Implementation Lead Commercial dari Ksatria Medical Systems (KMS): Memaparkan solusi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berbasis AI.

• Titin, selaku Direktur dari PT. Solusi Amanillah Indonesia: Mengedukasi peserta mengenai sistem pengelolaan limbah dan manajemen energi yang tersentralisasi secara digital.

• PT. IMAGO: Menghadirkan solusi jaringan (networking) dan proteksi data mutakhir melalui produk QSAN dan solusi Cloud VEEAM untuk menjamin kelangsungan bisnis.

Melengkapi wawasan peserta, Ony Prabowo, selaku Sekretaris DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Jatim, menyampaikan materi tentang Pencegahan Kehilangan Data (Data Loss Prevention) di hari pertama. Sementara itu, di hari kedua, Ageng Permadi, selaku Ketua DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Jatim, memberikan perspektif mengenai keamanan siber otonom (Autonomous Security) yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara real-time. 

Mewakili penyelenggara, Yolanda Roring selaku Event Organizer dari Yorindo Communication, menyatakan bahwa antusiasme peserta yang tinggi sepanjang acara menjadi indikator nyata betapa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, asosiasi, dan industri merupakan kunci utama dalam mengarungi era transformasi digital yang penuh tantangan sekaligus peluang. "Semangat kebersamaan inilah yang akan membawa kita melangkah lebih maju," pungkasnya.

Satgas TMMD Ke-127 dan Warga Kompak, Pembangunan Rumah Capai Progres Positif

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Semangat pengabdian terus ditunjukkan personel Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 Kodim 1709/Yawa dalam mempercepat pembangunan delapan unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi warga Kampung Rembai, Distrik Woinawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (17/2/2026).

Memasuki hari Ke-7 pelaksanaan, progres pembangunan 8 unit rumah TMMD 127 Kodim 1709/Yawa kini telah mencapai 19,4 persen. Anggota Satgas bersama masyarakat terus bekerja bahu-membahu demi mengejar target penyelesaian tepat waktu.

Serka Prayogo selaku kepala tukang di lokasi TMMD menegaskan bahwa seluruh prajurit harus selalu siap dalam setiap penugasan, termasuk dalam mendukung program TMMD yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Setiap prajurit harus siap dalam segala situasi dan kondisi, termasuk dalam penugasan TMMD ini. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat ini. Karena itu, kami senantiasa siap melaksanakan pembangunan agar target rumah warga dapat tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif masyarakat yang turut membantu proses pembangunan. Menurutnya, antusiasme warga menjadi energi tambahan bagi Satgas untuk terus bekerja dengan penuh semangat.

“Kami mengapresiasi kehadiran masyarakat yang begitu antusias. Bersama seluruh anggota Satgas, kami semakin bersemangat melanjutkan pekerjaan hari ini. Inilah wujud kemanunggalan TNI dan rakyat yang terus terjaga dengan baik,” tambah Serka Prayogo.

Semangat tersebut turut dirasakan oleh Bapak Yosep Kirihio, salah satu penerima manfaat program Rumah Layak Huni. Ia mengaku terharu dan bangga melihat ketulusan para prajurit yang membangun rumahnya dengan penuh dedikasi.

“Saya sangat bersyukur dan ikut semangat melihat bapak-bapak TNI bekerja tanpa kenal lelah membangun rumah kami. Ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan bagi keluarga kami,” ujar Yosep dengan penuh rasa haru.

FKUB gandeng PMII Gorontalo Jaga Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama

Gorontalo, suaraindonesia1.com - Dalam rangka merawat harmonisasi serta memperkuat toleransi. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Gorontalo bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Gorontalo menggelar silaturahmi lintas umat beragama, Minggu (15/02/26).

Kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan guna mempererat silaturahmi antara umat beragama khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo.

Seperti yang disampaikan Ketua FKUB Gorontalo, KH. Abdul Rasyid Kamaru, menegaskan bahwa menjaga keberagaman bukan sekadar agenda sosial, melainkan kewajiban moral dan spiritual bagi setiap umat beragama.

