Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama Di Masjid Al Ikhlas SP VII, Kapolres Waropen Ajak Masyarakat Perkuat Silaturahmi dan Jaga Kamtibmas

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka mempererat silaturahmi dengan masyarakat di bulan suci Ramadhan, Polres Waropen melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan 1447 H dan Buka Puasa Bersama, yang bertempat di Masjid Al Ikhlas SP VII, Kampung Ruambak Jaya, Distrik Oudate, Senin (09/03/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Waropen AKBP. Iip Syarif Hidayat, S.H., serta dihadiri oleh PJU dan Personel Polres Waropen, Personel Yonif TP 860/NSK, serta jamaah Masjid Al Ikhlas SP VII.

Dalam sambutannya, Kapolres Waropen AKBP. Iip Syarif Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama ini merupakan agenda rutin Polres Waropen yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadhan, sebagai sarana mempererat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

"Melalui momentum bulan suci Ramadhan ini, menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat kebersamaan serta membangun komunikasi yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat." Terangnya

“Kami juga terus menjalin silaturahmi dengan masyarakat, dan dengan komunikasi yang baik, diharapkan sinergitas antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Waropen." Tambahnya

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Waropen AKBP. Iip Syarif Hidayat, S.H., juga menyerahkan tali asih kepada para santri Masjid Al Ikhlas SP VII sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada generasi muda agar terus semangat dalam menuntut ilmu.

Sementara itu, Takmir Masjid Al Ikhlas SP VII Sdr. Sutarman, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Waropen beserta seluruh jajaran yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan bersilaturahmi bersama masyarakat dalam kegiatan safari ramadhan.

“Kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak Kapolres dan seluruh jajaran Polres Waropen. Semoga silaturahmi ini terus terjalin dan membawa keberkahan bagi kita semua.” Ungkapnya

Rangkaian kegiatan Safari Ramadhan tersebut diisi dengan sambutan, penyampaian kultum, pemberian tali asih kepada santri, sesi foto bersama, ramah tamah, hingga buka puasa bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Magrib, makan malam bersama, serta sholat Isya dan Tarawih berjamaah.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan Safari Ramadhan ini, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat serta mampu bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Waropen.

Mahasiswa dan Masyarakat Wonosari Laporkan Dugaan Tambang Ilegal di Hutan Sava ke Polda Gorontalo

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga terjadi di kawasan hutan Sava, Kabupaten Boalemo, resmi dilaporkan oleh sejumlah mahasiswa dan masyarakat ke Polda Gorontalo. Laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan lingkungan serta ancaman terhadap lahan pertanian dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Salah satu tokoh Mahasiswa Wonosari, Rivandi Abdullah, menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bentuk keseriusan masyarakat dalam melawan praktik pertambangan ilegal yang dinilai semakin meresahkan.

Menurut Rivandi, aktivitas PETI di kawasan hutan Sava tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem hutan serta mengancam sumber penghidupan masyarakat, khususnya para petani di Wonosari.

“Kami tidak main-main dalam persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Aktivitas ini jelas merusak lingkungan dan mengancam masa depan masyarakat Wonosari. Karena itu kami resmi melaporkan hal tersebut ke Polda Gorontalo dan tentu akan terus mengawal proses ini sampai ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum,” tegas Rivandi.

Ia juga menambahkan bahwa kawasan hutan Sava merupakan wilayah yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan lingkungan dan pertanian masyarakat sekitar. Jika aktivitas pertambangan ilegal dibiarkan, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh warga dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Rivandi menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah mahasiswa dan masyarakat akan terus melakukan pengawalan terhadap laporan tersebut agar tidak berhenti hanya pada tahap administrasi.

“Kami akan terus mengawal laporan ini. Penegakan hukum harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai praktik tambang ilegal terus berlangsung dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Para mahasiswa juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Gorontalo, untuk segera melakukan penyelidikan serta menindak tegas para pelaku pertambangan ilegal yang beroperasi di kawasan hutan Sava Boalemo.

Masyarakat berharap langkah pelaporan ini dapat ditindaklanjuti untuk dilaksanakan penertiban aktivitas PETI di wilayah tersebut, demi menjaga kelestarian lingkungan serta masa depan lahan pertanian masyarakat Wonosari.

Reporter: Jhul-Ohi

GMNI Boalemo Desak Jaksa Agung Copot Kajari Boalemo atas Lambannya Penanganan Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo

Boalemo – Suaraindonesia1,  Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Boalemo mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boalemo. Desakan ini disampaikan menyusul lambannya penanganan dugaan kasus korupsi perjalanan dinas di lingkungan DPRD Boalemo yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas kepada publik.

Ketua DPC GMNI Boalemo, Sahril Anwar Tialo, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara serius, transparan, dan tanpa tebang pilih. Menurutnya, lambannya penanganan kasus tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di daerah.

“Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di DPRD Boalemo sudah cukup lama menjadi perhatian publik. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan yang signifikan terkait perkembangan penanganannya. Karena itu kami mendesak Jaksa Agung untuk segera mengevaluasi kinerja Kajari Boalemo,” ujar Sahril.

