KORLAP REZALDATH: GM MENUNTUT GANTI RUGI! RAKYAT JUGA MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN ATAS HUTAN SUWAWA YANG RUSAK!

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demonstrasi, Rezaldath, menyatakan dukungannya terhadap keinginan pihak Gorontalo Minerals (GM) untuk meminta pengembalian barang-barang milik karyawan serta pertanggungjawaban atas kerugian akibat dugaan penjarahan yang terjadi dalam rangkaian aksi demonstrasi.

Rezaldath menegaskan bahwa dirinya tidak membenarkan tindakan penjarahan. Bahkan, sebagai Korlap, ia mengaku sementara berupaya menelusuri dan mencari tahu identitas orang-orang yang diduga terlibat berdasarkan rekaman video yang telah berada di tangannya.

Menurutnya, tindakan tersebut bukan bagian dari substansi perjuangan masyarakat dan justru berpotensi merusak citra aksi serta mengaburkan tujuan utama gerakan.

"Saya mendukung apabila GM meminta barang-barang karyawan dikembalikan dan kerugian perusahaan dipertanggungjawabkan. Saya pun sebagai Korlap sementara berupaya mencari tahu siapa orang-orang yang diduga melakukan penjarahan berdasarkan video yang sudah saya kantongi. Saya tidak membenarkan tindakan seperti itu karena justru merusak citra perjuangan aksi," tegas Rezaldath.

Namun, setelah membaca keinginan pihak GM terkait pengembalian barang dan ganti rugi, Rezaldath mempertanyakan apakah perusahaan juga bersedia menerapkan prinsip pertanggungjawaban yang sama terhadap kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan di Suwawa.

"Kalau GM merasa dirugikan dengan adanya dugaan penjarahan, kami sebagai rakyat juga merasa dirugikan dengan adanya kerusakan hutan. Kalau perusahaan meminta ganti rugi dan pengembalian barang-barang karyawannya, kami pun meminta pertanggungjawaban atas pohon-pohon yang telah ditebang. Bagaimana dengan kerugian lingkungan dan masyarakat? Siapa yang bertanggung jawab?" ujarnya.

Ia menilai persoalan kerugian tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang perusahaan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mempertanyakan dampak lingkungan, meminta pemulihan kawasan terdampak, serta menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi.

Rezaldath juga mengingatkan agar persoalan penjarahan tidak menjadi pengalihan perhatian dari tuntutan utama aksi, yaitu perlindungan hutan Suwawa dan kejelasan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Selain itu, ia menanggapi munculnya dugaan percobaan pembakaran musala yang dikaitkan dengan rangkaian aksi demonstrasi. Ia meminta agar informasi tersebut tidak dibesar-besarkan tanpa kejelasan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini Gorontalo. Sudah berapa kali aksi demonstrasi berlangsung di daerah ini? Jangan berlebihan dalam membangun narasi. Kalau memang ada peristiwa, silakan buktikan. Tetapi jangan sampai muncul opini yang justru mencederai nama seseorang atau gerakan tanpa dasar yang jelas. Kalau ingin membangun narasi, setidaknya harus masuk akal dan berdasarkan fakta," tambahnya.

Sebagai Korlap, Rezaldath menegaskan bahwa dirinya tetap bertanggung jawab menjaga arah perjuangan agar tidak keluar dari tujuan awal. Ia tidak ingin tindakan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran justru dijadikan gambaran keseluruhan gerakan masyarakat.

Di sisi lain, ia mempertanyakan mengapa persoalan kerugian perusahaan mendapatkan perhatian, sementara tuntutan masyarakat mengenai perlindungan hutan Suwawa belum memperoleh jawaban konkret.

"Jangan hanya sibuk menghitung kerugian perusahaan, tetapi lupa menghitung kerugian rakyat. Barang-barang yang hilang bisa dicari dan dikembalikan. Tetapi bagaimana dengan pohon-pohon yang sudah ditebang? Bagaimana dengan hutan yang rusak? Apakah kerugian lingkungan bisa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban?" katanya.

Rezaldath menegaskan bahwa dirinya tidak menolak penyelesaian persoalan penjarahan. Sebaliknya, ia mendukung agar persoalan tersebut ditelusuri secara objektif. Namun, ia juga meminta GM membuka ruang pertanggungjawaban terhadap persoalan lingkungan yang menjadi inti tuntutan masyarakat.

"Kalau GM meminta kerugiannya dihitung, mari kita hitung juga kerugian rakyat. Kalau GM meminta barang-barangnya dikembalikan, rakyat juga meminta pemulihan hutan dan pertanggungjawaban atas pohon-pohon yang telah ditebang. Jangan sampai kerugian perusahaan dianggap penting, sementara kerugian lingkungan dan masyarakat justru tidak mendapatkan jawaban."

Rep: JO

PATROLI SKALA BESAR POLRES MERANGIN, 20 PUCUK SENJATA API RAKITAN DISERAHKAN KELOMPOK TEMENGGUNG JHON

Suaraindonesia1.com, Merangin – Polres Merangin kembali menerima penyerahan sebanyak 20 pucuk senjata api rakitan jenis kecepek dari warga Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok Temenggung Jhon Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, Minggu (1/11/2026).

Penyerahan senjata api rakitan tersebut berlangsung dalam rangka kegiatan Patroli Skala Besar sekaligus memberikan imbauan secara langsung kepada masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah permukiman mereka yang Pimpin oleh Kabag Ops Polres Merangin AKP Edi Bernawan S.H., S.Sos.melibatkan sekitar 100 personil.

Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polres Merangin dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus membangun komunikasi, pendekatan persuasif, serta kepercayaan antara Polri dan masyarakat.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kelompok Temenggung Jhon atas kesadaran dan kemauan untuk menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela kepada pihak kepolisian.

