BMR Bukan Wilayah Pinggiran: Almisbah Desak Negara Akhiri Ketimpangan di Bolaang Mongondow Raya

BOLMONG, suaraindonesia1.com – Mantan Koordinator BEM Provinsi Gorontalo dan Pengurus Pusat BEM Nusantara, Almisbah Mooduto, kembali menyuarakan tuntutan kuat kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar segera memproses pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari Sulawesi Utara. Desakan ini didasarkan pada bukti faktual potensi ekonomi besar di wilayah BMR, sekaligus ketimpangan tata kelola pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal oleh pemerintah provinsi selama ini.

Proses pemekaran daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan turunan seperti PP dan Permendagri terkait syarat administratif dan fisik calon daerah otonom baru. Wilayah BMR mencakup empat kabupaten dan satu kota yang memiliki potensi ekonomi penting, meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta Kota Kotamobagu.

Dari sisi geografis dan demografis, Wilayah BMR memiliki luas sekitar 7.186,58 km² — mewakili hampir setengah luas keseluruhan Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data BPS, total penduduk BMR mencapai sekitar 613.617 jiwa, atau sekitar 23,4 persen dari total penduduk Sulawesi Utara. Secara administratif, persyaratan untuk pemekaran sudah terpenuhi.

Wilayah ini memiliki sumber daya alam yang kuat, meliputi sektor pertambangan, pertanian, perikanan, dan potensi energi. Namun potensi ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru. Salah satu sebabnya adalah orientasi kebijakan pembangunan yang cenderung terpusat di wilayah inti provinsi.

Ketidakseimbangan pertama tampak pada pembangunan infrastruktur strategis. Pusat provinsi menikmati konektivitas yang relatif lebih baik—bandara internasional, pelabuhan utama, rumah sakit rujukan, dan pusat pendidikan tinggi negeri. Sementara itu, beberapa wilayah di BMR masih menghadapi keterbatasan jalan provinsi yang optimal, infrastruktur irigasi yang belum merata, serta minimnya kawasan industri pengolahan. Akibatnya, biaya logistik dan distribusi komoditas dari BMR lebih tinggi, sehingga menekan daya saing ekonomi lokal.

Kedua, dalam konteks perencanaan pembangunan, prioritas program sering kali mengikuti kepentingan kawasan inti yang menjadi pusat administrasi dan politik. Pola ini menciptakan konsentrasi belanja pembangunan yang lebih besar di sekitar ibu kota provinsi. Secara teoritis, konsentrasi pertumbuhan memang dapat memicu efek rambatan, tetapi dalam praktiknya efek tersebut tidak selalu otomatis menjangkau wilayah pinggiran seperti BMR. Alih-alih terjadi difusi kesejahteraan, yang muncul justru kesenjangan antarwilayah.

Ketiga, tata kelola sumber daya alam di BMR memperlihatkan persoalan hilirisasi dan distribusi manfaat. Aktivitas pertambangan dan sektor primer lainnya memberikan kontribusi ekonomi, namun nilai tambahnya sering kali tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal. Kewenangan perizinan yang lebih banyak berada di tingkat provinsi dan pusat membuat ruang kontrol pemerintah daerah di BMR menjadi terbatas. Hal ini memperlambat respons kebijakan terhadap kebutuhan riil masyarakat setempat.

Keempat, dari sisi pelayanan publik, jarak geografis antara BMR dan pusat provinsi turut memengaruhi efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan. Kebijakan yang disusun secara sentralistis berpotensi kurang sensitif terhadap konteks sosial-ekonomi BMR yang berbeda karakteristiknya dengan wilayah pesisir utara Sulawesi Utara. Ketika kebutuhan lokal tidak menjadi basis utama perencanaan, maka ketimpangan akan terus berulang secara struktural.

Ketidakseimbangan ini bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi juga menyangkut paradigma pembangunan. Selama orientasi kebijakan masih melihat BMR sebagai wilayah pendukung dan bukan sebagai pusat pertumbuhan alternatif, maka kesenjangan akan sulit diputus. Pembangunan yang adil mensyaratkan distribusi kewenangan, investasi, dan perhatian yang setara, bukan hanya simbolis.

Dalam konteks tersebut, munculnya wacana penguatan kemandirian BMR—baik melalui desentralisasi yang lebih dalam maupun melalui gagasan pemekaran—tidak dapat dilepaskan dari realitas ketimpangan ini. Aspirasi tersebut berangkat dari kebutuhan akan tata kelola yang lebih dekat, responsif, dan berbasis potensi lokal. Tujuannya bukan sekadar pemisahan administratif, melainkan koreksi terhadap pola pembangunan yang belum sepenuhnya berimbang.

“Pemekaran Provinsi BMR bukan hanya soal administrasi, tetapi tentang keadilan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Fakta menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi dan ketimpangan pembangunan di wilayah BMR selama ini. Warga kami perlu pemerintahan yang mampu memaksimalkan potensi lokal, bukan sekadar memperbesar transfer pusat tanpa pemberdayaan lokal,” tegas Almisbah Mooduto.

