SuaraIndonesia1,Samarinda,Kaltim - Selain bantah isu ingin menguasai aset pemerintah untuk kepentingan pribadi, Ketua Yayasan Melati Kaltim, Murjani, juga membantah isu penggelapan. Isu penggelapan itu terkait dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang diperuntukan pembangunan yayasan tersebut.
Pria yang juga menjadi Ketua Ansor NU ini mengatakan memang sejak 1994 tiap tahun Yayasan Melati mendapatkan hibah dan bansos dari pemerintah. Namun pihaknya sudah tidak pernah lagi meminta bantuan sejak 2005 lalu.
“Untuk operasional saja kita tidak pernah meminta dari pemerintah,” ujarnya. “Kita memaksimalkan dana iuran dari orang tua siswa yang sekolah di swasta yang dibawahi Yayasan Melati,” ujarnya.
“Dana hibah dan bansos itu untuk pembangunan sarana dan prasarana yayasan,” ulasnya saat dikonfirmasi, Minggu (13/6/2021). Bahkan selanjutnya, DPRD Kaltim sempat mempertanyakan mengapa yayasan tidak pernah lagi mengajukan permohonan hingga saat ini.
“Kita sampaikan dengan jujur fasilitas bangunan di Kampus Melati sudah cukup. Jadi dana hibah dan bansos tersebut bisa diambil yayasan lain,” ungkapnya. Ia mengungkapkan hal tersebut karena selama ini banyak pihak yang meminta agar yayasan yang dipimpinnya saat ini untuk diaudit oleh kejaksaan.
“Kita terima untuk diaudit. Setelah kejaksaan memeriksa, hasilnya tidak ada temuan jadi clear. LPJ setiap tahun juga tidak pernah terlambat. Siapapun yang mau LPJ kita, ayo, yayasan terbuka untuk semua masyarakat,” jelasnya.
“Harapan kita tidak ada lagi masyarakat yang menduga-duga. Jika ada yang ingin diketahui mari datang dan temui kami, kami akan jelaskan apapun yang ingin diketahui masyarakat,” tutupnya (spr)*
