SPBU Atinggola Kehilangan Sisi Kemanusiaan, Pasien Gawat Darurat Diarahkan Minta Izin ke Sesama Pengantre, PPMA Minta Pertamina Tidak Tutup Mata

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Atinggola (PPMA), Mahfud Hilomalo, mengecam pelayanan di SPBU Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dinilai mengabaikan sisi kemanusiaan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat.

Kecaman tersebut berangkat dari informasi seorang masyarakat berinisial OIN. Ia menyampaikan bahwa saat itu sedang membawa orang dalam kondisi gawat darurat menuju rumah sakit dan mendapati SPBU dipadati antrean panjang. Atas kondisi tersebut, OIN meminta salah seorang petugas SPBU untuk mendahulukan dirinya karena harus segera tiba di rumah sakit.

Menurut OIN, petugas menyampaikan bahwa terdapat dua orang yang sudah lebih dulu mengantre dan bukan pengetap, lalu mengarahkan OIN untuk meminta izin kepada keduanya. Tanggapan petugas tersebut menjadi sorotan karena keputusan untuk memprioritaskan kondisi darurat justru dialihkan kepada sesama pengantre.

Mahfud menjelaskan bahwa panjangnya antrean pada saat itu diduga disebabkan oleh pembelian pertalite dalam jumlah besar menggunakan kendaraan roda empat dan sepeda motor berkapasitas besar.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026), Mahfud menilai sikap petugas tersebut telah melanggar aturan, norma, dan rasa empati.

"Kami memahami dari sisi hukum persoalan ini lemah karena OIN menggunakan mobil pribadi roda empat, bukan kendaraan darurat resmi. Namun kami melihat dari sisi sosial atau sosiologi, ini menyangkut empati dan harus kita perjuangkan," tulisnya.

Ia menambahkan, pemuatan berita ini didasari oleh keresahan masyarakat. Kritik tersebut ditujukan kepada oknum petugas serta kepada Pertamina selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, bukan kepada seluruh pekerja SPBU.

"Secara etika, hal itu merupakan kebijakan Pertamina, bukan kebijaksanaan petugas pengisi BBM. Pelayanan terhadap kondisi darurat seharusnya diatur jelas, bukan diserahkan kepada pengantre lain," tegasnya.

PPMA mendesak agar:

1. Pertamina mengevaluasi pelayanan SPBU Atinggola dan menindak oknum petugas yang bersangkutan.

2. Pertamina menetapkan dan menerapkan aturan tertulis tentang prioritas bagi kendaraan yang membawa pasien gawat darurat, termasuk kendaraan pribadi.

3. Dilakukan pembatasan pembelian dan pengawasan CCTV guna mencegah penimbunan.

4. Aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penimbunan BBM bersubsidi yang diduga menjadi penyebab antrean panjang.

Mahfud menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan bentuk peringatan dan kritik terhadap Pertamina agar pelayanan dan pengawasan di SPBU Atinggola segera dibenahi.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pengelola SPBU Atinggola dan pihak Pertamina. Tanggapan para pihak dibutuhkan demi keberimbangan berita.

Rep: JO

P2C MPW PEMUDA PANCASILA DKI JAKARTA Ucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada ARUDI, SEKRETARIS MPW PP DKI JAKARTA

JAKARTA, suaraindonesia1.com, Pembinaan dan Jajaran Pemberdayaan Cabang (P2C) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran Lembaga badan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada *Arudi* , selaku Sekretaris MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta.

Ucapan tersebut merupakan bentuk perhatian, kebersamaan, serta rasa kekeluargaan dalam keluarga besar Pemuda Pancasila, khususnya di lingkungan MPW DKI Jakarta.

Dalam momentum pertambahan usia ini, Pembinaan dan Pemberdayaan Cabang (P2C) Pemuda Pancasila DKI Jakarta berharap *Arudi* senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, serta keberkahan dalam setiap langkah pengabdian.

Selain itu, diharapkan *Arudi* terus diberikan kekuatan, semangat, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas organisasi serta mengemban amanah sebagai Sekretaris MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta.

Semangat kebersamaan, persaudaraan, dan solidaritas diharapkan terus menjadi landasan dalam memperkuat organisasi serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Selamat ulang tahun, *Arudi* .

Semoga senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahkan nikmat kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, dan panjang umur.

Pancasila Abadi!

Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang!

HUT ke-15 Partai NasDem di Kepulauan Yapen, DPD Gelar Pesta Seni, Syukuran dan Berbagai Aksi Sosial

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Kepulauan Yapen memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem melalui kegiatan pesta seni dan syukuran yang berlangsung di halaman Hotel Kelapa Dua, Rabu (11/11/2026).

Peringatan HUT ke-15 tersebut mengusung tema "Meneguhkan Restorasi, Menguatkan Bakti". Kegiatan ini menjadi momentum bagi keluarga besar Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mempererat kebersamaan, memperkuat solidaritas antarkader, sekaligus merefleksikan perjalanan dan pengabdian partai kepada masyarakat.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen, Rian Hendrik, saat ditemui awak media di Hotel Kelapa Dua seusai kegiatan menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-15 tahun ini tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diisi dengan berbagai aktivitas olahraga, pelayanan kesehatan, penghormatan kepada para pahlawan, serta aksi sosial kepada masyarakat dan keluarga besar partai.

Dalam rangkaian perayaan tersebut, DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen menyelenggarakan sejumlah kegiatan, di antaranya pesta seni dan syukuran, kegiatan fun bike, serta pertandingan bola voli yang melibatkan partisipasi masyarakat dan keluarga besar partai.

Selain kegiatan olahraga dan hiburan, perhatian terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-15. DPD Partai NasDem melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Yapen Barat dan Yapen Timur dengan menghadirkan tenaga medis dokter spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), serta dokter spesialis saraf.

