PT. IGL dan BTL Rampas Ruang Hidup dan Hak Masyarakat

POPAYATO TIMUR, SuaraIndonesia1.com – Aksi demonstrasi di Kecamatan Popayato Timur, tepatnya di PT. IGL dan BTL, menuai sorotan. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat pada tanggal 13 Mei 2026 bukan hanya sekadar aksi protes, tetapi ini antara hak dan tanggung jawab.

Aksi ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat. Sebelumnya, masyarakat sudah pernah melakukan aksi demonstrasi di PT. IGL dan BTL dengan tuntunan "Plasma Masyarakat" yang sampai hari ini tidak dibayarkan dan tidak punya kejelasan dari pihak perusahaan. Aksi protes yang selalu dan berulang kali digaungkan tetapi tidak pernah ditanggapi serius oleh perusahaan. Justru yang terjadi hanyalah pembungkaman, terbukti dengan beberapa orang masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi justru ditangkap dan diamankan oleh aparat penegak hukum.

Menanggapi hal itu, Pres BEM UNG 2025, Reksa Umar, yang juga sebagai pemuda Popayato, menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di suatu daerah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan timbal balik yang nyata kepada masyarakat dan daerah tempat perusahaan menjalankan aktivitasnya.

Masyarakat selama ini berharap kehadiran perusahaan mampu menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan warga, bukan justru menghadirkan persoalan yang berlarut-larut terkait hak masyarakat, khususnya pembayaran plasma. Menurutnya, komitmen perusahaan terhadap masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan secara serius.

Reksa Umar mendesak agar PT. IGL dan BTL membuka ruang komunikasi yang sehat dengan masyarakat dalam penyelesaian tuntutan plasma. Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat merugikan masyarakat maupun stabilitas daerah.

"Jika perusahaan masih abai dalam penyelesaian konflik sosial yang hari ini terjadi, saya sebagai anak muda Popayato memastikan akan ada gelombang yang lebih besar dari hari ini untuk memperjuangkan hak dan martabat masyarakat yang seutuhnya," ujar Reksa Umar.

(JO)

Aktivis Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi, Kejari Bone Bolango Didesak Segera Tetapkan Tersangka

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Kinerja Kejaksaan Negeri Bone Bolango kembali menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis dan mahasiswa. Lambannya penanganan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone Bolango memantik gelombang demonstrasi yang digelar pada Jumat, 23 Mei 2026 oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum Provinsi Gorontalo.

Dalam aksi tersebut, salah satu orator aksi, Mohammad Haikal Tambengi, menegaskan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah persoalan sederhana, melainkan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Haikal, hingga saat ini terdapat sejumlah kasus dugaan korupsi besar yang telah lama bergulir di Kejaksaan Negeri Bone Bolango namun belum juga menunjukkan kepastian hukum. Mulai dari dugaan korupsi dana BLUD RS Toto, dugaan mafia tanah pada pembebasan lahan Waduk Bulango Ulu, hingga dugaan korupsi pembangunan irigasi di Pinogu yang dinilai jalan di tempat.

“Jangan takut menegakkan hukum. Kejaksaan harus menunjukkan keberanian dan keseriusan dalam mengusut kasus-kasus korupsi di Bone Bolango. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian hukum,” tegas Haikal dalam orasinya.

Sorotan keras juga datang dari Koordinator Lapangan aksi, Rahman Patingki. Rahman menyampaikan bahwa sebelum turun melakukan aksi demonstrasi, pihaknya terlebih dahulu telah melakukan audiensi dengan Kasi Intel Kejari Bone Bolango.

Dalam audiensi tersebut, kata Rahman, pihak Kejari sempat menyampaikan komitmen untuk segera menuntaskan persoalan dugaan korupsi, khususnya kasus dana BLUD RS Toto. Bahkan disebutkan bahwa proses tinggal menunggu langkah penyuratan kepada pihak BPK guna menghitung kerugian negara. Namun sangat disayangkan, menurut Rahman, hampir satu bulan berlalu tanpa adanya kejelasan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

“Kejaksaan seharusnya fokus pada penegakan hukum secara transparan dan adil, bukan justru terkesan lamban. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jelas disebutkan bahwa pengembalian kerugian negara atau TGR tidak menghapus pidananya. Jadi tidak ada alasan untuk menunda proses hukum,” ujar Rahman dengan nada tegas.

Rahman juga menyoroti bahwa dugaan korupsi BLUD RS Toto bukan satu-satunya kasus besar yang belum mendapat kepastian hukum. Dugaan mafia tanah pada pembebasan lahan Waduk Bulango Ulu yang sebelumnya sempat dihentikan sementara karena agenda politik pemilu dan pilkada, hingga kini juga belum menunjukkan perkembangan berarti. Tidak hanya itu, dugaan korupsi pembangunan irigasi di Pinogu turut menjadi perhatian serius massa aksi. Mereka menilai adanya indikasi kuat penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut, namun lagi-lagi belum ada kejelasan dari pihak Kejari Bone Bolango.

“Atas dasar itu kami mendesak Kejaksaan Negeri Bone Bolango agar segera menetapkan tersangka dalam seluruh kasus dugaan korupsi yang sedang bergulir, mulai dari BLUD RS Toto, mafia tanah Waduk Bulango Ulu, hingga pembangunan irigasi Pinogu,” lanjut Rahman.

Dalam pernyataannya, Rahman bahkan melontarkan kritik keras kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Ia menilai jika aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian dalam memproses oknum-oknum yang diduga terlibat, maka lebih baik mundur dari jabatannya.

