BOLMUT, SUARAINDONESIA1_Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Rachmat R Pontoh SH, M,Si membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG dan Gugus Tugas KLA kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2021 yang bertempat di Aula Bapelitbang Bolmut.
Turut Hadir Dalam Rapat itu, Kepala Dinas PPKBPPPA Bolmut, Kepala Dinas Kesehatan Bolmut, Pimpinan OPD terkait, Kepala UPTD PPA Bolmut, serta Para Pesrta Rapat.
Dalam sambutan oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat menyambut baik dan memberi apresiasi terhadap diselenggarakannya forum ini, muda mudahan forum ini dapat membangun komitmen bersama sebagai upaya kita untuk wujudkan pembagunan yang berkeadilan dan berkesetaran gender serta membangun inisiatif yang mengarah pada transformasi konvensi hak anak di Kabupaten Bolmut.
Pengarustamaan Gender (PUG) adalah suatu strategis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki laki kedalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagi bidang kehidupan dan sektor pembagunan.
Pemerintah Daerah telah menggambarkan secara jelas dalam dokumen rencana pembaguanan jangka menengah Nasional (RPJMN) mengenai permasalahan mendasar berkaitan dengan pembagunan pemberdayaan perempuan. Untuk mewujudkan kesetaraan Gender di berbagai bidang pembagunan didaerah dan mewujdkan sistem politik yang demokratsi, pemerintah daerah yang desentalistik, pembagunan daerah yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.
Perlu Diketahui bahwa pemerintah pusat melalui kementrian pemberdayaan permpuaan dan perlindungan anak telah mendesain dan mengsosialisaikan sebua sistem dan strategi pemenuhan hak hak anak yang terintergrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota layak anak.
Kebijakan Kabupaten/Kota layak anak bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak hak anak indonesia lebih dapat dipastikan. Pemenuhan merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui "WORLD FIT FOR CHILDREN" dimana pemerintah indonesia turut mengadopsinya.
Lebih lanjut, terdapat 31 indikator Kabupaten/Kota layak anak yang disarankan pada subtansi hak hak anak yang diamatkan dalam undang udang perlindungan anak. Subtansi hak hak anak tersebut dikelompokan kedalam 5 kluster pemenuhan hak hak anak dalam konvensi hak hak anak adalah sebagai berikut;
- Hak sipil dan kebebasan.
- Lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif.
- Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.
- Perlindungan Khusus.
Terkait dengan itu, maka menjadi harapan pemerintah daerah agar indkator indikator kabupaten/kota layak anak tersebut dapat dipenuhi dengan sebaik baiknya, sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bolmut melalui pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Diharapkan melalui forum ini keseriusan dari seluruh pesrta agar berperan aktif, terutama pada pencapaian keberhasialn dalam percepatan pengharusutamaan gender dan Kabupaten layak anak di daerah yang kita cintai sehingga nantinya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyrakat di Kabupaten Bolmut.
Dalam rangka menetapkan eksistensi pemberdayaan permpuan dan konvensi hak anak, forum ini diharapkan dapat membahas hal hal teknis mensolusikan permasalahan permasalahan yang ada. Hal ini penting dalam rangka semakin memicu dan memacu bergeraknya berbagai pilar strategis daerah, guna mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.
Fik M