Pelayanan kesehatan tersebut menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial yang diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

Tidak hanya itu, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT, DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen juga melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan.

Kegiatan ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa serta perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Melalui kegiatan ini, keluarga besar Partai NasDem turut mengenang pengorbanan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan melalui pengabdian kepada masyarakat.

Dalam momentum peringatan HUT ke-15 ini, DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan tali kasih kepada sejumlah pihak yang membutuhkan perhatian dan kepedulian.

Bantuan tersebut diberikan kepada kader-kader partai yang telah meninggal dunia melalui keluarga yang ditinggalkan, kader yang kurang mampu, serta para janda. Penyerahan tali kasih ini menjadi salah satu bentuk perhatian dan kepedulian keluarga besar Partai NasDem terhadap sesama kader maupun keluarga yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan organisasi.

Secara khusus, perhatian juga diberikan kepada para janda dan keluarga kader Partai NasDem yang telah meninggal dunia. Melalui kegiatan tersebut, partai berupaya menjaga hubungan kekeluargaan dan menunjukkan bahwa kebersamaan tidak hanya dibangun ketika kader masih aktif dalam organisasi, tetapi juga tetap terpelihara ketika mereka telah tiada.

Rangkaian kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari makna peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni memperkuat hubungan antarkader sekaligus membangun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Melalui peringatan HUT ke-15 dengan tema "Meneguhkan Restorasi, Menguatkan Bakti", DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan berbagai kegiatan yang mencakup bidang sosial, kesehatan, olahraga, seni, hingga penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan di antara seluruh kader dan keluarga besar Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dengan berbagai rangkaian kegiatan tersebut, perayaan HUT ke-15 tidak hanya dimaknai sebagai peringatan bertambahnya usia partai, tetapi juga sebagai momentum untuk merefleksikan tanggung jawab organisasi dalam membangun kebersamaan, menjaga solidaritas, serta memperluas kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat.

Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, peringatan HUT ke-15 Partai NasDem diharapkan menjadi momentum untuk terus meneguhkan semangat restorasi dan memperkuat bakti melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

HUT ke-15 Partai NasDem, Rian Hendrik Tania Tekankan Konsistensi Kader dan Implementasi Restorasi

SERUI-Suaraindonesia1.com. Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem yang jatuh pada 11 November 2026, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen, Rian Hendrik Tania, mengajak seluruh kader, pengurus, dan simpatisan menjadikan momentum peringatan tersebut sebagai sarana evaluasi sekaligus memperkuat komitmen perjuangan partai dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Rabu, 11/11/2026.

Dalam sambutannya, Rian Hendrik Tania menegaskan bahwa peringatan hari ulang tahun partai tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial atau momentum untuk berpuas diri. Sebaliknya, HUT ke-15 harus menjadi kesempatan bagi seluruh kader untuk melakukan refleksi dan mengevaluasi sejauh mana kontribusi serta pengabdian yang telah diberikan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan kembali pesan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengenai pentingnya menjaga konsistensi antara ucapan dan perbuatan sebagai salah satu nilai utama dalam perjuangan Partai NasDem.

Menurut Rian, konsistensi harus menjadi karakter yang melekat pada setiap kader. Kader partai tidak boleh mudah mengumbar janji apabila tidak mampu menepatinya, sebab masyarakat tidak hanya menilai partai melalui pidato politik maupun baliho, tetapi terutama melalui tindakan dan kerja nyata yang dapat dirasakan langsung.

Dalam kesempatan tersebut, Rian Hendrik Tania menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi pegangan seluruh keluarga besar Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pertama, konsistensi. Ia meminta seluruh kader menjaga kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Setiap komitmen dan janji politik harus dapat dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kedua, restorasi. Rian menegaskan bahwa restorasi tidak boleh hanya menjadi slogan politik, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Restorasi berarti memperbaiki sesuatu yang belum baik menjadi baik, serta mendorong sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Karena itu, seluruh kader NasDem diharapkan bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab serta menjauhi praktik politik transaksional demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ketiga, kehadiran partai di tengah masyarakat. Ia berharap Partai NasDem tidak hanya hadir ketika menjelang momentum pemilihan umum setiap lima tahun, tetapi harus senantiasa berada di tengah masyarakat dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kehadiran tersebut harus diwujudkan tanpa membedakan latar belakang politik, agama, suku, maupun golongan. Seluruh kader dan simpatisan diminta turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi, menerima keluhan, serta berupaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Rian juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan kerja sama dengan pemerintah. Menurutnya, partai politik dan pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan sebuah partai politik bukan semata-mata dilihat dari jumlah kursi yang diperoleh di lembaga legislatif, melainkan dari seberapa besar kontribusi dan perjuangan partai dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Menghadapi berbagai agenda politik ke depan, Rian mengajak seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen untuk semakin memperkuat soliditas, bergandengan tangan, serta bekerja bersama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh keluarga besar Partai NasDem menjadikan usia ke-15 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen perjuangan dan menghadirkan semangat restorasi yang benar-benar nyata bagi masyarakat.

"Dirgahayu Partai NasDem ke-15. Dari Yapen, kita kerjakan restorasi untuk Indonesia. Salam Restorasi!"

Pada kesempatan tersebut, Rian Hendrik Tania juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai NasDem yang telah hadir dan mengambil bagian dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen.

(ELVINO)

PETI Kembali Beroperasi di Dusun Pasir Putih Mootilango, Nama Kiflin Husain Disorot, Kapolres Gorontalo Diminta Segera Periksa

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan di Dusun Pasir Putih, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan tersebut diduga berlangsung di titik lokasi Dulamayo.

M. Fadli, aktivis lingkungan, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dan informasi yang dihimpunnya, terdapat dugaan alat berat jenis excavator dimasukkan ke lokasi pertambangan secara diam-diam pada tengah malam.

