Peduli Lingkungan, Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat”

KABUPATEN BOALEMO – Suaraindonesia1, Semangat kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Dakwah (KKD) melalui kegiatan bertajuk “Peduli Lingkungan, Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat” yang dilaksanakan di Desa Pentadu Timur, Kabupaten Boalemo.

Kegiatan ini dipusatkan di lokasi samping Taman Mangrove Desa Pentadu Timur dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari mahasiswa KKD, Polisi Air, remaja muda setempat, hingga personel TNI AU. Kolaborasi lintas elemen tersebut menjadi bukti nyata sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Koordinator Desa (Kordes) KKD, Dion Usman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Kegiatan ini bukan sekadar aksi bersih-bersih, tetapi juga bentuk edukasi dan ajakan kepada masyarakat agar bersama-sama merawat lingkungan, khususnya kawasan pesisir dan mangrove yang memiliki peran penting bagi ekosistem,” ujar Dion.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta melakukan pembersihan sampah di sekitar area taman mangrove, memilah sampah organik dan anorganik, serta memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan. Kehadiran Polisi Air dan TNI AU turut memberikan semangat serta memperkuat pesan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Perwakilan Polisi Air menyampaikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa KKD yang telah menggagas kegiatan positif ini. Menurutnya, kawasan mangrove memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut serta melindungi wilayah pesisir dari abrasi.

Kegiatan ini juga disambut antusias oleh para remaja Desa Pentadu Timur. Mereka berharap aksi peduli lingkungan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Melalui kegiatan “Peduli Lingkungan, Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat”, mahasiswa KKD di Desa Pentadu Timur menunjukkan bahwa peran generasi muda sangat penting dalam mendorong perubahan positif. Sinergi antara mahasiswa, aparat, dan masyarakat menjadi cerminan kuatnya semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Boalemo.

Silaturahmi Ramadan, Pemuda Timur Tegaskan Dukungan agar Polri Tetap di Bawah Presiden demi Jaga Profesionalisme dan Stabilitas Nasional

JAKARTA, suaraindonesia1.com – Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut disampaikan dalam momentum silaturahmi dan buka puasa bersama yang dihadiri elemen pemuda lintas daerah di Indonesia Timur.

Dalam pidatonya, Sandri menekankan bahwa generasi muda Indonesia Timur bukanlah kelompok termarginalkan, melainkan komunitas yang sedang tumbuh dan menguat dalam percaturan kebangsaan.

“Kita ini bukan termarginalkan. Kita memang baru berkembang dan menemukan momentum untuk bersatu. Silaturahmi seperti ini adalah fondasi membangun kekuatan kolektif,” ujarnya.

Tegas pada Konstitusi dan Supremasi Sipil

Presidium Pemuda Timur memandang dukungan terhadap Polri di bawah Presiden sebagai bentuk konsistensi terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Sandri, garis komando langsung di bawah Presiden menjadi kunci menjaga profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tantangan global berdampak langsung pada stabilitas nasional. Untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan independen, Polri harus tetap berada di bawah Presiden,” tegasnya.

Ia menilai, wacana penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi serta membuka ruang politisasi yang dapat mengganggu independensi aparat.

Antisipasi Konflik di Kawasan Timur

Presidium Pemuda Timur juga menyoroti pentingnya posisi strategis Polri dalam menjaga stabilitas sosial di kawasan timur Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama.

Sandri menegaskan, independensi Polri adalah faktor penting dalam mencegah konflik horizontal, baik antar kampung, antar kelompok, maupun antar agama.

“Menjaga independensi Polri berarti menjaga Indonesia. Terutama di Timur, di mana keragaman adalah kekuatan sekaligus tantangan,” katanya.

Empat Sikap Politik Pemuda Timur

Dalam deklarasi politiknya, Presidium Pemuda Timur menyampaikan empat poin sikap tegas:

1. Setia pada Konstitusi – Berpegang teguh pada amanat UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

2. Menjaga Independensi Polri – Menolak segala bentuk intervensi struktural yang berpotensi melemahkan netralitas kepolisian.

3. Polri sebagai Penyatu Nusantara – Mendukung posisi Polri langsung di bawah Presiden demi stabilitas nasional.

4. Dukung Transformasi Presisi – Mendukung transformasi Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Di akhir pernyataannya, Sandri menegaskan bahwa Pemuda Timur siap menjadi garda moral dalam menjaga stabilitas nasional.

“Kami berdiri tegak. Upaya melemahkan Polri secara struktural adalah ancaman terhadap stabilitas negara. Dan kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.