Kapolres Merangin menegaskan bahwa penyerahan 20 pucuk senjata api rakitan ini merupakan bentuk positif dari terbangunnya kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

"Kami mengapresiasi langkah dan kesadaran warga SAD Kelompok Temenggung Jhon yang telah secara sukarela menyerahkan 20 pucuk senjata api rakitan jenis kecepek. Ini merupakan bentuk kepercayaan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres mengimbau seluruh masyarakat, termasuk warga Suku Anak Dalam, agar tidak menyimpan, membawa, maupun menggunakan senjata api rakitan tanpa hak karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

"Kami mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif melalui komunikasi serta imbauan secara langsung. Kami berharap kesadaran seperti ini terus tumbuh sehingga masyarakat bersama Polri dapat menjaga keamanan dan ketertiban tanpa harus menggunakan senjata yang berpotensi menimbulkan konflik maupun korban jiwa," tambahnya.

Melalui Patroli Skala Besar dan kegiatan imbauan ke permukiman SAD, Polres Merangin berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun hubungan yang harmonis, serta mengedepankan langkah pencegahan dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

Polres Merangin berharap penyerahan senjata api rakitan ini menjadi contoh positif bagi kelompok masyarakat lainnya untuk turut berpartisipasi menjaga keamanan, menciptakan kedamaian, dan mewujudkan lingkungan yang aman serta kondusif di Kabupaten Merangin.

Anggota DPRD Sarolangun TABRONI, SE Ucapkan Terima Kasih Kepada Tim Pencarian Lansia Terbawa Arus Tiga Hari Meninggal Dunia

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Tabroni, SE menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim gabungan yang telah berjibaku melakukan pencarian terhadap seorang warga lanjut usia (lansia) yang dilaporkan hilang terbawa arus sungai dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 

Setelah tiga hari dilakukan pencarian, Bawi yang berusia 65 tahun, seorang warga lanjut usia asal Desa Pulau Salak Baru, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan korban tersebut mengakhiri upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan bersama masyarakat setempat selama tiga hari terakhir.

Ucapan terima kasih disampaikan Tabroni, SE sebagai bentuk penghormatan atas kerja keras, kekompakan, dan rasa kemanusiaan yang ditunjukkan oleh seluruh unsur yang terlibat di lapangan.

"Kami atas nama pribadi dan mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim SAR, BPBD Sarolangun, TNI, Polri, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan seluruh relawan serta masyarakat yang tidak kenal lelah siang dan malam melakukan pencarian korban lansia yang terbawa arus," ujar Tabroni.

"Kami turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Bawi yang berusia 65 tahun. Semoga almarhum husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Ini adalah musibah yang menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih waspada," lanjutnya.

Tabroni juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Batang Asai, khususnya yang tinggal di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), agar selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama di musim hujan dengan curah hujan tinggi dan debit air sungai yang meningkat.

Ia berharap sinergi dan kekompakan antara pemerintah, aparat dan masyarakat yang terlihat dalam proses pencarian ini dapat terus terjaga sebagai wujud nyata gotong royong dan kepedulian sosial di Kabupaten Sarolangun.

Djarnawi Kusuma

Dugaan Pungli di Samsat Kabupaten Gorontalo, Sutan Majesta Desak Kapolda Gorontalo Segera Copot Dirlantas

KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Samsat Kabupaten Gorontalo tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan pelanggaran individual oleh oknum anggota di lapangan. Persoalan ini juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tanggung jawab struktural, khususnya fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang berada dalam lingkup kewenangan pimpinan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Gorontalo.

Hal tersebut disampaikan Sutan Majesta, Ketua Bidang Penataan Aparatur Organisasi PC PMII Kota Gorontalo. Ia menilai, munculnya dugaan pungli yang melibatkan anggota kepolisian harus menjadi perhatian serius, bukan hanya terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga terhadap mekanisme pengawasan di tingkat pimpinan.

Menurut Sutan, seorang pimpinan memang tidak otomatis dapat dinyatakan bersalah atas tindakan bawahannya. Namun, pimpinan tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian berjalan sebagaimana mestinya.

Atas persoalan tersebut, Sutan Majesta secara tegas mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera mengevaluasi dan mencopot Dirlantas Polda Gorontalo dari jabatannya apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap personel di lingkungan Samsat Kabupaten Gorontalo.

Menurutnya, dugaan pungli yang terjadi di lingkungan pelayanan publik kepolisian merupakan persoalan serius yang tidak cukup diselesaikan dengan memeriksa dan memindahkan anggota yang diduga terlibat. Kapolda harus berani mengambil langkah tegas terhadap pimpinan yang memiliki tanggung jawab struktural apabila ditemukan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Jangan hanya anggota di lapangan yang diperiksa dan diberikan sanksi. Kapolda Gorontalo juga harus mengevaluasi Dirlantas. Jika terbukti lalai dalam membina dan mengawasi anggotanya, maka pencopotan jabatan harus menjadi konsekuensi. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," tegas Sutan.

Karena itu, Kapolda Gorontalo dan Propam Polda Gorontalo didesak untuk tidak hanya memeriksa anggota yang diduga terlibat, tetapi juga mengevaluasi bagaimana fungsi pengawasan Dirlantas terhadap personel yang bertugas di lingkungan Samsat Kabupaten Gorontalo.

Hal tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan memperhatikan kewajiban pejabat atasan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penanganan dugaan pelanggaran anggota.

Sutan juga mempertanyakan sejak kapan praktik tersebut berlangsung, apakah sebelumnya terdapat pengaduan masyarakat, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap anggota di lingkungan Samsat, serta apakah terdapat unsur kelalaian atau pembiaran dalam pelaksanaan tugas.

Ia menegaskan bahwa mutasi anggota yang diduga terlibat tidak boleh dipandang sebagai penyelesaian akhir. Mutasi merupakan tindakan administratif yang tidak menggantikan proses pemeriksaan etik maupun hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Menurutnya, permohonan maaf yang disampaikan atas nama institusi kepolisian perlu diikuti dengan keterbukaan hasil pemeriksaan dan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pelayanan. Kepercayaan masyarakat tidak cukup dipulihkan melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui transparansi dan penegakan aturan tanpa tebang pilih.

Persoalan ini sekaligus menjadi ujian terhadap prinsip kepemimpinan di tubuh kepolisian. Sebab, tanggung jawab seorang pimpinan bukan hanya memastikan keberhasilan bawahannya, tetapi juga memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, Sutan Majesta bersama PC PMII Kota Gorontalo mendorong agar penanganan dugaan pungli di Samsat Kabupaten Gorontalo tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan kelemahan pengawasan dan tanggung jawab struktural sesuai kewenangan masing-masing.

