Efek Domino Skandal Boalemo, FPKG Desak DPRD Provinsi Audit Total 165 Unit KDMP Bone Bolango: Jangan Sampai Rakyat Makan Ampas!

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG), Fahrul Wahidji, memberikan peringatan keras terkait potensi kebocoran anggaran raksasa pada proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bone Bolango. Desakan ini mencuat menyusul terbongkarnya "skandal potongan" anggaran di Boalemo yang kini mulai menjadi bola salju di tengah publik.

Membedah Potensi Kerugian di Bone Bolango

Fahrul Wahidji mengungkapkan bahwa dengan target pembangunan 165 unit KDMP di seluruh desa/kelurahan di Bone Bolango, ruang bagi oknum untuk bermain sangatlah besar jika tidak ada pengawasan ketat dari legislatif dan aparat penegak hukum.

"Jika di Boalemo saja anggaran 1,6 Miliar 'disunat' menjadi 1,1 Miliar dan masih dipotong lagi 7 hingga 10 persen, bayangkan apa yang terjadi pada 165 unit di Bone Bolango? Jika polanya sama, ada potensi perampokan dana rakyat sebesar Rp26,4 Miliar hanya dari selisih pemotongan 10 persen tersebut. Ini angka yang sangat fantastis dan melukai hati rakyat desa," tegas Fahrul Wahidji.

Desakan Transparansi: Audit Jalur Anggaran

FPKG menuntut DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera menggunakan hak pengawasannya guna melakukan audit investigatif terhadap alur distribusi anggaran dari pusat hingga ke tingkat pelaksana teknis (Satgas). Fahrul menekankan bahwa jalur pemeriksaan harus dilakukan secara transparan meliputi:

• Verifikasi Kontrak: Kesesuaian antara pagu anggaran pusat (1,6 M) dengan kontrak yang diterima di daerah.
• Audit Pelaksana Teknis: Memeriksa laporan pertanggungjawaban dari satuan tugas pembangunan (unsur TNI) di Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
• Cek Fisik Lapangan: Menilai apakah kualitas bangunan fisik senilai 1,1 Miliar atau justru jauh di bawah itu (kualitas bangunan 600-700 juta).

"Jangan Ada Institusi yang Kebal Audit"

Fahrul juga memperingatkan bahwa keterlibatan unsur aparat dalam pelaksanaan teknis tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan.

"Kami meminta DPRD jangan mandul! Panggil pihak perbankan, dinas terkait, dan perwakilan Satgas pembangunan. Skandal Boalemo hanyalah puncak gunung es. Jika Bone Bolango dan Kota Gorontalo tidak diaudit sekarang, program strategis nasional ini hanya akan menjadi ladang 'bancakan' oknum berbaju dinas," pungkas Fahrul dengan nada tajam.

FPKG menyatakan siap menyodorkan data pendukung kepada Komisi terkait di DPRD Provinsi dan akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan mengenai sisa anggaran yang diduga "menguap" tersebut.

Reporter: Jhul-Ohi

Kota Gorontalo Memanas! Ibnu Datuela (FPKG) Desak DPRD Provinsi Audit Investigatif Dana KDMP, Cium Aroma 'Gelap' Transparansi

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) kembali melempar "bola panas" terkait pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kali ini, Anggota Aliansi FPKG, Ibnu Datuela, secara khusus menyoroti pembangunan gerai KDMP di wilayah Kota Gorontalo yang dinilai tertutup dan jauh dari prinsip transparansi publik.

Laporan Masyarakat: Dana "Siluman" Tanpa Kejelasan

Ibnu Datuela mengungkapkan bahwa desakan ini muncul bukan tanpa alasan. FPKG telah menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai ketidakjelasan alur anggaran dan pelaksanaan fisik di lapangan.

"Kami menerima banyak keluhan dari warga. Masyarakat bertanya-tanya, anggaran jumbo hingga 1,6 Miliar per unit itu lari ke mana saja? Di Kota Gorontalo, informasi mengenai rincian belanja dan siapa pelaksana teknis yang bertanggung jawab seolah menjadi 'barang gaib' yang sulit diakses," tegas Ibnu Datuela.

Desak DPRD Provinsi Turun Gunung

Ibnu meminta DPRD Provinsi Gorontalo tidak hanya menjadi penonton di tengah kegaduhan anggaran program strategis nasional ini. Ia mendesak Komisi terkait untuk segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan 50 unit KDMP di Kota Gorontalo.

"DPRD harus segera melakukan pemeriksaan. Jangan biarkan hak-hak rakyat di Kota Gorontalo 'disunat' oleh oknum pelaksana dengan dalih instruksi pusat. Rakyat berhak tahu mengapa ada selisih anggaran yang sangat mencolok antara pagu pusat dengan realita bangunan di lapangan," tambahnya.