Reporter: Jhul-Ohi

Temuan BPK: Dana CSR Rp900 Juta Lebih Mengalir ke Rekening Pribadi Oknum Pejabat, Aktivis Desak Tindakan Hukum

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Gorontalo tahun 2024 membuka fakta yang mencengangkan. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank SulutGo (Bank BSG) dengan nilai lebih dari Rp900 juta justru tercatat mengalir ke rekening pribadi salah satu oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini adalah persoalan integritas dan potensi pelanggaran hukum. Dana CSR bukan uang pribadi. CSR adalah dana yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, sosial, dan pembangunan masyarakat. Ketika dana sebesar itu masuk ke rekening pribadi pejabat, maka publik berhak bertanya: Apa dasar hukumnya? Siapa yang memberi perintah? Untuk kepentingan siapa dana itu digunakan? Mengapa tidak melalui mekanisme kas daerah atau rekening resmi pemerintah?

Sebagai aktivis, saya, M. Fadli, menilai ini adalah alarm keras bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gorontalo. Jika benar dana publik dikelola melalui rekening pribadi, maka itu berpotensi melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan daerah.

Lebih jauh, praktik seperti ini dapat membuka ruang terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan dana di luar mekanisme APBD, serta potensi tindak pidana korupsi jika ditemukan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pengembalian dana — jika nanti ada — tidak otomatis menghapus potensi pidana. Publik harus memahami bahwa aspek administrasi dan aspek pidana adalah dua ranah yang berbeda.

Kami mendesak:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
2. Inspektorat dan aparat penegak hukum melakukan penelusuran menyeluruh atas aliran dana tersebut.
3. BPK RI Perwakilan Gorontalo membuka secara transparan rincian temuan kepada masyarakat.

Jangan sampai dana CSR yang seharusnya membantu rakyat justru menjadi bancakan oknum. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dipertaruhkan. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka kita sedang melegitimasi budaya pengelolaan keuangan yang gelap dan rawan manipulasi. Rakyat tidak butuh penjelasan normatif. Rakyat butuh kejujuran.

Reporter: Jhul-Ohi

Ketua DPO KPMI Bangkep Desak Komisi IV DPRD Gelar RDP dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk Usut Tuntas Kasus Keracunan MBG

BANGGAI KEPULAUAN, suaraindonesia1.com – Ketua Dewan Pimpinan Organisasi (DPO) Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia (KPMI) Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Gorontalo, Irfan Kahar, mendesak Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Kepulauan untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Langkah ini dinilai penting guna mengusut tuntas dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret sedikitnya 12 siswa hingga harus dirawat di RSUD Trikora Salakan.

Menurut Irfan, insiden tersebut bukan sekadar kejadian biasa, melainkan indikasi kuat adanya kelalaian dalam pengawasan distribusi pangan kepada peserta didik. Ia menilai Komisi IV DPRD Bangkep yang membidangi kesehatan dan pendidikan tidak boleh bersikap pasif terhadap peristiwa yang menyangkut keselamatan anak-anak sekolah.

“Ini menyangkut nyawa dan kesehatan siswa. Komisi IV wajib menggunakan fungsi pengawasannya. Jangan sampai DPRD terkesan diam ketika generasi muda menjadi korban kelalaian sistem,” tegas Irfan.

Ia meminta RDP dilakukan secara terbuka dan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaksana program dan pengelola dapur penyedia. Transparansi hasil uji laboratorium, standar distribusi susu, serta prosedur keamanan pangan harus dibuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.

Irfan juga menekankan bahwa secara regulatif, keamanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan penyedia menjamin keamanan produk yang diedarkan. Jika terbukti terjadi kelalaian, maka harus ada konsekuensi administratif maupun hukum.

Lebih jauh, ia menilai kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas pengawasan DPRD Bangkep. Jika Komisi IV tidak segera mengambil langkah konkret melalui RDP dan rekomendasi resmi, maka fungsi kontrol terhadap eksekutif patut dipertanyakan.

“Program MBG adalah program mulia, tetapi tanpa pengawasan ketat, ia bisa berubah menjadi ancaman. Komisi IV harus berdiri di garis depan membela kepentingan rakyat dan memastikan kasus ini diusut tuntas tanpa kompromi,” tutup Irfan.

Reporter: Jhul-Ohi

Ketua Umum KPMI Bangkep Gorontalo Desak Pemda Cabut Izin Kontrak Yayasan Batara Annajah

BANGGAI KEPULAUAN, suaraindonesia1.com – Ketua Umum KPMI Bangkep Gorontalo, Rusnia Subanomo, melontarkan kritik keras atas dugaan keracunan massal dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyebabkan 12 siswa dirawat di RSUD Trikora Salakan.