"Menurut data yang saya himpun, aktivitas PETI di Dusun Pasir Putih kembali berlangsung. Bahkan, alat berat jenis excavator tersebut disinyalir dimasukkan secara diam-diam pada tengah malam. Hal ini tentu menjadi perhatian serius dan harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," ungkap M. Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa dari informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat dugaan keterlibatan seseorang bernama Kiflin Husain dalam aktivitas PETI tersebut.

Atas informasi itu, dirinya secara tegas meminta Kapolres Gorontalo agar tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga ilegal tersebut.

"Kapolres Gorontalo harus segera turun ke lapangan. Saya meminta agar Kiflin Husain dipanggil dan diperiksa untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya. Jangan sampai aktivitas PETI terus berjalan, sementara aparat penegak hukum terkesan tidak mampu menyentuh pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut," tegasnya.

Menurut Fadli, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar para pekerja di lapangan. Aparat juga harus menelusuri siapa pemodal, pemilik alat berat, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum melakukan pengecekan langsung ke titik lokasi Dulamayo guna memastikan keberadaan excavator dan aktivitas pertambangan yang dimaksud.

Kapolres Gorontalo ditantang untuk membuktikan keseriusan dalam memberantas PETI. Jangan sampai Dusun Pasir Putih kembali menjadi lokasi eksploitasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan keterlibatan Kiflin Husain belum terkonfirmasi secara resmi. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Rep: JO

BABAK BARU KASUS ZIS: HMI DESAK PROSES PIDANA UMUM

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Kasus dugaan pemalsuan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Bebas Narkoba yang menyeret anggota DPRD Bone Bolango, Zul Iskandar Suleman, kembali memanas. Setelah sebelumnya mandek di meja kepolisian dengan dalih kedaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango kini mengambil langkah tegas untuk menguji kasus tersebut ke ranah Pidana Umum.

Langkah ini diambil setelah hasil investigasi HMI menemukan bukti kuat, termasuk pengakuan dari Ketua Tim Pemenangan ZIS pada saat itu, Abdul Fattah Botuhe (ABF), yang secara sadar mengaku telah menggantikan sang caleg dalam mengisi lembar tes tertulis ujian Psikotes dan pemeriksaan bebas narkoba.

"Hukum tidak boleh kalah oleh celah regulasi kepemiluan. Penggunaan dokumen palsu untuk syarat mendaftar dan duduk di kursi dewan adalah murni tindak pidana umum yang harus diusut tuntas, bukan sekadar pelanggaran administratif biasa," tegas Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, pada awak media (11/11/26).

Menurut Rolan, kebuntuan hukum di kepolisian sebelumnya tidak boleh menjadi alasan bagi pelaku pemalsuan untuk bernapas lega dan menikmati jabatannya saat ini. HMI berkomitmen penuh untuk membawa kasus ini hingga tuntas demi menjaga marwah lembaga legislatif.

"Sangat mencederai akal sehat dan keadilan publik ketika ketua timnya sudah mengakui perbuatan manipulasi tersebut, namun yang bersangkutan tetap duduk santai dan melenggang bebas di DPRD. Kami akan pastikan kebenaran ini diuji di mata hukum pidana umum," pungkas Rolan.

Rep: JO

PP KAMMI Desak Makzulkan Gibran dan Copot Menteri Kehutanan

AMBON, SuaraIndonesia1.com — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan pernyataan sikap tegas pasca penyelenggaraan Muktamar XIV KAMMI di Ambon menetapkan Ricki Pratama Putra sebagai Ketua Umum periode 2026–2028.

Dalam pernyataannya, KAMMI menilai kondisi bangsa saat ini "tidak sedang baik-baik saja", ditandai krisis ekologis yang memburuk, pemborosan keuangan negara, hingga hukum yang terkesan tidak lagi berpihak pada keadilan.

5 Tuntutan Tegas PP KAMMI

1. Mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur/dimundurkan dari Wapres RI dan dorong Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat DPR RI.

2. Copot Raja Juli Antoni dari posisi Menteri Kehutanan RI atas ketidakmampuan menangani Karhutla dan krisis ekologis.

3. Hentikan program populistis tanpa arah yang menghamburkan APBN; alokasikan untuk daya beli dan kedaulatan pangan rakyat.

4. Jamin pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan merata, dan lapangan kerja layak.

5. Pulihkan ruang demokrasi, hentikan kriminalisasi, serta militerisasi di ruang sipil.

Peringatan: Jika Diabaikan, Siap Turun ke Jalan

Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra, menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar seremonial. Jika pemerintah dan lembaga negara mengabaikan aspirasi tersebut, KAMMI menyerukan Konsolidasi Nasional bagi seluruh mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat luas untuk bersatu dan turun ke jalan menyuarakan perubahan.

"Abadi Perjuangan! Kondisi bangsa tidak sedang baik-baik saja. Krisis ekologis, pemborosan APBN, dan hukum yang dijadikan alat kekuasaan — ini harus diubah sekarang," tegas Ricki.

Rep: JO

KELOMPOK TANI KARYA BERSAMA DESA MOUTONG PANEN SEMANGKA, DUKUNG PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS MELALUI KEMITRAAN DENGAN SPPG

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Kelompok Tani Karya Bersama Desa Moutong, yang merupakan binaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, telah melakukan transaksi penjualan produk hortikultura berupa semangka sebanyak 140 kg. Hasil panen tersebut dijual kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat sebagai mitra dalam penyediaan bahan baku.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Bakri Hasan, menjelaskan bahwa kelompok tani binaan dinas telah mendapatkan bantuan benih sayur dan buah untuk selanjutnya dibudidayakan, dan hasil produksinya dijual kepada SPPG.