"Kami mendesak Kapolda Gorontalo agar tidak ragu mengambil langkah tegas. Jika Dirlantas terbukti tidak maksimal atau lalai dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, segera copot dari jabatannya. Institusi kepolisian membutuhkan pemimpin yang mampu menjamin integritas anggotanya, bukan sekadar pemimpin yang hadir setelah persoalan menjadi konsumsi publik," tutup Sutan Majesta.

Jangan sampai penegakan disiplin hanya berhenti pada anggota di lapangan, sementara tanggung jawab pengawasan di tingkat pimpinan tidak pernah diperiksa.

Rep: JO

DIDUGA BELUM ADA ANGGOTA YANG MENGANTONGI SERTIFIKAT TILANG, RAHMAN PATINGKI DESAK DIRLANTAS EVALUASI KASAT LANTAS POLRES BONE BOLANGO

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Praktik penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bone Bolango kini menjadi sorotan tajam. Di tengah intensitas operasi penilangan yang disebut-sebut berlangsung hampir setiap hari, muncul sejumlah pertanyaan serius mengenai kompetensi petugas, transparansi prosedur penindakan, hingga mekanisme pembayaran denda tilang yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari pihak berwenang.

Sorotan tersebut disampaikan oleh Rahman Patingki, Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo. Ia menilai, apabila dugaan mengenai belum adanya anggota Satlantas Polres Bone Bolango yang mengantongi sertifikat tilang benar adanya, kondisi tersebut harus segera diklarifikasi secara terbuka oleh institusi terkait.

Menurut Rahman, pelaksanaan operasi penindakan di jalan raya tidak boleh hanya dilihat dari seberapa sering petugas turun ke lapangan, tetapi juga harus diukur berdasarkan kompetensi personel, kepatuhan terhadap prosedur, transparansi penindakan, serta perlindungan hak-hak masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat setiap hari berhadapan dengan operasi penilangan, tetapi pada saat yang sama justru muncul pertanyaan mendasar mengenai kompetensi petugas dan kepatuhan terhadap prosedur. Jika benar belum ada anggota yang memiliki sertifikat yang dipersyaratkan untuk melaksanakan penindakan tertentu, Dirlantas Polda Gorontalo harus segera turun tangan untuk memeriksa dan memastikan persoalan ini," tegas Rahman.

MEKANISME PENILANGAN DIPERTANYAKAN, MASYARAKAT BERHAK MENDAPAT KEJELASAN

Rahman juga menyoroti adanya dugaan pola penindakan yang dinilai janggal di lapangan. Berdasarkan informasi dan keluhan yang perlu diverifikasi lebih lanjut, terdapat pengendara yang mengaku tidak langsung menerima surat tilang saat ditindak, tetapi justru diarahkan untuk menyelesaikan urusannya di kantor, baik di kantor yang berada di depan Polsek Kabila maupun di Polres Bone Bolango.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur yang sebenarnya diterapkan oleh petugas. Mengapa pengendara yang ditindak tidak langsung memperoleh kejelasan mengenai pelanggaran yang disangkakan, bukti penindakan, serta mekanisme penyelesaian perkara sesuai ketentuan?

Apabila pengendara memang diarahkan ke kantor untuk menjalani prosedur administratif yang sah, petugas wajib menjelaskan alasan dan tahapan yang harus ditempuh. Namun, apabila mekanisme tersebut tidak disertai kejelasan administrasi dan bukti penindakan, praktik itu patut diperiksa secara serius.

"Jangan membuat masyarakat kebingungan dengan prosedur yang tidak transparan. Ketika seseorang ditilang, harus jelas apa pelanggarannya, bagaimana proses penindakannya, ke mana pembayaran dilakukan, dan bukti apa yang diterima. Jangan sampai masyarakat justru merasa dipersulit ketika berhadapan dengan aparat yang seharusnya memberikan pelayanan dan kepastian hukum," ujar Rahman.

Ia menegaskan, penegakan hukum lalu lintas tidak boleh menjadi ruang abu-abu yang menimbulkan kecurigaan publik. Setiap tindakan petugas harus dapat dijelaskan secara administratif dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

ANTREAN PANJANG DI RUANGAN PETUGAS, APA YANG SEBENARNYA TERJADI?

Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya informasi mengenai antrean masyarakat di depan ruangan petugas yang menangani persoalan tilang. Kondisi tersebut, menurut Rahman, perlu ditelusuri untuk memastikan tujuan pelayanan, jenis transaksi yang berlangsung, serta mekanisme administrasi yang diterapkan.

Apakah masyarakat sedang menjalani proses klarifikasi pelanggaran? Apakah mereka memperoleh penjelasan mengenai besaran denda? Ataukah terdapat pembayaran yang dilakukan melalui petugas di dalam ruangan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan asumsi atau tuduhan semata. Namun, justru karena menyangkut pelayanan penegakan hukum, pihak kepolisian harus memberikan penjelasan yang terbuka agar tidak berkembang menjadi kecurigaan berkepanjangan di tengah masyarakat.

"Antrean panjang itu harus jelas peruntukannya. Masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan, bukan untuk menebak-nebak prosedur yang sedang berjalan. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, silakan dibuka dan dijelaskan kepada publik. Akan tetapi, jika ditemukan penyimpangan, jangan ada upaya melindungi siapa pun," tegasnya.

Rahman juga mempertanyakan informasi mengenai dugaan pembayaran atau penitipan uang denda tilang kepada anggota yang bertugas di ruangan tersebut. Menurutnya, apabila praktik itu benar terjadi, mekanisme pembayaran tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepolisian perlu memastikan apakah uang yang diterima merupakan pembayaran resmi, bagaimana pencatatannya, siapa yang berwenang menerimanya, dan apakah masyarakat memperoleh bukti transaksi yang sah.

Ia menekankan bahwa dugaan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai pungutan liar tanpa pemeriksaan bukti. Namun, transparansi dan audit terhadap mekanisme pembayaran merupakan langkah penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.

