PEREMPUAN TANGGUH, GENERASI BERDAMPAK! Pelantikan KARWATI IPMBP Kabinet Berdampak 2026–2027 Menuju Indonesia Emas 2045

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Semangat baru perempuan muda Bone Pesisir kembali ditegaskan melalui Pelantikan KARWATI Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir (IPMBP) Kabinet Berdampak Periode 2026/2027 yang berlangsung penuh khidmat, hangat, dan sarat makna. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam melahirkan perempuan-perempuan muda yang aktif, progresif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi organisasi, masyarakat, dan daerah.

Dengan mengusung semangat "Transformasi Generasi IPMBP yang Solid dan Berdampak bagi Masyarakat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045," KARWATI IPMBP hadir sebagai ruang perjuangan perempuan muda Bone Pesisir untuk terus berkembang, berkarya, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan generasi.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah Bone Bolango, Kepala Dinas Kesbangpol, Kepala Dinas Perindag sekaligus Sekretaris CDOB Bone Pesisir, para pembina organisasi, alumni IPMBP, tokoh perempuan, organisasi kepemudaan, serta seluruh kader dan anggota KARWATI IPMBP.

Prosesi pelantikan secara resmi dilakukan oleh Bupati Bone Bolango yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati, Bapak Adrian Anjar. Dalam suasana penuh haru dan kebanggaan, para pengurus KARWATI IPMBP Kabinet Berdampak Periode 2026/2027 mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk kesiapan menjalankan amanah organisasi selama satu periode ke depan.

Dalam sambutannya, Ketua KARWATI IPMBP menyampaikan bahwa KARWATI bukan hanya sekadar bagian dari organisasi mahasiswa, tetapi merupakan wadah pengembangan kapasitas perempuan muda Bone Pesisir agar mampu menjadi generasi yang mandiri, cerdas, berintegritas, dan berdampak.

"KARWATI IPMBP hadir untuk membangun perempuan-perempuan hebat yang mampu bersaing, berkarya, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami ingin KARWATI menjadi ruang tumbuh bagi perempuan muda Bone Pesisir untuk terus belajar, berproses, dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun peradaban dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, KARWATI IPMBP akan terus menghadirkan program-program yang fokus pada pendidikan, pengembangan diri, pemberdayaan perempuan, sosial kemasyarakatan, serta peningkatan kualitas kader perempuan di era modern.

Sementara itu, dalam sambutannya mewakili Pemerintah Daerah, Bapak Adrian Anjar menyampaikan apresiasi terhadap semangat perempuan muda Bone Pesisir yang terus aktif dalam organisasi dan pengembangan daerah.

"Perempuan hari ini memiliki peran besar dalam menentukan arah masa depan bangsa. Saya berharap KARWATI IPMBP mampu melahirkan generasi perempuan yang tangguh, kreatif, dan mampu menjadi pelopor perubahan positif di tengah masyarakat," ungkapnya.

Suasana pelantikan berlangsung penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Para kader KARWATI tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi simbol dimulainya perjalanan baru organisasi perempuan IPMBP dalam mengemban amanah pengabdian.

Pelantikan KARWATI IPMBP Kabinet Berdampak Periode 2026/2027 juga menjadi refleksi bahwa perempuan muda Bone Pesisir memiliki potensi besar untuk terus maju dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui semangat kebersamaan dan pengabdian, KARWATI IPMBP diharapkan mampu menjadi organisasi perempuan mahasiswa yang aktif, inspiratif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta menjadi rumah perjuangan bagi lahirnya perempuan-perempuan hebat Bone Pesisir di masa depan. (JO)

PELANTIKAN PENGURUS IPMBP & KARWATI IPMBP KABINET BERDAMPAK 2026–2027: Mewujudkan Transformasi Generasi yang Solid dan Berdampak Menuju Indonesia Emas 2045

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Semangat persatuan, pengabdian, dan harapan baru menyelimuti pelaksanaan Pelantikan Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir (IPMBP) dan KARWATI IPMBP Kabinet Berdampak Periode 2026/2027. Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat dan semarak tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi untuk melahirkan generasi muda Bone Pesisir yang progresif, solid, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan daerah.

Mengusung tema "Transformasi Generasi IPMBP yang Solid dan Berdampak bagi Masyarakat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045," pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, tetapi menjadi simbol lahirnya semangat baru dalam membangun organisasi yang lebih aktif, inovatif, dan berorientasi pada pengabdian.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah Bone Bolango, Kepala Dinas Kesbangpol, Kepala Dinas Perindag yang juga menjabat sebagai Sekretaris CDOB Bone Pesisir, para pembina organisasi, alumni IPMBP, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, paguyuban mahasiswa, serta seluruh kader dan anggota IPMBP. Kehadiran berbagai elemen tersebut menjadi bukti nyata bahwa IPMBP masih menjadi organisasi yang mendapat perhatian dan dukungan dalam upaya membangun generasi muda Bone Pesisir yang unggul dan berdaya saing.

Prosesi pelantikan secara resmi dilakukan oleh Bupati Bone Bolango yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati, Bapak Adrian Anjar. Dalam prosesi tersebut, beliau melantik seluruh pengurus IPMBP dan KARWATI IPMBP Kabinet Berdampak Periode 2026/2027 melalui pembacaan naskah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung dengan penuh khidmat.

Dalam sambutannya, Bapak Adrian Anjar menyampaikan apresiasi dan dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan IPMBP sebagai organisasi mahasiswa yang terus aktif dalam membangun karakter dan kapasitas generasi muda Bone Pesisir.

"Mahasiswa merupakan aset penting daerah dan calon pemimpin masa depan. Organisasi seperti IPMBP memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berintegritas, berintelektual, dan memiliki kepedulian sosial tinggi untuk mendukung pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Suasana pelantikan berlangsung penuh haru dan kebanggaan sejak awal acara dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IPMBP, seluruh peserta tampak larut dalam semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap organisasi. Prosesi pembacaan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kemudian menjadi momen sakral yang menandai dimulainya amanah baru bagi para pengurus yang dilantik.

