SULAWESI UTARA
Sulut/block-7/#E4D932
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2025 kembali membuka persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah. Kali ini, sorotan tertuju pada pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Bank Tabungan Negara (BTN), yang berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mengalami pendebitan rekening secara ganda dengan menggunakan satu nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Temuan ini bukan persoalan administrasi biasa yang bisa diselesaikan hanya dengan mengembalikan uang ke rekening pemerintah daerah. Ini menyangkut keamanan uang rakyat, ketepatan sistem transaksi perbankan, dan tanggung jawab pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kas daerah.
Berdasarkan Lampiran 17 LHP BPK, terdapat 11 kejadian pendebitan ganda pada rekening RKUD BTN. Sejumlah transaksi tersebut berkaitan dengan pengadaan motor sampah listrik, pemeliharaan jalan, pengadaan bahan pangan, sewa perlengkapan kegiatan, hingga pembayaran honorarium. Dalam lampiran yang sama, BTN mencatat telah mengembalikan dana yang terdebit ganda tersebut.
Namun, pertanyaannya: mengapa satu nomor SP2D bisa berkaitan dengan lebih dari satu pendebitan rekening? Bagaimana sistem pengendalian transaksi BTN bekerja? Siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, dan berapa lama uang daerah berada di luar penguasaan RKUD sebelum dikembalikan?
Rahman Patingki menilai, pengembalian dana tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup persoalan. Sebab, pemulihan dana hanya menjawab aspek pengembalian uang, bukan menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan transaksi, pertanggungjawaban pihak bank, maupun kelemahan pengawasan pemerintah daerah.
"Jangan berpikir bahwa ketika uang sudah dikembalikan, persoalan otomatis selesai. Publik berhak mengetahui mengapa pendebitan ganda bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengembaliannya, dan apa jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang. Ini uang daerah, bukan uang pribadi yang bisa diperlakukan sesuka hati," tegas Rahman.
PKS PEMKOT DENGAN BTN HANYA MEMUAT SATU DARI DELAPAN KETENTUAN MINIMAL
Persoalan semakin serius ketika BPK juga menemukan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Gorontalo dan BTN dalam pengelolaan RKUD belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, PKS Pemkot Gorontalo dengan BTN hanya mengatur satu dari delapan ketentuan minimal yang dipersyaratkan. Tujuh ketentuan lainnya tidak diatur, yakni:
1. Mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana.
2. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening.
3. Penerimaan bunga, jasa giro, atau bagi hasil.
4. Pembayaran imbalan atas jasa pelayanan.
5. Sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian.
6. Kewajiban penyampaian laporan.
7. Tata cara penyelesaian perselisihan.
BPK bahkan mencatat bahwa PKS tersebut tidak mengatur secara khusus sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pemerintah daerah tidak memperoleh kompensasi apabila terjadi kerugian akibat kesalahan layanan bank di kemudian hari.
Lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan permintaan keterangan BPK, Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan minimal PKS yang dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Rahman mempertanyakan bagaimana mungkin kerja sama pengelolaan rekening yang menampung dan menyalurkan uang daerah dapat dijalankan dengan perjanjian yang tidak memuat tujuh ketentuan penting tersebut.
"Kalau mekanisme pengeluaran dana, pelimpahan saldo, kewajiban laporan, sanksi, hingga penyelesaian perselisihan tidak diatur secara memadai, lalu apa yang menjadi jaminan perlindungan uang daerah? Jangan sampai pemerintah daerah begitu mudah menyerahkan pengelolaan RKUD, tetapi justru lalai memastikan perjanjian yang melindungi kepentingan rakyat," ujarnya.
KELAYAKAN BTN SEBAGAI PENGELOLA RKUD PATUT DIEVALUASI
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa kepala daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Dalam proses penunjukan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan reputasi bank, kualitas pelayanan, serta manfaat ekonomi dan sosial yang diberikan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penunjukan bank pengelola RKUD bukan sekadar keputusan memindahkan rekening dari satu bank ke bank lain. Ada tanggung jawab untuk memastikan bank yang dipilih memiliki reputasi, pelayanan, dan sistem pengelolaan yang dapat menjamin keamanan serta ketertiban transaksi keuangan daerah.
Karena itu, Rahman meminta agar kelayakan BTN sebagai pengelola RKUD Kota Gorontalo dievaluasi secara objektif berdasarkan temuan BPK.
"Jangan hanya berbicara tentang keuntungan dan manfaat kerja sama. Kalau dalam pelaksanaannya ditemukan pendebitan ganda dan PKS tidak memenuhi ketentuan minimal, maka wajar publik mempertanyakan bagaimana proses penilaian kelayakan BTN sebelum ditunjuk mengelola RKUD. Apakah seluruh aspek reputasi, pelayanan, keamanan transaksi, dan manfaat sudah benar-benar diuji?" tegasnya.
Rahman menekankan bahwa pertanyaan tersebut bukan berarti menyimpulkan BTN tidak sehat secara perbankan, melainkan mendesak pemerintah daerah membuka dasar penilaian dan mengevaluasi kualitas layanan BTN berdasarkan fakta pemeriksaan BPK.
SEMBILAN TRUK SAMPAH DAN PEMINDAHAN RKUD: KEBETULAN ATAU ADA KEPENTINGAN YANG HARUS DIJELASKAN?
Persoalan ini semakin menarik perhatian publik ketika mengingat kembali peristiwa 26 Juli 2025. Pada momentum kegiatan Gebyar UMKM yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama pengelolaan dan penyimpanan RKUD antara Pemkot Gorontalo dan BTN, pemerintah kota menerima bantuan sembilan unit mobil dump truck dari BTN.
Sejumlah pemberitaan pada saat itu menyebutkan bahwa penyerahan sembilan truk sampah tersebut berlangsung bersamaan dengan penandatanganan kerja sama pengelolaan RKUD. Bahkan, Wali Kota Gorontalo saat itu menyampaikan bahwa bantuan armada pengangkut sampah merupakan salah satu manfaat yang menjadi pertimbangan pemindahan RKUD ke BTN.
