Sosialisasi Catur Pusat Pendidikan di Warayaru, Teluk Wondama, Dorong Pendidikan Jadi Tanggung Jawab Bersama

Warayaru, Teluk Wondama, suaraindonesia1.com, Rabu (4/11),- Penguatan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sosial menjadi fokus utama dalam kegiatan pembekalan dan sosialisasi Catur Pusat Pendidikan yang dilaksanakan di SD Negeri Warayaru, Kabupaten Teluk Wondama. Kegiatan ini mengusung tema  "Memperkuat Peran Serta Catur Pusat Pendidikan dalam Wadah Setiap Rumah adalah Sekolah dan Setiap Orang adalah Guru" yang disampaikan oleh Dr. Elisa Hendrik Kurube, S.Sos., M.AP, Kepala Bidang Litbang BP4D Teluk Wondama. 

Dalam pemaparannya, Dr. Elisa Hendrik Kurube menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga proses pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan di berbagai ruang kehidupan. 

Ia menjelaskan bahwa konsep Catur Pusat Pendidikan menempatkan empat unsur utama sebagai mitra dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi anak, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan sosial dan kelembagaan pendukung. Pendekatan ini dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Teluk Wondama. 

"Setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Artinya, pendidikan berlangsung di mana saja, kapan saja, dan melalui keteladanan siapa saja," jelas Dr. Elisa Hendrik Kurube dalam materi sosialisasinya. 

Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai peran masing-masing pihak dalam mendukung pendidikan anak. Orang tua didorong untuk menyediakan waktu mendampingi anak belajar, membangun kebiasaan disiplin, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan di rumah. Sementara itu, sekolah diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun komunikasi terbuka dengan orang tua, dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. 

Selain keluarga dan sekolah, masyarakat juga didorong untuk terlibat aktif dalam pendidikan melalui pelestarian budaya lokal, penguatan literasi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diperkuat melalui peran lembaga keagamaan, pemerintah kampung, tenaga kesehatan, komite sekolah, organisasi pemuda, hingga lembaga perlindungan anak. 

Dalam rangka implementasi program, diperkenalkan sejumlah strategi penguatan Catur Pusat Pendidikan, antara lain Gerakan Orang Tua Sahabat Belajar, Gerakan Sekolah Ramah Anak, Gerakan Kampung sebagai Ruang Belajar, dan Gerakan Lingkungan Pendukung Pendidikan. Program tersebut akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti 15 menit belajar di rumah, pertemuan rutin orang tua dan guru, pendampingan belajar bagi siswa, serta pembelajaran berbasis budaya dan lingkungan lokal. 

Sebagai tindak lanjut, peserta juga diajak menyusun komitmen bersama melalui rencana aksi 100 hari. Tahapan yang disiapkan meliputi pembangunan kesepahaman, pelaksanaan gerakan di rumah, sekolah dan masyarakat, hingga evaluasi dan penguatan keberlanjutan program.

Dr. Elisa Hendrik Kurube berharap SD Negeri Warayaru dapat menjadi titik awal gerakan pendidikan berbasis keluarga dan masyarakat di Teluk Wondama. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari perubahan positif dalam kebiasaan belajar, karakter anak, hubungan keluarga dengan sekolah, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. 

Melalui sosialisasi tersebut, seluruh unsur pendidikan di Warayaru menyatakan komitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama, memperkuat komunikasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat, serta membangun generasi Wondama yang cerdas, berkarakter, dan berakar pada budaya lokal. (cr)

Negara dalam Bayang-Bayang Kekuasaan Faktual: Siapa Mengendalikan Infrastruktur Digital dan Informasi Strategis Republik Ini?

Almisbah Ali Dodego — Rabu, 4 November 2026

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com — Sebelum berbicara lebih jauh mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami bagaimana peristiwa ini bermula, bagaimana sistem penyadapan diduga digunakan, serta bagaimana perkara tersebut akhirnya masuk ke dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan keterangan Kepala Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada 3 November 2026, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha, diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana mestinya.

Dalam pemaparan tersebut, Bareskrim menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun dokumen laporan polisi. Aktivitas tersebut juga disebut tidak memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Persoalan semakin serius ketika sekitar Oktober 2026 diduga terjadi penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS. Peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas yang selanjutnya membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum, bukan pernyataan bahwa orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, siapa pun yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, proses hukum terhadap para tersangka tidak boleh menghentikan pembahasan mengenai persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana penyalahgunaan sistem yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum dan keamanan komunikasi negara diduga dapat terjadi.

Bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar membawa jutaan penumpang. Kapal itu bernama negara. Presiden adalah nakhoda yang memperoleh mandat konstitusional untuk menentukan arah perjalanan pemerintahan. Konstitusi merupakan kompas, hukum adalah peta navigasi, sedangkan rakyat adalah pemilik kapal yang mempercayakan perjalanan tersebut kepada seorang nakhoda.

Namun, bagaimana jika di dalam kapal tersebut terdapat seseorang yang secara diam-diam memasang alat pendengar di ruang kendali, merekam setiap percakapan nakhoda, membaca setiap strategi navigasi, bahkan mengetahui setiap keputusan sebelum diumumkan kepada seluruh penumpang? Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang memasang alat tersebut. Pertanyaan yang jauh lebih serius adalah: siapa yang sebenarnya mengendalikan ruang kendali kapal itu, dan bagaimana seseorang dapat memperoleh akses terhadap ruang strategis negara tanpa melalui mekanisme pengawasan yang sah?

Analogi tersebut menggambarkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pelanggaran privasi individu. Apabila benar dilakukan tanpa dasar hukum dan kewenangan yang sah, tindakan tersebut menyentuh persoalan keamanan negara, integritas kelembagaan, kedaulatan informasi, serta independensi pengambilan keputusan pemerintahan. Presiden bukan sekadar individu yang sedang menduduki jabatan politik. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi dan institusi yang menjalankan mandat rakyat.

Akan tetapi, perlu diberikan batasan yang jelas: perlindungan terhadap Presiden bukan berarti memberikan kekebalan dari pengawasan. Dalam negara demokrasi, Presiden tetap harus dapat diawasi melalui mekanisme konstitusional, pengawasan parlemen, kontrol publik, serta mekanisme hukum yang sah. Yang tidak dapat dibenarkan adalah pengawasan ilegal, sewenang-wenang, dan dilakukan tanpa dasar kewenangan.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah Presiden boleh diawasi, melainkan siapa yang berwenang melakukan pengawasan, berdasarkan hukum apa, melalui prosedur bagaimana, dan siapa yang mengawasi pihak yang melakukan pengawasan tersebut.