“Silaturahmi dan merawat keberagaman merupakan kewajiban bagi setiap umat. Bersama pengurus PKC PMII Provinsi Gorontalo, hari ini kami melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah lintas agama. Kami berharap apa yang kami lakukan dapat terus berlanjut demi harmonisasi umat beragama di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung pesan teologis dan akademik tentang pentingnya dialog, saling memahami, serta membangun kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Sementara itu, Ketua PKC PMII Provinsi Gorontalo, Windy Olivia, menyampaikan bahwa secara organisatoris PMII menaruh perhatian serius terhadap isu kerukunan umat beragama sebagai bagian dari komitmen kebangsaan dan keilmuan.

“Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi dengan mengunjungi rumah-rumah ibadah dan mendapat respons positif dari para pemuka agama di Provinsi Gorontalo. Kami banyak mendengar, menerima nasihat, dan petuah dari mereka,” katanya.

Ia menambahkan, PMII berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari gerakan sosial-keagamaan yang menjaga keberagaman, tidak hanya antar umat beragama, tetapi juga antar suku dan ras di Indonesia.

“Komitmen kami jelas, yakni merawat keberagaman demi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan harmonis dalam bingkai kebangsaan,” tegasnya.

Kegiatan silaturahmi lintas iman tersebut diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat moderasi beragama sekaligus mempererat hubungan antar komunitas keagamaan di Gorontalo, yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat toleransi sosial yang kuat. (*)

KTNA Boalemo Ultimatum SPBU: Benahi Distribusi BBM atau Hadapi Jalur Hukum!

Boalemo - Suaraindonesia1, ​Gerah dengan carut-marut penyaluran BBM bersubsidi yang diduga kuat melenceng dari sasaran, Sekretaris DPC Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Boalemo, Roy Syawal, resmi mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh pengelola SPBU di wilayah Boalemo.

​Pernyataan ini merupakan respons atas "nyanyian" miring di media sosial yang mengungkap betapa sulitnya petani dan nelayan mendapatkan hak BBM mereka meski telah mengantongi rekomendasi resmi.

​Roy Syawal menegaskan bahwa KTNA tidak akan tinggal diam melihat petani dan nelayan "dipinggirkan" oleh permainan oknum di SPBU. Ia mengingatkan bahwa penyaluran BBM subsidi memiliki aturan main yang mengikat secara hukum.

​"SPBU jangan merasa kebal hukum! Petani dan nelayan yang memegang surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan adalah prioritas mutlak. Jika pelayanan masih berbelit-belit sementara pihak lain yang tak berhak justru dipermudah, maka ini adalah bentuk pembangkangan terhadap aturan distribusi energi," cetus Roy.

​​Tidak sekadar menggertak, Roy menyatakan bahwa KTNA Boalemo tengah mengumpulkan bukti-bukti lapangan terkait penyimpangan distribusi ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan pelayanan, KTNA akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

​"Kami tidak main-main. Jika praktik diskriminasi terhadap petani dan nelayan ini terus berlanjut, kami akan menempuh langkah hukum. Kami akan melaporkan secara resmi setiap SPBU yang nakal ke aparat penegak hukum (APH) serta menuntut pencabutan izin operasional melalui BPH Migas dan Pertamina," tegasnya dengan nada tajam.

​Roy juga mendesak Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Boalemo untuk segera melakukan peninjauan lapangan dan bersikap proaktif. 

Menurutnya, dinas harus bertanggung jawab memastikan surat rekomendasi yang mereka keluarkan benar-benar sakti di lapangan, bukan sekadar formalitas.

​"Dinas terkait jangan hanya jadi penonton. Kalian mengeluarkan rekomendasi, maka kalian wajib memastikan rakyat mendapatkannya. Segera sidak! Pastikan pelayanan tepat sasaran atau akui saja bahwa pengawasan kalian gagal," pungkas Roy.

Bupati Thariq Langsung Turun Tangan, Rumah Layak Huni untuk Rian dan Sulastri Segera Dibangun

GORONTALO UTARA, suaraindonesia1.com – Di tengah sunyinya Desa Tudi, sebuah rumah rapuh berdiri sebagai saksi kerasnya kehidupan. Dinding lapuk, atap bocor, dan lantai tanah yang mengeras menjadi ruang bertahan hidup bagi Rian Helingo dan istrinya, Sulastri Nahiko.

