Keluarga Korban Apresiasi Kinerja Kejari Kota Gorontalo, Berharap Perkara Penganiayaan Berlanjut hingga Tuntas

KOTA GORONTALO, Suara Indonesia 1.com — Pihak keluarga korban berinisial FAL melakukan kunjungan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo pada Senin (26/10/2026) untuk menyampaikan apresiasi atas penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian keluarga terhadap perkembangan penanganan perkara sekaligus harapan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedatangan pihak keluarga korban diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H., bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Wiwin D. Tui, S.H., M.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak keluarga untuk menyampaikan apresiasi sekaligus harapan terhadap perkembangan penanganan perkara yang sedang berjalan.

Pihak keluarga menyampaikan apresiasi kepada Kejari Kota Gorontalo atas langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan perkara tersebut. Keluarga berharap aparat penegak hukum dapat terus menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan objektif, sehingga setiap tahapan penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kunjungan tersebut, pihak keluarga mengungkapkan bahwa mereka menerima informasi mengenai kemungkinan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara yang sedang ditangani. Keluarga berharap penerapan ketentuan hukum dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan fakta-fakta, alat bukti, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Keluarga korban juga berharap agar penanganan perkara dapat berlanjut hingga tahap P-21, yakni ketika hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, keluarga menyoroti usia terduga pelaku yang menurut informasi mereka telah melewati usia 14 tahun. Mereka berharap aspek usia dan ketentuan mengenai sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian dalam proses penanganan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Melalui kunjungan ini, pihak keluarga berharap perkara dugaan penganiayaan terhadap korban berinisial FAL dapat ditangani hingga tuntas sesuai prosedur hukum. Keluarga juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap menghormati hak-hak semua pihak serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Rep: Nandar

MENCARI KEBENARAN MELALUI LEMBAGA BERWENANG, PERMAHI LAPORKAN WALI KOTA GORONTALO KE KEMENDAGRI

Oleh: Moh. Sahrul Lakoro

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPN PERMAHI

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Dalam negara hukum, jabatan publik bukan ruang yang bebas dari pertanyaan. Setiap tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka untuk diuji berdasarkan hukum, kewenangan, dan prinsip akuntabilitas. Atas dasar itulah, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menyampaikan pengaduan administratif kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal terkait demonstrasi di Mapolda Gorontalo pada 14 Oktober 2026 yang diberitakan melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN).

Pengaduan tersebut bukan upaya untuk menghakimi Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, sebelum adanya pemeriksaan. Sebaliknya, langkah ini merupakan permintaan agar persoalan yang menyangkut keterlibatan ASN, kemungkinan penggunaan fasilitas kedinasan, dan tanggung jawab pejabat publik ditelaah oleh lembaga yang berwenang. Dalam konteks ini, kebenaran tidak seharusnya ditentukan oleh persepsi, melainkan melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan ini menjadi relevan setelah Pemerintah Provinsi Gorontalo memberitakan bahwa Gubernur Gorontalo meminta klarifikasi kepada Wali Kota terkait dugaan keterlibatan ASN dalam demonstrasi tersebut. Perkembangan itu menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Namun, permintaan klarifikasi bukanlah bukti bahwa pelanggaran telah terjadi. Justru, klarifikasi diperlukan untuk menjelaskan fakta yang belum terang.

Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi penting secara hukum: apakah ASN yang hadir dalam demonstrasi tersebut bertindak atas inisiatif pribadi atau terdapat keterlibatan dalam kapasitas kedinasan? Apakah ada instruksi, tekanan, atau fasilitasi dari pejabat? Apakah terdapat penggunaan kendaraan dinas, anggaran, atau fasilitas pemerintah untuk mendukung kegiatan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini layak dijawab melalui mekanisme pemeriksaan, bukan melalui dugaan yang diperlakukan seolah-olah telah menjadi fakta.

Dalam persoalan ini, DPN PERMAHI memiliki dokumentasi foto yang memperlihatkan sejumlah orang yang diduga ASN berada dalam kegiatan demonstrasi. Dokumentasi tersebut disampaikan sebagai informasi awal untuk mendukung permohonan pemeriksaan. Kami menyadari bahwa foto tidak dengan sendirinya membuktikan status kepegawaian seseorang, adanya perintah dari Wali Kota, ataupun pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, pembuktian lebih lanjut harus dilakukan melalui verifikasi identitas, pemeriksaan keterangan, dan penelusuran dokumen yang relevan apabila diperlukan.

Sikap tersebut justru merupakan bagian dari tanggung jawab hukum. Kritik yang baik tidak dibangun dengan membesar-besarkan bukti, tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang dapat diuji. Kami tidak menyatakan bahwa Wali Kota telah memerintahkan ASN mengikuti demonstrasi. Hal itu belum dapat disimpulkan dari dokumentasi yang tersedia. Akan tetapi, keterbatasan bukti awal bukan alasan untuk menutup kemungkinan pemeriksaan apabila terdapat informasi yang cukup untuk ditelusuri oleh instansi berwenang.

Dari perspektif hukum, persoalan ini harus dibaca dengan memperhatikan dua prinsip yang sama-sama penting. Pertama, hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokratis yang dilindungi hukum. Kedua, ASN memiliki kewajiban profesional dan administratif yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara harus ditempatkan sesuai ruang lingkup pengaturannya.

Karena itu, kehadiran ASN dalam demonstrasi tidak otomatis merupakan pelanggaran. Penilaiannya harus mempertimbangkan konteks, kapasitas kehadiran, kewajiban jabatan, serta tindakan konkret yang dilakukan. Apabila terdapat indikasi pengerahan pegawai, tekanan dari atasan, penggunaan fasilitas kedinasan yang tidak sesuai ketentuan, atau tindakan lain yang melanggar kewajiban kepegawaian, persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak ditemukan dasar yang memadai, pemeriksaan juga harus menghormati hak pihak yang diperiksa.

Di sinilah tanggung jawab kepala daerah perlu diklarifikasi. Kedudukan Wali Kota sebagai kepala daerah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tanggung jawab atas setiap tindakan ASN yang hadir dalam suatu demonstrasi. Namun, apabila terdapat petunjuk mengenai keterlibatan pejabat dalam instruksi, fasilitasi, atau penggunaan sumber daya pemerintah, aspek tersebut patut ditelaah. Pemeriksaan diperlukan untuk membedakan tindakan pribadi, tindakan kedinasan, dan tindakan yang mungkin berkaitan dengan kewenangan pejabat.

