.jpg)
Suaraindonesia1, Pohuwato - Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga terus mengusahakan pembangunan kembali kantor bupati yang sebelumnya telah rusak hingga terbakar habis pasca demo berujung tindakan anarkis.
Hal ini terus diusahakan oleh Bupati Saipul didampingi Sekda Pohuwato, Iskandar Datau ketika berada di Jakarta saat mengikuti berbagai agenda pemerintahan dan menemui langsung pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyerahkan proposal usulan pembangunan kantor bupati, Selasa (03/10/2023).
Diterima Staf Ahli Kemendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, Bupati Saipul menyerahkan proposal usulan pembangunan Kantor Bupati Pohuwato. Usulan proposal itu diketahui sebagimana permintaan Togap Simangunsong waktu berkunjung ke Kabupaten Pohuwato akhir September kemarin.
Bupati Saipul Mbuinga menjelaskan bahwa proposal itu adalah usulan untuk pembangunan kantor bupati yang diketahui bahwa Kantor Bupati Pohuwato telah terbakar akibat aksi massa yang rusuh yang terjadi pada 21 September 2023.
“Dengan proposal ini semoga pemerintah pusat bisa menganggarkan pembangunan kantor bupati. Besar harapan pemerintah daerah dan masyarakat Pohuwato agar kantor bupati bisa terbangun kembali mengingat saat ini layanan terpusat menggunakan kantor bersama," terangnya.
Bupati Saipul juga sangat berterima kasih karena proposal usulan pembangunan Kantor Bupati Pohuwato diterima langsung oleh Staf Ahli Kemendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang pasca kejadian telah berada di Pohuwato dan menyaksikan langsung seperti apa Kantor Bupati Pohuwato saat ini.
“Terima kasih atas perhatian dari pihak kemendagri yang sangat respon dan mengusahakan pembangunan kantor bupati lewat kementerian terkait berupa penganggaran lewat BNPB dan kementerian keuangan," ungkap Saipul.
Sementara itu, Sekda Iskandar Datau ketika dikonfirmasi menambahkan, lewat proposal tersebut kemendagri akan memfasilitasi pembangunan kantor bupati dari dua sumber anggaran yakni di BNPB adalah rekonstruksi pasca bencana dan di Kemenkeu lewat dana BA 99. Anggaran itu untuk pembangunan kantor-kantor yang masuk kategori bencana.
“Kantor Bupati Pohuwato adalah bencana sosial, karena ada aksi massa yang rusuh sehingga terjadi pembakaran dan itu masuk kategori bencana sosial," jelas Iskandar.
Dalam pertemuan itu, Staf Ahli Kemendagri menjelaskan, ada peluang untuk memperoleh anggaran untuk pembangunan kantor bupati lewat anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu rekonstruksi pasca bencana dan dana BA 99 di Kemenkeu.
“Usulan itu nantinya masuk pada anggaran 2024. Alhamdulillah, atas permintaan pihak kemendagri, bupati pohuwato langsung merespon untuk membuat proposal dan diserahkan langsung ke Staf Ahli Kemendagri yang insyaallah beliau (Staf Ahli) usahakan lewat kementerian terkait untuk pembangunan kembali Kantor Bupati Pohuwato," tutup Iskandar.
(Abd)