Kondisi memilukan itu menggugah langkah cepat Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, yang memilih turun langsung memastikan bantuan nyata bagi warganya. Saat mengunjungi kediaman pasangan tersebut, Thariq melihat langsung kondisi rumah yang nyaris tak layak huni.

Ia pun menegaskan bahwa bantuan tidak boleh berhenti pada wacana. Melalui kunjungan itu, Bupati menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Gorontalo Utara untuk segera melaksanakan “payango” atau peletakan batu pertama pembangunan rumah bagi warga miskin ekstrem tersebut.

“Jangan menunggu, segera buat tindakan,” tegas Thariq, Minggu (15/2/2026).

Instruksi tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah agar penanganan rumah tidak layak huni menjadi prioritas dan tidak terhambat prosedur berlarut. Thariq menilai kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Selama ini, Rian dan Sulastri hanya mengandalkan penghasilan yang tidak menentu. Memperbaiki rumah menjadi harapan yang terasa jauh dari jangkauan. Kunjungan Thariq membawa secercah harapan baru bagi keluarga tersebut.

Bagi banyak orang, peletakan batu pertama mungkin sekadar seremoni. Namun bagi Rian dan Sulastri, itu adalah awal dari tempat berteduh yang lebih aman, lebih layak, dan lebih manusiawi. Langkah cepat yang diperintahkan Bupati diharapkan mempercepat pembangunan rumah dan menjadi pengingat bahwa masih ada warga yang membutuhkan perhatian nyata pemerintah.

Dengan realisasi pembangunan tersebut, keluarga Rian dan Sulastri diharapkan segera merasakan kehidupan yang lebih baik.

Pewarta: Redaksi

Bupati H. Hurmin, SE Hadiri Peresmian SPPG Polres Sarolangun

Suaraindonesia1.com_Sarolangun. Dengan diresmikannya SPPG Polres Sarolangun ini pastinya akan sangat mendukung Asta Cita bapak Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis. Ini juga akan berdampak buat MBG kita di Sarolangun untuk lebih optimal,” kata Bupati Sarolangun H. Hurmin. SE, saat menghadiri Peresmian dan Lounching operasional SPPG Polres Sarolangun di Pelawan, Jumat (13/2/2026).

Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Sarolangun hari ini resmi beroperasi. Dapur SPPG yang dinilai telah memenuhi standar gizi Indonesia itu tentunya akan membantu mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Beegizi Gratis ( MBG) di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun .

Peresmian dapur SPPG Polres Sarolangun ini bertempat di Kecamatan Pelawan Kabupaten Saropangun. Peresmian ini hadiri langsung oleh Bupati Sarolangun H. Hurmin. SE didampingi Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., dan Waka Polres Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom, MH., Kadis Diknas, Kadis TPHP, Kesbangpol, Korcab SPPG Sarolangun, Camat Pelawan dan Pejabat Utama Polres Sarolangun, Kapolsek Singkut juga ikut dalam peresmian itu sambil ditandai dengan pengguntingan pita.

H. Hurmin mengatakan jika kehadiran dapur SPPG Polres Sarolangun ini akan membuat program Presiden akan terus berjalan baik. Apalagi, dapur SPPG Polres Sarolangun juga sudah dinyatakan 100 persen bisa segera langsung dioperasikan.

Saya lihat jika dapur SPPG milik Polres Sarolangun semua baik sarana dan prasarana penunjang sudah sangat lengkap. Ini bentuk bahwa Polri serius dalam membuktikan untuk sangat mendukung programnya bapak Presiden Prabowo,” ujar H. Hurmin.

Selaku pihak dari Pemerintah Daerah, H. Hurmin.SE juga berharap agar semua pihak bisa dapat bekerjasama dalam mendukung programnya pemerintah. Apalagi, program MBG akan dirasakan betul manfaatnya oleh anak-anak pelajar di Kabupaten Sarolangun.

