Dukung Sukses Penyelenggaraan Haji 2026, Polri Terima Penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah RI

Suaraindonesia1, Jakarta – Polri menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah RI atas kontribusinya dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang diserahkan pada Rapat Kerja Nasional Evaluasi di Asrama Haji Jakarta Timur, Sabtu (4/7).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, sebagai representasi institusi Polri. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas peran aktif Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pengamanan, perlindungan jemaah, serta penegakan hukum guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan.

Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M sekaligus memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umrah RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh mitra kerja yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran demi menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bekerja keras memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Berkat kerja sama seluruh jajaran, kita menerima banyak apresiasi atas pelayanan haji tahun ini,” ujar Dr. Mochamad Irfan Yusuf.

Menurut Menteri Haji dan Umrah, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji merupakan hasil dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang terbangun antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai unsur pendukung menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Sepanjang penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Polri berperan aktif dalam mendukung berbagai tahapan penyelenggaraan, mulai dari pengamanan proses keberangkatan dan kepulangan jemaah, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan penyelenggaraan perjalanan ibadah, hingga penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan haji.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi tersebut, Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Ilegal. Satgas ini hadir untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan langkah preventif, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan penyelenggaraan ibadah haji secara melawan hukum. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada calon jemaah haji Indonesia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol. Dr. Drs. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Polri. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh personel Polri bersama kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Polri melalui Dirtipidter Bareskrim Polri. 

Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus wujud kepercayaan atas sinergi yang telah terbangun dengan baik selama penyelenggaraan ibadah haji. Kami memandang penghargaan ini bukan hanya sebagai capaian institusi, tetapi juga sebagai amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri.

Ia menambahkan, Polri akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan ibadah haji.

“Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman melalui pengamanan yang optimal, perlindungan kepada jemaah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Sinergi yang kuat merupakan kunci untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, hasil evaluasi tahun ini akan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya,” tambahnya.

Penghargaan yang diterima Polri pada Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M menjadi bukti bahwa kolaborasi antarkementerian dan lembaga mampu menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Ke depan, Polri akan terus mendukung setiap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sehingga seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, serta memperoleh perlindungan secara optimal sejak sebelum keberangkatan, selama berada di Tanah Suci, hingga kembali ke Tanah Air.

(Si1/Red)

LA HAM RI APRESIASI KARYA BAKTI KESEHATAN YONIF 918/MM MATUFU MALIUNTINUFU DOKTER: INI BENTUK KEBERSAMAAN DAN KOMITMEN TNI

PARIGI MOUTONG, Suara Indonesian.com – Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia Indonesia (LA HAM RI) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada prajurit Batalyon Infanteri TP 918/Matufu Maliuntinufu (MM) atas terselenggaranya kegiatan Karya Bakti Kesehatan di Desa Nunuratai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan ini dinilai sebagai wujud nyata kepedulian TNI terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat di wilayah pelosok.

Apresiasi tersebut secara resmi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum LA HAM RI, Akram Pasau, S.H., kepada Komandan Batalyon TP Yonif 918/MM, Mayor Inf. Angga Singgih Lestiawan, S.S.T.Han., S.I.P., M.I.P., beserta seluruh prajurit yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sosial tersebut.

Rangkaian Karya Bakti Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan masyarakat, serta pembersihan fasilitas umum secara gotong royong. Seluruh kegiatan ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Akram Pasau menilai bahwa program ini mencerminkan sinergi yang kuat antara TNI dan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di daerah-daerah lain yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Kehadiran yang Membangun Kebersamaan dan Kepercayaan

Melalui Karya Bakti Kesehatan ini, kehadiran prajurit Yonif TP 918/MM di tengah masyarakat bukan sekadar memberikan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga membangun kebersamaan dan kepercayaan dengan warga melalui kegiatan sosial yang bermanfaat. Hal ini ditegaskan langsung oleh Dokter Yonif TP 918/MM, Lettu Ckm dr. Mangatur R.

"Program ini menjadi bagian dari komitmen TNI untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain memberikan pelayanan medis, kegiatan ini juga mengedukasi warga agar menerapkan kebiasaan hidup sehat sebagai langkah menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan," ujar dr. Mangatur.

Sementara itu, Komandan Yonif 918/MM, Mayor Inf. Angga Singgih Lestiawan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam membantu pemerintah daerah dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Kami menjalankan ini sebagai tugas pengabdian kepada masyarakat. Jika kehadiran kami dapat membantu dan meringankan beban warga, maka itu adalah kebanggaan tersendiri bagi seluruh prajurit," tegasnya.

Respon Positif Warga dan Harapan ke Depan

Warga Desa Nunuratai menyambut antusias dan positif kegiatan tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi kesehatan yang diberikan tim medis Yonif 918/MM. Kehadiran para prajurit dinilai sangat berarti, mengingat selama ini akses pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Taopa masih sangat terbatas.

Kegiatan Karya Bakti Kesehatan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara TNI, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun ketahanan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik di tingkat kecamatan.

