LAURA,SKRINEWS.COM
Kepala desa Letekonda diduga ada Pembohongan Publik/Kalangan msayarakat,PANEN SOROTAN dari Kalangan Masyarakat Desa Letekonda,karena ada Dugaan dalam penerimaan BLT data Siluman.
Letekonda , Masyarakat Desa Letekonda dari awal kepemimpinan Yusak B.Ghunu sebagai kepala desa diletekonda belum pernah membahagiakan masyarakat dan tidak pernah berkantor di kantor desa hingga memasuki tahun 2020 dalam kondisi pandemi malah berdasarkan instruksi mendapat banyak bantuan yakni bantuan PKH,BPNT,BST kemensos,BLT desa , namun tidak memperhatikan masyakatnya agar mendapatkan sentuhan bantuan yang bersumber dari APBD maupun APBN dan bahkan banyak masyarakat miskin yang tidak didata . Dengan adanya beberapa bantuan yang digelontarkan pemerintah pusat berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia akibat dampak pandemi yang merusak sendi kehidupan masyarakat dari sabang sampai merauke dan khususnya desa Letekonda kecamatan Loura kabupaten Sumba Barat Daya provinsi Nusa Tenggara Timur semestinya yang layak menerima adalah masyarakat miskin dan yang sangat tidak mampu seperti jompo atau lansia,fakir atau cacat dan putus sekolah berdasarkan kriteria bahwa yang tidak berhak menerima BLT yang bersumber dari dana desa adalah :
1.PNS.
2.pegawai BUMN/BUMD.
3.pegawai kontrak pemerintah.
4.pegawai kontrak swasta.
5.TNI/Polri.
6.kepala desa dan perangkat desa.
7.PKH,Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT,KIS,KIP atau yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah kabupaten , provinsi , pusat , berdasarkan peraturan menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 , namun hasil investigasi lapangan awak media belum lama ini tentang pembagian BLT desa tahap II desa Letekonda ( jumad 10/7/2020 terdapat kejanggalan penerimaan yang dilakukan Yusak selaku kepala desa letekonda kepada ketua BPD desa Letekonda bernama Kornelis Kambe sebagai penerima BLT desa dan anggota BPD bernama Muhammad adi sebagai penerima BLT desa juga Yonatan Kurra selaku Fasdes desa Lokokalada sebagai penerima BLT desa serta Petrus Lete Boro salah seorang lulusan tenaga kontrak daera dan sudah melaporkan diri menjadi tenaga pendidik di SD katura pada pembagian BLT desa tahap II kembali mengaktifkan diri sebagai sekretaris desa letekonda .
Lain dari itu , sesuai regulasi bahwa nama pihak penerima hasil finalisasi akhir sebanyak 266 untuk desa letekonda tahap I , mestinya tahap II penyaluran itu yang harus menerima dan seandainya ada keluarga miskin yang tertambah atau susulan seharusnya jumlah penerima angkah fanalisasinya tertambah menjadi dua ratus tuju puluh lebih , namun di balik Evoria pembagian BLT desa tahap II berkurang hingga mentok jumlah penerima sebanyak 238 orang serta bisa dirinci seperti dusun tiga 102 penerima , dusun dua 46 penerima dan dusun satu 90 orang penerima BLTdesa , yang merupakan temuan awak media sebanyak 28 orang penerima tahap pertama yang tidak menerima jata BLT desa tahap II .
Berangkat dari permasalahan pembagian yang tidak sesuai harapan ,berdasarkan hasil lapangan awak media bahwa masyarakat penjaga posko covid 19 tingkat desa letekonda terkait transportasi penjagaan posko I dan posko II sampai saat ini kades belum memberikan uang penjagaan pada 70 orang penjaga posko .
Yusak B.Ghunu selaku kepala desa letekonda yang dinyambangi dikediamannya tentang penyaluran atau pembagian BLT desa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yakni pembagian tahap I sebanyak 266 penerima , ternyata pembagian tahap II sebanyak 238 penerima mengatakan Biarkan saja masyarakat melapor dan terkait dengan kategori kontrak itu tidak ada yang terlibat sebagai penerima ,ungkapnya singkat , Pertanyaannya dimanakah angkah dan nama penerima yang lain ?
Kejanggalan yang terjadi yang dilakukan kepala desa letekonda diwilayah desanya sangat-sangat memrihatinkan warga seperti bantuan rumah layak huni dan WC sehat sampai saat ini belum tersalur semua dipenerima manfaat , dengan turunnya berita dari awak media ,sangat terbukti hasil lapangan awak media seperti Unit bangunan PAUD yang berlokasi di Dokaka yang dikerjakan tahun anggaran 2020 kembali diblokir warga dusun karena secarah defakto fondasi PAUD tidak di gali dengan posisi fondasi yang merupakan hasil musawarah umat untuk di di gali dengan posisi fondasi yang merupakan hasil musawarah umat untuk didirikan di belakang bukan itu,(LIPUTAN TIBO SKRINEWS).
