Tambolaka - Suara Indonesia.Com, Berkaitan kanca politik 2024 sudah diambang pintu dan untuk mengantisipasi berbagai hal pada pelaksanaan pileg yang akan diselenggarakan pada 14 pebruari 2024 untuk terlaksana dengan lancar , aman dan tertib tentu keterlibatan seluruh pihak keamanan siaga melakukan penjagaan , penertiban dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan pesta Demokrasi pileg menciptakan situasi pada sejumlah titik dapil dalam keadaan Kondusif.
Penjagaan,penertiban dan pengawasan dimana terlibatnya seluruh pihak berwajib adalah salah satu bentuk dalam menjalankan tugas pengabdian terhadap Rakyat dan Negara .
Namun dari keterlibatan pihak berwenang dalam melakukan pengamanan,penertiban,pengawasan tentu pula masih mempunyai kekurangan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab serta menjadi perhatian serius oleh pemerintah .
Berdasarkan data lapangan yang dihimpun oleh awak media belum lama ini dari salah satu anggota linmas dikecamatan loura mengeluhkan dan menyebutkan bahwa dirinya adalah salah satu anggota linmas yang sudah cukup lama mengabdi menjalankan tugas sebagai Linmas serta semenjak ia menjadi Linmas belum pernah pakaian seragam Linmasnya bertambah atau mendapatkan yang baru dan menyampaikan pula bahwa masih banyak anggota linmas baru yang belum memiliki pakaian seragam Linmas . Menurutnya Apakah Linmas tidak dibutuhkan jika ada kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah ? Dan apakah pemerintah tidak menganggarkan pakaian seragam linmas dalam hal ini seperti pemerintah desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ? Dan menghadapi kanca politik tahun ini 2024 atau pileg yang dinanti dalam beberapa hari lagi , sebagai anggota linmas jika dalam pileg nanti terjadi atau muncul hal-hal yang tidak sesuai dimasyarakat dan lain sebagainya maka tentunya saya tidak memberanikan diri untuk melakukan penertiban , pengamanan serta pengawasan , ungkapnya .
Dari data tersebut yang dihimpun awak media dari oknum anggota Linmas kaitan kanca politik atau pileg 2024 , awak media Suara Indonesia tertanggal 2 januari 2024 langsung sambangi kepala satuan tugas Polisi Pamong Praja , Agustinus Bayo diruang kerjanya tentang adanya keluhan anggota linmas ditingkat kecamatan loura .
Agustinus Bayo sebagai sosok yang ingin membangun daera ini dalam tugasnya dengan wajah yang ceriah dan penuh senyum langsung mengapresiasi keluhan masyarakat dan berterima kasih kepada rekan media yang selalu membangun komunikasi dengan pemerintah demi dan untuk perkembangan kemajuan sebuah daera dan juga kemajuan Sumber Daya Manusia .
Selanjutnya dalam tanggapan Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja tingkat kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan serta menjelaskan bahwa yang pertama untuk linmas sesuai aturan yang baru bahwa kaitan LINMAS itu sudah ada bidang tersendiri yang menanganinya yang disebut bidang Linmas , dan kemarinnya semenjak penjabat kasat Pol.PP, Umbu Remu akibat penjabat baru dia juga tidak membuat salah satu kegiatan yang berkaitan dengan Linmas , sehinggah yang disampaikan saat ini berdasarkan data lapangan kaitan pakaian seragam Linmas menjadi hal yang atara mau diadakan dan tidak mau diadakan .
Kedua menurutnya , kaitan dengan covid kemarin untuk semua dinas berkaiatan tenaga lapangan anggaran dihilangkan dan ini jawaban yang disampaikan ketika saya menjalankan tugas sebagai kasat Pol.PP , ungkapnya .
Dan berikut yang disampaikannya terkait dengan pakaian seragam Linmas bahwa sesuai dengan aturan baru bahwa pakaian seragam linmas bukan berwarna hijau lagi hal ini membuat saya bingung juga misalnya saat ini kita menghadapi moment dimana Pilleg dan Pilkada . Dapat saya contohkan ketika terjadi hal keributan dan lainnya tentunya sebagai garda terdepan kita memanggil Linmas . Namun karena tadinya dari kembang Pol pindah ke Pol.PP dan sepertinya bergulir terus dan akhirnya ke desa sehinggah faktanya Linmas dikaji oleh desa yang bersumber dari ADD serta yang disayangkan sebutnya adalah toh linmas hanya 50-100 ribu / bulan , kesannya . Dan total linmas menurutnya sekitar 3.100san jumlah linmas dan masih terhitung 173 desa dua kelurahan . Dan misalnya dari 173 ditambah 77 desa mekar dan dua kelurahan kalau dikali 3100 kali dengan acuan 173 maka dana yang dibutuhkan sekitar 26 miliyar dan komplidnya sesuai dengan aturan yang baru kisaran 1750an .
Dan untuk kejelasan lebih lanjut tentang pakaian seragam Linmas karena honor linmas bersumber dari ADD , sehinggah PMD dapat berkoordinasi dengan desa agar dimasukan melalui perbub,tutupnya ....Eman Ledu .