PEMBAYARAN DENDA HARUS TRANSPARAN, BUKAN MENYISAKAN KECURIGAAN

Rahman mengingatkan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas harus mengikuti mekanisme resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pembayaran denda tilang, masyarakat harus memperoleh kejelasan mengenai besaran denda, kanal pembayaran resmi, dan bukti pembayaran yang sah. Pembayaran tidak boleh dilakukan melalui mekanisme yang tidak jelas atau tanpa pertanggungjawaban administrasi.

Ia juga menyinggung pernyataan yang menurutnya pernah disampaikan oleh Dirlantas Polda Gorontalo mengenai larangan penitipan pembayaran denda tilang kepada anggota yang bertugas, serta pentingnya penggunaan kode pembayaran BRIVA atau kanal resmi yang berlaku. Atas dasar itu, Rahman mendesak agar pernyataan tersebut dikonfirmasi kembali kepada Dirlantas Polda Gorontalo dan dibandingkan dengan praktik yang benar-benar terjadi di lapangan.

"Kalau memang mekanisme resmi mengharuskan pembayaran melalui kode BRIVA atau kanal pembayaran yang ditentukan, maka mekanisme itulah yang harus dijalankan secara konsisten. Jangan sampai masyarakat diarahkan pada prosedur yang berbeda tanpa penjelasan dan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Menurut Rahman, kejelasan mengenai alur pembayaran merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Jangan sampai ketidakjelasan prosedur justru membuka ruang bagi dugaan penyimpangan dan mencederai semangat reformasi pelayanan publik.

DUGAAN PUNGLI DI SAMSAT JANGAN MENJADI CATATAN BURUK YANG BERULANG

Rahman turut mengingatkan bahwa persoalan yang pernah menjadi sorotan publik terkait dugaan pungutan liar dalam pelayanan Samsat di Kabupaten Gorontalo harus menjadi momentum pembenahan dan penguatan pengawasan internal di lingkungan lalu lintas Polda Gorontalo. Ia menegaskan, apabila institusi kepolisian ingin menjaga kepercayaan masyarakat, setiap persoalan yang muncul harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar klarifikasi formalitas.

Menurutnya, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui slogan pelayanan prima. Kepercayaan hanya dapat dipertahankan ketika masyarakat melihat adanya konsistensi antara aturan yang disampaikan pimpinan dan praktik yang dijalankan oleh anggota di lapangan.

"Jangan sampai persoalan yang sudah menjadi perhatian publik tidak dijadikan pelajaran. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa, setiap prosedur yang bermasalah harus diperbaiki, dan setiap anggota yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan. Institusi tidak boleh membiarkan kecurigaan masyarakat tumbuh akibat ketidakjelasan pelayanan," tegas Rahman.

DESAK DIRLANTAS PANGGIL DAN EVALUASI KASAT LANTAS POLRES BONE BOLANGO

Atas berbagai persoalan tersebut, Rahman Patingki mendesak Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo untuk segera mengambil langkah konkret.

Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap kompetensi dan kelengkapan administrasi personel Satlantas Polres Bone Bolango, termasuk memastikan persyaratan yang berlaku bagi petugas yang melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Kedua, mengevaluasi prosedur penilangan manual, khususnya terkait pemberian bukti penindakan kepada pengendara, alasan pengalihan proses ke kantor, dan kepatuhan petugas terhadap standar operasional prosedur.

Ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pembayaran denda tilang, termasuk dugaan penerimaan atau penitipan uang melalui anggota di ruangan pelayanan, untuk memastikan seluruh transaksi berlangsung sesuai ketentuan resmi.

Keempat, memeriksa antrean masyarakat di kantor pelayanan tilang serta memastikan bahwa setiap warga mendapatkan informasi yang jelas, pelayanan yang transparan, dan bukti administrasi yang sah.

Kelima, mengevaluasi kinerja Kasat Lantas Polres Bone Bolango sebagai pimpinan satuan yang memiliki tanggung jawab manajerial dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggotanya.

Rahman menegaskan bahwa tuntutan evaluasi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap penegakan hukum lalu lintas. Sebaliknya, ia menginginkan penindakan yang profesional, terukur, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

"Kalau masyarakat wajib patuh terhadap hukum, aparat juga wajib patuh terhadap hukum dan prosedur. Jangan hanya pengendara yang dituntut tertib, sementara pelaksanaan kewenangan di lapangan tidak boleh dipertanyakan. Semua harus tunduk pada aturan yang sama," katanya.

FKPR INSTRUKSIKAN KONSOLIDASI, AKSI SERENTAK PEKAN DEPAN

Sebagai tindak lanjut, Rahman Patingki menginstruksikan jajaran Ketua DPD FKPR Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan konsolidasi internal guna membahas persoalan penegakan hukum lalu lintas, dugaan ketidakjelasan prosedur penilangan, serta tuntutan pembenahan pengawasan internal kepolisian.

Ia menyampaikan bahwa FKPR berencana menggelar aksi demonstrasi serentak pada pekan depan di masing-masing wilayah sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Aksi tersebut akan mengangkat isu sentral evaluasi kinerja pimpinan satuan lalu lintas, termasuk desakan pencopotan Kasat Lantas Polres Kabupaten Gorontalo dan Kasat Lantas Polres Bone Bolango apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tanggung jawab jabatan atau terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Rahman, jabatan Kasat Lantas bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang menuntut kemampuan memimpin, mengawasi, membina, dan memastikan seluruh anggota menjalankan tugas sesuai peraturan.

"Jabatan pimpinan bukan tempat untuk sekadar menduduki kursi kekuasaan. Ada tanggung jawab besar di balik jabatan itu, terutama dalam mengawasi anggota yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Jika terbukti tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya atau membiarkan pelanggaran terjadi tanpa penanganan yang semestinya, maka evaluasi tegas, termasuk pencopotan, harus menjadi pilihan yang dipertimbangkan," tegas Rahman.

Ia menambahkan, tuntutan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta, bukan tekanan atau asumsi.

PENEGAKAN HUKUM JANGAN BERHENTI PADA MASYARAKAT KECIL

Menutup pernyataannya, Rahman menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah penindakan yang dilakukan terhadap mereka telah berjalan sesuai aturan. Pada saat yang sama, setiap anggota kepolisian juga berhak memperoleh penilaian yang adil berdasarkan bukti, bukan tuduhan yang belum terbukti.