Rusnia menilai insiden tersebut menunjukkan kelalaian serius dalam standar keamanan pangan oleh Yayasan Batara Annajah selaku pengelola dapur SPPG. Ia menolak dalih bahwa siswa sakit karena mengonsumsi susu dalam kondisi perut kosong, dan menyebut alasan itu tidak mencerminkan manajemen yang profesional.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyedia wajib menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat, apalagi anak-anak sekolah. Jika terbukti lalai, Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan memiliki kewenangan administratif untuk menghentikan operasional dan mencabut kontrak yayasan tersebut.

Rusnia menegaskan bahwa program sebesar MBG tidak boleh dijalankan dengan pola coba-coba tanpa pengawasan ketat. Ia mempertanyakan apakah produk yang dibagikan telah melalui uji laboratorium, pemeriksaan tanggal kedaluwarsa, serta pengawasan suhu distribusi sesuai standar keamanan pangan.

Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi laik higiene sanitasi dapur serta kompetensi pengelola dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, jika standar dasar ini diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, tetapi keselamatan generasi muda di daerah.

Lebih lanjut, Rusnia meminta Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi. Audit menyeluruh terhadap rantai produksi dan distribusi dinilai menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Ia menilai kunjungan pejabat ke rumah sakit tidak cukup tanpa langkah konkret berupa sanksi tegas. Jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran kontrak, maka pencabutan izin kerja sama adalah konsekuensi yang sah secara hukum.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, Rusnia mendesak penghentian sementara operasional dapur terkait hingga hasil pemeriksaan resmi diumumkan. Ia menegaskan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan anggaran maupun citra program.

Reporter: Jhul-Ohi

Komisi III DPR RI Tegaskan Dukungan Penuh untuk Kinerja Positif Kapolda Aceh

BANDA ACEH, suaraindonesia1.com – Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah sebagaimana tergambar dalam hasil kajian Jaringan Survei Inisiatif. Ia menilai, berbagai indikator menunjukkan arah pengelolaan keamanan di Aceh yang semakin efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Nazaruddin, penurunan angka kriminalitas serta meningkatnya tingkat penyelesaian perkara menjadi bukti konkret profesionalisme jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolda Aceh.

“Capaian ini patut diapresiasi. Penegakan hukum berjalan lebih terukur, responsif, dan berdampak langsung pada rasa aman masyarakat,” ujar politikus yang juga menjabat Ketua MKD DPR RI tersebut.

Ia menambahkan, konsistensi dalam menjaga stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah. Keamanan yang kondusif, kata dia, akan menciptakan ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Tak hanya itu, Nazaruddin juga menyoroti langkah tegas Polda Aceh dalam pemberantasan narkotika. Pengungkapan jaringan lintas provinsi dengan barang bukti dalam jumlah besar dinilai sebagai bukti keseriusan aparat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

“Upaya pemberantasan narkotika ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga ikhtiar menyelamatkan generasi muda Aceh dari ancaman narkoba,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi pendekatan kepemimpinan Kapolda Aceh yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan perlindungan jangka panjang. Program Green Policing, seperti penanaman ribuan bibit mangrove, serta keterlibatan aktif dalam percepatan pembangunan infrastruktur pascabanjir, dinilai sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan jangka panjang, termasuk di sektor lingkungan dan kemanusiaan,” katanya.

Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III DPR RI, lanjut Nazaruddin, siap mendukung penguatan kapasitas institusi melalui fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempertahankan serta meningkatkan capaian yang telah diraih.

Nazaruddin menegaskan, stabilitas keamanan yang terjaga merupakan fondasi utama bagi pembangunan Aceh ke depan.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah positif yang sudah dilakukan Kapolda Aceh dan jajaran. Momentum ini harus terus dijaga demi kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.

Reporter: Jhul-Ohi

Walau Harga Minyak Naik, Petro Dollar Tetap Akan Runtuh?

Oleh : Salamuddin Daeng 

Jakarta - Suaraindonesia1, Hanya dalam hitungan 3 hari setelah serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026, harga minyak hari ini 2 Maret 2026 melompat mendekati 80 dolar per barel. Media maistream AS menyebut harga minyak akan naik ke 90 dollar per barel. Untuk apa harga minyak naik? untuk memulihkan keuntungan perusahaan minyak raksasa yang satu per satu telah tergerus dalam satu dekade terakhir.