GMNI Boalemo menilai bahwa penanganan kasus korupsi yang lambat dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah ada pembiaran terhadap praktik korupsi di daerah. Padahal, sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap dugaan tindak pidana korupsi diproses secara profesional dan akuntabel.

Selain itu, GMNI Boalemo juga meminta agar proses hukum terhadap dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkungan DPRD Boalemo dilakukan secara terbuka kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di daerah.

“Jika memang ada pihak-pihak yang terbukti terlibat, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. GMNI Boalemo akan terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari komitmen gerakan mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di daerah,” tutup Sahril.

Jelang Lebaran 2026, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah

Jakarta - Suaraindonesia1, Menjelang libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah, Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia agar tetap berada di wilayah masing-masing dan menunda perjalanan ke luar negeri.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026.

 

Aturan ini berlaku bagi gubernur, bupati, wali kota, serta wakil kepala daerah di seluruh Indonesia. 

Dalam surat edaran tersebut, para kepala daerah diminta menunda perjalanan dinas luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026, yakni sejak sepekan sebelum hingga sepekan setelah Lebaran. 

Menurut Tito, kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode mudik dan perayaan Lebaran.

 

Kehadiran kepala daerah di wilayahnya dinilai penting agar respons terhadap berbagai kebutuhan masyarakat bisa dilakukan dengan cepat. 

Selain tetap berada di daerah masing-masing, kepala daerah juga diminta fokus pada sejumlah agenda penting, seperti menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta memastikan kelancaran arus mudik. 

Pemerintah juga meminta pemantauan inflasi daerah tetap dilakukan selama periode libur Lebaran, sekaligus memastikan seluruh kegiatan perayaan Idulfitri dapat berjalan aman dan tertib.

Namun, Kemendagri memberikan pengecualian bagi perjalanan yang benar-benar bersifat mendesak, misalnya atas arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan. Agenda perjalanan yang telah dijadwalkan sebelumnya diminta untuk dibatalkan atau dijadwalkan ulang. 

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pelayanan publik tetap berjalan maksimal dan pemerintah daerah dapat merespons berbagai dinamika yang muncul selama momentum Lebaran.

Korban Tewas Longsor Gunung Sampah Bantargebang Bertambah Jadi 5 Orang

Jakarta - Suaraindonesia1, Jumlah korban tewas akibat longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali bertambah. Hingga Senin (9/3/2026), total korban meninggal dunia tercatat mencapai lima orang. 

Korban terbaru ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 12.05 WIB saat proses pencarian masih berlangsung di area longsoran. Penemuan ini menambah jumlah korban yang sebelumnya dilaporkan meninggal dalam insiden tersebut. 

Peristiwa longsor terjadi di kawasan zona pengelolaan sampah TPST Bantargebang pada Minggu (8/3). Longsoran diduga dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut, sehingga membuat tumpukan sampah raksasa menjadi tidak stabil dan akhirnya runtuh. 

Saat kejadian, sejumlah orang berada di sekitar lokasi, termasuk pengemudi truk sampah dan pedagang yang beraktivitas di area tersebut. Selain korban meninggal, beberapa orang berhasil selamat, sementara tim penyelamat masih terus melakukan pencarian terhadap kemungkinan korban lainnya yang masih tertimbun. 

Operasi pencarian melibatkan ratusan personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, serta relawan. Sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi di tengah kondisi tumpukan sampah yang masih labil dan berpotensi longsor susulan. 

TPST Bantargebang merupakan salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia yang menampung ribuan ton sampah dari wilayah Jakarta setiap hari, sehingga risiko longsor gunungan sampah kerap menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Manunggal Air TMMD Ke-127 Tuntas, Anak-Anak Kampung Rembai Antusias Coba Bak Air Bersih

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Program Manunggal Air dalam kegiatan TMMD Ke-127 Kodim 1709/Yawa di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen akhirnya tuntas dikerjakan. Kehadiran fasilitas air bersih tersebut disambut dengan penuh kegembiraan oleh masyarakat setempat.

Setelah proses pembangunan bak penampungan serta instalasi jaringan pipa selesai, warga kini sudah dapat menikmati air bersih yang selama ini sangat mereka harapkan. Bahkan, suasana bahagia terlihat dari anak-anak Kampung Rembai yang ikut mencoba menggunakan bak air bersih tersebut dengan penuh antusias.

Satgas TMMD bersama warga sebelumnya bergotong royong menyelesaikan pembangunan sarana air bersih tersebut sebagai salah satu sasaran fisik program TMMD ke-127. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Sukri Horota Salah satu warga Kampung Rembai mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada TNI, khususnya Kodim 1709/Yawa, yang telah menghadirkan fasilitas air bersih bagi masyarakat.

“Sekarang dengan adanya bak air dari program TMMD ini kami sangat terbantu. Anak-anak juga senang karena air sudah dekat dengan rumah,” ungkapnya.

Program Manunggal Air ini menjadi bukti nyata kepedulian TNI melalui program TMMD dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya dalam penyediaan sarana kebutuhan dasar seperti air bersih.