KEKUASAAN FORMAL DAN KEKUASAAN FAKTUAL: SIAPA SESUNGGUHNYA YANG MEMEGANG KENDALI?

Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, kita perlu masuk ke dalam perspektif filsafat hukum dan teori kekuasaan.

Max Weber dalam pemikirannya mengenai legitimasi kekuasaan menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berbicara mengenai kemampuan seseorang untuk memengaruhi atau memerintah orang lain, tetapi juga berkaitan dengan dasar legitimasi yang membuat kekuasaan tersebut diakui dan ditaati. Dalam negara demokrasi konstitusional, legitimasi kekuasaan Presiden bersumber dari konstitusi dan mandat rakyat melalui pemilihan umum.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Sementara itu, Pasal 6A UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Artinya, jabatan Presiden bukan sekadar jabatan administratif, melainkan institusi konstitusional yang membawa mandat kedaulatan rakyat.

Namun, dalam praktik kehidupan bernegara, kita tidak boleh hanya melihat kekuasaan berdasarkan struktur formal yang tertulis dalam konstitusi. Ada pula kekuasaan faktual yang terkadang bekerja di luar struktur formal tersebut. Kekuasaan formal dapat dilihat melalui jabatan, kewenangan, struktur pemerintahan, dan legitimasi konstitusional. Sementara kekuasaan faktual dapat muncul melalui penguasaan teknologi, informasi, jaringan politik, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan mengendalikan instrumen strategis negara.

Di sinilah letak persoalan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin sebuah institusi secara formal memiliki kewenangan, tetapi dalam praktiknya terdapat pihak lain yang berpotensi mengendalikan akses terhadap informasi dan instrumen strategis tanpa pertanggungjawaban yang jelas? Jika dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti, maka publik berhak mempertanyakan apakah terdapat kesenjangan antara kekuasaan formal yang diakui konstitusi dan kekuasaan faktual yang bekerja melalui penguasaan sistem informasi.

Dalam perspektif Carl Schmitt melalui karyanya Political Theology (1922), persoalan kedaulatan berkaitan erat dengan kemampuan menentukan keputusan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui perintah dan larangan. Kekuasaan juga dapat beroperasi melalui penguasaan pengetahuan, informasi, pengawasan, dan mekanisme kontrol yang tidak selalu terlihat. Pemikiran Foucault menjadi relevan ketika teknologi pengawasan dapat memberikan kemampuan kepada pihak tertentu untuk mengetahui aktivitas, komunikasi, dan keputusan pihak lain tanpa sepengetahuan mereka.

Dengan demikian, kekuasaan pada era digital tidak lagi hanya diukur dari siapa yang menduduki kursi pemerintahan, tetapi juga dari siapa yang menguasai akses, informasi, dan infrastruktur yang memungkinkan pengawasan dilakukan. Inilah yang membuat persoalan dugaan penyadapan tersebut perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar perkara pidana individual.

FENOMENA NEGARA DALAM NEGARA: KETIKA KEKUASAAN BERGERAK DI LUAR KONTROL KONSTITUSI

Istilah deep state sering digunakan untuk menggambarkan dugaan keberadaan jaringan kekuasaan informal yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan institusi negara, tetapi tidak sepenuhnya terlihat dalam struktur pemerintahan formal.

Dalam konteks ini, istilah tersebut harus digunakan secara hati-hati. Keberadaan jaringan kekuasaan informal tidak boleh langsung diasumsikan hanya berdasarkan munculnya sebuah perkara hukum. Namun, secara filosofis dan politik, kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah mungkin terdapat kekuasaan faktual yang bekerja melalui penguasaan instrumen negara, sementara pertanggungjawabannya tidak terlihat dalam struktur kewenangan formal?

Jika terdapat individu atau jaringan yang mampu menggunakan sistem strategis negara di luar prosedur hukum, maka persoalannya bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan. Persoalannya adalah potensi munculnya apa yang secara konseptual dapat disebut sebagai negara dalam negara.

Negara dalam negara bukan berarti harus terdapat pemerintahan tandingan yang memiliki istana, kabinet, dan struktur birokrasi sendiri. Dalam pengertian politik yang lebih luas, istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan situasi ketika terdapat kekuatan informal yang mampu menjalankan fungsi-fungsi strategis tanpa kontrol demokratis dan tanpa pertanggungjawaban konstitusional yang memadai.

Kita harus berhati-hati agar analisis ini tidak berubah menjadi tuduhan politik terhadap kelompok tertentu. Dalam pembahasan ini, saya tidak sedang menyebut ataupun menuduh kelompok PROJO (Pro Jokowi), maupun kelompok politik lainnya sebagai pihak yang terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut. Tidak ada dasar untuk menarik kesimpulan semacam itu tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang sedang dipersoalkan adalah sistem kekuasaan, tata kelola kelembagaan, dan kemungkinan penyalahgunaan instrumen negara.

Sebab, dalam negara hukum, tuduhan harus dibuktikan, bukan dibangun berdasarkan asumsi politik. Namun, satu prinsip harus tetap kita pegang: tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas konstitusi, baik kekuasaan tersebut menggunakan legitimasi formal maupun pengaruh faktual.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH: DI MANA POSISI KOMDIGI DALAM KEAMANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL NEGARA?

Setelah berbicara mengenai kekuasaan formal dan kekuasaan faktual, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, bahkan mungkin lebih mendasar, yakni bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam membangun dan mengawasi infrastruktur digital nasional?

Dalam perkara ini, perhatian publik tidak boleh hanya diarahkan kepada para tersangka atau individu yang diduga melakukan penyalahgunaan sistem. Kita juga perlu mempertanyakan bagaimana sistem tersebut dikelola, siapa yang memiliki kewenangan memberikan akses, bagaimana mekanisme pengawasannya, serta bagaimana pemerintah memastikan bahwa infrastruktur komunikasi nasional tidak disalahgunakan. Di sinilah posisi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi relevan untuk dimintai penjelasan sesuai tugas dan kewenangannya.

Perlu dipahami bahwa Komdigi bukan otomatis pihak yang bertanggung jawab secara pidana atas dugaan penyadapan tersebut. Penentuan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada bukti dan keterlibatan masing-masing pihak. Namun, sebagai kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam urusan komunikasi dan digital, Komdigi memiliki relevansi dalam pembahasan mengenai tata kelola ekosistem digital, keamanan penyelenggaraan sistem elektronik, serta koordinasi kebijakan infrastruktur komunikasi nasional.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka.

