Tambolaka-SuaraIndonesia1 Berdasarkan nomor surat 001/GERMASUM-P /SBD/VIII/2023 tertanggal 15 agustus 2023 kembali sekelompok masyarakat peduli SBD dan mahasiswa dari BPKM klasik waimangura Yango , LSM ,
relawan gereja Kristen setia Indonesia wilayah Sumba , GMKRI cabang Tambolaka , serta sejumlah masyarakat tingkat kabupaten Sumba Barat Daya yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumba peduli SBD kembali melakukan Aksi yang di laksanakan pada tiga titik yang di mulai dari mapolres SBD , kantor bupati SBD dan kantor DPRD SBD .
Adapun aksi tersebut berdasarkan lembaran orasi tertulis adalah memintah kapolda NTT dan Kapolri serta Bupati dan DPRD SBD agar tujuh point tuntutan Gerakan Masyarakat Sumba Peduli SBD segerah melakukan tindakan sesuai dengan tujuh point orasi germasum serta berdasarkan UU KUHP NO 303 tentang perjudian dan melawan perintah Kapolri tentang pemberantasan judi .
Berdasarkan Orasi yang telah dilakukan Gerakan Masyarakat Sumba Peduli SBD dimana bahwa terdapat tujuh point tuntutan yang berlangsung pada tiga titik dan khususnya pada titik kedua kantor bupati SBD kedatangan gerakan masyarakat sumba peduli SBD diterima dengan lapang oleh Sekretaris daera bersama sejumlah jajaran OPD .
Selanjutnya bahwa apa yang merupakan tujuan dan maksud gerakan tersebut Fransiskus M.Adi Lalo yang mewakili bupati SBD dalam tanggapannya menyampaikan bahwa Pada prinsipnya kedaulatan ada ditangan rakyat sehinggah kalau ada aspirasi yang di sampaikan oleh rakyat terkhususnya hari ini yakni fox Mundi dan fox B adalah suara rakyat yang merupakan suara Tuhan dan ini merupakan representasi jika dilihat dari segi iman bahwa tuhan telah mengijinkan perhatiannya bahwa rakyatlah yang berdaulat menyampaikan aspirasi .
Dan sebagai pemerintah kami harus mendengar semua keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat bahwa diduga terjadi pungutan liar , bahwa ada rencana pacuan kuda dan kemudian memungut uang dari desa--desa sebanyak satu juta dua juta hal itu kami dengarkan informasinya , namun sampai saat ini tidak ada laporan resmi yang bisa kami jadikan sebagai dasar dan kemudiannya dapat kami koordinasikan dengan Polres bahwa ada perjudian di kabupaten SBD yang di bebaskan oleh pihak kepolisian . Isu tersebut menurutnya sudah menjadi isu publik dan tidak bisa disembunyikan lagi dan apalagi sudah beredar di medsos seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman .
Oleh karena itu atas nama bupati SBD bahwa yang pertama menyampaikan bahwa tugas seorang bupati adalah menyelenggarahkan pemerintah , melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan dan termasuk dan termasuk ketenangan dan Ketertiban.
Juga terkait apa yang disampaikan tadi bahwa merupakan tugas bupati adalah bertanggungjawab terhadap pembinaan kemasyarakatan ketentuan dan Ketertiban dan tentu tugas bupati tidak terlepas dari kemitraan dengan pihak kepolisian sebagai pihak yang merepresentasi kehadiran pusat didaera untuk memberikan dukungan dan bantuan pada pemerintah kabupaten SBD dalam rangkah mengantisipasi , melakukan penanganan , melakukan pengayoman pada masyarakat dan juga kepolisian adalah aparat penegak hukum yang kita harapkan bahwa kehadiran polisi di kabupaten SBD dapat menegakkan keadilan dan memberikan rasa damai kepada masyarakat Sumba Barat Daya .
Karena itu bahwa apa yang disampaikan teman-teman menjadi catatan pemerintah untuk selanjutnya dapat dilakukan koordinasi dengan pihak terkait serta ini juga menjadi catatan pemda SBD yang secarah jelas berada di bawah pempus serta menjadi laporan pemerintah kabupaten untuk menyatakan hierarki kepada gubernur agar ditindaklanjuti ke pempus .