Ancaman "Kebocoran" di Ibu Kota Provinsi

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Gorontalo seharusnya menjadi percontohan transparansi. Namun, Ibnu menilai skandal yang terjadi di Boalemo bisa saja merembet ke Kota jika tidak ada audit investigatif sejak dini.

"Jika di kabupaten lain sudah terdeteksi ada potongan 7 hingga 10 persen, kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi di Kota Gorontalo. Kami menuntut transparansi penuh dari pelaksana teknis. Jika ditemukan bukti pemotongan, kami akan menyeret oknum tersebut ke jalur hukum tanpa pandang bulu," tutup Ibnu.

FPKG menyatakan akan terus melakukan investigasi mandiri dan mengawal setiap laporan masyarakat hingga ke meja hijau.

Reporter: Jhul-Ohi

Andika Wijaya Soroti Sikap Diam Kapolres Bolsel Soal Pertambangan Ilegal

BOLMONG SELATAN, suaraindoneisa1.com — Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) marak terjadi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kegiatan ilegal ini dinilai merusak lingkungan dan belum mendapat persetujuan tegas dari pihak yang berwenang.

Andika Wijaya menyoroti sikap Kapolres Bolsel yang dinilai diam terhadap permasalahan tersebut. Ia menyebut aktivitas PETI di wilayah tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Andika yang juga sebagai jenderal lapangan mengklaim adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu.

“Berdasarkan informasi dan data yang kami pegang, ada beberapa oknum pemerintah dan penegak hukum yang diduga terlibat langsung atau sekadar meminta setoran dari kegiatan PETI. Meski ini masih sebatas dugaan, namun jika benar, inilah yang membuat penertiban tidak berjalan,” jelasnya.

Ia menilai, para pelaku PETI didorong oleh potensi keuntungan besar yang didapat tanpa hambatan hukum, meski harus mengorbankan lingkungan dengan penggunaan zat kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida.

Aktivitas PETI marak dan banyak di Bolsel, namun ironisnya sampai saat ini tidak ada penindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga kegiatan ilegal tersebut menjadi semakin berkembang liar dan menjamur.

“Sehingga menggelar aksi demonstrasi adalah wujud komitmen dan keseriusan saya bersama teman-teman aktivis yang konsisten dalam pergerakan ini agar permasalahan tambang ilegal di Bolsel secepatnya tuntas,” tegas Andika.

Reporter: Jhul-Ohi

APARAT PETI Siap Gelar Aksi, 8 Tuntutan Menjadi Desakan Keras

BOLMONG SELATAN, suaraindonesia1.com — Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Bolaang Mongondow Selatan kembali memicu perhatian publik. Praktik yang berlangsung secara terbuka di sejumlah wilayah itu dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah aktivis yang juga putra daerah dan terafiliasi dalam Aliansi Pergerakan Rakyat Tolak Pertambangan Tanpa Izin (APARAT PETI) untuk menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik aksi, yakni Polres Bolsel, Kantor Bupati Bolsel, dan Kantor DPRD Bolsel.

Masyarakat mendesak Kapolres Bolsel mengusut tuntas pelaku tambang ilegal di Bolaang Mongondow Selatan. Mereka juga mempertanyakan sikap polres terkait dugaan aktivitas tambang batu hitam di Kecamatan Tomini, serta meminta tindakan tegas terhadap mafia di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti kejanggalan transparansi dalam penertiban PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Desa Tolondadu dan Desa Pidung. Mereka mendesak pemeriksaan terhadap oknum polisi yang diduga melindungi aktivitas ilegal itu.

Di sisi lain, masyarakat meminta kepala dinas terkait mundur jika tak mampu mengatasi kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Badan Kehormatan (BK) DPRD Bolsel juga didesak untuk memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Dapil 2 dalam aktivitas PETI dan tambang batu hitam di Kecamatan Tomini.

Andika Wijaya sebagai Jenderal Lapangan mengatakan ada 8 tuntutan aksi yakni:

1. Mendesak Kapolres Bolsel untuk mengusut tuntas seluruh pelaku pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Mempertanyakan sikap Polres Bolaang Mongondow Selatan terkait dugaan aktivitas pertambangan batu hitam yang ada di Kecamatan Tomini.
3. Meminta Kapolres Bolsel untuk segera bertindak tegas terkait adanya mafia batu hitam di Kecamatan Tomini.
4. Menyerahkan laporan terkait adanya dugaan aktivitas pertambangan batu hitam yang ada di Kecamatan Tomini.
5. Mendesak Kapolres Bolsel untuk mengklarifikasi kejanggalan transparansi dalam penertiban lokasi PETI di Desa Tolondadu dan Desa Pidung.
6. Mendesak Kapolres Bolsel memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Bolsel dalam melindungi aktivitas PETI dan pertambangan batu hitam di Kabupaten Bolsel.
7. Mendesak kepala dinas terkait untuk segera mundur dari jabatannya apabila tidak bisa menangani persoalan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal.
8. Mendesak BK DPRD Bolsel untuk memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Dapil 2 dalam aktivitas PETI dan pertambangan batu hitam di Kecamatan Tomini.