REDAKSI

Karang Taruna Kelurahan Penggilingan Mantapkan Program Kerja Melalui Musyawarah Warga

Jakarta Timur, suaraindonesia1.com, Karang Taruna Kelurahan Penggilingan menggelar Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) pada Minggu (5/7/2026) mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di Sekretariat Karang Taruna Kelurahan Penggilingan, Jalan Mentibu, Perumahan Elok, RW 009, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lurah Penggilingan, Sekretaris Kelurahan Penggilingan, Ketua Karang Taruna Jakarta Timur, Bendahara Karang Taruna Kecamatan Cakung, Ketua beserta Pengurus Karang Taruna Kelurahan Penggilingan, Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kelurahan Penggilingan, Ketua Unit Karang Taruna Tingkat RW (UKKT) RW 01 hingga RW 20 se-Kelurahan Penggilingan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Cakung, serta Ketua Sanggar Teater Biru Jakarta.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, Lurah Penggilingan menyampaikan sambutan yang berisi apresiasi atas dedikasi, kinerja, dan partisipasi aktif seluruh pengurus Karang Taruna Kelurahan Penggilingan dalam mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada kesempatan tersebut, Lurah Penggilingan secara resmi membuka Musyawarah Warga Karang Taruna Kelurahan Penggilingan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Karang Taruna Jakarta Timur dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Penggilingan yang menekankan pentingnya sinergi, soliditas organisasi, serta peran aktif generasi muda dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Setelah pembacaan doa, kegiatan memasuki agenda utama berupa Musyawarah Warga Karang Taruna yang menjadi forum evaluasi, penyampaian aspirasi, serta pembahasan berbagai program kerja organisasi ke depan guna meningkatkan kontribusi Karang Taruna bagi masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, aman, dan kondusif serta diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kebersamaan antarpengurus maupun anggota Karang Taruna di Kelurahan Penggilingan.

Report, Ida Ismayani

Tokoh Agraria dan Pertanahan Dr. Budi Suryanto, SH, CN, MH, M.Si, Dari Fondasi Peradaban Menuju Masa Depan Indonesia

Jakarta - Suaraindonesia1, Di Indonesia tidak banyak tokoh dan ahli yang fokus menekuni praktek beserta keilmuan agraria dan pertanahan. Salah satu ahli ini yaitu, Dr. Budi Suryanto, SH, CN, MH, M.Si dengan pangkat Widyaiswara Ahli Utama Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional RI (BPN RI).

PNS senior di Kementerian ATR/BPN RI ini mengutarakan, bahwa tanah merupakan fondasi utama kehidupan, peradaban, dan pembangunan bangsa. Menurut Doktor Budi sapaan akrabnya, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh tata kelola agraria yang adil dan berkelanjutan.

"Di Indonesia, pengelolaan agraria berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Reformasi tata kelola Agraria & Pertanahan dipandang sebagai kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, ketahanan nasional, dan Indonesia Emas 2045," kata Dr. Budi Suryanto, SH, CN, MH, M.Si, saat di wawancara wartawan senior Gus Din di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Doktor Budi, Indonesia dalam problem Agraria dan Pertanahan memerlukan Diagnosis Nasional, agar lebih mengetahui persoalan agraria Indonesia. Dimana banyak berbagai persoalan agraria yang dihadapi Indonesia, seperti konflik Agraria & Pertanahan, ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih perizinan & tata ruang, persoalan kawasan hutan, alih fungsi lahan pertanian, serta lemahnya integrasi data dan koordinasi antar instansi K/L.

"Reformasi Tata Kelola  Agraria dan Pertanahan sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, petlindungan hukum,  memperkuat tata kelola, dan mendukung pembangunan Nasional yang berkelanjutan. Hal ini agar setiap persoalan agraria dan pertanahan di Indonesia mudah dipecahkan," ucapnya.

Doktor Budi juga menawarkan Grand Strategy Reformasi Agraria Nasional,  dimana strategi besar ini melalui enam agenda utama. Yaitu reformasi data spasial dan tekstual, Regulasi,  informasi agraria pertanahan, harmonisasi regulasi dan kepastian hukum, pemberdayaan ekonomi berbasis agraria, perlindungan ketahanan pangan dan lingkungan, modernisasi pelayanan melalui digitalisasi, serta penyelesaian konflik agraria secara adil. Pelayanan Agraria Pertanahan akan mudah, gampang, Cepat, murah, ramah dan Transparan.

Untuk di wujudkan mulai dari:

Administrasi Pelayanan yg akuntabel, Penyelesaian seluruh Sengketa Konflik Agraria dan Pertanahan, menghapus kejahatan pertanahan/ mafia Tanah, menjalankan Reforma Agraria Modern, Mewujudkan Peta tunggal/One map Policy, melakukan Sensus bidang tanah secara masif dan holistik seluruh Indonesia, Digitalisasi warkah spasial/ tekstual, dan membangun Big Data Nasional.

"Reformasi ini diposisikan sebagai strategi nasional untuk memperkuat pembangunan dan ketahanan bangsa Indonesia," tandasnya.

Selain itu kata dia, modernisasi sistem pertanahan melalui teknologi, dan penguatan peran agraria sebagai pilar pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Reformasi Peta Jalan Implementasi Reformasi Tata Kelola Agraria Nasional dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan," ujar pria penerima penghargaan Satyalencana Karya Satya XX Tahun 2010 dan XXX Tahun 2012 oleh Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya manfaat reformasi bagi masyarakat dan negara, antara lain meningkatkan kepastian hukum,dan perlindungan hukum, memperkuat ketahanan pangan, memperbaiki pelayanan publik, akuntabel, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim investasi yang sehat, dan mengurangi konflik Agraria pertanahan.

"Agenda prioritas nasional ini meliputi integrasi data, harmonisasi regulasi, digitalisasi pelayanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang berintegritas," ujar pria lulusan Doktor of Philosophy In The Field of Law, Internasional Ability Certification Committee ini.

Terakhir dirinya menegaskan, bahwa reformasi tata kelola agraria merupakan strategi nasional untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan kedaulatan bangsa. Dengan tata kelola yang transparan, profesional, dan berkeadilan, tanah diharapkan menjadi modal utama pembangunan nasional.