Berdasarkan narasi ini, saya Almisbah Mooduto mendeklarasikan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Sulawesi Utara dalam tata kelola daerah serta mengajak kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk merapatkan barisan dalam merekomendasikan pemisahan Provinsi BMR dari Provinsi Sulawesi Utara.

Dasar Konstitusi dan Regulasi:

1. Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah dan asas otonomi seluas-luasnya.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

Tuntutan kepada Pemerintah Pusat:

1. Mendesak Pemerintah Pusat membuka kembali moratorium pemekaran daerah.
2. Membentuk Tim Kajian Independen Nasional untuk mengkaji kelayakan fiskal BMR, potensi sumber daya alam, kemandirian ekonomi, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.
3. Melakukan audit pembangunan dan distribusi anggaran, meliputi distribusi belanja pembangunan provinsi, pemanfaatan dana transfer pusat, serta pengelolaan hasil sumber daya alam di wilayah BMR.
4. Menjamin keadilan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kelautan di BMR, agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, serta memastikan skema Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan secara transparan dan proporsional.
5. Menetapkan roadmap percepatan kemandirian fiskal BMR melalui hilirisasi industri di wilayah BMR, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pembangunan infrastruktur strategis yang merata.

Tuntutan ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah daerah atau provinsi, melainkan bagian dari aspirasi demokratis yang dijamin konstitusi. Pemekaran atau penguatan otonomi BMR adalah langkah strategis untuk: satu, mendekatkan pelayanan publik; dua, mempercepat pemerataan pembangunan; tiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan empat, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah.

Kami percaya bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan setiap wilayah Indonesia berkembang secara adil dan proporsional.

Reporter: Jhul-Ohi

JANGAN LINDUNGI SIAPAPUN: Almisbah, Desak Kejati Buka Terang Dugaan KKN dan Gratifikasi Pengadaan di Bone Bolango

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Almisbah secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk segera menuntaskan dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, termasuk dugaan gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Menurut Almisbah, pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan penyimpangan karena bersentuhan langsung dengan penggunaan anggaran publik. Dugaan adanya gratifikasi dalam proses tersebut mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta asas persaingan sehat yang seharusnya menjadi fondasi tata kelola pemerintahan.

Almisbah menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi harus bertindak cepat, profesional, dan independen dalam menelusuri seluruh rangkaian proses—mulai dari tahap perencanaan, penentuan pemenang tender, hingga realisasi proyek. Ia menilai, apabila benar terjadi praktik gratifikasi atau pengondisian proyek, maka hal itu bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan tindak pidana yang merugikan keuangan daerah dan masyarakat.

“Setiap dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa adalah alarm keras bahwa sistem pengawasan internal tidak berjalan maksimal. Karena itu, penegak hukum wajib hadir untuk memastikan tidak ada praktik transaksional yang merusak integritas pemerintahan,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Menurut Almisbah, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap pejabat, rekanan, maupun pihak lain yang diduga terlibat.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelesaian kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen penegakan hukum di daerah. Jika penanganan dilakukan secara serius dan tuntas, maka hal tersebut akan menjadi pesan kuat bahwa praktik KKN dan gratifikasi tidak memiliki ruang di Bone Bolango.

Reporter: Jhul-Ohi

Pasar Bedug dan Bazar Ramadan Resmi Dibuka, Warga: Parkir Aman Belanja Nyaman

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Bupati Merangin, M. Syukur, secara resmi membuka kegiatan Pasar Bedug dan Bazar Ramadan 1447 H di Pasar Bawah Bangko, Kamis (19/2).

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati A. Khafidh, Sekda Merangin Zulhifni, unsur Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Merangin.

Dalam sambutannya yang penuh kehangatan, Bupati M. Syukur menuturkan bahwa pasar merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Pasar Bedug dan Bazar ini bertujuan membantu perekonomian masyarakat. Menjelang lebaran, kebutuhan warga tentu meningkat. Dengan adanya wadah ini, para pelaku UKM bisa menambah penghasilan dan meringankan beban ekonomi mereka," ujar Bupati M. Syukur.

Bupati juga mengapresiasi keragaman kuliner khas Ramadan yang dijajakan, yang jarang ditemui pada hari-hari biasa. Ia pun mengimbau para ASN dan kepala OPD untuk turut meramaikan dengan berbelanja di lokasi tersebut sebagai bentuk dukungan nyata kepada pedagang lokal.

"Tadi saya lihat sudah banyak kue-kue khas. Saya berharap para OPD belanja di sini, beli produk UKM kita. Lokasi ini sudah cukup rapi, namun karena kita memanfaatkan ruang publik yang ada, aspek ketertiban harus dijaga bersama," tambahnya.

Mengingat lokasi pasar berada di jalan umum yang strategis, Bupati menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk bersiaga penuh menjaga kelancaran arus lalu lintas serta keamanan pengunjung.

Senada dengan Bupati, Sekda Merangin Zulhifni usai acara peresmian menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi, terutama terkait kepadatan kendaraan di titik tersebut.