Atas dasar itu, DPN PERMAHI meminta Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal menelaah pengaduan yang telah disampaikan dan mempertimbangkan permintaan klarifikasi resmi kepada Wali Kota Gorontalo sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Pemeriksaan juga diharapkan menelusuri konteks kehadiran ASN, kemungkinan penggunaan fasilitas kedinasan, serta ada atau tidaknya tindakan yang memerlukan tindak lanjut administratif. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memadai, proses selanjutnya harus dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

Pengawasan pemerintahan tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan. Laporan masyarakat perlu ditelaah secara proporsional, fakta yang relevan perlu diverifikasi, dan tindak lanjut harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam kerangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dapat menjadi salah satu rujukan untuk menilai mekanisme yang sesuai dengan pembagian kewenangan. Bentuk tindak lanjut tetap merupakan kewenangan instansi terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang hadir dalam demonstrasi. Persoalan yang lebih penting ialah apakah penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai ketentuan dan apakah setiap dugaan yang relevan memperoleh pemeriksaan yang layak. Publik berhak mengajukan pertanyaan, pejabat berhak memberikan penjelasan, dan lembaga pengawas berkewajiban menilai pengaduan sesuai kewenangannya.

DPN PERMAHI memilih jalur pengaduan administratif karena meyakini bahwa kritik terhadap kekuasaan harus disertai tanggung jawab untuk menempuh mekanisme hukum. Kami tidak sedang menetapkan siapa yang bersalah. Kami meminta agar fakta diperiksa, kewenangan diuji, dan tanggung jawab dijelaskan secara objektif.

Mencari kebenaran bukan berarti menetapkan kesalahan terlebih dahulu. Mencari kebenaran berarti memastikan bahwa setiap dugaan yang layak diperiksa mendapatkan jawaban melalui mekanisme yang sah. Dalam negara hukum, kekuasaan bukan hanya memiliki kewenangan untuk bertindak, tetapi juga harus bersedia memberikan penjelasan atas tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Rep: JO

ALIANSI PEDULI MASYARAKAT TAMBANG SULUT APRESIASI RUANG DIALOG BERSAMA POLDA SULUT, DORONG SOLUSI YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG

MANADO, SULAWESI UTARA – Suaraindonesia1, Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulawesi Utara hari ini dibuka dengan ruang dialog bersama jajaran Polda Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, membahas berbagai persoalan pertambangan, serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan.

Dalam dialog tersebut, Polda Sulut menghadirkan sejumlah pejabat, yakni Direktur Intelkam, Kepala Biro Operasi (Karo Ops), Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus), serta Kabid Propam Polda Sulut.

Pertemuan berlangsung dengan pembahasan mengenai berbagai persoalan pertambangan di Sulawesi Utara, termasuk informasi dan aspirasi yang disampaikan pihak aliansi terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Bagi Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut, ruang dialog ini merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan institusi kepolisian. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan langkah penyelesaian yang adil, terukur, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“ISI PERUT LEBIH PENTING DARI KEBIJAKAN”

Tema yang diusung Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut, “Isi Perut Lebih Penting dari Kebijakan”, merupakan pesan sosial yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, kebijakan pertambangan, dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Aliansi menegaskan bahwa persoalan pertambangan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek perizinan dan penindakan hukum, tetapi juga menyangkut persoalan ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, serta kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.

Oleh karena itu, aliansi berharap setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi upaya mencari solusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat juga perlu menjadi perhatian bersama.

Aliansi memandang bahwa pendekatan dialogis dan komunikasi terbuka merupakan bagian penting dalam mencari jalan keluar yang tidak mengabaikan aspek hukum maupun kebutuhan dasar masyarakat.

GARDA TIMUR INDONESIA DAN DPC APRI DORONG SOLUSI KONKRET

Perwakilan Garda Timur Indonesia (GTI) bersama Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Hendra Ambarang, menyampaikan harapan agar dialog yang telah dibuka bersama Polda Sulut dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

Aliansi berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada pertemuan semata, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mencari solusi yang berkelanjutan.

Menurut aliansi, masyarakat lingkar tambang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Setiap kebijakan terkait pertambangan hendaknya mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, keberlangsungan mata pencaharian, kepastian hukum, serta peluang pengelolaan pertambangan rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aliansi juga berharap adanya koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemangku kepentingan di sektor pertambangan, dan perwakilan masyarakat agar persoalan yang terjadi dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan jalan keluar yang tepat.

DIALOG MENJADI AWAL MENCARI JALAN KELUAR

Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut mengapresiasi dibukanya ruang dialog oleh jajaran Polda Sulut sebagai kesempatan untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi masyarakat secara langsung.

Aliansi berharap komunikasi yang telah terbangun dapat dilanjutkan melalui pembahasan yang lebih mendalam, sehingga penanganan persoalan pertambangan di Sulawesi Utara dapat berjalan secara proporsional, transparan, dan berkeadilan.

Bagi aliansi, tujuan utama perjuangan ini bukan untuk mempertentangkan kepentingan masyarakat dengan penegakan hukum, melainkan mendorong agar keduanya dapat berjalan beriringan. Hukum harus ditegakkan, sementara nasib masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertambangan juga harus mendapat perhatian.

“Kami berharap ada solusi terbaik bagi masyarakat lingkar tambang. Kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Kami ingin ada jalan keluar yang memberikan kepastian, keadilan, dan harapan bagi masyarakat,” demikian pesan yang ingin ditegaskan Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut.

Melalui dialog ini, aliansi berharap terbuka ruang komunikasi yang lebih luas antara masyarakat dan para pemangku kepentingan, sehingga persoalan pertambangan di Sulawesi Utara dapat ditangani secara bijaksana dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, kepentingan masyarakat, dan kesejahteraan bersama.

ALIANSI PEDULI MASYARAKAT TAMBANG SULUT

Garda Timur Indonesia (GTI) – DPC APRI

Warga Perintis Makmur Gotong Royong Bangun Musholla, Pengurus Ketok Pintu DPRD Provinsi dan BAZNAS Tebo

Suaraindonesia1.com, TEBO – Upaya masyarakat untuk menghadirkan sarana ibadah yang nyaman dan layak terus dilakukan warga Jalan 2 Unit Satu, Desa Perintis Makmur, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Namun, pembangunan Musholla Asy-Syafa’at yang tengah dikerjakan warga masih menghadapi kendala keterbatasan dana.

Musholla yang direncanakan berukuran 10 x 10 meter tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta agar proses pembangunannya dapat diselesaikan hingga tuntas. Di tengah keterbatasan biaya, pengurus bersama masyarakat terus berupaya mencari dukungan dari berbagai pihak demi mewujudkan tempat ibadah yang diharapkan.

