Pewarta:Rahman.P
Jayapura-skrinews1.comPada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua telah dilaksanakan kegiatan Coffee Morning Kapolda Papua bersama Forkopimda Papua dalam rangka membahas situasi kamtibmas terkini di Papua.
Hadir dalam kegiatan:
Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Heru Pramono, Sh., M.Hum, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Kajian Dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Dan Hak Asasi Manusia Laus Dc Rumayom, Wadan Lantamal X Jayapura Kolonel Laut (P), Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R Urbinas, SH, S.IK, M.Pd, Ketua MUI Provinsi Papua Kh. Siful Islam Al Payage, dan Forkopimda Papua.
Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, dalam kesempatannya mengatakan bahwa sebagai tuan rumah saya menghaturkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada Coffee Morning dalam rangka membahas situasi kamtibmas terkini di Papua.
Saat ini kondisi dan situasi kita sudah berada dalam relaksasi kontekstual Papua sehingga mulai banyak datang pejabat dari pusat, sehingga kegiatan ini sedikit tertunda kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah hadir dalam rangka membahas situasi terkini di Provinsi Papua. Hari ini kita juga bisa mendengar apa yang dirasakan dan dialami oleh para tokoh pemuka agama dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kondisi Covid 19.
Kami menyampaiakan apa yang sudah di sampaikan dari penyampaian Bapak menteri PMK bahwa, Bapak Menteri PMK telah memuji Provinsi Papua yang telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk mencegah dan menangani Penyebaran Covid 19 dalam rapat Kordinasi penanganan covid 19 di Hotel Swissbell Jayapura.
Bahwa kita berhasil bisa menekan Penyebaran Covid 19 dengan 14 Kabupaten di Papua yang masih berada dalam zona hijau dan untuk daerah yang masih merah harus dilakukan penekanan terhadap angka positif Covid 19. Saat ini yang menjadi peningkatan Covid 19 ada di Kota Jayapura.
Polda Papua juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Dinkes Provinsi Papua untuk menekan kasus Covid 19 Khusunya bagi daerah yang berada di zona merah dengan kasus Positif di Provinsi Papua pada tanggal 7 Juli 2020 yaitu Jumlah positif 2.012, dirawat 1.004, sembuh 986, meninggal 22.
Penanganan Covid - 19 Polda Papua berdasarkan Kebijakan Presiden RI sesuai Kepres No. 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19 dengan Tujuan, Meningkatkan Ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan, Mempercepat Penanganan Covid - 19 melalui sinergi antar Kementerian / lembaga dan Pemda, Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap Covid – 19.
Kebijakan Kapolri yaitu membentuk Operasi Kontijensi terpusat dengan sandi Ops Aman Nusa II 2020 yang dipimpin oleh Kabaharkam Polri selaku Kasatgas Ops Pusat, Membentuk Operasi Kontijensi dengan sandi Ops Aman Nusa II - Matoa 2020 yang dipimpin oleh Kapolda Papua selaku Kaopsda.
Berkaitan dengan Tugas Pokok, Polda Papua beserta jajaran dengan didukung dengan TNI dan Pemda serta Instansi terkait melaksanakan Operasi kepolisian Terpusat Kontijensi dengan sandi Operasi Aman Nusa II Matoa 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan mengedepankan langkah pencegahan, penanggulangan serta penegakan hukum di Provinsi Papua antara lain.
Tahap I yang dilaksanakan selama 30 hari dari tgl 19 Maret sampai dengan 17 April 2020, Tahap II yang dilaksanakan selama 44 hari dari tanggal 19 April sampai dengan 30 Mei 2020, Tahap III yang dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2020 dan Tahap IV yang dilaksanakan selama 62 hari dari tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Agustus 2020.
Kasus Menonjol Selama PSDD yaitu Jumat 22 Mei 2020 Penganiayaan terhadap petugas satgas covid-19 yang dilakukan oleh KKB di distrik Wandai Kab. Intan Jaya, kemudian Senin 25 Mei 2020 telah meninggal dunia yang sedang mabuk dan terjatuh pada saat menghidari pembubaran dan penyemprotan air kepada sekelompok masyarakat yang sedang minum miras di waktu pembatasan aktifitas masyarakat di depan cafe 10-derloin hamadi.