Andika Cs berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menertibkan praktik tambang ilegal serta memastikan kekayaan alam dikelola secara legal dan berkelanjutan.

Andika juga mengajak masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta media untuk ikut mengawal proses penegakan hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.

“Harapan masyarakat masih ada. Jika semua pihak mengawal bersama, kami percaya praktik tambang ilegal dapat dihentikan dan kekayaan alam Bolsel bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Andika.

—REDAKSI—

Hampir Setahun Plt, Prof. Fory Armin Naway Resmi Sebagai Ketua Definitif DPW PSI Gorontalo

GORONTALO, suaraindonesia1.com — Hampir setahun lamanya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Gorontalo, Prof. Fory Armin Naway akhirnya resmi ditetapkan sebagai Ketua definitif DPW PSI Gorontalo masa bakti 2026-2031.

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP PSI Nomor: 129/SK/DPP/2026 tertanggal 13 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep dan Sekjen Raja Juli Antoni.

Dengan ditetapkannya mantan Ketua TP PKK Kab. Gorontalo 2016-2025 itu, menempatkannya menjadi satu-satunya sosok perempuan Gorontalo berlatar belakang akademisi dan menyandang predikat Guru Besar yang memegang tampuk kepemimpinan partai di Gorontalo.

Ditetapkannya mantan Ketua PGRI Kab. Gorontalo itu sebagai Ketua definitif tidak terlepas dari keberhasilannya saat masih menjabat Plt yang mampu membentuk struktur kepengurusan DPW-DPD dan DPC PSI se-Provinsi Gorontalo. Hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan, yakni sejak Juni-Desember 2025, Prof. Fory berhasil membentuk struktur kepengurusan 6 DPD dan 77 DPC PSI se-Provinsi Gorontalo. Bahkan sejak Desember 2025 lalu, ia tengah berpacu membentuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di tingkat desa dan kelurahan yang ditargetkan akan tuntas tahun ini juga.

Tidak hanya itu saja, dalam rentang waktu kepemimpinannya sebagai Plt sejak Juni 2025, DPW PSI Gorontalo berperan aktif dalam kegiatan agenda nasional, di antaranya Kongres PSI di Solo pada Juli 2025 dan Rakernas PSI di Makassar pada Januari 2026 lalu. DPW PSI Gorontalo dalam rentang waktu tersebut juga terus melakukan sosialisasi dan konsolidasi partai ke kabupaten/kota dan kecamatan hingga desa dan kelurahan dengan menghadirkan sejumlah kegiatan amal dan bakti sosial yang menyentuh lapisan masyarakat.

Menariknya, dilihat dari komposisi struktur kepengurusan DPW PSI Provinsi Gorontalo dan kepengurusan di tingkat DPD, ternyata merupakan figur-figur yang diperhitungkan karena kiprahnya di tengah masyarakat. Di tingkat DPW ada nama Moh. Ali Syufriadi Lagandja sebagai Wakil Ketua yang pernah duduk di lembaga legislatif. Selanjutnya ada nama Rusli Anwar Ahmad yang dikenal sebagai pengusaha sukses di Gorontalo yang dipercaya sebagai Sekretaris. Ada juga nama AKBP (Purn) Novri Wulur yang pernah menjabat Wakapolres Gorut sebagai Ketua Bapilu.

Kepengurusan di tingkat DPW tersebut ditopang oleh struktur kepengurusan di tingkat DPD yang dinakhodai oleh figur-figur yang sudah teruji karakter kepemimpinannya. Di antaranya Usman Hasan Hulopi yang dikenal sebagai pengusaha mantan Anggota DPRD Bone Bolango 2 periode yang ditetapkan sebagai Ketua DPD PSI Bone Bolango. Di Kota Gorontalo tampil sebagai Ketua Drs. Arifin Mohamad, MH yang dikenal sebagai sosok birokrat handal, mantan Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo yang juga pernah menjabat Camat di beberapa wilayah di Kota Gorontalo.

Di Kab. Gorontalo nama Suwandi DJ. Musa yang dipercaya memangku jabatan sebagai Ketua, bukanlah figur yang asing di kalangan masyarakat Kab. Gorontalo. Ia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Gorontalo 2 periode dari PDIP dan Partai Hanura. Sementara di Kab. Gorontalo Utara tampil sebagai Ketua DPD, adalah sosok birokrat senior Gorontalo Ridwan Yasin, SH, MH yang juga mantan Sekda di wilayah utara Provinsi Gorontalo ini. Di wilayah barat Provinsi Gorontalo, yakni Kab. Pohuwato tampil sebagai Ketua Ibrahim Bouty yang pernah menjabat Kepala Dinas dan mantan calon Wakil Bupati Pohuwato yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Pohuwato.