Sekretaris Musholla Asy-Syafa’at, Supriyadi, yang juga berprofesi sebagai jurnalis Reformasi Aktual.com, mengatakan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pengurus saat ini.

Untuk mendapatkan tambahan dana, pengurus telah menempuh sejumlah upaya, termasuk menyampaikan proposal permohonan bantuan kepada pihak pemerintah dan lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan musholla dapat berlanjut dan nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengajukan proposal bantuan melalui Anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Suwarno, S.E. Pengurus berharap aspirasi masyarakat Desa Perintis Makmur tersebut dapat diperjuangkan sehingga memperoleh dukungan untuk pembangunan fasilitas ibadah.

“Kami sudah mengajukan proposal ke Provinsi melalui Pak Suwarno, S.E., dari Fraksi PDI-P Komisi II DPRD Provinsi Jambi. Kami berharap beliau bisa memperjuangkan aspirasi warga Desa Perintis untuk pembangunan Musholla Asy-Syafa’at ini,” kata Supriyadi, sebagaimana disampaikan pada Kamis (22/10/2026).

Selain mengupayakan bantuan melalui jalur legislatif, Supriyadi juga mendatangi langsung Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo untuk menyerahkan proposal permohonan bantuan. Pengurus berharap lembaga pengelola zakat tersebut dapat memberikan dukungan sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Supriyadi, bantuan yang dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan kelanjutan pembangunan fisik, tetapi juga perlengkapan penunjang ibadah. Salah satu kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi melalui bantuan BAZNAS Tebo adalah karpet atau hambal untuk musholla.

“Kami berharap kepada pihak BAZNAS agar dapat memberikan bantuan. Dana umat untuk umat, dan kami sangat mengharapkan bantuan hambal atau karpet untuk musholla kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BAZNAS Kabupaten Tebo, Kiyai Basri, S.Ag., M.Si., menyambut baik kedatangan pengurus yang menyampaikan proposal tersebut. Permohonan bantuan itu selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku di BAZNAS.

Pengurus berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah, anggota legislatif, BAZNAS, serta para dermawan agar pembangunan Musholla Asy-Syafa’at dapat berjalan hingga selesai. Kehadiran musholla tersebut nantinya diharapkan menjadi tempat ibadah sekaligus wadah kegiatan keagamaan dan mempererat silaturahmi warga Desa Perintis Makmur.

Bagi masyarakat maupun para dermawan yang ingin berpartisipasi membantu pembangunan Musholla Asy-Syafa’at di Jalan 2 Unit Satu, Desa Perintis Makmur, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, bantuan dapat disalurkan melalui pengurus musholla.

Donasi juga dapat dikirimkan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Musholla Asy'Syafa'at, dengan nomor rekening 1100022339623. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembangunan dan perlengkapan ibadah bagi masyarakat setempat.

Chandra

RAHMAN PATINGKI SOROTI PT DAVINCY AIRINDO (BONEVA): DIDUGA TAK JALANKAN CSR, PEKAN DEPAN SIAP PIMPIN AKSI!

BONE BOLANGO, Suara Indonesia 1.com — Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengevaluasi secara serius pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) PT Davincy Airindo, produsen air minum dalam kemasan merek Boneva.

Persoalan ini telah dibahas langsung oleh Rahman bersama sejumlah perwakilan pengurus FKPR dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada 16 Oktober 2026 di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Rahman, dalam dialog tersebut, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melaksanakan CSR. Pernyataan itu menjadi dasar bagi FKPR untuk mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan.

"Kalau benar perusahaan tidak pernah melaksanakan CSR sebagaimana disampaikan dalam dialog bersama Sekretaris Daerah, pemerintah harus menjelaskan langkah konkret yang akan diambil. Jangan sampai perusahaan terus menikmati aktivitas usahanya, sementara tanggung jawab terhadap masyarakat justru diabaikan," tegas Rahman.

Mantan Sekretaris Jenderal BEM Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022 itu menegaskan bahwa Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 menjadi landasan penting untuk memeriksa kepatuhan TJSL perusahaan yang memenuhi kriteria hukum.

Lebih lanjut, Rahman menyatakan bahwa pekan depan dirinya akan memimpin aksi demonstrasi untuk mendesak Bupati Bone Bolango mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi dan menghentikan aktivitas perusahaan apabila ditemukan dasar hukum yang membenarkannya.

Menurutnya, perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban sosial tidak boleh dibiarkan tanpa evaluasi dan tindak lanjut dari instansi berwenang.

"Kami akan datang menyuarakan kepentingan masyarakat. Kami mendesak Bupati Bone Bolango agar tidak tinggal diam. Jika pemeriksaan membuktikan perusahaan lalai memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan tanggung jawab sosial sebagaimana diwajibkan, pemerintah harus bertindak tegas sesuai kewenangannya. Jangan biarkan kepentingan masyarakat terus berada di urutan belakang!" seru Rahman.

Ia menegaskan, aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan tuntutan agar setiap perusahaan menjalankan usaha dengan mematuhi hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah operasionalnya.

"Investasi jangan hanya berbicara tentang keuntungan. Ada tanggung jawab, ada kepentingan masyarakat, dan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Jika perusahaan terbukti melanggar, jangan sekadar memberikan peringatan tanpa tindak lanjut. Tegakkan aturan dan lindungi kepentingan rakyat!" tutup Rahman.

FKPR menegaskan akan terus mengawal persoalan ini serta mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk memberikan kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan langkah penegakan hukum yang akan ditempuh.

Rep: JO

Penindakan Polda Sulut Terkait PETI, Tidak Mampu membendung Para Mafia Gunung Bota Ratatotok Desak Kapolda Yudho Periksa Rizky Sorongan Diduga otak Mafia.

RATATOTOK — Suaraindonesia1, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudho hermanto Sedang Tegas-tegasnya Memberantas Tambang Ilegal Se Sulawesi Utara, Tapi Sampai saat ini Tidak mampu  Mengatasi Gunung Bota Ratatotok, diduga terjadi pembiaran Bahkan Pekerjaan Malam pun Tak mampu diatasi, Pengelabui Jam kerja Malam Diduga Otak atau dalang tersebut Rizky Sorongan 

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Ratatotok, khususnya kawasan Gunung Bota dan sekitar Kebun Raya Megawati, kembali menjadi sorotan. LSM Garda Timur Indonesia (GTI) mendesak aparat penegak hukum melakukan penindakan yang nyata, transparan, dan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang diduga menggunakan alat berat dan kendaraan pengangkut material dalam skala besar.

GTI menilai kondisi di lapangan memerlukan perhatian serius karena apabila benar aktivitas pertambangan berlangsung di kawasan yang memiliki fungsi konservasi atau kehutanan, maka persoalannya tidak hanya menyangkut dugaan pertambangan tanpa izin, tetapi juga potensi kerusakan lingkungan dan kawasan hutan.

