Kodi Utara,SBD, Suaraindonesia1, Gaji perangkat desa di Kabupaten Sumba barat daya ( SBD), mulai dari ketua BPD, Linmas, LPM, dan BPD, belum dibayarkan selama 6 bulan di tahun 2022.
Hal tersebut membuat banyak pihak geram dan mengkritik. Salah satunya Sekdes Desa Wailai Bubur,Agustinus Muda Kota. Menurutnya pertama yang harus dipertanyakan yakni terkait dengan perencanaan, proses penganggaran dan seperti apa pelaksanaannya.
"Tentu dari hulu ke hilirnya perlu ditelusuri dan diketahui, mandeknya dimana? Kalau misalkan dari awal tidak dianggarkan, pihak Pemkab Sumba barat daya ,harus jujur untuk menyampaikan dan merespon kepada masyarakat," kata Sekdes Bersama Perangkat Desanya, saat di temui di Depan Polres SBD depan Ruangan topter(8//5/2023).
Namun lanjut Kaur Kesejasteraan , jika dana tersebut sudah dianggarkan tetapi tetap tidak diproses dan dibayarkan kepada hak penerima, perlu ada semacam desakan kuat dari berbagai pihak untuk memaksa Mantan Kepala Desa Waila Bubur,Kecamatan Kodi Utara dan jajarannya segera membayarkan.
"Tapi kalau sudah lama 6 bulan seperti ini, artinya diduga ada kesengajaan oleh Pemdes Waila Bubur untuk membayarkan," tegasnya.
Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi Pemdes untuk menunda-nunda apalagi tidak membayarkan gaji tersebut, jika memang sudah tertuang di dalam anggaran.
"Jika memang dianggarkan, kenapa Pemkab Sumba barat daya mengabaikan dan tidak mendesak membayarkan gaji itu? ini menjadi pertanyaan, apa alasannya kok bisa lama seperti itu, seperti dibiarkan dan ini kan memang menjadi hak Kami Sebagai Perangkat Desa ," jelasnya.
menjelaskan jika memang ada keterbatasan anggaran, Pemdes seharusnya menyampaikan itu kepada masyarakat agar tidak khawatir dan bertanya-tanya lagi.
Dirinya pun meminta Kepala Daerah L Sumba barat daya untuk jujur menyampaikan keterangan terkait dengan dana itu serta bertanggungjawab jawab atas hal tersebut.
"Kalau memang anggarannya terbatas, dijelaskan kemana anggaran tersebut dan dipergunakan untuk apa saja. Jangan sampai karena ada problem lain, pera gkat.Desa yang jadi korban. Kita juga mengingatkan pemerintah daerah jangan main-main dengan hak penerima itu, apalagi tidak peduli," tegasnya.
Kader Posyandu pun berharap adanya keterbukaan dan transparansi dari Pemdes Wailabubur terkait dana anggaran tersebut supaya diketahui kemana aliran dananya mengalir dan dipergunakan.
"Apakah penganggaran itu ada atau tidak? Jangan-jangan dari awal sudah salah perencanaannya sehingga dalam proses pemberiannya tidak dapat dilakukan," ucapnya.
Kepala Dusun pun dengan tegas mendesak Kepala Desa dan jajarannya serta komitmennya untuk segera membayarkan gaji tersebut.
"Kita mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa terkait anggaran itu, kita juga mendorong DPRD Kabupaten Sumba barat daya untuk mendesak Kepala Dasa agar segera membayarkan dana tersebut," imbuhnya.
Sekretaris BPD pun sangat menyayangkan semenjak Yakob di era nya banyak masalah dan ini merupakan atensi Khusus bauat Dinas PMD dan Kepala Inspektorat Kabupaten Sumba barat daya .
"Pemdes semenjak era kepala dasa sekarang kok banyak troublenya, macetnya. Kita jadi merasa aneh, apakah karena lambannya birokrasi atau anggarannya tidak ada atau memang tidak ada komitmen dari jajaran pimpinan daerah," tutupnya.
Yakob Yengo maha,mantan Kepala Desa,Wailabubur harus Bertanggung Jawab tegasnya
Sekdes AM. KOTA,
Sekretaris BPD,Pelipus Mete.
Bersama 5 Orang Perangkat Desa,
Kaur Kesejasteraan Desa,Monika Muda Kaka,
Elisabeth Ra Dawa, Mengucapakangaji Kepala Dusun tak dinBayara 6 bulan
Sehingga kami bersama Kepala Dusun II KORNELIS KODI BENGGE,Kami Datang Polres Sumba barat daya untuk Menanyakan Perkembangan Penanganan Kasus persoalan Gaji Perangkat yang ada di Meja Polres SBD,tepat pada Hari ini Kami Perangkat Desa Sudah 4X mendatangi Polres, bebernya,( Liputan Tibo Suaraindonesia*).
