BOLMUT | SUARAINDONESIA1__Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M.AP Membuka Secara resmi Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi tentang pelaksanaan Kebijakan dan penyediaan layanan partisipasi keluarga tahun 2021, serta penguatan forum
partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak di kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bertempat di ruang rapat Bapelitbang.
Dalam sambutannya Wabup Bolmut Menyampaikan bahwa kegiatan dari deputi bidang partisipasi masyarakat kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia (RI) yaitu, penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyediaan layanan partisipasi keluarga tahun 2021, dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) di kabupaten bolmut.
Atas nama pemerintah daerah, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Deputi Partispasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) di kabupaten bolmut ini menjadi kebanggan kami pemerintah daerah.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Pemerintah daerah meletakan pembagunan Perempuan dan anak sebagai hal yang sangat penting dan strategis. Hal ini tertuang secara nyata dalam RPJMD 2018-2023, melalui salah satu misi yaitu "Mewujudkan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Berbudaya".
Melalui tiga indikator yaitu IPM tingkat kemiskinan dan rasio ketergantungan (Defedency Ratio). Indikator ini kemudian dituangkan dalam strategis yaitu meningkatkan pelayanan, advokasi dak KIE keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan arah kebijakan yaitu meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam program keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dijelaskan bahwa Strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah terkait dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan yang betul betul menjadi kebutuhan sesuai dengan kondisi daerah. Apa yang mesti kita lakukan agar dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Diakhir sambutannya dirinya mengharapkan dalam pemberantasan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan sosialisasi kepada pimpinan instansi pembina maupun seluruh stakeholder terkait dalam memberikan jaminan dan pelayanan kepada keluarga/masyarakat agar dapat memahami resonsif gender dan hak anak sehingga nantinya kita memiliki kepedulian dan menerapkan keadilan kepada masyarakat.
Dalam sambutan Deputi Partisipasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RI) Prof. dr. Vennetia R. Danse, M.Sc, Ph.D Menyampaikan bahwa Keluarga perlu menjadi sasaran pembangunan pemberdayaan perlindungan anak (PPPA), karena keluarga merupakan unit kecil masyarakat yang berisikan SDM baik laki-laki maupun perempuan. Jika SDM telah tertanam kesadaran akan kesetaraan dan keadilan genjer, maka pada gilirannya SDM yang unggul dan berdaya saing akan dapat diwujudkannya
Indonesia saat ini berdasar SUPAS 2015 memiliki 81.210.230 keluarga, dari jumlah tersebut, sebanyak 76% (61,75 juta) keluarga dengan kepala keluarga laki-laki dan 24% (19,45 juta) keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Jumlah yang besar tersebut merupakan sasaran untuk ditingkatkan dan disiapkan kualitas SDM-nya.
Perempuan dan anak adalah isu lintas sektor dan lintas bidang yang sangat strategis, sehingga pada tahun 2020-2024 Kemen PPPA mendapat 5 arahan Presiden RI sebagai prioritas pembangunan terhadap perempuan dan anak antara lain :
Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.
PPPA dalam rangka pelibatan masyarakat dan dunia usaha adalah dengan dibentuk forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) sebagai wadah interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga riset, dunia usaha dan media dalam upaya percepatan mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak indonesia.
Turut Hadir Ketua Forum PUSPA Provinsi Sulawesi Utara Dra. Roosje Kalangi M.Si, Pimpinan DPRD, Safiul Ambarak S.pdi, Yang Mewakili Kejaksaan Negeri Bolmut, Yang Mewakili Kapolres Bolmut, Para Asisten Sekda Bolmut, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, serta Camat Kaidipang.
Pewarta__Fik M