Sejumlah pemberitaan sebelumnya juga telah menyoroti dugaan aktivitas PETI di Gunung Bota dan kawasan Kebun Raya Megawati, termasuk penggunaan alat berat.

Ketua Umum LSM GTI Fikri Alkatiri mempertanyakan efektivitas penegakan hukum di wilayah Minahasa Tenggara. Menurutnya, laporan dan desakan masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan penertiban yang bersifat sementara, tetapi harus dilanjutkan dengan proses hukum apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana.

“Jangan sampai hanya melihat penindakan yang berhenti pada seremoni atau sekadar memasang label penertiban. Kalau memang ditemukan dugaan pelanggaran, harus ada proses hukum yang jelas, siapa yang bertanggung jawab harus diperiksa berdasarkan bukti,” tegas Fikri.

GTI juga meminta aparat memeriksa dugaan keterlibatan Rizky Sorongan yang disebut-sebut dalam informasi sebagai pihak yang diduga memiliki kepentingan dalam aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. GTI menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan aparat penegak hukum, termasuk menelusuri pihak yang menguasai lokasi, pemilik alat berat, sumber pembiayaan, serta aliran material hasil tambang.

“Kalau benar ada pihak yang menjadi investor atau pengendali kegiatan PETI, jangan hanya pekerja lapangan yang diproses. Telusuri sampai kepada pihak yang memberikan modal dan mengendalikan kegiatan. Semua harus berdasarkan bukti dan proses hukum,” ujar Fikri.

Dari sisi hukum, Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Karena itu, GTI mendesak Kapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Yudho Hermanto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan PETI di Ratatotok. GTI juga meminta dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penanganan perkara oleh jajaran Polres Minahasa Tenggara.

“Kapolda harus turun tangan memastikan kawasan Gunung Bota dan Kebun Raya Megawati benar-benar ditertibkan. Kalau dalam evaluasi ditemukan bahwa penanganan di tingkat wilayah tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentu harus ada langkah evaluasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab,” tegasnya.

GTI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, serta berdasarkan alat bukti yang sah.

Seknas Indonesia Maju Gelar Refleksi dan Doa Bersama Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta Timur, suaraindonesia1.com, Sekretariat Nasional (Seknas) Indonesia Maju Menggelar kegiatan refleksi dan doa bersama dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pemerintahan sekaligus mendoakan agar program pembangunan nasional dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

Seknas Indonesia Maju yang berkantor di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung Nomor 7, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, merupakan organisasi kemasyarakatan relawan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di bawah kepemimpinan Ketua Umum *Monisyah, S.Sos.* 

Organisasi tersebut menyatakan kesiapannya menjadi mitra perjuangan pemerintah dan mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Asta Cita yang menjadi agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Minggu ( 25/10/2026) 

 *Mulyadi* selaku Ketua Panitia kegiatan mengatakan, refleksi dan doa bersama ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan, memperkuat komitmen organisasi, serta menyampaikan harapan bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Menurutnya, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dimanfaatkan untuk melakukan refleksi terhadap berbagai program yang telah berjalan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

Seknas Indonesia Maju juga menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah, serta berperan sebagai mitra dalam menyosialisasikan program-program pembangunan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan refleksi dan doa bersama tersebut, panitia berharap seluruh elemen bangsa dapat terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama mendorong terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera.

Report, Jp

Cegah Konflik, Polsek Limun Mediasi Perselisihan Warga Pulau Pandan dan SAD Kutur

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Cegah terjadinya konflik, Polsek Limun, Polres Sarolangun, memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara warga Desa Pulau Pandan dan warga Suku Anak Dalam (SAD) Kutur secara kekeluargaan, Minggu (25/10/2026).

Persoalan tersebut bermula ketika seorang warga SAD Kutur mengalami kecelakaan setelah menabrak kambing milik warga Desa Pulau Pandan.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kapolsek Limun IPTU Usaha Sitepu, S.E., bersama personel piket segera membawa korban ke Puskesmas Limun untuk mendapatkan perawatan medis sekaligus memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak.

Hasil mediasi membuahkan kesepakatan damai. Pihak warga Desa Pulau Pandan bersedia membantu biaya pengobatan kepada pihak warga SAD Kutur. Kedua belah pihak juga sepakat tidak mempermasalahkan kembali kejadian tersebut di kemudian hari.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Limun IPTU Usaha Sitepu, S.E., menyampaikan bahwa Polri senantiasa mengedepankan pendekatan humanis dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penengah dalam membantu masyarakat menemukan solusi terbaik agar perselisihan tidak berkembang menjadi konflik.

Kapolres melalui Kapolsek Limun juga mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kerukunan, mengedepankan komunikasi, dan tidak mudah terprovokasi. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu berhati-hati saat berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga kecepatan kendaraan guna mencegah terjadinya kecelakaan.

“Keselamatan di jalan harus menjadi prioritas. Kami mengimbau seluruh masyarakat agar berkendara dengan hati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, dan selalu waspada terhadap kondisi jalan maupun lingkungan sekitar. Jika terjadi permasalahan, utamakan musyawarah dan hindari tindakan yang dapat memicu konflik,” demikian imbauan Kapolres melalui Kapolsek Limun.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Limun menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Chandra

DUA KASUS EMAS, SATU TUNTUTAN: ALMISBAH DESAK MABES POLRI PERIKSA KAPOLRES GORONTALO

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan dan penyitaan barang bukti. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, dari mana emas itu berasal, dan sejauh mana proses hukum telah berjalan.

Almisbah Dodego mendesak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Gorontalo dalam penanganan dua perkara pengiriman emas yang terjadi di wilayah Gorontalo. Desakan ini muncul karena publik membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, pertanggungjawaban hukum, serta pengungkapan asal-usul emas yang diamankan.

Dua perkara tersebut menjadi perhatian serius. Pertama, pengiriman emas dengan berat sekitar 1 kilogram pada 28 Maret 2026. Kedua, penemuan emas dengan berat sekitar 1,3 kilogram pada 25 April 2026 di Bandara Djalaluddin Gorontalo. Almisbah menilai, penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan peredaran emas ilegal harus dilakukan secara profesional, terukur, dan transparan. Apabila terdapat tahapan penyidikan yang belum tuntas, kepolisian wajib menjelaskan hambatan yang dihadapi beserta langkah konkret untuk menyelesaikannya.

"Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui adanya penangkapan dan penyitaan emas, tetapi tidak memperoleh kejelasan mengenai perkembangan perkara dan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum tidak cukup hanya menampilkan keberhasilan mengamankan barang bukti. Yang jauh lebih penting adalah memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas," tegas Almisbah.