"Sebagai mitra, kami telah melakukan kerja sama atau kemitraan dengan SPPG setempat untuk menyiapkan bahan baku bagi kebutuhan SPPG dalam rangka mendukung program makanan bergizi gratis. Tujuannya untuk memperpendek rantai pasok bahan baku dan kelompok mendapatkan harga yang wajar sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani," ujar Bakri Hasan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Karya Bersama, Sadam Djibu, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi melalui bantuan benih dan kemitraan dengan SPPG. Menurutnya, kerja sama ini memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi kelompok tani sehingga petani lebih bersemangat dalam berbudidaya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berkomitmen untuk terus mendorong penguatan kelembagaan kelompok tani serta memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, guna meningkatkan produksi, memperpendek rantai pasok, dan meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung program makanan bergizi gratis. (RED)

SDGs Center UNG, GIZ, dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Wujudkan Transformasi Tata Kelola Pencegahan Stunting

KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan Multi-Stakeholder Partnership (MSP) atau Kemitraan Multipihak yang mengintegrasikan program pemerintah dan nonpemerintah dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sekda Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menegaskan bahwa sejak awal Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyambut baik model tata kelola MSP yang didukung GIZ dan difasilitasi SDGs Center UNG. Disamping itu Kepala Bapperida Kabupaten Gorontalo, Bambang Supriyanto, menjelaskan bahwa pendekatan ini dinilai strategis untuk mentransformasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo, karena model tata kelola ini mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan nonpemerintah dalam intervensi pencegahan stunting yang konvergen, berdampak, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara Principal Advisor GIZ untuk Gorontalo, Boby R. Payu menyampaikan bahwa fokus dukungan GIZ dalam kolaborasi ini adalah penguatan perencanaan dan tata kelola pencapaian SDGs serta implementasi perencanaan berbasis MSP. Oleh karena itu, sejak awal peran Bapperida Kabupaten Gorontalo dan SDGs Center UNG penting dalam proses identifikasi isu prioritas dan ruang lingkupnya, pemetaan pemangku kepentingan serta penyusunan kerangka kerja bersama (logical framework).

Kepala Pusat SDGs Center UNG, Raghel Yunginger menjelaskan bahwa kerangka kerja MSP penurunan risiko stunting mencakup dua outcome, delapan output, dan 17 program intervensi yang diarahkan pada peningkatan ekonomi keluarga, perbaikan pola konsumsi bergizi, pola asuh dan perawatan kesehatan, serta akses lingkungan bersih dan sehat yang dipetakan dalam berbagai bentuk komitmen stakeholder pemerintah, dan nonpemerintah seperti Baznas, CSR, dan lembaga swadaya masyarakat. Disamping itu perguruan tinggi juga memperkuat peran melalui skenario program pengabdian dosen dan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), antara lain dari UNG, UIN Gorontalo, UBM, UG, UMGo, dan UNUGo. Melalui mekanisme tersebut, MSP tidak lagi sekadar menjadi wadah koordinasi, tetapi berkembang sebagai model tata kelola yang mempertemukan kapasitas, keahlian dan inovasi, serta sumber daya berbagai aktor untuk menjawab kebutuhan keluarga berisiko stunting secara terintegrasi.

Dalam kegiatan evaluasi bersama pada 3 November 2026, oleh GIZ yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, SDGs Center UNG, dan Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, implementasi MSP di Desa Hayahaya dan Desa Hutabohu menunjukkan berkembangnya praktik kolaborasi lintas sektor. Kepala Desa Hayahaya, Husain Abdullah memaparkan bahwa berbagai aktivitas pemberdayaan yang diintervensi oleh stakeholder kepada kelompok KRS semakin memberikan dampak praktik ekonomi sirkular melalui pengolahan komoditas lokal menjadi produk pangan bernilai tambah, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta pengembangan kegiatan pertanian produktif berbasis potensi lokal. Intervensi tersebut dilengkapi dengan edukasi pemenuhan gizi keluarga, pendampingan pola pengasuhan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan akses pelayanan kesehatan melalui kontribusi OPD, perguruan tinggi, pemerintah desa, kader kesehatan, PKK, dan Dasawisma. Pada aspek lingkungan, implementasi MSP telah menyasar pada penyediaan akses air bersih, rumah layak huni, dan jamban sehat yang lebih tepat sasaran.

Tim GIZ dan SDGs Center UNG memandang bahwa praktik baik ini menunjukkan tata kelola kemitraan multipihak mulai menghasilkan berbagai intervensi nyata yang saling melengkapi, sekaligus mencerminkan transformasi tata kelola pembangunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dari pendekatan sektoral dan parsial menuju kolaborasi yang semakin konvergen, inklusif, dan berkelanjutan.

Rep: JO

Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Gelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Dapodik untuk Pemenuhan SPM 2026

Kepala Dinas Dr. Jurni Biahimo, S.Pd., M.H. Kabupaten Gorontalo Gelar Bimbingan Pengelolaan Dapodik untuk Pemenuhan SPM 2026

KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis terkait penguatan pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Rabu, 11 November 2026. Kegiatan strategis ini dipusatkan di SMP Negeri 2 Telaga dan mengangkat tema utama "Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bagi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2026".

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan, validitas data serta sinkronisasi data satuan pendidikan di seluruh jenjang. Keberadaan data Dapodik yang mutakhir dan akurat menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program pendidikan serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjalan secara optimal pada tahun 2026.

Kegiatan secara resmi dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Dr. Jurni Biahimo, S.Pd., M.H. Dalam sambutannya, beliau menekankan betapa krusialnya peran tata kelola data yang terintegrasi untuk mendasari pengambilan kebijakan strategis dan penyaluran berbagai bantuan operasional sekolah di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Bimbingan teknis ini dihadiri oleh 250 peserta tenaga operator sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, formal mulai dari TK, SD, SMP, hingga satuan pendidikan non-formal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar). Antusiasme para peserta terlihat dari semangat mereka dalam mengikuti seluruh rangkaian pengarahan.