Karena itu, ia meminta Dirlantas Polda Gorontalo dan pimpinan Polres Bone Bolango untuk tidak memandang persoalan ini sebagai kritik biasa, melainkan sebagai dorongan agar sistem penegakan hukum lalu lintas berjalan lebih profesional dan akuntabel.

"Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya tentang prosedur penilangan yang mereka alami. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika ditemukan penyimpangan, tindak tegas tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat, tetapi tumpul ketika harus memeriksa aparatnya sendiri," tutup Rahman Patingki.

FKPR menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui konsolidasi organisasi, penyampaian aspirasi, dan aksi demonstrasi sesuai ketentuan hukum, sampai terdapat kejelasan mengenai evaluasi prosedur penilangan serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Rep: JO

Dukungan Lima Zona Antarkan Alfikri Habibullah ke Kursi Koorpresnas BEM PTMAI 2026/2027

SURAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Alfikri Habibullah resmi terpilih sebagai Koordinator Presiden Nasional (Koorpresnas) BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Indonesia (PTMAI) periode 2026 dalam rangkaian forum nasional yang berlangsung pada 29–31 Oktober 2026 di Surakarta.

Kemenangan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan konsolidasi gerakan mahasiswa PTMAI di tingkat nasional. Alfikri Habibullah berhasil memperoleh dukungan dari lima zona, Zona 1 Sumatra, 2 Kalimantan, 4 Jateng&DIY, 6 NTT & NTB, Serta Zona 7 Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang menjadi bagian dari kontestasi kepemimpinan nasional BEM PTMAI 2026.

Dukungan dari lima zona tersebut menunjukkan kuatnya konsolidasi dan kepercayaan antarkampus terhadap kepemimpinan Alfikri Habibullah. Kemenangan ini bukan semata-mata hasil dari sebuah kontestasi, melainkan representasi harapan kolektif untuk membangun gerakan mahasiswa PTMAI yang lebih solid, progresif, dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Terpilihnya Alfikri Habibullah diharapkan menjadi babak baru bagi BEM PTMAI dalam memperkuat persatuan antarkampus, membangun komunikasi lintas wilayah, serta meningkatkan peran strategis mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan merespons berbagai persoalan kebangsaan.

Zona tentu membawa tanggung jawab besar. Kepemimpinan nasional tidak boleh berhenti pada kemenangan forum, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata, konsolidasi berkelanjutan, dan gerakan yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat.

Kemenangan Alfikri Habibullah menjadi awal perjuangan baru untuk membawa BEM PTMAI semakin progresif, solid, dan berdaya dalam mengawal masa depan bangsa.

Rep: JO

KEPALA SDN 116 SAROLANGUN DEMINEM, S.Pd SUKSES TUNTASKAN BANTUAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN 2026

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Kinerja membanggakan ditunjukkan Kepala SD Negeri Nomor 116/VII Sarolangun, Deminem, S.Pd. Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di sekolah yang ia pimpin dinyatakan telah selesai 100% dengan tepat waktu, transparan dan berkualitas. Deminem, S.Pd, selaku penanggung jawab / penerima manfaat program *Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dinyatakan telah menyelesaikan seluruh tahapan bantuan pemerintah dengan tuntas dan akuntabel.

Program revitalisasi yang bersumber dari APBN melalui Kemendikbudristek ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, agar proses belajar mengajar lebih layak, aman, dan nyaman. Bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI melalui APBN 2026 tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan.

Deminem, S.Pd menyampaikan bahwa semua pekerjaan fisik telah rampung sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan.

Pekerjaan yang telah diselesaikan meliputi

1. Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat: Perbaikan atap seng, plafon, keramik lantai, pintu, jendela dan pengecatan total.

2. Rehab Jamban/WC Siswa dan Guru: Pembangunan sanitasi layak sesuai standar sekolah sehat.

3. Perbaikan Pagar dan Halaman Sekolah: Untuk keamanan dan kenyamanan siswa.

4. Pengadaan Mebelair: Meja dan kursi siswa baru.

5. Laporan Pertanggungjawaban: Dokumentasi progres 0% - 50% - 100%, laporan keuangan dan Berita Acara telah di-upload ke aplikasi SIM Revitalisasi.

"Alhamdulillah, amanah dari pemerintah untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 di SDN 116 Sarolangun sudah kami tuntaskan. Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dengan melibatkan komite, orang tua siswa dan warga sekitar. Prinsip kami transparan dan gotong royong," ujar Deminem, S.Pd, Kepsek SDN 116/VII Sarolangun.

Lebih lanjut, ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun dan seluruh masyarakat yang telah mendukung program ini.

"Semoga dengan bangunan yang sudah bagus, anak-anak kita lebih semangat belajar dan mutu pendidikan di SDN 116 Sarolangun semakin meningkat," tambahnya.

Sementara itu, tim Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun dijadwalkan akan melakukan verifikasi akhir dan serah terima hasil pekerjaan dalam waktu dekat.

Dengan tuntasnya program ini, SDN 116/VII Sarolangun kini menjadi salah satu contoh satuan pendidikan di Kabupaten Sarolangun yang berhasil melaksanakan Program Revitalisasi 2026 dengan sangat baik.

Djarnawi Kusuma

Targetkan Tiga Besar, Bupati M. Syukur Lepas 62 Kafilah MTQH ke-55 Tingkat Provinsi Jambi

Suaraindonesia1com, BANGKO — Bupati Merangin, M. Syukur, secara resmi melepas keberangkatan kontingen kafilah Kabupaten Merangin untuk mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an wal Hadits (MTQH) ke-55 tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026.  

Acara pelepasan penuh khidmat dilangsungkan di Rumah Dinas Bupati Merangin pada Sabtu pagi, (31/10). Turut mendampingi Bupati dalam kesempatan tersebut Wabup A. Khafidh bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni.

Dalam laporan resminya, Asisten I Setda Merangin sekaligus Ketua Official MTQH Kabupaten Merangin, Sukoso, menyampaikan bahwa total kafilah yang diterjunkan berjumlah 62 orang.  