Menurutnya, apabila penanganan perkara berlangsung berlarut-larut tanpa penjelasan yang memadai, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius bagi pimpinan kepolisian. Kapolres sebagai pimpinan satuan kewilayahan harus memastikan bahwa proses penegakan hukum di jajarannya berjalan sesuai prosedur, memiliki arah penyidikan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Almisbah menegaskan bahwa desakan evaluasi ini bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian.

"Kami menilai bahwa kejelasan perkembangan perkara merupakan bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum. Apabila penanganan perkara terkesan berlarut-larut tanpa penjelasan yang memadai kepada publik, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan keseriusan dan efektivitas proses penyidikan tersebut. Atas dasar itu, kami meminta Mabes Polri tidak hanya menerima laporan administratif mengenai perkembangan perkara, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap proses penanganannya. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah penyidik telah menjalankan tugas sesuai prosedur, apakah seluruh alat bukti telah ditindaklanjuti, serta apakah terdapat hambatan atau kelalaian yang menyebabkan penanganan perkara tidak menunjukkan perkembangan yang jelas," ujarnya.

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan secara profesional hingga diperoleh kejelasan mengenai pertanggungjawaban masing-masing pihak. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, penyidik juga wajib menjelaskan dasar hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami tidak ingin perkara yang menyangkut kepentingan publik dibiarkan tanpa kepastian. Namun, kami juga tidak ingin muncul tuduhan yang tidak didukung bukti. Karena itu, pemeriksaan yang independen, objektif, dan transparan menjadi jalan yang diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat," pungkasnya.

Prinsip ini sejalan dengan semangat profesionalitas dan akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ketentuan hukum acara pidana yang mengatur pelaksanaan penyidikan dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

Rep: JO

Rapat Internal,Nena Terpilih Jadi Ketua Panitia Natal, DPW PETIR DKI Jakarta Matangkan Persiapan Agenda Organisasi

Jakarta, suaraindonesia1.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Organisasi Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR) DKI Jakarta menggelar rapat wilayah pada Minggu (25/10/2026), bertempat di Kantor Sekretariat DPW PETIR DKI Jakarta, Jalan Amil Wahab Nomor 13, RT 04/RW 09, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Rapat tersebut menjadi momentum konsolidasi internal untuk memperkuat koordinasi antarpengurus sekaligus membahas sejumlah agenda strategis demi mendukung keberlangsungan program kerja organisasi di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan surat undangan bernomor 08/SI/DPW/X/2026 yang ditandatangani Ketua DPW PETIR DKI Jakarta, Onesimus Kilikily, S.Pd., bersama Sekretaris Salahudin Dirjon, S.H., terdapat sejumlah agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Agenda itu meliputi penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW, rencana pelaksanaan kegiatan Natal dan Halal Bihalal, persiapan kelengkapan administrasi serta data organisasi untuk pendaftaran ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), rencana pembukaan rekening DPW PETIR DKI Jakarta, serta agenda tambahan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PETIR DKI Jakarta, Onesimus Kilikily, S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang hadir. Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-48.

“Sebelumnya, terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan pengurus DPW PETIR DKI Jakarta. Kebetulan, momentum ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-48. Kita juga akan membuat rekening DPW PETIR DKI Jakarta. Nantinya, kita kumpulkan pengurus untuk membentuk panitia. Setelah susunannya terbentuk, kita akan menerbitkan SK-nya,” ujar Onesimus.

Selain membahas agenda organisasi, rapat tersebut juga membicarakan persiapan kepanitiaan untuk kegiatan yang akan diselenggarakan DPW PETIR DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Nena yang menjabat sebagai Wakil Bendahara terpilih sebagai Ketua Panitia. Penetapan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyusun kepanitiaan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan organisasi secara terarah.

Para pengurus juga berharap kegiatan mendatang dapat menjadi ajang mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antara anggota. Salah satu usulan yang disampaikan adalah mengadakan pertemuan di kediaman Nena sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Panitia Natal DPW PETIR DKI Jakarta.

Melalui rapat wilayah ini, seluruh pengurus diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program kerja, melengkapi kebutuhan administrasi, serta memperkuat tata kelola organisasi agar semakin tertib dan solid.

Dengan mengusung semangat “Persaudaraan Tanpa Batas”, DPW PETIR DKI Jakarta berkomitmen memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan sinergi antaranggota dalam menjalankan roda organisasi serta merealisasikan agenda-agenda yang telah direncanakan.

Report, Jp

KASUS SOLAR SUBSIDI BERLABEL YR TEAM DISOROT FKPR, RAHMAN PATINGKI DESAK POLDA GORONTALO USUT DUGAAN JARINGAN PETI DI POHUWATO

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Penanganan kasus penangkapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pohuwato menuai sorotan tajam dari Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki. Ia mempertanyakan sejauh mana keseriusan Polda Gorontalo dalam mengusut kemungkinan keterkaitan distribusi solar subsidi dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan alat berat jenis ekskavator.

Sorotan Rahman menguat setelah muncul informasi mengenai mobil pikap bermuatan solar yang disebut-sebut berlabel YR TEAM. Menurutnya, temuan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius melalui pemeriksaan asal-usul BBM, tujuan distribusi, pihak yang menguasai kendaraan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan operasional alat berat dalam aktivitas pertambangan ilegal.

"Jangan berhenti pada penangkapan kendaraan dan barang bukti semata. Polda Gorontalo harus mengusut sampai ke akar persoalan. Siapa pemilik BBM tersebut, siapa yang mendanai distribusinya, ke mana solar itu disalurkan, dan apakah ada kaitannya dengan aktivitas PETI menggunakan ekskavator? Semua itu harus dijawab secara terbuka melalui proses hukum," tegas Rahman.

Ia menekankan bahwa label YR TEAM pada kendaraan tersebut tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pihak tertentu. Namun, informasi itu patut diverifikasi sebagai salah satu petunjuk penyelidikan apabila didukung bukti-bukti lain yang relevan.

RAHMAN INGATKAN KEMBALI DESAKAN PEMERIKSAAN YOSAR RUIBA

Rahman juga mengingatkan bahwa dalam aksi demonstrasi beberapa pekan sebelumnya, dirinya telah mendesak Polda Gorontalo untuk memanggil dan memeriksa Yosar Ruiba terkait dugaan keterlibatannya dalam aktivitas PETI di Pohuwato.

Menurut Rahman, dugaan mengenai jaringan distribusi BBM, pengumpulan uang atensi, dan aktivitas pertambangan ilegal harus diusut secara menyeluruh apabila terdapat bukti yang menghubungkan persoalan-persoalan tersebut.

