Suaraindonesia1, Pohuwato - Bupati Pohuwato, Saipul A Mbuinga didampingi Kepala Dinas Perikanan, Amrin Umar, dan Sekretaris Dinas Perikanan, Hasyim Mertosono mengunjungi beberapa kementerian salah satunya Kementerian PPN/Bappenas, Senin (05/08/2024).
Kunjungan tersebut dalam rangka membahas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dan untuk meningkatkan dukungan dana bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pohuwato. Kedatangan Bupati Saipul dan rombongan disambut Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Rahmat Mulianda.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pohuwato menyampaikan berbagai program strategis yang telah direncanakan untuk memperkuat sektor perikanan dan kelautan di wilayahnya.
“Kami berharap DAK 2025 dapat mendukung peningkatan fasilitas dan infrastruktur perikanan, serta program pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujar Saipul.
Pada kesempatan itu, Bupati Saipul Mbuinga, menyerahkan usulan alokasi anggaran DAK 2025, dengan harapan anggaran yang diperuntukkan bagi nelayan dan pembudidaya di Pohuwato itu bisa jadi perhatian.
Artinya, para nelayan dan pembudidaya yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini bisa mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat.
Dikonfirmasi, Kadis Perikanan, Amrin Umar menjelaskan bahwa kedatangan ke Direktur Kelautan dan Perikanan/Bappenas tidak lain berjuang untuk mendapatkan alokasi DAK untuk tahun depan.
“Ia, kedatanganan kami untuk berjuang dalam arti agar dibuka ruang untuk kami memperjuangkan alokasi DAK 2025," terang Amrin.
Ia juga menambahkan pentingnya alokasi dana yang tepat untuk mendukung peningkatan produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
“Kami telah menyiapkan berbagai rencana yang fokus pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya perikanan," kata Amrin.
Pada kesempatan itu, Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, menyambut baik usulan tersebut.
“Kami akan melakukan evaluasi dan pertimbangan yang matang untuk memastikan alokasi DAK sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional," pungkasnya.
(Abd)