“Ke depan, mohon untuk kerja samanya, kita ingin nanti makanan bergizi yang disiapkan juga sangat lengkap dan pastinya semua bisa dapat berjalan lancar. MBG ini juga akan dirasakan betul manfaatnya oleh anak-anak siswa kita secara langsung,” harap Hurmin.

Sementara itu, Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. bahwa SPPG Polres Sarolangun sudah sangat siap untuk beroperasi. Setelah launching, langsung program MBG bisa dapat dimulai dan di produksi dari dapur SPPG milik Polres Sarolangun.

Kita pastikan dapur SPPG sudah bisa melakukan produksinya. Kita ingin kehadiran SPPG ini membantu program MBG khususnya di Sarolangun,” terang AKBP Wendi Oktariansyah.

“Tanggal 29 Desember 2025 lalu kita sudah melakukan ground breaking sebanyak 1 SPPG di Pelawan Jaya, SPPG ini bisa memproduksi sebanyak 3.312 porsi makanan bagi anak-anak penerima manfaat makan bergizi gratis,” imbuhnya. 

Djarnawi Kusuma

Di Balik Seragam Loreng, Terpancar Iman: Satgas TMMD Kodim 1709/Yawa Beribadah Bersama Jemaat GKI Efesus Rembai

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com Suasana penuh khidmat dan sukacita menyelimuti ibadah Minggu di Gereja GKI Efesus Rembai, Distrik Woinnawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Di tengah pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127, personel Satgas dari Kodim 1709/Yawa yang beragama Kristen memanfaatkan waktu istirahat untuk beribadah bersama jemaat setempat.Pada Minggu (15/2/2026).

Kehadiran para prajurit bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan rohani, tetapi juga menjadi momen mempererat tali persaudaraan antara TNI dan masyarakat. Duduk berdampingan dalam doa dan pujian, Satgas TMMD dan jemaat larut dalam suasana kekeluargaan yang hangat.

Serka Jekzon Horota, anggota Satgas TMMD yang juga Babinsa di Kampung Rembai, menyampaikan bahwa ibadah bersama ini memiliki makna yang mendalam.

“Selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ibadah ini juga menjadi sarana mempererat jalinan kebersamaan dan persaudaraan antara anggota Satgas TMMD dengan para jemaat di lokasi TMMD,” ujarnya.

Menurutnya, kebersamaan dalam doa menjadi kekuatan moral dan spiritual bagi prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai kasih, persaudaraan, dan gotong royong yang diajarkan dalam iman menjadi fondasi kuat dalam setiap pelaksanaan program TMMD di Kampung Rembai.

Sementara itu, Bapak Elia Kendi mewakili jemaat mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan atas kehadiran anggota Satgas TMMD dalam ibadah Minggu tersebut.

“Kami merasa senang dan bangga. Kehadiran bapak-bapak TNI membuat suasana ibadah semakin penuh sukacita. Kami juga mendoakan agar seluruh prajurit Satgas TMMD selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas,” ungkapnya.

GMNI Boalemo Sukses Gelar Marhaen Bertani, Dorong Edukasi dan Pendampingan Pertanian Berkelanjutan

Boalemo – Suaraindonesia1, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Boalemo sukses melaksanakan kegiatan Marhaen Bertani: Penanaman Padi Ladang, Edukasi dan Pendampingan Pertanian Berkelanjutan bagi Masyarakat Desa, yang berlangsung pada Sabtu, 14 Februari 2026, bertempat di Desa Bolihutuo, Kabupaten Boalemo.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen GMNI dalam menghadirkan peran mahasiswa di tengah-tengah rakyat, khususnya dalam penguatan sektor pertanian desa. Program ini juga menjadi sarana edukasi serta pendampingan bagi masyarakat guna mendorong pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

Ketua DPC GMNI Boalemo, Sahril Tialo, menegaskan bahwa Marhaen Bertani adalah manifestasi ideologi perjuangan GMNI yang berpihak pada kaum marhaen, khususnya petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah.