“Bone Bolango tidak membutuhkan kepala kejaksaan yang takut dan ciut menghadapi kasus korupsi seperti ini. Jika tidak mampu menegakkan hukum secara adil dan transparan, lebih baik mundur saja,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen perjuangan, Rahman menegaskan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan pada hari Senin mendatang apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Ia juga menyampaikan bahwa demonstrasi berikutnya akan melibatkan massa yang lebih besar.

“Kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak apabila tidak ada langkah nyata dari Kejari Bone Bolango,” pungkasnya.

(JO)

Aktivitas Pembangunan di LP2B Bone Bolango Disorot, Aktivis dan Mahasiswa Protes

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Aktivitas pembangunan di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bone Bolango kini menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Dugaan adanya pembiaran bahkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memantik gelombang protes keras dari kalangan aktivis dan mahasiswa di Provinsi Gorontalo.

Sorotan keras tersebut tertuju kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone Bolango yang diduga lalai bahkan membiarkan adanya pembangunan bangunan di atas lahan yang masuk dalam kawasan LP2B. Padahal, kawasan LP2B sejatinya merupakan lahan yang dilindungi negara demi menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan sektor pertanian masyarakat.

Menanggapi persoalan tersebut, pada Kamis, 22 Mei 2026, aktivis Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, bersama Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Provinsi Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bone Bolango. Dalam aksi tersebut, massa aksi mendesak Bupati Bone Bolango agar segera mencopot Kepala Dinas PUPR serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone Bolango yang dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kawasan LP2B.

Dalam orasinya, massa aksi menilai bahwa pembiaran terhadap pembangunan di lahan LP2B merupakan bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga tata ruang wilayah serta mencederai komitmen perlindungan lahan pertanian produktif. Mereka juga menilai bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan, maka akan membuka ruang bagi praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan daerah.

Aksi demonstrasi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, di depan Kantor Bupati Bone Bolango. Dalam penyampaiannya, Sekda menegaskan bahwa persoalan pembangunan di kawasan LP2B akan segera ditindaklanjuti karena menyangkut persoalan serius yang berpotensi masuk dalam ranah pidana. Bahkan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Sekda mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ditemukan adanya aktivitas penimbunan pada salah satu lahan yang berdasarkan RTRW masuk dalam kawasan LP2B. Atas dasar itu, pemerintah daerah disebut telah melakukan tindakan penghentian terhadap aktivitas tersebut dan berkomitmen untuk menindak tegas oknum yang diduga menyalahgunakan kawasan LP2B.

Menanggapi pernyataan tersebut, Koordinator Lapangan aksi, Rahman Patingki, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia juga menyampaikan bahwa gerakan mahasiswa dan aktivis tidak akan berhenti hanya pada aksi demonstrasi semata, melainkan akan terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah. Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus tersebut, Rahman juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memasukkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) melalui DPRD Kabupaten Bone Bolango dengan melibatkan seluruh unsur terkait yang dianggap bertanggung jawab atas polemik pembangunan di lahan LP2B.

Dalam tuntutannya, mereka mendesak agar pihak eksekutif segera mengambil langkah tegas dengan mengeksekusi bangunan yang terlanjur dibangun di atas lahan LP2B. Massa aksi menilai bahwa ketegasan pemerintah daerah menjadi ujian nyata dalam menjaga supremasi hukum dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas, bukan justru tunduk terhadap kepentingan segelintir pihak yang diduga memanfaatkan kelemahan pengawasan pemerintah. (JO)

AFPK Gorontalo Kecam Dalih Inspektorat Gorut: "Mengabaikan Perpres 33/2020 adalah Bukti Lemahnya Kompetensi Kebijakan"

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Menanggapi pernyataan pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara yang berdalih bahwa penganggaran Satgas Saber Pungli mengacu pada Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi (AFPK) Gorontalo, Fahrul Wahidji, memberikan respons keras. Fahrul menilai dalih tersebut menunjukkan ketidakmampuan fatal dalam memahami hierarki regulasi terbaru.

"Perpres 87/2016 vs Perpres 33/2020: Bukti Ketidaktelitian"

Fahrul menegaskan bahwa penggunaan Perpres No. 87 Tahun 2016 sebagai acuan hukum tanpa memperhatikan Perpres No. 33 Tahun 2020 adalah bentuk kelalaian birokrasi yang nyata.

"Pernyataan pihak Inspektorat yang bersikeras menggunakan aturan lama dan mengabaikan aturan terbaru (tahun 2020) adalah bukti ketidakmampuan membaca regulasi. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pengawas internal pemerintah justru abai terhadap standar hukum terbaru? Ini bukan sekadar kesalahan administratif, ini adalah cerminan ketidaktelitian yang berpotensi merugikan keuangan negara," tegas Fahrul.

Indikasi "Penyanderaan Moril" APH

Fahrul juga menyoroti fenomena janggal di Gorontalo Utara, di mana banyak laporan kasus dugaan korupsi terkesan jalan di tempat. Ia mencurigai adanya pola "penyanderaan moril" terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) melalui keterlibatan mereka dalam tim-tim bentukan Pemda yang sarat kepentingan.

"Inilah akar masalah mengapa banyak kasus korupsi di Gorontalo Utara tidak berlanjut. APH diduga 'disandera' secara moril karena mereka menerima aliran dana atau menjadi bagian dari kebijakan yang dirancang oleh Pemda. Ketika APH sudah masuk dalam struktur yang cacat prosedur, integritas mereka dipertaruhkan dan independensi mereka dalam pemberantasan korupsi menjadi tumpul," ujar Fahrul.