"Harapan kami ke depan, akan ada rekayasa lalu lintas yang lebih matang berkoordinasi dengan pihak Polres dan Dishub. Tujuannya agar tidak terjadi crowded (kemacetan parah), sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman saat berkunjung," jelas Zulhifni.

Pantauan di lokasi, pembukaan pasar bedug ini langsung diserbu warga yang antusias berburu takjil untuk berbuka puasa. Salah seorang warga Pasar Atas Bangko, Welli, mengaku terkesan dengan penataan pasar tahun ini.

"Pasar bedug sekarang terasa beda, lebih rapi dan tertib. Parkirnya aman dan belanja jadi nyaman," ungkapnya singkat.

Kegiatan ditutup dengan peninjauan stand bazar oleh Bupati dan rombongan, sembari berinteraksi langsung dengan para pedagang dan membeli sejumlah hidangan berbuka puasa. 

(Bg nasri)

TMMD 127 Masuk Rembai, Warga Antusias Ikuti Sosialisasi Kamtibmas

Kepulauan Yapen-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka mendukung sasaran non fisik program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127, Kodim 1709/Yawa menggelar Sosialisasi Hukum dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) bertempat di Pasar Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (19/02/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Bhabinkamtibmas Polsek Ansus, Brida Melikianus Kamusi, bersama Pasiter Kodim 1709/Yawa Kapten Inf Dili Aryadi sebagai narasumber. Sosialisasi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga warga Kampung Rembai yang tampak antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan.

Dalam pemaparannya, Brida Melikianus Kamusi menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing. Ia menyampaikan bahwa keamanan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dirasakan secara merata.

“Keamanan merupakan hak hakiki yang mendasar, dan itu harus dirasakan oleh semua masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif tidak dapat terwujud tanpa adanya sinergi dan kerja sama seluruh lapisan masyarakat bersama pemerintah, termasuk unsur TNI dan Polri.

“Kamtibmas yang bisa terbangun dan dirasakan oleh masyarakat adalah berkat kerja sama semua lapisan masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya TNI dan Polri,” ungkapnya.

Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang memberikan tanggapan serta berdiskusi terkait berbagai persoalan keamanan yang berpotensi terjadi di lingkungan Kampung Rembai. Komitmen bersama ini menjadi modal penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan tertib.

Sementara itu, Pasiter Kodim 1709/Yawa Kapten Inf Dili Aryadi menyampaikan bahwa melalui penyuluhan kamtibmas ini, diharapkan masyarakat semakin memahami peran strategis mereka sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan non fisik dalam program TMMD memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan sejati bukan hanya tentang fisik semata, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemahaman hukum dan kesadaran akan pentingnya keamanan.

“Kegiatan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan karakter dan kesadaran masyarakat. Dengan pemahaman hukum dan kamtibmas yang baik, masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga stabilitas wilayahnya,” ujarnya.

Dengan mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kampung Rembai dan sekitarnya.

Bupati: Jalankan Puasa Penuh Kegembiraan dan Keimanan

Suaraindonesia1.com, Merangin H M Syukur bersama Wabup H A Khafidh, mengajak seluruh lapisan masyarakat Muslim Kabupaten Merangin, untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1447 H dengan penuh kegembiraan dan keimanan.

Ajakan tersebut disampaikan bupati dan wabup, sebagai bentuk dukungan serta motivasi kepada masyarakat, agar menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Menjalankan ibadah puasa itu terang bupati, bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, pengendalian diri serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

“Ramadhan adalah bulan penuh berkah. Mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan hati yang bersih penuh kegembiraan, memperbanyak amal ibadah dan menjaga kebersamaan dan persaudaraan,’’ujar Bupati, Kamis (19/2).

Sementara itu, Wabup H A Khafidh mengimbau masyarakat untuk menjaga suasana yang aman dan kondusif, selama bulan suci Ramadhan. Wabup juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati, mempererat silaturahmi dan menghindari perbuatan yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa.

‘’Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak kegiatan keagamaan, seperti tadarus Al Quran, shalat tarawih berjamaah dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,’’terang Wabup.

Wabup berharap melalui semangat Ramadhan 1447 H, masyarakat dapat semakin memperkuat persatuan dan kebersamaan, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, religius, harmonis dan sejahtera.

(Bg nasri)

RAMADHAN TERGANGGU KNALPOT BRONG DI TOMINI, Warga: Desak Penindakan Tegas Oleh APH Tanpa Kompromi

BOLMONG SELATATN, suaraindonesia1.com – Memasuki awal bulan suci Ramadan, masyarakat Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, mengeluhkan gangguan ketenangan akibat maraknya penggunaan knalpot brong atau knalpot tidak standar pada sepeda motor. Suara bising yang ditimbulkan dinilai sangat mengganggu kekhusyukan ibadah, terutama saat menjelang salat magrib dan waktu istirahat malam.