Silaturahmi Akbar HMI dan KAHMI Gorontalo: Launching KAHMI Go TV, Wujud Komitmen Organisasi yang Lebih Solid dan Kontributif

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Suasana kebersamaan dan kehangatan mewarnai acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Gorontalo. Acara yang digelar di Graha Insan Cita KAHMI Gorontalo, Jalan Prof. Lafran Pane No. 1, Kota Gorontalo, pada Minggu, 8 Maret 2026, ini menjadi momentum penting bagi penguatan soliditas dan arah perjuangan organisasi ke depan.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dirangkaikan dengan berbagai agenda strategis organisasi. Penjabaran program kerja yang lebih terarah menjadi fokus utama dalam silaturahmi ini, sekaligus menandai tekad bulat pengurus untuk membawa KAHMI Gorontalo ke arah yang lebih progresif.

Puncak acara ditandai dengan peluncuran sebuah terobosan baru di bidang komunikasi dan informasi, yaitu platform media internal bernama KAHMI Go TV.

Presidium Majelis Wilayah KAHMI Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa inisiatif ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat sinergi dan menyebarluaskan gagasan positif dari lingkungan HMI dan KAHMI.

"Hari ini dilaksanakan juga launching KAHMI Go TV. Upaya ini sebagai bagian dari keinginan kami agar kegiatan-kegiatan KAHMI ke depan lebih solid, lebih terarah, dan lebih memberikan kontribusi, baik kepada sesama anggota HMI KAHMI maupun terhadap daerah," ungkap Prof. Nelson.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh seluruh elemen keluarga besar HMI dan KAHMI. Menurutnya, momen buka puasa bersama kali ini menjadi yang terpadat dan paling meriah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, dengan buka bersama ini kita bisa melihat bahwa berbagai elemen hadir. Dan ini mungkin kali pertama buka bersama dengan jumlah peserta terbanyak selama ini. Ini menunjukkan ada semangat bersama untuk ke depan KAHMI Gorontalo lebih eksis, memberikan kontribusi, membangun wacana intelektual, serta memberikan kontribusi bagi daerah," tambahnya.

Acara yang menjadi simpul silaturahmi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan pemimpin daerah. Tampak hadir Gubernur Provinsi Gorontalo, Gusnar Ismail; Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu; Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali; serta mantan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. Kehadiran para mantan pemimpin daerah dan alumni HMI dari beragam latar belakang profesi turut memperkuat ikatan persaudaraan dan semangat kebersamaan dalam bingkai organisasi.

Dengan diluncurkannya KAHMI Go TV dan menguatnya soliditas yang terlihat dalam acara tersebut, KAHMI Gorontalo optimis dapat terus menjadi garda terdepan dalam melahirkan gagasan intelektual dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Reporter: Jhul-Ohi

Dugaan SD 160 Lubuk Bangkar Tidak Punya Laptop, Terpaksa Ujian di SD Tetangga,

Sarolanggun, SuaraIndonesia1,Com Tanggal,9/3/2026 - SD 160 Lubuk Bangkar, Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun, Jambi, diduga tidak memiliki le top lokasi yang strategis sehingga terpaksa melakukan ujian di SD Tetangga, yaitu SD 56, Sungai Baung.

Informasi ini beredar di kalangan masyarakat setempat dan memicu kekecewaan. Menurut sumber, SD 160 Lubuk Bangkar memiliki jumlah siswa yang cukup banyak, namun tidak memiliki fasilitas 

Letop ,.

"Kami sangat kecewa dengan kondisi sekolah kami. Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan sekolah kami dan memberikan fasilitas yang memadai," kata salah satu orang tua siswa. Yang segan di sebut nama nya,

Awak media Telah Kompirmasi Dengan kapsek SD 160 Di Tempat Anak ujian Berlangsung ,

Kapsek me ngatakan, Anak Kami Tahun Lalu Numpang Di SMA Batangasai, Untuk Tahun ini Numpang Di SD 56, Ujar Nya  Kapsek Lubuk Bangkar

Pihak sekolah telah mengkonfirmasi bahwa mereka memang melakukan ujian di SD 56, Sungai Baung karena keterbatasan fasilitas. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami berharap dapat segera mendapatkan solusi dari pemerintah," kata Kepala Sekolah SD 160 Lubuk Bangkar.Iwan,

SD 56, Sungai Baung sendiri telah menerima kedatangan siswa-siswa SD 160, Lubuk Bangkar dengan baik. "Kami siap membantu dan mendukung kegiatan ujian mereka," kata Kepala Sekolah SD 56, Sungai Baung Abunawas,

Penulis Abdulrazak,

Kemenko Perekonomian Dukung ASOCIO Digital AI Summit 2026, Jakarta Siap Jadi Pusat Kolaborasi AI Asia–Oseania

Jakarta - Suaraindonesia1, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ASOCIO Digital AI Summit 2026 dan ASOCIO Digital AI Award yang akan digelar di Raffles Hotel Jakarta pada 29–31 Juli 2026. Forum teknologi internasional ini dipandang sebagai momentum strategis untuk mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di kawasan Asia–Oseania.

Dukungan pemerintah tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus mendorong pengembangan teknologi digital yang inovatif, inklusif, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan di dunia, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat inovasi digital di kawasan.

Perkembangan ekonomi digital Indonesia sendiri menunjukkan tren yang sangat positif. Berbagai studi memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai lebih dari US$80 miliar dan diproyeksikan dapat menembus US$130 miliar pada 2025, menjadikannya sebagai salah satu ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Transformasi digital yang semakin masif di berbagai sektor industri juga membuka peluang besar bagi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing nasional.