Fakta mengenai waktu penyerahan bantuan dan penandatanganan kerja sama tersebut patut menjadi perhatian. Bukan berarti bantuan itu otomatis merupakan suap atau gratifikasi, tetapi publik berhak meminta penjelasan mengenai dasar pemberian, mekanisme penerimaan, pencatatan aset, dan hubungan antara bantuan tersebut dengan kebijakan pemindahan RKUD.
Rahman mempertanyakan apakah pemberian sembilan unit truk sampah itu benar-benar merupakan bantuan sosial atau program tanggung jawab perusahaan yang berdiri sendiri, atau justru memiliki keterkaitan dengan kepentingan bisnis BTN untuk memperoleh pengelolaan RKUD Pemerintah Kota Gorontalo.
"Jangan sampai bantuan sembilan truk sampah kepada pemerintah daerah justru menimbulkan persepsi bahwa ada manfaat tertentu yang diberikan bersamaan dengan keputusan pemindahan RKUD. Apakah bantuan itu murni untuk kepentingan pelayanan publik, atau ada hubungan kepentingan dengan kerja sama pengelolaan uang daerah? Ini harus dibuka secara terang-benderang. Jangan biarkan publik hanya menerima penjelasan sepihak," tegas Rahman.
Menurutnya, yang harus diperiksa bukan hanya waktu penyerahan bantuan, tetapi juga dokumen penawaran, komunikasi antara BTN dan Pemkot, dasar hukum pemberian, dokumen serah terima, pencatatan aset, serta proses pengambilan keputusan penunjukan BTN sebagai pengelola RKUD.
Jika ditemukan adanya hubungan timbal balik berupa pemberian fasilitas untuk memengaruhi keputusan pejabat, maka aparat penegak hukum harus menguji fakta tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dugaan tersebut tidak boleh disimpulkan tanpa bukti yang cukup.
FKPR DESAK PEMERIKSAAN MENYELURUH, JANGAN BERHENTI PADA PENGEMBALIAN UANG
Atas temuan tersebut, Rahman Patingki mendesak Wali Kota Gorontalo, BKAD, Inspektorat, dan pihak BTN agar memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
FKPR meminta:
1. Membuka seluruh dokumen dan bukti pengembalian dana atas 11 kejadian pendebitan ganda RKUD BTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17 LHP BPK.
2. Meminta BTN menjelaskan penyebab teknis dan operasional terjadinya pendebitan ganda dengan satu nomor SP2D.
3. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap sistem pengendalian transaksi, rekonsiliasi rekening koran, dan pengawasan pengelolaan RKUD.
4. Mengevaluasi serta memperbaiki PKS Pemkot Gorontalo dengan BTN agar memenuhi seluruh ketentuan minimal Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
5. Membuka dokumen dasar pemberian sembilan unit truk sampah, termasuk dokumen penawaran, serah terima, pencatatan aset, dan komunikasi terkait kerja sama RKUD.
6. Meminta aparat penegak hukum menelaah apabila ditemukan bukti adanya pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pejabat atau menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum.
7. Mengevaluasi kembali penunjukan BTN sebagai pengelola RKUD berdasarkan reputasi, kualitas pelayanan, keamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rahman menegaskan bahwa pengelolaan RKUD merupakan urusan strategis yang menyangkut uang rakyat dan tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan pertimbangan manfaat sesaat tanpa jaminan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
"Jangan sampai pemerintah begitu cepat menerima bantuan, tetapi begitu longgar dalam memastikan perlindungan uang daerah. Sembilan truk sampah memang dapat membantu pelayanan kebersihan masyarakat, tetapi pengelolaan puluhan miliar uang kas daerah membutuhkan standar keamanan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang jauh lebih ketat."
"Kalau memang tidak ada kepentingan tersembunyi di balik bantuan sembilan truk tersebut dan pemindahan RKUD ke BTN, buktikan dengan membuka seluruh dokumen dan menjawab temuan BPK. Rakyat tidak membutuhkan pembelaan retoris. Rakyat membutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban!"
Bagi FKPR, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif dalam LHP BPK. Harus ada evaluasi, perbaikan tata kelola, dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab. Sebab, uang daerah adalah uang rakyat, bukan ruang kompromi kepentingan siapa pun.
Rep: JO
Ucapan tersebut disampaikan langsung melalui pernyataan Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, serta perjalanan tugas beliau dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menurut Fikri Alkatiri, sebuah jabatan baru bukan hanya tentang peningkatan tanggung jawab maupun kepercayaan institusi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperluas pengabdian dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi bangsa dan negara.
"Jabatan bukan sekadar kedudukan atau kekuasaan. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, ketulusan, dan rasa tanggung jawab. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk melayani," ungkap Fikri.
Ia juga menyampaikan bahwa kepemimpinan yang baik tidak semata-mata diukur dari pangkat dan jabatan, melainkan dari sikap, keteladanan, kemampuan membangun komunikasi, serta bagaimana seseorang mampu menjaga hubungan baik dan merangkul berbagai elemen masyarakat.
Bagi GTI, nilai-nilai humanis, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian penting dari karakter seorang insan Bhayangkara yang senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Penugasan baru di lingkungan Bareskrim Polri diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, serta dedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab negara.
Keluarga besar LSM GTI turut mendoakan agar Kombes Pol Winardi Prabowo senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kelancaran dalam setiap langkah pengabdiannya.
"Teruslah mengabdi dengan hati, bekerja dengan integritas, dan jadilah pemimpin yang tidak hanya dihormati karena jabatan, tetapi juga dikenang karena kebaikan, keteladanan, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat."
FIKRI ALKATIRI
Ketua Umum
LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)
Bersama rakyat, menjaga persatuan, mengawal keadilan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.
Ucapan ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, serta keteladanan beliau selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri.
Bagi keluarga besar LSM GTI, beliau bukan hanya dikenal sebagai sosok perwira yang menjalankan tanggung jawab kedinasan, tetapi juga pribadi yang baik, humanis, terbuka, dan senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif serta merangkul berbagai elemen masyarakat.