Desakan Audit Investigatif BPK RI

Melihat adanya perbedaan pandangan antara interpretasi Inspektorat dengan aturan yang berlaku, AFPK secara resmi mendesak pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh.

"Kami meminta tim BPK RI untuk turun tangan dan memeriksa secara detail realisasi anggaran ini. Jangan biarkan Inspektorat Gorut berlindung di balik dalih regulasi yang sudah tidak relevan. Kami menuntut audit investigatif agar publik tahu ke mana sebenarnya aliran dana Rp79,3 juta tersebut bermuara dan apakah ini merupakan temuan yang harus dikembalikan ke kas negara," imbuhnya.

AFPK berkomitmen tidak akan gentar menghadapi dalih-dalih birokrasi. Bagi Fahrul, pemberantasan korupsi tidak boleh dikompromikan dengan argumen administratif yang lemah dan tidak akuntabel.

"Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ke aparat penegak hukum tingkat lebih tinggi. Integritas daerah Gorontalo Utara sedang diuji oleh praktik-praktik yang melangkahi aturan perundang-undangan," tutup Fahrul.

(JO)

Panglima TNI Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026

Jakarta, suaraindonesia1.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bertindak selaku Inspektur Upacara pada Upacara Pemberangkatan Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) TA 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (21/5/2026).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa penugasan sebagai Pasukan Perdamaian PBB merupakan kehormatan sekaligus amanah besar yang membawa nama baik bangsa dan negara di forum internasional. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk senantiasa menjaga profesionalisme, disiplin, integritas, serta mematuhi ketentuan dan Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku selama pelaksanaan tugas di daerah misi.

Panglima TNI juga menekankan agar seluruh personel mampu melaksanakan tugas pokok secara optimal, menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi, serta membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat maupun unsur pasukan dari negara lain. Selain itu, prajurit Satgas TNI Konga UNIFIL juga diharapkan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan dan bantuan pendidikan sebagai bagian dari implementasi misi perdamaian dunia.

Upacara turut dihadiri Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. dan para Pejabat Angkatan serta Mabes TNI. Satgas TNI Konga UNIFIL melaksanakan mandat PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB guna menjaga stabilitas keamanan, memantau penghentian permusuhan, dan membantu menciptakan situasi kondusif di wilayah Lebanon Selatan.

Report, Ida Ismayni

230 Peserta Ramaikan O2SN Tingkat Jakarta Utara Wilayah 2

Jakarta, suaraindonesia1.com, Sebanyak 230 siswa SMP negeri dan swasta mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kota Jakarta Utara Wilayah 2 yang digelar Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara, Kamis (21/5/2026).

Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara, Heni, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mencetak atlet muda sekaligus membentuk karakter dan sportivitas peserta didik.

“Kegiatan O2SN ini dilaksanakan untuk mencetak atlet-atlet di bidang olahraga. Selain berprestasi di bidang akademik, para siswa juga bisa berprestasi di non akademik,” ujar Heni.

Ia berharap peserta dari Jakarta Utara Wilayah 2 mampu melaju hingga tingkat provinsi dan nasional.

Kasi SMP dan SMA Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara, Acep Mahmudi, menjelaskan O2SN tahun ini mempertandingkan lima cabang olahraga, yakni pencak silat, bulu tangkis, renang, atletik, dan panjat tebing.

“Kegiatan ini diikuti 230 peserta. Kami berharap para peserta bertanding secara sportif, menjunjung tinggi kebersamaan dan persaudaraan,” kata Acep.

Ia juga mengapresiasi dukungan MKKS, MGMP PJOK, serta seluruh stakeholder yang telah membantu terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ketua MKKS SMP Jakarta Utara, Umi Artati, mengatakan O2SN menjadi ajang pencarian bakat atlet dari lingkungan sekolah.

“Kegiatan ini menjadi ajang untuk melihat atau mencari bakat-bakat atlet. Harapan saya Jakarta Utara bisa maju sampai tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKSS Harun menyebut O2SN menjadi ruang kompetisi sekaligus pembentukan karakter siswa.

Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jakarta Utara, Ichwan Ridwan, turut mengapresiasi masuknya cabang olahraga panjat tebing dalam O2SN tahun ini.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan semoga di tahun yang akan datang akan lebih baik,” katanya.

Report, Ida Ismayni

Klarifikasi Kepala Inspektorat Gorut: Keberadaan APH (Kepolisian, Kejaksaan) dan TNI dalam Struktur Saber Pungli Memiliki Dasar Hukum yang Jelas

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Menanggapi pemberitaan terkait dugaan “gaji menggelembung” pada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara Bpk. Azhar Abdullatif Hasanah, S.Sos, M.Si, CGCAE, memberikan hak jawab sekaligus klarifikasi guna meluruskan informasi yang dinilai kurang utuh dalam pemberitaan sebelumnya.

Hak jawab tersebut dijelaskan pada Kamis malam melalui pesan WhatsApp kepada awak media, sebagai bentuk klarifikasi resmi atas pemberitaan yang telah beredar terkait jumlah personel dan dasar pembentukan Unit Saber Pungli di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam penjelasannya, pihak Inspektorat menyampaikan bahwa struktur organisasi Unit Saber Pungli Kabupaten Gorontalo mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

“Struktur Organisasi Unit Saber Pungli Kab. Gorontalo mengacu pada Surat Edaran ini (Tindaklanjut atas Perpres 87 Tahun 2016). Kalau mengaju pada struktur ini maka jelas jumlah personil Saber Pungli pasti akan lebih dari 10 org. Jika terisi setiap 1 org saja setiap struktur, maka jumlahnya bisa sampai 21 orang. Yg namanya Pokja (kelompok kerja) tdk mungkin hanya diisi 1 org,” jelas Kepala Inspektorat Gorut, Azhar melalui pesan WhatsApp.

