DPRD Banggai Kepulauan Dinilai Mulai Kehilangan Respons: Aliansi Pemuda Kalumbatan Pertanyakan Keseriusan Tindak Lanjut Dokumen Aduan

BANGGAI KEPULAUAN, SuaraIndonesia1.com — Sikap diam DPRD Banggai Kepulauan mulai menuai sorotan setelah dokumen aduan beserta bukti awal yang diserahkan oleh Aliansi Pemuda Kalumbatan hingga kini belum menunjukkan perkembangan tindak lanjut yang jelas. Padahal, dokumen tersebut sebelumnya disampaikan sebagai bahan pendukung rekomendasi resmi DPRD terhadap sejumlah dugaan persoalan yang mencuat di Desa Kalumbatan.

Koordinator Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, menilai hilangnya respons dari DPRD setelah penyerahan dokumen menjadi pertanyaan serius di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap proses pengawalan kasus tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) benar-benar dijalankan, bukan hanya berhenti sebagai kesimpulan rapat tanpa implementasi nyata.

“Dokumen pendukung, bukti awal, serta poin-poin tuntutan sudah kami serahkan secara resmi. Tapi sampai hari ini, kami belum melihat adanya perkembangan yang jelas. Jangan sampai DPRD hanya tegas di forum RDP, tetapi kehilangan keberanian ketika memasuki tahap pengawalan nyata,” tegas Kevin.

Ia menilai bahwa diamnya lembaga legislatif berpotensi melahirkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih ketika persoalan yang diadukan menyangkut dugaan praktik yang dinilai merugikan kepentingan publik. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kata Kevin, setiap aduan masyarakat seharusnya ditindaklanjuti secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kevin juga menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan rekomendasi yang telah dikeluarkan tidak kehilangan arah. Menurutnya, rekomendasi DPRD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif tanpa keberanian untuk mendorong langkah konkret kepada aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan daerah.

“Kalau setelah dokumen diserahkan kemudian semuanya menjadi sunyi, maka wajar masyarakat mempertanyakan keseriusan lembaga ini. Jangan sampai laporan rakyat hanya menjadi arsip birokrasi yang perlahan dilupakan,” ujarnya tajam.

Aliansi Pemuda Kalumbatan menilai bahwa lambannya respons terhadap dokumen dan bukti awal tersebut dapat memperbesar krisis kepercayaan publik terhadap institusi pengawasan daerah. Sebab dalam perspektif demokrasi lokal, keberadaan DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi, tetapi juga instrumen kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Kevin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pengawalan terhadap persoalan tersebut. Ia memastikan gerakan pemuda akan terus melakukan konsolidasi dan tekanan moral agar seluruh tuntutan yang telah disampaikan benar-benar diproses secara serius dan transparan.

“Aliansi ini lahir bukan untuk mencari sensasi ataupun panggung politik. Kami bergerak karena ada keresahan masyarakat yang harus diperjuangkan. Dan kami tidak akan berhenti hanya karena ada pihak yang mulai memilih diam,” pungkasnya.

Situasi ini pun menjadi ujian bagi DPRD Banggai Kepulauan dalam membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan keberpihakan kepada rakyat. Sebab ketika lembaga pengawas mulai kehilangan respons setelah menerima dokumen dan bukti awal dari masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas institusi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum di daerah. (JO)

"Jangan Pelihara Pejabat Pembangkang Regulasi!" Fahrul Wahidji Desak Bupati Thariq Evaluasi Total Inspektur GORUT

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Polemik "gaji menggelembung" pada Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 memasuki babak baru. Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi (AFPK) Gorontalo, Fahrul Wahidji, secara terbuka mendesak Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Inspektorat Gorontalo Utara.

Desakan ini muncul setelah pihak Inspektorat memberikan pembelaan yang dinilai tidak masuk akal dengan menggunakan aturan usang tahun 2016 untuk membenarkan struktur tim yang melampaui kuota personel.

Evaluasi Kinerja adalah Keharusan

Fahrul menegaskan bahwa Bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah tidak boleh membiarkan adanya pejabat yang secara terang-terangan menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami aturan hukum terbaru.

"Kami meminta Bupati Thariq Modanggu untuk melakukan evaluasi total terhadap Kepala Inspektorat Gorontalo Utara. Sangat berbahaya bagi integritas daerah jika lembaga pengawas internal justru dipimpin oleh sosok yang diduga melakukan pembangkangan terhadap Perpres Nomor 33 Tahun 2020," tegas Fahrul Wahidji.

Penyanderaan APH dan Rusaknya Marwah Daerah

Menurut Fahrul, ketidaktelitian Inspektorat dalam menyusun struktur Satgas Saber Pungli tidak hanya berdampak pada kebocoran anggaran sebesar Rp79.350.000, tetapi juga mencederai independensi Aparat Penegak Hukum (APH) yang ditarik masuk ke dalam daftar penerima honorarium ilegal tersebut.

"Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini masalah moral birokrasi. Dengan memasukkan 14 nama APH ke dalam daftar yang cacat prosedur, Inspektorat diduga kuat sedang melakukan upaya 'penyanderaan moril' agar fungsi pengawasan hukum terhadap Pemda menjadi tumpul," lanjut Fahrul.

Tantangan untuk Bupati

AFPK menuntut keberanian Bupati untuk mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan marwah Gorontalo Utara dari praktik-praktik birokrasi yang ugal-ugalan.

1. Pencopotan Jabatan: Bupati diminta mempertimbangkan reposisi atau pencopotan jika Kepala Inspektorat Gorontalo Utara terbukti gagal menjalankan fungsi pengawasan sesuai regulasi terbaru.

2. Audit Internal Independen: Mendorong Bupati memerintahkan audit eksternal melalui BPK RI untuk membersihkan nama baik instansi yang terseret.