Sikap kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi, kebersamaan, dan penghargaan terhadap sesama merupakan nilai positif yang patut diapresiasi.
Jabatan bukanlah sekadar kekuasaan, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk melayani. Sebab, esensi seorang pemimpin tidak hanya terlihat dari pangkat dan jabatan yang disandang, tetapi juga dari bagaimana ia hadir, mendengar, merangkul, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keluarga besar LSM GTI berharap, di tempat penugasan yang baru, beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mengemban setiap amanah serta tanggung jawab negara.
Semoga pengalaman, integritas, dan karakter humanis yang dimiliki terus menjadi bekal untuk memberikan pengabdian terbaik bagi institusi Polri, bangsa, dan negara.
Selamat bertugas di tempat yang baru, selamat mengemban amanah di Mabes Polri. Teruslah menjadi pribadi yang rendah hati, humanis, dan dekat dengan masyarakat.
KELUARGA BESAR LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)
Fikri Alkatiri
Ketua Umum
Dalam pertandingan yang berlangsung hari ini, dua laga telah mempertemukan empat tim yang sama-sama berjuang untuk mengamankan kemenangan demi melangkah ke babak selanjutnya.
Adapun hasil pertandingan babak 16 Besar pada Rabu (18/11/2026) sebagai berikut:
Turu Yapsel FC 1–0 Nusawani FC
Miobo FC 4–0 Wonawa FC
Kemenangan tersebut memastikan Turu Yapsel FC dan Miobo FC berhasil melewati pertandingan hari ini dengan hasil positif.
Sekretaris Panitia Pelaksana (Panpel), Obaja Karubaba, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada keempat tim yang telah bertanding dan turut menyukseskan pelaksanaan pertandingan babak 16 Besar.
Ia juga mengimbau seluruh penonton yang hadir menyaksikan Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026 agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan stadion, khususnya dengan tidak membuang sampah dan meludah pinang sembarangan.
"Kami berharap penonton memperhatikan sampah, jangan buang sembarangan, dan juga ludah pinang. Makan pinang itu budaya, tetapi ludah pinang sembarangan itu bukan budaya," harapnya.
Sementara itu, Oskar Karubaba juga mengajak seluruh masyarakat, suporter, dan penonton untuk memiliki kepedulian bersama dalam menjaga fasilitas olahraga yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Yapen.
"Mari kita sama-sama menjaga Stadion Marora ini dengan baik, karena Stadion Marora Serui adalah milik kita semua," ungkapnya.
Panitia Pelaksana berharap imbauan tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga seluruh rangkaian Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026 dapat terus berlangsung dengan tertib, aman, nyaman, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
Stadion bersih, pertandingan nyaman. Mari sukseskan KNPI CUP 2026 dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kepedulian terhadap lingkungan.
Capaian tersebut terungkap dalam acara Pertemuan Publikasi Data Stunting Tingkat Kabupaten Merangin Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Merangin, Rabu (18/11).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, yang hadir mewakili Bupati Merangin, M. Syukur.
Dalam sambutan tertulis Bupati, Sekda Zulhifni mengapresiasi dedikasi para kader di lapangan, tenaga kesehatan, serta seluruh perangkat daerah yang menjadi ujung tombak keberhasilan penurunan angka tersebut.
"Upaya percepatan penurunan stunting bukan sekadar mengejar angka statistik, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan generasi masa depan kita tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing," ujar Sekda Zulhifni membacakan sambutan Bupati.
Kendati mencatatkan penurunan yang menggembirakan, Bupati M. Syukur mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak cepat berpuas diri. Tantangan ke depan menuntut kerja keras yang lebih terukur berbasis data yang akurat, valid, dan mutakhir.
"Penajaman sasaran intervensi data hasil publikasi ini memetakan secara spesifik desa atau kelurahan mana saja yang menjadi lokus prioritas. Anggaran dan program harus difokuskan secara tepat sasaran kepada keluarga berisiko stunting, ibu hamil, dan baduta (bawah dua tahun) di wilayah tersebut," tegas Sekda Zulhifni.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka stunting hingga titik nol tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Diperlukan kerja kolaboratif dan penguatan konvergensi lintas sektor sesuai amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Strategi Nasional 2025–2029.
"Mari kita satukan persepsi, perkuat sinergi, dan pastikan setiap anggaran dan setiap program yang turun ke masyarakat benar-benar berdampak nyata pada perbaikan gizi anak-anak kita," pungkasnya di hadapan unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, dan kepala puskesmas yang hadir.
(M.janasri)
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Tim peneliti Partnership for Australia–Indonesia Research (PAIR) Sulawesi melalui kelompok riset Net Zero (NZ) 2.5 memperkuat penerapan pengelolaan sampah berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) melalui dukungan penyediaan tempat sampah terpilah. Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mendukung penerapan prinsip ekonomi sirkular dan transisi menuju fasilitas kesehatan yang lebih ramah lingkungan.
Dukungan tersebut menyasar enam puskesmas di dua provinsi, yakni di Provinsi Gorontalo meliputi Puskesmas Biluhu, Puskesmas Batudaa Pantai, dan Puskesmas Limboto di Kabupaten Gorontalo, serta di Provinsi Sulawesi Utara meliputi Puskesmas Bunaken, Puskesmas Bahu, dan Puskesmas Bailang di Kota Manado. Penyediaan sarana pemilahan sampah ini diharapkan dapat memperkuat praktik pengelolaan sampah nonmedis secara lebih sistematis, khususnya dalam memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu.
Secara geografis, ketiga puskesmas di Kabupaten Gorontalo memiliki jarak yang bervariasi dari TPA Regional Talumelito yang berlokasi di Kecamatan Telaga Biru. Berdasarkan perkiraan jarak garis lurus, Puskesmas Biluhu berjarak sekitar 52,6 kilometer, Puskesmas Batudaa Pantai sekitar 29 kilometer, dan Puskesmas Limboto sekitar 6 kilometer dari TPA Talumelito. Perbedaan jarak tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya untuk mendukung efisiensi pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, khususnya bagi fasilitas kesehatan yang berada jauh dari infrastruktur pemrosesan akhir.
