Taliabu | SkriNews.Com - Eks Pengurus DPC Partai PKB periode 2017-2022 melalui mantan Wakil Ketua Partai yakni Jamrudin menyoal penerbitan SK pengurus baru yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dengan nomor SK 3246/DPP/01/Vlll/2020
atas rekomendasi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Maluku Utara dengan nomor surat 011/DPW-04/A.1/Z/VIII/2020., Jumat/ 21/08/2020
Menurut Jamrudin yang akrab disapa La Molebu tersebut bila penerbitan Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Dinilainya Sepihak tanpa mengkonfirmasi status kepengurusan sebelumnya
Pasalnya, dalam SK yang dikeluarkan oleh DPP atas usulan DPW mencantumkan beberapa nama yang sudah tidak aktif serta berhalangan tetap/meninggal sejak tahun 2019 yang lalu
Kata dia, Pertimbangan DPW untuk mengeluarkan rekomendasi kepada DPP tanpa melalui jalur koordinasi bersama pengurus lama yang notabene masih loyal terhadap partai hingga saat ini.
"Didewan syura misalnya, jabatan ketua dan sekertaris masih di isi oleh pengurus lama yang selama ini sudah tidak aktif pasca ketidak aktifan saudara ketua tanfidz Musfiadin. Lalu bisa dilihat kembali yang menduduki posisi wakil ketua dewan syuro itu sudah meninggal pada tahun 2019" Ungkapnya
Selain itu, Jamrudin juga membeberkan bahwa DPW tidak betul betul melakukan efaluasi, sebab beberapa nama yang masih terbilang aktif membesarkan partai justru tidak diakomodir kembali dalam kepengurusan yang baru.
"Itu juga terlihat yang menduduki wakil sektetaris Tanfidz dan wakil sekretaris Dewan Syura adalah orang orang yang selama ini tidak aktif, Justru ada beberapa pengurus yang aktif namun tidak diakomodir dalam SK yang baru" Tambahnya
Untuk itu, Dirinya berharap agar DPW melakukan tinjauan ulang terhadap rekomendasi yang diusulkan kepada DPP sehingga SK yang dikeluarkan dapat membangun kembali sinergifitas antara pengurus demi elektabilitas partai, karena ketika itu tidak dilakukan maka kata Jamrudin keputusan DPP tentang SK yang dikeluarkan akan merugikan partai sendiri.
"ya.. harus ada tinjauan ulang terhadap kepengurusan ini, sebab orang orang yang masih aktif dan telah membesarkan partai selama ini justeru tidak dimasukkan kembali dalam SK, hal ini bisa berpengaruh terhadap elektabilitas partai" jelas Jamrudin
Lanjut Jamrudin "tembusan SK baru ini belum sampai ketingkat DPAC. ini akan fatal jika mereka sudah kantongi SK. Sebab kita hadapi moment besar, Ini akan berakibat kedepan, jadi Kami sangat sesalkan langkah yang diambil DPW, karena kami sudah buktikan di pileg kemarin mampu mengantarkan kursi DPRD tanpa kehadiran ketua DPC Musfiadin. Kami mengira jika pengisian ini akan menambah kekuatan baru bagi DPC pulau Taliabu tapi malah menggeser kiri-kanan yang berakibat kurang harmonisnya pengurus lama dan baru. Baik kalau misalnya teman-teman pengurus lama terima dengan lapang dada tapi kalau tidak, ya akan berpengaruh kekonsolidasi dipilkada nanti" kesalnya
Kasian teman-teman yang selama ini lahir bathin berupaya membesarkan partai ini jika akhirnya digusur dan diisi oleh para pendatang baru. Liat saja SK baru, Saudara Anton Hardi selaku sekertaris Tanfidz juga kena geser. Padahal bicara PKB ditaliabu semanjak pendaftaran Parpol di pemilu kemarin sampai hari ini orang kanal itu adalah Anton Hardi, Bisa cek ditiap kecamatan sepulau Taliabu. Tambahnya
Yang lebih disayangkan kata Jamrudin yakni terkait pengisian nama pengurus di SK baru adalah adanya orang yang masih menyandang status sebagai pegawai salah satu kementerian yang aktif
"Saya juga masih sangsi jika berapa nama pengurus baru itu dikonfirmasi sebelumnya, Sebab ada bukti besar bahwa jabatan sekretaris Tanfidz diisi oleh oknum Pendamping Lokal Desa masi aktif menurut saya itu tidak bisa jika teman-teman P3MD berafilisasi jadi pengurus partai, Coba baca SOP para pendamping, Jangankan pengurus partai, anggota parpol saja tidak bisa, Saudara Sukardinan Budaya yang hari ini menjabat ketua PLT saja waktu mendaftar calon legislasi kemarin harus memundurkan diri dari Pendamping Desa (PD),
Jurnalis, Riski Ode