Selanjutnya Senin 1 juni 2020 seorang masyarakat yang dalam kondisi mabuk menabrak anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyekatan di Pos Trafic Light Dok II Distrik Jayapura Utara, mengakibatkan seorang anggota Polri yan Mengalami luka berat dan saat ini masih dirawat.
Kendala yang dihadapi dalam PSDD adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalani intruksi pemerintah terkait protokol kesehatan social distancing dan physical distancing.
Kebijakan pemerintah provinsi Papua yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat dalam penerapan PSBB namun pemerintah Provinsi Papua menerapkan PSDD (pembatasan sosial di perketat dan diperluas) di 5 Kabupaten/kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire.
Belum adanya aturan hukum peraturan daerah yang mengatur sanksi pelanggaran terhadap psdd sehingga menimbulkan keraguan petugas di lapangan (Satpol PP,TNI-Polri).
Hasil Penegakan hukum yaitu pada hari Jumat 7 Maret 2020 terjadi tindak pidana pungli yang terjadi di kantor May Bank cabang Jayapura yang dilakukan oleh saudara selsius Doom pegawai Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
Kamis 8 Mei 2020 penangkapan 3 orang pelaku penggelapan bantuan sosial beras bulog yang diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak covid 19 di Kabupaten Keerom. Kemduian Gangguan kelompok Kriminal bersenjata (KKB) yang menonjol tahun 2020 yaitu Senin 30 Maret 2020 penembakan oleh KKB di area kantor OB 1 Kuala kencana yang mengakibatkan satu warga negara Selandia Baru meninggal dunia atas nama Wall Frame Thomas dan 2 orang karyawan luka-luka Jibril Bahar dan Ucok Simanungkalit.
Sabtu 11 April 2020 penembakan terhadap mobil pengantar nama 01-5223 timer 61 distrik Tembagapura yang mengakibatkan korban Briptu Wayan mengalami luka diatas puting sebelah kiri dan Yusak mengalami luka di lengan akibat serpihan kaca driver mobil 01-4606.
Gangguan KKB, ini merupakan gangguan yang nyata, KKB ini ada relevansinya dengan 7 tahanan yang di Kalimantan Timur, perjuangan mereka selalu mengangkat tangan kiri, ini semua ada arti dan maknanya.
Bentrok Aliansi Mahasiswa Papua dengan warga di Kabupaten Malang, tanggal 15 Agustus 2019 saya tiba di Malang, dan melakukan upaya pendekatan kepada mahasiswa dan terungkap beberapa fakta antara lain, yang melaksanakan aksi unjuk rasa bukan mahasiswa murni namun juga diikuti mahasiswa yang sudah DO.
Aliansi Mahasiswa Papua menguasai dan mengendalikan seluruh asrama Mahasiswa yang ada di Indonesia dan sudah disusupi oleh kelompok KNPB, Pematahan tiang bendera dan ujaran rasisme di asrama Papua, Tanggal 16 Agustus 2019 adanya pematahan tiang Bendera Merah Putih di depan asrama Papua Jalan Kalasan Surabaya sehingga mendapat protes dari masyarakat dan beberapa ormas dan mendatangi asrama tersebut dan terjadi ujaran Rasisme.
Aksi Unjuk Rasa di Papua Barat dan Papua menyikapi Rasisme di Surabaya antara lain Tanggal 18 Agustus 2020, Ferry Gombo (Ketua BEM Uncen) menghubungi Alexander Gobay (Ketua BEM Ustj) untuk mengundang rapat para Ketua BEM se Jayapura, hasil Rapat tersebut disepakati akan dilaksanakan unjuk rasa tanggal 19 Agustus 2019 sekaligus pembagian tugas Koordinator aksi Unjuk Rasa.
Tanggal 19 Agustus 2019 telah terjadi aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Provinsi Papua. Tanggal 29 Agustus 2019 Aksi untuk rasa yang berujung anarkis pembakaran perkantoran dan ruko ruko yang ada di Kota Jayapura.