3. Pengembalian Dana: Memastikan seluruh kelebihan bayar akibat struktur yang "gemuk" segera dikembalikan ke kas daerah.

"Jika Bupati tetap bungkam dan memelihara pejabat yang bermental pembangkang regulasi, maka jangan salahkan publik jika berasumsi bahwa Bupati ikut merestui praktik maladministrasi ini. Gorontalo Utara butuh pembersihan, bukan pembelaan yang dipaksakan!" tutup Fahrul.

(JO)

IKBY Manokwari Gelar Pemotongan Hewan Kurban, Dukung Ketahanan Pangan Lokal dan Kecam Intoleransi

MANOKWARI, SuaraIndonesia1.com – Ikatan Keluarga Besar Yogyakarta (IKBY) Manokwari, Papua Barat, kembali melaksanakan pemotongan hewan kurban seperti tahun-tahun sebelumnya, Kamis (28/5) lalu.

Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi tersebut berlangsung di lingkungan rumah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris IKBY Manokwari dengan dipimpin langsung Ketua IKBY Manokwari, Muhammad Subagyo Sugiarto, bersama jajaran pengurus serta panitia pelaksana. Sempat pula terlihat kehadiran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang hadir di lokasi dan memberikan dana pribadi sebagai dukungan operasional untuk dapat dipergunakan bagi pengobatan jagal sapi yang terluka pada saat bertugas di kegiatan tersebut.

“Memang benar sempat terjadi tragedi yang menyebabkan jagal terluka bocor di kepala akibat tendangan sapi kurban yang mengamuk di lokasi. Karena luka yang diderita maka kemudian korban kami bawa ke RSUD Provinsi untuk penanganan lebih lanjut sebagai bentuk tanggung jawab panitia. Korban mengalami 3 luka jahitan,” jelas Subagyo.

Dalam pelaksanaan kurban tahun ini, IKBY Manokwari menyembelih tiga ekor sapi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat melalui 165 paket daging kurban dengan rincian 100 paket untuk didistribusikan kepada masyarakat sekitar, 20 paket untuk panitia, 39 paket untuk anggota IKBY Manokwari, 6 paket cadangan. Paket untuk anggota IKBY Manokwari tersebut disalurkan kepada seluruh anggota IKBY yang beragama Islam maupun Nasrani, warga sekitar, serta masyarakat di sejumlah wilayah yang dinilai belum tersentuh pembagian daging kurban.

Ketua IKBY Manokwari, Muhammad Subagyo Sugiarto, mengatakan seluruh hewan kurban yang disembelih berasal dari partisipasi internal anggota IKBY serta sejumlah donatur yang mempercayakan penyalurannya kepada organisasi tersebut.

“Kurban tahun ini kami melaksanakan penyembelihan tiga ekor sapi. Seluruhnya tidak menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan murni dari partisipasi anggota IKBY dan beberapa pihak dari luar yang mempercayakan penyalurannya kepada kami,” ujarnya.

Menurut Subagyo, pembagian daging kurban tidak hanya difokuskan kepada anggota organisasi, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi Manokwari yang dinilai sedang melemah berdasarkan pantauan di lapangan melalui diskusi dengan beberapa pelaku UMKM.

Ia menjelaskan, kegiatan kurban yang dilakukan tahun ini merupakan pelaksanaan keempat kalinya oleh IKBY Manokwari. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan secara bergilir di sejumlah lokasi anggota IKBY.

Subagyo juga mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan kurban pertama, pihaknya pernah menitipkan hewan kurban di Yayasan Alika Papua Barat yang berada di wilayah Soribo, Manokwari.

“Hari ini juga ada beberapa relawan dari Soribo karena sebagian daging kurban akan disalurkan ke sana. Meskipun untuk tahun ini jumlah paket yang disalurkan berkurang 25-50% dari jumlah paket yang biasa disalurkan di tahun-tahun sebelumnya. Penyaluran paket kurban di Soribo berdasarkan informasi yang kami terima karena masih ada warga muslim di wilayah tersebut yang sering terlewat dan tidak mendapatkan daging kurban,” ungkapnya.

Ia berharap kondisi ekonomi masyarakat Manokwari dapat segera membaik sehingga jumlah peserta kurban pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat sehingga kuantitas sebaran paket daging kurban ke masyarakat juga turut meningkat tanpa mengurangi bobot daging kurban yang biasa disebarkan.

“Bagi kami, yang terpenting bukan ukuran sapi, tetapi hewan tersebut memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban,” jelasnya.

Subagyo menambahkan, pihaknya pernah hampir membeli sapi berukuran besar untuk kurban. Namun setelah diperiksa, usia hewan tersebut tidak memenuhi ketentuan syariat sehingga akhirnya tidak dipilih.

“Dua kali kami melakukan pembatalan transaksi karena yang utama bagi kami adalah hewan kurban tersebut sah sesuai syariat,” tegasnya.

Selain aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, IKBY Manokwari aktif di bidang lingkungan hidup dan budaya. Di bidang budaya, IKBY Manokwari juga rutin menggelar kegiatan budaya Jawa di Manokwari. Salah satunya melalui latihan gamelan yang dilaksanakan setiap Sabtu sebagai upaya melestarikan budaya Jawa di tanah rantau.

“Ke depan kami akan upayakan ada kegiatan membatik di Manokwari dengan tenaga pengajar dari internal paguyuban. Terkait dengan itu saat ini kami telah meminta 2 delegasi IKBY Manokwari untuk mengikuti pelatihan langsung di salah satu sanggar batik di Yogyakarta. Adapun pembiayaan pelatihan ini terutama adalah berasal dari pribadi sedangkan dari IKBY Manokwari hanya bersifat sebagai dana stimulus saja dikarenakan kemampuan anggaran paguyuban mengingat sejak tahun 2024 IKBY Manokwari untuk melakukan banyak kegiatan ekonomi, sosial kemanusiaan, dan budaya, IKBY Manokwari mengandalkan sumber pendanaan internal. Sudah lama kami tidak mendapatkan dana hibah. Adapun dana insentif ketua paguyuban untuk tahun 2026 yang sempat tidak ada pencairan tahun sebelumnya dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak mendukung juga akhirnya digunakan untuk membayar kekurangan biaya transportasi pelatih gamelan yang saat itu masih tertunggak,” jelasnya.