Puncak acara berlangsung saat pengurus IPMBP dan KARWATI IPMBP Kabinet Berdampak Periode 2026/2027 secara resmi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan seluruh tamu undangan. Dengan penuh rasa tanggung jawab, para pengurus menyatakan kesiapan mereka dalam menjalankan amanah organisasi selama satu periode ke depan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum IPMBP Periode 2026/2027 menegaskan bahwa Kabinet Berdampak hadir sebagai semangat baru untuk menjadikan organisasi lebih progresif, solid, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

"IPMBP bukan hanya tempat berkumpulnya pelajar dan mahasiswa Bone Pesisir, tetapi merupakan rumah perjuangan, ruang pengembangan diri, dan wadah pengabdian bagi generasi muda. Kabinet Berdampak hadir dengan komitmen untuk menghadirkan karya dan kontribusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya penuh semangat.

Sementara itu, Ketua KARWATI IPMBP juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan sosial masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kader perempuan.

Pelantikan ini juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh kader IPMBP untuk terus menjaga nilai kekeluargaan, loyalitas, dan semangat persatuan dalam organisasi. Para pembina dan alumni IPMBP turut memberikan pesan inspiratif agar kepengurusan baru mampu menjaga eksistensi organisasi serta menjadi pelopor perubahan positif di tengah masyarakat.

Dengan semangat "Kabinet Berdampak," kepengurusan IPMBP dan KARWATI IPMBP Periode 2026/2027 diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi, program pengabdian, dan gerakan sosial yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat Bone Pesisir.

Kegiatan pelantikan kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto seluruh pengurus, tamu undangan, serta kader IPMBP sebagai simbol persatuan dan dimulainya perjalanan baru organisasi.

Melalui pelantikan ini, diharapkan Pengurus IPMBP dan KARWATI IPMBP Kabinet Berdampak Periode 2026/2027 mampu menjadi generasi muda yang solid, inspiratif, dan berdampak dalam mewujudkan kemajuan masyarakat dan daerah menuju Indonesia Emas 2045. (JO)

Nobar Film "Pesta Babi" dan Diskusi Lingkungan: Mahasiswa Pecinta Alam Se-Universitas Negeri Gorontalo Serukan Perlawanan terhadap Perusakan Lingkungan dan Perampasan Tanah Adat

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Mahasiswa Pecinta Alam se-Universitas Negeri Gorontalo menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang dilanjutkan dengan diskusi terbuka mengenai berbagai persoalan lingkungan yang semakin mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dan ekosistem di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti maraknya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran di tanah Papua yang dinilai telah mengancam kelestarian hutan, keanekaragaman hayati, serta ruang hidup masyarakat adat.

Menurut Ikhlas Butudoka selaku koordinator kegiatan, banyaknya kajian yang menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekologis dari proyek-proyek skala besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan.

Mahasiswa Pecinta Alam se-Universitas Negeri Gorontalo menegaskan bahwa hutan Papua bukan sekadar kawasan ekonomi, melainkan ruang hidup, identitas budaya, dan sumber penghidupan bagi masyarakat adat yang telah menjaganya selama turun-temurun. Oleh karena itu, segala bentuk pembangunan harus menghormati hak masyarakat adat dan memastikan keterlibatan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Selain itu, forum diskusi juga menyatakan penolakan terhadap berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan apabila dijalankan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis, hak-hak masyarakat adat, serta prinsip keadilan sosial. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa sebagian proyek dapat menimbulkan risiko sosial dan lingkungan yang serius apabila tata kelolanya tidak dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Mahasiswa Pecinta Alam se-Universitas Negeri Gorontalo menyampaikan beberapa sikap:

1. Mengecam segala bentuk kejahatan lingkungan yang mengancam kelestarian hutan Papua dan wilayah-wilayah ekologis penting lainnya di Indonesia.

2. Menolak PSN yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

"Kami percaya bahwa pembangunan tidak boleh dibangun di atas penderitaan rakyat dan penghancuran lingkungan. Masa depan Indonesia harus bertumpu pada keadilan ekologis, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan hidup," tegas Ikhlas dalam diskusi tersebut.

Kegiatan nobar dan diskusi ini diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus konsolidasi gerakan mahasiswa untuk terus mengawal isu-isu lingkungan yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. (JO)

Warga Merangin Padati Car Free Day Perdana, Gerakkan Hidup Sehat dan UMKM

Suaraindonesia1.com, BANGKO — Ratusan warga Kabupaten Merangin memadati jalur dua kantor bupati lama pada Minggu pagi (24/05). Kehadiran masyarakat yang antusias ini menandai peluncuran perdana program Car Free Day (CFD) yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.

Acara yang dipusatkan di sekitar Taman Bujang Upik jalur Perkantoran Kabupaten Merangin ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Merangin.

Program CFD ini dilaksanakan berdasarkan Surat Imbauan Bupati Merangin Nomor: 400.4.3/113/DISPARPORA/2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat di aula rumah dinas Bupati Merangin pada Senin (18/5/2026) lalu, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin.

Melalui himbauan tersebut, seluruh Kepala OPD diminta untuk mengajak staf beserta keluarga mereka untuk meramaikan CFD. Kegiatan ini dijadwalkan rutin setiap hari Minggu mulai pukul 06.30 hingga 10.00 Wib dengan agenda olahraga bersama, seperti jalan pagi, senam, serta penyediaan ruang bagi pelaku UMKM.

Meskipun wilayah Bangko dan sekitarnya sempat diguyur hujan lebat pada malam hari sebelum acara, hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk datang berolahraga.

"Alhamdulillah, walaupun malam tadi diguyur hujan yang cukup lebat, kebetulan tadi pagi jam 06.00 WIB sudah berhenti. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Merangin, khususnya yang di Bangko, kita olahraga jalan pagi, dilanjutkan senam untuk pembukaan atau hari pertama Car Free Day di Kota Bangko ini," ujar Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, saat ditemui di lokasi acara.

