Sorong - Suaraindonesia1,
Berbagai unsur komisariat menolak keputusan BPK dan Lanjutan Pleno Konfercab PMII Kota Sorong.
Konfrensi Cabang PMII Kota Sorong yang dilaksanakan telah disesalkan oleh beberapa komisariat yang ada, menurut meraka keputusan Badan Pekerja Konfercab dan pleno lanjutan tidak memenuhi prosedur sebagai mana mestinya dalam konstitusi organisasi.
Menurut Marki Rumodar selaku sekretaris komisariat bukit zaitun sorong, menyesali ketetapan BPK. Menurut nya dalam landasan konstitusional aturan main organisasi, hal ini tidak dipahami oleh BPK, Kerena tahapan itu harus dilakukan, yang pertama tahapan pembukaan pendaftaran, lalu tahapan ferifikasi, kemudian tahapan penetapan bakal calon menjadi calon tetap, nah hal inilah yang kemudian menurut saya tidak dilakukan oleh BPK. Ini gagal paham namanya.
kesalahan BPK yang selanjutNya yaitu persoalan ketidak konsistensiNya BPK terhadap persyaratan yang telah dikeluarkan. Ada beberapa persyaratan mutlak yang diatur dalam AD/ART PMII yang menjadi landasan untuk menjadi calon ketua cabang PMII. Seperti sertifikat PKL, dari beberapa bakal Calon Ketua yang mendaftar tidak memenuhi syarat memiliki sertifikat PKL tersebut, kenapa dua bakal Calon seperti sahabat Muhamat Boinauw dan Sahabat Ismail tidak lolos dalam penetapan BPK sedangkan Ain Gazam itu lolos, ini menjadi pertanyaan besar dari kami kader-kader PMII Cabang Sorong. BPK harus konsisten terhadap konstitusi organisasi.
Tambahan nya, dari hasil keputusan itu kami menolak dengan keras, karena itu proses pembodohan. Ketika dibiarkan maka itu menjadi Mala petaka di tubuh PMII. Harapan kami dari komisariat2 IAIN, UMS dan bukit zaitun bahwa PB PMII harus melihat persoalan ini. Dan kami akan memperjuangkan ini, jika tidak kami akan buat dualisme sebagai langka penyelamat organisasi dari perbuatan yang tidak sesuai dengan AD ART yang berlaku. Marki Rumodar (Sekretaris Komisariat Bukit Zaitun Kota Sorong)
(A_JRum)
Konfrensi Cabang PMII Kota Sorong yang dilaksanakan telah disesalkan oleh beberapa komisariat yang ada, menurut meraka keputusan Badan Pekerja Konfercab dan pleno lanjutan tidak memenuhi prosedur sebagai mana mestinya dalam konstitusi organisasi.
Menurut Marki Rumodar selaku sekretaris komisariat bukit zaitun sorong, menyesali ketetapan BPK. Menurut nya dalam landasan konstitusional aturan main organisasi, hal ini tidak dipahami oleh BPK, Kerena tahapan itu harus dilakukan, yang pertama tahapan pembukaan pendaftaran, lalu tahapan ferifikasi, kemudian tahapan penetapan bakal calon menjadi calon tetap, nah hal inilah yang kemudian menurut saya tidak dilakukan oleh BPK. Ini gagal paham namanya.
kesalahan BPK yang selanjutNya yaitu persoalan ketidak konsistensiNya BPK terhadap persyaratan yang telah dikeluarkan. Ada beberapa persyaratan mutlak yang diatur dalam AD/ART PMII yang menjadi landasan untuk menjadi calon ketua cabang PMII. Seperti sertifikat PKL, dari beberapa bakal Calon Ketua yang mendaftar tidak memenuhi syarat memiliki sertifikat PKL tersebut, kenapa dua bakal Calon seperti sahabat Muhamat Boinauw dan Sahabat Ismail tidak lolos dalam penetapan BPK sedangkan Ain Gazam itu lolos, ini menjadi pertanyaan besar dari kami kader-kader PMII Cabang Sorong. BPK harus konsisten terhadap konstitusi organisasi.
Tambahan nya, dari hasil keputusan itu kami menolak dengan keras, karena itu proses pembodohan. Ketika dibiarkan maka itu menjadi Mala petaka di tubuh PMII. Harapan kami dari komisariat2 IAIN, UMS dan bukit zaitun bahwa PB PMII harus melihat persoalan ini. Dan kami akan memperjuangkan ini, jika tidak kami akan buat dualisme sebagai langka penyelamat organisasi dari perbuatan yang tidak sesuai dengan AD ART yang berlaku. Marki Rumodar (Sekretaris Komisariat Bukit Zaitun Kota Sorong)
(A_JRum)
