SuaraIndinesia1.com/Minahasa-- Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar masih ramai dibincangkan di kalangan masyarakat, kali ini dugaan penyelewengan BBM jenis solar bersubsidi dan juga Pertalite datang dari salah satu SPBU yang ada di Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.
Informasi tersebut ramai dibincangkan disalah satu media sosial Face Book dengan nama pengguna Brian, dia pun menulis kritikan yang sangat tajam terkait kegiatan tersebut. Selasa 12 November 2024.
“Kurang gelon Lebe banya ini, yang laeng cuma sibuk dengan partai napa kasiang so nda ja Lia akang Pertamina-Pertamina yang mendahului, yang ba isi dari kendaraan roda dua maupun roda empat, sangat miris," tulis Brian dalam unggahannya yang dibagikan di grup Facebook "SULUT VIRAL."
Postingan atau unggahan tersebut langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari Netizen, Netizen mengaku geram terkait adanya penimbunan BBM secara ilegal yang dilakukan di tempat yang seharusnya menjadi fasilitas Umum.
Sementara itu, permasalahan penimbunan BBM secara ilegal yang ada di Sulawesi Utara sudah dibahas dalam (RDP) pada komisi III DPR RI dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dalam RDP tersebut Marthin Daniel Tumbelaka Anggota Dewan DPR RI dari partai Gerindra menyampaikan ke Kapolri dirinya sangat geram terkait adanya penimbunan BBM secara ilegal di Sulut.
Sangat disayangkan, langkah pemerintah dan Kepolisian untuk menindak tegas mafia BBM yang ada di Sulut, akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh SPBU yang ada di Minahasa tersebut.
Bahkan dikabarkan, SPBU tersebut milik dari salah satu Calon Bupati Minahasa Tenggara yaitu Ronald Kandoli dari partai PDI P sehingga beberapa masyarakat mengatakan hampir semua SPBU milik dari Ronald Kandoli menjadi sarang Mafia BBM.
Masyarakat menduga kalau uang hasil dari SPBU yang menjadi sarang Mafia BBM dipakai untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai Bupati Minahasa Tenggara.
Banyak yang menilai, kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan ketidakseriusan pihak berwenang dalam hal ini Pertamina untuk menindak SPBU-SPBU yang nakal.
Tidak sedikit pula yang menyindir bahwa kepentingan politik dapat membelokkan penegakan hukum, terutama ketika pelaku memiliki keterkaitan dengan partai politik besar.
Tudingan ini memicu keprihatinan, mengingat dampaknya terhadap ketersediaan BBM bagi masyarakat umum.
Aktivitas penimbunan BBM jenis Pertalite di SPBU yang dimiliki oleh calon pemimpin daerah mencerminkan kuatnya keterkaitan kepentingan pribadi yang diduga mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Masyarakat pun sampai saat ini berharap ada tindakan tegas dari aparat Kepolisian dan pihak Pertamina untuk mengusut tuntas dugaan ini, tanpa pandang bulu. (Tim)