Khafidh berharap, gaung positif dari CFD perdana ini dapat tersebar luas ke wilayah luar Kota Bangko agar pelaksanaan di minggu-minggu berikutnya berjalan semakin meriah.

"Mudah-mudahan yang ada di luar Kota Bangko tahu dan mendengar, besok minggu depan kita sama-sama olahraga di lokasi Car Free Day. Terima kasih," tambahnya.

Selain menjadi wadah berolahraga, CFD Merangin juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah seorang peserta CFD menyambut baik ruang baru yang diberikan pemerintah daerah ini. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat siap menyukseskan program mingguan ini.

"Semangat! Untuk beraktivitas, berolahraga, dan UMKM juga di sini nanti, sesuai yang disampaikan Pak Bupati ya, semangat!" serunya optimis. 

(Bg nasri)

Borgol untuk Petani: BADKO HMI SULUTGO Kecam Keras Kriminalisasi Warga Popayato oleh PT IGL

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com – BADKO HMI SULUTGO mengecam keras tindakan PT Inti Global Laksana (IGL) yang melaporkan sebelas warga Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato ke pihak kepolisian atas tuduhan perusakan pos jaga perusahaan. Enam di antara mereka telah ditahan sejak Kamis dini hari pukul 03.00 WITA, 21 Mei 2026 – sebuah penangkapan yang lebih mirip operasi teror daripada penegakan hukum yang dilindunginya. Puncak dari seluruh kengerian ini terjadi pada 22 Mei 2026, ketika seorang ibu rumah tangga berinisial TL, salah satu dari sebelas warga yang dilaporkan, ditemukan kritis setelah meminum racun tikus karena tidak mampu menanggung beban ancaman proses hukum yang menghimpitnya. BADKO HMI SULUTGO menyatakan ini bukan sekadar peristiwa hukum biasa, melainkan bukti nyata bagaimana korporasi menggunakan instrumen negara untuk membungkam rakyat yang selama lebih dari satu dekade hanya menuntut apa yang telah dijanjikan kepada mereka.

BADKO HMI SULUTGO menegaskan bahwa apa yang terjadi di Popayato Timur adalah kriminalisasi sistematis terhadap masyarakat yang menuntut hak plasma – hak yang telah mengizinkan PT IGL sejak perusahaan ini pertama kali masuk ke wilayah tersebut. Fakta berbicara lebih keras dari bantahan apapun: izin kawasan hutan PT IGL telah resmi dicabut melalui SK Menteri LHK Nomor SK.01/MNLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 pada Januari 2022, namun perusahaan terus beroperasi, mengubah komoditas dari sawit menjadi wood pellet, dan berdasarkan penyelidikan Forest Watch Indonesia membabat hutan alam serta mengekspor produknya ke Jepang dan Korea Selatan dengan legalitas yang diselidiki. Status Hak Guna Usaha (HGU) PT IGL pun hingga kini tidak dapat dipastikan ada. Perusahaan yang seharusnya tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah untuk beroperasi justru dengan leluasa melaporkan rakyat yang berani berpikir, dan negara membiarkannya.

Harun Alulu, Kabid Hukum, Pertahanan dan Keamanan BADKO HMI SULUTGO, menyatakan: "Ini bukan penegakan hukum, tapi pembungkaman. Warga yang menuntut hak plasma selama lebih dari sepuluh tahun tepatnya dijemput dari rumah mereka pukul tiga dinihari. Kita harus bertanya: hukum ini sebenarnya bekerja untuk siapa? PT IGL adalah perusahaan yang izinnya telah dicabut negara, yang HGU-nya tidak jelas, yang kewajiban plasmanya tidak pernah dipenuhi, tetapi ia bisa menggunakan aparat untuk menangkap petani. Sementara tidak satu pun proses hukum yang setara dengan perusahaan itu. Ini adalah wajah ketidakadilan yang paling telanjang."

Secara hukum, BADKO HMI SULUTGO menegaskan bahwa pencabutan izin operasional PT IGL tidak serta-merta menggugurkan kewajiban perdata perusahaan kepada petani plasma. Berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUHPerdata, kontrak dan MOU antara PT IGL dengan masyarakat tetap mengikat, dan kelalaian perusahaan adalah wanprestasi yang dapat digugat di pengadilan perdata. Jalur yang seharusnya ditempuh negara adalah memfasilitasi masyarakat yang menuntut perusahaan, bukan meminjamkan borgolnya kepada korporasi untuk membungkam petani. Jika kriminalisasi terus dipilih sebagai jawaban atas konflik agraria, bukan ketenangan yang akan lahir, melainkan bara yang jauh lebih besar dan lebih sulit dipadamkan.

Aris Setiawan Karim, Ketua Umum BADKO HMI SULUTGO, menyampaikan: "Kami sampaikan ke seluruh masyarakat Popayato dan Pohuwato: jangan takut, jangan mundur. Lakukan konsolidasi masif. Perkuat barisan. Enam suara yang dibungkam bukan akhir dari perjuangan – ia adalah bukti bahwa kalian sedang berada di pihak yang benar. BADKO HMI SULUTGO tidak akan berdiri di pinggir. Kami akan ada di barisan yang sama bersama masyarakat. Selama ketidakadilan ini berlangsung, selama itu pula kami hadir. Kami tidak akan diam."