Sementara itu, di Kota Manado, Puskesmas Bailang berjarak sekitar 1,8 kilometer, Puskesmas Bahu sekitar 7,9 kilometer, dan Puskesmas Bunaken sekitar 16 kilometer, diukur secara garis lurus dari TPA Sumompo di Kecamatan Tuminting. Khusus Puskesmas Bunaken yang berada di wilayah kepulauan, pengelolaan sampah menghadapi tantangan geografis karena membutuhkan sistem penanganan dan pengangkutan yang mempertimbangkan akses transportasi antarpulau.
Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan riset NZ 2.5 dalam pemilahan sampah bertajuk Management of Single-Use Plastic Waste in Healthcare Facilities in Gorontalo and North Sulawesi, yang berfokus pada pengelolaan sampah plastik sekali pakai di fasilitas kesehatan. Penelitian tersebut tidak hanya mengkaji karakteristik dan penggunaan plastik, tetapi juga mengidentifikasi alternatif material, peluang pengurangan sampah, serta pengembangan model pengelolaan berbasis ekonomi sirkular.
Tim penelitian dipimpin oleh Dr. Irwan Ridwan Rahim dari Universitas Hasanuddin, dengan melibatkan Dr. Raghel Yunginger dan Rezkiawan Tantawi dari Universitas Negeri Gorontalo; Prof. Markus T. Lasut dan Andrew Sadue dari Universitas Sam Ratulangi, Dr. Musyarofah dari Institut Teknologi Kalimantan, Prof. Bronwyn Laycock dan Dr. Tracey Read dari The University of Queensland, Dr. Catherine O'Shea dari The University of Melbourne, serta Zarah Arwieny, MT., dan Ir. Evi Aprianti, Ph.D., dari UNHAS. Kolaborasi lintas perguruan tinggi Indonesia dan Australia ini mengintegrasikan pendekatan teknis, sains dan lingkungan, serta tata kelola untuk menghasilkan rekomendasi pengelolaan sampah fasilitas kesehatan yang aplikatif dan berkelanjutan.
Melalui penyediaan tempat sampah terpilah, tim riset berupaya mendukung penerapan pemilahan sampah nonmedis sejak tahap awal, sehingga material yang masih berpotensi didaur ulang tidak tercampur dengan sampah residu. Langkah ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi tenaga kesehatan, petugas kebersihan, pasien, dan pengunjung puskesmas untuk membangun kebiasaan memilah sampah secara konsisten.
Dukungan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan nyata di fasilitas kesehatan. Pemilahan sampah di tingkat puskesmas merupakan tahap awal dari sistem pengelolaan yang lebih luas, mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali material yang dapat didaur ulang. Sementara itu, limbah medis dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dipisahkan serta dikelola secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Program penelitian PAIR Sulawesi dikelola melalui Australia-Indonesia Centre (AIC) dengan dukungan pendanaan bersama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
Melalui kolaborasi riset internasional ini, dukungan terhadap fasilitas kesehatan di Gorontalo dan Sulawesi Utara diharapkan tidak berhenti pada penyediaan sarana pemilahan sampah, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih bersih, rendah emisi, dan berkelanjutan di kawasan pesisir Gorontalo dan Sulawesi Utara.
Rep: JO
Melalui kegiatan patroli soft approach, patroli dialogis, sosialisasi, serta penggalangan secara humanis, Polres Merangin berhasil menghimpun sebanyak 95 pucuk senjata api rakitan atau yang dikenal dengan sebutan kecepek dari warga Suku Anak Dalam. Seluruh senjata api rakitan tersebut diserahkan secara sukarela dan saat ini telah disimpan di Gudang Logistik Polres Merangin.
Kegiatan penyerahan berlangsung secara bertahap sejak Jumat, 30 Oktober hingga Rabu, 4 November 2026. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, melalui patroli gabungan personel Polres Merangin bersama personel Yon B Pelopor Sat Brimob Polda Jambi di Desa Sungai Ulak dan Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, berhasil dihimpun sebanyak 11 pucuk senjata api rakitan. Masing-masing dari Temenggung Jon 3 pucuk, Temenggung Sikar 1 pucuk, Temenggung Ngeras 2 pucuk, Temenggung Dasang Dong 3 pucuk, Mentawak 2 pucuk.
Selanjutnya, pada Sabtu, 31 Oktober 2026, melalui kegiatan penggalangan di wilayah hukum Polres Merangin dan Polsek jajaran, kembali diperoleh penyerahan sebanyak 17 pucuk. Dengan rincian diserahkan ke Polres Merangin sebanyak 6 Pucuk ke Polsek Pamenang 4 pucuk, ke Polsek Bangko 2 Pucuk dan ke Polsek Tabir 5 pucuk.
Kemudian pada Minggu, 1 November 2026, melalui patroli dialogis dan sosialisasi disertai pemasangan spanduk himbauan larangan kepemilikan serta penggunaan senjata api rakitan ke pemukiman warga SAD berhasil dihimpun sebanyak 27 pucuk dari wilayah permukiman SAD di Mentawak, Tabir dan Tabir Selatan.
Pada Senin, 2 November 2026, kegiatan sosialisasi dan pendekatan persuasif kembali dilaksanakan kepada sejumlah kelompok SAD di wilayah Kecamatan Tabir Selatan, Pamenang, dan Pamenang Selatan. Dari kegiatan tersebut warga SAD menyerahkan sebanyak 31 pucuk senjata api rakitan secara sukarela. Adapun hasil penyerahan senjata api rakitan tersebut bersama dariTumenggung Cilitai, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, menyerahkan sebanyak 16 pucuk. Tumenggung Eka, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, menyerahkan sebanyak 1 pucuk.Tumenggung Ngilo, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, menyerahkan sebanyak 2 pucuk. Tumenggung Yudi, Desa Pelakar Jaya, Kecamatan Pamenang, menyerahkan sebanyak 2 pucuk.Tumenggung Ganta, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, menyerahkan sebanyak 8 pucuk.Tumenggung Carak, Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, menyerahkan sebanyak 2 pucuk.