"Reformasi tata kelola agraria merupakan strategi nasional, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal ini agar kita mewariskan peta jalan agraria dan pertanahan yang komperhensif bagi generasi muda mendatang," pungkas Doktor Budi. (red)

CURRICULUM VITAE: 

Dr. Budi Suryanto, SH, CN, MH, M.Si

Pangkat/Jabatan: Widyaiswara Ahli Utama ( IV/E) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI (BPN RI)

Keberhasilan DIsetiap Menjabat:

1.Tahun 2008-2011, meraih Piagam Penghargaan Juara ke 1 Nasional saat menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang 

2.Tahun 2011/2013, meraih Juara ke 2 & 3, menyelesaikan Program Nasional tepat waktu & Akuntabel, dari Menteri Keuangan RI.

3.Tahun 2014/2016 dua tahun berturut turut meraih juara ke satu dan ke dua, menyelesaikan Program Srategis Nasional tepat waktu dan Akuntabel, serta penyelesaian  sengketa Konflik besar Mandalika di NTB, yang sudah 29 tahun tidak selesai serta Menggagas Sertifikasi massal desa demi desa. (PTSL awal) di Provinsi NTB pada saat sebagai Kakanwil BPN Propinsi NTB, Serta Melegalisasi pulau-pulau terluar yang perbatasan dengan negara Australia.

4.Tahun 2017-2018,  Mengggas sertifikasi massal PTSL bersama pimpinan pimpinan (pendaftaran tanah sistemik lengkap) hingga meraih kenaikan Pangkat Istimewa, saat menjabat Direktur Pendaftaran Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN.

Penulis/Editor: Gus Din

Kapolri Pimpin Pelantikan dan Sertijab Enam Kapolda Jajaran

Suaraindonesia1,Jakarta – Kapolri memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) enam Kapolda jajaran di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi, regenerasi kepemimpinan, serta penyegaran di tubuh Polri guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Adapun enam Kapolda yang melaksanakan serah terima jabatan, yakni:

- Kapolda Aceh dari Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah kepada Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H.;

- Kapolda Sumatera Barat dari Komjen Pol. Dr. Gatot Tri Suryanta, M.Si. kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.;

- Kapolda Jawa Barat dari Komjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. kepada Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H.;

- Kapolda Kalimantan Barat dari Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. kepada Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H.;

- Kapolda Kalimantan Utara dari Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K. kepada Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.I.K., S.H., M.H.; dan

- Kapolda Papua Barat Daya dari Brigjen Pol. Gatot Haribowo kepada Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia menjelaskan, mutasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan tugas di tingkat kewilayahan.

“Kami berharap para pejabat yang diberikan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” tutupnya.

(Red Si1)

Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Merangin, Wabup A. Khafidh: Semoga Amanah dalam Menjalankan Tugas

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menghadiri prosesi pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin sisa masa jabatan 2024–2029 di Gedung DPRD Merangin, Sabtu (4/7).

Dalam prosesi tersebut, Wike Efrilla T. dari Partai NasDem resmi dilantik menggantikan posisi almarhum M. Yani, legislator senior yang tutup usia pada 15 Januari 2026 lalu.

Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 505/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2026 tertanggal 26 Juni 2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin.

Suasana khidmat menyelimuti ruangan saat naskah pelantikan dibacakan. Prosesi pengucapan sumpah dan janji jabatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Merangin, Muhammad Rifaldi. 

"Saya percaya bahwa Saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan," ujar Rifaldi tegas di hadapan para hadirin.

Usai melangsungkan prosesi, Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh memberikan ucapan selamat secara personal kepada Wike Efrilla. 

"Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Merangin, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudari Wike Efrilla T. Semoga amanah besar ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas yang tinggi," singkatnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jambi yang juga Anggota DPR RI, Syarif Fasha. Selain itu, tampak pula Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi NasDem, Idzhar Majid, jajaran unsur Forkopimda, Sekda Zulhifni, para Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. 

Report(Bg nasri)

PERMIKOMNAS SULTRA TUNJUKKAN KOMITMEN DIGITAL DI TEMU NASIONAL DAN PERMITECH EXPO 2026

BEKASI, SuaraIndonesia1.com – Pengurus dan delegasi Persatuan Mahasiswa Ilmu Komputer dan Informatika Nasional (PERMIKOMNAS) Wilayah XIV Sulawesi Tenggara (Sultra) secara aktif berpartisipasi dalam rangkaian Temu Nasional dan Permitech Expo 2026. Acara bergengsi ini berlangsung selama dua hari, pada 4–5 Juli 2026, bertempat di Balai Pelatihan Talenta Komunikasi dan Digital (BPT KOMDIGI), Cikarang.

Mengusung tema besar "Akselerasi Talenta Digital Menuju Indonesia 2045", kegiatan ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, serta pelaku industri teknologi informasi dari berbagai penjuru tanah air. Partisipasi PERMIKOMNAS Sultra diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi terkemuka, yaitu Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Universitas Nahdatul Ulama Kendari, Universitas Muhammadiyah Buton, dan Institut Teknologi Informasi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi.

Kehadiran ini merupakan wujud nyata komitmen wilayah Sultra dalam mengakselerasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selain bertujuan memperluas jaringan antarmahasiswa, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang tukar gagasan, penguatan kolaborasi lintas daerah, serta penyerapan perkembangan inovasi digital terkini.

Sepanjang acara, para peserta mengikuti beragam agenda padat manfaat, meliputi seminar nasional, talkshow inspiratif, pameran teknologi (Permitech Expo), kompetisi, hingga forum diskusi interaktif. Rangkaian kegiatan tersebut menghadirkan narasumber kompeten dari unsur pemerintah, akademisi, hingga praktisi industri digital, yang seluruhnya dirancang untuk mencetak talenta digital tangguh guna menjawab tantangan transformasi teknologi di era modern.