Pihak Inspektorat juga menegaskan bahwa pembentukan Unit Saber Pungli Kabupaten Gorontalo bukan dilakukan untuk menabrak aturan sebagaimana yang terkesan dalam pemberitaan sebelumnya.

“Jadi kurang tepat kalau Unit Saber Pungli Kab Gorontalo dibuat menabrak aturan. Karena pembentukannya disdasari pada Edaran Mendagri sbg TL dari Perpres 87 th 2016,” lanjut penjelasan tersebut.

Selain itu, Inspektorat menjelaskan adanya perbedaan persepsi dengan Tim Pemeriksa BPK terkait aturan yang dijadikan dasar dalam pembatasan jumlah personel Saber Pungli.

“Kami punya Perbedaan Persepsi dgn Tim Pemeriksa BPK terkait dgn aturan yg digunakan, tetapi kamipun harus menghormati BPK jika menjadikan Perpres 33 th 2020 ttg Standarisasi Harga untuk membatasi jlh personil Saber Pungli Maksimal 10 org,” tulis Kepala Inspektorat Gorut.

Dalam klarifikasi itu juga dijelaskan bahwa pihak terkait sebenarnya telah menyusun draft perubahan Surat Keputusan (SK) Unit Saber Pungli untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun proses tersebut tidak lagi dilanjutkan setelah adanya kebijakan pembubaran Saber Pungli pada pertengahan tahun 2025.

“Ketika kami sementara menyusun draf SK Perubahan Unit Saber Pungli guna menindaklanjuti rekomendasi BPK, tiba2 dipertengahan th 2025 keluarlah Perpres bhw Saber Pungli dibubarkan sehingga SK Perubahan tdk lagi dilanjutkan,” sambungnya.

Pihak Inspektorat juga menegaskan bahwa keberadaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan TNI di dalam struktur Saber Pungli memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian dari struktur resmi Unit Saber Pungli.

“Hak jawab saja untuk meluruskan... Krn dlm rilis pemberitaan seakan2 Unit Saber Pungli, pembentukannya sengaja menabrak aturan padahal edaran Mendagri yg mendasari pembentukannya. Keberadaan APH berada dlm struktur Saber Pungli juga karena ada aturan yg menjadi dasar hukumnya,” tutup Kepala Inspektorat Gorut, Azhar Abdullatif Hasana dalam keterangannya melalui WhatsApp.

(JO)

Pemerhati Wisata Soroti Dampak Pesparawi Nasional XIV terhadap Objek Wisata di Papua Barat

MANOKWARI, SuaraIndonesia1.com – Pemerhati Wisata Papua Barat, Drs. R. Sarwom, M.Si, menyoroti pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV yang direncanakan berlangsung pada bulan Juni 2026 di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Menurutnya, even nasional ini akan berdampak signifikan terhadap berbagai objek wisata yang ada di daerah tersebut.

Dampak tersebut dinilai sangat mungkin terjadi karena ajang lomba Pesparawi Nasional ini akan melibatkan sekitar enam hingga tujuh ribu orang peserta yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kehadiran ribuan peserta dan kemungkinan wisatawan pendamping, kata Sarwom, akan memberikan tekanan sekaligus peluang besar bagi destinasi wisata lokal.

Oleh karena itu, Sarwom yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat mengimbau agar dinas terkait, khususnya Dinas Pariwisata, mulai memperhatikan berbagai sarana dan prasarana pendukung.

"Infrastruktur pariwisata di Papua Barat perlu disiapkan dengan matang sehingga dapat memberi dampak positif bagi daerah ini," ujarnya.

Beberapa objek wisata unggulan di Papua Barat yang patut mendapatkan perhatian antara lain Teluk Triton di Kaimana, Kawasan Gunung Botak di Manokwari Selatan, Danau Anggi di Pegunungan Arfak, Taman Nasional Teluk Wondama, serta Gunung Meja dan Yenbeba Pasir Putih di Manokwari. (Djufri)

PWOD Jakarta Utara Apresiasi Prestasi Sudin Pendidikan Wilayah 2 Sebagai Juara Umum LKS Tingkat DKI Jakarta 2026

Jakarta, suaraindonesia1.com, Ketua Persatuan Wartawan Online Diwpantara (PWOD) Chairulsyah Hasibuan mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan atas pencapaian Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara tang berhasil menjadi  Juara Umum dalam ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan pendidikan vokasi serta kerja keras para siswa, guru pembimbing, kepala sekolah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta Utara.

"Kita layak berbangga dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pencapaian ini. Semoga prestasi ini dapat menular ke unit lainnya sesuai dengan arahan Gubernur DKI kepada para ASN untuk selalu berinovasi," jelas Opung sapaan akrab Chairul di kantornya, Jumat 22 Mei 2026.

Kemenangan ini didukung oleh kontribusi dari sekolah-sekolah unggulan wilayah Jakarta Utara, yang berhasil memborong berbagai gelar juara di bidang kompetisi teknologi, industri, dan keahlian

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, Heni Nurhayani menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil dari semangat, disiplin, dan dedikasi seluruh peserta didik dalam mengembangkan kompetensi serta keterampilan sesuai bidang keahlian masing-masing.