Deputi III Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Ir. Ali Murtopo Simbolon, S.T, S.Si, M.M, M.T, IPU., menegaskan bahwa penyelenggaraan forum tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital secara produktif dan bertanggung jawab.

“Indonesia terus mendorong pemanfaatan AI yang inovatif namun tetap bertanggung jawab. Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama regional di bidang teknologi dan transformasi digital,” ujar Ali Murtopo dalam Press Conference & Soft Launch ASOCIO Digital AI Summit 2026 and ASOCIO Digital AI Award di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, kolaborasi lintas negara dan lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan teknologi AI yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, forum internasional seperti ASOCIO Digital AI Summit dinilai memiliki peran strategis dalam mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta peluang kerja sama.

Ajang bergengsi ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 800 delegasi dari 24 negara anggota ASOCIO, yang terdiri dari pemimpin industri teknologi, perwakilan pemerintah, akademisi, peneliti, hingga para inovator digital. Forum tersebut akan membahas berbagai isu strategis yang relevan dengan perkembangan teknologi global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan, transformasi digital di berbagai sektor industri, hingga peluang kolaborasi teknologi di kawasan Asia–Oseania.

Ketua Panitia Penyelenggara, Karim Taslim, yang juga menjabat sebagai Ketua Komtap AI DPP APTIKNAS, menyebut penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah menjadi peluang besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital global.

“Jika kita mempersiapkan penyelenggaraan dengan maksimal, kehadiran delegasi dari 24 negara ini bisa membuka peluang besar bagi investasi dan kemitraan strategis di sektor teknologi digital,” kata Karim.

Ia menambahkan bahwa forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menjadi platform penting untuk membangun jaringan kerja sama baru antara pelaku industri teknologi Indonesia dengan mitra internasional. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kolaborasi nyata yang dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem digital nasional sekaligus memperluas akses pasar bagi inovasi teknologi Indonesia.

Selain forum diskusi, ASOCIO Digital AI Summit 2026 juga akan menghadirkan berbagai agenda penting seperti sesi keynote dari pemimpin industri global, panel diskusi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, hingga pemberian ASOCIO Digital AI Award bagi inovasi teknologi terbaik di kawasan Asia Pasifik.

Penghargaan tersebut dirancang untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan, institusi, maupun individu yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teknologi digital, khususnya di bidang kecerdasan buatan. Melalui penghargaan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang mampu memberikan solusi bagi berbagai tantangan global sekaligus mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor ekonomi.

Chairman ASOCIO, Stan Singh, menilai kawasan Asia–Oseania memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang sangat cepat sehingga membutuhkan ruang kolaborasi yang kuat untuk mempercepat inovasi.

“Asia–Oseania adalah kawasan dengan pertumbuhan digital yang sangat cepat. Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk mempercepat inovasi AI yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Stan Singh.

Menurutnya, perkembangan teknologi AI secara global diperkirakan akan memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan dalam dekade mendatang. Berbagai laporan internasional memperkirakan teknologi kecerdasan buatan dapat memberikan kontribusi hingga triliunan dolar terhadap ekonomi global, termasuk di kawasan Asia Pasifik yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dunia.

Dukungan terhadap penyelenggaraan forum internasional ini juga sangat diapresiasi oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Hoky), yang menilai ajang ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Menurutnya, kolaborasi yang terbangun melalui forum ini berpotensi membuka peluang investasi teknologi sekaligus memperkuat ekosistem AI nasional yang semakin berkembang.

“ASOCIO Digital AI Summit 2026 merupakan kesempatan langka bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam transformasi digital di Asia–Oseania. Kami di APTIKNAS mendukung penuh agar forum ini menjadi katalis kolaborasi, inovasi, dan investasi teknologi,” ujar Hoky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Hoky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP APKOMINDO, Sekretaris Jenderal PERATIN, serta Wakil Ketua Umum DPP SPRI menambahkan bahwa pengembangan teknologi kecerdasan buatan perlu diiringi dengan prinsip etika, regulasi yang jelas, serta pengawasan manusia yang memadai agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa pengembangan AI nasional perlu didukung oleh penguatan ekosistem talenta digital. Pemerintah sendiri menargetkan pengembangan ratusan ribu talenta digital baru di bidang teknologi, termasuk programmer, developer, data scientist, dan ahli AI, untuk mendukung kebutuhan industri digital yang terus berkembang.

Ia menekankan bahwa Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar teknologi digital yang besar, tetapi juga harus mampu menjadi produsen inovasi teknologi yang memiliki daya saing global.

Dengan dukungan pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, penyelenggaraan ASOCIO Digital AI Summit 2026 di Jakarta diharapkan tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar teknologi digital yang besar, tetapi juga sebagai pusat kolaborasi, inovasi, dan pengembangan kecerdasan buatan di kawasan Asia–Oseania, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu calon pusat pengembangan AI di kawasan ASEAN.

