BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Suaraindonesia1 - Hati-hati.... Dana Penanganan Wabah Corona Rawan Korupsi KPK Sudah Tiga Hari Berada Di Sumba

 


Tambolaka,SuaraIndonesia1.Com
Pemerintah  kabupaten Sumba barat daya Kurang mengawasi ketat penggunaan dana penanganan virus corona karena rawan korupsi. Tim Penggali Informasi  dari komisi Pemberantasan  Korupsi(Tim KPK,  sudah berada di pulau Sumba Sejak tiga hari 

Keberadaan Tim KPK ADA Target utama di Kabupaten ini jelasnya
Menurut sumber yang di himpun media kedatangan Tim KPK untuk menggali Informasi karena ada Pejabat Negara dari Pusat  yang mengadu Ke Kantor KPK sejak Bulan Desembe 2020,Sesuai Pengaduan titik/ target pencari Fakta di Wilayah Kabupten Sumba barat daya Propinsi Nusa tenggara timur

 
Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belaja  Negara, sebesar Miliaran Rupiah jelasnya

 Pemerintah sudah  merealokasi anggaran besar-besaran untuk menangani penyebaran virus corona di dalam negeri. Berdasarkan hitungan sementara, jumlah dana yang akan dialihkan mencapai  Nilai uang cukup besar.

Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar   Miliaran Rupiah  serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kebijakan ini tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


Sumber  mengaku akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan APBN dan APBD tahun ini agar realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah  Ada dugaan menjadi 'temuan'. Jelasnya pada media ketika di temui Media pada hari Jumat 5//3/2020

 Gara-gara Corona
Namun, Sumber juga tak menutup mata bahwa kebijakan ini akan membuka 'celah korupsi' bagi oknum-oknum tertentu. Makanya, ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan virus corona.

Memang, sebaiknya pemerintah tak lupa untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan.

Liputan Tibo suaraindonesia.
« PREV
NEXT »