Nasional.suaraindonesia1.com
Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, Minggu (25 juli 2021,
Sejumlah daerah akan kembali menerapkan PPKM level 4 sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Dengan Hal ini tentunnya mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, daera tersebut yang dampak dari PPKM tidak lain satu adalah Kota Bitung,
Terkait PPKM Level 4 Kota Bitung, Aktivis LSM Protecsi dan Hak Asasi Manusia, Abdulah Kasim S.Sos Angkat Bicara, mana peran pemerintah daerah kota bitung dengan perpenjangan PPKM Level 4 Bahwa PPKM yang di terapkan pemerintah daerah kepada masyarakat pada kususnya Pedagang kecil dan pelaku Usaha mikro sangat berdampak, (27-7/2021)
Pemerintah kota bitung dalam Hal ini Wali Kota Bitung Mourits Mantiri, harus lebih jeli melihat kebawa apa dampak PPKM level 4 terhadap masyrakat kota bitung, setidaknya ada langka solusi agar menghadapi dampak ekonomi terhadap warganya, takutnya akan memicu kemarahan masyrakat, ujar Abdulah
Kami sebagi Ativis Proteksi, akan bersama- masarakat kota bitung menolak PPKM, apa bila pemerintah daerah lakukan pembiaran atau tidak ada solusinya, yang disampaikan presiden jokowi, mempertimbangkan aspek Kesehatan, dan aspek Ekonomi, Dinamika sosial, hal ini jelas bagian dari perannya Pemerintah Daerah untuk kesejatraan warga kota bitung ditenga PPKM.
Apa lagi dugaan diterapkan dan penutupan tempat tampat usaha keliner secara paksa, apakah ini dapat membantu masyrakat yang kini tidak lain Pelaku usaha Mikro, dan kalau harus seperti itu apa sisi positifnya buat mereka warga kota bitung, sementrah perputaran ekonomi dan bertahan hidup untuk makan sangatlah sulit di tengah- PPKM.
Ketika tempat usaha makan kuliner ditutup jelas berdampak juga kepada pelaku2 usaha seperti ojek manual, yang diatas rata rata penghasilan didapati dari para pengunjung orang yang mau membili makanan ditempat penjualan pasar kuliner, tutur abdulah.
(jmy)