Turut hadir dan memberikan dukungan dalam acara press conference tersebut sejumlah tokoh penting dan pemangku kepentingan di ekosistem digital nasional, antara lain Krismassion Prihationo, Ketua Tim Pengembangan Konten dan Pemanfaatan Standar Kompetensi Ekosistem SDM KOMDIGI, mewakili Bonifasius Wahyu Pudjianto, Ph.D., Kepala Badan Pengembangan SDM KOMDIGI, Ketua Komtap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis KADIN Indonesia, Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc, C.Me., Dr. Wim Tangkilisan, SH., M.Sc., Ketua Umum AAKBIndo (Asosiasi Ahli Kecerdasan Buatan Indonesia), Erlin Veronica Hartanto, Ketua Dewan Pengawas di AAKBIndo, Chairman IAIS Hendy Risdianto Wijaya, S.T., M.T., Ph.D, serta Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagie.

Serta jajaran pengurus DPP APTIKNAS antara lain Andi Mulja Tanudiredja, Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama & Event serta Hubungan Internasional, Yuliasiane Sulistiyawati, Ketua Komtap Cyber Security Solusi, Hartanto Sutardja, Wakil Ketua Komtap Kerjasama Luar Negeri, Fauzi Rahman, Ketua Komtap Big Data Analytic dan Business Consultant, Maulis Taufik Kosasih S.Pd., Ketua Komtap Digital Marketing, Branding dan Pengembangan Produk Digital, serta Yuliyanti, Ketua Komtap Humas & Komunikasi Internal dan External.

Tim Serigala Batas Ungkap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Jajaran Polsek Pelawan Singkut, Polres Sarolangun, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di wilayah Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Pelaku berhasil diamankan oleh Tim Serigala Batas Polsek Pelawan Singkut pada Jumat (6/3/2026).

Kapolsek Pelawan Singkut Iptu Andico Jumarel, S.H., M.H. mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait aksi pencurian dengan kekerasan yang dialami korban.

“Pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B-02/II/2026/JMB/RES SRL/SEK PLWN SINGKUT tanggal 6 Februari 2026 dan LP/B-03/III/2026/JMB/RES SRL/SEK PLWN SINGKUT tanggal 3 Maret 2026,” ujar Kapolsek.

Korban dalam peristiwa tersebut adalah Vicky Arfdiansyah (16), seorang pelajar yang merupakan warga Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Sementara pelaku diketahui berinisial A.R. (26) alias Ahmad, warga Desa Lubuk Resam, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada Sabtu, 6 Februari 2026 sekitar pukul 10.00 WIB di wilayah Desa Batu Putih, Kecamatan Pelawan. Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian dihentikan oleh pelaku dengan alasan ingin menumpang.

Korban yang tidak menaruh curiga kemudian mengizinkan pelaku untuk ikut bersamanya. Namun ketika mereka sampai di area kebun sawit, pelaku meminta korban berhenti dengan alasan ingin bergantian mengendarai sepeda motor agar lebih cepat sampai ke tujuan.

Setelah korban menuruti permintaan tersebut, pelaku kemudian memperlihatkan sebilah pisau yang terselip di pinggangnya sambil mengancam korban dengan mengatakan, “Turun kau.” Karena merasa takut, korban pun turun dari sepeda motor dan pelaku langsung membawa kabur kendaraan milik korban.

Usai kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Pelawan Singkut untuk ditindaklanjuti.

Kapolsek menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, pada Jumat, 6 Maret 2026 sekitar pukul 09.30 WIB, Tim Serigala Batas Polsek Pelawan Singkut yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Fieterson Sinaga, S.H. mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di kontrakan pacarnya yang berlokasi di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut.

“Tim langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban dan membawa kabur sepeda motor milik korban,” jelas Iptu Andico Jumarel.

Djarnawi Kusuma

CITRA BOLSEL DIPERTARUHKAN: Mahasiswa Desak Bupati Evaluasi Total Kinerja Kabag Kesra

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Gelombang aspirasi mahasiswa asal Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang sedang menempuh pendidikan di Provinsi Gorontalo terus memuncak. Mereka secara resmi menyampaikan desakan kepada Bupati Bolsel untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) dan merekomendasikan pencopotan pejabat tersebut dari jabatannya.

Pernyataan sikap ini dilandasi oleh evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kabag Kesra yang dinilai gagal total. Sorotan utama tertuju pada buruknya manajemen pengelolaan asrama mahasiswa Bolsel di perantauan.

Kondisi Asrama Memprihatinkan

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari para penghuni asrama lama, kondisi bangunan dan fasilitas penunjang saat ini sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Mahasiswa mengeluhkan minimnya perhatian dari Bagian Kesra yang berujung pada kerusakan fasilitas dasar.

"Kami merasa asrama ini seperti 'rumah tanpa tuan'. Mulai dari kinerja penjaga asrama yang tidak profesional, pasokan air yang kerap macet, hingga masalah kebersihan dan keamanan yang tidak terkelola dengan baik. Bahkan, kerap terjadi kehilangan barang milik penghuni. Padahal, asrama adalah simbol harga diri dan marwah daerah di perantauan," ujar Kabid Advokasi, Hukum dan HAM KPMIBMS Cabang Gorontalo, Julianhar Ohi.

Kegagalan manajerial ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aset daerah bernilai miliaran rupiah serta pengabaian atas hak dasar mahasiswa untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak selama menempuh pendidikan.