Pertama, mengenai standar keamanan sistem digital. Apakah sistem yang digunakan dalam dugaan penyadapan tersebut telah memiliki standar keamanan yang memadai? Apakah terdapat mekanisme audit keamanan secara berkala? Bagaimana sistem mencegah akses ilegal dari pihak yang tidak memiliki kewenangan?

Kedua, mengenai pengelolaan dan pemberian akses. Siapa pengelola sistem LIMS? Siapa yang memiliki kewenangan memasukkan nomor telepon ke dalam sistem? Bagaimana mekanisme autentikasi, verifikasi, dan pencatatan aktivitas pengguna? Apakah seluruh aktivitas pengguna dapat ditelusuri melalui rekam jejak digital (audit trail)?

Ketiga, mengenai keterlibatan penyelenggara sistem elektronik dan infrastruktur telekomunikasi. Apakah terdapat keterlibatan penyelenggara sistem elektronik atau penyelenggara jaringan telekomunikasi tertentu dalam proses tersebut? Jika ada, bagaimana kepatuhan mereka terhadap kewajiban hukum dan standar keamanan yang berlaku?

Keempat, mengenai perlindungan data dan komunikasi pejabat negara. Bagaimana pemerintah menjamin keamanan komunikasi strategis negara dari akses yang tidak sah? Apakah terdapat protokol khusus untuk melindungi komunikasi Presiden, kementerian, lembaga negara, dan pejabat yang memiliki informasi strategis?

Kelima, mengenai koordinasi antarlembaga. Bagaimana hubungan koordinasi antara Komdigi, Polri, dan lembaga terkait dalam mengamankan infrastruktur komunikasi serta mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem? Apakah mekanisme pengawasan berjalan secara terintegrasi atau justru terdapat celah koordinasi yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan agenda klarifikasi dan pengawasan, bukan tuduhan terhadap kementerian. Sebab, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa transformasi digital telah berkembang. Pemerintah juga harus memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara, keamanan informasi, dan kepastian hukum.

LAWFUL INTERCEPTION: KETIKA INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM BERPOTENSI MENJADI ALAT PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Istilah Lawful Interception pada dasarnya merujuk pada mekanisme penyadapan komunikasi yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, penyadapan bukanlah kewenangan tanpa batas. Tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, batasan kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya menjadi sangat serius apabila sistem yang seharusnya mendukung kepentingan penegakan hukum justru diduga digunakan tanpa prosedur yang sah.

Teknologi pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat menjadi instrumen perlindungan negara, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen pengendalian apabila berada di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah kita perlu membedakan antara teknologi pengawasan yang sah dan praktik pengawasan yang sewenang-wenang. Negara boleh melakukan penyadapan sepanjang memiliki dasar kewenangan yang sah dan memenuhi ketentuan hukum. Namun, negara tidak boleh membiarkan instrumen pengawasan bekerja tanpa batas, tanpa dokumentasi, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban.

Karena itu, transparansi tata kelola Lawful Interception menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana prinsip dan mekanisme penyadapan yang sah dijalankan, bagaimana pembatasan akses dilakukan, bagaimana aktivitas pengguna dicatat, serta bagaimana pengawasan terhadap sistem tersebut dilaksanakan. Tentu, transparansi tidak berarti membuka seluruh informasi teknis atau operasional yang dapat mengganggu penyidikan dan membahayakan keamanan sistem. Namun, kerahasiaan operasional tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari akuntabilitas kelembagaan.

KEDAULATAN DIGITAL: ANCAMAN NEGARA MODERN TIDAK SELALU DATANG MELALUI SENJATA

Kita sedang hidup dalam zaman ketika kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah geografis, tetapi juga oleh siapa yang menguasai data, jaringan komunikasi, dan infrastruktur informasi. Pada masa lalu, ancaman terhadap kedaulatan negara sering kali dibayangkan dalam bentuk invasi militer, pendudukan wilayah, atau perebutan kekuasaan secara terbuka. Namun, dalam perkembangan teknologi modern, ancaman dapat muncul melalui penguasaan informasi, penyalahgunaan data, manipulasi komunikasi, dan pengendalian sistem digital.

Inilah mengapa keamanan digital tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis semata. Ia merupakan bagian dari pertahanan kedaulatan negara. Ketika informasi strategis negara dapat diakses tanpa kewenangan yang sah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan komunikasi seseorang, melainkan juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara melindungi institusinya sendiri.

Penjajahan modern tidak selalu datang dengan tank dan senjata. Terkadang, ia hadir melalui penguasaan data, pengendalian informasi, dan penyalahgunaan teknologi yang bekerja tanpa sepengetahuan publik. Namun, kita juga harus memahami bahwa tidak setiap insiden keamanan digital dapat disebut sebagai bentuk penjajahan atau intervensi asing. Kesimpulan semacam itu tetap membutuhkan bukti.

Yang jelas, negara yang tidak mampu melindungi infrastruktur informasinya sedang menghadapi persoalan serius mengenai kedaulatan digital. Sebab, siapa yang menguasai informasi memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan. Dan siapa yang mampu memengaruhi keputusan strategis tanpa pertanggungjawaban berpotensi menciptakan kekuasaan yang tidak terlihat, tetapi memiliki dampak nyata.

PENUTUP

Pada akhirnya, perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia harus ditempatkan dalam dua kerangka sekaligus.

Pertama, kerangka penegakan hukum, yakni memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa secara objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Kedua, kerangka pembenahan kelembagaan, yakni memastikan bahwa sistem digital dan instrumen pengawasan negara tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Publik berhak mengetahui bagaimana dugaan penyalahgunaan sistem tersebut dapat terjadi, siapa yang memiliki kewenangan memberikan akses, apakah terdapat kelemahan pengawasan, dan bagaimana negara mencegah kejadian serupa terulang.

Pemerintah, khususnya Komdigi sesuai kewenangannya, juga perlu memberikan penjelasan mengenai tata kelola infrastruktur komunikasi dan digital nasional. Polri perlu mengungkap konstruksi perkara berdasarkan bukti yang sah. Sementara lembaga pengawas yang memiliki kewenangan harus memastikan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan instrumen pengawasan negara.

Sebab, demokrasi tidak cukup hanya mengawasi siapa yang memerintah. Demokrasi juga harus mengawasi siapa yang menguasai teknologi, siapa yang mengendalikan informasi, dan siapa yang memiliki akses terhadap instrumen pengawasan negara.