Ia mengaku kecewa apabila berbagai informasi dan laporan yang berkembang di tengah masyarakat tidak segera ditindaklanjuti dengan langkah penegakan hukum yang transparan dan terukur.

"Jangan sampai masyarakat melihat hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kalau memang ada bukti yang mengarah kepada pihak tertentu, panggil, periksa, dan uji keterangannya sesuai prosedur hukum. Jangan ada orang yang terkesan kebal hukum hanya karena memiliki jaringan atau pengaruh," ujarnya.

Rahman menyebut bahwa nama Yosar Ruiba telah menjadi perbincangan dalam sejumlah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pengumpulan uang atensi dari aktivitas pertambangan ilegal di beberapa wilayah, mulai dari Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, hingga Gorontalo Utara.

Ia juga menyinggung adanya keterangan dari seorang pelaku usaha yang, menurut informasi yang disampaikan kepadanya, mengaku telah menyetorkan sejumlah uang yang dikaitkan dengan dugaan atensi tersebut.

Namun, Rahman menegaskan bahwa seluruh informasi itu harus diverifikasi, termasuk nominal, tujuan pembayaran, pihak penerima, dan hubungan transaksi tersebut dengan aktivitas PETI. Keterangan saksi, dokumen transaksi, serta bukti pendukung lainnya perlu diperiksa agar dugaan yang berkembang dapat diuji secara objektif.

JANGAN BIARKAN DUGAAN JARINGAN PETI LEBIH KUAT DARIPADA PENEGAKAN HUKUM

Rahman melontarkan kritik keras terhadap penanganan PETI di Pohuwato yang menurutnya harus menyasar seluruh pihak yang terbukti terlibat, bukan hanya pekerja lapangan atau masyarakat kecil.

Ia mempertanyakan apakah penindakan selama ini telah menyentuh seluruh rantai aktivitas pertambangan ilegal, mulai dari penyediaan BBM, pembiayaan, pengoperasian alat berat, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

"Kalau yang terus ditindak hanya pekerja lapangan, sementara dugaan keterlibatan pihak yang mengendalikan pembiayaan, logistik, atau operasional tidak pernah diuji secara serius, maka pemberantasan PETI tidak akan menyelesaikan persoalan sampai ke akarnya," kritik Rahman.

Ia bahkan menyatakan kekhawatirannya bahwa jaringan yang diduga menopang aktivitas PETI dapat terus beroperasi apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara menyeluruh. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan mengenai keberadaan jaringan maupun pengaruh pihak tertentu harus dibuktikan melalui penyelidikan, bukan sekadar asumsi.

Rahman juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap berpegang pada prinsip equality before the law, yakni persamaan setiap orang di hadapan hukum.

"Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Siapa pun orangnya, apa pun kedudukannya, apabila terdapat bukti yang cukup, harus diproses sesuai ketentuan hukum. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal, jaringan, ataupun pengaruh seseorang," tegasnya.

SOROT DUGAAN KETERLIBATAN DAENG SUCI

Selain mendesak pemeriksaan terhadap Yosar Ruiba, Rahman juga meminta Polda Gorontalo menelusuri dugaan keterlibatan Daeng Suci dalam aktivitas PETI di Pohuwato.

Menurutnya, setiap informasi yang mengarah kepada dugaan keterlibatan pihak tertentu harus diuji melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang profesional. Ia meminta penyidik tidak mengabaikan informasi yang dapat membantu mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Rahman menegaskan bahwa permintaannya bukan untuk menghakimi seseorang sebelum adanya proses hukum, melainkan memastikan bahwa setiap dugaan yang disertai bukti mendapatkan penanganan yang semestinya.

"Panggil dan periksa siapa pun yang keterangannya relevan dengan perkara ini. Jika tidak terbukti, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, jika ditemukan bukti yang cukup, tindak sesuai hukum. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya bergerak ketika berhadapan dengan rakyat kecil," ujarnya.

PEKAN INI FKPR SIAP SERAHKAN LAPORAN DAN BUKTI KE POLDA GORONTALO

Sebagai tindak lanjut, Rahman menyatakan bahwa dalam pekan ini dirinya akan melaporkan dugaan-dugaan tersebut kepada Polda Gorontalo dengan menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya.

Laporan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat untuk menelusuri dugaan keterkaitan distribusi solar bersubsidi dengan aktivitas PETI, memeriksa aliran dana yang diduga berkaitan dengan kegiatan ilegal, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah.

Ia juga meminta Kapolda Gorontalo yang baru menjabat untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan PETI di Pohuwato melalui langkah konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Ini ujian bagi komitmen penegakan hukum di Gorontalo. Kami tidak meminta seseorang dihukum hanya berdasarkan tuduhan. Kami meminta agar dugaan yang disertai bukti diperiksa secara serius dan tidak dihentikan di tengah jalan. Kalau rakyat kecil bisa ditindak, maka siapa pun yang terbukti berada di balik aktivitas ilegal juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Rahman.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa FKPR akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan mengenai penanganan laporan dan tindak lanjut aparat penegak hukum.

"Prinsipnya sederhana: jangan hanya berani menindak yang berada di lapangan, tetapi abaikan dugaan terhadap pihak-pihak yang berada di balik aktivitasnya. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti, berlaku setara, dan tidak boleh tunduk kepada siapa pun," tutup Rahman Patingki.

Rep: JO

DIDUGA ADA PENYIMPANGAN DANA DESA DI PAISUBEBEK, WARGA DESAK INSPEKTORAT DAN KEJARI BANGGAI LAUT TURUN TANGAN

BANGGAI LAUT, SuaraIndonesia1.com— Sejumlah persoalan terkait pengelolaan Dana Desa dan penyaluran bantuan pemerintah di Desa Paisubebek, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, mulai menjadi sorotan. Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan sejumlah dugaan persoalan tersebut kepada Kevin Lapendos, aktivis Sulawesi Tengah sekaligus putra daerah Sulawesi Tengah.

Dalam penyampaiannya, warga tersebut mengungkapkan beberapa hal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, aparat pengawas internal pemerintah, serta aparat penegak hukum. Persoalan yang disoroti meliputi pengadaan perahu fiber menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2024, dugaan tidak tersalurkannya bantuan kulkas dari Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa.

Salah satu persoalan yang disampaikan warga berkaitan dengan pengadaan perahu fiber melalui Dana Desa tahun anggaran 2024. Menurut keterangan warga, perahu tersebut dibuat di Tobungku dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp17 juta per unit.