BADKO HMI SULUTGO mendesak: Komnas HAM untuk segera turun melakukan penyelidikan atas dugaan kriminalisasi petani plasma di Popayato Timur; Kapolda Gorontalo untuk menghentikan proses kriminalisasi yang dilakukan secara tidak manusiawi; Kementerian LHK untuk menjelaskan kepada publik mengapa perusahaan yang izinnya telah dicabut sejak tahun 2022 masih bebas beroperasi hingga hari ini; serta DPRD Pohuwato dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk menggunakan fungsi pengawasan secara nyata, bukan sekadar menggelar rapat lalu kembali bungkam. Kepada seluruh masyarakat Popayato Timur dan Pohuwato, BADKO HMI SULUTGO menyerukan inilah saatnya konsolidasi. Satukan suara. Perjuangan kalian adalah perjuangan keadilan, dan BADKO HMI SULUTGO berdiri tegak di barisan kalian. (JO)

Almisbah Minta Kapolres Bolmong Copot Kasat Reskrim karena Dinilai Tidak Serius dalam Menyelesaikan Masalah di Oboy

BOLAANG MONGONDOW, SuaraIndonesia1.com – Kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang diduga melibatkan aktivitas PT Xinfeng di kawasan Perkebunan Oboy hingga hari ini belum menunjukkan penyelesaian yang jelas dan tegas dari aparat penegak hukum. Padahal persoalan ini telah berkali-kali diadvokasi oleh masyarakat, mahasiswa, dan berbagai elemen sipil sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan lingkungan dan lemahnya penegakan hukum di daerah.

Namun sangat disayangkan, setiap desakan dan tuntutan masyarakat selalu dijawab dengan alasan yang sama, yakni “saksi tidak kooperatif.” Alasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik. Sebab PT Xinfeng sebagai perusahaan yang diduga terlibat jelas memiliki struktur perusahaan, direktur, serta humas yang aktif bekerja dan dapat dimintai keterangan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Almisbah menilai alasan tersebut tidak lagi relevan untuk dijadikan pembenaran atas lambatnya penyelesaian kasus PETI di Perkebunan Oboy. Ketika aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, hingga langkah hukum lainnya, maka lambatnya penanganan perkara justru memperlihatkan lemahnya keseriusan dalam menindak dugaan aktivitas ilegal tersebut.

Situasi ini memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang berjalan. Sebab di satu sisi masyarakat kecil sering kali diproses cepat ketika berhadapan dengan hukum, namun di sisi lain dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang melibatkan perusahaan besar justru berjalan lambat tanpa kepastian.

Atas dasar itu, secara tegas kami meminta kepada Kapolres Polres Bolaang Mongondow untuk segera mencopot Kasat Reskrim yang dinilai tidak serius dan lambat dalam menangani kasus PETI di Perkebunan Oboy. Evaluasi terhadap kinerja penanganan perkara harus dilakukan demi menjaga marwah institusi kepolisian serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kasus ini telah terlalu lama menjadi perhatian publik tanpa adanya kepastian penyelesaian. Jika alasan yang sama terus dipertahankan sementara aktivitas dan pihak perusahaan masih dapat ditemukan dan beroperasi, maka masyarakat berhak mempertanyakan keberanian dan independensi aparat dalam menegakkan hukum.

Hukum tidak boleh tumpul terhadap pemodal dan tajam terhadap rakyat kecil. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan perusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, diproses secara cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu. (JO)

Advokat dan HRD Apresiasi Majelis Hakim PN Manokwari yang Beri Izin Pembantaran Klien Penderita TBC

MANOKWARI, SuaraIndonesia1.com – Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) sekaligus Penasihat Hukum Terdakwa Febryan Alfonsius Gosyanto (FAG), kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa perkara Nomor: 76/Pid.B/2026/PN.Mnk.

Apresiasi ini diberikan karena Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Zaka Talpatty, S.H., M.H. telah menerbitkan penetapan pembantaran dengan Nomor: 76/Pid.B/2026/PN.Mnk. Izin pembantaran tersebut diberikan untuk keperluan rawat inap klien kami sejak tanggal 10 Mei 2026. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir Manokwari, klien kami telah dikembalikan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Manokwari.

Berdasarkan hasil diagnosa dan perawatan, diketahui bahwa klien kami menderita penyakit TBC Paru. Oleh karena itu, dalam lanjutan persidangan perkara pidana atas nama klien kami, kami telah memohonkan kepada Majelis Hakim agar klien kami mendapat perhatian khusus terkait aspek ruang tahanannya. Selain itu, klien kami masih akan menjalani kontrol rutin yang dimulai pada hari Senin, 25 Mei 2026 mendatang.

Sebagai langkah lanjutan, kami Tim Penasihat Hukum akan mengambil sejumlah langkah penting guna melindungi hak-hak dan kepentingan hukum klien kami.

— REDAKSI —

Refleksi Kemanusiaan Idul Adha: King Mohammed VI Berikan Pengampunan Kerajaan bagi Suporter Sepak Bola Senegal

Rabat – Suaraindonesia1, Menjelang momentum suci perayaan Hari Raya Idul Adha, Kerajaan Maroko kembali menunjukkan diplomasi kemanusiaan yang menyentuh hati di panggung Afrika. Yang Mulia King Mohammed VI secara resmi memutuskan untuk memberikan Pengampunan Kerajaan (Royal Pardon) atas dasar kemanusiaan kepada sejumlah suporter sepak bola asal Senegal.

Berdasarkan rilis resmi dari Istana Kerajaan (Royal Office) pada Sabtu, 23 Mei 2026, para suporter Senegal yang menerima pengampunan tersebut sebelumnya telah divonis bersalah atas beberapa pelanggaran hukum yang mereka lakukan selama berlangsungnya kompetisi akbar Piala Afrika (Africa Cup of Nations). Turnamen bergengsi se-Asean Afrika tersebut diselenggarakan di Maroko mulai tanggal 21 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026 lalu.

Melalui keputusan luhur ini, King Mohammed VI kembali membuktikan betapa dalamnya akar persahabatan, persaudaraan historis, serta kerja sama strategis yang mengikat kuat Kerajaan Maroko dengan Republik Senegal. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai utama identitas bangsa Maroko, yang menjunjung tinggi sifat pemaaf, kemurahan hati, kebajikan, serta semangat toleransi yang tinggi antar-bangsa.

Bersamaan dengan pemberian ampunan di momen Idul Adha Al Moubarak ini, King Mohammed VI juga menyampaikan ucapan selamat dan doa tulus kepada saudaranya, Yang Mulia Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye, beserta jajaran otoritas dan seluruh rakyat Senegal.

