SBD, SuaraIndonesia1.Com, Pemerintah pusat tak henti-hentinya gelontarkan Pagu Dana Desa hingga milyaran rupiah setiap tahunnya, sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.
Meski demikian, Fenomena Penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pun terus terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa potensi penyimpangan yang terjadi masih relatif tinggi.
Berdasarkan hasil pantauan media SuaraIndonesia1.Com,Hampir semua menjadikan anggaran Dana Desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, yang paling terbanyak menjadi pelaku korupsi adalah Kepala Desa.
Sejumlah faktor penyebabnya adalah kurangnya melibatkan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, kompetensi pengelolaan keuangan desa yang terbatas atau faktor kemampuan SDM dan tidak optimalnya peran BPD di tambah dengan RABDESnya tidak dibahas atau diperlihatkan secara transparan.
Bahkan terjadinya Fenomena penyimpangan tersebut selain dijadikan sebagai agenda tertulis, diduga terjadinya Penyimpangan Dana Desa karena lengahnya fungsi pengawasan atau fungsi kontrol dari pihak Pemda SBD terutama Dinas PMD dan DPRD SBD, termasuk Inspektorat SBD,Termasuk para camat sangat dibutuhkan ketegasan setiap melakukan pembinaan pemerintahan terkait dengan keuangan untuk setiap desa di lingkup pemerintahan wilayah tingkat kecamatan.
Kemudian Pendamping Desa yang mestinya sangat paham karakteristik desa-desa di lingkupnya serta paham dalam tata kelola keuangan desa, mungkin mereka kurang maksimal dalam menjalankan perannya ataukan memang jadi pelaku?
Berdasarkan data yang dihimpun wartawan SuaraIndonesia1.com, belum lama ini didesa Watu Wona kecamatan Kodi Sumba Barat Daya NTT,terjadi dugaan penyalahgunaan Keuangan Desa serta terjadi dugaan penyimpangan bantuan yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2019 .
Penyimpangan tersebut berdasarkan data yang di himpun dari beberapa masyarakat penerima manfaat Rumah Layak Huni ( RLH ) tahun anggaran 2019 , masyarakat peneri manfaat menyampaikan kalau bantuan tersebut tidak diberikan secara maksimal oleh kepala desa Watu Wona,Agus Salim.
Bayangkan,Penerima manfaat ( RLH ) tahun 2019, atas nama Katarina Kali Raya dusun 3 kepada media ini ketika di sambangi di kediaman Gallu Bunga belum lama ini menyampaikan kalau bantuan material RLH yang diterimanya adalah :
-- Seng 60 lembar, pasir putih 1 red,Batu gunung tidak ada,semen tidak ada dan paku tidak ada, sebut ibu Katarina.
Juga, Marselinus Ra Mone warga kampung Gallu Bunga dusun 3,menyebutkan kalau bantuan material yang diberikan oleh kepala desa adalah :
-- semen 3 Sag,Paku 10 kilo stengah,Seng dan Paku Seng tidak ada,sebut bapak Marsel Ra Mone.
Dan warga penerima ketiga adalah, Paulus Poko Mete . Dia juga menyebuykan kalau bahan material yang diberikan kepala desa adalah :
-- 5 Sag Semen,Paku Seng 5 kg,Pasir Putih 1 red,Batu Gunung 1 red,Seng tidak ada,sebut bapak Paulus .
Sehingga dalam tenggang waktu yang begitu lama dan sudah membosankan kami, akhirnya baru-baru ini tertanggal 29 Juli 2024 kami melakukan pengaduan di inspektorat SBD,kata ketiga warga masyarakat penerima manfaat RLH tahun 2019 silam.
Agus Salim sebagai kepala desa watu wona,ketika dikonfirmasi terkait beberapa dugaan penyalahgunaan serta dugaan penyimpangan terutama bantuan Rumah Layak Huni, dengan singkat kepala desa watu wona menyampaikan kalau tidak ada persoalan, ungkapnya singkat.
Benyamin Kaka, Camat Kodi yang di konfirmasi media ini kaitan dugaan penyimpangan bantuan yang dari Dana Desa Watu wona tahun 2019 ( RLH ) maupun dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa 2024 tahap pertama dalam hal ini terkait pengadaan ternak babi sebanyak 9 ekor x 3 juta = 27 juta semestinya bantuan tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang dianggap kurang mampu, namun aneh bin ajaib pemdes watu wona kecamatan Kodi tidak perdayakan kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu tetapi mengendap di tangan perangkat desa.
Point berikut adalah terkait pengadaan lampu jalan sebanyak 5 unit x 10 juta = 50 yang hanya dipasang dipinggir jalan menuju kantor desa dan juga didugaa kepala desa telah melakukan pemborosan uang rakyat . Nah jika terjadi kwrusakan, siapakah yang bertanggungjawab memperbaiki ? Dan siapa yang bertanggungjawab membayar PPJ nya ?
Dan tentang pengadaan satu unit sumur bor yang bersumber dari Dana Desa 2024 tahap 1 x 100 lebih juta namun belum rampung di kerjakan, hingga masyarakat desa watu wona Kecamatan Kodi mempertanyakan kejelasan penggunaan Dana Desa sebesar 100 lebih juta untuk satu unit sumur bor .
Selain itu,dalam masa kepemimpinan Agus Salim , sejumlah masyarakat menyebut kalau dalam pelaksanaan pelayanan tugas pemerintahan desa , seorang Agus Salim tidak menggunakan kantor desa dan bahkan jika ada pembagian bantuan baik bantuan dari desa itu sendiri,kabupaten, provinsi maupun pusat , Agus Salim selalu menggunakan rumah pribadinya , papar masyarakat.
Benyamin Kaka sebagai Camat Kodi dalam tanggapannya menyampaikan kalau setiap kali ada rapat kami sudah tegaskan terkait dengan pengelolaan penggunaan keuangan desa dan sangat meresah ditengah masyarakat . Oleh karena itu kami akan tindaklanjuti,kata Camat mengakhiri.
Dari beberapa pengadaan bantuan terutama bantuan RLH kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2019 silam yang dikeluhkan beberapa penerima manfaat ditambah dengan pengadaan bantuan ternak babi lalu yang merasakan hanya segelintir perangkat desa serta pengadaan lampu jalan yang tidak sesuai di mata khalayak masyarakat serta diduga terjadi penyimpangan serta penyalahgunaan keuangan Desa , agar pengawas daera tingkat kabupaten SBD dalam hal ini inspektorat , dengan turunnya berita ini agar benar-benar cermati dan mengambil langkah tegas melakukan pemeriksaan di desa Watu Wona Kecamatan Kodi kabupaten Sumba Barat Daya.
** Eman Ledu **
( SuaraIndonesia1.Com ).
