Pewarta:Rahman.P
Jayapura-skrinews1.com Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 pukul 15.00, bertempat di Room Cendrawasih Swiss-bell Hotel Kota Jayapura Jalan Pasifik Permai Ruko Dok II Distrik Jayapura Utara telah berlangsung kegiatan Lanjutan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Papua Bersama Forkopimda Dalam Rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Papua yang di pimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua klemen tinal, SE,.MM serta di ikuti sekitar 35 orang.
Hadir dalam kegiatan :
Kapolda Papua IRJEN Pol Drs. paulus waterpauw, Danlanud Silas Papare Jayapura Marsma Tni Dr. Budhi Achmadi, M.Sc, Kepala BNN Provinsi Papua Brigjen Pol Drs. Jackson Lapalonga, Irdam XVII/ Cenderawasih Brigjen TNI Wahid Apriliyanto, Kepala Pengadilan Tinggi Papua Heru Pramono, S.H., M. Hum, Ketua MRP Provinsi Papua Timotius Murib, Kesra Setda Provinsi Papua DR. Drs Muhammad Musaad, M.Si, serta peserta rapat dari masing masing instansi.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Provinsi Papua DR. Drs Muhammad Musaad, M.Si dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Setelah 28 hari 2 kali masa inkubasi dari tanggal 4 Juli 2020 dan seharusnya berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 tetapi karena bertepatan dengan hati raya Idul Adha maka pertemuan rapat koordinasi di lakukan pada hari ini.
Pertemuan ini dalam rangka evaluasi pencapaian-pencapaian dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Provinsi Papua.
Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, SE,.MM dalam kesempatannya mengatakan bahwa Situasi hingga saat ini 3.070 kasus Covid-19, di 19 kabupaten/Kota meninggal 33 orang terbanyak di Kota Jayapura sebanyak 24 orang.
Ada 3 Kabupaten/Kota yang perlu menjadi perhatian kita yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura karena untuk rasio di 3 wilayah tempat tersebut masih di atas tertinggi dan yang akan menjadi perhatian khusus kita adalah kota Jayapura karena di semua Distrik sudah mengalami Zona merah kecuali kampung Nafri, Holtekamp, dan Skouw sehingga bagaimana caranya dalam tahap dua kali masa inkubasi kota Jayapura harus bisa turun.
Ini bukan hanya tugas satgas dan TNI-Polri tetapi masyarakat yang ada di sini dengan disiplin mengikuti Protokol kesehatan yang baik dan ini bukan tugas Kota Jayapura saja karena kita semua tinggal di Kota Jayapura, kami Pemprov yakin kalau kita bertekad apa yang kita lakukan pasti akan berubah.
Kita melakukan relaksasi menuju New Normal dengan konteks adat yang ada di Papua untuk menghadapi Covid-19 sehingga bagaimana kita lebih giat lagi untuk bertanggung jawab dari Bupati/Walikota, kami di Provinsi hanya melakukan Koordinasi.
Masuk di hal baru yaitu adaptasi New Normal dan bukan lagi relaksasi kecuali Kota Jayapura yang akan menjadi perhatian khusus untuk kita semua yang ada di sini. Yang sudah kami pikirkan yaitu kami sudah melakukan launching pemuda anti Covid-19 yang kami ambil yaitu pemuda baik dari remaja Masjid dan Pemuda Gereja di seluruh kelurahan yang kita sebut pemuda anti Corona yang akan membantu pemerintah TNI-Polri untuk mendisiplinkan semua masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing.
Hal ini tidak boleh di anggap biasa karena fakta rumah sakit sudah ada yang tutup dan dan sudah 33 orang meninggal dunia akibat Covid-19 di Papua. Dengan demikian kami harap pada pertemuan berikutnya di dua kali masa Inkubasi hingga tanggal 1 September 2020 dari sekarang adaptasi new normal semua di persilahkan tetapi harus tetap di atur dan di kawal dengan menggunakan Protokol kesehatan.
Jadi saya harap Bupati dan Walikota tetap menjalankan hal ini dengan tetap menjalankan Protokol kesehatan dan wewenang berada pada Bupati/Walikota dan Kota Jayapura akan di bantu oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kita akan melakukan adaptasi 2 kali masa inkubasi yang mana bukan untuk mempersulit masyarakat tetapi untuk memudahkan masyarakat.
Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, dalam kesempatannya mengatakan Secara keseluruhan situasi sampai saat ini masih dalam keadaan aman dan terkendali, sampai dengan hari ini kami tetap melaksanakan operasi kontijensi, dengan sandi Aman Nusa II Matoa 2020 Tahap ke IV selama 62 hari dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus dalam pencegahan, penanggulangan Covid serta penegakan hukum.
Kemudian yang berikut, kami perlu ingatkan, ada beberapa kasus yang pernah terjadi yang sudah cukup lama, puji Tuhan tidak terulang lagi, adanya penembakan terhadap petugas Covid Distrik Waindey Kabupaten Intan Jaya, adanya anggota yang di tabrak di Jayapura ketika melaksanakan tugas penyekatan saat Covid, serta adanya penyelewengan Bansos di Kabupaten Keerom.
Kami terus bersinergi dengan rekan - rekan kita TNI dalam membantu Pemerintah Provinsi dalam hal memberantas Covid - 19 di Papua. Untuk bantuan beras dari bapak Kapolri, itu sudah kami distribusikan kepada masyarakat, yang dimana masing - masing Polres mendapat tanggung jawab untuk mendistribusikan 10 ton beras kepada masyarakat yang terdampak Covid - 19 di wilayahnya masing - masing, dan untuk polda bertanggung jawav 25 Ton beras untuk di distribusikan ke masyarakat.