Sementara itu, pada Selasa, 3 November 2026, tidak terdapat penyerahan senjata api rakitan. Namun, kegiatan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat terus dilakukan. Hingga Rabu, 4 November 2026, kembali diperoleh penyerahan sebanyak 9 pucuk dari kelompok Tumenggung Ali Wardana di Desa Pulau Terbakar, Kecamatan Tabir Barat, serta warga Desa Lantak Seribu, Kecamatan Pamenang. Dengan rincian Kelompok Tumenggung Ali Wardana Desa Pulau Terbakar Kec. Tabir Barat 6 pucuk.Desa Lantak Seribu Kec. Pamenang3 Pucuk.
Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga Suku Anak Dalam yang telah menunjukkan kesadaran serta itikad baik dengan menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela kepada pihak kepolisian.
Kapolres menegaskan bahwa keberhasilan menghimpun 95 pucuk senjata api rakitan tersebut merupakan hasil dari pendekatan yang mengedepankan komunikasi, dialog, kepercayaan, dan kerja sama antara Polri dengan masyarakat.
"Kami mengedepankan pendekatan secara humanis dan persuasif. Kami mengucapkan terima kasih kepada para Temenggung dan seluruh warga Suku Anak Dalam yang telah bersedia menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela. Ini merupakan bentuk kesadaran bersama untuk menciptakan lingk
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Acara strategis ini berlangsung di Grand Q Hotel, Gorontalo, pada Minggu (18/11/2012).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh kalangan mahasiswa serta perwakilan dari Organisasi Cipayung guna memperkuat keterlibatan elemen kepemudaan dan kaum intelektual dalam mengawal proses demokrasi.
Fokus utama dari sosialisasi ini adalah menyamakan persepsi serta memperkuat strategi edukasi kepemiluan yang menyasar segmen pemilih. Pemilih, khususnya dari kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan, dinilai memiliki peran krusial sebagai bagian dari generasi muda yang baru pertama kali atau aktif menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi demokrasi.
Sesi pemaparan materi menghadirkan Panji Prasetyo sebagai narasumber utama, dengan dipandu oleh Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A. selaku moderator. Dalam forum diskusi tersebut, diberikan pembekalan mengenai metode penyampaian informasi pemilu yang efektif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh kalangan muda agar penyelenggara di daerah mampu merancang program sosialisasi yang kreatif.
Keterlibatan aktif jajaran kesekretariatan bersama para komisioner juga ditekankan untuk memastikan dukungan teknis dan administratif berjalan selaras dengan program sosialisasi di lapangan. Sinergi internal antara komisioner, sekretariat, serta keterlibatan aktif mahasiswa dan Organisasi Cipayung menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh lapisan pemilih pemula secara merata.
Dengan terselenggaranya kegiatan di Grand Q Hotel ini, jajaran KPU di Provinsi Gorontalo diharapkan semakin siap dalam menjalankan tahapan sosialisasi pemilu. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan KPU untuk mendorong terwujudnya pemilu yang partisipatif, cerdas, dan berkualitas.
Rep: Nandar Suleman
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Konferensi Daerah (Konferda) III sebagai momentum penguatan konsolidasi organisasi. Kegiatan yang berlangsung di Grand Q Hotel, Gorontalo, pada Rabu (18/11/2026) ini menjadi forum strategis bagi para alumni dalam merumuskan arah gerak organisasi ke depan.
Acara pembukaan Konferda III turut dihadiri oleh jajaran pengurus pusat dan daerah, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PA GMNI, Riano Oskar, serta Ketua DPD PA GMNI Gorontalo, Dedy Hamzah, S.Pd. Kehadiran keduanya menegaskan komitmen sinergi antara kepengurusan tingkat pusat dan daerah dalam menjaga soliditas keluarga besar alumni GMNI.
Selain kalangan internal alumni, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Gorontalo. Kehadiran elemen Cipayung tersebut mencerminkan semangat kebersamaan serta terjalinnya komunikasi yang harmonis antarorganisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Provinsi Gorontalo.
Memasuki agenda utama, Konferda III difokuskan pada pembahasan pemilihan internal organisasi. Forum ini secara khusus menjadi ruang evaluasi program kerja sekaligus mekanisme pemilihan kepengurusan baru di tingkat DPD maupun Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Provinsi Gorontalo.
Melalui proses musyawarah dalam konferensi ini, Dedy Hamzah kembali memimpin DPD PA GMNI, dihadiri DPC PA GMNI, diharapkan mampu menjawab tantangan zaman. Kepengurusan terpilih nantinya diharapkan dapat semakin mengoptimalkan peran alumni dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
Dengan terselenggaranya Konferda III di Grand Q Hotel ini, PA GMNI Gorontalo menegaskan kesiapannya untuk terus merawat nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat kontribusi pemikiran dan gerakan di tengah dinamika sosial kemasyarakatan di Gorontalo.
Rep: Nandar Suleman
Upacara berlangsung pukul 09.00 WIB di Lapangan Apel Polres Sarolangun, dihadiri Wakapolres Sarolangun Kompol Sumarno Berutu, S.H., para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran, para perwira, personel Polres dan Polsek jajaran, serta Ketua Pengurus Bhayangkari Polres Sarolangun beserta anggota.
Adapun sejumlah jabatan yang diserahterimakan meliputi Kabag Logistik, Kasikum, Kasat Intelkam, Kasi Propam, Kasat Tahti, Kapolsek Limun, dan Kapolsek Batang Asai.
Untuk jabatan Kasat Intelkam Polres Sarolangun, AKP Wiji Nur Eko W, S.H., M.H., digantikan oleh AKP Agung Heru Widiyanto, S.Sy., M.H.
Jabatan Kasi Propam diserahterimakan dari IPTU F Aritonang, S.A.P., kepada IPTU Khairul Anwar, S.H. Sementara jabatan Kasat Tahti diserahterimakan dari IPTU Khairul Anwar, S.H., kepada IPTU F Aritonang, S.A.P.