Adapun Ketua DPD Kab. Boalemo terdapat nama Saipul Kamumu, S.Kom yang namanya cukup mengakar di kalangan masyarakat di wilayah ini, karena keberhasilan kepemimpinannya semasa menjabat Kepala Desa 2 periode dan kiprahnya di organisasi APDESI dan partai Gerindra sebelum akhirnya berlabuh di PSI. Ia didampingi oleh Sekretaris Selvia Sun Pido yang juga pernah menjabat Kepala Desa dan aktif dalam organisasi PKK di tingkat Kabupaten Boalemo.

Dengan komposisi kepengurusan PSI Gorontalo yang menghadirkan figur-figur handal di tengah masyarakat ini, PSI Gorontalo tidak hanya diprediksi akan meraih kursi yang signifikan pada Pemilu 2029, tapi juga menjadi babak baru kebangkitan PSI di Gorontalo. Diprediksi partai yang berlambang gajah ini akan tampil sebagai partai yang diperhitungkan di Gorontalo dan bakal memiliki andil yang besar dalam proses percaturan politik di bumi Serambi Madinah. (AM)

Reporter: Jhul-Ohi

PROFIL SINGKAT Petrus Kristofe Maniburi (Peki) Bakal Calon Ketua KNPI Kabupaten Waropen.

Suaraindonesia1, Petrus Kristofe Maniburi, yang akrab disapa Peki, adalah sosok anak muda yang lahir di Urfas pada 9 Januari 1999. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, anak dari pasangan Yosep Maniburi dan Ibu Adina Ruatakurei sebuah keluarga yang hidup dalam nilai pelayanan dan kesederhanaan.

Sejak kecil, Peki telah ditempa dalam kehidupan rohani. Ia dibesarkan sebagai anak seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah perkampungan, tepatnya di Kampung Odase, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen. Dari lingkungan pelayanan inilah, Peki belajar arti pengabdian, keberanian, dan tanggung jawab. Ia terbiasa mengikuti orang tuanya dalam pelayanan, dan di situlah ia mulai belajar berdiri dan berbicara di depan banyak orang.

Perjalanan pendidikannya dimulai di SD Negeri Urfas (2006–2012), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Urfas (2012–2015), dan SMA Waren (2015–2018). Semangat belajarnya terus membawanya melangkah hingga ke perguruan tinggi, di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Ia masuk pada tahun 2018 dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2023.

Dalam perjalanan hidupnya, Peki tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia memulai dari lingkungan gereja sebagai anggota pemuda GPDI, kemudian berkembang menjadi aktivis mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi.

Sebagai seorang aktivis, Peki dikenal aktif dalam gerakan anti korupsi dan turut mengawal jalannya pemerintahan, dengan fokus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Komitmennya terhadap keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi ciri khas dalam setiap langkah pengabdiannya.

Kini, dengan pengalaman, semangat, dan latar belakang yang kuat, Peki maju sebagai Bakal Calon Ketua KNPI Kabupaten Waropen membawa harapan baru bagi generasi muda.

Dengan moto hidup:

“Waktu sudah buktikan, dan akan terus membuktikan.”

Lurah Siduan Imbau Masyarakat Hentikan Segala Bentuk Perjudian Pasca-Ramadhan

Pohuwato – Suaraindonesia1, Pemerintah Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato mempertegas sikapnya terhadap praktik perjudian yang dinilai tidak hanya meresahkan, tetapi juga menggerus fondasi sosial dan kultural masyarakat. Lurah Siduan, Mahmud Wasilu, S.AP, menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar menghentikan segala bentuk aktivitas perjudian, tidak hanya dalam momentum Ramadhan, tetapi sebagai komitmen jangka panjang dalam kehidupan bermasyarakat.

Imbauan tersebut disampaikan pada Senin (23/03/2026), dengan penekanan bahwa persoalan perjudian bukan sekadar isu ketertiban, melainkan persoalan serius yang menyentuh dimensi moral, sosial, hingga keberlanjutan nilai-nilai adat di tengah masyarakat Siduan.

“Yang kami lakukan adalah membangun kesadaran. Judi bukan hanya melanggar norma, tetapi juga perlahan merusak struktur sosial dan masa depan generasi,” tegas Mahmud Wasilu.

Dari sudut pandang sosial, aktivitas perjudian terbukti memicu gangguan dalam kehidupan masyarakat. Kehadirannya menciptakan ruang-ruang sosial yang tidak produktif, memicu konflik, serta mengikis rasa aman dan ketenteraman warga di lingkungan sekitar.

Lebih dalam, ancaman terbesar justru terletak pada dampak laten terhadap anak-anak. Paparan yang terus-menerus terhadap praktik perjudian berpotensi membentuk normalisasi perilaku menyimpang, yang pada akhirnya dapat melegitimasi praktik tersebut dalam cara pandang generasi muda. Kondisi ini dinilai berbahaya karena menciptakan siklus sosial yang sulit diputus.