IKBY Manokwari juga menegaskan dukungannya terhadap program ketahanan pangan pemerintah melalui pemanfaatan pangan lokal dan penguatan kearifan lokal masyarakat di Papua Barat. Karena selama ini IKBY Manokwari juga biasa terlibat dalam kegiatan terkait dengan lingkungan seperti kegiatan dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup tahun lalu yang membersihkan laut dari sampah dan distribusi bibit tanaman secara gratis khususnya tanaman buah yang berpotensi sekaligus untuk peluang menambah ekonomi warga. Sehingga sebelum panitia dan relawan melaksanakan aktivitas penyembelihan hewan kurban, seluruh peserta dan relawan serta tamu undangan terlebih dahulu disuguhi makanan berbasis pangan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan masyarakat.

“Hidangan pertama yang kami sajikan kepada panitia sebelum beraktivitas adalah menu berbasis kearifan lokal seperti betatas, singkong, pisang, jagung, dan arem-arem yang basis utamanya adalah padi. Artinya, kami ingin menghadirkan menu-menu ketahanan pangan, selain itu kami juga sajikan minuman jejamuan tradisional sebagai upaya dukungan terhadap kesehatan masyarakat dan pelestarian budaya tak benda, tentunya agar tidak pahit maka ditambahkan gula yang berasal dari tebu,” katanya.

Ia menilai perlunya pemanfaatan pangan lokal sebagai bentuk kemandirian pangan masyarakat, dukungan yang lebih optimal dari pemerintah terhadap para pelaku budidaya pangan lokal, sekaligus upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Papua Barat.

Subagyo menegaskan IKBY Manokwari mendukung penuh program ketahanan pangan pemerintah. Namun, pihaknya secara tegas menolak perluasan perkebunan kelapa sawit baru yang dinilai dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, potensi kekeringan, potensi banjir, dan hilangnya lahan pangan maupun obat-obatan masyarakat bagi masyarakat adat yang biasa bergantung kepada hutan.

“Kami mendukung program ketahanan pangan pemerintah, tetapi untuk perluasan perkebunan kelapa sawit maka tetap kami tidak mendukung pembukaan lahan baru. Karena lebih baik apabila pemerintah dan perusahaan sebaiknya fokus pada optimalisasi lahan sawit yang sudah ada dibandingkan membuka kawasan baru yang berpotensi merusak hutan adat dan lingkungan hidup serta menambah terjadinya potensi konflik agraria,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, IKBY Manokwari merupakan paguyuban pertama di Manokwari yang menyelenggarakan acara nonton bareng film “Pesta Babi” yang viral beberapa saat ini. Film ini berfokus pada pelaksanaan PSN dan potensi kerusakan lingkungan hidup yang ada di daerah terdampak.

“Jika di film tersebut ada yang menyampaikan bahwa perusahaan membayar Rp300.000 untuk tiap hektar lahan adat yang dibebaskan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan, maka IKBY Manokwari siap menginisiasi penggantian Rp300.000 per hektar tersebut kepada perusahaan untuk perusahaan kembalikan kepada masyarakat adat sebagai lahan pangan guna tercapainya kemandirian pangan. IKBY Manokwari siap mengganti 10 hektar. Tapi dengan catatan, perusahaan memberikan dukungan bibit dan obat terhadap masyarakat adat agar lahan yang sudah dibongkar perusahaan tersebut dapat kembali dikelola sebagai lahan pangan guna tercapainya kemandirian pangan. Karena tanah yang dulu sifatnya melayani masyarakat, akibat ulah perusahaan telah berubah menjadi tanah yang sifatnya minta dilayani masyarakat. Bukan dikuasai oleh perusahaan,” ujarnya.

Selain itu, ia berharap keberadaan IKBY Manokwari tidak hanya menjadi wadah silaturahmi masyarakat perantauan asal Yogyakarta yang mau melakukan registrasi ke paguyuban atas kemauan dan kesadaran diri, tetapi juga mampu memberikan kontribusi sosial, budaya, dan kemasyarakatan bagi warga di Manokwari.

Subagyo menambahkan, semangat gotong royong yang dibangun melalui kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan menjadi salah satu cara mempererat hubungan antarmasyarakat di Papua Barat.

IKBY Manokwari juga mengecam keras tindakan yang dilakukan Forum Jihad Islam (FJI) Yogyakarta terkait pembubaran aktivitas ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (24/5) lalu.

Ketua IKBY Manokwari, Muhammad Subagyo Sugiarto, menegaskan tindakan pembubaran ibadah yang disertai dugaan intimidasi tersebut tidak mencerminkan nilai toleransi kerukunan beragama yang selama ini dijunjung masyarakat Yogyakarta dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Pembubaran tersebut yang berdasarkan berita di salah satu media online juga disertai adanya intimidasi, tentu sangat kami sesalkan karena dapat merusak keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan semangat persatuan, kebebasan beragama, serta kehidupan demokrasi di Indonesia,” katanya.

Subagyo menilai, tindakan intoleransi tidak hanya berdampak pada situasi sosial di Yogyakarta, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan antaragama di daerah lain, termasuk di Tanah Papua yang selama ini dikenal memiliki kehidupan masyarakat yang plural dan menjunjung nilai kebersamaan.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menghormati kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, karena itu juga telah diatur di UUD 1945,” ujarnya.

Ia menegaskan masyarakat Yogyakarta yang berada di Papua Barat tetap berkomitmen menjaga kerukunan antaragama serta mendukung terciptanya suasana damai di tengah masyarakat.

“Keharmonisan sosial harus menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai tindakan-tindakan intoleran merusak persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik, karena nilai toleransi dan gotong royong harus tetap dijaga sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia yang majemuk,” tutupnya.

