Jakarta, suaraindonesia1.com Kelompok yang mengatasnamakan diri Poros Peduli Indonesia (Populis) dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Usulan tersebut bagi mereka merupakan bentuk Abuse of Power.
“Kami Poros Peduli Indonesia menentang usulan penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan elit politik karena hal tersebut berpotensi merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, usulan tersebut telah membajak/mengkudeta konstitusi,” kata Koordinator Poros Peduli Indonesia Muhtadin Sabili dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Sebelumnya wacana penundaan Pemilu 2024 datang dari elit politik dari PKB, PAN dan Golkar yang sedikit banyak menimbulkan gejolak sosial politik.
“Kita ucapkan terima kasih dan mendukung sikap PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Ummat, Partai Gerindra, Ormas Muhammadiyah, Kalangan Kampus, LSM, Ormas, Intelektual, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Sipil yang tetap konsisten dan amanah menolak penundaan Pemilu,” papar Muhtadin.
Padahal lanjut Muhtadin, Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024, dan hal tersebut merupakan kesepakatan dari pihak Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu. Dia menjelaskan bahwasanya KPU sudah membuat rancangan, tahapan dan jadwal Pemilu yang meliputi pemilihan Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Dan itu hasil kesepakatan antara Komisi II DPR bersama Pemerintah, kpu dan Bawaslu.
“Oleh sebab itu, adanya usulan penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden, kami anggap sebagai kudeta konstitusi, telah mengingkari konstitusi dan azas demokrasi,” ucap Muhtadi lagi.
Sementara itu, salah satu anggota Populis Bursah Zarnubi menggangap elit Politik yang melontarkan ide penundaan Pemilu 2024 tidak pernah belajar sejarah jatuh bangunnya bangsa dikarenakan elit tidak taat konstitusi.
“Karena itu kami mengajak semua elemen bangsa untuk memperkuat Civil Society, Check and Balances dan memperkuat nilai-nilai ideologi yang menjadi syarat bagi berlangsung nya suatu bangsa dan negara,” jelas Bursah.
Bursah menegaskan betapa pentingnya semua elemen bangsa termasuk elit politik agar taat azas, taat konstitusi, rule of law serta patuh pada konsensus demokrasi yang telah disepakati pada waktu Reformasi 1998.
“Perlu kita renungkan bersama agar sejarah buruk masa lalu tidak berulang. Selain itu, agar bangsa ini dapat terhindar dari konflik dan pertikaian sesama anak bangsa. Dan jelas itu sangat merugikan kita semua,” tandas Bursah Zarnubi
Reporter.( Sodikin )
