SBD, SuaraIndonesia1.Com - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT,Oktavia Samani meminta para kepala desa agar menggunakan kuasa bagaimana adanya Posyandu di desa yang merupakan tanggungjawab bersama untuk mengentas Stunting yang masih melambung .
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya,Oktavia Samani usai pengukuhan perpanjangan masa jabatan 94 kades Jumad 19 juli 2024, Oktavia mengatakan kecukupan gizi anak bukan sejak ada di dunia, tetapi masih berada di dalam kandungan.
Dikatakannya kalau Ibu hamil harus memperoleh cakupan makanan bergizi yang sehat sehingga bayi yang nantinya lahir normal dan memiliki berat badan seimbang,katanya.
Menurutnya, bahwa stunting saat ini masih menjadi skala prioritas Nasional. Oleh karena itu kesempatan bermartabat hari pengukuhan ini saya ingin sampaikan bahwa hasil penimbangan dibulan pp pebruari 2024 sebanyak 32,37% dengan angkah Absolute anak-anak stunting itu 9.387. Ini sangat besar tanggungjawab kita, ungkap kepala dinas DP2KB.
Di sisi lain, Dia juga mengajak para kepala desa bagaimana kita mengentaskan turunan stunting 2024 menjadi 14 %. Kalau setiap posyandu kami tidak temukan kepala desa di tempat posyandu. Pada hal masyarakat itu punya siapa ? Kepala desa ada di situ dan mestinya bertanggungjawab kepada sasaran yang ada untuk bagaimana caranya menghadirkan sasaran supaya 100% datang di posyandu, sebutnya .
Dia menegaskan kalau kepala desa ada kuasa , karena apa ? Ada bantuan yang sekian banyak yang dapat kepala desa kendalikan ke masyarakat . Jad kalau ada kades bertanya kami tidak bisa karena banyak masyarakat yang tidak datang, itu tidak benar dan bagi saya " itu konyol " Jadi lewat kesempatan ini,saya cukup keras menyentil ini karena masalah stunting adalah tanggungjawab kita bersama,kata Oktavina.
Selain itu,disebutkan kalau saat ini tidak ada lagi bulan timbang yang setiap bulan 2 dan bulan 8 kita lakukan penimbangan,tetapi sekarang namannamanya INTERVENSI SERENTAK. Dimana setiap bulan wajib sasaran harus datang 100% di posyandu.karena apa. ? Di desa ada kepala desa,ada tim pendamping keluarga,PKK,Kader KB,penyuluh KB,bagaimana komponen yang ada di desa kita manfaatkan ,pasti tidak ada satu sasaran yang tidak akan datang tetapi kalau kepala desa malas tahu dengan masalah stunting, ya " otomatis " tidak berubah.
Sehingga lewat kesempatan ini,saya menyampaikan bahwa sudah ada surat edaran bupati yang kami sudah bagikan terkait dengan pelaksanaan INTERVENSI SERENTAK pencegahan stunting di kabupaten SBD 2024,yang tentunya di desa ada tim penurunan stunting di ketuai oleh kades. Namun sampai saat ini masih banyak para kades yang belum masukan SK Tim TPPS agar segerah masukan, ungkapnya.
Juga langkah atau budaya sehat ini harus terus disampaikan kepada masyarakat terutama kaum ibu supaya anak-anak mereka yang dilahirkan dapat terhindar dari stunting atau pertumbuhan lambambat.Dia menjelaskan saat ini lokus atau perhatian pemerintah daerah menangani masalah stunting di SBD.Dia menambahkan berbicara stunting bukan hanya soal kesehatan, tetapi lingkungan, makanan bergizi, kehidupan sosial dan aspek lainnya.
Oleh karena itu Kami berharap generasi saat ini maupun yang berada di dalam kandungan akan menjadi generasi emas di 2024, sehingga cita-cita bangsa akan terwujud,ujarnya menutupi.
**Eman Ledu **
( SuaraIndonesia1.Com ).