Selama kegiatan berlangsung, para operator sekolah dibekali pemahaman mendalam mengenai prosedur pembaruan data terbaru, verifikasi dan validasi data peserta didik maupun tenaga pendidik, serta solusi atas berbagai kendala teknis dalam sistem Dapodik. Hal ini diharapkan mampu meminimalisasi kesalahan input data yang dapat berdampak pada capaian indikator SPM daerah.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk terus mendampingi dan memperkuat kapasitas para tenaga operator sekolah. Sinergi yang solid antara dinas dan operator di lapangan diharapkan mampu mendorong terwujudnya layanan pendidikan berkualitas dan merata di seluruh Kabupaten Gorontalo.

Penulis: Nandar Suleman

Sidang Jemaat GKI Ebenhaezer Warari, Yan Raubaba: Pelayanan Adalah Wujud Kasih kepada Tuhan

SERUI-Suaraindonesia1.com. Sekretaris Klasis GKI Yapen Selatan, Pnt. Yan Raubaba, mengajak seluruh pelayan dan warga jemaat GKI Eben-haezer Warari untuk terus menjaga kesetiaan, kebersamaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan gereja. Selasa, 10 November 2026

Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan Badan Pekerja Klasis pada pelaksanaan Sidang Jemaat GKI Ebenhaezer Warari. Dalam kesempatan itu, Pnt. Yan Raubaba menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Majelis Jemaat GKI Ebenhaezer Warari selaku mandataris sidang yang telah mempersiapkan seluruh kebutuhan sehingga persidangan dapat berlangsung dengan baik.

Ia mengatakan bahwa persidangan jemaat merupakan kesempatan bagi seluruh pelayan dan anggota sidi jemaat untuk bersama-sama mengevaluasi serta menggumuli tugas dan tanggung jawab pelayanan.

Menurutnya, seluruh peserta sidang memiliki kewajiban untuk mengawal dan melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan, baik untuk masa pelayanan lima tahun maupun secara khusus dalam tahun pelayanan 2027.

Mengutip firman Tuhan dalam 1 Korintus 3:6, Pnt. Yan Raubaba mengingatkan bahwa manusia hanyalah alat dalam pekerjaan Tuhan.

"Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan."

Ia menegaskan bahwa pendeta, penatua, syamas, pengajar sekolah minggu, maupun seluruh anggota sidi jemaat merupakan alat di tangan Tuhan yang diberikan kesempatan untuk berkarya dalam pelayanan gereja.

Karena itu, setiap orang yang telah dipercayakan tugas pelayanan hendaknya menjalankannya dengan kesetiaan, ketaatan, ketulusan hati, serta kesediaan untuk berkorban.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan selamat kepada para penatua dan syamas yang telah terpilih sebagai Majelis Jemaat GKI Ebenhaezer Warari periode pelayanan 2027–2032.

Menurutnya, tanggung jawab sebagai majelis jemaat bukanlah pekerjaan yang mudah karena membutuhkan proses, kerja keras, kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan. Ia mengingatkan bahwa pelayanan gereja bukanlah pekerjaan untuk memperoleh upah atau gaji, melainkan sebagai bentuk ungkapan syukur atas keselamatan yang telah diberikan Yesus Kristus.

"Jangan kita mengatakan bahwa kita bekerja supaya mendapat berkat. Sesungguhnya kita sudah menerima berkat itu, yaitu keselamatan yang Yesus kerjakan bagi kita. Karena itu, panggilan pelayanan kita merupakan wujud kasih kepada Tuhan," ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh warga jemaat untuk merefleksikan tanggung jawab masing-masing melalui sebuah ungkapan, jangan bertanya apa yang gereja berikan kepada kita, tetapi tanyakan kepada diri sendiri apa yang telah kita berikan untuk gereja.

Lebih lanjut, Pnt. Yan Raubaba memberikan apresiasi kepada pendeta dan seluruh warga jemaat GKI Eben-haezer Warari atas kebersamaan dan kerja sama yang telah dibangun selama ini. Ia menilai pertumbuhan jemaat tidak terlepas dari kerja sama antara pendeta, majelis jemaat, badan pelayanan unsur, dan seluruh warga jemaat.

Ia juga menyoroti keberadaan gedung gereja baru yang menjadi tempat pelaksanaan persidangan tersebut. Menurutnya, persidangan kali ini menjadi momen istimewa karena merupakan sidang pertama yang dilaksanakan di gedung gereja baru.

Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan bergereja. Perbedaan pendapat, menurutnya, merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan persekutuan.

"Kebersamaan, kekompakan, dan kerja sama merupakan bagian terpenting dalam pekerjaan gereja. Silakan berbeda pendapat, tetapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Rumah besar ini harus kita jaga bersama," pesannya.

Di akhir sambutannya, Pnt. Yan Raubaba turut menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah rekan di Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan sedang menjalani masa pelayanan terakhir dalam periode kepengurusan saat ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada para pendeta, penatua, syamas, badan pelayanan unsur, serta seluruh warga jemaat yang selama ini telah memberikan dukungan, doa, dan kerja sama dalam tugas pelayanan di Klasis GKI Yapen Selatan.

Ia berharap seluruh pekerjaan dan pelayanan yang telah dilakukan dapat menjadi berkat bagi jemaat, seraya menyerahkan segala hasil pelayanan kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan.

Terkait agenda gerejawi, ia juga menyampaikan bahwa seluruh aktivitas ibadah tahun pelayanan 2026 dijadwalkan ditutup secara resmi pada 30 November 2026. Selanjutnya, gereja akan memasuki masa Minggu Adven hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, peneguhan dan pelantikan majelis jemaat periode pelayanan 2027–2032 direncanakan berlangsung pada Februari 2027.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pnt. Yan Raubaba menyampaikan permohonan maaf apabila selama kebersamaan dan pelaksanaan tugas pelayanan di lingkungan Klasis GKI Yapen Selatan terdapat perkataan, tindakan, maupun sikap yang kurang berkenan.