(Red)

Roadshow Nasional AI-Driven di Banten: APKOMINDO, APTIKNAS, KADIN, dan Yorindo Dorong Industri Manufaktur Bangun AI Mandiri serta Perkuat Ekosistem Keamanan Siber

Tangerang - Suaraindonesia1, Di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global, percepatan transformasi digital, serta kompleksitas ancaman siber yang terus berkembang, APKOMINDO bersama APTIKNAS, KADIN Banten Bidang ICT, Kadin Digital Institute, dan Yorindo Communication sukses menyelenggarakan Roadshow Nasional AI-Driven: Secure & Efficient di Hotel Aston Cimone, Tangerang, pada 7 Mei 2026.

Kegiatan ini merupakan kota ke-6 dari rangkaian Roadshow Nasional AI-Driven yang telah diselenggarakan di berbagai kota besar di Indonesia. Program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi nasional untuk mempercepat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), memperkuat keamanan siber, serta meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya sektor manufaktur.

Ketua Umum APKOMINDO dan Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Hoky), yang berhalangan hadir secara langsung, tetap menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurut Hoky, perkembangan Artificial Intelligence harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun kemandirian teknologi nasional dan memperkuat daya saing industri Indonesia di tingkat global.

“Transformasi digital berbasis Artificial Intelligence tidak boleh hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar teknologi semata. Kita harus mampu membangun ekosistem AI yang aman, terukur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Kolaborasi antara asosiasi, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas teknologi menjadi kunci untuk menciptakan transformasi digital yang berkelanjutan,” ujar Hoky.

Hoky yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum SPRI menambahkan bahwa APKOMINDO dan APTIKNAS akan terus mendorong berbagai program edukasi, workshop, sertifikasi, serta pengembangan talenta digital di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital Indonesia. 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN RI, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dan implementasi AI tidak dapat dipisahkan dari kesiapan aspek keamanan siber.

Menurutnya, faktor manusia (people) tetap menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan siber organisasi.

“Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab divisi teknologi informasi, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen organisasi. Program awareness, budaya keamanan, dan tata kelola yang baik harus diterapkan secara menyeluruh agar perusahaan mampu menghadapi berbagai ancaman siber yang semakin kompleks,” jelas Mamung sapaan akrabnya.

Ia juga memaparkan berbagai tren ancaman siber terkini, termasuk meningkatnya serangan yang memanfaatkan teknologi AI untuk menyasar sektor industri, manufaktur, dan rantai pasok digital. Oleh karena itu, penerapan AI harus selalu diiringi dengan strategi keamanan siber yang matang agar manfaat teknologi dapat diperoleh secara optimal tanpa menimbulkan risiko baru bagi perusahaan.

Sementara itu, Yolanda Roring, Direktur Yorindo Communication selaku penyelenggara, memaparkan hasil survei dan evaluasi yang dilakukan pada lima kota penyelenggaraan sebelumnya.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah memiliki ketertarikan tinggi terhadap implementasi AI, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, tata kelola data, serta keamanan siber.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan edukasi, pendampingan implementasi AI, dan peningkatan kesadaran keamanan siber masih sangat besar di kalangan pelaku industri nasional.

Mewakili dunia usaha dan penggerak ekonomi daerah, Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM., MBA., selaku Wakil Ketua Umum KADIN Banten Bidang ICT, Ketua DPD APKOMINDO Banten, Ketua DPD APTIKNAS Banten, sekaligus Direktur Kadin Digital Institute, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus membuka ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang teknologi digital.

“Kami ingin membangun ekosistem digital yang kuat, sehat, dan saling mendukung agar transformasi digital tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan industri daerah,” tegas Nazir.

Sesi strategis berikutnya menghadirkan Didi Nurcahya, Chairman of Standing Committee Cybersecurity APTIKNAS, yang membawakan materi mengenai Smart Infrastructure serta risiko penggunaan AI instan yang dikenal dengan istilah Black Box Syndrome.

Ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap platform AI tertutup berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan data, privasi, dan kedaulatan digital.

Karena itu, industri nasional perlu mulai membangun kemampuan AI yang lebih mandiri, transparan, dan sesuai kebutuhan bisnis agar tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi luar negeri.

Roadshow juga menghadirkan sesi Solution Sharing dari sejumlah perusahaan teknologi yang memperkenalkan berbagai inovasi untuk mendukung transformasi digital industri, antara lain:

• PT Ananta Multitech Internusa, dengan solusi infrastruktur digital dan jaringan cerdas berbasis teknologi H3C.

• PT Masahiro, yang menghadirkan solusi IoT dan robotik untuk meningkatkan efisiensi sektor manufaktur.

• PT Solusi Amanillah Indonesia (SAI), dengan inovasi pengelolaan limbah cerdas berbasis teknologi digital.

• BIPO Indonesia, yang memperkenalkan solusi modern pengelolaan sumber daya manusia di era AI dan digitalisasi.

• AI Tetap Membutuhkan Human Intelligence

Memasuki sesi siang, peserta mendapatkan Workshop People Intelligence yang dibawakan oleh Mario Wijaya, Direktur BIPO Indonesia.

Dalam paparannya, Mario menekankan bahwa AI tidak dapat menggantikan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis.

“AI yang baik tetap membutuhkan manusia yang memahami business process secara mendalam. Kita harus mampu mengendalikan AI untuk membantu pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, bukan justru menjadi pihak yang bergantung sepenuhnya kepada AI,” ujarnya.

Puncak kegiatan ditandai dengan Hands-on Workshop AI Automation menggunakan platform n8n yang dipandu oleh Agus Dedi Supriyadi, Praktisi AI dan IoT, Ketua DPD APKOMINDO Bekasi, Ketua DPD APTIKNAS Bekasi, sekaligus Direktur SMARTPLUS.

Dalam sesi ini, peserta diajak mempraktikkan secara langsung pembangunan workflow otomatis berbasis AI untuk berbagai kebutuhan perusahaan, mulai dari fungsi HRD, General Affair (GA), Finance, hingga operasional produksi.