Kekuasaan formal dapat terlihat melalui jabatan, tetapi kekuasaan faktual sering kali bersembunyi di balik sistem. Dan ketika sistem tidak diawasi, teknologi yang semestinya menjadi alat perlindungan negara justru berpotensi berubah menjadi alat pengendalian terhadap negara itu sendiri. Negara hukum tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang bekerja tanpa legitimasi, kewenangan yang berjalan tanpa pengawasan, ataupun teknologi yang digunakan tanpa pertanggungjawaban.

Karena pada akhirnya, persoalan terbesar dalam dugaan penyadapan ini bukan hanya siapa yang mendengar percakapan Presiden. Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah negara masih sepenuhnya mengendalikan instrumen kekuasaannya sendiri, atau justru terdapat kekuatan lain yang mampu mengendalikan negara melalui sistem yang tidak terlihat oleh rakyat. Sebab ancaman terbesar bagi demokrasi bukan hanya ketika kekuasaan disalahgunakan oleh mereka yang terlihat memegang jabatan, melainkan ketika kekuasaan dapat dijalankan oleh siapa pun tanpa diketahui, tanpa diawasi, dan tanpa dimintai pertanggungjawaban.

Rep: JO

Soegiharto Santoso Dukung Polri Ungkap Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Sistem Penyadapan dan Akses Informasi Elektronik

Jakarta - Suaraindonesia1, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., yang akrab disapa Hoky, menyampaikan siaran pers kepada sejumlah redaksi media pada Rabu (4/11/2026), terkait perhatian seriusnya terhadap proses penegakan hukum yang tengah dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan sistem penyadapan, akses terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghapusan data elektronik yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum APKOMINDO, Ketua Umum APTIKNAS, Sekretaris Jenderal PERATIN, sekaligus Wakil Ketua Umum SPRI, Hoky memandang bahwa perkara ini harus diungkap secara menyeluruh, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hoky menyatakan dukungan terhadap langkah Polri untuk mengusut perkara ini secara profesional dan tuntas, tanpa pandang bulu, termasuk apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pejabat yang memiliki jabatan, kewenangan, maupun kedudukan strategis di lingkungan institusi kepolisian.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan kepada publik, terdapat sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam siaran pers ini, nama mereka disebut menggunakan inisial LSP, ASN, dan EH, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak setiap orang untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

Penyalahgunaan Teknologi Tidak Boleh Berlindung di Balik Kewenangan

Hoky memandang bahwa teknologi penyadapan dan sistem pengelolaan informasi elektronik merupakan instrumen yang sangat sensitif. Penggunaannya harus didasarkan pada kewenangan yang sah, tujuan yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengawasan yang memadai.

Apabila dugaan penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, atau terdapat tindakan mengakses maupun menghapus data elektronik secara tidak berwenang, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus dibuktikan dan diproses sesuai hukum.

Menurut Hoky, kewenangan institusi tidak boleh menjadi ruang untuk melakukan tindakan di luar hukum. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab dan akuntabilitas yang harus dijalankan.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi antara kewenangan, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Lima Hal Penting yang Harus Diungkap Secara Tuntas

Untuk memastikan perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka semata, Hoky mendorong agar proses penyidikan dapat mengungkap secara terang sejumlah aspek penting:

1. Dasar hukum dan otorisasi penyadapan. Apakah setiap tindakan penyadapan telah memiliki dasar hukum, persetujuan, dan prosedur yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan?

2. Pihak yang memberikan perintah dan pelaksana teknis. Siapa saja yang mengetahui, memerintahkan, menyetujui, maupun melaksanakan tindakan tersebut, serta bagaimana rantai komando dan tanggung jawabnya?

3. Tujuan dan pihak yang menjadi sasaran. Apa tujuan penggunaan sistem penyadapan tersebut, siapa pihak yang menjadi sasaran, dan apakah tindakan itu benar-benar berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah?

4. Integritas dan jejak digital. Apakah terdapat tindakan pengubahan, penghapusan, atau penyembunyian data elektronik, siapa yang melakukannya, serta bagaimana bukti digital dan rantai penguasaannya dapat dipastikan tetap terjaga?

5. Pertanggungjawaban hukum dan kelembagaan. Apabila dugaan pelanggaran terbukti, seluruh pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa pengecualian karena jabatan atau kedudukan.

Pengungkapan kelima aspek tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, bukan sekadar informasi mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat persoalan tata kelola maupun pengawasan sistem yang perlu diperbaiki.

Apresiasi terhadap Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto

Hoky juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang telah menerima amanah untuk memimpin institusi Polri.

Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri merupakan momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, tegas, dan berkeadilan.

Hoky berharap semangat “Polri Bersama Masyarakat” dapat diwujudkan melalui kerja nyata, terutama dalam membangun institusi kepolisian yang semakin terbuka, akuntabel, humanis, serta tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Hoky berharap penanganan perkara ini dapat menjadi salah satu bukti nyata komitmen Polri untuk melakukan pembenahan dari dalam, mengungkap setiap dugaan pelanggaran secara objektif, serta menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedudukan.

Menurutnya, integritas kepemimpinan seorang Kapolri diuji bukan hanya dalam menindak pelanggaran di luar institusi, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran di dalam tubuh Polri ditangani secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.

Hoky berharap Kapolri dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan secara independen, berbasis alat bukti, serta bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan. Ketegasan dan keadilan harus berjalan beriringan.

Menjaga Integritas Polri dan Kepercayaan Publik

Hoky menilai bahwa penanganan perkara ini merupakan momentum penting bagi Polri untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan supremasi hukum.

Tidak boleh ada intervensi, perlakuan istimewa, ataupun upaya menghambat pengungkapan fakta. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya, maka harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Hoky mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun opini yang mendahului proses pembuktian. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil. Kebenaran harus ditentukan melalui pembuktian hukum, bukan melalui penghakiman di ruang publik.

Media massa juga diharapkan tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi informasi, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Momentum Memperkuat Keamanan dan Tata Kelola Digital Nasional

Dalam perspektif industri teknologi informasi dan hukum teknologi, Hoky menegaskan bahwa keamanan digital tidak hanya berbicara mengenai kecanggihan teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, kepatuhan hukum, perlindungan data, etika penggunaan teknologi, serta tanggung jawab setiap pihak yang memiliki akses terhadap sistem elektronik.