Runtuhnya Kepercayaan Akibat Komunikasi Sepihak

Selain persoalan fisik, mahasiswa juga menyoroti buruknya pola komunikasi yang dibangun Kabag Kesra. Aspirasi yang disampaikan kerap kali tidak mendapat respons yang konstruktif. Bahkan dalam sebuah pesan singkat yang diterima mahasiswa, pejabat tersebut memberikan respons yang dinilai tidak mencerminkan sikap sebagai pelayan masyarakat, antara lain dengan pernyataan seperti, "Terserah NT... anggaran tidak ada... Datang ke kantor, kong ba cerita, bo bagini NT p cara dang.. !!"

Sikap ini dinilai kaku dan tidak responsif, sehingga menghilangkan kepercayaan mahasiswa terhadap kredibilitas Bagian Kesra.

"Kami tidak lagi menaruh kepercayaan pada pejabat yang ada sekarang. Sulit membangun dialog yang konstruktif. Mahasiswa seolah hanya dijadikan objek, bukan mitra yang kesejahteraannya harus diutamakan, intinya kami butuh solusi kongkrit bukan lagi janji manis semata," tegasnya.

Poin Desakan Mahasiswa

Sebagai wujud mosi tidak percaya, mahasiswa Bolsel secara kolektif menyarankan Bupati untuk mengambil langkah strategis guna menyelamatkan citra pemerintah daerah. Adapun poin-poin yang didesakkan meliputi:

1. Pencopotan Jabatan: Mengganti Kabag Kesra dengan figur yang kompeten, memiliki empati tinggi, dan memahami kondisi psikologis mahasiswa di perantauan.
2. Audit Pengelolaan Asrama: Mendesak transparansi alokasi anggaran pemeliharaan asrama yang diduga tidak terserap dengan tepat, mengingat dalam APBD Perubahan telah dianggarkan dana untuk keperluan tersebut, khususnya untuk asrama putri baru.
3. Restorasi Fasilitas: Menuntut adanya perbaikan menyeluruh terhadap seluruh asrama mahasiswa Bolsel agar layak huni dan menunjang proses belajar.

Menanti Sikap Tegas Bupati

Hingga saat ini, mahasiswa masih menanti respons nyata dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolsel. Mereka berharap Bupati tidak menutup mata terhadap kondisi yang dialami putra-putri daerah di perantauan.

"Jangan sampai satu pejabat yang tidak becus bekerja merusak hubungan harmonis antara mahasiswa dan pemerintah. Kami butuh pemimpin di Kesra yang bekerja nyata, bukan hanya pandai berjanji. Anggaran katanya tidak ada, padahal sudah dianggarkan. Kemana dana tersebut? Kami menanti solusi nyata, bukan janji manis semata yang nihil tindakan di lapangan," pungkasnya.

Kecam Keras Klarifikasi Kopi Kenangan: Aktivis Nilai Alasan Sewenang-wenang

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aktivis masyarakat, Andika Wijaya, mengecam keras klarifikasi yang disampaikan oleh manajemen Kopi Kenangan Cabang Gorontalo terkait penggunaan mushola di outlet mereka sebagai gudang. Ia menilai sejumlah poin dalam klarifikasi tersebut janggal dan tidak dapat diterima oleh publik.

Dalam keterangannya, Andika menyoroti tiga kejanggalan utama dalam pernyataan resmi Kopi Kenangan:

1. Pihak manajemen menyebutkan bahwa ada arahan untuk menempatkan barang sementara waktu di dalam mushola. Menurutnya, hal ini justru memunculkan pertanyaan baru, yakni siapa yang memberikan arahan tersebut.

"Kalau memang seperti itu, berarti masalahnya ada pada orang yang mengarahkan. Ini menunjukkan adanya kesalahan prosedur yang sistematis," tegasnya.

2. Kopi Kenangan menyebut bahwa outlet Gorontalo merupakan yang terbesar di Sulawesi. Andika mempertanyakan logika di balik pernyataan tersebut.

"Jika memang outlet terbesar, mengapa sampai menggunakan mushola sebagai gudang, bahkan helm karyawan pun ada di dalamnya? Padahal, Kopi Kenangan memiliki tempat parkir dan petugas parkir yang seharusnya bisa mengelola ruang dengan lebih baik," ujarnya.

3. Pihak Kopi Kenangan juga beralasan bahwa saat kejadian, operasional sedang sibuk. Aktivis ini menilai alasan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai kesakralan rumah ibadah.

"Terlihat sebegitu rendahnya rumah ibadah dijadikan gudang hanya dengan alasan sibuk. Ini alasan yang tak masuk akal dan mencederai rasa hormat kita terhadap tempat suci," tambahnya.

Andika Wijaya mengingatkan agar pihak perusahaan tidak memberikan klarifikasi yang hanya bersifat formalitas tanpa ada itikad baik. "Jangan memberikan klarifikasi yang tak bisa diterima oleh publik. Kalau memang salah, silakan minta maaf. Jangan hanya klarifikasi, tapi di dalamnya tidak tertuang permintaan maaf yang tulus kepada publik," tegasnya.