“Kegiatan ini bukan sekadar menanam padi, tetapi menanam kesadaran, kemandirian, dan semangat perjuangan. GMNI harus selalu hadir bersama rakyat, bekerja bersama rakyat, dan berjuang untuk kepentingan rakyat,” tegas Sahril Tialo.

Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi antara DPC GMNI Boalemo dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo, Tim Kerja Penyuluh Pertanian, serta sejumlah elemen masyarakat desa. Hadir langsung memberikan dukungan dan pendampingan, Eni Masruroh, SP., M.Si, selaku Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Boalemo, dan Andi Faisal Hurudji, S.Pi., M.Si, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo.

Dalam pelaksanaannya, para peserta terlibat langsung dalam proses penanaman padi ladang, edukasi teknik pertanian berkelanjutan, serta diskusi bersama petani terkait tantangan dan peluang pengembangan sektor pertanian desa.

Sahril Tialo menambahkan, GMNI Boalemo berkomitmen menjadikan Marhaen Bertani sebagai program berkelanjutan yang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat ketahanan pangan lokal.

Melalui kegiatan ini, GMNI Boalemo kembali menegaskan perannya sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan yang konsisten menghadirkan kerja-kerja nyata, progresif, dan transformatif di tengah masyarakat.

Bimtek Rp195 Juta di Kota Gorontalo Disorot: Temuan BPK RI Ungkap Dugaan Ketidaksesuaian Rp73,5 Juta

KOTA GORONTALO, suaraindonesia1.com – Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar oleh Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo kembali menuai sorotan keras. Kegiatan yang dilaksanakan pada 30 Desember 2024 di Hotel Grand Q tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, dengan nilai ketidaksesuaian mencapai Rp73.500.000,00.

Berdasarkan temuan audit BPK RI Tahun 2024, terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan tersebut. Dokumen invoice hotel dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menunjukkan bahwa total pembayaran kepada pihak hotel mencapai Rp195.000.000,00, dengan rincian: 1 malam × 300 pax × fullboard package deluxe twins × Rp650.000,00. Secara administrasi, angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta seharusnya mendapatkan fasilitas menginap satu malam penuh di hotel. Namun, fakta yang terungkap berbeda.

Pernyataan Aktivis

M. Fadli, salah satu aktivis Gorontalo, menegaskan bahwa temuan ini bukan persoalan administratif biasa.

“Dalam temuan BPK RI tahun 2024 ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo,” tegas Fadli.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan konfirmasi langsung kepada pihak hotel, peserta bimtek ternyata tidak menginap dan kegiatan hanya berlangsung satu hari.

“Sesuai invoice, peserta dilengkapi fasilitas menginap. Tapi setelah dikonfirmasi ke pihak Hotel Grand Q, peserta tidak menginap dan hanya melakukan kegiatan satu hari. Ini jelas janggal,” lanjutnya.

Lebih lanjut, pada 18 Desember 2024, pihak hotel disebut telah mengirimkan surat hasil konfirmasi kepada Badan Keuangan Kota Gorontalo melalui Sdri. RT selaku Kepala Sub Bidang ADM BUD, Kuasa BUD sekaligus panitia kegiatan.

Alarm Serius Pengelolaan Keuangan Daerah

Perbedaan antara dokumen pembayaran dan fakta pelaksanaan memunculkan tanda tanya besar. Jika benar fasilitas menginap dibayarkan namun tidak direalisasikan, maka patut diduga terjadi ketidaksesuaian penggunaan anggaran negara.

“Jelas hal ini menunjukkan kecurigaan publik, apakah anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan pribadi. Maka jangan sampai ada indikasi dugaan korupsi dan adanya permainan antar pihak dari Badan Keuangan maupun dari pihak Hotel GQ Kota Gorontalo,” tutup Fadli.

Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Publik menunggu keberanian aparat pengawasan internal maupun aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara terbuka dan profesional.

– JHUL –

Mahasiswa IAIN Gorontalo Kecam Pembangunan Dapur MBG di Pone: "Dibangun Tergesa-gesa dan Tak Sesuai Spesifikasi"

KABUPATEN GORONTALO, suaraindonesia1.com – Kritik keras terhadap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dilontarkan kalangan mahasiswa. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Melki Mahrhaba, angkat bicara terkait pembangunan dapur yang dinilai tidak sesuai standar.