Selanjutnya, jabatan Kapolsek Limun diserahterimakan dari IPTU Usaha Sitepu, S.E., kepada IPTU Heri Cipta, S.H. Sedangkan jabatan Kapolsek Batang Asai diserahterimakan dari IPTU Sarman Kenedi, S.H., kepada IPTU Beggie Ferland Pratama P, S.Tr.K.
Dalam pelaksanaannya, upacara sertijab berlangsung khidmat, diawali dengan pembacaan keputusan jabatan, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah, serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah jabatan, dan pakta integritas.
Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian selama menjalankan tugas di lingkungan Polres Sarolangun.
Kepada para pejabat baru, Kapolres berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing, memahami karakteristik wilayah, serta melaksanakan tanggung jawab dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.
Usai pelaksanaan upacara sertijab di Lapangan Apel, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit pejabat lama dan pejabat baru yang berlangsung di Aula Polres Sarolangun.
Acara kenal pamit tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, serta memberikan penghormatan kepada pejabat lama sekaligus menyambut pejabat baru di lingkungan keluarga besar Polres Sarolangun.
Melalui pergantian jabatan ini, diharapkan dapat membawa semangat dan energi baru dalam meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat soliditas internal, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Seluruh rangkaian kegiatan sertijab dan kenal pamit berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Red/Suara Indonesia 1
Pelaporan tersebut langsung dilakukan oleh Andi Muhammad Said Chalik, S.E., M.M., selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara Republik Indonesia (DPW FBN RI) DKI Jakarta, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus dari James Tono.
Dalam kapasitas tersebut, Chalik menyampaikan laporan, menyerahkan dokumen dan bukti pendukung, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
James Tono turut hadir bersama sejumlah pengurus DPW FBN RI DKI Jakarta yakni Totok Sediyantoro, MBA., Ph.D., Sekretaris FBN RI DPW DKI Jakarta; Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), Wakil Ketua I FBN RI DPW DKI Jakarta; Cepu Supriyatno, S.E., Ketua Kepemudaan dan Olahraga FBN RI DPW DKI Jakarta; serta Herman Kisto.
Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dengan nomor LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 November 2026.
Dengan diterimanya laporan terbaru tersebut, kini terdapat empat laporan polisi yang berkaitan dengan rangkaian persoalan ini, yaitu:
1. LP/B/1319/V/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 8 Mei 2026.
2. LP/B/1431/V/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 18 Mei 2026.
3. LP/B/2914/X/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 3 Oktober 2026.
4. LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 November 2026.
Chalik menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan langkah untuk meminta kejelasan hukum atas penggunaan dokumen yang sebelumnya dicantumkan sebagai alat bukti dalam perkara perdata Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst.
Menurutnya, setiap dokumen yang digunakan dalam proses peradilan harus memiliki asal-usul, keaslian, serta kebenaran materiil yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami memandang persoalan ini perlu ditelusuri secara serius dan objektif. Jangan sampai dokumen yang belum jelas asal-usul dan keasliannya digunakan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan bernilai miliaran rupiah. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh fakta dan bukti secara profesional," tegas Chalik.
Persoalan ini berkaitan dengan Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 yang dicantumkan Sally Chandra melalui kuasa hukumnya dalam gugatan perdata terhadap James Tono selaku Tergugat I.
Dokumen tersebut menjadi perhatian karena dijadikan dasar klaim penalti sebesar 100 (seratus) kali lipat, dengan nilai tuntutan mencapai Rp5.565.315.000.
Bahkan, dalam angka 19 halaman 6 surat gugatan disebutkan: "Bahwa akibat pembatalan kesepakatan secara sepihak oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT dikenakan penalti oleh investor sebesar 100 (seratus) kali lipat dari dana yang telah digunakan, yaitu sebesar Rp5.565.315.000,-."
Pernyataan dalam gugatan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar: Siapa investor yang dimaksud? Apakah benar terdapat penyerahan dana? Di mana bukti transfer dan dokumen transaksi keuangannya? Apa dasar hukum dan perhitungan penalti hingga mencapai 100 kali lipat?
Pada persidangan 29 Oktober 2026, kuasa hukum Penggugat, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., bersama Muhammad Husnul Harizi, S.H., C.MSP., disebut menyampaikan bahwa Bukti P-5 hilang atau terselip dan masih dalam pencarian.
Namun, dalam persidangan berikutnya pada 12 November 2026, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H. menyatakan mencabut Bukti P-5 tersebut.
Perbedaan keterangan mengenai keberadaan dokumen, yang kemudian berujung pada pencabutannya, menjadi aspek penting yang perlu diklarifikasi, khususnya mengenai asal-usul, keaslian, serta kebenaran materiil dokumen yang sebelumnya dicantumkan sebagai dasar gugatan.
Menanggapi hal tersebut, Chalik menyatakan bahwa pihaknya meminta penyidik mendalami sedikitnya lima persoalan utama:
1. Identitas, keberadaan, dan kapasitas hukum investor yang disebut dalam Surat Perjanjian Investor.
2. Asal-usul, keaslian, serta pihak yang membuat dan menggunakan dokumen Bukti P-5.
3. Ada atau tidaknya penyerahan dana dari investor kepada Sally Chandra, termasuk bukti transaksi keuangannya.
4. Dasar hukum dan kebenaran klaim penalti 100 kali lipat senilai Rp5.565.315.000.
5. Alasan Bukti P-5 dinyatakan hilang atau terselip pada persidangan 29 Oktober 2026, kemudian dicabut pada persidangan 12 November 2026.
"Kami tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Biarkan penyidik menguji seluruh dokumen, menelusuri transaksi keuangan, meminta keterangan pihak-pihak terkait, dan menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana. Yang terpenting, semua harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar asumsi," ujar Chalik.
Dugaan tindak pidana yang dimohonkan untuk diperiksa berkaitan dengan Pasal 391 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
Sebagai Ketua FBN RI DPW DKI Jakarta, Chalik menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kepastian hukum, integritas proses peradilan, dan perlindungan masyarakat dari dugaan penyalahgunaan dokumen dalam proses hukum.