Delegasi PERMIKOMNAS Wilayah XIV Sulawesi Tenggara menyatakan optimisme bahwa pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari ajang ini akan menjadi modal berharga untuk mengembangkan organisasi di tingkat daerah, memperluas kerja sama antarwilayah, serta melahirkan program-program inovatif yang berdampak positif bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Melalui momentum Temu Nasional dan Permitech Expo 2026 ini, PERMIKOMNAS Wilayah XIV Sulawesi Tenggara menegaskan tekadnya untuk terus berperan aktif dalam melahirkan generasi muda yang unggul, inovatif, dan siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

Reporter: Jhul-Ohi

Sertifikasi Jurnalis Hukum Indonesia C.ILJ Batch 6 Hari Pertama, Mimbar Hukum Indonesia Cetak Jurnalis Hukum Profesional di Era Digital

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Antusiasme luar biasa mewarnai pelaksanaan hari pertama Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Profesional Jurnalis Hukum Indonesia "Certified Indonesian Legal Journalist (C.ILJ) Batch 6" yang diselenggarakan oleh Mimbar Hukum Indonesia (MHI). Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Program ini menjadi salah satu agenda pengembangan kompetensi jurnalis hukum yang semakin diminati di tengah meningkatnya kebutuhan akan pemberitaan hukum yang profesional, berimbang, akurat, dan bertanggung jawab.

Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas insan pers dalam memahami sistem hukum Indonesia, meningkatkan kualitas pemberitaan perkara hukum, serta membangun jurnalisme yang menjunjung tinggi etika profesi, independensi, dan kepentingan publik.

Direktur Mimbar Hukum Indonesia (MHI), M. Jamil, S.H., M.Kn., dalam sambutannya menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap praktik jurnalisme, khususnya dalam pemberitaan hukum.

"Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah jurnalisme secara fundamental. Informasi mengenai suatu perkara hukum kini dapat menyebar dalam hitungan detik dan menjangkau jutaan orang sebelum proses hukum berjalan secara utuh. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, media massa dan jurnalis memegang peran strategis sebagai penjaga kepentingan publik, sekaligus sebagai pihak yang turut membentuk cara masyarakat memahami hukum dan keadilan," ujar Jamil.

Menurutnya, kecepatan informasi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum maupun etika jurnalistik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi jurnalis hukum menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di era digital.

Program Certified Indonesian Legal Journalist (C.ILJ) Batch 6 pada hari pertama menghadirkan dua materi utama yang membekali peserta dengan pemahaman mendasar sekaligus aplikatif mengenai dunia jurnalistik hukum.

Pada Sesi Pertama, peserta memperoleh materi bertajuk "Mengenal Dunia Hukum dan Peran Strategis Jurnalis Hukum di Indonesia" yang disampaikan oleh Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.ILJ., Ketua Umum DPP AKPERSI. Dalam paparannya, Rino menegaskan bahwa jurnalis hukum bukan hanya bertugas menyampaikan fakta kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan konteks hukum secara benar agar publik tidak mudah terjebak dalam disinformasi maupun opini yang menyesatkan. Ia menjelaskan bahwa pemahaman terhadap sistem peradilan, asas praduga tak bersalah, proses penegakan hukum, hingga teknik peliputan perkara menjadi bekal utama bagi seorang jurnalis hukum profesional. Dengan kompetensi tersebut, media dapat berperan sebagai sarana edukasi publik sekaligus pengawas jalannya penegakan hukum. Sesi pertama dipandu oleh Adrian Febri, Pengurus PERMAHI DIY, yang memfasilitasi diskusi interaktif dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Memasuki Sesi Kedua, peserta mendapatkan materi "Etika, Independensi, dan Tanggung Jawab Hukum Jurnalis dalam Pemberitaan Kasus Hukum" yang disampaikan oleh Firmansyah, S.H., M.Si., Advokat sekaligus Divisi Hukum DPP AKPERSI, dan didampingi oleh moderator M. Jamil, S.H., M.Kn., Direktur Mimbar Hukum Indonesia. Dalam materinya, Firmansyah menekankan bahwa pemberitaan perkara hukum memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap reputasi seseorang, jalannya proses hukum, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Karena itu, setiap jurnalis dituntut untuk menjaga independensi, menghindari trial by the press, memegang teguh asas keberimbangan, serta memahami berbagai ketentuan hukum yang mengatur aktivitas jurnalistik agar pemberitaan tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru. Diskusi pada sesi ini berlangsung dinamis dengan banyaknya pertanyaan peserta mengenai tantangan pemberitaan hukum di era media digital, penggunaan media sosial sebagai sumber informasi, serta batasan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum.

Melalui penyelenggaraan C.ILJ Batch 6, Mimbar Hukum Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik hukum serta memperkuat sinergi antara dunia pers dan dunia hukum demi terwujudnya pemberitaan yang profesional, beretika, dan mendukung tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Pelaksanaan hari pertama ini menjadi fondasi penting bagi rangkaian pelatihan berikutnya yang akan membahas kompetensi lanjutan dalam jurnalistik hukum. Besarnya antusiasme peserta menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap jurnalis yang memahami hukum secara mendalam semakin tinggi seiring meningkatnya kompleksitas persoalan hukum di era digital.