Warga setempat mengungkapkan keresahan karena kebisingan terjadi secara berulang, khususnya pada malam hingga dini hari. Kondisi ini tidak hanya mengganggu ibadah, tetapi juga memengaruhi kenyamanan anak-anak, lansia, serta masyarakat yang sedang beristirahat. 

“Bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan ketenangan dan kekhusyukan, bukan justru diwarnai keresahan akibat ulah segelintir orang,” ujar salah seorang warga.

Penggunaan knalpot brong sendiri melanggar ketentuan lalu lintas karena tidak memenuhi standar teknis dan persyaratan laik jalan. Selain mengganggu ketertiban umum, tindakan tersebut juga berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, warga mendesak aparat kepolisian, khususnya Polsek Posigadan, untuk segera bertindak tegas melalui razia rutin dan penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Langkah preventif dan edukatif juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengendara, terutama kalangan remaja.

Masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap upaya aparat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan selama bulan Ramadan. Dengan adanya tindakan yang tegas dan konsisten, diharapkan suasana ibadah di bulan suci dapat kembali berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Demikian rilis ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian bersama demi terciptanya lingkungan yang nyaman dan harmonis selama bulan Ramadan.

Reporter: Jhul-Ohi

Munggahan Sederhana Penuh Tawa di Warung Sate Ca Anwar, Tiga Sahabat JNE Pusat Rayakan Kebersamaan

Jakarta, suaraindonesia1.com, Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, tradisi munggahan kembali digelar dengan penuh kehangatan. Kali ini, momen tersebut berlangsung sederhana namun penuh makna di Warung Sate Ca Anwar yang beralamat di Jl. Tomang Raya, Jakarta Barat, tak jauh dari kawasan kantor JNE Pusat.

Menariknya, acara munggahan tersebut hanya dihadiri tiga sahabat yang sudah lama saling mengenal, yakni Juanto yang biasa disapa “C”, Dwi Anugrah yang akrab dipanggil Pak Danu, serta Zakaria yang dikenal dengan sapaan Bang Zeck. Meski hanya bertiga, suasana tetap meriah dengan canda dan tawa yang tak henti-hentinya pecah di antara mereka.

Sederhana Tapi Penuh Makna

Tidak ada panggung, tidak ada seremoni resmi. Hanya meja kayu sederhana, asap sate yang mengepul, dan obrolan santai yang mengalir apa adanya. Namun justru di situlah letak maknanya.

Juanto “C” mengungkapkan bahwa munggahan tidak harus ramai untuk terasa hangat.

“Yang penting bukan jumlahnya, tapi kebersamaannya. Bertiga pun kalau kompak dan hatinya bersih, sudah cukup,” ujarnya sambil tersenyum.

Pak Danu menambahkan bahwa momen seperti ini penting untuk saling menguatkan sebelum memasuki bulan penuh ibadah.

“Kita kerja tiap hari dengan tekanan dan tanggung jawab. Menjelang Ramadhan, kita kumpul sebentar, saling maaf-maafan, itu sudah luar biasa,” katanya.

Bang Zeck Bikin Suasana Pecah

Di tengah obrolan serius soal kerja dan kehidupan, Zakaria alias Bang Zeck justru beberapa kali melontarkan candaan segar yang membuat suasana semakin cair.

Salah satu celetukannya tentang “jatah tambah sate tapi tetap diet Ramadhan” membuat Juanto dan Pak Danu tak kuasa menahan tawa. Gelak ngakak pun pecah di warung sederhana itu, menarik perhatian beberapa pelanggan lain yang ikut tersenyum.

“Munggahan itu harus bahagia, jangan tegang. Kalau belum ngakak, belum sah,” ujar Bang Zeck setengah bercanda.

Angkat Nama UMKM Lokal

Selain menjaga tradisi, ketiganya juga sepakat untuk mengangkat nama Warung Sate Ca Anwar agar semakin dikenal. Menurut mereka, rasa sate yang empuk dengan bumbu kacang khas menjadi alasan utama memilih tempat tersebut.

Aroma daging yang dibakar di atas arang, lontong hangat yang dipotong rapi, serta sambal kecap yang pedas-manis menjadi pelengkap kebersamaan sore itu.

“Rasanya konsisten, pelayanannya ramah. Kita harus dukung usaha seperti ini,” kata Juanto.

Menyambut Ramadhan dengan Hati Bersih

Menjelang bubar, ketiganya saling berjabat tangan dan bermaafan. Tidak ada formalitas, hanya doa sederhana agar diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kekuatan menjalani ibadah puasa.

Munggahan di Warung Sate Ca Anwar itu membuktikan bahwa kebahagiaan tak selalu diukur dari kemewahan. Tiga sahabat, sepiring sate hangat, sedikit humor, dan tawa lepas sudah cukup untuk menyambut Ramadhan dengan hati yang bersih dan penuh syukur.