Dalam perspektif kultural, Kelurahan Siduan sebagai bagian dari entitas “kerajaan empat” memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga kemurnian nilai adat. Praktik perjudian secara tegas dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur yang selama ini menjadi identitas masyarakat. Bahkan, dalam banyak kasus, aktivitas ini menjadi pintu masuk terhadap tindakan kriminal yang lebih kompleks.

Meneguhkan hal tersebut, Mahmud Wasilu mengutip falsafah adat Gorontalo:

“Lipu'ndo to lipu lo uwopato, adati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to Kuru'ani.”

Ungkapan ini menegaskan bahwa tatanan kehidupan masyarakat berdiri di atas fondasi adat yang bersendikan syariat, dan syariat yang bersumber dari Al-Qur’an. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai tersebut, termasuk perjudian, tidak memiliki ruang legitimasi dalam kehidupan sosial masyarakat Siduan.

Tidak hanya itu, dampak ekonomi dari praktik perjudian juga dinilai destruktif. Ketergantungan terhadap judi kerap menyeret individu pada kondisi finansial yang tidak stabil, yang pada akhirnya memicu konflik internal dalam keluarga dan merusak keharmonisan rumah tangga.

Meski demikian, pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Kelurahan Siduan tetap bersifat persuasif dan preventif. Imbauan yang disampaikan diharapkan mampu menggugah kesadaran kolektif masyarakat, sekaligus diperkuat dengan sinergi bersama aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Jika kesadaran tidak dibangun dari dalam masyarakat itu sendiri, maka persoalan ini akan terus berulang,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang menitikberatkan pada kesadaran moral, penguatan nilai adat, dan tanggung jawab sosial, Pemerintah Kelurahan Siduan berharap masyarakat mampu menjaga integritas lingkungan sosialnya, sekaligus melindungi generasi mendatang dari dampak destruktif praktik perjudian.

BUNGKAM DAN PENUH MISTERI! BPJN Gorontalo Diduga Tutupi Kejanggalan Anggaran Jembatan Dilehito Senilai Rp 12,4 Miliar

Boalemo - Suaraindonesia1, Aroma tak sedap dugaan pemborosan anggaran dan ketidakberesan proyek infrastruktur kembali mengguncang Gorontalo. Pengurus DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Provinsi Gorontalo secara terang-terangan membongkar kejanggalan fantastis pada proyek penggantian jembatan di bawah naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Gorontalo.

Roy Syawal, Pengurus DPD Akpersi Provinsi Gorontalo, menyoroti tajam perbedaan angka yang sangat jomplang pada proyek pekerjaan jembatan yang secara spesifikasi panjang dan lebarnya hampir sama, khususnya di kawasan Desa Tapadaa.

Fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan anggaran yang tidak masuk akal:

- Jembatan Dulimata: Menelan anggaran hanya sekitar Rp 5 Miliar lebih.

- Jembatan Palu-Palu: Menelan anggaran sekitar Rp 8 Miliar lebih.

- Jembatan Dilehito - Hutamonu - Boalemo: Anggarannya membengkak fantastis hingga mencapai Rp 12.402.743.000 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

"Ini adalah angka yang sangat irasional! Ketiga jembatan ini memiliki volume, panjang, dan lebar yang hampir serupa. Lalu dari mana datangnya selisih miliaran rupiah pada Jembatan Dilehito? Ketimpangan harga yang sangat jauh ini jelas memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Jangan salahkan publik jika mencium adanya indikasi mark-up atau permainan kotor di balik angka 12,4 miliar ini!" tegas Roy Syawal.

Yang lebih memprihatinkan, pihak BPJN Provinsi Gorontalo seolah-olah bermain petak umpet dan lari dari tanggung jawab. Roy Syawal mengungkapkan bahwa sejak bulan lalu, dirinya telah berupaya menempuh jalur persuasif dengan menghubungi pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPJN melalui Kepala Satuan Kerja (KaSatker) untuk mempertanyakan dasar dari perbedaan angka yang mencurigakan tersebut.

Namun, hingga rilis ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban, balasan, atau klarifikasi dari pihak BPJN.

"Sikap bungkam dari pihak BPJN ini justru semakin mempertegas kecurigaan kami. Ada apa sebenarnya di balik proyek 12,4 Miliar ini? Apakah ada oknum yang sedang melindungi kepentingan tertentu? Institusi negara yang menggunakan uang rakyat tidak seharusnya bersikap antikritik dan tertutup seperti ini," cecar Roy dengan nada geram.

DPD Akpersi Provinsi Gorontalo mendesak agar BPJN Provinsi Gorontalo segera membuka rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jembatan Dilehito ke ranah publik. Jika sikap bungkam ini terus dipertahankan, Akpersi tidak akan segan-segan untuk membawa temuan ini ke aparat penegak hukum dan instansi pengawas terkait agar dilakukan audit investigasi secara menyeluruh.