Mimbar Hukum Indonesia dalam waktu dekat juga akan menyelenggarakan agenda lainnya yang tidak kalah menarik. Pada Minggu, 5 Juli 2026, akan diselenggarakan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Jurnalis Hukum Indonesia “CILJ Batch 6” hari kedua. Pada hari Rabu, 8 Juli 2026 akan diselenggarakan Webinar Nasional bertema “Datang Berobat, Pulang Membawa Keadilan? Mengupas Hak Pasien dan Wajah Baru Rumah Sakit Pasca Permenkes Nomor 6 Tahun 2026” dengan Narasumber Dr. Franky Ariyadi, S.E., S.H., M.M. (Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang). Pada hari Jumat, 10 Juli 2026 akan diselenggarakan Webinar Nasional bertema “Problematika Keberadaan Perjanjian Kawin Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran”, dengan Narasumber YM. Intan Avi Savila, S.H., M.Kn. (Hakim Pengadilan Agama Tabanan Bali). Pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 akan diselenggarakan Webinar Nasional bertema “Pelaksanaan Waris Islam Dalam Praktik: Ketika Hukum Agama Bertemu dengan Realitas Sosial Indonesia”, dengan Narasumber Dr. Asrianti Sukirman, S.H., M.H. (Dosen Hukum Keluarga STAI Babussalam Sula - Maluku Utara). Semua kegiatan akan diadakan secara daring melalui Zoom Meeting. Bagi masyarakat atau peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia melalui Instagram @MimbarHukumIndonesia atau Narahubung/WhatsApp Admin: 081776666123. (*)

Reporter: Jhul-Ohi

APKOMINDO dan APTIKNAS Banten Bersama Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan Perkuat Kolaborasi Pengembangan SDM Digital Sektor Kepelabuhanan dan Industri di Banten

Serang – Suaraindonesia1, DPD APKOMINDO Provinsi Banten dan DPD APTIKNAS Provinsi Banten memperkuat kolaborasi strategis dengan Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital untuk mendukung transformasi sektor kepelabuhanan dan industri di Provinsi Banten. Kolaborasi ini menjadi salah satu hasil penting Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Akselerasi Sinergitas Pemerintah Daerah dan Penguatan Mitra Asosiasi Jasa Kepelabuhanan Provinsi Banten", yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, BUMN, perbankan, serta berbagai asosiasi jasa kepelabuhanan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung KADIN Provinsi Banten pada 2 Juli 2026 ini diinisiasi oleh Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM., MBA., selaku Ketua DPD APKOMINDO Provinsi Banten, Ketua DPD APTIKNAS Provinsi Banten, Ketua DPD AISKINDO Provinsi Banten, Wakil Ketua Umum Bidang ICT Kadin Provinsi Banten, Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kelembagaan (OKK) Kadin Pelabuhan, sekaligus Direktur Kadin Digital Institut.

Dalam paparannya, Nazir Danuarta Sudirman menegaskan bahwa Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi maritim Indonesia dengan garis pantai lebih dari 700 kilometer serta didukung keberadaan Pelabuhan Merak, Cigading, Bojonegara, dan berbagai pelabuhan perikanan di wilayah pesisir utara maupun selatan. Infrastruktur tersebut menjadi urat nadi logistik, perdagangan, investasi, dan pertumbuhan industri nasional.

Menurutnya, potensi besar tersebut hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, demikian pula dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, SDM yang kompeten, dan ekosistem yang sehat agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Nazir menjelaskan bahwa terdapat tiga agenda utama yang harus diwujudkan bersama. Pertama, menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan konektivitas, tata ruang yang mendukung, dan pelayanan yang semakin efisien. Kedua, memperkuat kolaborasi berbasis data, inovasi, dan transformasi digital. Persaingan pelabuhan saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas infrastruktur, tetapi juga oleh kecepatan pelayanan, digitalisasi sistem, efisiensi logistik, keamanan data, serta keberlanjutan lingkungan melalui pengembangan konsep Green Port, Smart Port, dan Smart Logistics. Ketiga, memastikan pertumbuhan sektor kepelabuhanan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM lokal, tumbuhnya rantai pasok daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi melahirkan langkah nyata berupa peta jalan digitalisasi layanan kepelabuhanan, peningkatan kompetensi SDM, penguatan ekosistem industri, serta penyelesaian berbagai persoalan lapangan melalui kolaborasi yang berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut forum tersebut, DPD APKOMINDO Provinsi Banten dan DPD APTIKNAS Provinsi Banten bersama Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pelaksanaan berbagai program strategis pengembangan SDM digital.

Penandatanganan MoU dan PKS tersebut melibatkan DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS bersama Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan, sehingga implementasi program memiliki dukungan kelembagaan yang kuat serta berpotensi menjadi model kolaborasi nasional yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Ruang lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi profesi, pengembangan talenta digital, peningkatan kapasitas kepemimpinan organisasi, transformasi digital perusahaan, serta penguasaan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Cyber Security, Cloud Computing, Big Data Analytics, Smart Logistics, Digital Supply Chain, Smart Port, dan Green Port.

Seluruh program akan disusun mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta skema sertifikasi profesi yang diakui BNSP agar menghasilkan SDM yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri.

Dalam kolaborasi tersebut, Kadin Indonesia Institut bertanggung jawab pada penyusunan kebijakan dan pengembangan ekosistem SDM, sedangkan DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS menjadi mitra strategis dalam penyediaan tenaga ahli, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, penyediaan instruktur profesional, fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi, penguatan jejaring industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pendampingan implementasi transformasi digital bagi sektor kepelabuhanan, logistik, dan industri.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi akan melibatkan LSP SDM TIK, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didirikan oleh APTIKNAS dan telah memperoleh lisensi dari BNSP. Melalui LSP SDM TIK, proses asesmen dan sertifikasi akan dilaksanakan sesuai standar nasional sehingga menghasilkan tenaga kerja profesional yang memiliki pengakuan kompetensi dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri.

Ketua Umum DPP APKOMINDO dan Ketua Umum DPP APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Hoky), menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut dan menyambut baik inisiatif kolaborasi yang digagas oleh DPD APKOMINDO Provinsi Banten dan DPD APTIKNAS Provinsi Banten bersama Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan.