Sistem yang canggih sekalipun dapat menimbulkan risiko serius apabila digunakan tanpa pengawasan, pengendalian, dan akuntabilitas yang memadai.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat keamanan siber nasional, pada tanggal 28–29 Oktober 2026 yang lalu, APTIKNAS bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI) telah menyelenggarakan National Cybersecurity Connect (NCC) 2026. Kegiatan nasional ini menjadi salah satu wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, industri teknologi informasi, asosiasi, akademisi, praktisi keamanan siber, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membahas tantangan dan memperkuat kolaborasi menghadapi ancaman keamanan siber di era transformasi digital dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Menurut Hoky, penyelenggaraan NCC 2026 tersebut semakin menegaskan bahwa keamanan siber harus menjadi tanggung jawab bersama. Penguatan teknologi harus berjalan seiring dengan penegakan hukum, perlindungan data, pengawasan terhadap penggunaan teknologi, serta kepastian pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Oleh karena itu, Hoky berharap perkara ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penggunaan teknologi penyadapan, perlindungan data elektronik, pengawasan akses terhadap sistem digital, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi setiap pejabat dan pihak yang diberikan kewenangan.

Hoky juga mendorong penguatan sinergi antara Polri, pemerintah, industri teknologi informasi, asosiasi, akademisi, dan para praktisi hukum untuk membangun ekosistem digital nasional yang aman, terpercaya, bertanggung jawab, dan berlandaskan hukum.

Penegakan Hukum Harus Tegas, Adil, dan Tidak Tebang Pilih

Hoky menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri bukan berarti memberikan pembenaran terhadap setiap tindakan aparat. Justru dukungan yang konstruktif harus disertai dorongan agar institusi Polri senantiasa menjunjung tinggi hukum, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena jabatan atau kedudukannya. Namun, tidak boleh pula ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terbukti melalui proses peradilan yang sah.

Hoky mendukung Polri untuk mengungkap perkara ini sampai tuntas, menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta melakukan pembenahan apabila ditemukan kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan internal.

Integritas institusi penegak hukum harus dijaga melalui keberanian mengungkap kebenaran, termasuk apabila fakta yang ditemukan menyangkut orang-orang di dalam institusi itu sendiri.

Semoga penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, serta menjadi momentum untuk memperkuat marwah Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. (Hendr)

GTI Apresiasi Penindakan Serentak PETI oleh Kapolda Sulut, Fikri Alkatiri: Jangan Hanya Berhenti pada Penutupan Tambang, Periksa Juga Nurbaya Supit Alias Maya Diduga Ratu PETI Alason dan Sebagai Pemodal!!

MANADO, SULAWESI UTARA – Suaraindonesia1, Langkah tegas dan penindakan serentak terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan Polda Sulawesi Utara mendapat apresiasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Timur Indonesia (LSM GTI).

Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menilai langkah tersebut merupakan upaya strategis dan sangat efektif dalam memutus mata rantai kejahatan lingkungan yang selama ini diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri melalui aktivitas pertambangan ilegal.

Menurut Fikri, kerusakan hutan dan lingkungan akibat praktik PETI bukan persoalan sederhana. Dampaknya dapat diwariskan kepada generasi mendatang, sementara keuntungan justru dinikmati oleh segelintir pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali aktivitas pertambangan ilegal.

Fikri juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Yudho Hermanto, khususnya dalam 100 hari kinerja awal kepemimpinannya. Ia menilai pengalaman Kapolda di bidang Propam menjadi salah satu modal penting dalam membangun ketegasan, integritas, dan pengawasan internal institusi kepolisian.

"Kami melihat ada langkah konkret dalam upaya pemberantasan PETI di Sulawesi Utara. Ini patut diapresiasi. Kami berharap ketegasan dan integritas Kapolda Yudho Hermanto dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang bersih dari mafia pertambangan ilegal dan kejahatan lingkungan," tegas Fikri.

Namun demikian, Fikri mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan PETI tidak boleh hanya diukur dari banyaknya lokasi tambang yang ditutup ataupun pekerja lapangan yang diamankan.

GTI mendesak Polda Sulut agar memperluas penindakan dengan membongkar jaringan di balik aktivitas PETI, mulai dari pemodal, pengendali operasional, penampung hasil tambang, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik pertambangan ilegal.

"Kami tidak ingin penindakan hanya menyentuh pekerja di lapangan. Siapa yang membiayai? Siapa yang mengendalikan? Ke mana hasil tambang dijual? Siapa yang menikmati keuntungan? Semua itu harus ditelusuri secara serius dan transparan. Jangan sampai pelaku lapangan ditindak, sementara pemodal dan aktor intelektual justru tetap bebas menikmati hasil kejahatan lingkungan," ujar Fikri.

Lebih lanjut, GTI juga mendorong Kapolda Sulut Lewat Dir reskrimsus dan juga Kapolres Mitra melalui Kasat reskrim untuk menelusuri dugaan aliran dana dan aset yang berkaitan dengan Tambang ilegal, melalui pendekatan Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Dalam pernyataannya, Fikri turut meminta Polda Sulut mendalami informasi dan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Alason, Ratatotok, Minahasa Tenggara, yang dikaitkan dengan nama Nurbaya Supit alias Maya.

GTI meminta agar dugaan tersebut tidak dibiarkan menjadi isu tanpa kejelasan. Aparat penegak hukum perlu melakukan verifikasi, penyelidikan, serta pemeriksaan secara profesional apabila ditemukan indikasi dan bukti yang relevan.

"Kami meminta Kapolda Sulut memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas PETI di kawasan Alason, termasuk informasi mengenai Nurbaya Supit alias Maya yang disebut-sebut masih memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan di Ratatotok. Jika memang terdapat bukti keterlibatan, kami mendesak agar diproses sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," tegasnya.

GTI juga menekankan pentingnya penelusuran aset, transaksi keuangan, dan dugaan aliran keuntungan hasil pertambangan ilegal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang TPPU.

Di akhir pernyataannya, Fikri menegaskan "KUHAP 184 ayat 2: Hal yang sudah di ketahui Umum tidak perlu Pembuktian"

Dan bahwa pemberantasan PETI harus menjadi komitmen berkelanjutan, bukan sekadar operasi sesaat. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih.

GTI menyatakan siap mendukung langkah Polda Sulut dalam menjaga keamanan, menyelamatkan kawasan hutan, serta mendorong penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

"Hutan adalah warisan untuk generasi mendatang, bukan ladang keuntungan bagi mafia pertambangan ilegal. Sulawesi Utara harus bebas dari PETI dan kejahatan lingkungan!" tutup Fikri Alkatiri.