“Prestasi Juara Umum LKS Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 ini menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan Jakarta Utara. Kami berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berprestasi, berinovasi, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sendiri merupakan wadah pengembangan kemampuan, kreativitas, dan profesionalisme siswa sekolah kejuruan dalam berbagai bidang kompetensi. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga mendorong peningkatan mutu pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

"Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi siswa melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan guna mencetak generasi muda yang unggul, kompetitif, dan berkarakter," jelasnya.

Report, Ida Ismayni

Wonosari Semakin Rusak! Tambang Ilegal Belum Selesai, Kini Galian C Tanpa Izin Marak Beroperasi — Kapolres Boalemo Dinilai Gagal Menjaga Boalemo

BOALEMO, SuaraIndonesia1.com – Kerusakan lingkungan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, semakin memprihatinkan. Di tengah belum tuntasnya penanganan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang terus menggerus kawasan hutan dan aliran sungai, kini masyarakat kembali dihadapkan dengan maraknya aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin resmi.

Aktivitas alat berat yang bebas keluar masuk wilayah Wonosari menjadi bukti bahwa praktik perusakan lingkungan masih terus berlangsung tanpa pengawasan dan penindakan serius dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat perlahan berubah keruh, sementara kondisi lingkungan terus terancam akibat pengerukan secara masif.

Koordinator aksi, Rivandi Abdullah, menegaskan bahwa situasi ini menunjukkan lemahnya keseriusan aparat dalam menindak aktivitas ilegal yang merusak lingkungan di Boalemo. Menurut Rivandi, hingga hari ini masyarakat hanya disuguhi janji penertiban, sementara di lapangan aktivitas ilegal masih berjalan tanpa hambatan. Bahkan, dugaan perpindahan jalur alat berat melalui wilayah Dulupi semakin memperlihatkan adanya upaya untuk menghindari pengawasan.

“Kami menilai Kapolres Boalemo sudah tidak becus mengurus Boalemo. Tambang ilegal tidak selesai, sekarang muncul lagi galian C tanpa izin yang terus merusak lingkungan. Jika aparat serius, seharusnya aktivitas seperti ini sudah dihentikan sejak awal,” tegas Rivandi Abdullah.

Aliansi mahasiswa dan pemuda peduli lingkungan menilai kerusakan alam yang terjadi bukan lagi persoalan biasa, melainkan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat Boalemo di masa depan. Jika pembiaran terus terjadi, maka potensi bencana ekologis seperti banjir dan longsor akan semakin besar.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap pembiaran tersebut, Rivandi Abdullah bersama massa aksi menegaskan akan kembali menggelar Aksi Demo Jilid 2 di Polda Gorontalo dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan membawa tuntutan tegas:

· Mendesak penindakan seluruh aktivitas tambang ilegal dan galian C tanpa izin di Boalemo.

· Meminta evaluasi total terhadap kinerja aparat penegak hukum di Boalemo.

· Mendesak pencopotan Kapolres Boalemo karena dianggap gagal menjaga lingkungan dan menindak pelaku perusakan alam.

“Kami akan terus turun ke jalan sampai ada tindakan nyata. Jangan sampai rakyat dipaksa hidup di tengah kerusakan lingkungan sementara para pelaku bebas meraup keuntungan,” tutup Rivandi Abdullah.

(JO)

Pengantaran Arca Bunda Maria Warnai Napak Tilas 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua

FAKFAK — Suaraindonesia1, Prosesi pengantaran Arca Bunda Maria dari Gereja Katolik Santo Yosep Fakfak menuju Gereja Stasi Santo Petrus Torea berlangsung khidmat dan penuh nuansa religius, Kamis sore, 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Ratusan umat Katolik tampak mengikuti prosesi dengan penuh penghormatan sambil mendaraskan doa dan Rosario sepanjang perjalanan. Sebelum diantar menuju Torea, Arca Bunda Maria terlebih dahulu disemayamkan selama beberapa hari di Paroki Santo Yosep Fakfak untuk rangkaian doa bersama umat.

Dari Gereja Santo Yosep Fakfak, arca kemudian diberangkatkan menuju Gereja Stasi Santo Petrus Torea yang berada di wilayah Paroki Santo Paulus Wagom. Suasana persaudaraan, iman, dan kebersamaan umat begitu terasa sepanjang prosesi berlangsung.

Pengantaran arca ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada Bunda Maria, tetapi juga bagian dari napak tilas sejarah masuknya agama Katolik di Tanah Papua yang telah berlangsung selama 132 tahun.

Sesuai agenda panitia, pada Jumat, 22 Mei 2026 pukul 09.00 WIT, Arca Bunda Maria akan kembali diantar dari Torea menuju Kampung Sekru, salah satu kampung bersejarah dalam perjalanan misi Katolik di Papua. Di lokasi tersebut akan dilaksanakan prosesi adat, doa Rosario bersama, serta rangkaian ibadat umat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah awal penyebaran iman Katolik di wilayah Papua.

Kampung Sekru sendiri dikenal sebagai salah satu titik penting dalam sejarah masuknya misi Katolik di Tanah Papua. Dari kampung tersebut, semangat pewartaan iman kemudian berkembang ke berbagai wilayah di Papua, khususnya di kawasan Fakfak dan sekitarnya.

Setelah prosesi di Sekru, kegiatan akan dilanjutkan dengan rally Rosario atau estafet doa Rosario yang melibatkan umat dari berbagai paroki di Kabupaten Fakfak. Rally Rosario tersebut menjadi simbol perjalanan iman Gereja Katolik yang terus hidup dan diwariskan lintas generasi sejak awal kedatangan para misionaris di Tanah Papua.

Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan bahwa salah satu agenda utama dalam perayaan tahun ini adalah perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum untuk ditahtakan.

Menurutnya, arca tersebut memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Katolik di Tanah Papua karena menjadi simbol perlindungan, pengharapan, dan persatuan umat dalam perjalanan sejarah Gereja Katolik di Papua.

“Perjalanan napak tilas itu juga akan bersamaan dengan mengantar arca Bunda Maria yang akan ditahtakan di Pulau Bonyum. Arca itu terbuat dari batu utuh dengan berat kurang lebih 500 kilogram atau setengah ton,” ujar Fredikus.

Ia menjelaskan, arca akan diarak melalui jalur darat sambil didoakan Rosario bersama umat Katolik di Fakfak. Prosesi tersebut melibatkan lima paroki di Kabupaten Fakfak dan dilakukan secara estafet hingga tiba di Kampung Raduria.

“Seluruh umat akan terlibat dan sudah dibagi tugasnya. Ada lima paroki di Fakfak dan nantinya arca akan dibawa secara estafet sampai di Kampung Raduria,” katanya.

Setelah tiba di Kampung Raduria, Arca Bunda Maria akan diseberangkan menggunakan perahu menuju Pulau Bonyum. Pulau tersebut menjadi salah satu lokasi utama dalam rangkaian perayaan napak tilas 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua.

Panitia juga telah menyiapkan armada transportasi laut untuk mendukung mobilisasi umat selama kegiatan berlangsung, mengingat diperkirakan ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah di Papua Barat akan hadir mengikuti rangkaian kegiatan religius dan napak tilas sejarah tersebut.

Perayaan 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua tahun ini menjadi momentum refleksi iman sekaligus penghormatan terhadap perjalanan panjang karya misi Gereja Katolik di Papua. Fakfak sebagai salah satu pusat sejarah awal penyebaran agama Katolik di Papua kembali menjadi saksi perjalanan spiritual umat yang terus menjaga warisan iman, budaya, dan persaudaraan lintas generasi.

AFPK Soroti "Gaji Menggelembung" Satgas Saber Pungli Gorut: 14 Nama APH dan Pejabat Diduga Tabrak Perpres

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi (AFPK) Gorontalo, Fahrul Wahidji, menyoroti temuan fantastis terkait realisasi anggaran pada Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2024. Fahrul mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran regulasi terkait jumlah keanggotaan dan penerimaan honorarium yang melibatkan 14 nama dari berbagai instansi penegak hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan data yang dihimpun AFPK, pembentukan tim melalui Inspektorat Gorontalo Utara ini dinilai melebihi kuota maksimal keanggotaan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pelanggaran Kuota dan Temuan Anggaran

Fahrul menjelaskan bahwa dalam Perpres tersebut, jumlah keanggotaan tim kerja maksimal adalah 10 orang untuk kategori tertentu, atau maksimal hingga 24 orang namun dengan rincian SKPD yang ketat. Temuan di lapangan menunjukkan adanya 14 nama yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkumham, Kodim, hingga internal Inspektorat yang menerima honorarium sebanyak 12 kali dengan total mencapai Rp79.350.000.

"Ini adalah ironi yang nyata. Tim yang dibentuk untuk memberantas pungutan liar justru diduga menabrak aturan sejak dalam proses pembentukannya. Ada penggelembungan jumlah penerima yang tidak sesuai dengan konteks regulasi yang lebih tinggi," tegas Fahrul Wahidji dalam keterangannya.

Daftar Instansi yang Terlibat

Nama-nama yang terseret dalam daftar penerima tersebut menduduki posisi strategis di instansi masing-masing, antara lain:

– Kejaksaan Negeri Gorut: Kasi Pidum dan Kasi Pidsus.

– Polres Gorut: Kasat Sabhara, Kanit Tipikor, Kasiwas, dan Kasi Propam.

– Kemenkumham: Kabid Yankum.

– TNI: Pasi Intel Kodim.

– Pemkab Gorut: Sekretaris Inspektorat, Irban Wilayah I, II, dan III, Kabag Hukum, serta Kasubag Bantuan Hukum dan HAM.

Desakan Audit dan Pemeriksaan Internal

Fahrul meminta agar pimpinan tiap instansi tidak tinggal diam melihat anggotanya terseret dalam pusaran anggaran yang diduga bermasalah ini.

"Kami meminta masing-masing instansi, baik itu Kapolda melalui Propam, Kajati melalui Jamwas, hingga Kemenkumham, untuk segera memeriksa anggota-anggota yang namanya tercantum sebagai penerima upah tersebut. Jangan sampai aparat penegak hukum justru menjadi penikmat anggaran yang cacat prosedur," tambah Fahrul.

AFPK juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran di Inspektorat Gorontalo Utara tahun 2024 guna memastikan apakah ada unsur kerugian negara yang wajib dikembalikan.

"Publik bertanya-tanya, mengapa APH dimasukkan dalam daftar penerima yang secara konteks hukum di luar mandat UU yang ada? Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan status hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait," tutupnya.

(JO)

Sukses di 6 Kota, Roadshow “AI Driven Secure & Efficient” Bersiap Sapa Sektor Kesehatan di Jakarta dan Balikpapan

Jakarta - Suaraindonesia1, Kolaborasi strategis antara Yorindo Communication, APTIKNAS, dan APKOMINDO, serta PERATIN dengan dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI), terus menunjukkan momentum positif melalui rangkaian Roadshow Nasional bertajuk “AI Driven Secure & Efficient: Engineering The Digital Transformation Blueprint.”

