Dinda Okta Mevia Fajrina
Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
Skrinews.com - Menurut agenda pemerintahan Jokowi Periode ke-2 ini, telah dianulir pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memiliki kriteria percepatan perekonomian serta industri dengan ditambahnya alokasi RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berinvestasi di daerah-daerah di Indonesia yang akan membuka peluang cukup besar untuk menyetarakan perekonomian dengan merekrut sejumlah tenaga kerja baru. Namun perlu diketahui bahwa perjalanan perekonomian di sebuah negara tentu dapat dipengaruhi oleh faktor tantangan sekaligus ancaman, salah satunya yaitu wabah pandemi yang datang dari luar negeri.
Pada Desember tahun 2019 lalu, negara Cina dihebohkan dengan wabah pandemi yang berkenaan dengan gejala-gejalan penyakit infeksi saluran pernafasan yang diakibatkan oleh pajanan virus Corona atau Covid-19. Sedangkan wabah pandemi tersebut mulai memasuki wilayah negara Indonesia dengan ditandainya pengumuman oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 Maret lalu terkait Warga Negara Indonesia (WNI) asal Depok yang positif terjangkit infeksi virus Corona beserta adanya riwayat interaksi dengan WNA asal Jepang pada sebuah acara. Seiring dengan perkembangan hari di bulan Maret, wabah pandemi ini kian menyebar dengan banyaknya para masyarakat yang berstatuskan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta Orang Dalam Pemantauan (ODP), sehingga strategi pemerintah untuk meminimalisir adanya penyebaran kontaminasi virus yang semakin meluas yakni meliburkan sejumlah sekolah-sekolah berbagai tingkatan, hingga penerapan kuliah online pada sejumlah Universitas di wilayah rawan, sedangkan di beberapa daerah juga telah dilakukan tindakan lockdown seperti area Jakarta Selatan, hingga closedown di area Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada dasarnya, pemerintah Indonesia sendiri belum secara massal mengadakan peraturan untuk me-lockdown sejumlah area serta daerah industri. Namun, dikarenakan untuk mengantisipasi adanya pasien baru, sejumlah pemerintahan daerah lewat kewenangan otonominya telah melakukan sejumlah strategi khusus, contohnya di Kota Jakarta, banyak dari para buruh dipekerjakan dengan skema Work From Home (WFH) karena kondisi yang tidak memungkinkan setelah 2 minggu terjadinya insiden pasien Corona pertama. WFH sendiri bukan strategi yang dapat menyelesaikan permasalahan, terlebihnya membuat pekerjaan serta produktivitas berkurang di beberapa sektor seperti pendidikan, perkantoran, hingga para industri dengan klasifikasi jenis yang beragam. Di Kota Yogyakarta sendiri, pusat perbelanjaan seperti Malioboro telah dilarang beroperasi untuk waktu yang belum diperkiraan. Sedangkan di Surabaya serta Malang, pemerintah daerah setempat telah menerapkan sejumlah strategi yang turut mencemaskan perekonomian menengah ke bawah, yakni toko, warung, cafe, maupun para UMKM hanya diperbolehkan membuka gerai dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam saja.
Berdasarkan sejumlah fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa indikator-indikator macetnya perekonomian menengah ke bawah tentunya dapat berdampak pada sistem retribusi daerah hingga pada suasana iklim investasi serta produktivitas industri. Meskipun kini pemerintah Indonesia belum menegaskan peraturan terkait kredit Bank negeri maupun swasta, namun dapat diperkirakan bahwa dengan berhentinya seluruh kegiatan serta akses penghidupan perekonomian, Indonesia dapat dinyatakan mau tidak mau harus lebih berfokus pada upaya dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan perluasan dan penyebaran wabah Corona, daripada skema kegiatan perekonomian negara.
Perlu ditelaah sebelumnya bahwa pada tahun 2018-2019, negara-negara yang berperan penting terhadap perkembangan ULN Indonesia yakni berdasarkan data oleh Lidya Julita S, CNBC Indonesia (2018), Negara Jepang menduduki posisi pertama dalam memberikan utang kepada Republik Indonesia, sampai saat ini utang Indonesia terhadap Jepang yakni US $ 13,4 miliar, diikuti Prancis US $ 2,5 miliar, dan Jerman di tempat ketiga dengan US $ 2,2 miliar. Di tempat keempat ada Cina dengan total pembayaran utang US $ 1,44 miliar dan Korea Selatan di posisi kelima dengan pinjaman mencapai US $ 1,41 miliar (CNBC, 2018). Sedangkan, terlebih lagi, banyak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada awalnya akan digunakan untuk percepatan infrastruktur, kini harus diberdayagunakan untuk sektor kesehatan serta ketahanan dan keamanan. Indonesia merugi tentunya, ketika produktivitas tidak mencapai target, namun APBN terus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan umat.
Cita-cita percepatan ekonomi sesuai dengan (RPJMN) 2020-2024 harus dilupakan sementara, terlebih ketika penyebaran Corona serta penyelesaiannya belum menemui titik akhir. Sedangkan politik luar negeri terus menerus menggerogoti nilai tukar rupiah. Dikarenakan wabah pandemi ini juga menyebar ke sejumlah benua seperti Eropa, Amerika, hingga UK, maka nilai tukar dollar yang awalnya Rp. 14.000.00,- melonjak naik hingga Rp. 16.000.000,- dengan motif untuk mengendalikan sejumlah inflasi hingga mencegah adanya perekonomian Amerika yang berhenti pada berbagai sektor. Indonesia kini berada di ambang siklus ekonomi yang tidak pasti, hal tersebut ditambah dengan sempitnya akses ekspor dan impor antar negara akibat wabah merebaknya Corona. Sehingga kesimpulan dari artikel opini ini yaitu, sebagai salah satu rakyat Indonesia yang turut waspada serta menyadari polemik dampak nyata dari Corona terhadap perekonomian ini, semoga wabah pandemi ini kian surut pada beberapa bulan ke depan agar penghidupan dan pertumbuhan ekonomi secara aktif dapat kembali berjalan semestinya.