Melalui demonstrasi interaktif, peserta mempelajari cara membangun automasi proses bisnis, mengelola integrasi aplikasi secara aman, melakukan konfigurasi Telegram Bot, hingga mengimplementasikan sistem penyaringan dan seleksi CV pelamar kerja secara otomatis menggunakan teknologi AI.

Menutup kegiatan, perwakilan KADIN Banten menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, sponsor, dan mitra teknologi yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara tersebut.

Melalui Roadshow Nasional AI-Driven, APKOMINDO, APTIKNAS, KADIN Banten, Kadin Digital Institute, dan Yorindo Communication berharap dapat terus melahirkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mencetak talenta digital yang mampu membangun ekosistem Artificial Intelligence Indonesia yang aman, efisien, berdaya saing, dan mandiri guna memperkuat ketahanan industri nasional di masa depan.

Agenda Roadshow Nasional AI-Driven Berikutnya

Sebagai bagian dari gerakan nasional percepatan adopsi AI, transformasi digital, dan penguatan keamanan siber industri, panitia juga mengumumkan dua agenda lanjutan yang diproyeksikan menjadi magnet bagi pelaku industri, komunitas teknologi, pemerintah, akademisi, serta calon sponsor nasional:

• Roadshow Nasional AI-Driven #7, di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, pada tanggal 10 Juni 2026.

• Roadshow Nasional AI-Driven #8, di Hotel Menara Peninsula, Balikpapan, pada tanggal 25 Juni 2026.

Kedua kegiatan tersebut akan menghadirkan pembahasan strategis seputar Artificial Intelligence, Cybersecurity, Smart Infrastructure, Industrial Automation, Digital Talent Development, hingga peluang kolaborasi bisnis dan investasi teknologi.

Panitia juga membuka kesempatan bagi perusahaan, vendor teknologi, integrator sistem, penyedia solusi digital, institusi pendidikan, BUMN, pemerintah daerah, maupun komunitas teknologi untuk berpartisipasi melalui berbagai skema kerja sama, antara lain:

• Sponsorship dan branding program;

• Exhibition booth dan product showcase;

• Business matching dan networking session;

• Strategic partnership;

• Corporate presentation dan solution sharing.

Seluruh rangkaian seminar dan workshop dapat diikuti secara gratis (free of charge) dengan kuota peserta terbatas serta syarat dan ketentuan yang berlaku.

Informasi pendaftaran peserta dan kerja sama sponsor: 0819-3267-4333, 0813-2175-8222 dan 0812-1414-9098

Panitia mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil bagian dalam gerakan bersama membangun ekosistem AI Indonesia yang aman, produktif, dan berdaulat menuju Indonesia yang semakin kompetitif di era ekonomi digital. (Hendr)

Pemkab Merangin Dukung Penuh Karya Bakti Kodim 0420/Sarko

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh menghadiri acara pembukaan kegiatan Karya Bakti Komando Distrik Militer (Kodim) 0420/Sarko tahun 2026.

Pembukaan Program sosial tersebut ditandai dengan upacara bendera yang digelar di Lapangan Gunung Kembang, Kompleks Perkantoran Kabupaten Sarolangun, Jumat (29/5) sekitar pukul 09.00 WIB.

Upacara pembukaan ini dipimpin langsung oleh Komandan Resor Militer (Danrem) 042/Gapu, Brigjen TNI Nyamin. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarolangun, Wabup Merangin A. Khafidh serta tamu undangan lainnya.

Program Karya Bakti ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Merangin. Wabup A. Khafidh yang hadir dalam acara tersebut menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Merangin siap mengawal dan mendukung setiap program yang dicanangkan oleh TNI, khususnya Kodim 0420/Sarko.

"Kegiatan Karya Bakti ini merupakan wujud nyata sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI," ujar Wabup A.  Khafidh saat memberikan keterangan usai upacara pembukaan.

Ia menambahkan, kolaborasi seperti ini sangat penting untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan serta mempercepat pembangunan di daerah.

Setelah prosesi upacara pembukaan selesai dan dinyatakan resmi dibuka oleh Danrem 042/Gapu, rangkaian acara ditutup dengan aksi sosial. Sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat sekitar, jajaran TNI bersama pemerintah daerah membagikan bantuan paket sembako kepada sejumlah warga yang membutuhkan.

Kegiatan berjalan dengan khidmat dan lancar, sekaligus menjadi simbol dimulainya aksi gotong royong TNI bersama masyarakat di wilayah Sarko. 

(Bg nasri)

Viral, Kadus di Bulango Raya Disorot: Diduga Bela Kepentingan Keluarga dalam Sengketa Lahan

GORONTALO UTARA–SuaraIndonesia1.com, Kasus dugaan pencurian alat pembajak kebun yang melibatkan oknum Kepala Dusun (Kadus) berinisial AN alias Amir di Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, kian menguat dan menyisakan sorotan serius.

Perkara ini telah dilaporkan oleh Seprin Limonu dengan nomor laporan polisi: LP/B/93/V/2026/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/POLDA GORONTALO. Dalam laporan tersebut, alat pembajak milik pelapor disebut diambil langsung dari lokasi kebun tanpa seizin pemilik.

Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul penjelasan dari Kepala Desa Bulango Raya, Kisman Ahmad Noe, yang menyebut tindakan itu sebagai bentuk “pengamanan”. Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan.

Pasalnya, pengambilan alat pembajak diduga berkaitan dengan sengketa lahan yang melibatkan keluarga terlapor, termasuk orang tuanya sendiri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah tindakan tersebut murni langkah pencegahan konflik, atau justru bentuk keberpihakan terhadap kepentingan keluarga?

“Oknum Kadus (terlapor) mengamankan alat pembajak karena tanah tersebut masih bersengketa dengan orang tuanya,” ujar Kisman saat dihubungi melalui WhatsApp.