Lebih lanjut, aktivis tersebut mendesak Pemerintah Kota Gorontalo, khususnya Wali Kota Gorontalo, untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia meminta agar sanksi administratif diberikan kepada manajemen Kopi Kenangan Gorontalo atas insiden tersebut.

"Kami mendesak Pemerintah Kota Gorontalo untuk segera memberikan sanksi kepada pihak Kopi Kenangan Gorontalo. Kalau perlu, ditutup saja Kopi Kenangan Gorontalo. Toh hari ini sudah banyak tempat kopi ternama di Gorontalo yang lebih menghargai tempat ibadah dan norma-norma yang berlaku di Bumi Serambi Madinah. Kita akan sambut hangat dan ramaikan gerai kopi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kesakralan rumah ibadah," pungkasnya.

Reporter: Jhul-Ohi

Forum Pemuda Gorontalo Tantang Kapolda Tangkap Mafia Batu Hitam: Jangan Hanya Fokus pada Jual Beli Emas

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Forum Pemuda Gorontalo melontarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum atas dugaan maraknya aktivitas pengiriman batu hitam ilegal dari wilayah Gorontalo ke luar daerah. Aktivitas tersebut disebut berlangsung secara terstruktur dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari menggunakan kendaraan dam truk guna menghindari operasi aparat.

Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menilai sikap aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Gorontalo, terkesan diam dan tidak menunjukkan langkah tegas terhadap praktik yang diduga melanggar hukum tersebut. Ia menegaskan bahwa penanganan aparat selama ini dinilai terlalu terfokus pada aktivitas perdagangan emas, sementara persoalan lain yang dianggap lebih besar justru luput dari perhatian.

“Selama ini kami melihat aparat hanya fokus pada perkara jual beli emas. Padahal ada kejahatan yang lebih besar yang terjadi secara terus-menerus, yaitu pengiriman batu hitam ilegal keluar dari Gorontalo,” ujar Zasmin dalam pernyataannya kepada media.

Menurutnya, praktik pengiriman batu hitam tersebut dilakukan dengan pola yang terorganisir. Batu hitam diduga dimuat dalam karung berlabel dan diangkut menggunakan dam truk yang melintas di wilayah Kota Gorontalo pada malam hari. Modus ini disebut sengaja dilakukan untuk menghindari pengawasan aparat di lapangan.

Forum Pemuda Gorontalo mengklaim memiliki bukti berupa kendaraan dam truk yang membawa muatan batu hitam dan melintas di beberapa titik dalam kota sebelum dikirim keluar daerah. Mereka menilai praktik ini bukan kegiatan kecil yang terjadi secara sporadis, melainkan bagian dari jaringan yang sudah berlangsung cukup lama.

“Ini bukan lagi persoalan biasa. Kami menduga ini adalah kejahatan yang terstruktur dan dimanipulasi sedemikian rupa. Kalau aparat mengatakan tidak tahu, itu sangat sulit dipercaya karena aktivitas ini sudah berjalan lama,” tegas Zasmin.

Ia juga menyebut bahwa laporan terkait aktivitas tersebut telah disampaikan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga menurutnya aparat di daerah seharusnya sudah mengetahui indikasi praktik tersebut.

Forum Pemuda Gorontalo mendesak Kepolisian Daerah Gorontalo untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan mafia pengiriman batu hitam ilegal yang beroperasi di wilayah Gorontalo. Mereka juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.

“Saya menantang Kapolda Gorontalo untuk membuktikan keberpihakannya pada penegakan hukum. Jangan hanya fokus pada aktivitas PETI atau jual beli emas, tetapi juga berani menindak mafia batu hitam yang diduga mengirim material tersebut secara terstruktur keluar daerah,” kata Zasmin.

Forum Pemuda Gorontalo menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga aparat benar-benar melakukan tindakan nyata. Mereka juga meminta adanya transparansi dalam penanganan kasus tersebut agar masyarakat mengetahui sejauh mana keseriusan aparat dalam memberantas dugaan praktik ilegal yang merugikan daerah.

Reporter: Jhul-Ohi

Kevin Lapendos Desak Kapolda Gorontalo Usut Dugaan Setoran WiFi Ilegal Randangan-Taluditi ke Oknum Aparat

POHUWATO, suaraindonesia1.com – Aktivis Gorontalo Kevin Lapendos kembali melontarkan pernyataan keras terkait maraknya praktik penyediaan layanan WiFi ilegal di Kecamatan Randangan dan Taluditi, Kabupaten Pohuwato. Ia menilai praktik tersebut tidak mungkin berlangsung lama tanpa adanya pembiaran, bahkan dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan Kevin menyusul beredarnya sebuah rekaman suara yang diduga berasal dari salah satu pelaku jaringan WiFi ilegal. Dalam rekaman tersebut disebutkan adanya praktik setoran kepada oknum di Polda Gorontalo agar aktivitas penyediaan jaringan WiFi tanpa izin dapat terus berjalan.

“Jika informasi dalam rekaman itu benar, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran izin usaha. Ini sudah masuk pada indikasi praktik perlindungan terhadap aktivitas ilegal yang seharusnya ditindak oleh aparat penegak hukum,” tegas Kevin.