Ada 14 Kabupaten dan Kota yang melakukan aksi Unras Rasisme 2019 yaitu Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Yahukimo, Kab. Merauke, Kab. Biak Numfor, Kab. Kep. Yapen, Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Jayawijaya dan Kab. Pegunungan Bintang.
MRP terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk memulangkan mahasiswa dari luar Papua pasca aksi rasisme, ini karena adanya maklumat MRP yang disampaikan kepada mahasiswa yang berada di luar Papua untuk kembali ke Papua, suatu saat generasi ini akan menuntut balik dengan apa yang mereka sampaikan untuk kembali ke Papua.
Harapan saya kedepan apabila saya tahun depan sudah tidak menjabat lagi dan terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, maka sebagai tokoh agama Sebagai pemimpin umat harus turun untuk menghadapi dan berbicara kepada mereka. Jangan salahkan aparat secara sepihak pemimpin umat harus bisa melihat sendiri keadaannya.
Kami di perintahkan oleh Bapak Kapolri untuk membuat pertemuan - pertemuan dan mengundang Tokoh - tokoh Agama untuk membicarakan membahas situasi Kamtibmas di Papua.
Saya akan membicarakan soal konsepsi, kami aparat keamanan ini sifatnya hanya membantu, yang menentukan kehidupan yang baik itu ada 3 unsur Penyelenggara Negara di Provinsi Papua, yakni Gubernur, DPRP dan MRP, contohnya permasalahan di Nduga, Kelompok Kriminal Bersenjata yang membantai 17 orang pekerja, tidak ada yang bertanggung jawab dan meminta maaf pun tidak ada.
Kami Aparat bekerja sesuai dengan Tupoksi, aparat kepolisian mempunyai komitmen dalam penyelesaian intinya melihat kondisi korban setelah itu pelakunya.
Selesaikan atau tertibkan dulu 3 penyelenggara Pemerintahan , sudah hampir 200 triliun dana ini mengalir ke Papua, generasi Papua ke depan sudah hancur, sudah di rubah mindsetnya dari pemimpinnya. Kaum muda Papua referensi nya berbeda, tentu saja akhlak dan pola pikir mereka sudah berbeda dan bertolak belakang dengan kesatuan NKRI.
Untuk masalah Covid - 19 Perintah Presiden sudah jelas untuk melakukan recofusing dana / anggaran untuk dalam Covid - 19. Untuk keterlibatan Tokoh Agama dalam Gugus Tugas Covid - 19, akan kami usulkan, dan dalam waktu dekat ini saya mau usulkan untuk Kota Jayapura agar di Lockdown, dan kami Kepolisian yang akan bekerja.
Kalau kita mau membicarakan akar masalah, tuntaskan dan pahami dulu sejarah yang sebenarnya, dan ada orang ketiga yang bermain dibalik semua ini, contohnya Veronica Koman yang dikatakan sebagai Juru Bicara KNPB, apakah dia Orang Asli Papua? Bukan.
Kami akan menyampaikan kepada DPRP dan MRP untuk menindaklanjuti pembahasan dengan Tokoh Agama di seluruh Kabupaten dan Kota dalam pembahasan selanjutnya dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.
Kami tidak mengaitkan apapun dengan hal - hal politik, kami menyampaikan secara obyektif tentang permasalahan ini. Kita harus waspada terhadap anak - anak kita dalam SDM mereka, Pemerintah sudah memberikan beasiswa kepada pemuda pemuda ini untuk sekolah di luar Papua ataupun Luar negeri tetapi mereka tetap menentang Negara.
Kita semua berdoa agar kaum muda Papua agar lebih sadar dan memahami sejarah yang benar serta tunduk dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta akan Pancasila, dan taat pada Undang - undang yang berlaku di Indonesia.
Kasdam XVII/Cendrawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, dalam kesempatanya mengatakan bahwa hari ini kita akan membahas situasi kambtibmas di Papua, saya mewakili Bapak Pangdam XVII Cenderawasih yang saat ini tidak bisa hadir dalam kegiatan, dikarenakan adanya kegiatan untuk mendampingi rombongan Menko PMK, Menkes dan Kepala BNPB ke Kabupaten Merauke.