Report, Jp

Wakil Ketua II DPRK Waropen Yonatan Y. Reri Gelar Reses di Dapil II, Serap Aspirasi Warga Soyoi Mambai dan Risei Sayati

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen, Yonatan Y. Reri, melaksanakan kunjungan reses dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) II. Kegiatan ini berlangsung di Distrik Soyoi Mambai dan Distrik Risei Sayati, Kabupaten Waropen, dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat setempat. Rabu (18/02/2026)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Napani, Yan Yunus Imbiri, Kepala Kampung Fafarui, Yohosua Ramandi, serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat,tokoh perempuan dan masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari peningkatan infrastruktur kampung, perbaikan akses jalan, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh masukan tersebut dicatat dan akan diperjuangkan melalui jalur legislatif sesuai dengan mekanisme dan kewenangan DPRK.

Yonatan Y. Reri menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRK untuk mendengar secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat. Ia berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi yang disampaikan ke dalam pembahasan di DPRK Waropen agar dapat diakomodir dalam program pembangunan daerah.

“Reses ini menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami perjuangkan agar dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Waropen, khususnya di Distrik Soyoi Mambai dan Risei Sayati,” ujar Yonatan.

Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang telah hadir dan menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta berharap sinergi antara DPRK, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kabupaten Seribu Bakau Waropen tercinta. (UGT)

TMMD Satukan Langkah, TNI Hadirkan Semangat Kebangsaan di Kampung Rembai

YAPEN-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka mendukung program non fisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127, Kodim 1709/Yawa melaksanakan kegiatan penyuluhan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang berlangsung di Pasar Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen.Selasa(17/02/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa” ini dipimpin langsung oleh Pasi Ter Kodim 1709/Yawa, Kapten Dili Aryadi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Babinsa Koramil 1709-04/Ansus, perwakilan Polsek Brida Melikianus Kamusi, Kepala Kampung Rembai Johanis Kirihio, para guru dari Pedalaman Tangan Pengharapan, Bamuskam, para murid SD dan SD Negeri Wooi, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti jalannya kegiatan.

Suasana Pasar yang biasanya dipenuhi aktivitas jual beli, hari itu berubah menjadi ruang belajar kebangsaan yang hangat dan penuh keakraban. Anak-anak sekolah duduk rapi bersama warga, mendengarkan materi yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.

Mengawali kegiatan, Kepala Kampung Rembai, Johanis Kirihio, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada TNI, khususnya Satgas TMMD ke-127 Kodim 1709/Yawa, yang tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun karakter dan semangat persatuan masyarakat. Ia berharap melalui penyuluhan ini, generasi muda semakin memahami pentingnya menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta mencintai tanah air.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Pasi Ter Kodim 1709/Yawa. Dalam paparannya, Kapten Dili Aryadi menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini, seperti cinta tanah air, disiplin, gotong royong, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman.

“Melalui TMMD, kami ingin hadir bukan hanya membangun rumah dan fasilitas umum, tetapi juga membangun semangat persatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat. Desa adalah pondasi negeri, jika desa kuat maka bangsa pun akan kokoh,” ungkapnya.

Kegiatan penyuluhan berlangsung interaktif, dengan sesi tanya jawab yang melibatkan para siswa dan warga. Antusiasme terlihat dari semangat anak-anak yang berani mengajukan pertanyaan serta menjawab pertanyaan seputar nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

TMMD 127, Menguatkan Desa dan Menghangatkan Hati Anak-Anak Papua

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Di tengah padatnya kegiatan pembangunan fisik dalam program TMMD ke-127 Kodim 1709/Yawa, terselip momen hangat yang menyentuh hati di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen.Rabu(18/02/2026).

Adalah Serda Ardo Amsamsyum, salah satu personel Satgas TMMD, yang meluangkan waktu istirahatnya untuk berkumpul bersama anak-anak kampung. Di sela kesibukannya membantu percepatan pembangunan, ia memilih duduk bersama mereka, membagikan permen, serta mengajak bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu dengan penuh keceriaan.

Suasana yang awalnya sederhana berubah menjadi penuh tawa dan kebahagiaan. Anak-anak yang biasanya hanya melihat para prajurit bekerja kini bisa merasakan kehangatan dan kedekatan secara langsung. Dengan penuh semangat, mereka mengikuti setiap lagu yang dinyanyikan, bahkan tak sedikit yang berebut ingin duduk lebih dekat dengan “Om Tentara” yang ramah tersebut.

Serda Ardo mengatakan bahwa kebersamaan dengan anak-anak merupakan bagian dari pengabdian yang tak kalah penting dari pembangunan fisik.

“Melihat mereka tersenyum dan tertawa itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Kehadiran TNI melalui TMMD bukan hanya membangun rumah atau infrastruktur, tetapi juga membangun kedekatan dan harapan bagi generasi muda,” ungkapnya.

Menurutnya, anak-anak adalah masa depan Kampung Rembai. Dengan memberikan perhatian kecil seperti bermain dan bernyanyi bersama, diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat mereka untuk terus belajar dan bercita-cita tinggi.