Untuk apa lagi harga minyak naik? Untuk satu tujuan yang lebih besar dan yang paling besar yakni memulihkan kekuasan rezim petro dollar, rezim uang kertas dollar yang siap diprinting untuk di-utang-kan ke seluruh negara di dunia. Tapi apakah petro dollar yang tengah sekarat ini benar benar dapat dipulihkan dengan perang? dan dengan menaikkan harga minyak? Publik internasional tampaknya telah memiliki kesadaran yang lain, mengetahui bahwa perdamaian dunia perdamaian Timur Tengah dan perdaiaman Palestina vs Israel adalah kuburan bagi rezim cetak uang kertas petro dollar system.

Tekanan terhadap petro dollar telah datang secara bertubi tubi. Gerakan climate change secara telak memukul minyak atau enegi fosil dan hendak menggantinya dengan energi baru terbaharukan. Bahkan sebagai bahan bakar sekalipun minyak bumi ditolak oleh gerakan global baru tersebut sejak Paris Agreement. Gerakan cliamete change mendesak agar minyak bumi berhenti ditambang, sektor keuangan dan perbankkan yang membiayainya terkena denda, dsn Negara dan perusahaan yang memperdagangkannya dikenakan pajak perdagangan yang besar melalui carbon tax. Transisi bertahap akan ditempuh melalui optimalisasi utilisasi gas alam, untuk selanjutnya elektrifikasi total. 

Meskipun rezim baru, rezim pengganti fiat money atau rezim pengganti uang kertas printing sebenarnya masih ingin menyisahkan minyak bumi sebagai salah satu bahan bakar saja. Minyak bumi hanya ditendang keluar dari sistem global. Minyak bumi tidak lagi dijadikan sebagai jangkar mata uang. Jangkar mata uang baru tidak lagi dibentuk dengan konflik atau perang dan tidak lagi dibuat atau dibiakkan di Timur Tengah. Jangkar mata uang baru dibentuk dari transparansi, keterbukaan dan bersumber dari perkembangan digitalisasi. Jangkar mata uang baru dibangun dengan cara buttom up, dari gerakan komunitas internasional yang inclusive.

Tekanan sangat kecang datang kepada The Federal Reserve yang merupakan lembaga penyelenggara petro dollar datang dari dunia maya. Supremasinya sebagai pencetak uang, sebagai pengusa uang terganggu oleh perkembangan dunia baru yang dibawa oleh penguasa dunia baru. Uang kertas cetakan yang dibuat hanya bermodalkan kertas dan tinta serta mesin printing akan digantikan dengan dengan uang digital yang dibentuk nilainya oleh sebuah kesepakatan komunitas internasional secara demokrasi melalui sistem digital. Takanan paling keras dan significat adalah kebijakan dunia baru meninggapkan mata uang dollar sebagai mata uang dunia, sebagai alat tukar global untuk selanjutnya akan digantikan dengan cripto curency. Pukulan ini sangat telak, memukul mata uang dollar dan menelanjangi the Federal Reserve. Kenyataannya tidak ada cadangan atau reserve. 

Presiden Donald Trump secara tegas mengatakan akan mengambi kembali The Fed untuk diluasai oleh negara Amerika Serikat. Donald Trump ingin mengakhiri pengusaan swasta terhadap organisasi keuangan tertinggi di dunia tersebut. Oleh Donald Trump lembaga The Fed akan diletakkan kembali di bawah kekuasan Presiden AS yakni di bawah Menteri Keuangan AS atau di bawah kebijakan goverment treasurry. Penolakan The Fed berkali kali terhadap permintaan Presiden AS telah memicu perkelahian yang sengit diantara mereka. Perkelahian inilah yang menjadi sumber huru hara dan keguncangan dunai saat ini.

Perbedaan perang dulu dengan perang saat ini di wilayah Timur Tengah adalah terletak pada konsekuensinya. Perang dulu mengokohkan bekerjanya petro dollar system dan membangun supremasi The Federal Reserve. Namun perang sekarang justru akan mengakhiri petro dolar system, membuka jalan lebih luas bagi rezim baru yang transpran. Walaupun harga minyak naik diawal perang, namun dihadapan komunitas global harga diri petro dolar telah tumbang di awal perang. Ini adalah ujung jalan, Ini adalah point of no return. Jadi apakah The Fed dan BI akan kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi?

Belgia Tegaskan Dukungan terhadap Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Rabat – Suaraindonesia1, Kerajaan Belgia kembali menegaskan dukungannya yang tetap dan konsisten terhadap Inisiatif Otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko, yang dianggap sebagai dasar paling layak, serius, kredibel, dan realistis untuk mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan saling diterima atas sengketa regional Sahara.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prévot, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, pada Senin, 02 Maret 2026. Prévot menegaskan bahwa posisi Belgia ini sejalan dengan Deklarasi Bersama yang ditandatangani di Brussels pada 23 Oktober 2025, dan mencerminkan pengakuan atas pentingnya isu Sahara bagi eksistensi dan kesatuan nasional Kerajaan Maroko.