Kami mengucapkan apresiasi kepada Polda Papua yang telah menyelenggarakan coffe morning dengan suasana yang informal, tujuannya kegiatan ini adalah mengatasi kelemahan kita selama ini dalam komunikasi. Rapat seperti ini sangat penting untuk bersama kita ketahui.
Bapak Doni Monardo (Kepala BNPB) menyampaikan kepada kami sebelum berangkat melakukan kunjungan ke Kab. Merauke bahwa lBeliau sangat puas terhadap respon dan upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Papua dan steakholder bersama sama menangani penyebaran Covid 19 di Papua.
Kita harus yakin mampu melewati krisis pandemi Covid 19 banyak hal yang perlu kita lakukan untuk sinergitas TNI Polri dan kita selalu siap menertibakan masyarakat dengan protokol kesehatan covid 19 di Papua.
Kami menyampaikan bahwa RSMI saat ini sedang membangun Laboratorium PCR semoga 1 sampai dengan 2 minggu ini Laboratorium PCR cepat selesai dan alat PCR akan di datangkan dari Mabes TNI AD.
Wilayah Kodam XVII/ Cenderawasih telah melaksanakan operasi PAM Perbatasan baik dari organik Papua dan BKO dari Luar Papua Ops PAM Rahwan dan saat ini kita proses pergantian Ops PAM pulau terluar. Ini semua untuk mendukung situasi kambtibmas so Papua agar tetap kondusif.
Masih ada distrik kampung yang belum dapat dijaga oleh TNI Polri. Kebijakan TNI AD kita akan isi di pegunungan dengan satuan kewilayahan Kodim, Kodim Yahukimo telah di resmikan oleh Bapak Pangdam XVII Cenderawasih dan Kodim Deiyai sebentar lagi juga akan diresmikan, ini semua bertujuan untuk membatasi ruang gerak dari KKB. Marilah kita berkontribusi menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, dalam kesempatannya mengatakan bahwa orang yang akan bertugas di Papua harus mengetahui jalur urat nadi dari Gereja di Papua, Gereja Baptis jalurnya berada di Wamena, Gereja GIDI jalurnya Mamberamo tengah, puncak jaya, Kab. Tolikara, Gereja Kingmi dari Puncak sampai daerah meepago Nabire, Deiyai, Digiyai, Enarotali.
Untuk Agama Islam di Papua Barat sebagian besar berada di Sorong Selatan, Bintuni, Kaimana, fak fak dan untuk di Papua sendiri kebanyakan dari Wamena. Sebagai aparat harus bisa bersinergi dengan tokoh agama karena tokoh agama adalah kunci untuk menyelesaikan permasalah Dan kalau menyelesaikan masalah harus dirumah adat ondofolo atau kepala suku atau di para para.
Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Nikolaus Kondomo, SH.,MH, dalam kesempatannya mengatakan bahwa terkait situasi Kamtibmas Papua, saya lihat ada satu masalah yang menjadi permasalahan bagi kita orang Papua yaitu gampang terprovokasi dengan suasana, kata monyet itu jauh dengan ras, di Negara kita tidak mengenal dengan Ras, Walaupun berbeda beda kita tetap satu.
Kalau perbedaan Ras itu, hanya kulit putih saja, tidak boleh kulit hitam masuk, kalau monyet bukan, itu adalah kata - kata ejekan, bukan soal ras, ini yang tidak dipahami oleh adik - adik kita, gampang terprovokasi, gampang terpengaruh, dan tidak bepikir panjang.
Yang ditindak adalah mereka yang melakukan tindakan Kriminal, demo silahkan, tetapi tidak membuat tindakan kriminal, 7 aktor ini yang menjadi pelaku kriminal. Kami di Kejaksaan itu punya pedoman untuk mengeluarkan tuntuan, sehingga kita menuntut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar dengan ketentuan tersebut.