Namun, warga mempertanyakan kesesuaian nilai anggaran tersebut dengan harga perahu yang disebutnya berada di kisaran Rp9 juta per unit. Warga juga menyampaikan bahwa dari pengadaan tersebut, saat ini diduga hanya tersisa 11 unit perahu fiber yang tidak dibayar, sementara unit lainnya diduga telah terjual.

Jika informasi ini benar, maka persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu ada penelusuran mengenai jumlah perahu yang diadakan, nilai kontrak atau pembayaran, spesifikasi barang, harga riil, keberadaan aset, serta dasar hukum apabila benar terjadi penjualan.

Pertanyaan mendasarnya: ke mana perahu-perahu tersebut, bagaimana status kepemilikannya, dan apakah penggunaan Dana Desa telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan?

Pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan, bukan sekadar penjelasan lisan. Jika ditemukan selisih harga atau kehilangan aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, aparat berwenang perlu menindaklanjutinya sesuai hukum.

Atas berbagai dugaan tersebut, warga meminta Inspektorat Kabupaten Banggai Laut dan Kejaksaan Negeri Banggai Laut untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan Desa Paisubebek.

Kevin Lapendos menilai, setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan uang negara harus ditanggapi secara serius dan profesional. Dana Desa merupakan anggaran publik yang peruntukannya harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan ruang yang kebal dari pengawasan.

Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi semata, tetapi juga mencakup verifikasi fisik barang, dokumen pengadaan, bukti pembayaran, pencatatan aset desa, serta keterangan pihak-pihak terkait. Apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau unsur tindak pidana, hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Selain persoalan perahu fiber, warga juga menyampaikan dugaan bahwa bantuan berupa lima unit kulkas dari Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut belum disalurkan kepada pihak yang berhak.

Informasi ini perlu segera diklarifikasi oleh Dinas Sosial, pemerintah desa, dan pihak terkait. Harus dijelaskan kapan bantuan tersebut diserahkan, siapa penerima yang tercatat, di mana barang-barang itu berada, serta apakah terdapat dokumen serah terima dan bukti penyaluran. Apabila bantuan tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat, tetapi tidak sampai kepada penerima yang berhak tanpa alasan yang sah, kondisi itu patut menjadi objek pemeriksaan.

Bantuan sosial tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan administrasi. Barang yang dianggarkan atau disalurkan pemerintah harus memiliki kejelasan keberadaan dan penerimanya. Warga juga mendesak Bupati Banggai Laut untuk mengevaluasi kepemimpinan Kepala Desa Paisubebek, Dewanto Jandring (DJ), yang dituding warga telah menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang.

Desakan tersebut muncul bersamaan dengan tuntutan agar dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dan bantuan pemerintah diperiksa secara objektif. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut tidak sekadar menerima laporan, tetapi memastikan adanya proses pemeriksaan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait permintaan pemberhentian kepala desa, keputusan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemeriksaan terhadap dugaan yang telah disampaikan masyarakat. Jabatan kepala desa merupakan amanah publik, bukan kewenangan tanpa batas. Setiap penggunaan kewenangan harus tunduk pada hukum dan prinsip akuntabilitas.

Sebagai aktivis Sulawesi Tengah sekaligus putra daerah, Kevin Lapendos diharapkan dapat mengawal aspirasi tersebut agar mendapat perhatian dari lembaga yang berwenang. Substansi persoalan ini bukan sekadar mempertanyakan harga perahu atau keberadaan bantuan, melainkan memastikan bahwa anggaran dan program pemerintah benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan, bagaimana aset desa dikelola, dan apakah bantuan pemerintah telah sampai kepada penerima yang semestinya.

Jika tidak ada persoalan, pemeriksaan akan menjadi sarana pembuktian. Jika ditemukan penyimpangan, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Karena itu, Inspektorat Kabupaten Banggai Laut, Kejaksaan Negeri Banggai Laut, dan Bupati Banggai Laut perlu memberikan perhatian serius terhadap informasi yang disampaikan warga Desa Paisubebek.

Hingga berita ini disusun, informasi tersebut masih berupa keterangan warga yang belum diverifikasi secara independen. Belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana, dan pihak-pihak yang disebutkan tetap berhak memberikan klarifikasi atau bantahan.

Langkah berikutnya adalah meminta tanggapan resmi dari Kepala Desa Paisubebek, Dinas Sosial, Inspektorat, Kejaksaan Negeri, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut agar persoalan ini dapat diuji berdasarkan fakta dan bukti. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintahan yang bersih. Justru keterbukaan dan pemeriksaan yang objektif merupakan jalan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Rep: JO

Soegiharto Santoso: Menko AHY Layak Raih Special Honorary Leadership Award di ASOCIO Digital & AI Summit 2026

Jakarta - Suaraindonesia1, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai layak menerima Special Honorary Leadership Award pada ajang ASOCIO Digital & AI Summit 2026. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) sekaligus Ketua Umum APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., yang akrab disapa Hoky.

Menurut Hoky, penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada jabatan AHY, melainkan juga pada rekam jejak kebijakan, konsistensi pemikiran, serta relevansi perspektifnya dalam menghubungkan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan transformasi digital Indonesia.

Pengusulan AHY berawal dari nominasi resmi yang diajukan APTIKNAS, selaku tuan rumah ASOCIO Digital & AI Summit 2026 sekaligus asosiasi anggota ASOCIO dari Indonesia.

Dalam rekomendasinya kepada ASOCIO Awards Committee, APTIKNAS mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan AHY, relevansi kebijakannya terhadap pembangunan infrastruktur dan ekonomi digital, serta kontribusinya terhadap konektivitas dan pembangunan wilayah berkelanjutan. Usulan tersebut kemudian diterima oleh ASOCIO Awards Committee setelah melalui proses penilaian independen dan penelusuran rekam jejak AHY oleh komite tersebut.

Pertimbangan tersebut antara lain merujuk pada penekanan AHY terhadap percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk mengurangi kesenjangan wilayah pada November 2024; keterkaitan pembangunan infrastruktur dengan ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik dalam Indonesia Economic Summit pada Februari 2026; serta pentingnya mengintegrasikan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan saat koordinasi pembangunan wilayah Bali pada Juli 2026.

Rangkaian rekam jejak tersebut menjadi salah satu landasan APTIKNAS dalam menilai relevansi kepemimpinan AHY bagi penguatan konektivitas dan pengembangan ekonomi digital Indonesia serta kawasan Asia–Oseania yang diwakili oleh ASOCIO, organisasi yang menghimpun 25 ekonomi anggota (member economies).