Dalam pernyataannya, Prévot menekankan bahwa Belgia akan bertindak sesuai dengan posisi tersebut, baik di tingkat diplomatik maupun ekonomi. Ia menyatakan bahwa posisi Belgia sejalan dengan hukum internasional, dan akan diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, termasuk kunjungan resmi Duta Besar Belgia di Rabat ke wilayah Sahara dalam waktu dekat.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan mendukung berbagai inisiatif ekonomi, seperti kunjungan perusahaan Belgia dan penyelenggaraan pameran dagang oleh tiga badan regional. Belgia juga menegaskan bahwa Konsulat Jenderal Belgia di Rabat memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Kerajaan Maroko, termasuk Sahara, tanpa adanya pembatasan regional.

Kunjungan Prévot mencerminkan momentum positif dalam hubungan bilateral Maroko–Belgia, yang ditandai oleh dialog politik yang rutin dan keinginan bersama untuk memperdalam kemitraan strategis berdasarkan saling menghormati dan kesamaan pandangan dalam isu-isu penting.

Langkah Belgia ini memperkuat posisi Maroko di panggung internasional, sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan otonomi di bawah kedaulatan sah adalah solusi yang semakin diterima oleh komunitas global. Dukungan ini juga membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara kedua negara.

Menanggapi perkembangan ini, Wilson Lalengke, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menyampaikan dukungan penuh terhadap pertemuan dan komitmen Belgia tersebut. “Kami menyambut baik langkah Belgia yang mendukung otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko. Ini adalah bentuk keberanian diplomatik yang berpihak pada stabilitas dan keadilan regional. Persisma mendukung penuh kerja sama ekonomi dan diplomatik yang akan memperkuat perdamaian dan pembangunan di kawasan Sahara,” ujar Wilson Lalengke, Selasa, 03 Maret 2026 dari Jakarta.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan seperti ini harus menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menyikapi konflik regional: mengedepankan solusi politik yang realistis dan menghormati kedaulatan negara. Secara filosofis, dukungan terhadap otonomi di bawah kedaulatan sah mencerminkan prinsip-prinsip penting.

Dukungan Belgia terhadap otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko adalah langkah penting menuju penyelesaian damai dan berkelanjutan atas sengketa regional. Komitmen diplomatik dan ekonomi yang menyertainya menunjukkan keseriusan Belgia dalam memperkuat stabilitas dan pembangunan kawasan.

Komentar Wilson Lalengke sebagai Presiden Persisma menegaskan bahwa dukungan internasional terhadap solusi realistis seperti ini adalah bentuk solidaritas global yang patut diapresiasi. Dengan pendekatan yang berlandaskan keadilan, kedaulatan, dan kerja sama, dunia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih damai dan bermartabat. (PERSISMA/Red)

Sunarto Jabat PJ Kepala Desa Siliwangi Kecamatan Singkut di Lantik Langsung Bupati Sarolangun

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Bupati Kabupaten Sarolangun H. Hurmin SE resmi melantik Penjabat (PJ) Kepala Desa Siliwangi Kecamatan Singkut.

Pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika SE, Sekda Sarolangun Ir. Arief RH., MUM, unsur Forkopimda, Kepala Dinas PMD Mulyadi, S.Sos., M.Si, camat, tokoh masyarakat, serta perangkat Desa setempat.

Bupati Sarolangun H. Hurmin SE dalam sambutannya mengucapkan selamat atas dilantiknya para Pejabat Kepala Desa Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa yang baru. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Selamat kepada saudara-saudara yang hari ini resmi dilantik. Jalankan tugas dengan baik, jujur, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Jabatan ini adalah amanah untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan”, tegasnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa Kepala Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurutnya, Kepala Desa harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, serta memastikan penggunaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Bekerjalah sesuai aturan perundang-undangan, bangun komunikasi yang baik dengan BPD dan masyarakat, serta utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan”, pesan Hurmin.

Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintahan Desa di Singkut dapat berjalan optimal serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Djarnawi Kusuma

Ketua Umum SPRI Sambut Kehadiran Sputnik Indonesia, Dorong Referensi Informasi Global yang Lebih Netral

Jakarta - Suaraindonesia1, Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia menyambut positif kehadiran media internasional Sputnik di Indonesia. Ia menilai kehadiran Sputnik melalui akun media sosial X : https://x.com/SputnikIndo

serta kanal WhatsApp Sputnik Indonesia : 

https://whatsapp.com/channel/0029Vb6zwk1B4hdRvAtHDf1n,  dapat menjadi tambahan referensi informasi global bagi media nasional.