Menurut Hoky, pembangunan ekosistem digital nasional tidak cukup hanya mengandalkan investasi pada infrastruktur dan perangkat teknologi, tetapi harus dibarengi dengan pembangunan SDM yang kompeten, adaptif, serta memiliki sertifikasi profesi yang diakui secara nasional agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

"Transformasi digital bukan semata-mata menghadirkan perangkat teknologi, melainkan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mengembangkan, mengelola, dan mengamankan teknologi tersebut secara profesional. Karena itu, DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS berkomitmen menjadi mitra strategis Kadin Indonesia Institut dan Kadin Pelabuhan dalam menghadirkan program pelatihan, sertifikasi profesi, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta pendampingan implementasi teknologi yang benar-benar memberikan manfaat bagi dunia usaha, industri, dan masyarakat," ujar Hoky.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan, mulai dari penyusunan standar kompetensi, pengembangan materi pembelajaran berbasis kebutuhan industri, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi profesi, hingga pendampingan implementasi teknologi agar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing perusahaan.

Lebih lanjut, Hoky menjelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi profesi akan melibatkan LSP SDM TIK, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didirikan oleh APTIKNAS dan telah memperoleh lisensi resmi dari BNSP.

Menurutnya, keberadaan LSP SDM TIK merupakan bagian penting dalam memastikan setiap peserta tidak hanya memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendapatkan pengakuan kompetensi yang mengacu pada SKKNI serta skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan tidak berhenti pada pelatihan semata. Peserta harus memperoleh kompetensi yang terukur, dapat diuji melalui proses asesmen yang objektif, dan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional. Dengan demikian, dunia usaha memperoleh SDM yang benar-benar kompeten, sementara peserta memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing dan peluang kariernya," tambah Hoky.

Ia menambahkan bahwa jaringan nasional DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS yang didukung perusahaan-perusahaan TIK, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, komunitas digital, dan berbagai mitra industri siap mendukung implementasi program tersebut. Menurutnya, pengembangan SDM digital merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing industri nasional, efisiensi logistik, percepatan transformasi digital perusahaan, penguatan keamanan siber, serta peningkatan kualitas layanan sektor kepelabuhanan.

Dalam forum tersebut juga digelar sesi dialog yang menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Dr. Mulya Amri, Ph.D., selaku Direktur Kadin Indonesia Institut; Alawi Mahmud, SE., MM., selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Banten; H. Tb. Masduki, MM., selaku Ketua Kadin Pelabuhan; Hadi Prawoto, S.H., selaku Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten; serta Nur Fuad, selaku Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera.

Turut hadir Ari Indah Adriene, selaku Key Account Manager (Government) CE Display, dan Yerli Lauranciani, selaku Channel Account Manager Lead, dari PT Samsung Electronics Indonesia, serta Yuliasiane Sulistiyawati, selaku Ketua Komite Tetap (Komtap) Cyber Security Solution, dan Hartanto Sutardja, selaku Wakil Ketua Komite Tetap (Komtap) Kerja Sama Luar Negeri.

Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten yang terdiri atas Kejaksaan Tinggi Banten, Polda Banten, dan Korem, perwakilan Bappeda Provinsi Banten, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten, para Ketua Asosiasi Jasa Kepelabuhanan yang meliputi APBMI, ABUPI, ISAA, GINSI, ALFI, APTMI, serta asosiasi terkait lainnya, Ketua Kadin Kota Tangerang, Ketua Kadin Kota Serang, Ketua Kadin Kabupaten Serang, para Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Banten, jajaran pengurus Kadin Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, kalangan akademisi, Direksi Bank Banten, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direksi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Seluruh peserta forum berharap kolaborasi ini segera diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan program pelatihan, sertifikasi profesi, pengembangan talenta digital, serta pendampingan transformasi digital yang memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan SDM digital yang unggul, profesional, dan tersertifikasi, sekaligus memperkuat daya saing sektor kepelabuhanan, logistik, dan industri di Provinsi Banten. Model sinergi yang dibangun antara DPP APKOMINDO, DPP APTIKNAS, Kadin Indonesia Institut, Kadin Pelabuhan, LSP SDM TIK berlisensi BNSP, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha juga diharapkan menjadi percontohan nasional dalam pengembangan SDM digital berbasis kebutuhan industri yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

Melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kompetensi SDM, seluruh pihak optimistis Provinsi Banten akan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekosistem maritim, logistik, dan industri nasional yang modern, berdaya saing, serta berbasis teknologi digital. Sinergi ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Ternyata Gol Terakhir Argentina Vs Tanjung Verde Kena Tangan

MIAMI - Suaraindonesia1, Tanjung Verde kalah secara dramatis dari Argentina pada 32 Besar Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Miami, Sabtu (4/7) pagi WIB.

Negara yang berada di pesisir barat Afrika itu nyaris melanjutkan kegilaannya di Piala Dunia 2026.

Setelah tak terkalahkan di fase grup (0-0 vs Spanyol, 2-2 vs Uruguay, dan 0-0 vs Arab Saudi), Tanjung Verde atau Cabo Verde atau Cape Verde, membuat Lionel Messi dan teman-temannya repot.

Tanjung Verde si debutan World Cup cuma kalah 2-3

Gol ketiga yang bersarang ke gawang Tanjung Verde pun sangat ironis, kena tangan.

Bola yang masuk ke gawang kiper Tanjung Verde Vozinha itu merupakan hasil defleksi.

Berawal dari tendangan sudut untuk Argentina, bek Cristian Romero mendapat bola, disundul terarah ke gawang Tanjung Verde, defleksi atau terjadi penyimpangan arah lantaran kebetulan kena tangan bek Tanjung Verde Diney Borges.

Kerja keras Tanjung Verde pun harus berakhir, selesai, sampai di 32 Besar.