Ia berharap Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada seluruh pelayan serta warga jemaat untuk terus menjalankan panggilan pelayanan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab.

(ELVINO)

Sam A. Numberi Harap Hasil Sidang Jadi Tolok Ukur Peningkatan Pelayanan Jemaat

SERUI-Suaraindonesia1.com. Panitia Sidang Jemaat GKI Eben-Haezer Warari yang diketuai Sam A. Numberi berhasil menghimpun dana sebesar Rp27.500.000 untuk mendukung pelaksanaan Sidang Jemaat periode pelayanan 2022–2027.

Sam A. Numberi menjelaskan, panitia yang berasal dari Rayon Getsemani tersebut mulai dibentuk pada Mei 2026. Sejak saat itu, panitia langsung melakukan berbagai upaya penggalangan dana guna menunjang seluruh kebutuhan pelaksanaan sidang.

Menurutnya, dalam proses pengumpulan dana, panitia menghadapi sejumlah kendala. Namun, melalui semangat kebersamaan dan kerja sama, berbagai tantangan tersebut dapat dilalui.

Penggalangan dana dilakukan melalui berbagai usaha fisik, derma dari KSP-KSP, serta dukungan tiga rayon yang turut mengumpulkan persembahan melalui kantong-kantong kolekte untuk menambah pos dana panitia.

“Total dana yang berhasil kami kumpulkan sejak bulan Mei hingga pelaksanaan sidang berlangsung mencapai Rp27.500.000. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan seksi yang bekerja dalam menyukseskan pelaksanaan sidang,” ungkap Sam.

Ia merincikan, dari total dana tersebut, sebesar Rp9.000.000 dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan Rp7.000.000 digunakan untuk kebutuhan sekretariat. Sementara itu, dana lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan koordinator dan seksi-seksi lainnya.

Sam menyampaikan bahwa seluruh dana yang terkumpul telah digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Sidang Jemaat periode 2022–2027.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik melalui bantuan dana maupun uluran tangan secara sukarela.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada para donatur, termasuk dukungan dari berbagai pos pelayanan, serta saudara-saudara kita, janda, duda, dan anak yatim piatu yang turut membantu panitia sehingga proses persidangan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sam menjelaskan bahwa Sidang Jemaat GKI Eben-Haezer Warari periode pelayanan 2022–2027 diikuti sebanyak 96 peserta, yang terdiri dari 49 anggota PHMJ, 36 peserta, serta dua utusan dari Badan Pekerja Klasis (BPK).

Menurutnya, pengalaman selama menjalankan tugas kepanitiaan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus tolok ukur bagi panitia berikutnya, terutama dalam membangun kerja sama, pengelolaan dana, dan pelaporan yang lebih baik.

Ia berharap seluruh hasil persidangan dapat menjadi pedoman bagi PHMJ dan jemaat dalam meningkatkan pelayanan ke depan.

“Harapan kami, sidang ini boleh menjadi acuan dan tolok ukur bagi PHMJ maupun seluruh jemaat. Kiranya hasil dari sidang ini membawa harapan yang baik bagi jemaat dan semakin memperlancar pekerjaan Tuhan,” tutupnya.

KETUA DPD KAMPAK MAS RI KECAM KERAS DUGAAN INTIMIDASI DI KANTOR BPJN SULUT: DESAK KAPOLDA SEGERA USUT DAN TANGKAP PELAKU!

MANADO – Suaraindonesia1, Ketua DPD KAMPAK MAS RI mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan dugaan adanya konspirasi yang dilakukan oleh oknum yang diduga bertindak seperti preman di lingkungan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara terhadap Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri.

Dugaan tindakan tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi ketika Ketua Umum GTI sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan nasional yang hingga kini menjadi keluhan publik dan dinilai lambat mendapatkan penanganan.

Ketua DPD KAMPAK MAS RI menegaskan bahwa perjuangan menyampaikan aspirasi masyarakat tidak boleh dihadapkan dengan intimidasi, ancaman, ataupun tekanan dari pihak mana pun.

"KAMI MENGECAM KERAS DUGAAN AKSI PREMANISME DI KANTOR PEMERINTAH!"

"Ini sangat serius. Ketua Umum GTI datang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat terkait jalan rusak yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bukan untuk mencari konflik. Kalau masyarakat datang membawa aspirasi, seharusnya diberikan ruang dialog, bukan justru menghadapi dugaan intimidasi. Kantor pemerintahan bukan tempat untuk mempertontonkan tindakan premanisme," tegas Ketua DPD KAMPAK MAS RI.

Menurutnya, persoalan kerusakan jalan nasional harus menjadi perhatian utama BPJN Sulut. Jangan sampai masyarakat terus menanggung risiko kecelakaan akibat infrastruktur yang belum mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

DESAK KAPOLDA SULUT SEGERA BERTINDAK!

Ketua DPD KAMPAK MAS RI mendesak Kapolda Sulawesi Utara agar segera memerintahkan jajaran terkait untuk:

1. Memeriksa pihak yang diduga melakukan intimidasi terhadap Fikri Alkatiri.

2. Mengusut dugaan adanya konspirasi atau keterlibatan pihak lain.

3. Memeriksa saksi-saksi dan mengamankan rekaman CCTV Kantor BPJN Sulut apabila tersedia.

4. Mengambil tindakan hukum, termasuk penangkapan apabila telah terpenuhi syarat hukum dan terdapat bukti yang cukup.

5. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

JANGAN BIARKAN ASPIRASI RAKYAT DIBUNGKAM!

"Kami meminta Kapolda Sulut tidak menganggap persoalan ini sebagai perkara biasa. Dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik harus ditindaklanjuti secara serius. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa perjuangan menyangkut keselamatan masyarakat akibat kerusakan jalan nasional harus mendapatkan dukungan, bukan tekanan.

