Ahmad Nizami Fadillah
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
Skrinews.com - Pada akhir tahun 2019 menjelang awal tahun 2020 lalu, Indonesia telah dihebohkan dengan adanya skema tindakan ilegal yang dilakukan oleh aparatur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Garuda Indonesia (GI). Adanya penyelundupan atau smuggling moge (motor gede) Harley Davidson serta dua sepeda lipat Brompton, telah mencatut nama Direktur Utama GI yakni Ari Askhara, sedangkan penyelundupan ini tentu masuk pada aksi perilaku koruptif karena niat untuk menghindari biaya serta prosedur pabean. Masyarakat tentunya sangat geram dengan perilaku koruptif tersebut, sehingga banyak dari para tokoh masyarakat yang ikut menggaungkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang seharusnya diterapkan di lingkungan pemerintahan sebagai aksi percontohan. Peningkatan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan memang sangat diperlukan. Pengembangan sumber daya aparatur diharapkan dapat tercapainya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.
Kasus korupsi dalam ekonomi dunia pada tahun 2016 lalu telah mencakup 35% dari semua penipuan pada pekerjaan dan menimbulkan kerugian ekonomi rata-rata Rp 2,7 milyar (Asosiasi Penipuan Bersertifikat Pemeriksa / ACFE, 2016). Sedangkan data terakhir di bidang ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia semakin parah. Jumlah orang yang dihukum dengan kasus korupsi meningkat sekitar 38% setiap tahun dengan total 3.109 orang yang divonis dalam 15 tahun terakhir dan setiap kasus telah terjadi kerugian finansial rata-rata Rp 40,6 miliar (Pradiptyo, Partohap, & Pramashavira, 2016).Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menempati peringkat ke-90 dari 176 negara dengan Korupsi Indeks Persepsi (CPI) 37 di bawah rata-rata IHK global; 43 (Transparansi-Internasional, 2017). Di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia menempati peringkat ke 15 dari 30 negara, di bawah yang lain berkembang negara-negara seperti China dan India, tetapi di atas negara-negara ASEAN kecuali Singapura, Brunei, dan Malaysia.
Mampukah Pengembangan SDM Berjalan Dengan Efektif ?
Apabila dianalisa, fenomena perilaku koruptif di lingkungan pemerintahan kerap terjadi dengan adanya berbagai jenis kasus, mulai dari kasus yang bersifat individual maupun berkelompok akan persetujuan dan ide sebuah instansi yang memiliki niat atau etika buruk dalam penyampaian prinsip keadilan bagi rakyat. Permasalahan ini dapat berujung pada tindakan penyelundupan, KKN, money laundry, atau pemindahan aset publik menjadi aset pribadi atau perkelompok.
Sedangkan menurut Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 ini, pemerintah memberdayakan berbagai program melalui sinergi antara Kementerian serta Lembaga Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terhadap pengembangan kualitas SDM di Indonesia. Amanat Presiden Joko Widodo sendiri, telah memberikan gagasan terkait harapan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2018 lalu sempat menduduki angka 71, 39 (Kominfo, 2019).
Penyusunan perencanaan SDM yang baik tentu dengan mengenali kapasitas SDM yang sekarang dimiliki oleh negara Indonesia. Sedangkan analisa kuantitatif dapat dilakukan dengan pemetaan. Pemetaan ini bisa memberikan banyak informasi mengenai kemampuan yang dimiliki rakyat, jumlah produktivitas rakyat atau masyarakat, jumlah SDM yang akan pensiun, serta informasi kepegawaian lain. Sedangkan analisa kualitatif, dapat dengan menggunakan peninjauan peningkatan pendapatan negara melalui produktivitas masyarakat. Dengan demikian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di negara Indonesia, akan dapat dikaji ulang dan dimaksimalkan di tahun 2020 ini.
Kebijakan Dalam Pengembangan SDM
Pengembangan SDM serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat menjadikan karakter pribadi seseorang menjadi lebih bertanggungjawab dan diharapkan dapat menyadari bahwa perilaku koruptif merupakan tindakan yang dapat merugikan negara. Korupsi adalah salah satu masalah besar dalam ekonomi dunia. Ada banyak variasi dari satu negara ke negara lain, baik untuk sejauh mana sifat dan aktivitas perilaku koruptif tersebut dilakukan. Sedangkan kesuksesan dari pengembangan SDM untuk menekan perilaku koruptif, tergantung pada sikap pemerintah dan para pemangku yang terlibat. Sedangkan percontohan dari pemerintah untuk tidak melakukan aksi korupsi, tentu dapat membentuk budaya anti korupsi di suatu negara.
Tantangan Kebijakan SDM
Pengembangan SDM yang dilakukan oleh pemerintah sebagai tombak utama berbagai ide program pemerintah di tahun 2020 terhadap masyarakat, harus dilakukan dengan metode percontohan. Sedangkan dalam kegiatan pemerintah, korupsi dapat muncul dalam keadaan seperti kontrak pemerintah, jalur pendapatan pemerintah, manfaat yang akan diperoleh pemerintah, penghindaran peraturan, dan pengaruh proses hukum dan peraturan. Untuk mencapai kesuksesan program pengembangan SDM, pemerintah harus dapat mengevaluasi dan mengontrol segala intervensi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. Masyarakat akan memerangi perilaku koruptif apabila masyarakat memiliki kepercayaan bahwa pemerintah yang menaunginya juga telah melakukan hal yang sama. Sehingga apabila masih banyak beberapa oknum di lingkungan pemerintah yang melakukan korupsi hingga kasus tersebut mencuat di beberapa media Indonesia, maka program pengembangan SDM dalam rangka menanggulangi perilaku koruptif pun tidak akan berjalan efektif.
Riwayat Hidup
Nama : Ahmad Nizami Fadillah
Tempat, tanggal lahir : Tanah Grogot, 10 November 1999
Alamat : Jl. Ulil Abshor No.1, Jetis, Mulyoagung, Kec. Dau, Malang, Jawa Timur 65151
No. Handphone : 081250513211
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Email : ahmadnizami576@gmail.com
Riwayat Pendidikan
Pendidikan Formal :
- SDN 016 Tanah Grogot
- MTSN Tanah Grogot
- SMAN 1 Tanah Grogot