"Kami menjunjung tinggi martabat negara kami. Bisa imbang dua kali melawan juara dunia, membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu. Mungkin dalam sepak bola kami, ini lebih dari segalanya. Kami harus bangga dengan para pemain kami yang bisa menunjukkan identitasnya," tutur Pelatih Tanjung Verde Bubista.

Argentina lolos ke 16 Besar menemui Mesir.

"Itu pertandingan yang sangat sulit. Mereka tidak pernah menyerah, tetapi kami juga. Saya harus memberikan pujian kepada lawan," tutur Tukang Ramu Argentina Lionel Scaloni.

(Sumber : jpnn)

Aktivis Mahasiswa Kembali Desak Propam dan Kapolda Gorontalo Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum AKBP dalam Aktivitas PETI di Boalemo

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Aktivis mahasiswa, Muhamad Fadli (M. Fadli), kembali menyuarakan desakan kepada Bidang Propam Polda Gorontalo dan Kapolda Gorontalo agar mengusut secara transparan dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota kepolisian berpangkat AKBP yang namanya sempat disebut dalam video yang beredar luas terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Boalemo.

Menurut Fadli, hingga saat ini publik belum memperoleh penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan dugaan tersebut, padahal persoalan ini sempat menjadi perhatian luas masyarakat.

"Publik masih menunggu kepastian. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara ini menguap begitu saja tanpa kejelasan. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," ujar Fadli.

Fadli menjelaskan bahwa dalam video yang sempat viral, seseorang yang diduga pelaku PETI, Marten Basaur, ketika berdebat dengan Kapolres Boalemo saat itu, AKBP Sigit Rahayu, menyebut nama seorang anggota Polri berpangkat AKBP bernama AKBP Firman. Penyebutan nama tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terlebih ketika yang bersangkutan dikabarkan akan menjabat sebagai Kapolres Boalemo.

Namun demikian, Fadli menegaskan bahwa penyebutan nama dalam video tersebut bukan merupakan bukti bahwa seseorang bersalah, sehingga diperlukan penyelidikan yang profesional, independen, dan terbuka untuk memastikan kebenarannya.

"Justru karena ada nama yang disebut di ruang publik, maka institusi harus memberikan klarifikasi melalui proses pemeriksaan yang transparan. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan menggantung," tegasnya.

Selain itu, Fadli juga menyoroti video lain yang sempat beredar di media sosial, yang memperlihatkan seseorang yang diduga AKBP Roni Engahu sedang melakukan panggilan video dengan Marten Basaur. Dalam rekaman tersebut terdengar ucapan, "Saya hari Senin sudah mau masuk ini, belum ada meja kursi."

Menurut Fadli, video tersebut juga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hubungan komunikasi antara oknum anggota kepolisian dengan pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI.

"Video tersebut telah menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, penting bagi Propam Polda Gorontalo memberikan penjelasan secara terbuka mengenai apakah video tersebut telah diperiksa, bagaimana hasil pendalamannya, dan sejauh mana perkembangan penanganannya," katanya.

Fadli menilai bahwa diamnya institusi terhadap isu yang telah menjadi perhatian publik berpotensi menimbulkan spekulasi serta dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta agar seluruh dugaan diperiksa secara profesional, objektif, dan transparan. Kepastian hukum harus diberikan kepada semua pihak, baik bagi mereka yang disebut dalam video maupun kepada masyarakat yang berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara ini," ujar Fadli.

Ia juga mendesak Kapolda Gorontalo dan Bidang Propam Polda Gorontalo untuk menyampaikan perkembangan penanganan dugaan tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas institusi.

"Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya. Transparansi adalah bagian dari upaya menjaga marwah institusi Polri. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan hasilnya secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku tanpa pandang bulu," pungkas Fadli.

Hingga rilis ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi yang dapat mengonfirmasi kebenaran dugaan-dugaan tersebut maupun hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang namanya disebut dalam video yang beredar. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sambil menunggu proses dan penjelasan resmi dari pihak berwenang. (JO)

Presiden BEM UIGU Desak Evaluasi Total Truk Pengangkut Pelet di Jalur Trans Sulawesi Usai Insiden di Desa Ibarat

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ichsan Gorontalo Utara (UIGU) mendesak pihak berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas truk pengangkut pelet yang melintasi jalur Trans Sulawesi, khususnya setelah insiden truk bermuatan pelet yang mundur di tanjakan Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Menurut Presiden BEM UIGU, kejadian yang melibatkan truk bernomor polisi DM 8756 AA tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

"Jangan sampai kejadian ini dianggap biasa. Jalur tersebut merupakan jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah. Jika tidak dievaluasi, dikhawatirkan akan terjadi insiden yang lebih besar dan bahkan menimbulkan korban jiwa," ujarnya.

Ia menilai insiden truk yang tidak mampu menanjak hingga akhirnya bergerak mundur (atrek) menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk dugaan kelebihan muatan atau overload yang menyebabkan kendaraan kehilangan tenaga saat melintasi tanjakan.

Menurutnya, perusahaan maupun pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pengangkutan pelet perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pemuatan kendaraan agar tidak membahayakan masyarakat.

"Kami meminta pihak terkait, baik perusahaan, kontraktor, maupun instansi yang berwenang untuk melakukan evaluasi total. Jika memang muatan kendaraan terlalu berat, maka harus dikurangi agar kendaraan tetap aman saat melintasi jalur yang memiliki tanjakan ekstrem," katanya.

Presiden BEM UIGU juga meminta aparat lalu lintas dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di ruas jalan nasional tersebut.

Ia menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama dibanding kepentingan operasional maupun efisiensi pengangkutan barang.

"Jangan menunggu sampai ada korban baru dilakukan tindakan. Keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Evaluasi harus dilakukan sejak sekarang agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tegasnya.