"Uang rakyat bukan untuk dibagi-bagi dalam keheningan. Kami tunggu keberanian BPJN Gorontalo untuk bicara!" tutup Roy SyawaL 

Yonif TP 860/NSK Laksanakan Karya Bakti Jumat Bersih di Gereja GKI Imanuel Batu Zaman

Waropen-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat, prajurit Yonif TP 860/NSK melaksanakan kegiatan Karya Bakti Jumat Bersih di Gereja GKI Imanuel Batu Zaman, Kampung Ronggaiwa, Kabupaten Waropen.

Kegiatan karya bakti tersebut dilaksanakan dengan penuh semangat kebersamaan antara prajurit Yonif TP 860/NSK bersama masyarakat setempat yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kampung Batu Zaman. Pada kesempatan tersebut, prajurit bersama warga melaksanakan pengecoran bangunan gereja sebagai bagian dari proses pembangunan rumah ibadah agar dapat segera digunakan oleh jemaat untuk melaksanakan kegiatan peribadatan.

Sebanyak 50 personel prajurit Yonif TP 860/NSK diterjunkan dalam kegiatan karya bakti tersebut. Para prajurit bersama masyarakat bahu-membahu mengangkat material, mencampur semen, serta melakukan proses pengecoran secara gotong royong.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap pembangunan fasilitas masyarakat serta wujud nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat.

 Selain membantu percepatan pembangunan gereja, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara prajurit Yonif TP 860/NSK dengan masyarakat di wilayah binaan.

Melalui kegiatan karya bakti ini diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat akan terus terjalin dengan baik, sehingga tercipta kemanunggalan TNI dengan rakyat yang semakin kuat dalam mendukung pembangunan dan menjaga kebersamaan di wilayah Kabupaten Waropen.

Harapan Warga Jakarta Utara di Balik Sertifikat Elektronik: Mudah, Cepat, dan Tanpa Beban

Jakarta, suaraindonesia1.com, Program transformasi sertifikat tanah dari bentuk analog ke elektronik yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah Jakarta Utara

 Inovasi ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pertanahan yang lebih modern, aman, dan efisien.

Bagi sebagian warga, kehadiran sertifikat elektronik menjadi angin segar. Selain meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, sistem digital dinilai mampu mempercepat proses administrasi yang selama ini kerap memakan waktu.

“Kalau memang lebih cepat dan aman, tentu kami mendukung. Harapannya jangan ribet dan biayanya jelas,” ujar salah satu warga Jakarta utara

Menanggapi hal tersebut, Ketua Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara Jakarta Utara, *Chaerul Syah Hasibuan* , menegaskan bahwa digitalisasi sertifikat merupakan langkah maju, namun harus diimbangi dengan pelayanan yang transparan dan berpihak pada masyarakat.

“Program ini baik dan kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam modernisasi layanan pertanahan. 

Namun yang paling penting adalah implementasinya di lapangan. Jangan sampai masyarakat justru dibingungkan dengan prosedur yang kurang jelas atau biaya yang tidak transparan,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara dari Badan Pertanahan Nasional memastikan bahwa program sertifikat elektronik dirancang untuk memberikan kemudahan serta kepastian hukum kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sertifikat elektronik merupakan bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan keamanan dokumen serta mempercepat proses layanan pertanahan,” ujar *Adie* perwakilan BPN Jakarta Utara.

Pihaknya juga menegaskan bahwa seluruh proses pelayanan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terkait biaya yang mengacu pada PP No. 128 Tahun 2015.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengurus langsung melalui kantor resmi dan tidak melalui perantara yang tidak jelas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas kami dalam memberikan pelayanan,” tambahnya.

Di sisi lain, masyarakat berharap program ini tidak hanya menjadi inovasi di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan. Kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta kejelasan biaya menjadi faktor utama yang terus menjadi perhatian publik.

Dengan adanya sinergi antara masyarakat, media, dan pemerintah, implementasi sertifikat elektronik diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Report, Jp

Sampaikan Pesan Moral di Hari Raya, Kapolres Tomohon AKBP Nur Kholis Jadi Khotib Idul Fitri 1447 H

SUARAINDONESIA1, TOMOHON – Kapolres Tomohon AKBP Nur Kholis menjadi khotib dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al Muhajirin Uluindano, Kota Tomohon.

Dalam khutbahnya, AKBP Nur Kholis menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual kepada jamaah, menekankan bahwa Idul Fitri bukan sekadar perayaan, tetapi menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah dan meningkatkan kualitas keimanan.