Fakta lain mengungkap bahwa terlapor secara aktif mengambil alat tersebut, lalu melaporkannya kepada kepala desa.

“Dia mengambil alat itu, lalu datang ke rumah saya untuk memberitahukan bahwa alat pembajak milik pelapor sudah diamankan,” jelasnya.

Pernyataan ini mempertegas bahwa tindakan pengambilan barang dilakukan secara sadar oleh terlapor, bukan dalam kondisi darurat yang tak terhindarkan.

Yang menjadi sorotan, Kepala Desa bahkan menilai tindakan tersebut dapat dibenarkan.

“Saya rasa boleh, karena dia bertujuan supaya tidak terjadi sesuatu,” tegas Kisman.

Penilaian ini dinilai berpotensi memperkuat kesan adanya pembenaran terhadap tindakan sepihak, terlebih dalam konteks sengketa yang melibatkan keluarga aparat desa itu sendiri.

Sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan netralitas oknum Kadus dalam perkara ini. Sebagai aparat pemerintah di tingkat dusun, posisi Kadus seharusnya menjunjung prinsip objektivitas dan tidak terlibat langsung dalam tindakan yang berpotensi menguntungkan pihak keluarganya.

Jika dugaan keberpihakan ini benar, maka tindakan tersebut tidak hanya berimplikasi hukum, tetapi juga menyentuh aspek etika jabatan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, Kisman menegaskan bahwa pemerintah desa tetap menyerahkan perkara ini kepada proses hukum.

“Sebagai atasan, kami berhak melindungi, bukan membela. Jika dia salah, ada proses hukum. Kalau dia benar, juga harus dilindungi,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan yang terkesan membenarkan tindakan di awal, namun menyerahkan pada proses hukum di sisi lain, memunculkan dualisme sikap pemerintah desa yang kini menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, Sekretaris Desa Bulango Raya menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui kasus tersebut dari pemberitaan media dan memilih tidak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak terlapor maupun pelapor guna menjaga keberimbangan informasi.

Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada putusan hukum tetap. Dugaan konflik kepentingan yang menyeret aparat desa kini menjadi sorotan penting dalam perkembangan perkara ini.

PMII Untuk Masyarakat Biau, PMII Rayon Maritim dan Rayon Ibnusina Gelar Aksi Penggalangan Dana

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – PMII Rayon Maritim dan PMII Rayon Ibnusina Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar aksi kemanusiaan bertajuk “PMII Untuk Masyarakat Biau” sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara.

Aksi penggalangan dana tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 29–30 Mei 2026, di kawasan Perempatan JDS, tepatnya di depan Kantor NasDem Kota Gorontalo. Sebanyak sembilan kader PMII turut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut.

Pada hari pertama pelaksanaan, Kamis (29/5), tim penggalangan dana berhasil mengumpulkan donasi masyarakat sebesar Rp820.000. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah mengingat kegiatan penggalangan dana masih berlanjut hingga Jumat (30/5).

Ketua PMII Rayon Maritim, Radit S. Katili, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

"Kami hadir bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Melalui aksi ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Kecamatan Biau," ujar Radit.

Menurutnya, bantuan yang diberikan masyarakat, sekecil apa pun nilainya, sangat berarti bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana banjir.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberikan donasi. Kepedulian yang ditunjukkan masyarakat menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan solidaritas masih sangat kuat di tengah kehidupan sosial kita," tambahnya.

PMII Rayon Maritim dan Rayon Ibnusina berencana menyalurkan hasil penggalangan dana tersebut secara langsung kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Biau pada 1–2 Juni 2026.

Melalui kegiatan ini, PMII berharap bantuan yang terkumpul dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus menjadi wujud nyata nilai kemanusiaan dan pengabdian sosial yang selama ini menjadi bagian dari gerakan PMII. "PMII Bergerak, PMII Mengabdi, PMII Hadir untuk Masyarakat." (JO)

IPMBP Gelar DISHAR, Tegaskan Peran Pelajar dan Mahasiswa sebagai Penggerak Tanggung Jawab Sosial

BONE RAYA, SuaraIndonesia1.com – Kegiatan Diskusi Harian (DISHAR) yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir dilaksanakan pada Jum'at, 29 Mei 2026 pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya. Kegiatan tersebut mengusung tema "Peran Pelajar, Mahasiswa dan Tanggung Jawab Sosial di Tengah Masyarakat" dan berlangsung penuh antusiasme serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda.

Kegiatan DISHAR ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen IPMBP dalam membangun budaya diskusi, memperkuat literasi, serta menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan pelajar dan mahasiswa Bone Pesisir. Di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks, mahasiswa dan pelajar dituntut tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga mampu hadir sebagai agen perubahan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat kekeluargaan. Para peserta yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya diskusi sejak awal hingga akhir kegiatan. Kehadiran pelajar, mahasiswa, dan calon mahasiswa dari berbagai latar belakang menjadikan forum tersebut hidup dengan berbagai pandangan, pengalaman, serta gagasan yang membangun.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan OSIS dari SMK Negeri 1 Bone Raya, SMP Negeri 1 Bone Raya, dan MTS Al-Mabrur Bone Raya. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh para calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kehadiran calon mahasiswa tersebut menjadi gambaran bahwa semangat untuk belajar, berkembang, dan membangun kepedulian sosial mulai tumbuh kuat di kalangan generasi muda Bone Raya.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir, Pahril Kono, hadir sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa mahasiswa dan pelajar merupakan kelompok intelektual muda yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan masyarakat dan daerah.

Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ilmu pengetahuan yang dimiliki harus mampu memberikan dampak nyata serta menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Mahasiswa dan pelajar adalah harapan daerah. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, maka di situlah lahir tanggung jawab untuk kembali hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat. Jangan sampai ilmu yang dimiliki hanya berhenti untuk diri sendiri," ungkap Pahril Kono di hadapan peserta diskusi.

