Waropen-Suaraindonesia1.com. Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Waropen telah mempertanyakan ke Pihak Eksekutif dan Legislatif tentang proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga pada hari Selasa 09 Juli 2024 belum ada keterangan resmi oleh Pihak legislatif dan eksekutif kepada masyarakat Waropen.
Ketua Umum PKN RI Patar Sihotang, SH, MH melalui Yohanes Wonatorei selaku anggota PKN Kabupaten Waropen telah mewakili masyarakat Waropen mempertanyakan APBD Waropen.
"Saya selaku Aktivis Anak Muda Waropen mempertanyakan sudah sejauh mana proses APBD Waropen karena sampai bulan Juli APBD masih menjadi pertanyaan buat kita semua seakan-akan APBD ini menjadi rahasia negara yang tidak boleh Publik mengetahui "Ucapnya Yohanes Wonatorei kepada Wartawan sehabis rapat.
Yohanes Wonatorei telah menyampaikan bahwa persoalan keterlambatan APBD Waropen sudah dalam bentuk surat dan tim PKN Kabupaten Waropen telah melaporkan kepada Patar Sihotang Ketua PKN di Jakarta.
"Surat kami sudah siap dan akan melaporkan kepada pimpinan kami yaitu Patar Sihotang di Jakarta dan akan melanjutkan kepada Kemendagri dan juga Kementerian Keuangan terkait APBD yang sampai hari ini belum ada kejelasan" kata Yohanes.
Dalam prosesnya, pembahasan APBD melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, batas waktu pembahasan APBD adalah paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Namun di tahun 2024 dalam praktiknya, pembahasan APBD mengalami keterlambatan yang sangat luar biasa.
Wonatorei menjelaskan bahwa Eksekutif perlu meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perubahan APBD dengan cara memastikan bahwa dokumen tersebut telah disusun dengan cermat dan akurat.
"Dengan adanya upaya dari kedua belah pihak, keterlambatan pembahasan perubahan APBD dapat diminimalisir, hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan Waropen ke depan "jelasnya Wonatorei
Dengan keterlambatan APBD hingga bulan Juli tahun 2024 sangat mengganggu pembangunan di Kabupaten Waropen.
"Kami berharap Pemerintah daerah serius untung menjalankan APBD karena dengan keterlambatan APBD sangat mengganggu banyak faktor dan juga pemerintah daerah menjelaskan kepada masyarakat Waropen apa penyebab keterlambatan APBD tersebut karena selaku Aktivis dari PKN Waropen, kami akan serius untuk mengontrol kinerja Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Sejuta Bakau Waropen tercinta ini"tutupnya.
(Mochtar/Narwasti)