Ia mengajak umat Muslim untuk menjadikan nilai-nilai yang telah dibangun selama bulan Ramadan, seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial, sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Idul Fitri adalah kemenangan sejati bagi mereka yang mampu mengendalikan diri dan menjaga hati tetap bersih,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran dan ketulusan setiap individu dalam menjaga harmoni sosial.

Kehadiran Kapolres sebagai khotib menjadi simbol kedekatan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan humanis, sekaligus menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga turut membangun nilai-nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat.

Di akhir khutbah, AKBP Nur Kholis mengajak seluruh jamaah untuk terus mempererat silaturahmi dan menjaga persatuan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, dan harmonis di Kota Tomohon.

(Rom/RedSi1)

Sinergi KMI-Parimo dan Karang Taruna Desa Palapi: Pawai Obor Meriahkan Malam Kemenangan

TAOPA, suaraindonesia1.com – Ratusan cahaya api dari obor bambu membelah kegelapan malam di Desa Palapi. Kerukunan Mahasiswa Indonesia Parigi Moutong (KMI-Parimo) berkolaborasi dengan Karang Taruna Desa Palapi sukses menyelenggarakan Pawai Obor akbar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Jumat malam.

Kegiatan yang diikuti oleh ratusan warga ini bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi lokal sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah antara mahasiswa dan masyarakat desa.

Pawai dimulai setelah salat Isya, dengan rute melintasi jalan-jalan utama desa. Gema takbir yang dikumandangkan peserta menambah suasana khidmat di sepanjang jalur pawai. Kehadiran KMI-Parimo dalam agenda ini menegaskan peran mahasiswa tidak hanya di ranah akademik, tetapi juga dalam pengabdian sosial dan budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Saprin Sumar, Ketua Umum KMI-Parimo, memberikan pernyataan penting terkait makna filosofis di balik kegiatan ini. Menurutnya, pawai obor bukan sekadar iring-iringan lampu, melainkan simbol hak masyarakat untuk merayakan identitas budayanya.

Sinergi antara KMI-Parimo dan Karang Taruna Palapi membuktikan bahwa pemuda adalah garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial. Kami ingin memastikan bahwa semangat kebersamaan ini tidak padam seiring berakhirnya pawai.

Pawai obor diakhiri dengan tertib di titik finis yang ditentukan. Panitia pelaksana berharap kegiatan kolaboratif ini dapat menjadi agenda tahunan yang lebih besar ke depannya.

"Kami mengapresiasi seluruh warga Desa Palapi yang telah menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ini adalah kemenangan kita bersama," tutup Saprin.

Reporter: Jhul-Ohi

Kapolda Sulut Irjen Roycke Harry Langie dan Pangdam XIII/Merdeka Pimpin Patroli R2, Pastikan Malam Takbiran di Manado Aman dan Kondusif

 

SUARAINDONESIA1, Manado – Dalam rangka memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif pada malam takbiran, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie bersama Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus melaksanakan patroli bersama di wilayah Kota Manado, Jumat (20/3/2026).

Patroli tersebut dilakukan usai mendampingi Gubernur dalam kegiatan pelepasan pawai malam takbiran. Keduanya turun langsung ke lapangan menggunakan kendaraan roda dua (R2) guna menjangkau sejumlah titik keramaian secara lebih fleksibel.

Dalam pelaksanaannya, rombongan menyambangi beberapa Pos Pengamanan (Pos Pam) dan Pos Pelayanan (Pos Yan) Idul Fitri yang berada di wilayah hukum Polresta Manado, di antaranya Pos Pam TKB Pusat Kota, Pos Pam Kemang Jalan Paving, serta Pos Terpadu Kawasan Megamas.

Di setiap lokasi, Kapolda bersama Pangdam melakukan pengecekan terhadap kesiapsiagaan personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi petugas yang berjaga di malam hari raya, Kapolda turut menyerahkan bingkisan kepada para personel.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memotivasi personel yang tengah bertugas.

“Patroli menggunakan kendaraan roda dua ini dilakukan agar Bapak Kapolda dapat memantau langsung dinamika di lapangan dengan lebih leluasa. Fokus utama kami adalah memastikan kelancaran arus lalu lintas serta mencegah potensi gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa secara umum situasi di Kota Manado dan sekitarnya terpantau aman dan terkendali. Pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban serta saling menghormati dalam merayakan malam kemenangan.

“Rayakan Idul Fitri dengan penuh suka cita, namun tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” tutupnya.

(Rom/RedSi1)

THR TAK KUNJUNG DIBAYAR, PETUGAS KEBERSIHAN BITUNG TERABAIKAN — LSM GARDA TIMUR: PEMERINTAH JANGAN KEHILANGAN NURANI

Bitung - Suaraindonesia1, Di balik wajah Kota Bitung yang tetap terjaga kebersihannya, ada ironi yang sulit ditutupi. Para petugas kebersihan—mereka yang setiap hari memastikan kota tetap layak huni—justru belum menerima hak normatif mereka berupa Tunjangan Hari Raya (THR).