*Keadilan Restoratif dan Sifat Bijaksana Pemimpin Dunia*

Kebijakan humanis dari Raja Maroko ini mendapat apresiasi mendalam dari tanah air. Wilson Lalengke selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), memberikan catatan penting mengenai signifikansi tindakan sang Raja dari sudut pandang hukum dan sosiologi global. Menurutnya, keputusan King Mohammed VI untuk memberikan pengampunan bagi para suporter Senegal ini adalah contoh konkret dari penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di tingkat tertinggi pemerintahan.

“Raja tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi sebagai seorang bapak bangsa yang mengedepankan kebijaksanaan, toleransi, dan kemanusiaan di atas kekakuan hukum formal," ungkap Wilson Lalengke di Jakarta, Minggu, 24 Mei 2026.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga menyoroti bagaimana insiden pelanggaran dalam sepak bola sering kali dipicu oleh euforia sesaat di lapangan. Pemberian ampunan ini dinilai menjadi ruang koreksi diri yang luar biasa bagi para suporter terkait.

"Persisma melihat bahwa langkah diplomasi kultural ini mempertegas posisi Maroko sebagai episentrum perdamaian dan stabilitas di Afrika. Nilai pemaaf dan kemurahan hati yang ditunjukkan jelang Idul Adha ini mengirimkan pesan kuat ke seluruh dunia, bahwa olahraga dan diplomasi harus menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Langkah luhur ini selayaknya menjadi inspirasi bagi para pemimpin dunia lainnya dalam menyelesaikan konflik dan riak-riak sosial demi menjaga persaudaraan antar-bangsa yang abadi," pungkas tokoh pers nasional tersebut. (PERSISMA/Red)

Fahrul Wahidji Desak Polda Gorontalo Periksa Eks dan Kadis Aktif Terkait Dugaan Kasus BBM Dinas di Gorut: "Hukum Tidak Mengenal Kata Pemutihan!"

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) terus mengawal ketat pengusutan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2024. Menindaklanjuti temuan kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp236.889.500,00 di enam instansi, FPKG secara resmi merilis nama-nama pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang diduga harus bertanggung jawab secara hukum.

Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG), Fahrul Wahidji, menegaskan bahwa adanya pergeseran atau rolling jabatan yang terjadi dari tahun 2024 hingga tahun 2026 ini sama sekali tidak menghapus perbuatan hukum atas dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan.

"Kami mengingatkan kepada seluruh pihak, terutama para pejabat yang sudah bergeser posisi atau di-rolling, bahwa hukum tidak mengenal kata pemutihan jabatan! Siapa yang memimpin dan menandatangani dokumen pencairan anggaran di tahun 2024, dialah yang wajib mempertanggungjawabkannya di hadapan penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo," ujar Fahrul Wahidji dengan nada tajam dalam pers rilisnya hari ini.

FPKG membeberkan daftar pimpinan instansi baik yang masih aktif maupun mantan pejabat tahun 2024 yang diduga kuat terlibat dalam pusaran potensi penyalahgunaan anggaran BBM tersebut:

RSUD dr. Zainal Umar Sidiki (ZUS) – Dugaan Selisih Rp88,4 Juta. dr. Mohammad Ardiansyah, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit/Pengguna Anggaran. FPKG mendesak pemeriksaan mendalam atas dugaan manipulasi volume BBM pada armada ambulans.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) – Dugaan Selisih Rp52,3 Juta. Thamrin Sirajudin (Kadis Aktif). Bertanggung jawab penuh atas dugaan pelampauan kuota secara masif pada pengisian BBM operasional armada sampah dan alat berat.

Dinas Perhubungan (Dishub) – Dugaan Selisih Rp52,2 Juta. Usman Lagarusu, SE (Kadis Aktif). Harus bertanggung jawab atas dugaan pembongkaran volume liter secara berkala pada lima armada bis operasional dinas.

Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) – Dugaan Selisih Rp36,1 Juta. Ariyanto P. Gobel, S.STP (Kabag Umum Tahun 2024) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat objek temuan terjadi, serta Yusany Panigoro, S.STP (Kabag Umum Aktif saat ini) untuk dimintai keterangan alur tindak lanjut pengawasan. Kasus ini mencuat atas dugaan pelampauan kuota pada mobil dinas pejabat teras termasuk Sekda.

Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans) – Dugaan Selisih Rp6,6 Juta. Felmy Ahmad Biahimo Amu, SE (Kadis Aktif). Bertanggung jawab atas dugaan ketidakpatuhan penggunaan standardisasi kuota terbaru pada kendaraan dinas jabatan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) – Dugaan Selisih Rp1,01 Juta. Muhamad Hidayat, ST (Kadis Aktif saat ini) beserta pejabat pendahulu pada tahun 2024, terkait dugaan administrasi penganggaran yang tidak sah.

Fahrul Wahidji menjelaskan, penggunaan regulasi usang Tahun 2023 yang kuota liternya jauh lebih besar untuk mencairkan anggaran tahun 2024 mengindikasikan adanya dugaan unsur kesengajaan serta permufakatan jahat. Kelalaian fungsi verifikasi oleh para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di enam dinas tersebut memperkuat dugaan bahwa aliran dana ini sengaja dibiarkan lolos tanpa pengawasan materiil.

"Alasan salah pakai aturan itu hanyalah tameng administratif. Secara substansi, ada dugaan kuat potensi kerugian daerah yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kami meminta Kapolda Gorontalo melalui Ditreskrimsus untuk segera melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada para Kepala Dinas aktif tersebut, termasuk mantan Kabag Umum tahun 2024," pinta Fahrul.

(JO)

Ketum DPP FKPR-RI: Tambang Bintauna Harga Mati, Wajib Dijaga Demi Kelangsungan Hidup Rakyat

BOLMONG UTARA, SuaraIndonesia1.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunitas Penambang Rakyat Seluruh Indonesia (DPP FKPR-RI), Kiki Paulus Tambang, menegaskan bahwa sektor pertambangan di wilayah Bintauna merupakan aset yang harga mati dan wajib dijaga keberadaannya. Menurutnya, tambang di daerah tersebut telah menjadi tumpuan harapan hidup bagi masyarakat setempat.