Menurutnya, keberadaan media internasional yang menghadirkan perspektif berbeda penting bagi ekosistem pers di Tanah Air. 

"Selain memperkaya sudut pandang pemberitaan, informasi global yang lebih berimbang dan kredibel, juga dibutuhkan masyarakat Indonesia di tengah arus informasi yang semakin cepat," ujar Hence Mandagi yang juga menjabat Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia melalui pesan tertulis di Jakarta, Selasa (03/3/2026).

SPRI berharap kehadiran Sputnik Indonesia mampu menjadi mitra informasi bagi insan pers dan publik, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas literasi media dan wawasan global masyarakat Indonesia.

Terlebih, saat ini situasi di Timur Tengah yang tengah memanas, sangat penting bagi media untuk menjadikan Sputnik Indonesia sebagai referensi atau sumber informasi yang layak dipercaya.

Hijau untuk Masa Depan, Satgas TMMD 127 Tanam 1.000 Pohon Buah di Rembai

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan terus diwujudkan melalui program non fisik TMMD ke-127 oleh Kodim 1709/Yawa. Pada Selasa (3/3/2026), sebanyak 1.000 bibit pohon buah ditanam di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai bagian dari program penghijauan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pasi Ter Kodim 1709/Yawa, Kapten Inf Dili Aryadi, bersama Kepala Kampung Rembai Johanis Kirihio. Aksi penghijauan tersebut juga melibatkan Dinas Kehutanan Kepulauan Yapen, personel Polsek Ansus, serta para pelajar SD dan SMP Wooi yang turut ambil bagian dengan penuh semangat.

Kapten Inf Dili Aryadi menyampaikan bahwa penanaman 1.000 bibit pohon buah ini tidak hanya bertujuan untuk menghijaukan lingkungan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan kesadaran sejak dini kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga alam. Selain itu, pohon buah yang ditanam nantinya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga Kampung Rembai,” ujarnya.

Kepala Kampung Johanis Kirihio mengapresiasi kepedulian Satgas TMMD yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan edukasi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Suasana kebersamaan terlihat jelas saat personel TNI, aparat kepolisian, perangkat kampung, dan para pelajar bahu-membahu menanam bibit pohon di sejumlah titik yang telah disiapkan. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi langsung bagi anak-anak sekolah tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

Pemkab Gorontalo Pangkas TPP ASN 30 Persen: Antara Tekanan Fiskal dan Dampak Sosial Ekonomi

Oleh: Verdiansyah

KABUPATEN GORONTALO, suaraindonesia1.com, OPINI – Pemerintah Kabupaten Gorontalo resmi memberlakukan kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen. Kebijakan ini disebut sebagai langkah penyesuaian fiskal akibat berkurangnya dana transfer pusat dan keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

TPP selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan ASN serta mendorong kinerja berbasis capaian. Pemangkasan 30 persen tentu bukan angka kecil, karena secara langsung memengaruhi daya beli ribuan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Tekanan Fiskal dan Rasionalisasi Anggaran

Secara normatif, kebijakan ini dapat dipahami dalam kerangka penyesuaian fiskal daerah. Berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun skema transfer lainnya dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Pemerintah daerah dituntut untuk menjaga stabilitas belanja wajib seperti gaji pokok, belanja pelayanan dasar, serta kewajiban pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks tersebut, TPP termasuk komponen belanja yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Berbeda dengan gaji pokok ASN yang bersifat mandatory spending, TPP merupakan kebijakan daerah berbasis kemampuan keuangan daerah dan kinerja.

Namun demikian, secara kebijakan publik, pemangkasan ini tetap perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan efek domino terhadap kualitas pelayanan publik.

Dampak terhadap Kinerja dan Motivasi ASN

TPP dirancang sebagai instrumen reward system berbasis kinerja. Jika besaran insentif dikurangi secara signifikan, potensi penurunan motivasi kerja menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi.

Dalam teori manajemen sumber daya manusia sektor publik, insentif finansial memang bukan satu-satunya faktor pendorong kinerja, tetapi ia tetap menjadi variabel penting dalam menjaga semangat dan disiplin kerja. Penurunan TPP tanpa diikuti strategi komunikasi dan kebijakan kompensasi non-finansial berpotensi menurunkan produktivitas ASN.

Apalagi di daerah, TPP sering kali menjadi penopang utama pendapatan riil ASN di luar gaji pokok. Pemangkasan 30 persen bisa berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, cicilan, hingga pendidikan anak.