Situasi ini memantik reaksi keras namun terukur dari Ketua LSM Garda Timur Indonesia (GTI). Dalam pernyataannya, ia menilai keterlambatan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari lemahnya keberpihakan terhadap pekerja lapisan bawah.

“Ketika mereka yang bekerja dalam diam justru diabaikan haknya, maka yang dipertanyakan bukan hanya kinerja, tetapi juga nurani pengambil kebijakan,” ujarnya tajam.

Ia menegaskan bahwa THR bukan bentuk belas kasih, melainkan kewajiban yang melekat dan harus dipenuhi tanpa kompromi. Keterlambatan, apalagi tanpa kejelasan, dinilai sebagai preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, LSM Garda Timur mendesak Wali Kota Bitung untuk tidak sekadar menerima laporan di atas meja, tetapi hadir dengan keputusan yang konkret dan berpihak. Momentum hari raya, menurutnya, adalah ujian empati bagi pemerintah terhadap rakyat kecil yang selama ini menopang kehidupan kota.

“Jangan biarkan mereka menyambut hari raya dengan ketidakpastian. Pemerintah harus memastikan hak itu tiba sebelum harapan mereka benar-benar habis,” tegasnya.

LSM Garda Timur juga menuntut transparansi penuh terkait alokasi dan distribusi anggaran THR, serta evaluasi menyeluruh terhadap instansi yang bertanggung jawab. Akuntabilitas, kata dia, tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus terasa dalam keadilan yang nyata.

Hingga pernyataan ini disampaikan, belum terlihat langkah konkret maupun penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Bitung. Publik kini menunggu: apakah pemerintah akan hadir sebagai pelindung, atau justru absen di saat keadilan paling dibutuhkan.

Sholat Idul Fitri di Mapolda Sulut Dipadati Ribuan Jamaah, Wujud Kebersamaan dan Persatuan

SUARAINDONESIA1,Manado– Ribuan umat Muslim memadati Lapangan Presisi Mapolda Sulawesi Utara untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, Sabtu (21/3/2026).
Momen hari raya ini berlangsung penuh khidmat sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Pelaksanaan sholat dipimpin oleh Bripda M. Akmal Dwi Putra sebagai imam, sementara khutbah disampaikan oleh Ustad Aswin Kiay Demak yang mengajak seluruh jamaah menjaga persatuan setelah menjalani bulan suci Ramadan.

Dalam khutbahnya, Ustad Aswin menekankan pentingnya menjadikan Idul Fitri sebagai titik awal memperbaiki hubungan sosial dan memperkuat kebersamaan.

“Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Dengan persatuan, kita dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Sulut, personel Polri dan ASN, serta masyarakat dari berbagai kalangan. Kehadiran ribuan jamaah menciptakan suasana hangat yang mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan di Sulawesi Utara.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang mengikuti ibadah dengan tertib.

“Alhamdulillah, pelaksanaan Sholat Idul Fitri berjalan aman dan lancar. Semoga semangat kebersamaan ini semakin memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas,” ungkapnya.

Momentum ini menjadi simbol harmonisasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Sulawesi Utara.

(Rom/RedSi1)

Malam Takbiran, Kapolsek Batangasai Berhasil Cegah Tawuran Antara Desa Sungai Bemban vs Muara Pemuat

Sarolangun, Suaraindonesia1, Kapolsek Batangasai, Berserta Anggotanya berhasil mencegah tawuran antara pemuda Desa Sungai Bemban dan Muara Pemuat, Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun, Jambi, pada malam Takbiran  Tanggal 20/3/2026 malam.

Kejadian ini bermula dari pertemuan antara pemuda kedua desa Di Desa Sunggai Baung Kacamatan Batangasai Kabupaten Sarolanggun Jambi berujung pada perkelahian. Namun, berkat kesiapan dan kecepatan Kapolsek Batangasai dan tim, tawuran dapat dicegah dan situasi dapat dikendalikan.

Alhamdulillah, situasi malam Takbiran di Kecamatan Batangasai aman dan kondusif. Kami telah melakukan pengamanan di beberapa titik rawan dan berhasil mencegah tawuran,kata Kasat Intel, Batangasai,

Kapolsek juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Idul Fitri. Kami akan terus memantau situasi dan mengambil tindakan tegas jika terjadi Ter ulang kem Bali keributtan,

Pemuda Desa Sungai Bemban dan Muara Pemuat yang terlibat dalam perkelahian telah diminta untuk membuat pernyataan damai Pada Tadi Malam,   Ketua, Pemuda Desa Pemuat, Telah Berjanji Akan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu tawuran kembali. Ujar Di depan Pihak kepolisian dan Di hadiri Kedua Kades Pemuat& Sungai bemban,

Kasus Tawuran ini Masih Dalam penyidikan kasat Intel Kapolsek Batangasai,

penulis Abdulrazak,