KAMPAK MAS RI menegaskan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Garda Timur Indonesia dan meminta seluruh pihak menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi.

PENEGASAN:

JANGAN GUNAKAN INTIMIDASI UNTUK MEMBUNGKAM ASPIRASI RAKYAT! JALAN RUSAK HARUS DIPERBAIKI, DUGAAN INTIMIDASI HARUS DIUSUT, DAN HUKUM HARUS DITEGAKKAN!

KETUA DPD KAMPAK MAS RI

KETUA DPD GTI MINUT GEDEON LILAH KECAM KERAS DUGAAN INTIMIDASI DI KANTOR BPJN SULUT: JANGAN BIARKAN OKNUM PREMAN MENGHAMBAT ASPIRASI MASYARAKAT!

MINAHASA UTARA – Suaraindonesia1, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Timur Indonesia (GTI) Kabupaten Minahasa Utara, Gedeon Lilah, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan dugaan adanya upaya terorganisasi untuk menghambat penyampaian aspirasi masyarakat yang dialami Ketua Umum GTI, Fikri Alkatiri, di lingkungan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara.

Gedeon menilai, apabila benar terdapat pihak yang melakukan intimidasi terhadap Ketua Umum GTI saat menyampaikan aspirasi masyarakat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian aparat penegak hukum.

"Kami mengecam keras dugaan tindakan intimidasi tersebut. Ketua Umum GTI Fikri Alkatiri datang membawa aspirasi masyarakat, khususnya menyangkut kerusakan jalan nasional dan keselamatan pengguna jalan. Bukan untuk mencari konflik ataupun kepentingan pribadi. Jangan sampai kantor pemerintahan justru menjadi tempat masyarakat mendapatkan tekanan ketika memperjuangkan hak-haknya," tegas Gedeon Lilah.

ASPIRASI MASYARAKAT BUKAN UNTUK DIHAMBAT!

Menurut Gedeon, penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Tidak boleh ada pihak mana pun yang menggunakan intimidasi, ancaman, maupun tekanan untuk membungkam suara masyarakat.

Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum yang bertindak layaknya preman dalam menghambat penyampaian aspirasi tersebut.

"Kalau ada pihak yang merasa keberatan dengan aspirasi masyarakat, jawab dengan argumentasi, data, dan penjelasan resmi. Bukan dengan intimidasi atau tindakan yang menimbulkan ketakutan. Negara ini negara hukum, bukan negara yang tunduk pada tekanan oknum preman," tegasnya.

DESAK PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN

DPD GTI Minahasa Utara mendukung langkah Ketua Umum GTI untuk membawa persoalan ini ke Polda Sulawesi Utara melalui laporan resmi.

Gedeon mendesak agar aparat kepolisian:

1. Segera memeriksa pihak yang diduga melakukan intimidasi.

2. Meminta keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian.

3. Memeriksa rekaman CCTV Kantor BPJN Sulut apabila tersedia.

4. Mengusut dugaan adanya pihak lain yang terlibat dalam upaya menghambat aspirasi masyarakat.

5. Memberikan kepastian hukum secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.

GTI TETAP SOLID MENGAWAL ASPIRASI RAKYAT

Gedeon Lilah menegaskan bahwa DPD GTI Minahasa Utara tetap berdiri bersama Ketua Umum Fikri Alkatiri untuk mengawal perjuangan masyarakat terkait persoalan infrastruktur jalan nasional.

"Kami tidak akan mundur hanya karena adanya dugaan intimidasi. Perjuangan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan keselamatan pengguna jalan. Kami meminta BPJN Sulut menjawab aspirasi masyarakat secara terbuka dan meminta Polda Sulut memastikan persoalan dugaan intimidasi ini diproses sesuai hukum," tutupnya.

GEDEON LILAH

Ketua DPD Garda Timur Indonesia Kabupaten Minahasa Utara

GARDA TIMUR INDONESIA

Solid Bergerak, Tegak Membela Kepentingan Masyarakat.

Jaga Sungai Batang Tembesi untuk Anak Cucu, Polisi Ajak Warga Bersama Cegah PETI

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Menjaga kelestarian sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Demi melindungi lingkungan dan menjaga sumber kehidupan bagi generasi mendatang, jajaran Polres Sarolangun melalui Polsek Pauh terus mengajak masyarakat bersama-sama mencegah aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan imbauan dan pengecekan langsung di sepanjang aliran Sungai Batang Tembesi, khususnya wilayah perairan antara Desa Batu Ampar dan Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Pauh IPTU Hans Simangunsong, S.H., dengan melibatkan Lurah Pauh, personel Polsek Pauh, Sekretaris Desa Batu Kucing serta masyarakat dari Desa Batu Ampar dan Desa Batu Kucing.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin, baik menggunakan alat berat, mesin dompeng, rakit maupun peralatan lainnya.

Selain memberikan imbauan, personel juga melakukan pengecekan langsung di sepanjang aliran Sungai Batang Tembesi. Dari hasil pengecekan tersebut, tidak ditemukan adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Pauh IPTU Hans Simangunsong, S.H., menegaskan bahwa kepolisian terus mengedepankan langkah pencegahan melalui pendekatan persuasif, edukasi dan patroli guna mencegah aktivitas PETI yang dapat merusak lingkungan.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak tergiur keuntungan sesaat dari aktivitas penambangan ilegal yang berpotensi menyebabkan pencemaran air, kerusakan lingkungan, pendangkalan sungai hingga terganggunya ekosistem.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Jangan menggunakan mesin dompeng, rakit maupun alat berat untuk kegiatan PETI. Selain melanggar hukum, aktivitas tersebut dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat luas," ujar IPTU Hans menyampaikan imbauan Kapolres.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memiliki kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian Sungai Batang Tembesi serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan emas ilegal.