Implikasi Sosial dan Ekonomi Lokal

Dampak kebijakan ini tidak berhenti pada ASN semata. ASN merupakan salah satu kelompok dengan kontribusi konsumsi yang cukup besar di daerah. Penurunan daya beli ASN berpotensi memengaruhi perputaran ekonomi lokal, khususnya sektor perdagangan, jasa, dan UMKM.

Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, di mana ekonomi lokal masih sangat bergantung pada belanja konsumsi rumah tangga, kebijakan ini dapat memberikan efek multiplier negatif jika tidak diimbangi dengan strategi penguatan sektor riil.

Alternatif Kebijakan dan Rekomendasi

Kajian kebijakan ini memunculkan beberapa rekomendasi strategis:

1. Transparansi dan Komunikasi Publik: Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka kondisi fiskal yang menjadi dasar kebijakan agar tidak menimbulkan spekulasi atau ketidakpercayaan di kalangan ASN.

2. Skema Pemangkasan Proporsional Berbasis Jabatan dan Kinerja: Pemangkasan bisa dirancang lebih progresif, sehingga tidak memberatkan ASN golongan bawah.

3. Efisiensi Belanja Non-Prioritas: Evaluasi belanja perjalanan dinas, belanja seremonial, dan pengadaan yang tidak mendesak perlu dimaksimalkan sebelum mengorbankan kesejahteraan pegawai.

4. Strategi Pemulihan Bertahap: Pemerintah perlu menyusun roadmap pemulihan TPP ketika kondisi fiskal membaik, agar ASN memiliki kepastian.

Penutup

Pemangkasan TPP ASN sebesar 30 persen di Kabupaten Gorontalo merupakan langkah kebijakan yang lahir dari tekanan fiskal. Secara administratif mungkin rasional, namun secara sosial-ekonomi kebijakan ini memerlukan mitigasi dampak yang matang.

Ke depan, tantangan pemerintah daerah bukan hanya menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kualitas pelayanan publik tetap optimal dan kesejahteraan ASN tidak tergerus secara permanen. Kebijakan fiskal yang bijak adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan stabilitas keuangan daerah dengan keadilan dan keberlanjutan sosial.

Reporter: Jhul-Ohi

Kapak dan Kebersamaan: Satgas TMMD 127 dan Warga Rembai Bersatu Siapkan Kayu Bakar

Kepulauan Yapen-Suaraindonesia1.com. Kebersamaan dan kepedulian kembali tergambar dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 oleh Kodim 1709/Yawa di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen.Senin(2/3/2026).

Tak hanya fokus pada pembangunan sasaran fisik, personel Satgas TMMD juga menunjukkan kepedulian sosial dengan membantu warga menyiapkan kayu bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Di sela-sela kegiatan pembangunan, Pratu Wahyudin bersama warga tampak kompak membelah dan mengumpulkan kayu bakar. Kegiatan sederhana tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Kayu bakar ini kita gunakan bersama. Kami memakainya di dapur TMMD, dan warga juga menggunakannya di rumah masing-masing,” ujar Pratu Wahyudin saat membantu warga di lokasi.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar membantu pekerjaan ringan, namun juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi dan membangun kedekatan emosional antara personel Satgas dengan masyarakat Kampung Rembai.

Kebersamaan semakin terasa ketika para pemuda kampung dengan penuh semangat dan antusias turut serta menyiapkan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak. Suasana penuh keakraban dan gotong royong pun terlihat jelas, mencerminkan semangat persatuan yang menjadi roh utama pelaksanaan TMMD.

Program TMMD Ke-127 Kodim 1709/Yawa di Kampung Rembai tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

NEGARA TUMBANG DI HADAPAN EXCAVATOR: HUKUM BABAK BELUR, KAWASAN TAMAN NASIONAL HANCUR

Oleh: Moh. Fajri Langgene, 

Aktivis Lingkungan sekaligus Mantan Ketua Umum Ikatan Lembaga MIPA Se-Indonesia

BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Masuknya excavator ke kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah tamparan keras bagi negara, hukum, dan institusi penegak hukum. Kawasan konservasi yang seharusnya steril dari aktivitas alat berat justru ditembus secara terang-terangan, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan tanpa konsekuensi hukum yang nyata.

Lebih memalukan lagi, hingga hari ini penegakan hukum berjalan lambat, lemah, dan terkesan sengaja dilumpuhkan. Tidak ada transparansi. Tidak ada tersangka. Tidak ada kejelasan proses hukum. Tidak ada langkah tegas. Yang ada hanyalah pembiaran sistematis.

Ini bukan lagi soal kelalaian. Ini adalah kegagalan institusional. Ini adalah kejahatan lingkungan yang dibiarkan oleh negara.