Sebagian kafilah telah terlebih dahulu bertolak menuju Kota Jambi karena urusan perkuliahan, sementara kafilah dari cabang kaligrafi sebanyak 9 orang beserta pelatih diberangkatkan lebih awal pada subuh hari untuk persiapan teknis. Pada acara pelepasan pagi hari ini, sebanyak 25 orang kafilah diberangkatkan secara resmi oleh Bupati.  

"Kafilah kita ini adalah orang-orang pilihan hasil seleksi MTQH tingkat Kabupaten Merangin tahun 2026 yang telah melalui tiga tahapan Training Center (TC) serta didampingi official, tenaga medis, hingga pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan," jelas Sukoso.

  

Pemkab Merangin sendiri telah mengalokasikan anggaran melalui bagian Kesra sebesar Rp1,2 miliar untuk menunjang seluruh rangkaian kegiatan MTQH ini, yang dipusatkan di Kota Jambi mulai 31 Oktober hingga 7 November 2026.  

Dalam arahannya, Bupati M. Syukur menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran LPTQ, official, pelatih, serta pendamping yang telah mengawal proses pembinaan kafilah dengan sangat baik.

Mengingat potensi besar Kabupaten Merangin yang memiliki hampir 90 lebih pondok pesantren, Bupati M. Syukur optimis kafilah Merangin mampu berbicara banyak di tingkat provinsi.  

Ia juga mengenang tren positif peningkatan prestasi kafilah Merangin dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2024 berada di peringkat 10, naik ke peringkat 8 pada tahun 2025, dan kini menargetkan posisi tiga besar pada ajang tahun 2026.  

"Dalam sebuah pertandingan, yang paling utama adalah percaya diri. Jangan merasa minder. Orang-orang sukses justru banyak yang lahir dari pelosok desa dengan motivasi tinggi untuk membanggakan orang tua dan daerahnya," pesan Bupati M. Syukur di hadapan para kafilah.

  

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar para peserta senantiasa menjaga kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, serta senantiasa bersikap ramah dan santun sebagai cerminan masyarakat Merangin.  

"Kalian tidak hanya bertanding, tetapi juga menjadi duta daerah dan duta Al-Qur'an. Tunjukkan akhlak mulia dan jadilah teladan di tengah masyarakat," pungkasnya. 

(Bg nasri)

TPBIS Papua Barat Jangkau 136 Lokasi, Layani 3.863 Pemustaka Sepanjang 2026

Manokwari, suaraindonesia1.com, Jumat (30 Oktober 2026),- Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Papua Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, program tersebut telah menjangkau 136 lokasi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat (TBM) di Papua Barat dan Papua Barat Daya, dengan total layanan kepada 3.863 pemustaka. 

Data tersebut dipaparkan dalam pertemuan pemangku kepentingan tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Capaian program mencakup 11 perpustakaan kabupaten/kota dan 125 perpustakaan desa, kelurahan, serta TBM yang menjadi mitra pelaksanaan TPBIS. 

Selain memperluas jangkauan layanan, program ini juga mencatat 136 kegiatan pembinaan dan pendampingan, 65 kegiatan pelibatan masyarakat, 29 kegiatan promosi dan publikasi, serta enam kegiatan advokasi. Tercatat pula tiga layanan perpustakaan baru atau yang ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Fasilitator Daerah Program TPBIS Papua Barat, Nancy S. P. Mayor, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran perpustakaan kini semakin berkembang sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. "Perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat membaca buku, tetapi sudah berkembang menjadi ruang belajar, akses informasi dan wadah peningkatan kapasitas masyarakat sesuai kebutuhan lokal," kata Nancy S. P. Mayor dalam paparannya. 

Berdasarkan data program, jumlah peserta kegiatan TPBIS mencapai 1.236 orang. Sementara itu, jumlah pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan layanan mencapai 3.863 orang, terdiri dari 1.630 laki-laki dan 2.233 perempuan. 

Beragam kegiatan dilaksanakan melalui perpustakaan dan TBM, mulai dari bimbingan belajar membaca dan menulis, pelatihan komputer, kelas bahasa Inggris, pelatihan keterampilan masyarakat, hingga kegiatan literasi berbasis komunitas. 

Menurut Nancy S. P. Mayor, dampak program tidak hanya terlihat dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat penerima manfaat. "Kami ingin memastikan program ini menghasilkan layanan yang relevan, inklusif, terukur dan berkelanjutan sehingga manfaat perpustakaan benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Program TPBIS Papua Barat pada 2026 didukung anggaran sebesar Rp1,112 miliar yang dialokasikan melalui DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat dari Dana Otonomi Khusus sektor pendidikan. Program ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, perguruan tinggi, Tim Penggerak PKK, serta komunitas literasi. Ke depan, pemerintah daerah akan melakukan validasi capaian pada 20 perpustakaan sasaran, melengkapi data layanan dan pemustaka, serta menyusun evaluasi sebagai dasar penguatan program pada tahun berikutnya. 

Nancy S. P. Mayor menegaskan bahwa keberlanjutan program membutuhkan dukungan lintas sektor dan pendampingan yang konsisten. "Kolaborasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan TPBIS. Dengan dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas dan mitra lainnya, perpustakaan dapat terus berkembang sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di Papua Barat," katanya. 

Penguatan kapasitas pengelola perpustakaan, monitoring berbasis data, advokasi kebijakan, serta perluasan kemitraan akan menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas implementasi TPBIS pada tahun mendatang. (cr)

Patroli Humanis Polres Merangin di Pemukiman Suku Anak Dalam, 3 Pucuk Senjata Diamankan, 2 Diserahkan Sukarela

Suaraindonesia1com, MERANGIN – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pascakejadian kerusuhan yang melibatkan warga Suku Anak Dalam (SAD), Polres Merangin bersama personel Kompi III Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi melaksanakan patroli soft approach ke dua lokasi permukiman warga SAD, yakni Desa Sungai Ulak dan Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jumat (30/10/2026). 

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan serta mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Patroli gabungan dipimpin Kabag Ops Polres Merangin AKP Edi Bernawan, S.Sos., S.H. diikuti para pejabat utama Polres Merangin, personel Polres Merangin, serta personel Yon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi. Dalam arahannya, seluruh personel diminta mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan terukur serta menghindari tindakan arogan selama pelaksanaan patroli.