Kemudian yang perlu kami sarankan, mungkin sudah waktunya kita membentuk Perda berupa sanksi bagi masyarakat yang benar - benar belum disiplin atau tidak disiplin. Kita juga harus terus memberikan sosialiasi, edukasi terhadap masyarakat terkait adaptasi New Normal.
Kita berharap apa yang kita putuskan bersama dengan bapak Wakil Gubernur, ini merupakan kebijakan yang tidak membuat masyarakat menderita. Rakyat itu tulang punggung Negara, jika rakyat lemah, Negara juga tentunya akan lemah. Mungkin saran dari kami kita secara door to door untuk melakukan pemeriksaan terhadap kantor - kantor, pasar - pasar, toko - toko serta tempat hiburan dan pariwisata dalam mematuhi protokol kesehatan.
Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Heru Pramono, SH., M.Hum dalam kesempatannya mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian kami hanya mengingatkan saja bahwa ditempat-tempat lain sudah berkembang cluster-cluster perkantor jadi Menpan sudah katakan bahwa kami membagi staf 50%/50% supaya cluster penyebaran di kantor berkurang dengan cara meliburkan staf sebagian dan sebagian lainnya lagi bekerja.
Ini semua untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona dan staf-staf sekarang sudah harus menggunakan perpiket-piket masuk kantor karena penyebaran Covid-19 di dalam kantor memang agak berkembang di bagian perkantoran.
Penyampaian dan Saran melalui Video Conference secara virtual oleh Walikota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, yang yaitu Update terakhir sampai tanggal 3 Agustus 2020, kasus positif di Kota Jayapura yaitu 1.832 kasus, yang di rawat 1.048 orang, yang sembuh 762 orang, meninggal 22 orang, kasus Suspek 19 orang, PDP 319 orang, OTG 96 orang, sedangkan yang sembuh dirawat di Hotel Sahid 594 orang.
Pemerintah Kota juga akan membentuk Pemuda Anti Corona, kami setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam membentuj Pemuda Anti Corona. Kegiatan yang kami lakukan di kota saat ini yang kita perintahkan kepada Dinas Perindagkop untuk turut serta dan aktif di pasar - pasar dalam mensosialisasikan / mengudakasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan, begitu juga untuk Dinas Pariwisata untuk turun langsung ke lapangan.
Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur kami Pemerintah Kota Meminta bantuan dana untuk tempat karantina di hotel sahid, karena batas kontrak kami dengan Hotel Sahid sampai 20 Juli sudah berakhir, untuk menampung masyarakat yang di karantina.
Kami akan melakukan operasi pada toko - toko, Mall, dan juga tempat wisata. Pemerintah Kota juga sudah mengeluarkan Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2020 tentang penggunaan masker, sanksi bagi masyarakat yang tidak memakai masker sebesar Rp. 50.000,- namun sekarang ini kami melakukan sanksi sosial yaitu membersihkan jalan kepada OKB atau orang kepala batu.
Di Kota Jayapura sekarang yang menjadi kendala, apabila ada Pasien Covid meninggal, dalam hasil pemeriksaan rapid yang bersangkutan itu Non reaktif, lanjutkan pada test swab keluar hasilnya positif, dan keluarga jenazah meminta dengan paksa jenazah tersebut untuk tidak melakukan Pemulasaran Jenazah secara protokol Covid, dan ini yang akan menjadi masalah.
Tanggapan Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, SE,.MM, yaitu bahwa besok saya akan perintahkan untuk mengeluarkan Anggara membantu Kota Jayapura, Walikota Jayapura memerintahkan Kadis kesehatan Kota Jayapura untuk mengikuti rapat bersama kami agar anggaran kesehatan bisa segera kami transfer kepada Kota Jayapura dan akan kita berikan saat ini sebanyak 5 miliar.
Nanti kita akan membantu kabupaten Kota yang ada dan Kami akan membagikan alat PCM di seluruh wilayah yang ada di Kota Jayapura. Untuk Bank-bank dan setiap perkantoran nanti kita laksanakan sidak, kami lihat di pelabuhan banyak orang berjual beli, saya mau supaya pihak pelabuhan lebih tegas kepada penjual untuk jangan berjualan di daerah situ karena terjadi penumpukan masyarakat.
Perda sudah mau selesai jadi nanti Polisi dan Satpol PP sudah bisa melaksanakan tugas mereka dengan menindak tegas masyarakat maupun kantor-kantor yang tidak mengikuti protokoler kesehatan, nanti kami dan DPR Papua akan berusaha supaya cepat selesai.
Walaupun Kabupaten Dogiyai masih zona hijau agar tetap melakukan Protokol kesehatan, mindset masyarakat harus di rubah contoh orang Papua sudah 450 yang positif hingga hari ini jadi Covid-19 tidak memandang suku.
Kami apresiasi kepada Kepala Daerah dan berpikir objektif bahwa masing-masing Kepala Daerah dapat mengantisipasi daerahnya masing-masing dalam penanganan Covid-19.
Pukul 17.05 Wit, Penandatangan Kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Forkopimda Provinsi Papua tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua.
Jayapura, 03 Agustus 2020
Dikeluarkan oleh: Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua, Alamat Jln. Dr. Sam Ratulangi no. 8 Jayapura, Papua Telp: 0967-52021. Kontak Person: Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs Ahmad Musthofa Kamal, SH.