Ia juga menyampaikan bahwa organisasi menjadi ruang pembelajaran yang sangat penting bagi generasi muda dalam membentuk karakter kepemimpinan, kemampuan komunikasi, solidaritas, serta kepedulian sosial. Menurutnya, generasi muda harus mampu menjaga idealisme dan semangat pengabdian di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat.

Lebih lanjut, Pahril Kono menekankan pentingnya budaya berpikir kritis dan budaya diskusi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Ia menilai bahwa diskusi bukan hanya tentang menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi sarana untuk belajar memahami persoalan sosial secara lebih luas dan mencari solusi bersama.

"Perubahan besar selalu lahir dari ruang-ruang diskusi kecil. Dari tempat sederhana seperti ini, lahir ide, gagasan, dan semangat untuk membangun daerah menjadi lebih baik," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir, Haikal Bakari, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa generasi muda saat ini memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Perkembangan teknologi, arus informasi, serta perubahan sosial yang cepat menuntut mahasiswa dan pelajar untuk memiliki kesiapan intelektual sekaligus kepekaan sosial.

Menurut Haikal, mahasiswa tidak boleh kehilangan arah dan identitasnya sebagai kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari sejauh mana seseorang mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

"Kita harus menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga kuat dalam kepedulian sosial. Ketika ilmu pengetahuan dipadukan dengan rasa peduli terhadap masyarakat, maka akan lahir perubahan yang nyata dan berdampak," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta, khususnya calon mahasiswa, agar mempersiapkan diri menjadi generasi yang aktif, produktif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi ketika memasuki dunia perkuliahan. Menurutnya, mahasiswa harus mampu membawa perubahan positif dan menjaga nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Diskusi semakin hidup ketika peserta mulai menyampaikan berbagai pandangan mengenai kondisi generasi muda saat ini. Beberapa peserta menyoroti pentingnya menjaga solidaritas pelajar dan mahasiswa, meningkatkan budaya literasi, serta membangun kesadaran sosial di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Tidak sedikit peserta yang juga menyampaikan keresahan terkait minimnya ruang diskusi dan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Forum tersebut kemudian menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus motivasi untuk terus aktif berkontribusi bagi daerah.

Di sisi lain, Koordinator Divisi Kaderisasi Internal Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir, Aril Mahanggi, menjelaskan bahwa kegiatan DISHAR merupakan bagian dari proses kaderisasi organisasi dalam membentuk generasi muda yang aktif, progresif, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Menurutnya, kaderisasi bukan hanya membangun loyalitas terhadap organisasi, tetapi lebih dari itu, bagaimana melahirkan kader yang memiliki integritas, semangat pengabdian, serta mampu menjadi solusi di tengah masyarakat.

"Kami ingin membangun generasi muda yang tidak hanya aktif di organisasi, tetapi juga mampu hadir membawa manfaat di tengah masyarakat. Karena nilai utama dari organisasi adalah pengabdian dan kebermanfaatan," jelas Aril Mahanggi.

Melalui kegiatan ini, Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir berharap mampu menumbuhkan semangat kepedulian sosial, memperkuat budaya literasi dan diskusi, serta membangun karakter generasi muda yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi bukti bahwa semangat perubahan masih terus hidup di kalangan pelajar, mahasiswa, dan calon mahasiswa di Bone Raya. Dari ruang diskusi sederhana di Desa Mootinelo, lahir harapan besar akan hadirnya generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengabdi, peduli, dan menjadi pelopor perubahan bagi masyarakat dan daerahnya. (JO)

Kontingen Papua Barat Siapkan Langkah Komprehensif Menuju Pesparawi Nasional XIV 2026 di Manokwari

MANOKWARI, SuaraIndonesia1.com – Lembaga Pengembangan Paduansuara Gerejawi Daerah (LPPD) Papua Barat terus mematangkan persiapan menuju Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV tahun 2026. Sebagai bentuk kesiapan, Rapat Khusus Panitia Kontingen Pesparawi Nasional Papua Barat digelar pada Jumat, 29 Mei 2026, di Sekretariat LPPD Papua Barat, Jalan Trikora Wosi, Manokwari.

Rapat yang diawali dengan ibadah singkat oleh Seksi Kerohanian ini dipimpin oleh Wakil Ketua Kontingen, Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si, mewakili Ketua Kontingen. Dalam arahannya, Abraham menegaskan bahwa persiapan kontingen Papua Barat selaku tuan rumah harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek, terutama kesiapan peserta lomba di 12 kategori.

“Mengingat waktu pelaksanaan tinggal 14 hari lagi, tim harus dalam kondisi prima sehingga tidak mengalami hal yang fatal,” ujar Abraham.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh official, baik tim teknis maupun pendamping peserta, untuk terus mencermati petunjuk pelaksanaan dan tata tertib yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

Kontingen Pesparawi Nasional Papua Barat diikuti oleh empat LPPD kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kaimana

2. Kabupaten Manokwari

3. Kabupaten Fakfak

4. Kabupaten Manokwari Selatan.

Pelaksanaan lomba direncanakan berlangsung pada Juni 2026 di Manokwari. Dengan waktu yang tersisa, seluruh perangkat kontingen diminta bekerja maksimal demi suksesnya penyelenggaraan dan partisipasi sebagai tuan rumah.

(Djufri)

TANAH ADAT BUTON TERANCAM EKSPLOITASI, SELAMATKAN TANAH ADAT BUTON DARI KEPENTINGAN TAMBANG

BUTON, SuaraIndonesia1.com – Pengelolaan hutan adat di wilayah Buton harus menjadi prioritas utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat adat, hewan-hewan endemik serta warisan budaya yang telah dijaga turun-temurun. Hutan adat bukan hanya sekadar kawasan pepohonan, tetapi juga merupakan sumber kehidupan masyarakat yang menyediakan air, pangan, obat-obatan alami, dan ruang sosial budaya. Oleh karena itu, keberadaan hutan adat harus dilindungi dari berbagai bentuk eksploitasi yang dapat merusak ekosistem dan menghilangkan hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.