Sekitar pukul 16.20 WIB, personel gabungan tiba di permukiman SAD Desa Sungai Ulak yang sudah kosong dan kelompok tersebut sudah berpindah. Selanjutnya, pada pukul 16.50 WIB, rombongan melanjutkan patroli ke permukiman SAD Desa Mentawak. Di lokasi tersebut, Kabag Ops Polres Merangin AKP Edi Bernawan menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada warga SAD, termasuk Tumenggung Sikar, agar senantiasa menjaga ketertiban, tidak membawa senjata api ke jalan raya maupun permukiman masyarakat, serta segera menyerahkan senjata api rakitan yang masih dimiliki kepada pihak kepolisian.

Dalam kegiatan patroli tersebut, petugas mengamankan tiga pucuk senjata, terdiri dari dua pucuk senjata api rakitan jenis kecepek dan satu pucuk senapan angin jenis PVC. Dua pucuk senjata api rakitan tersebut diserahkan secara langsung oleh warga SAD kepada Kabag Ops Polres Merangin AKP Edi Bernawan.

Seluruh senjata yang diamankan kemudian dibawa ke Mapolres Merangin untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, jumlah keseluruhan senjata yang telah diamankan Polres Merangin mencapai 12 pucuk, terdiri dari sembilan pucuk hasil penyerahan sukarela warga SAD dan tiga pucuk hasil patroli gabungan.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian mengedepankan langkah persuasif dan pendekatan kekeluargaan dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat. 

"Kami menghimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Suku Anak Dalam di wilayah hukum Polres Merangin, agar tidak memiliki, membawa, menyimpan, maupun menggunakan senjata api rakitan tanpa hak. Apabila masih ada yang memiliki senjata tersebut, segera serahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain," tegas Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan bahwa kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, maupun penggunaan senjata api tanpa hak dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, khususnya Pasal 1 ayat (1), pelanggaran terkait senjata api, amunisi, atau bahan peledak tanpa hak dapat diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama 20 tahun, sesuai unsur dan pembuktian perkara. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak menyimpan atau menggunakan senjata api rakitan dengan alasan apa pun di luar ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh rangkaian patroli gabungan berakhir pada pukul 18.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan apel konsolidasi di Mapolres Merangin pada pukul 20.15 WIB untuk pengecekan personel dan evaluasi kegiatan. 

Polres Merangin menegaskan akan terus mengedepankan langkah preventif, dialog, dan pendekatan humanis guna menjaga stabilitas keamanan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis di Kabupaten Merangin.

(Bg nasri)

Dugaan Pencemaran Lingkungan di Dapur SPPG Wumialo, Rahman Patingki: Jangan Cuma Sidak, Jika Terbukti Lalai Harus Ditutup!

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wumialo, Kota Gorontalo, terus menuai sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, yang mendesak pemerintah tidak berhenti pada inspeksi mendadak (sidak), tetapi berani mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah dapur tersebut.

Sebelumnya, persoalan limbah dapur SPPG Wumialo sempat mendapat respons dari Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, yang menyampaikan rencana melakukan sidak atau inspeksi terhadap dapur tersebut. Namun, bagi Rahman, rencana sidak tidak boleh sekadar menjadi respons sesaat untuk meredam keresahan masyarakat tanpa diikuti langkah penegakan aturan yang nyata.

"Jangan sampai pemerintah hanya sibuk melakukan sidak, tetapi setelah itu tidak ada tindakan konkret. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kunjungan pejabat atau pernyataan di media. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka aman dari dampak buruk pengelolaan limbah," tegas Rahman.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program pemerintah pusat, harus dilakukan secara serius, konsisten, dan tidak boleh tebang pilih. Program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tidak boleh justru menimbulkan persoalan baru bagi warga di sekitar lokasi operasional dapur.

Rahman menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran serius, kelalaian dalam pengelolaan limbah, serta risiko nyata terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penghentian sementara hingga penutupan operasional apabila memang memenuhi dasar hukum.

"Ini program untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, bukan program yang boleh dijalankan dengan mengabaikan keselamatan lingkungan. Jangan sampai makanan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru diiringi persoalan limbah yang mengancam kenyamanan dan kesehatan warga di sekitarnya," ujarnya dengan nada tegas.

Ia juga mengkritik apabila penanganan persoalan tersebut hanya berakhir pada teguran administratif tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan operasional dapur. Menurutnya, sanksi harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta kepatuhan pengelola terhadap kewajiban lingkungan.

"Kalau memang terbukti lalai dan pelanggarannya serius, jangan hanya diberikan teguran lalu dibiarkan kembali beroperasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Jika secara hukum memenuhi syarat untuk ditutup, maka pemerintah harus berani mengambil keputusan penutupan," tegas Rahman.

Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo akan menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak Wakil Gubernur Gorontalo mengambil langkah konkret dalam menyikapi dugaan pencemaran lingkungan tersebut.

Aksi itu, menurutnya, merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus desakan agar pemerintah tidak mengabaikan keresahan masyarakat. FKPR meminta agar pemeriksaan dilakukan secara transparan, hasilnya disampaikan kepada publik, dan setiap pelanggaran ditindak sesuai ketentuan hukum.

Rahman juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap sistem pembuangan limbah, kondisi sanitasi, serta dampak operasional dapur terhadap lingkungan permukiman di sekitar SPPG Wumialo. Apabila ditemukan indikasi pencemaran, ia meminta instansi lingkungan hidup segera melakukan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan agar persoalan tersebut tidak hanya dinilai berdasarkan pernyataan sepihak.

"Pemerintah harus hadir sebelum persoalan ini semakin meluas. Jangan menunggu sampai masyarakat jatuh sakit atau dampak lingkungan semakin parah baru bertindak. Pencegahan dan penegakan aturan harus berjalan beriringan," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan tujuan baik program MBG, melainkan menuntut agar pelaksanaannya benar-benar memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan perlindungan lingkungan.