Mahasiswa ini sebelum melakukan aksi demo awalnya mereka sudah bekerja sama dengan aktor - aktor ini, meskinya mereka tahu bahwa, organisasi ini merupakan organisasi terlarang, meskinya mereka berdisuksi dengan rektor dan dosen pembimbing mereka untuk mencari jalan keluar permasalahan.
Sesuai tuntutan kami kepada 7 aktor kriminal diatas 15 Tahun, menurut saya bukan berdasarkan keadilan, karena banyak sekali yang korban materil maupun nyawa, ini demi kemanusiaan.
Saya harapan ke depan terutama Tokoh - tokoh Agama untuk berperan penting membimbing dan membina anak anak Papua demi anak - anak kami kedepan agar menjadi lebih baik lagi.
Ketua Pengadilan Tinggi Papua Heru Pramono, SH, M.Hum, dalam kesempatannya mengatakan bahwa Peradilan di Papua, Membawahi 11 Pengadilan Negeri di Papua dan Papua Barat, kita mempunyai komitmen untuk membangun peradilan di Papua, kami juga merencanakan tahun depan sudah membangun Zona Integritas menuju WBK, ini sudah kita uji di Pengadilan Negeri Merauke, Pengadilan Negeri Sorong dan Jayapura.
Kalau melihat hasil 7 aktor kriminal kemarin, penyidik dari kepolisian dan pengadilan itu berhasil dalam membuktikan 7 aktor kriminal itu murni melakukan makar bersama - sama.
Kalau ada dijumpai penyimpangan - penyimpangan yang diketahui di lapangan atau di satker kami mohon bantuan dan kerja samanya dilaporkan kepada kami untuk menertibkan dan memberi petunjuk dan arahan supaya peradilan di Papua itu menjujung tinggi keadilan.
Staf Ahli Kepresidenan RI Laos D.C Rumayom, S. Sos, dalam kesempatannya mengatakan bahwa ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dari arahan Bapak presiden RI bahwa kita di Provinsi Papua harus siap mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020, Meminta pemerintahan Kabinet dan secara khusus Pemerintah Provinsi Papua harus siap mensukseskan PON 2021 Di Papua dan Evaluasi Otsus Papua di bulan Agustus 2020 harus menerima kesiapan Pemerintah Provinsi Papua baik dari MRP, DPRP.
Ada Isu strategis yang akan saya sampaikan bahwa perlu memberikan waktu membahas keberlangsungan stabilitas keamanan dipapua, kita butuh mekanisme penyelesaian masalah dan harus didesain sedemikian rupa serta didukung oleh pemerintah provinsi Papua, agar kedepannya kita bisa mensukseskan PON 2021.
Stabilitas politik dan keamanan, Stabilitas politik terjadi Dimensi lokal dengan adanya suku tersebar di 5 Wilayah adat, Keamanan harus segera menemukan resume karena stabilitas keamanan di Papua ditentukan lembaga agama dan lembaga cultural dan Pemerintah Provinsi Papua harus serius memberikan peran yang strategis bagi tokoh agama dan Pembangunan di Provinsi Papua.
Terjadinya banyak Permasalahan karena Pemerintah Provinsi Papua kurang memberikan dukungan, Pengembangan SDM di Papua perlu ditingkatkan ini harus ada keseriusan dari Pemerintah Provinsi Papua DPR, MRP.
Internasionalisasi Presiden ditengah globalisasi dan perubahan dunia internet maka sedetik pun apabila terjadi permasalahan bisa dijangkau dengan internet, maka pemerintah harus profesionalisme dalam menangani permasalahan.
Kita harus memaksimalkan forum antar umat beragama dan memberikan peran strategis kepada tokoh agama dalam pencegahan Miras ataupun narkoba. Dibulan Agustus 2020 nanti kita bisa melihat evaluasi Otsus berbasis konsensus politik sejak UU itu lahir sampai saat ini.
Anggota MRP / Ketua PWNU Tony Wanggai dalam kesempatannya mengatakan bahwa selama ini kami Melihat dari satuan tugas tidak melibatkan pimpinan agama, karena pimpinan agama ini merupakan garda terdepan dalam keaagamaan. Agama juga sangat efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah ibadah dalam pencegahan Covid 19.