Sebelumnya, sebuah truk bermuatan pelet dengan nomor polisi DM 8756 AA dilaporkan mengalami insiden mundur saat melintasi tanjakan di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka, namun sebagian muatan pelet dilaporkan tumpah ke saluran drainase di pinggir jalan.

Hingga saat kejadian, kendaraan masih berada di lokasi dan menjadi perhatian warga serta pengguna jalan yang melintas di jalur Trans Sulawesi tersebut. (JO)

Seruan Penolakan AKBP Firman sebagai Kapolres Boalemo: Publik Minta Klarifikasi soal Keterlibatan Nama dalam Polemik PETI

BOALEMO, SuaraIndonesia1.com – Aktivis Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menyatakan penolakan terhadap penunjukan AKBP Firman sebagai Kapolres Boalemo. Penolakan tersebut didasarkan pada perlunya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama karena sebelumnya sempat muncul polemik yang ramai diperbincangkan masyarakat terkait penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Boalemo.

Publik tentu masih mengingat peristiwa yang sempat viral di media sosial ketika terjadi ketegangan antara seorang tokoh bernama Yosi Marten Basaur dengan Kapolres Boalemo saat itu, AKBP Sigit. Peristiwa tersebut memicu perhatian luas karena berlangsung di lingkungan Polres Boalemo dan dikaitkan dengan penertiban aktivitas PETI.

Dalam berbagai video yang beredar di media sosial, terlihat adanya perdebatan keras mengenai penertiban tambang. Video tersebut juga memuat penyebutan nama AKBP Firman oleh salah satu pihak. Namun hingga saat ini, menurut Zasmin Dalanggo, belum terdapat penjelasan atau klarifikasi terbuka dari AKBP Firman kepada masyarakat mengenai penyebutan namanya dalam video yang beredar tersebut.

"Bukan soal menerima atau menolak seseorang secara pribadi. Yang kami perjuangkan adalah transparansi. Ketika nama seorang pejabat kepolisian disebut dalam sebuah peristiwa yang menjadi perhatian publik, maka sudah seharusnya ada penjelasan resmi agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat," tegas Zasmin Dalanggo.

Menurut Zasmin, keputusan penunjukan AKBP Firman sebagai Kapolres Boalemo justru memunculkan berbagai pertanyaan baru di tengah masyarakat. Ia menilai, sebelum menjalankan tugas sebagai Kapolres, akan lebih baik apabila yang bersangkutan terlebih dahulu memberikan klarifikasi secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.

"Aneh jika persoalan yang belum mendapatkan penjelasan kepada publik justru diikuti dengan penunjukan pada jabatan strategis di wilayah yang sebelumnya menjadi sorotan. Masyarakat tentu berhak memperoleh penjelasan agar tidak muncul dugaan maupun persepsi yang keliru," ujar Zasmin.

Lebih lanjut, Zasmin menegaskan bahwa Kabupaten Boalemo hingga saat ini masih menghadapi persoalan aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Sambati dan Hutan Sava, yang menurut berbagai laporan masyarakat memerlukan penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Ia berharap kepemimpinan baru di Polres Boalemo mampu menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, Zasmin Dalanggo mendesak AKBP Firman untuk segera menyampaikan klarifikasi resmi kepada masyarakat terkait penyebutan namanya dalam video yang sebelumnya viral. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghilangkan keraguan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Zasmin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, menghormati proses hukum, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, ia menekankan bahwa transparansi dari pejabat publik merupakan bagian penting dari akuntabilitas yang layak diharapkan oleh masyarakat.

"Boalemo membutuhkan kepastian hukum, bukan ruang bagi munculnya berbagai tanda tanya. Kami berharap kepolisian mampu menjawab keresahan masyarakat melalui tindakan nyata, penegakan hukum yang adil, serta keterbukaan kepada publik," tutup Zasmin Dalanggo.

(JO)

Koperasi Bukit Sawit Popayato (BSP) Kembali Lakukan Penyaluran Dana Plasma di 5 Desa Binaan Sekaligus Bentuk Unit Usaha

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com – Koperasi Bukit Sawit Popayato (BSP) mulai menyalurkan dana plasma kepada para anggotanya yang tersebar di lima desa binaan. Penyaluran untuk periode April, Mei, dan Juni tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 1–3 Juli.

Lima desa yang menjadi lokasi penyaluran meliputi Desa Tahele, Desa Bukit Tingki, Desa Dambalo, Desa Tunas Harapan, dan Desa Telaga. Sebanyak 979 anggota koperasi menerima dana plasma sebesar Rp400.000/Orang.

Proses penyaluran berlangsung secara tertib dan turut disaksikan oleh pemerintah desa di masing-masing wilayah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana plasma.

Penasehat Koperasi Bukit Sawit Popayato, Herdiyansyah Maranya, mengatakan bahwa penyaluran dana plasma merupakan komitmen koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi kepada seluruh anggota.

"Melalui penyaluran dana plasma ini, kami berharap manfaat dari pengelolaan kebun plasma benar-benar dirasakan oleh seluruh anggota. Koperasi akan terus berkomitmen menjaga transparansi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain melakukan penyaluran dana plasma, Koperasi BSP juga mengambil langkah strategis dengan membentuk sejumlah unit usaha koperasi sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. Pembentukan unit usaha tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi koperasi sekaligus membuka peluang usaha bagi para anggota.

“Unit usaha yang dibentuk nantinya akan bergerak di berbagai sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar. Dengan adanya diversifikasi usaha, koperasi diharapkan tidak hanya bergantung pada hasil plasma, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui penyaluran dana plasma dan pengembangan unit usaha tersebut, Koperasi Bukit Sawit Popayato berharap dapat terus meningkatkan peran koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan kesejahteraan anggota di lima desa binaan. (JO)