"Kami mendukung program pemerintah yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Namun, ketika pelaksanaannya diduga menimbulkan persoalan lingkungan, pemerintah tidak boleh menutup mata. Kami mendesak Wakil Gubernur segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas. Jika pelanggaran terbukti dan dasar hukumnya terpenuhi, tutup operasional dapur tersebut. Jangan sampai kepentingan program dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," tutup Rahman.

Kini, masyarakat menantikan apakah rencana sidak yang disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo akan berujung pada evaluasi dan penegakan aturan yang nyata. Sebab, dalam persoalan lingkungan, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar kehadiran di lokasi, melainkan keberanian memastikan setiap pelanggaran ditangani secara tegas, transparan, dan bertanggung jawab.

Rep: JO

Rahman Pertanyakan Bantuan Sembilan Truk Sampah BTN ke Pemkot Gorontalo, Desak Kejati Turun Tangan

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pemberian sembilan unit truk sampah oleh Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Pemerintah Kota Gorontalo menuai sorotan tajam. Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman, mempertanyakan dasar pemberian bantuan tersebut yang berlangsung di tengah momentum pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo (BSG) ke BTN.

Rahman menilai, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas penyerahan bantuan kendaraan untuk kepentingan pelayanan kebersihan kota. Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

"Publik berhak mengetahui apa dasar pemberian sembilan truk sampah tersebut. Apakah benar merupakan program CSR resmi BTN yang telah direncanakan dan disetujui sesuai mekanisme perusahaan, atau ada pertimbangan lain yang melatarbelakanginya? Ini harus dijelaskan secara transparan," tegas Rahman.

Menurutnya, waktu pemberian bantuan tersebut menjadi salah satu aspek yang patut dicermati. Pasalnya, penyerahan sembilan truk sampah itu diberitakan berlangsung pada 26 Juli 2025, bersamaan dengan momentum penandatanganan kerja sama pengelolaan RKUD antara Pemkot Gorontalo dan BTN, setelah pemerintah kota memindahkan penempatan RKUD dari BSG.

Rahman juga menyoroti dinamika hubungan Pemkot Gorontalo dengan BSG yang kembali menjadi perhatian publik pada Februari 2026. Dalam pemberitaan Gorontalo Post berjudul "RUPS Bank SulutGo: Penarikan Saham Pemkot Disetujui", 11 Februari 2026, dibahas persoalan penarikan penyertaan modal pemerintah kota dari BSG.

Dalam konteks tersebut, Rahman meminta agar informasi mengenai usulan bantuan CSR dari BSG untuk penanganan sampah yang disebut tidak terealisasi turut diklarifikasi. Sebab, dalam perkembangan berikutnya, BTN justru memberikan sembilan unit truk sampah kepada pemerintah kota.

"Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ketika BSG disebut pernah diharapkan membantu penanganan sampah melalui CSR, tetapi bantuan itu tidak terealisasi, kemudian BTN memberikan sembilan truk sampah pada momentum perpindahan RKUD. Apa dasar dan mekanisme pemberian tersebut? Apakah bantuan itu murni program CSR, atau terdapat keterkaitan dengan kerja sama perbankan yang sedang berlangsung? Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung tanpa penjelasan," ujar Rahman.

Rahman menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menolak bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, setiap pemberian dari badan usaha kepada pemerintah daerah, terlebih ketika berlangsung bersamaan dengan keputusan strategis pengelolaan keuangan daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, etis, dan hukum.

"Kalau memang itu CSR, buka dokumennya. Jelaskan sumber anggarannya, dasar persetujuannya, proses penyerahannya, dan pencatatan asetnya. Jangan hanya menyebutnya bantuan, lalu menganggap semua pertanyaan selesai. Bantuan untuk kepentingan rakyat harus bersih, transparan, dan tidak menyisakan ruang bagi dugaan adanya kepentingan di baliknya," tegas Rahman.

Ia juga mengingatkan agar kemungkinan adanya gratifikasi atau konflik kepentingan tidak diabaikan begitu saja. Menurutnya, kedekatan waktu antara pemberian truk sampah dan pemindahan RKUD memang belum membuktikan adanya pelanggaran hukum, tetapi cukup menjadi alasan untuk meminta klarifikasi dan pemeriksaan yang objektif.

"Jangan sampai publik bertanya-tanya apakah bantuan tersebut benar-benar murni CSR atau justru berpotensi menjadi pemberian yang berkaitan dengan keputusan pejabat. Kami tidak ingin berspekulasi tanpa bukti, tetapi kami juga tidak ingin pertanyaan serius seperti ini dibiarkan tanpa pemeriksaan. Dugaan harus diuji, dokumen harus dibuka, dan fakta harus diungkap," katanya.

Atas dasar itu, Rahman mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo untuk menelaah dan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap pemberian sembilan truk sampah tersebut. Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup dokumen program CSR atau tanggung jawab sosial BTN, sumber dan persetujuan anggaran, berita acara serah terima, pencatatan aset pemerintah daerah, serta kemungkinan hubungan antara pemberian bantuan dan keputusan pemindahan RKUD.

Rahman juga meminta agar mekanisme penunjukan BTN sebagai pengelola RKUD ditelaah secara objektif, termasuk dasar keputusan, perjanjian kerja sama, dan pertimbangan manfaat bagi keuangan daerah. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa keputusan strategis pemerintah kota benar-benar berlandaskan kepentingan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jangan sampai persoalan ini berhenti pada perdebatan siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Yang harus dijawab adalah apakah seluruh prosesnya sesuai aturan, apakah ada konflik kepentingan, dan apakah terdapat hubungan yang tidak semestinya antara bantuan tersebut dengan keputusan pemindahan RKUD. Jika semuanya sah, pemeriksaan justru akan memperjelas persoalan dan membantu memulihkan kepercayaan publik. Namun, jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai hukum," tutup Rahman.

Bagi FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Kepentingan pelayanan kebersihan kota tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pertanyaan mengenai dasar pemberian bantuan dan tata kelola keuangan daerah.

Kini publik menunggu jawaban yang terang: apa dasar pemberian sembilan truk sampah tersebut, bagaimana mekanisme penyerahannya, dan apakah seluruh prosesnya telah sesuai ketentuan hukum? Pertanyaan itu harus dijawab dengan dokumen dan fakta, bukan sekadar pernyataan.

Rep: JO