Ia berharap Polres Metro Jakarta Pusat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai pencabutan satu alat bukti dalam persidangan, melainkan juga menyangkut keberadaan investor, kebenaran transaksi pendanaan, serta dasar klaim penalti miliaran rupiah yang sebelumnya dicantumkan dalam surat gugatan.
"Publik berhak mendapatkan kejelasan. Apakah investor tersebut benar-benar ada? Apakah dana benar-benar pernah diserahkan? Dan apakah klaim penalti 100 kali lipat senilai Rp5,56 miliar memiliki dasar transaksi serta hubungan hukum yang dapat dibuktikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab melalui proses pemeriksaan yang objektif," tegasnya.
Kini, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti. Ada atau tidaknya tindak pidana akan ditentukan melalui proses hukum dan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Hingga siaran pers ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Sally Chandra maupun kuasa hukumnya mengenai laporan polisi dan dugaan yang disampaikan pelapor. (Cpu)
Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas berbagai persiapan teknis, regulasi, serta mekanisme pelaksanaan pertandingan babak 16 besar agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD II KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, Densius Amamehi, S.IP, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh 26 tim yang telah berpartisipasi serta ikut menyukseskan Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026.
Menurutnya, keikutsertaan seluruh tim merupakan bagian penting dalam membangun semangat olahraga, mempererat tali persaudaraan, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang sepak bola.
Densius yang akrab disapa Deno juga mengajak seluruh pendukung dan suporter dari 16 tim yang lolos ke babak berikutnya agar senantiasa menjaga keamanan, kebersihan, kebersamaan, dan sportivitas selama pertandingan berlangsung.
"Kami berharap kepada seluruh pendukung tim yang lolos ke babak 16 besar KNPI CUP agar tetap menjaga sportivitas, kebersamaan, dan kebersihan. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan sehingga seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar hingga babak semifinal dan final nanti," ucap Deno kepada wartawan.
Lebih lanjut, Deno menyampaikan bahwa pertandingan babak 16 besar KNPI CUP U.23 Tahun 2026 akan dilaksanakan pada Rabu, 18 November 2026, bertempat di Lapangan Stadion Marora Serui.
Pada kesempatan itu, Densius Amamehi juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan turnamen tersebut.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting sehingga Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik hingga memasuki babak 16 besar.
Dengan memasuki babak 16 besar, persaingan antartim dipastikan semakin ketat. Setiap tim tentunya akan berjuang maksimal untuk mengamankan kemenangan dan melangkah ke babak selanjutnya demi meraih gelar juara KNPI CUP 2026.
Turnamen ini bukan sekadar ajang memperebutkan trofi juara, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat persatuan, persaudaraan, kebersamaan, serta mengembangkan potensi generasi muda melalui olahraga sepak bola di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Rivalitas hanya di lapangan, tetapi persaudaraan tetap selamanya!
Wakil Ketua III DPRK Kepulauan Yapen dari Kelompok Khusus, Bernad Worumi, S.Sos., menyampaikan bahwa pembahasan 11 Raperda Non-APBD tersebut telah menghasilkan pembagian jadwal pembahasan dan penetapan sesuai dengan tahapan yang direncanakan.
Ia menjelaskan, rapat paripurna untuk penetapan 11 Raperda Non-APBD dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026.
Dari total 11 Raperda tersebut, sebanyak empat Raperda direncanakan untuk dimasukkan dan dibahas bersamaan dengan pembahasan APBD Induk Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2027, yang dijadwalkan berlangsung sekitar awal hingga pertengahan Desember 2026.
Sementara itu, tujuh Raperda lainnya akan dilanjutkan pembahasannya sepanjang tahun anggaran 2027, setelah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengajukan materi dan rancangan peraturan daerah sesuai bidang kewenangannya.
Adapun empat Raperda yang direncanakan masuk dalam pembahasan APBD Induk 2027 meliputi:
1. Raperda tentang Pengendalian Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Raperda tentang Perpustakaan Daerah.
3. Raperda tentang Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), yang merupakan inisiatif DPRK Kepulauan Yapen.
4. Raperda tentang Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi daerah yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta penanganan berbagai persoalan sosial dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dengan adanya pembagian tahapan pembahasan ini, tujuh Raperda lainnya akan memperoleh kesempatan untuk dibahas lebih lanjut setelah materi rancangan disiapkan dan disampaikan oleh OPD terkait pada tahun anggaran 2027.
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Pemberian sembilan unit truk pengangkut sampah oleh Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Pemerintah Kota Gorontalo mulai menuai sorotan publik. Bantuan yang secara kasatmata ditujukan untuk mendukung pelayanan kebersihan tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan serius, terutama karena pemberiannya diduga berdekatan dengan polemik pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Gorontalo.
Persoalan ini mendapat perhatian dari Rahman Patingki, mantan Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo periode 2022 yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat Wilayah Provinsi Gorontalo.
Rahman menegaskan bahwa pemberian sembilan unit truk sampah oleh BTN pada prinsipnya patut diapresiasi apabila benar-benar merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, apresiasi tersebut tidak boleh membuat publik kehilangan daya kritis. Sebab, bantuan bernilai besar yang diberikan kepada pemerintah daerah, terlebih ketika berkaitan dengan momentum pengambilan keputusan strategis oleh pejabat publik, harus memiliki kejelasan administrasi, dasar hukum, mekanisme, serta transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai sesuatu yang dikemas dengan istilah BANTUAN justru menyimpan persoalan hukum di belakangnya. Kita tidak boleh langsung menuduh, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya kepentingan tertentu. Apalagi, kita hidup di negara hukum. Setiap pemberian kepada penyelenggara negara harus jelas asal-usul, tujuan, mekanisme, dan dasar hukumnya," tegas Rahman.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika polemik antara Bank SulutGo (BSG) dan Pemerintah Kota Gorontalo terkait pengelolaan RKUD. Memang, ketentuan pengelolaan RKUD memberikan ruang kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan bank tempat penyimpanan RKUD dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti dapat dipengaruhi oleh pemberian fasilitas atau keuntungan tertentu dari pihak perbankan.