Forkopimda Provinsi Papua dan kota perlu membuka tempat ibadah, jangan sampai masalah ini menjadi konflik horizontal. Masyarakat yang terlockdown di berbagai wilayah sangat berdampak bagi dinamika sosial dan ekonomi, Pemerintah provinsi papua perlu bertanggung jawab untuk penanganan masyarakat yang terlockdown.
Kasus Rasisme bulan Agustus dan September saya rasa belum berakhir kami melakukan inisiatif melakukan mediasi karena kalau tidak secepatnya dilakukan mediasi maka akan terjadi konflik horizontal dan Mencari rekonsilasi dan regulasi agar tidak menjadi dendam kedepannya.
Maklumat MRP agar meminta mahasiswa kembali ke Papua tetapi digaris bawahi bahwa ada kata kata yang menyatakan kalau tidak mendapatkan perlindungan hukum maka bisa kembali ke tanah Papua.
Ketua PGSS Kota Jayapura Pdt. James Wambrauw, dalam kesempatannya mengatakan bahwa masalah Covid 19 ini harus segera ditangani arahkan kita untuk duduk bersama antara Pemerintah dan mereka yang dikalimantan timur, kenapa dialog ini tidak pernah bisa terjadi, kalau mereka disebut makar ini adalah persoalan sejarah dan harus ada dialog bersama antara Pemerintah dan mereka yang ada di Kalimantan Timur.
Masalah Otsus agar yang mengurusi rumah tangganya sendiri adalah pemerintah Provinsi Papua dan jangan Jakarta yang menentukan setelah itu Selesai baru dibawa ke Papua. Kami menyampaiakan bahwa Covid 19 ini jangan juga dijadikan Proyek oleh Kelompok lain dan saya harapkan agar Coffee morning ini harus menghasilkan rumusan kalau tidak ada rumusan jangan ada kumpul kumpul lagi.
Wakil Ketua GKI Sinode di Tanah Papua Pdt. Hieskia Rollo, dalam kesempatannya mengatakan bahwa kami memberikan usulan konkrit, bahwa inilah Waktunya anak anak Papua tinggalkan pakaian kebesaran dan duduk bersama sebagai adek kakak. Jangan kita berbicara masing masing, kita harus bicara terbuka masa depan Negeri dan bangsanya, kita juga harus meningalkan pangkat jabatan sebagai adek kakak.
Kita berbicara dahulu mencari solusi permasalahan yang mendasar untuk pembangunan di Provinsi Papua.
1Ketua MUI Provinsi Papua KH. Saiful Islam Al Payage, S.HI, dalam kesempatannya mengatakan bahwa Penanaganan covid 19 di Papua sangat baik dan sukses, penyakit ini jangan kita terlalu khawatir karena sedikit pasien yang meninggal, kita sebagai tokoh agama harus komitmen dengan pejabat supaya benar benar menangani Covid 19.
Saya melihat bahwa tokoh agama diperintahkan bicara dalam hal Covid 19 dan tidak dilibatkan dalam Covid 19. Generasi kita sudah sangat berat untuk mencintai NKRI ini Masalah berat dan penting, padahal Presiden telah berjuang untuk Pembangunan Papua saya pikir perlu di Selesaikan dengan martabat dan Harus ada langkah yang kongkrit untuk membahas ini, Jangan sampai ada pihak ketiga yang masuk maka akan terjadi penyesalan.
Jangan sampai kita sebagai tokoh agama hanya sebagai pemadam kebakaran karena apinya tidak pernah padam. Orang Papua ini harus dibawa kemana, kekurangan itu pasti semua mengalami kekurangan maka kita harus bisa membawa diri.
Saya berpesan kepada Bapak Kapolda jangan meragukan para tokoh agama, Kita tetap mendukung bapak Kapolda Papua menjaga situasi Kamtibmas di Papua, karena kita mencintai NKRI.
Jayapura, 08 Juli 2020
Dikeluarkan oleh: Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua, Alamat Jln. Dr. Sam Ratulangi no. 8 Jayapura, Papua Telp: 0967-52021. Kontak Person: Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs Ahmad Musthofa Kamal, SH.