"Jangan sampai demi mendapatkan keuntungan sesaat, kita mengorbankan lingkungan dan sumber kehidupan anak cucu kita. Sungai Batang Tembesi adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama," tambahnya.

Polsek Pauh memastikan akan terus melakukan pemantauan dan patroli di sepanjang aliran Sungai Batang Tembesi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait guna mencegah aktivitas PETI di wilayah hukumnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Sarolangun berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin meningkat, sehingga Sungai Batang Tembesi tetap terjaga kebersihan dan kelestariannya untuk generasi mendatang.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.

Redaksi/Suara Indonesia 1

Hari Kushardanto: Perlindungan Ekosistem Laut Butuh Kolaborasi Lintas Negara

SUARAINDONESIA1, MINAHASA UTARA–Kabupaten Minahasa Utara (Minut), SulawesiUtara, menjadi tuan rumah Coastal 500 Regional Summit for Asia Pacific & Africa Regions yang

mempertemukan para pemimpin daerah dari berbagai negara untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir.

Kegiatan yang digelar di Casabaio Paradise Hotel & Resort, Selasa (10/11/2026), menjadi forum strategis untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta membangun kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, mengatakan bahwa perlindungan ekosistem laut membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari satu daerah, tetapi juga melibatkan wilayah lain hingga lintas negara.

Menurutnya, laut merupakan ekosistem yang saling terhubung sehingga kerusakan lingkungan di suatu kawasan dapat berdampak terhadap wilayah lain. Karena itu, kepala daerah memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

“Kerusakan di Sulawesi Utara bisa berdampak juga kepada negara tetangga seperti Filipina dan Papua Nugini. Ikan yang kita tangkap di sini mungkin hidupnya di Papua Nugini, kemudian berenang ke arah Sulawesi Utara. Jadi, semuanya memiliki keterkaitan,” jelas Hari.


Ia menjelaskan, Coastal 500 merupakan jaringan kolaborasi internasional yang melibatkan para pemimpin daerah dari sejumlah negara, di antaranya Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Palau, Kenya, dan Mozambik.

Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat bertukar pengetahuan, membagikan praktik terbaik, serta memperkuat komitmen dalam menjaga sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hari juga mengungkapkan alasan Minahasa Utara dipilih sebagai lokasi pelaksanaan forum regional tersebut. Selain memiliki pengalaman menjadi tuan rumah forum kepemimpinan tingkat Asia Pasifik dua tahun sebelumnya, Minut dinilai memiliki posisi strategis. 

“Kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, komitmen para kepala daerah terhadap perlindungan laut dan masyarakat pesisir semakin kuat. Praktik baik yang sudah berhasil di satu negara atau daerah bisa direplikasi di wilayah lainnya,” ujarnya.

Hari menambahkan, upaya konservasi laut harus berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sektor perikanan perlu melibatkan masyarakat lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Minahasa Utara, Robby Parengkuan, menyampaikan apresiasi kepada Rare yang telah mempercayakan Minahasa Utara sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut.
Mewakili Bupati Joune Ganda, Robby mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan berharga bagi pemerintah daerah untuk menyerap berbagai pengalaman dan inovasi dari negara maupun daerah peserta.


Menurutnya, selain memperkuat kerja sama internasional, forum ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi pariwisata Minahasa Utara serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

“Kami berharap melalui diskusi ini ada inovasi dan pengalaman dari daerah lain yang bisa kita adopsi dan kembangkan di Minahasa Utara. Dengan demikian, pertemuan ini memberikan nilai tambah bagi daerah,” katanya.
Robby juga berharap kegiatan Coastal 500 Regional Summit dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap potensi pariwisata Minahasa Utara. Ia menilai, pariwisata yang dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan berpotensi memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.


Selain pariwisata, ia menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan secara terpadu. Sebab, pergerakan ikan dan siklus kehidupannya tidak mengenal batas wilayah administratif sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas daerah.


Dari sektor perikanan, Kepala Dinas Perikanan Minahasa Utara, Jack Paruntu, memaparkan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan Rare melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).


Program yang telah berjalan sekitar dua tahun tersebut diterapkan di empat pulau, yakni Talise, Gangga, Kinabuhutan, dan Bangka.


Jack menjelaskan, melalui program PAAP telah dibentuk kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga kawasan pengelolaan perikanan. Salah satu upayanya adalah menetapkan kawasan larang ambil sebagai wilayah perlindungan untuk mencegah eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan.


Menurutnya, langkah tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap ketersediaan stok ikan dan hasil tangkapan nelayan.


“Sudah ada manfaat yang dirasakan nelayan. Hasil tangkapan ikan menunjukkan peningkatan karena tidak terjadi penangkapan berlebihan atau overfishing. Ada wilayah larang ambil yang dijaga supaya stok ikan tetap tersedia,” ungkap Jack.


Ia menambahkan, program PAAP sejalan dengan konsep ekonomi biru atau blue economy, yakni pendekatan pembangunan ekonomi kelautan yang mengutamakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.
Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pengelolaan perikanan, tetapi juga mencakup perlindungan ekosistem penting lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove.

Jack berharap program PAAP dapat terus berlanjut dan diperluas ke kawasan pesisir lainnya di Minahasa Utara sehingga semakin banyak nelayan, khususnya nelayan kecil, yang merasakan manfaat pengelolaan perikanan berkelanjutan.


“Kami berharap program ini bisa dilanjutkan karena manfaatnya sudah mulai dirasakan masyarakat. Ke depan, tentu harapannya semakin banyak nelayan yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan perikanan berkelanjutan,” pungkasnya.

Penyelenggaraan Coastal 500 Regional Summit di Minahasa Utara diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat jejaring kerja sama internasional, mendorong kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta memastikan kelestarian ekosistem laut tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat pesisir.
(SI1/Rommy)