Hingga Mei 2026, roadshow tersebut telah sukses diselenggarakan di 6 (enam) kota besar di Indonesia, yakni Surabaya, Bali, Cikarang, Batam, Purwakarta, dan Tangerang. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku industri, praktisi teknologi informasi, asosiasi, regulator, serta vendor solusi digital dalam mendorong percepatan transformasi digital nasional yang aman, efisien, dan berbasis Artificial Intelligence (AI).

Rangkaian roadshow ini secara khusus membahas berbagai tantangan dan peluang transformasi digital di sektor manufaktur, kesehatan, hingga industri strategis lainnya, termasuk penguatan keamanan siber, efisiensi operasional, cloud computing, data center, autonomous cyber defense, serta implementasi AI yang adaptif dan sesuai regulasi.

Antusiasme peserta sepanjang penyelenggaraan di enam kota pertama menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data panitia, tingkat partisipasi dan minat peserta terhadap solusi teknologi yang dipresentasikan para sponsor terus mengalami peningkatan.

Rekapitulasi Roadshow AI Driven Secure & Efficient 2026: 

1. Surabaya (10–11 Februari 2026), Registrasi: 206 peserta, Kehadiran: 165 peserta, Responden: 125 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 92 peserta. Sebagai kota pembuka, Surabaya menghadirkan pembahasan terkait transformasi digital sektor rumah sakit, manufaktur, dan perbankan melalui pendekatan Smart Industry dan Hospital 5.0.

2. Bali (5 Maret 2026), Registrasi: 95 peserta, Kehadiran: 82 peserta, Responden: 45 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 25 peserta. Roadshow di Bali turut menghadirkan pembahasan mengenai pentingnya kedaulatan data dan penguatan sistem pertahanan siber nasional di era AI.

3. Cikarang (9 April 2026), Registrasi: 127 peserta, Kehadiran: 138 peserta, Responden: 92 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 65 peserta. Sebagai kawasan industri manufaktur terbesar di Indonesia, Cikarang menjadi momentum penting untuk mendorong efisiensi industri berbasis digital backbone yang aman dan terintegrasi.

4. Batam (22 April 2026), Registrasi: 113 peserta, Kehadiran: 75 peserta, Responden: 42 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 23 peserta. Di Batam, pembahasan difokuskan pada perlindungan infrastruktur digital strategis dan kesiapan industri menghadapi ancaman siber berbasis AI.

5. Purwakarta (28 April 2026), Registrasi: 87 peserta, Kehadiran: 78 peserta, Responden: 62 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 50 peserta. Pada seri ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan tata kelola AI untuk menghindari risiko “black box syndrome” dalam implementasi teknologi.

6. Tangerang (7 Mei 2026), Registrasi: 105 peserta, Kehadiran: 69 peserta, Responden: 47 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 38 peserta. Tangerang menjadi penutup rangkaian sektor manufaktur sebelum roadshow beralih fokus ke sektor kesehatan.

Memasuki kota ketujuh dan kedelapan, roadshow nasional ini akan secara khusus menyasar sektor kesehatan yang saat ini tengah mengalami pertumbuhan dan transformasi digital sangat pesat.

Ketua Umum APTIKNAS sekaligus Ketua Umum APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Hoky), menegaskan bahwa sektor kesehatan membutuhkan solusi teknologi yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga aman, patuh regulasi, dan mampu menjaga kedaulatan data nasional.

“Kita tidak punya waktu lagi untuk ragu. Gelombang AI tidak akan menunggu kesiapan kita. Pertanyaan utamanya saat ini adalah bagaimana rumah sakit dan industri kesehatan membangun fondasi digital yang aman, efisien, serta siap memanfaatkan peluang besar dari perkembangan AI,” ujar Hoky, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum SPRI.

Sebagai asosiasi TIK nasional, APTIKNAS hadir menjembatani kebutuhan industri dengan mempertemukan pengguna teknologi dengan vendor dan penyedia solusi terpercaya dari anggota APTIKNAS dan APKOMINDO.

Kegiatan ini sekaligus menjadi peluang strategis bagi anggota asosiasi untuk memperkenalkan solusi, produk, dan layanan unggulannya secara langsung kepada para pengambil keputusan di sektor kesehatan.

Agenda Roadshow Berikutnya di Jakarta, 10 Juni 2026, 09.00 – 15.00 WIB bertempat di  Hotel Menara Peninsula, dengan target peserta 100 Direktur Rumah Sakit, Manajemen Rumah Sakit, dan Tim IT Rumah Sakit.

Selanjutnya sebagi penutupan Roadshow Nasional di Balikpapan, 25 Juni 2026, 09.00 – 15.00 WITA bertempat di Hotel Platinum Balikpapan, dengan target peserta 100 Direktur Rumah Sakit, Manajemen Rumah Sakit, dan Tim IT Rumah Sakit.

Sebagai bagian dari acara penutupan, akan diselenggarakan pula Business Meetup Balikpapan pada 25 Juni 2026, 16.00 – 19.00 WITA.

Kegiatan ini akan mempertemukan sekitar 30 pelaku usaha IT dari Balikpapan dan Samarinda yang terdiri dari system integrator, dealer, reseller, dan pelaku industri teknologi lokal guna memperkuat ekosistem digital di Kalimantan Timur, termasuk dalam mendukung perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Hoky, di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis, pelaku industri TIK harus tetap optimistis dan aktif menciptakan peluang baru.

