SuaraIndonesia.com - Proyek pembangunan Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur terus berjalan. Bahkan pemerintah sudah merencanakan memindahkan PNS hingga TNI-Polri.
Dalam update terbarunya, akan ada 2.350 orang aparatur sipil negara (ASN) hingga aparat keamanan dan tentara yang akan ‘mutasi’ terlebih dahulu ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan sudah masuk dalam proyek nasional BKN 2022 dengan dana sebesar Rp 5,5 miliar.
Rencananya mereka akan diboyong ke IKN pada 2023. Setelah itu, jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan maka pada 2022 sudah mulai dibangun kantor dan istana.
“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus [upacara kenegaraan], kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” kata Rudi dalam bincang dengan media.
Dia menjelaskan, semua rencana ini bisa berjalan bergantung pada kondisi yang ada. Jika tidak ada penurunan kasus maka ekonomi sulit bergerak. Pemindahan ibu kota negara ini memang masih menunggu disahkannya RUU pemindahan ibu kota negara. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi yang terbaru yang terjadi saat ini, sebab, jika kenaikan kasus Covid-19 terus terjadi maka pemindahan juga akan sulit dilakukan.
Langkah ini juga dinilai sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian bergerak kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19. Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro kala menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, mengatakan jumlah PNS yang akan pindah sebanyak 180 ribu PNS. Bukan hanya PNS, TNI/Polri juga ikut pindah sebanyak 25 ribu personel.
“Kalau semua dihitung, kita hitung 180 ribu pejabat dan ASN TNI Polri sekitar 25 ribu yang ada disana, karena Mabes Polri ikut pindah,” Kata Bambang dalam Rekornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Hotel Intercontinental Pondok Indah, 18 September 2019. Sumber CNBC Indonesia. (spr)*