Mappi, Suaraindonesia1 - Bertempat di gedung olahraga kepi, Penjabat Bupati Kabupaten Mappi Michael Rooney Gomar, S.STP, M.Si yang didampingi Sekda Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd, M.Sc menyerahkan DPA TA 2023, SK UD, Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan 184 SK P3K Formasi Guru TK, SD dan SMP. Penyerahan DPA TA 2023, SK UD, Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan 184 SK P3K Formasi Guru serahkan usai apel Kopri yang digelar oleh pemerintah daerah bersama seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) dan Pegawai Kontrak Daerah (PKD).
Penjabat Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, S.STP, M.Si saat sambutan mengatakan, dalam rangka memulai dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab oleh ASN dan PKD di lingkungan kabupaten mappi, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh penjabat bupati mappi sebagai pimpinan daerah. Yakni tentang proses penyusunan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan percetakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dilakukan di tahun 2022 sampai 2023 telah berjalan sesuai dengan target dan harapan bersama.
"Penyampaian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa sebelum tanggal 31 Januari seluruh laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun-tahun sebelumnya sudah wajib dilaporkan, oleh sebab itu setelah melakukan DPA khusus pada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan bersama dengan tim anggaran dan BPKAD agar segera mempersiapkan dokumen-dokumen APBD tahun anggaran 2023 dan segera melakukan pelaporan kepada Kemendagri," tutur Penjabat Bupati Mappi dalam sambutannya, Selasa (17/1/22).
Penjabat Bupati menegaskan, dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 masih banyak program kegiatan yang belum terakomodir sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan baik di kabupaten, distrik dan kampung. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diprogramkan baik dari OPD dan distrik, namun diharapkan agar kegiatan yang diprogramkan tepat sasaran dan harus dilaksanakan.
"Kami juga berharap kegiatan-kegiatan yang ada di OPD bisa memberikan tanggung jawab kepada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) tersebut, dan LPJK wajib melaksanakan tugas fungsi serta tanggung jawab yang terarah. Secara pribadi berharap semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran dapat terbuka kepada semua staf yang ada, jangan hanya kita sendiri yang kerja dan sembunyi-sembunyi, sedangkan staf lain hanya duduk nonton saja," ungapnya.
Lebih lanjut Penjabat Bupati mengatakan, untuk tahun anggaran 2023 pemerintah telah melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga BPKP akan melakukan pendampingan kepada kita, baik itu sosialisasi dan pembinaan kepada OPD secara khusus kasubbag keuangan, program dan operator. Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat penting, karena mereka mengetahui program sub kegiatan untuk membantu di SIPD, dan akun SIPD harus dipegang oleh pimpinan OPD, kepada distrik atau operator, supaya perencanaan dan penganggaran benar-benar tepat sasaran. (Red)