Kiki Paulus yang juga merupakan putra asli Bintauna mengungkapkan, hampir 90% penambang emas di wilayah Bintauna adalah masyarakat lokal asli. Kehadiran tambang secara perlahan namun pasti telah mengangkat kualitas hidup serta perekonomian warga.

"Dampaknya terasa hingga ke pasar-pasar dan warung-warung kecil di Bintauna. Ini artinya, dengan adanya tambang, pertumbuhan ekonomi di wilayah Bintauna kian meningkat," ujar Kiki dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapannya untuk pasang badan membela hak-hak penambang lokal jika ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu mata pencarian masyarakat Bintauna.

"Saya adalah putra asli Bintauna, tanah kelahiran dan tempat saya dibesarkan. Sudah sewajarnya saya membela saudara-saudara saya di Bintauna agar mereka tetap bisa menafkahi keluarga mereka," tegasnya.

(JO)

Lurah Koja Gelar Giat Kerja Bakti dan Sosialisasi Pilah Sampah Bersama Jajarannya

Jakarta, suaraindonesai1.com, Lurah Koja bersama jajaran kelurahan menggelar kegiatan kerja bakti sekaligus sosialisasi pilah sampah kepada warga di wilayah Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber rumah tangga, Minggu ( 24/05/2026) 

Dalam kegiatan itu, aparatur kelurahan bersama warga membersihkan saluran air, menyapu lingkungan, dan mengangkut sampah ke tempat penampungan sementara.

Lurah Koja, *Ferawati* 

mengatakan, kegiatan kerja bakti dan sosialisasi pilah sampah menjadi bagian dari program penataan lingkungan sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik di wilayah Jakarta Utara.

“Kami mengajak masyarakat untuk membiasakan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah agar lingkungan tetap bersih dan sehat,” ujarnya.

Selain memberikan edukasi terkait pemilahan sampah, petugas juga mengingatkan warga untuk rutin menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

Koordinator Lapangan Jumantik Kelurahan Koja, *Sherly* , mengatakan kegiatan kerja bakti dan sosialisasi pilah sampah penting dilakukan secara rutin untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Melalui kegiatan ini kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan membiasakan memilah sampah sejak dari rumah,” katanya.

Selain sosialisasi pemilahan sampah organik dan anorganik, warga juga diingatkan untuk menjaga kebersihan saluran air guna mencegah munculnya sarang nyamuk dan potensi penyakit.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat antusiasme dari warga yang turut berpartisipasi dalam kerja bakti bersama jajaran kelurahan.

Hadir dalam kegiatan ini :

-Sekretaris Lurah

-para Ketua RT

-FKDM 

-LMK

-Dasawisma

-PKK

Report, Ida Ismayni

Kabid SMP Disdikpora Yapen Kunjungi SMP Negeri Miosnum, Pastikan Pendidikan di Wilayah Terpencil Tetap Berjalan Aktif

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Halim Wona, kembali melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri Miosnum pada Sabtu (23/05/2026), sebagai bagian dari agenda pemantauan dan penguatan pelayanan pendidikan di wilayah terpencil.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Kepulauan Yapen terkait pemerataan mutu pendidikan hingga ke distrik-distrik terpencil.

Setibanya di SMP Negeri Miosnum, Halim Wona disambut langsung oleh pihak sekolah, para guru, serta sejumlah perwakilan kepala kampung di Pulau Miosnum.

Dalam kunjungan itu, ia meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah, memastikan kehadiran guru, serta memantau proses belajar mengajar agar tetap berjalan aktif dan maksimal. Selain itu, dirinya juga berdialog langsung dengan pihak sekolah guna mendengar berbagai kebutuhan mendesak maupun kendala yang dihadapi di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun anak di Pulau Miosnum yang tertinggal. Pendidikan harus aktif, guru hadir, dan sekolah hidup di semua distrik,” tegas Halim Wona.

Menurutnya, perhatian terhadap sekolah-sekolah di wilayah terpencil menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kunjungan ini juga menjadi momentum evaluasi awal sekaligus motivasi bagi pihak sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan demi melahirkan generasi muda Pulau Miosnum yang cerdas, disiplin, dan berdaya saing.

Kegiatan ditutup dengan arahan langsung kepada para guru serta penegasan komitmen dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen untuk terus hadir memberikan pendampingan nyata bagi sekolah-sekolah di distrik terpencil, termasuk di Pulau Miosnum.

Lurah Tugu Utara Sambangi Warga Bersih-bersih Selokan di RT 002/005 RW 012

Jakarta, suaraindonesia1.com, Lurah Tugu Utara bersama warga melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air atau selokan di lingkungan RT 002/005 RW 012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengantisipasi terjadinya genangan air saat musim hujan. Warga tampak antusias bergotong royong membersihkan sampah dan lumpur yang menyumbat saluran air, Minggu ( 24/05/2026 ) 

Lurah Tugu Utara, SUKARMADI mengatakan, kegiatan kerja bakti ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan saluran air tetap lancar agar tidak menimbulkan genangan,” ujarnya.

Selain membersihkan selokan, warga juga melakukan penyapuan jalan lingkungan dan pengangkutan sampah ke tempat penampungan sementara.

Ketua RW 012 mengapresiasi kehadiran lurah yang turun langsung bersama warga dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dapat meningkatkan semangat gotong royong warga.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diharapkan dapat terus dilakukan secara rutin guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Report, Ida Ismayni

Bongkar Skandal BBM Dinas Kabupaten Gorut: FPKG Desak Polda Gorontalo Segera Periksa 6 Kepala Dinas Terkait Dugaan Korupsi APBD

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap merespons keras bocornya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Tahun Anggaran 2024. FPKG menilai temuan kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai ratusan juta rupiah pada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bukan sekadar kelalaian administrasi biasa, melainkan indikasi kuat adanya "mafia anggaran" dan praktik lancung yang terstruktur.

Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG), Fahrul Wahidji, dengan tegas menyatakan bahwa pola penyimpangan yang diungkap oleh BPK ini telah memenuhi unsur kesengajaan yang mengarah pada kerugian keuangan daerah. Menurutnya, alasan klasik bahwa pejabat teknis "salah menggunakan acuan regulasi tahun lalu" adalah apologi basi untuk menutupi modus perampokan uang rakyat di tengah jeritan ekonomi masyarakat.

"Ini bukan sekadar kelalaian atau salah ketik aturan, ini adalah kejahatan anggaran yang telanjang! Bagaimana mungkin enam dinas secara kompak menggunakan regulasi usang Tahun 2023 yang kuota BBM-nya jauh lebih besar demi mencairkan uang daerah? Menurut analisis kami terhadap LHP BPK, di sini ada dugaan potensi penyalahgunaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Ada ruang gelap tempat kuota BBM ini dimanipulasi untuk kepentingan personal atau kelompok tertentu," ujar Fahrul Wahidji dalam siaran persnya hari ini.

Fahrul membeberkan bahwa plot anggaran yang diduga kuat menjadi ajang bancakan ini tersebar secara masif di pos-pos vital, di antaranya:

1. RSUD dr. Zainal Umar Sidiki (Rp88,4 Juta): Institusi pelayanan kesehatan publik dan darurat seperti ambulans, justru tega dijadikan ladang pembongkaran anggaran dengan realisasi BBM yang melonjak tidak rasional.

2. Dinas Lingkungan Hidup (Rp52,3 Juta): Pelampauan kuota pada armada persampahan dan alat berat yang tidak sebanding dengan fakta kebersihan di lapangan.

3. Dinas Perhubungan (Rp52,2 Juta): Penyelewengan volume berkala pada lima armada bis operasional.

4. Bagian Umum Sekretariat Daerah (Rp36,1 Juta): Kelebihan volume yang dinikmati oleh mobil-mobil dinas mewah pejabat teras termasuk Sekda dan para Asisten.

5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Rp6,6 Juta).

6. DPMPTSP (Rp1,01 Juta).

Melihat lemahnya fungsi verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang terkesan sengaja memejamkan mata dan hanya formalitas belaka, FPKG menyatakan mosi tidak percaya jika penuntasan kasus ini hanya diserahkan pada mekanisme internal atau pengembalian uang semata.

"Uang rakyat bukan untuk diutang-pinjam oleh pejabat! Pengembalian kerugian tidak menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, FPKG secara resmi meminta dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo, untuk segera turun tangan," cecar Fahrul dengan nada tajam.

Secara spesifik, Fahrul Wahidji menuntut Polda Gorontalo untuk melakukan langkah-langkah hukum sebagai berikut:

1. Memanggil dan memeriksa secara intensif 6 Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggung jawab penuh atas penggunaan APBD di masing-masing satker.

2. Memeriksa seluruh PPTK dan PPK-SKPD terkait guna membongkar ke mana mengalirnya selisih ribuan liter BBM yang dicairkan menggunakan dokumen fiktif/regulasi usang tersebut.

3. Melakukan penyelidikan terhadap SPBU penyedia yang bekerja sama dengan pemerintah daerah guna memastikan apakah ada kongkalikong nota pembelanjaan.

"Kami tidak akan membiarkan kasus korupsi gaya baru berkedok kuota BBM ini menguap begitu saja di Gorontalo Utara. Jika Polda Gorontalo tidak segera mengambil tindakan konkret dan memanggil para Kepala Dinas tersebut, maka FPKG bersama elemen gerakan rakyat akan segera mengonsolidasikan massa aksi untuk mengepung Polda Gorontalo. Hukum harus tegak, dan para perampok hak-hak rakyat berkedok pejabat dinas harus diseret ke sel tahanan!" tutup Fahrul Wahidji.

(JO)

Membedah Kebijakan Moral Aparat Penegak Hukum di Gorontalo Utara dalam Pembentukan Tim Saber Pungli Kabupaten Gorontalo Utara

Oleh: Fahrul Wahidji

(Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo – FPKG)

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Sebuah ironi yang mengoyak akal sehat kembali tersaji di panggung birokrasi Kabupaten Gorontalo Utara. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang lahir dari rahim ekspektasi publik untuk membersihkan daerah dari mental korup, justru terjebak dalam pusaran pemborosan anggaran yang memalukan. Temuan fantastis tahun anggaran 2024 menunjukkan adanya struktur yang gemuk, melampaui batas regulasi, dan diisi oleh 14 nama aparat penegak hukum (APH) serta pejabat daerah yang menerima honorarium hingga 12 kali, dengan total mencapai Rp79.350.000.

Ketika tabir ini dibuka ke publik, respons yang muncul bukan permohonan maaf atau langkah evaluasi diri, melainkan sebuah pembelaan usang dari balik layar ponsel. Kepala Inspektorat Gorontalo Utara melalui pesan singkatnya justru berdalih bahwa pembentukan struktur tersebut sah demi hukum karena mengacu pada Surat Edaran Mendagri sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 87 Tahun 2016. Dalih ini tidak hanya mencerminkan kepandiran administratif, tetapi juga keputusasaan birokrasi dalam mencari pembenaran.

Buta Regulasi atau Sengaja Menabrak Aturan?

Sangat menggelikan ketika sebuah institusi pengawas internal setingkat Inspektorat dengan gagah berani mendengungkan aturan tahun 2016, sembari menutup mata rapat-rapat terhadap kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Perpres 33/2020 secara limitatif dan ketat membatasi jumlah keanggotaan tim kerja maksimal 10 orang guna mencegah kebocoran anggaran daerah.

Memaksakan aturan lama yang sudah dianulir oleh asas pembatasan anggaran terbaru adalah bukti nyata dari ketidakmampuan—atau keengganan—untuk membaca regulasi secara berhati-hati. Ini bukan sekadar kelalaian administratif yang bisa diselesaikan dengan denda atau teguran lisan. Ini adalah watak ugal-ugalan dalam merumuskan kebijakan daerah. Bagaimana mungkin publik bisa mempercayai komitmen pemberantasan pungli jika institusi pembuatnya saja mengalami rabun dekat terhadap hukum yang berlaku?