Satreskrim Polres Merangin Tangkap Dua Pelaku Penjual Solar Subsidi 1,2 Ton Solar Di Amankan

Suaraindonesia1.Com, Merangin - Tak berhenti pada penangkapan pelaku peti di desa sungai ulak saja  ,yang sempat memicu ketegangan dengan kelompok suku anak dalam temenggung jang, Kali ini Satreskrim polres Merangin  melakukan penindakan Guna memutus mata rantai pasokan solar subsidi,kepada para pelaku peti yang ada di desa sungai ulak kecamatan Nalo Tantan.

Terbukti  satreskrim Polres Merangin berhasil menangkap dua pelaku ,yang tengah melintas  membawa solar subsidi dengan mengunakan kendaraan jenis carry pickup.

Hasilnya ada  dua Tedmon ,Drum serta sejumlah galon,yang berisi bbm dengan jumlah lebih dari 1 ton solar subsidi.

Dari data yang berhasil di himpun, menyebutkan bahwa sekira pukul 10.00 WIB, personel Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi, mengenai maraknya aktivitas pengangkutan BBM ,secara ilegal untuk diperjualbelikan di wilayah Kabupaten Merangin.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Sat Reskrim Polres Merangin, melaksanakan patroli di wilayah Kabupaten Merangin. Pada saat patroli, personel menemukan 1 (satu) unit kendaraan yang mengangkut BBM diduga jenis solar.

Selanjutnya, personel melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap kendaraan serta pengemudinya, yang diketahui berinisial RD,dan MP dua warga desa sungai ulak kecamatan Nalo Tantan.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah tedmond berkapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter, 2 (dua) buah drum berkapasitas masing-masing 200 (dua ratus) liter yang diduga berisi BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum kosong.

Sementara saat dilakukan pemeriksaan terkait dokumen ,dan perizinan pengangkutan BBM tersebut, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang dipersyaratkan.

Petugas yang mendapati dua pelaku tersebut mengangkut bbm solar jenis subsidi,tanpa surat dan di duga di jual kepada para pelaku peti, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku bersama barang bukti di amankan di polres Merangin.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah,saat di konfirmasi membenarkan jika dua pelaku di tangkap dengan barang bukti berupa solar subsidi,dan keduanya sudah di amankan untuk di lakukan penindakan hukum.

" Ini merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Kapolda Jambi, Unit satreskrim kita  berhasil mengamankan dua pelaku yang di duga sebagai ,penjual solar subsidi kepada pera pelaku peti di desa sungai ulak" ungkap Kapolres AKBP Kiki Firmansyah,(3/11).

Menurut Kapolres,tindakan penangkapan di lakukan sebagai upaya tegas mencegah maraknya peredaran BBM subsidi, untuk di salahgunakan kepada para pelaku Peti.

" Ini bagian dari pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan,BBM subsidi yang menjadi hak masyarakat,tetapi di salah gunakan,dan keduanya terancam UU no 22 tahun 2001 tentang migas," tegasnya.

Kapolres Merangin juga menegaskan bahwa, penangkapan BBM akan terus di lakukan sebagai upaya memutuskan pasokan BBM kepada para pelaku peti.

" Kita akan terus berupaya melakukan pemutusan pasokan BBM ke lokasi lokasi peti,upaya kita sudah memetakan lokasi lokasi peti di Merangin,demi menjaga alam Merangin" tegasnya.

(Bg nasri)

Damkar Kabupaten Sarolangun Dan Tim Gabungan Evakuasi Jasad Ayah dan Dua Anak Tewas Terjebak Dalam Sumur Desa Lidung

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Peristiwa tragis terjadi di RT 16 Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, pada Selasa, 03 /11/2026 sekitar pukul 12.13 Wib. Tiga warga yang merupakan satu keluarga, ayah dan dua anaknya, ditemukan tewas setelah terjebak di dalam sumur.

Kepala DPKP Sarolangun Trianto, S.IP, ME mengatakan bahwa pihaknya merespon cepat atas permintaan evakuasi warga yang terjebak di dalam sumur dalam keadaan sudah meninggal dunia. Trianto menjelaskan tim yang diturunkan dari regu 3 tim dinas damkar dengan jumlah 6 orang anggota dengan menggunakan satu unit armada tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 13.09 Wib. Tim langsung melakukan upaya evakuasi. Karena kedalaman sumur dan kondisi gas yang berbahaya, proses evakuasi dilakukan menggunakan tali tambang dengan sangat hati-hati oleh petugas gabungan.

Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sarolangun bersama tim gabungan TNI-Polri dan BPBD dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi yang berlangsung dramatis.

Indentitas Korban 

Berdasarkan laporan fakta di lapangan, korban adalah :

1. Nama : Sahid (Bapak)

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat: Desa Lidung, Kec. Sarolangun

2. Nama : Jais Munandar (Anak)

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Lidung, Kec. Sarolangun

3. Nama : Asus Pramuja (Anak)

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Lidung, Kec. Sarolangun

Kronologi dan Evakuasi

Menurut keterangan saksi Zakar (46), tetangga korban warga Desa Lidung, kejadian bermula saat salah satu korban masuk ke dalam sumur. Diduga karena kekurangan oksigen dan menghirup gas beracun di dalam sumur, korban pertama lemas. Dua anggota keluarga lainnya berusaha menolong dengan menyusul masuk ke dalam sumur, namun nahas ikut terjebak.

Pihak Damkar Kabupaten Sarolangun menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak masuk ke dalam sumur tanpa peralatan keselamatan yang memadai dan segera melapor ke Damkar / BPBD jika terjadi kejadian serupa agar tidak menimbulkan korban susulan.

Masyarakat tetap dihimbau agar senantiasa berhati-hati apabila melakukan aktivitas yang beresiko.

Kami turut berduka cita yang sedalam dalamnya. Ini pelajaran bagi kita semua, ” Kita himbau masyarakat untuk senantiasa waspada akan bahaya, apabila butuh bantuan silahkan Hubungi Damkar 112," ujar salah satu petugas di lokasi.