Menurut Kevin, keberadaan jaringan WiFi ilegal yang menjamur di Randangan dan Taluditi menunjukkan adanya kegagalan serius dalam penegakan hukum. Ia mempertanyakan mengapa aktivitas yang terang-terangan melanggar aturan telekomunikasi dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa penindakan yang jelas.

“Mustahil praktik seperti ini berjalan bertahun-tahun tanpa diketahui oleh aparat. Karena itu publik berhak bertanya, apakah ini murni kelalaian, atau justru ada pihak yang sengaja membiarkan bahkan melindungi aktivitas tersebut,” ujarnya.

Kevin juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam aktivitas penyediaan jaringan WiFi ilegal tersebut. Menurutnya, jika benar lembaga desa ikut terlibat, maka hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap fungsi BUMDes yang seharusnya digunakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara legal dan transparan.

“BUMDes dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk menjadi alat legitimasi usaha yang diduga melanggar hukum,” katanya.

Lebih jauh, Kevin menegaskan bahwa persoalan WiFi ilegal ini tidak boleh dipandang sebagai masalah kecil. Selain berpotensi merugikan negara dari sisi regulasi dan tata kelola telekomunikasi, praktik tersebut juga mencederai prinsip negara hukum apabila benar dilindungi oleh oknum aparat.

Karena itu, ia secara tegas mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum di internal kepolisian.

“Saya meminta Kapolda Gorontalo untuk tidak ragu menindak jika ada oknum aparat yang bermain di balik praktik ini. Institusi kepolisian harus berani membersihkan dirinya sendiri dari pihak-pihak yang mencoreng integritas penegakan hukum,” tegas Kevin.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk membantu proses hukum dengan menyerahkan informasi yang dimilikinya.

“Saya, Kevin Lapendos, siap memberikan data dan informasi yang saya miliki sebagai petunjuk awal penyelidikan terkait dugaan keterlibatan oknum maupun para pelaku dalam aktivitas WiFi ilegal tersebut. Yang kita inginkan sederhana, hukum ditegakkan secara terbuka dan tanpa kompromi,” ujarnya.

Kevin menegaskan bahwa masyarakat sipil akan terus melakukan pengawalan publik terhadap persoalan ini hingga ada langkah konkret dari aparat penegak hukum.

“Jika hukum ingin tetap dihormati oleh rakyat, maka hukum harus ditegakkan secara adil. Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang dilindungi oleh kekuasaan, siapa pun yang terlibat harus diperiksa dan diproses sesuai hukum,” tutupnya.

Reporter: Jhul-Ohi

Resmi! FPKG Serahkan Data Skandal SPPD Fiktif Rp6,9 Miliar ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) secara resmi mulai melakukan langkah hukum terkait skandal dugaan perjalanan dinas (Perdis) fiktif di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara. Informasi awal terkait temuan LHP BPK senilai Rp6.986.023.739 tersebut telah disampaikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.

Ketua Aliansi FPKG, Fahrul Wahidji, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi sebagai bentuk pengawalan dini terhadap temuan yang merugikan keuangan daerah tersebut.

"Berita dan poin-poin krusial terkait temuan ini sudah kami masukkan ke Kejaksaan untuk diteruskan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ini adalah sinyal bahwa kami tidak main-main. Dalam waktu dekat, FPKG akan melayangkan laporan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku agar penyelidikan segera dimulai," tegas Fahrul Wahidji dalam keterangannya, Minggu (08/03/2026).

Fahrul menekankan bahwa fokus utama tuntutan FPKG adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo Utara serta 15 Kepala Puskesmas, dengan sorotan khusus pada Puskesmas Molingkapoto yang mencatat angka ketidakwajaran tertinggi sebesar Rp622 Juta.

"Uang hampir 7 miliar ini adalah anggaran kesehatan rakyat. Jika realisasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan nota atau bukti fisik yang sah, maka ini adalah murni tindak pidana korupsi. Kejati harus turun tangan memeriksa aliran dana ini menguap ke mana saja," tambahnya.

FPKG menjabarkan bahwa skandal ini memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum yang harus segera ditindaklanjuti oleh Kejati, antara lain indikasi kerugian negara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor terkait penggunaan anggaran negara tanpa bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah yang merupakan delik formil dalam tindak pidana korupsi. Kemudian, penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31/1999, di mana pejabat yang menandatangani pencairan dana tanpa verifikasi faktual wajib dimintai pertanggungjawaban pidana. FPKG juga menyoroti aspek keadilan sosial dengan membandingkan angka kemiskinan di Gorontalo Utara yang mencapai 16-17 persen berdasarkan data BPS, di mana anggaran sebesar Rp6,9 miliar seharusnya dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dan layanan kesehatan primer, bukan perjalanan dinas yang diduga fiktif.

Fahrul Wahidji memperingatkan pihak-pihak terkait agar tidak mencoba menghilangkan barang bukti atau melakukan upaya lobi-lobi politik untuk menutupi kasus ini.

"Kami memiliki data yang kuat. Langkah kami ke Kejati Gorontalo adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk membersihkan Gorontalo Utara dari praktik korupsi birokrasi. Siapa pun yang terlibat, dari level dinas hingga kepala puskesmas, harus diproses hukum secara adil," tutup Fahrul.

Reporter: Jhul-Ohi