Penyanderaan Moral APH: Desain Terselubung Pemda?

Dampak yang paling merusak dari kebijakan gaji menggelembung ini bukan sekadar nominal puluhan juta yang mengalir dari APBD, melainkan runtuhnya independensi penegakan hukum di Gorontalo Utara. Masuknya nama-nama strategis dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkumham, hingga TNI ke dalam daftar penerima honorarium yang cacat prosedur ini memicu pertanyaan besar: Apakah ini sebuah ketidaksengajaan, ataukah karpet merah yang sengaja digelar Pemda untuk menjinakkan taring para penegak hukum?

Publik hari ini tidak bodoh. Kita menyaksikan bersama bagaimana rentetan laporan kasus dugaan korupsi di Gorontalo Utara kerap kali berakhir di laci meja, menguap tanpa kejelasan, dan kehilangan tajamnya. Sekarang jawabannya mulai benderang. Secara moral, bagaimana mungkin seorang penegak hukum bisa bertindak objektif dan garang memeriksa borok keuangan Pemda, jika di saat yang sama tangan mereka ikut menerima aliran upah bulanan dari pos anggaran Pemda yang menabrak Perpres?

Struktur gemuk nan ilegal ini patut diduga sebagai alat penyanderaan moral. Pemda sukses membangun simbiosis mutualisme yang korosif: Pemda aman dari bidikan hukum, dan oknum-oknum tertentu kenyang dengan fasilitas honorarium. Ini adalah pelumpuhan sistematis terhadap nalar kritis dan independensi APH di Gorontalo Utara tanpa pertimbangan moral sedikit pun.

Tantangan Terbuka untuk BPK RI

Pihak Inspektorat boleh saja mengaku memiliki perbedaan persepsi dengan Tim Pemeriksa BPK RI. Namun, hukum bukanlah ruang kompromi bagi tafsir-tafsir sepihak yang menguntungkan kelompok tertentu. Perbedaan persepsi ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa ada tata kelola yang tidak beres dan dipaksakan.

Oleh karena itu, Aliansi FPKG menegaskan tidak akan mundur selangkah pun. Kami menuntut dan menantang Tim BPK RI untuk melakukan audit investigatif secara total, menyeluruh, dan tanpa pandang bulu terhadap realisasi anggaran Satgas Saber Pungli Gorut tahun 2024. Periksa setiap lembar presensi, keabsahan SK, dan aliran dana Rp79,3 juta tersebut. Jika terbukti melanggar Perpres 33/2020, maka seluruh uang rakyat yang telah dinikmati secara tidak sah itu wajib dikembalikan ke kas daerah, dan aktor intelektual di balik kebijakan ini harus diseret ke ranah hukum.

Muruah penegakan hukum di Gorontalo Utara sedang digadaikan di atas meja-meja birokrasi yang malas berbenah. Jika Satgas Saber Pungli saja harus dipungli oleh kebijakan anggaran yang menggelembung, maka kepada siapa lagi rakyat Gorontalo Utara harus menaruh harapan? Saatnya bersihkan para pembersih yang kotor. (JO)

PT. GAS Tunjukkan Komitmen Profesional, Hak Driver Koridor Monano Diselesaikan Secara Humanis

GORONTALO UTARA - SuaraIndonesia1.com, Persoalan terkait pengunduran diri salah satu driver operasional PT. GAS di wilayah Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, akhirnya diselesaikan secara baik dan kekeluargaan antara pihak perusahaan dan pekerja.

Driver mobil Poton bernomor 207 atas nama Sarton Talasa, yang sebelumnya mengajukan surat pengunduran diri sekaligus permohonan penyelesaian hak pekerja, kini telah menerima pembayaran hak-haknya dari pihak perusahaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, penyelesaian tersebut dilakukan melalui komunikasi internal antara pihak manajemen dan pekerja, hingga tercapai kesepahaman bersama secara profesional dan kondusif.

Melalui Humas perusahaan, Andis Otoluwo menyampaikan bahwa pihak PT. GAS telah menuntaskan pembayaran gaji serta hak pekerja atas nama Sarton Talasa pada Sabtu, 23 Mei 2026.

“Pihak perusahaan telah menyelesaikan pembayaran gaji serta hak pekerja atas nama Sarton Talasa pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026,” ujar Andis Otoluwo saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Andis Otoluwo juga menegaskan bahwa pihak perusahaan pada dasarnya bukan tidak ingin membayarkan hak pekerja, melainkan sebelumnya masih terdapat beberapa kendala administrasi yang perlu dilengkapi serta tahapan proses internal perusahaan dalam pengajuan hak-hak karyawan yang bersangkutan.

“Pada prinsipnya perusahaan tetap bertanggung jawab dan tidak pernah berniat mengabaikan hak pekerja. Hanya saja sebelumnya masih ada proses administrasi yang perlu dilengkapi serta tahapan pengajuan internal perusahaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia menambahkan, perusahaan tetap berkomitmen menjaga hubungan kerja yang harmonis serta mengedepankan penyelesaian secara humanis terhadap setiap persoalan ketenagakerjaan di lingkungan operasional perusahaan.

Sementara itu, Sarton Talasa mengaku telah menerima pembayaran tersebut dan menyampaikan apresiasi atas langkah perusahaan yang dinilai telah menyelesaikan persoalan secara baik.

“Saya mengucapkan terima kasih karena pihak perusahaan sudah menyelesaikan hak-hak saya dengan baik. Persoalan ini juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, persoalan tersebut sempat menjadi perhatian setelah muncul adanya keluhan terkait proses pengunduran diri dan penyelesaian hak pekerja di lingkungan operasional Kecamatan Monano.

Namun, melalui komunikasi dan penyelesaian secara langsung antara kedua belah pihak, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perselisihan berkepanjangan.

Penyelesaian ini diharapkan menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga hubungan industrial yang sehat, profesional, serta tetap menghormati hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.

Korwil Prov. Gtlo