Djarnawi Kusuma

Polisi Peduli Pendidikan, Wakapolres Waropen dan Kasat Lantas Berikan Motivasi dan Edukasi di SMP Negeri Khemon Jaya

Waropen-Suaraindonesia1.com. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda, Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., didampingi Kasat Lantas Iptu Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., bersama Personel Sat Lantas Polres Waropen, melaksanakan kegiatan pemberian motivasi dan edukasi kepada para pelajar SMP Negeri Khemon Jaya SP V, Senin (02/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sekolah SMP Negeri Khemon Jaya Yakob Imbiri, S.Pd., para guru, serta pelajar SMP Negeri Khemon Jaya. Kehadiran jajaran Polres Waropen disambut baik oleh pihak sekolah sebagai wujud sinergitas Polri dengan dunia pendidikan dalam membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., memberikan motivasi kepada para pelajar agar senantiasa memiliki semangat dalam belajar, tekun meraih cita-cita, serta selalu menghormati dan mematuhi orang tua maupun guru. Selain itu, para pelajar juga diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, sehingga tercipta suasana yang bersih, sehat, nyaman, dan kondusif untuk proses belajar mengajar.

Sementara itu, Kasat Lantas Iptu Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., memberikan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Para pelajar diberikan pemahaman mengenai keselamatan di jalan raya, pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, serta menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Waropen di bidang pendidikan sekaligus penjabaran Program Kapolri “Polisi Bersama Masyarakat”, melalui pendekatan humanis dan edukatif dengan hadir langsung di tengah lingkungan sekolah. Polres Waropen tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut berkontribusi dalam memberikan pembinaan, motivasi, serta edukasi kepada para pelajar demi membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki kesadaran hukum sejak dini.

Melalui kegiatan ini, Polres Waropen berharap para pelajar SMP Negeri Khemon Jaya semakin termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, menjaga kebersihan lingkungan, serta memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Polres Waropen berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan positif yang mendukung kemajuan pendidikan dan mewujudkan generasi muda yang berkualitas serta berdaya saing.

Polisi Peduli Pendidikan, Wakapolres Waropen dan Kasat Lantas Berikan Motivasi dan Edukasi

Waropen-Suaraindonesia1.com. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda, Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., didampingi Kasat Lantas Iptu Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., bersama Personel Sat Lantas Polres Waropen, melaksanakan kegiatan pemberian motivasi dan edukasi kepada para pelajar SMP Negeri Khemon Jaya SP V, Senin (02/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sekolah SMP Negeri Khemon Jaya Yakob Imbiri, S.Pd., para guru, serta pelajar SMP Negeri Khemon Jaya. Kehadiran jajaran Polres Waropen disambut baik oleh pihak sekolah sebagai wujud sinergitas Polri dengan dunia pendidikan dalam membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., memberikan motivasi kepada para pelajar agar senantiasa memiliki semangat dalam belajar, tekun meraih cita-cita, serta selalu menghormati dan mematuhi orang tua maupun guru. Selain itu, para pelajar juga diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, sehingga tercipta suasana yang bersih, sehat, nyaman, dan kondusif untuk proses belajar mengajar.

Sementara itu, Kasat Lantas Iptu Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., memberikan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Para pelajar diberikan pemahaman mengenai keselamatan di jalan raya, pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, serta menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Waropen di bidang pendidikan sekaligus penjabaran Program Kapolri “Polisi Bersama Masyarakat”, melalui pendekatan humanis dan edukatif dengan hadir langsung di tengah lingkungan sekolah. Polres Waropen tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut berkontribusi dalam memberikan pembinaan, motivasi, serta edukasi kepada para pelajar demi membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki kesadaran hukum sejak dini.

Melalui kegiatan ini, Polres Waropen berharap para pelajar SMP Negeri Khemon Jaya semakin termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, menjaga kebersihan lingkungan, serta memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Polres Waropen berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan positif yang mendukung kemajuan pendidikan dan mewujudkan generasi muda yang berkualitas serta berdaya saing.

HMI Gorontalo Kawal Kebijakan: Naskah Akademik Dikaji Kritis, Gorontalo Siapkan Grand Design Pembangunan Pemuda

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – HMI Badko Sulut–Go menggelar Kelas Kebijakan Publik Edisi I bertajuk Parekrafpora Connect 2026: Policy Dialogue & Critical Review Naskah Akademik. Mengusung tema "Evaluasi Kritis Kebijakan Pembangunan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo", kegiatan pukul 20.00–23.00 WITA itu mempertemukan pemerintah daerah, legislatif, serta perwakilan pemuda, HMI, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM). Forum ini menopang penguatan kegiatan kepemudaan karena membuka ruang kolaborasi antara organisasi pemuda dan pengambil kebijakan.

Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Syawal Hamzati memaparkan poin-poin strategis Naskah Akademik yang menjadi bahan kajian kritis dalam forum tersebut. Naskah itu, kata dia, disusun untuk menjadi dasar kebijakan yang terarah dan terukur, mencakup akses pendidikan dan pelatihan, peluang kerja dan kewirausahaan, serta penguatan kapasitas organisasi kepemudaan. "Pembangunan pemuda tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia harus terintegrasi lintas sektor, dan naskah akademik ini kami harapkan menjadi pijakannya," ujar Syawal.

Dalam paparannya, Syawal juga menyoroti pelaksanaan GHM 2026. Ia mengingatkan agar agenda tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. "Ini peringatan bagi kita semua: GHM 2026 jangan sampai hanya menjadi ajang seremonial tanpa dampak apa pun bagi daerah. Sampai hari ini, pemerintah daerah belum pernah menyuguhkan data matriks perkembangan UMKM di Gorontalo pascapelaksanaan GHM dua tahun sebelumnya," kata Syawal.

Ketua Umum HMI Badko Sulut–Go Aris Setiawan Karim menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang adu gagasan. "Kelas kebijakan publik ini menjadi arena dialektika antara mahasiswa, pemuda, eksekutif, dan legislatif untuk melahirkan gagasan dan kebijakan bagi masa depan pemuda. Kita mendorong agar semua pembicara membawa dan mempresentasikan angka, data, dan fakta di lapangan, terlebih untuk menguji kembali data IPM dan IPP Gorontalo," kata Aris.

Dari sisi pemerintah, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Parekrafpora) Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menyambut baik Naskah Akademik itu sebagai masukan berbasis kajian. Ia menyampaikan bahwa program kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat saling menguatkan melalui pelatihan dan pendampingan bagi pemuda. "Kami membuka diri terhadap masukan kritis dari pemuda. Kebijakan yang baik lahir dari kolaborasi, didukung regulasi dan anggaran yang jelas," kata Sultan.

Dari unsur legislatif, Anggota DPRD Komisi IV Abd. Ghalieb I. Lahidjun menekankan pentingnya perumusan arah pembangunan pemuda yang terpadu. "Kita butuh grand design yang menjadi kompas pembangunan pemuda di Gorontalo, agar setiap program memiliki arah, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas," ujar Ghalieb.