Empat Momentum yang Memperlihatkan Konsistensi Pemikiran AHY

Hoky mengaku beberapa kali berkesempatan menyimak paparan AHY dalam berbagai forum strategis nasional. Ia menilai terdapat benang merah yang konsisten dalam pemikiran AHY, terutama mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur terintegrasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya beberapa kali menyimak paparan Pak Menko AHY dalam berbagai agenda strategis. Menurut saya, paparannya selalu memukau karena mampu menghubungkan pembangunan infrastruktur, kebutuhan masyarakat, dan transformasi digital dalam perspektif yang komprehensif,” ujar Hoky.

Momentum pertama adalah ketika AHY menjadi keynote speaker pada peresmian IndoBuildTech Expo 2026 di Hall 2, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (8/7/2026).

Berikutnya, pada Selasa (11/8/2026), AHY hadir dalam peresmian Indonesia International Smart City 2026 Expo & Forum (IISMEX), yang diselenggarakan bersamaan dengan Indo Water 2026 Expo & Forum, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, Indo Security, dan Indo Firex di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.

Momentum ketiga berlangsung pada ASOCIO Digital & AI Summit 2026 di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin industri teknologi Asia–Oseania tersebut, AHY membawakan keynote bertajuk “Infrastructure in the Age of AI: Building Smart, Connected and Resilient Regions”.

Momentum keempat adalah Digital Infrastructure Summit 2026 yang diselenggarakan Biru Muda Project di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Hoky, keempat forum tersebut memperlihatkan relevansi pembangunan infrastruktur fisik dan digital dengan kebutuhan transformasi teknologi, pengembangan kota cerdas, dan penguatan konektivitas nasional.

Infrastruktur Fisik, Digital, dan Energi sebagai Satu Ekosistem

Dalam keynote ASOCIO Digital & AI Summit 2026, AHY menekankan pentingnya mengintegrasikan konektivitas fisik, digital, dan energi sebagai satu ekosistem pembangunan. Infrastruktur transportasi mendukung mobilitas dan distribusi barang, konektivitas digital memperluas akses terhadap layanan publik serta kegiatan ekonomi, sedangkan energi yang andal menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi.

AHY juga menggarisbawahi enam sasaran pembangunan, yaitu mengurangi ketimpangan, mempermudah mobilitas, meningkatkan keandalan infrastruktur, mewujudkan wilayah yang lebih aman, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Perspektif tersebut menempatkan manfaat bagi manusia sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, penerapannya membutuhkan sinkronisasi infrastruktur, investasi, kebijakan, serta kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat agar manfaat transformasi digital dapat menjangkau lebih banyak wilayah.

Menjelang akhir keynote, AHY turut menyampaikan apresiasi kepada APTIKNAS selaku tuan rumah ASOCIO Digital & AI Summit 2026. Penyelenggaraan forum regional ini di Jakarta menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperluas interaksi dan kerja sama dengan para pemimpin industri teknologi, asosiasi, serta pemangku kepentingan transformasi digital dari 25 ekonomi anggota ASOCIO di kawasan Asia–Oseania.

“Bagi industri TIK, AI bukan hanya persoalan perangkat lunak atau kecanggihan algoritma, melainkan juga konektivitas, pusat data, energi, dan kesiapan sumber daya manusia. Infrastruktur yang terintegrasi merupakan fondasi agar inovasi dan investasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Hoky.

Apresiasi atas Kepemimpinan yang Menghubungkan Berbagai Sektor

Karim Taslim, Chair Organising Committee ASOCIO Digital & AI Summit 2026, menilai pesan yang disampaikan AHY relevan dengan kebutuhan pembangunan di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Menurutnya, integrasi infrastruktur fisik, digital, dan energi penting untuk memastikan kemajuan teknologi memberikan manfaat yang lebih merata.

“Bagi kami, penghargaan ini bukan semata tentang jabatan, melainkan apresiasi terhadap arah kepemimpinan yang menghubungkan infrastruktur fisik, digital, dan energi. Perspektif Indonesia penting bagi Asia–Oseania karena kemajuan teknologi baru benar-benar bermakna apabila manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata,” ujar Karim.

Sementara itu, Hoky menilai tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang mampu memperkecil kesenjangan antardaerah, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing industri, dan memperluas akses masyarakat terhadap teknologi.

“Saya menilai penghargaan ini relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia di era AI. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan industri TIK perlu terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN).

Menurutnya, kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Sorotan Media Asia–Oseania terhadap ASOCIO 2026

Penyelenggaraan ASOCIO Digital & AI Summit 2026 di Jakarta turut mendapat perhatian dari media dan publikasi industri di kawasan Asia–Oseania. CNA di Taiwan menyoroti 12 penghargaan yang diraih delegasinya, sementara media Korea Selatan, DailySecu dan DigitalToday, memberitakan capaian perusahaan serta institusi Korea.

Dari Malaysia, Bernama mengangkat capaian Awantec dalam kategori AI in Education, sedangkan publikasi industri Thailand menyoroti keberhasilan AI Nex dalam kategori AI in Cybersecurity. Partisipasi dan capaian industri Filipina, termasuk White Cloak Technologies dan jejaringnya, juga mendapat perhatian melalui kanal profesional. Pemberitaan mengenai delegasi dan capaian peserta turut muncul dari Pakistan, Nepal, dan Vietnam.

Ragam sorotan tersebut menunjukkan bahwa ASOCIO Digital & AI Summit 2026 menjadi ruang bagi berbagai negara untuk memperkenalkan inovasi, capaian industri, dan perkembangan ekosistem digital masing-masing, sekaligus memperluas eksposur internasional bagi industri teknologi yang berpartisipasi.

ASOCIO Digital & AI Summit 2026 berlangsung pada 5–7 Oktober 2026 di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan pimpinan asosiasi industri, eksekutif teknologi, dan delegasi dari berbagai ekonomi anggota ASOCIO melalui rangkaian pertemuan organisasi, forum digital dan AI, sesi keynote, diskusi, malam penghargaan, serta jejaring bisnis.

Bagi APTIKNAS, penyelenggaraan forum regional tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperluas kerja sama internasional, memperkenalkan kemampuan industri teknologi Indonesia, serta membangun kemitraan bisnis dan pertukaran pengetahuan di kawasan Asia–Oseania.

Hoky menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari kecanggihan teknologi atau besarnya investasi. Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan produktivitas, memperkecil kesenjangan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

“Pada akhirnya, teknologi harus membantu manusia, memperkecil kesenjangan, dan membuka kesempatan yang lebih luas. Karena itu, saya menilai penghargaan kepada Pak Menko AHY merupakan pengakuan yang relevan dengan pentingnya kepemimpinan strategis dalam menghubungkan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan transformasi digital,” tutup Hoky. (Hdr)