Kehadiran Satgas TMMD di Kampung Rembai memang membawa dampak nyata, bukan hanya dalam bentuk bangunan yang berdiri kokoh, tetapi juga dalam jalinan kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Interaksi hangat seperti yang dilakukan Serda Ardo menjadi bukti bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, tawa anak-anak yang menggema sore itu menjadi saksi bahwa pengabdian sejati tidak hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang ketulusan hati.

Polres Waropen Rilis Hasil Operasi Keselamatan Cartenz 2026, Jumlah Pelanggaran Turun 21,78%.

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Polres Waropen menggelar Press Release Hasil Operasi Keselamatan Cartenz 2026, yang dilaksanakan di Ruang Video Conference Polres Waropen, Rabu (18/02/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Waropen Kompol. Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., dan didampingi oleh Kasat Lantas Iptu. Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., serta dihadiri oleh Personel Satuan Lalu Lintas dan lainnya.

Dalam rilisnya, Wakapolres Waropen Kompol. Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., menyampaikan bahwa tujuan dari dilaksanakan Operasi Keselamatan Cartenz 2026 Polres Waropen adalah untuk menekan pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan disiplin pengguna jalan diwilayah hukum Polres Waropen, sehingga dapat tercipta kamseltibcar lantas yang aman, lancar dan kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

"Pelaksanaan Operasi Keselamatan Cartenz 2026 Polres Waropen dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 2 s/d 15 Februari 2026, dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif." Terangnya lagi

"Sebanyak 202 kali pelanggaran yang terjaring, atau turun sebanyak 44 pelanggaran di Tahun 2025 yang berjumlah 246 kali pelanggaran, atau turun sebanyak 21,78%, dan semuanya diberikan sanksi berupa teguran simpatik yang humanis serta memberikan edukasi dan pemahaman dalam berkendara yang baik dan taat terhadap aturan tertib berlalu lintas." Tambahnya

Wakapolres Waropen Kompol. Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., juga menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan operasi sebanyak 3 kasus atau turun sebanyak 2 kasus di Tahun 2025 yang berjumlah 5 kasus, atau turun sebesar 66,67%, dengan jumlah korban sebanyak 6 orang yang merupakan pengendara R2, dengan rincian 5 orang luka berat dan 1 orang meninggal dunia.

"Dan untuk kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan operasi, sebanyak Rp. 3.700.000,- atau naik sebesar 12,17% dibandingkan Tahun 2025 sebanyak Rp. 3.250.000,-." Tandasnya

Sementara itu diakhir rilis tersebut, Kasat Lantas Iptu. Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., juga menyampaikan bahwa selain melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan perorangan, maupun surat-surat, Polres Waropen juga melakukan kegiatan Patroli baik siang hari maupun Patroli Blue Light dimalam hari, guna meminimalisir pelanggaran, maupun kecelakaan lalu lintas, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan aturan tertib berlalu lintas, guna mewujudkan kamseltibcar lantas yang aman, lancar dan kondusif di Kabupaten Waropen.

Panen Kedua Adi Sugianto Kepala Desa Pasar Singkut Dalam Program Nasional Panen Jagung 1 Ton

Suaraindonesia1.com_Sarolangun. Sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan dalam panen jangung sebanyak 1 ton dengan luas lahan 1 hektar Kades Adi Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Rabu (18/02/2026).

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 08.00 WIB tersebut dilaksanakan di lahan pertanian seluas kurang lebih 1 hektare milik Desa Pasar Singkut yang dikelola oleh Kelompok Tani setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Pelawan Singkut, PPL Desa Pasar Singkut, Ketua BUMDes Pasar Singkut, pendamping kecamatan, Bhabinkamtibmas Desa Pasar Singkut, masyarakat, serta personel Polsek Pelawan Singkut.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa bersama, dilanjutkan dengan panen jagung secara simbolis, foto bersama, ramah tamah, dan penutup.

Kapolsek Pelawan Singkut, IPTU Andico Jumarel, SH, MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergitas antara Polri, pemerintah desa, dan kelompok tani dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Hasil panen diperkirakan mencapai kurang lebih 1 ton, sambil menunggu proses panen keseluruhan dan pengeringan jagung. Ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K.MH. menegaskan bahwa jajaran Polres hingga Polsek akan terus mengawal dan mendukung program pemerintah, khususnya di sektor pertanian.

“Kami mendorong seluruh jajaran untuk aktif bersinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan, agar ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap stabil,” tegas AKBP Wendi Oktariansyah.Kegiatan panen jagung ini selesai sekira pukul 10.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Singkut semakin kuat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Desa Pasar Singkut. 

Djarnawi Kusuma

Mengisi Hari Libur, Kapolres Merangin Sambangi Masyarakat Desa Tambang Emas

Suaraindonesia1.com, Merangin  - Jambi. Mengisi waktu libur perayaan Imlek 2026, Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Efendi,S.I.K.,M.H menyambangi masyarakat Desa Tambang Emas Kec. Pamenang Selatan Kab. Merangin.  

Kegiatan silaturahmi yang dilakukan di Kantor Pospol Desa Tambang Emas pada Selasa (17/02/2026) pagi tersebut, langsung mendapat sambutan hangat dari Kapolsek Pamenang dan anggota beserta tokoh masyarakat sekitar. Mengingat dihari libur,Kapolres masih meluangkan waktunya untuk menyapa warganya. 