Setelah tanggapan perwakilan pemuda, HMI, dan BEM serta dialog terbuka, seluruh unsur yang hadir bersepakat menyusun Rencana Aksi Daerah dan Grand Design Arah Pembangunan Pemuda di Gorontalo. Dokumen itu diharapkan menjadi pedoman terpadu yang memuat arah kebijakan, prioritas program, indikator capaian, dan pembagian peran para pemangku kepentingan.

Rep: JO

Jakpro Dukung Gerakan Pilah Sampah, Sunter Agung dan Papanggo Jadi Wilayah Percontohan

JAKARTA UTARA, Suaraindonesia1, Upaya membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah tangga terus diperkuat di Jakarta Utara. Melalui Program Pendampingan Pilah Sampah, Kelurahan Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, melibatkan pengurus RT/RW dan masyarakat dalam gerakan pemilahan sampah berbasis lingkungan.

Program yang berlangsung di enam RT percontohan tersebut menunjukkan perkembangan positif berdasarkan hasil monitoring di periode Oktober 2026. Tingginya respons dan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator tumbuhnya kesadaran warga terhadap pentingnya memilah sampah sejak dari rumah.

Dalam kegiatan monitoring di kedua kelurahan, tim pendamping melakukan peninjauan kondisi tempat sampah, pemantauan lingkungan permukiman, pengumpulan sampah organik, serta koordinasi langsung dengan warga dan pengurus RT/RW.

Koordinator Prakarsa Warga Jakarta Utara, Kencana Wulan, mengatakan keterlibatan masyarakat dan pengurus lingkungan merupakan bagian penting dalam membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran dan konsistensi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.

Kolaborasi dengan Jakpro Perkuat Sarana Pemilahan

Dari pihak Jakpro, VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Perseroda), M. Alfin Rinaldinsyah mengatakan, sinergi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan dunia usaha dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dua Lurah Tambah Frekuensi Pengangkutan Sampah

Lurah Sunter Agung, Ahmad Firdaus dan Lurah Papanggo, Erwin Djati mengambil langkah dengan menambah frekuensi pengangkutan sampah di masing-masing tiga RT percontohan pada kedua kelurahan.

Pengangkutan yang sebelumnya menjadi salah satu kendala kini ditingkatkan menjadi dua kali dalam seminggu.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pengumpulan dan pengangkutan sampah organik, sekaligus memberikan kepastian pelayanan bagi warga yang telah aktif melakukan pemilahan sampah.

Penambahan frekuensi pengangkutan juga menjadi bentuk dukungan pemerintah kelurahan terhadap keberlanjutan program. 

Melalui kolaborasi Prakasa Warga Jakarta Utara, Jakpro, pemerintah kelurahan, pengurus RT/RW, petugas pendamping, dan masyarakat, Program Pendampingan Pilah Sampah diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan sementara, tetapi berkembang menjadi kebiasaan bersama.

Gerakan ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, dimulai dari perubahan perilaku di tingkat rumah tangga.

Dengan semangat “Dari Lingkungan Kita, Mulai Perubahan!”, Sunter Agung dan Papanggo diharapkan menjadi contoh lingkungan yang semakin peduli terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di Jakarta Utara.

Report,

Penertiban PETI di Boalemo, Haikal Moha Apresiasi Langkah Polres Boalemo

BOALEMO, SuaraIndonesia1.com – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, belakangan menjadi perhatian publik setelah sejumlah pemberitaan menyoroti aktivitas pertambangan ilegal di beberapa wilayah, khususnya Kecamatan Wonosari.

Menanggapi hal tersebut, Haikal Moha, putra asli Boalemo, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kepolisian Resor (Polres) Boalemo di bawah kepemimpinan AKBP Firman Taufik, S.I.K., beserta jajaran yang telah melakukan penertiban terhadap aktivitas PETI di sejumlah wilayah.

Menurut Haikal, langkah penertiban yang dilakukan aparat kepolisian merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban, menegakkan aturan, serta merespons keresahan masyarakat terkait aktivitas pertambangan tanpa izin.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang berkembang, aktivitas PETI di Kecamatan Dulupi sebelumnya telah dilakukan penertiban. Hingga saat ini, aktivitas pertambangan tersebut dilaporkan sudah tidak lagi berlangsung.

Sementara itu, terkait pemberitaan aktivitas PETI di Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Polres Boalemo bersama jajaran juga telah melakukan langkah penertiban secara bertahap, sebagai tindak lanjut atas berbagai aduan dan informasi yang disampaikan masyarakat melalui pemberitaan.

"Sebagai putra asli Boalemo, saya mengapresiasi langkah Kapolres Boalemo AKBP Firman Taufik, S.I.K., bersama seluruh jajaran yang telah merespons persoalan PETI. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspirasi masyarakat dan upaya menjaga ketertiban di daerah," ungkap Haikal.

Meski demikian, Haikal menilai bahwa persoalan PETI tidak hanya perlu dilihat dari sisi penindakan hukum semata. Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.

Terlebih, saat ini masyarakat dihadapkan pada kondisi kemarau berkepanjangan yang turut memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi dan sumber penghidupan sebagian warga.

Karena itu, ia berharap penanganan PETI dapat berjalan melalui pendekatan yang seimbang, yakni penegakan hukum tetap dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi di sisi lain perlu dibarengi dengan pembinaan, edukasi, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

"Penegakan aturan tentu penting dan harus dihormati. Namun, kita juga perlu melihat kondisi masyarakat saat ini. Di tengah situasi kemarau berkepanjangan dan tekanan ekonomi, pendekatan pembinaan juga perlu dikedepankan agar masyarakat mendapatkan pemahaman serta alternatif mata pencaharian yang lebih baik dan sesuai ketentuan," tambahnya.

Haikal juga berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dapat membangun koordinasi dalam mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan PETI di Kabupaten Boalemo.

Menurutnya, penanganan yang berkelanjutan tidak cukup hanya melalui penertiban, tetapi juga membutuhkan edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta pembukaan peluang usaha alternatif bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada aktivitas tersebut.

Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan, menegakkan aturan, dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan hal yang perlu berjalan beriringan.

"Harapan kita, Boalemo tetap aman, tertib, dan kondusif. Persoalan PETI bisa ditangani dengan baik, tetapi masyarakat juga jangan sampai kehilangan perhatian dan pembinaan. Kita ingin ada solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dari sisi lingkungan, hukum, maupun kesejahteraan masyarakat," tutup Haikal.

Rep: JO