Dan sebetulnya bahwa apa yang telah disampaikan itu harus didasarkan ada pada kenyataan-kenyataan yang konkrid, data yang falid yang dapat dipertanggungjawabkan serta kami akan menelusuri itu untuk dapat dikoordinasikan guna mendapatkan jawaban yang tepat sehinggah nanti apa yang kami sampaikan pemda SBD khususnya pimpinan kami dapat kami pertanggungjawabkan serta kami akan menelusuri itu untuk dapat dikoordinasikan guna mendapatkan jawaban yang tepat sehinggah nanti apa yang kami sampaikan pemda SBD khususnya pimpinan kami dapat kami pertanggungjawaban.
Pemda SBD menurutnya adalah Representasi dari kehadiran negara juga kepolisian Republik Indonesia hadir di SBD adalah representasi pemerintah pusat dalam hal menjaga keamanan dan menegakan keadilan serta mengayomi masyarakat dan berada dalam situasi aman terkendali . Catatan yang di sampaikan oleh teman-teman kami akan sampaikan pada bupati SBD dan kemudian kami akan lakukan kerapatan bersama forkopimda guna menentukan langkah-langkah berikutnya terkait dengan apa yang menjadi keluhan serta semua aspirasi menjadi catatan pemerintah .
Dan terkait dengan pacuan kuda yang disampaikan tadi bahwa memang pemerintah SBD tidak melaksanakan ifen pacuan kuda karena ada hal-hal tertentu yang dipertimbangkankan secarah politis bahwa yang pertama pemda SBD akan menghadapi sebuah perhelatan pesta demokrasi yang akan berlangsung sedikit hari lagi pada bulan pebruari mendatang . Oleh karena itu kita pertimbangkan saat ini bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan untuk lebih tenang dalam menghadapi pemilu 2024 , sehinggah dalam rapat anggaran pemerintah SBD Dalam mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan pesta demokrasi besar 2023 kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan dan lainnya pemerintah mengantisipasi sehinggah tidak dilaksanakan pacuan .
Dan terkait pacuan tersebut sampai hari ini pemerintah belum mendapatkan informasi dari kapolres SBD untuk melakukan pacuan kuda sebagai kesepakatan bersama antara pemerintah dan polres SBD , Kemudian yang kedua bahwa sebagai ketua pardasi bahwa berdasarkan isu adanya pacuan kuda serta sempat kapolres menyampaikan itu tetapi sampai saat ini secarah resmi saya belum mendapatkan informasi secarah tertulis mengetahui bahwa ada pacuan kuda di kabupaten SBD serta semua catatan yang si sampaikan oleh teman-teman hari ini menjadi catatan pemda SBD , tegasnya .
Selanjutnya hari yang sama jam berbeda ketika Germasum beralih langkah ke lembaga DPRD SBD guna menyampaikan hal yang sama yakni sebuah aspirasi di mana terdapat tujuh point tuntutan , Rudolf R.Holo sebagai ketua DPRD yang di dampingi beberapa anggota dewan sesuai apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab menerima dengan lapak kedatangan gerakan masyarakat sumba peduli SBD .
Adapun tujuh tuntutan gerakan masyarakat sumba peduli SBD dalam tanggapan Rudolf R.Holo sebagai ketua DPRD SBD menyampaikan bahwa kedatangan gerakan masyarakat sumba peduli SBD dengan orasi tujuh tuntutan dalam tanggapannya menyampaikan bahwa saat ini adalah sudah jamaan teknologi dengan sistim online dengan aksi tersebut maka akan menjadi vital.
Dikatakannya bahwa sebagai lembaga DPRD mengetahui bahwa apa yang di harapkan oleh masyarakat tentunya segala aspirasi bermuara pada kami sebagai DPRD namun menurut tentu ada batas-batas kewenangan untuk melakukan hal-hal klarifikasi yang sifatnya koordinasi dan setelah itu baru kami berikan rekomendasi dan saat ini kami belum bisa mengambil sebuah keputusan tetapi kami akan pastikan apabila kami lakukan rapat paripurna , ucapnya ........Eman ledu / Tibo .