Selain bersilaturahmi, momen tersebut juga menjadi ajang Curhat oleh tokoh masyarakat sekitar terkait situasi kamtibmas khususnya diwilayah Kecamatan Pamenang Selatan, Renah Pamenang dan Pamenang Barat.

Seperti yang diutarakan oleh Sdr Juarno, salah satu tokoh masyarakat yang berharap agar Pospol Tambang Emas bisa dinaikan statusnya menjadi Polsubsektor atau Polsek, mengingat selama ini apa bila ada suatu kejadian tindak pidana masyarakat harus lapor ke Polsek Pamenang yang jaraknya cukup jauh

“Saat ada kejadian tindak pidana, warga harus lapor ke Polsek Pamenang yang jaraknya cukup jauh sehingga menyita waktu,dan pelaku kejahatan keburu kabur”, ujarnya.

Sementara itu dalam momen tersebut Kapolres Merangin mengucapkan terimakasih atas sambutan, masukan dan dukungannya, Kapolres mengatakan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan status Pospol menjadi Polsubsektor atau Polsek. Salah satunya akan diusulkan dari Pospol menjadi Polsubsektor dan setelah itu baru diajukan ke Mabes Polri untuk ditingkatkan satusnya menjadi Polsek.

“Inn syaa Allah, kami akan segera mengajukan apa yang menjadi harapan masyarakat disini. Semoga Pospol Tambang Emas bisa dinaikan statusnya menjadi Polsubsektor dan bisa dapat nomenklatur jadi Polsek, apa lagi masyarakat juga bersedia swadaya untuk membangun Polsek”, sebut Kapolres. 

Dalam kesempatan tersebut Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk kembali meningkatkan Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) menjelang bulan suci Ramadan dan apa bila mengetahui suatu tindak pidana agar segera melaporkan ke polisi terdekat.

 ‎

‎‎( Bg nasri)

Jangan Anggap Remeh Karena Ada Relasi Kuasa, Kepala Desa Hulawa Harus Diperiksa?: Portal Tanpa Legalitas Administrasi dan Dugaan Pungutan Ilegal

Pohuwato — Suaraindonesia1, Polemik portal jalan di Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, kini memasuki fase yang lebih serius. Sorotan tidak lagi semata pada legalitas administrasi, tetapi pada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan masyarakat secara sistematis. Aktivis muda Gorontalo, Kevin Lapendos, menilai persoalan ini tidak boleh dipersempit sebagai masalah teknis desa, melainkan sebagai isu tata kelola dan integritas pemerintahan.

Menurut Kevin, ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) atau regulasi resmi yang menjadi dasar pungutan merupakan indikasi awal adanya pelanggaran prosedural. Dalam prinsip negara hukum, setiap pungutan kepada masyarakat wajib memiliki dasar legal yang sah, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik.

“Jangan kaburkan ini sebagai sekadar kelalaian administratif. Jika pungutan berjalan tanpa dasar hukum yang jelas, maka itu berpotensi menjadi praktik pungutan liar. Ini menyangkut legitimasi kekuasaan di tingkat desa,” tegas Kevin.

Ia menambahkan, pembiaran terhadap praktik semacam ini berbahaya karena menciptakan preseden bahwa kekuasaan dapat dijalankan tanpa kontrol regulatif. Dalam konteks otonomi desa, kewenangan memang diberikan, tetapi bukan tanpa batas dan bukan tanpa mekanisme akuntabilitas.

Kevin secara terbuka mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan objektif. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada relasi kuasa atau kedekatan politik.

“Jangan pernah anggap ini persoalan kecil hanya karena yang diduga terlibat adalah kepala desa yang memiliki relasi kuasa. Justru di situ letak bahayanya. Hukum harus berdiri independen, tidak boleh kompromi terhadap posisi jabatan,” ujarnya.

Lebih jauh, Kevin juga mendesak seluruh instansi terkait untuk tidak bersikap pasif. Ia meminta Bupati Pohuwato, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, inspektorat, serta pihak-pihak pengawas lainnya untuk segera turun tangan melakukan evaluasi dan pengawasan terbuka.

“Kami mendesak Bupati, Ketua DPRD, dan seluruh pihak terkait untuk ikut terlibat. Jangan ada pembiaran struktural. Ini bukan sekadar soal portal, ini soal tata kelola pemerintahan desa dan kepercayaan publik,” katanya.

Menurutnya, diamnya para pemangku kebijakan justru dapat ditafsirkan sebagai bentuk toleransi terhadap dugaan penyimpangan. Ia mengingatkan bahwa legitimasi pemerintahan dibangun di atas transparansi dan akuntabilitas, bukan pada jejaring kekuasaan.

Sebagai bentuk komitmen pengawalan, Kevin memastikan bahwa pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat. Aksi tersebut, katanya, merupakan langkah konstitusional untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada narasi tanpa tindak lanjut.