Menurut Rian Maulana selaku Badan Pengurus Pusat PERMIKOMNAS sekaligus putra daerah Buton, dalam beberapa tahun terakhir, ancaman terhadap hutan adat di Buton semakin meningkat akibat masuknya perusahaan pertambangan yang sering kali memanfaatkan kelemahan pengawasan dan kurangnya perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal. Tidak sedikit perusahaan yang mencoba memanipulasi data wilayah, melakukan pendekatan sepihak, hingga mengabaikan persetujuan masyarakat adat demi memperoleh izin usaha. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan.

Pulau Buton memiliki luas wilayah daratan sekitar 4.408 km². Karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat adat harus memperkuat sistem pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Pengakuan resmi terhadap wilayah hutan adat perlu dipercepat melalui regulasi daerah yang jelas dan berpihak kepada masyarakat. Selain itu, seluruh proses perizinan perusahaan pertambangan wajib dilakukan secara transparan dan melibatkan persetujuan masyarakat adat tanpa tekanan ataupun manipulasi. Pengawasan independen dari akademisi, organisasi lingkungan, tokoh adat, dan tokoh masyarakat juga sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Masyarakat Buton memiliki nilai budaya yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia dan alam. Ia menilai prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam pembangunan daerah agar sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Jika hutan adat terus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan, maka Buton tidak hanya mampu mempertahankan identitas budayanya, tetapi juga menjaga kekayaan alamnya dari eksploitasi yang merugikan rakyat dan lingkungan.

Reporter: Jhul-Ohi

KAPOLRES BOALEMO LAYAK DILABELI "KAPOLRES GAGAL", EMPAT ALAT BERAT TERPARKIR NYAMAN DI GORONTALO

BOALEMO, SuaraIndonesia1.com – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Hutan Sava, Kabupaten Boalemo, hingga kini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Justru sebaliknya, aktivitas ini terus berlangsung secara terang-terangan, seolah tanpa hambatan dari aparat penegak hukum.

Sebanyak empat alat berat terparkir nyaman di Desa Saritani. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa alat-alat tersebut sebelumnya sempat keluar dari kawasan Hutan Sava menjelang Hari Raya Idul Adha, dan direncanakan akan kembali masuk untuk melanjutkan operasi pertambangan ilegal.

Kondisi ini memicu kemarahan masyarakat serta aktivis lingkungan. Mereka menilai aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, telah gagal menjalankan tugasnya. Koordinator Gerakan Peduli Lingkungan, Rivandi Abdullah, secara tegas menyatakan bahwa Kapolres Boalemo layak dilabeli sebagai simbol kegagalan.

“Ini bukan sekadar isu atau cerita liar. Alat beratnya nyata ada di depan mata. Jika tidak ada penertiban, maka patut diduga ada pembiaran, bahkan keterlibatan,” tegas Rivandi.

Ia juga mempertanyakan keberanian aparat. “Apakah Kapolres takut bertindak atau memang ada pembiaran yang disengaja? Jangan sampai muncul anggapan ada permainan di baliknya,” lanjutnya.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, alat berat tersebut diduga milik salah satu pelaku PETI yang dikenal dengan sebutan Haji Riz. “Kalau Kapolres benar-benar berani, silakan tertibkan dan panggil Haji Riz,” tambah Rivandi.

Sebagai bentuk protes, Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Boalemo berencana menggelar aksi demonstrasi dengan membawa penghargaan simbolis untuk Kapolres Boalemo sebagai sindiran atas kinerja yang dinilai gagal memberantas pertambangan ilegal. (JO)

SPBU Randangan Diduga Sarang Mafia BBM, Rakyat Menjerit: Aparat Jangan Tutup Mata!

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com – Dugaan praktik mafia BBM kembali mengguncang wilayah Randangan. Aktivis mahasiswa sekaligus putra daerah, Tri Jayudi, secara terbuka membongkar dugaan penimbunan BBM di SPBU Randangan yang disebut sudah lama terjadi namun terkesan dibiarkan.

Tri Jayudi mengaku turun langsung melakukan investigasi lapangan dan menemukan indikasi kuat adanya aktivitas penimbunan BBM yang diduga melibatkan permainan terorganisir. Ia menegaskan bahwa bukti-bukti yang dikantonginya sudah cukup untuk menyeret persoalan ini ke ranah hukum.

“Saya survei langsung di lapangan dan menemukan adanya dugaan penimbunan BBM di SPBU Randangan. Bukti di tangan saya sudah lengkap. Saya bersama rekan-rekan akan melaporkan persoalan ini ke aparat kepolisian, bahkan sampai ke Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas,” tegas Tri Jayudi.

Ia menilai kondisi ini bukan lagi persoalan biasa, melainkan dugaan permainan mafia BBM yang merampas hak rakyat kecil. Ketika masyarakat harus antre berjam-jam demi mendapatkan BBM, diduga ada oknum-oknum yang justru menjadikan distribusi BBM sebagai ladang keuntungan pribadi.

“Rakyat dipaksa susah, nelayan menjerit, pengendara mengeluh, sementara diduga ada mafia yang bebas bermain di belakang SPBU. Kalau ini terus dibiarkan, publik berhak bertanya: ada apa sebenarnya?” ujarnya.

Tri Jayudi juga menyoroti dugaan lemahnya pengawasan dan meminta aparat penegak hukum tidak sekadar menjadi penonton. Ia mendesak adanya penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk dugaan jaringan penimbunan yang selama ini beroperasi secara bebas.

“Kalau aparat terus diam, jangan salahkan masyarakat jika muncul asumsi bahwa mafia BBM terlalu kuat untuk disentuh. Hukum jangan hanya tajam ke bawah lalu tumpul ke atas!” tegasnya.

Ia memastikan gerakan pelaporan dan pengawalan kasus ini akan terus dilakukan hingga ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Menurutnya, praktik dugaan penimbunan BBM adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi di daerah tersebut. (JO)