Salorangun - Suaraindonesia1, Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) bertujuan membantu masyarakat mendapatkan legalitas aset tanahnya lebih mudah. Namun, program pemerintah pusat itu disebut-sebut ada unsur pungutan liar (pungli). Praktik pungli ini terjadi di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi tersebut langsung ditepis Kepala Desa Pelawan Jaya Firnando.
"Firnando Wahyudi Kepala Desa Pelawan Jaya mengatakan, Masyarakat penerima program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut memberi sejumlah uang pertama Rp. 200 ribu sudah sesuai dengan Keputusan tiga Menteri dengan zona wilayah dan Rp. 300 ribu adalah sumbangan sukarela dari Masyarakat Calon Penerima Program PTSL untuk Kebutuhan makan Minum saat pengukuran nanti" di kutip dari media InDepthNews.id, terbit pada 18 Oktober 2024.
Sementara itu menurut keterangan dari kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan menerima asas manfaat dari program PTSL, dan panitia pengaju berkas ke kantor BPN Kabupaten Sarolangun. Dian Utama Saroja sebagai panitia program PTSL serta peserta pembuatan ini mengaku telah membayar Rp 100,000,- dan apa bila sertifikat itu jadi nanti, baru dilunasi hingga berjumlah Rp. 500.000,-. "Saya sebagai pengaju dan membuat sertifikat untuk saya, saya baru bayar Rp.100.000,- dan nanti dilunasi Rp. 500.000,- ungkap dian utama Saroja kepada awak media ini.
Pada hari berbeda dengan keterangan dari Herman Kelompok Masyarakat (kopmas) saat dikonfimasi dia telah membayar uang untuk biaya pembuatan sertifikat tanah nya dengan panitia bernama cik yun. Cik yun di desa pelawan jaya menjabat sebagai Kaur Pemerintahan."Saya membayar langsung ke cik yun jabatan beliau kaur pemerintahan dengan jumlah Rp. 600.000,- . Rp. 100.000,- untuk materai 10.000 sejumlah 10 lembar". Kata Herman sebagai kelompok masyarakat (kopmas) penerima program PTSL ini. (**)
Pewarta : Team