“Di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak, kita harus tetap semangat, terus bergerak, dan aktif mencari peluang baru. APKOMINDO dan APTIKNAS hadir untuk membuka peluang dan memberikan kesempatan bagi seluruh anggota agar dapat tumbuh dan berkembang bersama,” tegasnya.

Panitia saat ini masih membuka kesempatan bagi vendor teknologi dan perusahaan digital untuk bergabung sebagai sponsor maupun mitra kegiatan.

Untuk informasi sponsorship dan detail paket kerja sama, dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp:

08777-903-5000.

Dugaan Pencurian Alat Pembajak Kebun Dilaporkan ke Polisi, Nama Kadus Disebut dalam Laporan

GORONTALO UTARA— SuaraIndonesia1.com, Kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa kembali menjadi sorotan setelah seorang warga Kecamatan Tomilito resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencurian alat pembajak kebun ke Polres Gorontalo Utara.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/93/V/2026/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/POLDA GORONTALO tertanggal 21 Mei 2026.

Pelapor, Seprin Limonu, warga Dusun Sangobungo, Kecamatan Tomilito, mendatangi SPKT Polres Gorontalo Utara untuk melaporkan dugaan hilangnya alat pembajak kebun miliknya yang sebelumnya berada di lokasi perkebunan.

Dalam uraian laporan polisi, peristiwa itu disebut terjadi pada Rabu malam, 20 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 WITA di wilayah Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

Pelapor menjelaskan bahwa alat pembajak tersebut awalnya ditinggalkan di area perkebunan. Namun, setelah mendapat informasi dari pihak keluarga, pelapor kembali mendatangi lokasi dan mendapati alat tersebut diduga telah berpindah tangan.

Nama Amir Nayo turut disebut dalam laporan sebagai pihak terlapor. Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa terlapor diketahui merupakan seorang aparat desa yang masih aktif menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus).

Kondisi ini sontak memicu perhatian warga. Pasalnya, jabatan aparat desa sejatinya melekat dengan tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan, ketertiban, serta menjadi contoh di tengah masyarakat.

Masyarakat kini menanti langkah profesional aparat penegak hukum dalam mengusut laporan tersebut secara objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih. Penanganan perkara ini dinilai penting demi menjaga marwah hukum serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa maupun aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan proses penanganan dan pendalaman atas laporan yang telah diterima.

Reporter: Opan Luawo

GPDP Patmos Miosnum Siap Sukseskan Sidang Klasis Wonawa ke III

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Gembala Jemaat GPDP Patmos Miosnum, Nova Paririe, menyampaikan bahwa seluruh kesiapan sebagai tuan rumah pelaksanaan Sidang Klasis Wonawa ke III Gereja Pentakosta Di Papua (GPDP) telah dilakukan dengan baik.

Dalam keterangannya, Nova Paririe mengatakan bahwa jemaat GPDP Patmos Miosnum bersama panitia dan masyarakat setempat terus bekerja sama demi menyukseskan kegiatan rohani tersebut. Mulai dari persiapan tempat ibadah, penginapan, konsumsi, hingga penyambutan tamu dari berbagai jemaat di wilayah Klasis Wonawa telah dipersiapkan secara maksimal.

“Kami selaku tuan rumah telah siap melaksanakan Sidang Klasis Wonawa ke III Gereja Pentakosta Di Papua. Ini menjadi suatu kehormatan bagi Jemaat GPDP Patmos Miosnum karena dipercayakan menjadi tempat pelaksanaan sidang,” ujar Nova Paririe.

Ia juga mengajak seluruh jemaat dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kekompakan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, Sidang Klasis bukan hanya menjadi agenda organisasi gereja, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan meningkatkan pelayanan iman di tengah jemaat.

Selain itu, Nova Paririe berharap seluruh peserta sidang dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan baik sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemajuan bagi Gereja Pentakosta Di Papua, khususnya di wilayah Klasis Wonawa.

Sidang Klasis Wonawa ke III GPDP rencananya akan dihadiri para pendeta, majelis jemaat, serta utusan dari berbagai jemaat di lingkungan Klasis Wonawa. Dengan semangat pelayanan dan kebersamaan, Jemaat GPDP Patmos Miosnum optimistis kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan penuh berkat.

Polda Sulut, Kemenag, dan Kesbangpol Gelar Coffee Morning Jaga Kondusifitas Terkait Isu Kedatangan UAS

Manado 21/05/2026, Suaraindonesia1, Kegiatan coffee morning yang diselenggarakan oleh Polda Sulawesi Utara melalui Direktorat Intelkam bersama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, turut dihadiri oleh lima belas organisasi masyarakat (ormas) dan LSM di Sulawesi Utara.

Bertempat di warong Kobong manado tepatnya di jalan pumorow pada jam 09:00

Kegiatan coffee morning tersebut membahas terkait penolakan terhadap kedatangan Ustaz Abdul Somad ke Sulawesi Utara. 

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengedepankan dialog serta komunikasi yang baik antar seluruh pihak yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Bpk Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd  menyampaikan beberapa poin penting terkait pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama, memperkuat kerukunan, serta menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat di Sulawesi Utara yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman dan semangat toleransi yang tinggi.

Sementara itu, melalui Dir Intelkam, Polda Sulawesi Utara Bpk  Kombes Pol. Sugeng Prayitno, S.I.K.  mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas dan LSM, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah.

Coffee morning tersebut menjadi sarana silaturahmi dan komunikasi antar lembaga serta elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan keharmonisan di Sulawesi Utara agar tetap aman, damai, dan kondusif.