Ketua DEMA FEBI, Melki Mahrhaba, memberikan kritik tajam terhadap dapur MBG di Pone, Kabupaten Gorontalo, tersebut.

"Kami melihat dapur MBG tersebut terkesan dibangun secara tergesa-gesa sehingga tidak sesuai spesifikasi yang berlaku," ucap Melki.

Lebih lanjut, ia memaparkan temuan di lapangan. "Temuan kami di lapangan memperlihatkan bahwa dapur MBG di Pone tidak memiliki drainase yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu ini sangat berbahaya terhadap lingkungan sekitar."

Melki menekankan pentingnya sistem drainase dalam menunjang higienitas. "Kita ketahui bersama bahwa drainase ini sangat penting untuk menjaga higienitas dan menyalurkan limbah cair dari proses pengolahan makanan. Akan tetapi, limbah dari hasil pengolahan dapur MBG di Pone tidak memiliki kejelasan terkait dengan aliran pembuangannya. Jangan sampai pembuangan limbah ini malah dibiarkan oleh pengelola dapur MBG tersebut, karena dampaknya adalah lingkungan dan masyarakat sekitar. Ini baru persoalan drainase, belum masuk ke standarisasi penggunaan IPAL yang kami duga juga bermasalah di MBG tersebut."

Tidak hanya persoalan infrastruktur, Melki juga mempertanyakan terkait pengeluaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di dapur tersebut. Menurutnya, sertifikat SLHS bisa keluar ketika dapur MBG sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, bukan diberikan ke dapur MBG yang dibangun secara asal-asalan.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan segera bergerak. "Kami akan segera mendatangi DPRD Kabupaten Gorontalo dan Pemerintahan Daerah untuk meminta pembentukan tim investigasi dan audit terhadap dapur MBG di Pone, Limboto Barat. Ketika benar sesuai dengan temuan kami, maka desakan untuk pemberhentian operasi dapur MBG tersebut akan kami kampanyekan," tutup Melki.

– JHUL –

Sambut Ramadhan, Bupati M. Syukur Santuni Anak Yatim dan Fakir Miskin

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H, Bupati Merangi, M. Syukur menggelar acara silaturahmi dan doa bersama di Rumah Dinas Bupati Merangin, Jumat malam (13/2). 

Dalam momen penuh khidmat tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyerahkan santunan kepada 170 anak yatim dan fakir miskin sebagai bentuk rasa syukur.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Merangin A. Khafidh, jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Zulhifni, para kepala OPD, tokoh adat, tokoh agama KH. Satar Saleh serta tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa acara ini bukan sebagai bentuk euforia semata atau kesombongan, melainkan murni ungkapan rasa syukur atas kesempatan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadhan.

"Ini merupakan rasa syukur kita semua bahwa dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Sesuatu yang luar biasa, karena mungkin sebagian saudara kita tidak dapat menikmati Ramadhan tahun ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk beribadah penuh selama 30 hari," ujar Bupati M. Syukur.

Selain memberikan santunan secara simbolis bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan produktivitas selama bulan puasa.

Di hadapan para tamu undangan, termasuk jajaran Ketua RT, Bupati menitipkan pesan khusus terkait toleransi dan ketertiban umum. Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan saling menghargai.

Terkait aktivitas ekonomi masyarakat, Bupati M. Syukur memberikan arahan spesifik kepada para pemilik usaha kuliner.

"Bagi saudara kita yang mencari rezeki di bulan Ramadhan, mohon perhatikan waktunya. Untuk rumah makan, diharapkan tidak buka di siang hari. Mulailah beroperasi sekitar jam 4 atau 5 sore untuk keperluan berbuka, atau saat waktu sahur," tegasnya.

Menutup arahannya, Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kota Bangko selama bulan suci.

Acara silaturahmi tersebut diakhiri dengan tausiyah dari Ustaz Tengku Iskandar dan ditutup dengan ramah tamah serta makan malam bersama seluruh tamu undangan dan penerima santunan. 

(Bg nasri)