Rahman menilai, persaingan antarlembaga perbankan untuk mendapatkan kepercayaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, persaingan tersebut harus dilakukan melalui kualitas pelayanan, kapasitas kelembagaan, keamanan transaksi, dan kredibilitas pengelolaan keuangan, bukan melalui praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Kalau memang BTN ingin menunjukkan kualitas dan kredibilitasnya, silakan buktikan melalui pelayanan perbankan yang profesional. Tetapi jangan sampai dalam upaya mendapatkan kepercayaan pengelolaan RKUD justru muncul indikasi praktik yang bertentangan dengan hukum. Tidak boleh menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Rahman mempertanyakan status hukum dan administrasi pemberian sembilan unit truk tersebut. Apakah bantuan itu merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) BTN, ataukah merupakan hibah yang memiliki mekanisme dan konsekuensi administrasi tersendiri?
Menurutnya, kedua hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan tanpa kejelasan. BTN harus terbuka menjelaskan dasar pemberian, dokumen persetujuan, sumber anggaran, nilai keseluruhan bantuan, tujuan program, hingga mekanisme penyerahannya kepada Pemerintah Kota Gorontalo.
Kecurigaan publik semakin menguat ketika mengingat adanya pemberitaan bahwa Wali Kota Gorontalo sebelumnya pernah mengajukan permohonan bantuan truk sampah melalui program CSR BSG, tetapi permohonan tersebut tidak dapat direalisasikan. Di tengah situasi tersebut, BTN justru hadir dan mampu merealisasikan pemberian sembilan unit truk sampah.
Kondisi ini tentu melahirkan pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan menggantung: apakah pemberian tersebut murni merupakan program sosial perusahaan, atau terdapat komunikasi, komitmen, maupun kepentingan tertentu yang berkaitan dengan keputusan pemindahan RKUD Pemerintah Kota Gorontalo?
Rahman bahkan mengingatkan adanya kemungkinan skenario komunikasi yang perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai terdapat pembicaraan atau bentuk pendekatan yang pada substansinya mengaitkan pemberian bantuan dengan keputusan pemindahan RKUD, misalnya melalui penawaran bahwa kebutuhan truk sampah pemerintah kota dapat dipenuhi apabila pengelolaan RKUD dialihkan kepada BTN.
"Jangan sampai ada praktik saling menguntungkan yang dibungkus dengan narasi kepedulian sosial. Kami tidak mengatakan bahwa hal itu telah terjadi. Tetapi kemungkinan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan. Apakah ada komunikasi, kesepakatan, atau komitmen tertentu antara pihak BTN dan Pemkot Gorontalo sebelum keputusan pemindahan RKUD diambil? Ini yang harus dibuka secara terang-benderang," tegasnya.
Rahman menekankan bahwa dugaan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana suap ataupun gratifikasi tanpa adanya bukti dan proses hukum. Namun, apabila ditemukan indikasi bahwa pemberian sembilan unit truk tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pejabat publik demi kepentingan tertentu, maka persoalan ini patut diuji berdasarkan ketentuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan mengenai suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas dasar itu, Rahman secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo agar tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret dengan melakukan penelusuran serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, khususnya manajemen BTN dan pihak Pemerintah Kota Gorontalo yang terlibat dalam proses penerimaan bantuan maupun pengambilan keputusan pemindahan RKUD.
Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri dokumen pemberian bantuan, nilai pengadaan sembilan unit truk, sumber pembiayaan, dokumen program CSR atau hibah, komunikasi antara pihak BTN dan Pemkot Gorontalo, serta kronologi keputusan pemindahan RKUD.
"Jangan menunggu sampai persoalan ini menjadi bola liar di tengah masyarakat. Kejati Gorontalo harus hadir memberikan kepastian. Periksa apakah pemberian tersebut benar-benar murni CSR atau hibah, apakah seluruh prosedurnya sesuai ketentuan, dan apakah terdapat hubungan kepentingan dengan pemindahan RKUD. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi jika ditemukan indikasi tindak pidana, jangan ragu untuk menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku," tambah Rahman.
Ia juga meminta BTN memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak muncul persepsi negatif terhadap lembaga perbankan tersebut. Begitu pula Pemerintah Kota Gorontalo, yang harus menjelaskan secara transparan alasan, pertimbangan, serta mekanisme pemindahan RKUD, termasuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh pemberian fasilitas atau keuntungan di luar mekanisme yang dibenarkan hukum.
Bagi Rahman, persoalan ini bukan semata-mata tentang sembilan unit truk sampah. Persoalan yang jauh lebih besar adalah menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah agar tidak tercampur dengan kepentingan bisnis, relasi kekuasaan, ataupun transaksi kepentingan yang berpotensi merugikan tata kelola pemerintahan.
"Uang daerah adalah uang rakyat. Pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kompromi kepentingan antara pejabat dan lembaga perbankan. Jika bantuan itu memang murni untuk masyarakat, buktikan melalui administrasi yang transparan. Namun, apabila ada kepentingan tersembunyi di baliknya, maka hukum harus berbicara," tutupnya.
Kini publik menunggu keberanian dan keseriusan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Jangan sampai istilah CSR atau bantuan sosial menjadi tameng yang membuat setiap pemberian bernilai besar luput dari pengawasan. Sebab, dalam negara hukum, niat baik harus dibuktikan dengan prosedur yang benar, dan setiap dugaan penyimpangan harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, serta tidak tebang pilih.
Rep: JO
suaraindonesia1 Adalah media online yang menyajikan informasi terkini serta terpercaya. Dibawah naungan badan hukum PT. SUARA KHARISMA BINTANG INDONESIA terdaftar legal di Kemenkumham dengan nomor: AHU-0117306.AH.01.11.TAHUN 2019
suaraindonesia1 berkantor pusat di PLAZA ALDEOS Jl. Warung Buncit Raya No. 39, Warung Jati Barat, RT 001/RW 09, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia
Email : redaksi.skrinews@gmail.com
Telp/WA : 0822 250000 24
COPYRIGHT © SUARA INDONESIA 1