Excavator tidak mungkin masuk sendiri. Ada pemilik modal. Ada aktor intelektual. Ada jaringan. Ada perlindungan. Namun hukum seolah buta, tuli, dan bisu.

APARAT DIAM, LINGKUNGAN HANCUR

Kerusakan ekosistem, perusakan habitat satwa dilindungi, dan penghancuran kawasan konservasi negara terjadi di depan mata, tetapi aparat justru bergerak seperti siput, penuh alasan, penuh dalih, penuh pembenaran prosedural.

Publik dipaksa percaya pada proses hukum yang tidak terlihat. Masyarakat diminta sabar atas keadilan yang tidak pernah datang.

Jika kasus ini dibiarkan, maka satu pesan besar sedang dikirim ke publik: "Siapa yang punya uang dan alat berat, dia kebal hukum."

KAPOLRES & KASAT RESKRIM HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Keterlambatan, ketidakjelasan, dan ketidaktegasan penanganan perkara ini adalah bukti kegagalan kepemimpinan dan kegagalan fungsi penegakan hukum. Karena itu, Kapolres dan Kasat Reskrim tidak layak lagi memimpin penegakan hukum di wilayah ini.

Mereka bukan sekadar lalai. Mereka telah kehilangan legitimasi moral.

DESAKAN TERBUKA KEPADA POLDA GORONTALO

Kami mendesak:

1. Copot Kapolres dari jabatannya.
2. Copot Kasat Reskrim dari jabatannya.
3. Ambil alih perkara ini secara langsung oleh Polda.
4. Bongkar jaringan aktor intelektual, bukan hanya operator lapangan.
5. Proses pidana semua pihak tanpa kecuali.

Jika tidak, maka Polda Gorontalo akan tercatat dalam sejarah sebagai institusi yang gagal melindungi kawasan konservasi negara.

INI BUKAN KASUS BIASA — INI KEJAHATAN TERHADAP NEGARA

Ini adalah aset ekologis negara. Ini adalah warisan generasi masa depan. Ini adalah simbol kedaulatan hukum negara atas wilayahnya sendiri.

Jika alat berat bisa masuk, beroperasi, dan lolos tanpa proses hukum yang tegas, maka yang runtuh bukan hanya hutan — yang runtuh adalah wibawa negara.

PERNYATAAN PENUTUP

Ketika hukum tunduk pada modal, ketika aparat kalah oleh excavator, ketika taman nasional jadi ladang tambang, maka negara telah kehilangan maknanya.

Tangkap pelaku. Usut aktor intelektual. Copot pejabat yang gagal. Ambil alih perkara. Tegakkan hukum tanpa kompromi.

Bogani Nani Wartabone bukan milik mafia tambang. Bogani Nani Wartabone adalah milik rakyat dan generasi masa depan.

Reporter: Jhul-Ohi

Bupati M. Syukur Santuni 77 Anak Yatim di Sela Pesantren Kilat

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Bupati Merangin, M. Syukur, menyantuni sedikitnya 77 anak yatim berusia di bawah 15 tahun disela kegiatan Pesantren Kilat jenjang SD dalam rangka Gebyar Ramadhan 1447 H / 2026.

Acara tersebut berlangsung khidmat di Masjid Raya Istiqomah, Pasar Bawah Bangko, pada Senin (02/03).

Pemberian santunan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mempererat tali asih sekaligus memberikan dukungan moril kepada anak-anak yatim di awal bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur tidak hanya menekankan pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda, tetapi juga menitipkan pesan khusus kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Merangin.

Beliau berharap syiar Islam tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan (Bangko), melainkan merata hingga ke pelosok.

"Saya berharap BKMT bisa ekspansi ke kecamatan-kecamatan untuk menghidupkan pengajian-pengajian. Jadi tidak terpusat hanya di kota, tapi memang harus ada kegiatan rutin pengajian sebulan sekali di tingkat kecamatan," ujar M. Syukur.

Menurut Bupati, penguatan pengajian di tingkat kecamatan dan desa sangat krusial. Selain untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, kegiatan tersebut berfungsi sebagai wadah silaturahmi yang efektif antara pemerintah dan tokoh masyarakat.

"Disamping pengajian, tentu ini menjadi sarana menjaga hubungan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan maupun di desa-desa," tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras di lingkup Pemkab Merangin, di antaranya Zulhifni (Sekda Merangin), Sukoso (Asisten I Sekda), Agus Salim Idris (Kabag Kesra), Eduar (Camat Bangko), Sri Rezeki (Ketua DWP Kabupaten Merangin), Marzuki Yahya (Ketua BAZNAS  Merangin) dan sejumlah undangan lainnya. 

(Bg nasri)