Redaksi:Rahman.Permata
suaraindonesia1.com JAYAPURA -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbangsus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan Tema:"memberi alternatif solusi,atas keadaan orang Papua Happy"
Diketahui, Penyusunan RKPD Provinsi Papua tahun 2023, kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, yakni 19-22 April 2022 di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Papua.
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutanya, yang diwakili oleh, Plt Asisten III Bidang Umum Y Derek Hegemur menyampaikan, kegiatan ini sangat Penting.
"Perlu saya sampaikan bahwa, Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan momentum penting, karena memasuki tahun terakhir atau tahun kelima masa kepemimpinan saya selaku Gubernur Papua," katanya.
Sejalan dengan itu, kata Gubernur Lukas, pihaknya terus bertanggung jawab dan memperhatikan momentum yang sudah dicapai dan perlu meningkatkan akselerasi pembangunan dalam mendukung pencapaian terhadap Visi dan Misi.
"Mencermati dinamika pembangunan yang kompleks, sebagai dampak dari globalisasi dan adaptasi dalam kehidupan new normal akibat pandemi Covid-19," ujarnya.
Dengan era new normal ini, kata dia, diperlukan kolaborasi dan inovasi pemikiran yang positf dalam membangun konsep dan strategi pembangunan yang terpadu, terintigritas dan bersinergi.
"Kita perlu kolaborasi dengan semua stakeholder pembangunan yang terpadu, sehingga dapat mengakomodir perencanaan pembangunan yang diusulkan baik secara top down planning maupun bottom up planning," katanya.
Lanjut dia, pada kesempatan ini, selaku Gubernur Papua, Lukas Enembe pun mengingatkan kepada para kepala OPD di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Papua untuk lebih intensif berkoordinasi.
"Kapala OPD di Provinsi Papua harus insentif koordunasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun sinergitas perencanaan," ujarnya.
Gubernur Papua juga meminta kepada para Bupati dan Wali Kota untuk mengkoordinasikan seluruh jajarannya dalam mendukung upaya mensinergikan pembangunan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (*)