“Kami akan turun aksi demonstrasi. Ini bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk memastikan publik tahu dan aparat bekerja. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Hulawa belum memberikan klarifikasi resmi terkait legalitas portal maupun transparansi aliran dana yang dipungut. Publik kini menunggu keberanian aparat dan pemangku kebijakan daerah untuk membuktikan bahwa supremasi hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang jabatan.

Pernyataan Pengamat Soal Dugaan Serangan Buzzer Terhadap Sekda Aceh

BANDA ACEH, suaraindonesia1.com – Fenomena dugaan serangan terstruktur terhadap reputasi Sekretaris Daerah (Sekda) di Aceh kembali menjadi sorotan publik. Pengamat media, Nasruddin, mengungkapkan adanya indikasi pergerakan buzzer bayaran yang secara sistematis menyerang personal Sekda Aceh melalui berbagai platform media dan media sosial.

Menurut Nasruddin, hasil analisis yang dilakukan menunjukkan pola penyebaran informasi yang cenderung tendensius, berulang, dan terkoordinasi. Narasi yang dibangun, kata dia, tidak lagi mengarah pada kritik kebijakan atau kinerja pemerintahan, melainkan lebih menitikberatkan pada serangan terhadap aspek pribadi yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan publik.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas buzzer bayaran tersebut. Data yang dikumpulkan berasal dari penelusuran aktivitas digital, pola distribusi informasi, serta keterkaitan antar akun yang dinilai memiliki kesamaan pola komunikasi dan narasi yang disebarkan.

"Serangan yang dilakukan melalui buzzer bayaran bukan lagi kritik yang sehat, melainkan upaya sistematis untuk merusak reputasi dan menggiring opini publik. Praktik seperti ini berpotensi mencederai demokrasi serta menyesatkan masyarakat dalam menerima informasi yang objektif," ungkap Nyak Dhien Gajah.

Nasruddin menilai praktik penggunaan buzzer bayaran untuk kepentingan tertentu dapat merusak ekosistem demokrasi dan kebebasan pers yang sehat. Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi serta mengedepankan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah informasi di ruang publik.

Lebih lanjut, ia berharap aparat penegak hukum serta lembaga terkait dapat menindaklanjuti dugaan praktik tersebut apabila ditemukan pelanggaran hukum, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kondusivitas ruang informasi di Aceh.

Reporter: Jhul-Ohi

PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL (PERMIKOMNAS) WILAYAH VI DKI JAKARTA "From Code to Impact: Inovasi Digital Menuju Jakarta Kota Global"

JAKARTA, suaraindonesia1.com – Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS) Wilayah VI DKI Jakarta resmi menggelar acara pelantikan kepengurusan baru yang dirangkaikan dengan Forum Diskusi Kebijakan Digital bertajuk “From Code to Impact: Inovasi Digital Menuju Jakarta Kota Global”. Kegiatan strategis ini berlangsung pada Jumat, 14 Februari 2026, di Ruang Serbaguna MH. Thamrin, Balai Kota DKI Jakarta.

Acara yang dihadiri oleh puluhan perwakilan himpunan mahasiswa teknologi dari berbagai universitas se-DKI Jakarta ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan ibu kota.

Kegiatan diawali dengan sambutan kunci (keynote speech) yang disampaikan oleh Bapak Firmansyah, selaku Lead Security Operation Center Siber Sandi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta.

Forum diskusi yang menjadi inti acara menghadirkan para panelis ahli dari beragam sektor strategis, meliputi perbankan, teknologi, kewirausahaan, media, serta tenaga ahli kebijakan publik. Mereka membahas secara mendalam mengenai urgensi kepemimpinan visioner, pemanfaatan inovasi teknologi, dan pengembangan kewirausahaan strategis dalam rangka memperkuat daya saing Jakarta di kancah global.

Dalam sambutannya, Koordinator Wilayah PERMIKOMNAS DKI Jakarta, Niha Nihaya, menegaskan komitmen organisasi terhadap pentingnya regenerasi kepemimpinan, penguatan kaderisasi yang sehat, serta sinergi lintas sektor antara mahasiswa, pemerintah, dan industri.

"Forum ini kami harapkan dapat menjadi ruang kolaboratif yang mampu menjembatani kesenjangan antara ide, kebijakan, dan implementasi nyata di lapangan," ujarnya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menyoroti sejumlah isu krusial, antara lain kebutuhan akan ekosistem digital yang adaptif, percepatan peningkatan talenta digital muda, serta penguatan kolaborasi antara komunitas, startup, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Para peserta sepakat bahwa mahasiswa tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan harus berperan sebagai pencipta solusi yang memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, PERMIKOMNAS Wilayah VI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah strategis dalam membangun kepemimpinan mahasiswa yang progresif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Semangat “From Code to Impact” menjadi penegasan bahwa setiap baris kode, gagasan, dan inovasi yang lahir dari kalangan mahasiswa memiliki potensi besar untuk membawa Jakarta menuju posisi yang semakin kuat sebagai kota global.

Reporter: Jhul-Ohi