Muh Luthfi Fathoni
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Muhammadiyah Malang
Perbincangan tentang etika (moralitas) tidak akan pernah berakhir. Banyak fenomena di sekeliling kita tentang pentingnya etika (moralitas) bagi pejabat publik, walaupun kasus demi kasus bermunculan secara berbeda baik waktu maupun kasusnya, namun esensinya tetap sama saja yaitu penyalahgunaan etika di ruang publik yang dianggap tidak sesuai dengan standar moralitas publik. Dalam kenyataan sekarang ini indonesia dilanda krisis, krisis yang dimadsudkan dalam hal ini adalah krisis ketidakpercayaan masyarakat kepada yang menjalankan pemerintahan baik itu para birokrat maupun juga para pejabat elit. Salah satu dampak dari ketidakpercayaan tersebut adalah munculnya apatisme masyarakat dalam proses demokratisasi di indonesia. Dan ketidakpercayaan tersebut disebabkan karena oleh perilaku koruptif yang semakin merajalela di lingkungan birokrat, belum lagi sikap atau perilaku para elit pejabat publik yang tidak memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat, namun malah melakukan
Dari data yang kami peroleh bahwa penyimpangan moralitas yang paling banyak dilakukan oleh kepala daerah adalah dalam hal korupsi dimana menurut KPK sudah ada 100 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, salah satu yang paling fenomenal dalam lingkup kota malang dan nasional tentu saja kasus korupsi yang melibatkan walikota malang kala itu abah anton, para oknum birokrasinya seperti dinas pekerjaan umum serta melibatkan 41 anggota DPRD kota malang terkait suap APBD perubahan pada tahun 2018. Dari data dan paparan tersebut jelas terlihat etika dan moralitas pejabat di negeri kita masih sangat memperihatinkan apalagi setelah masa reformasi yang diharapkan mampu menjadi penangkal korupsi.
Masalah korupsi ini ada berbagai faktor yang melataribelakangnya seperti kepala daerah tersebut ingin mengembalikan uang untuk kampanye pada saat pilkada yang lalu, celah celah korupsi yang dapat dimanfaatkan adalah dari proyek proyek pemerintah atau pun pada saat penyusunan anggaran APBD. Keterkaitan dengan pengembalian modal pada saat kampanye melalui korupsi juga disebabkan ongkos politik yang mahal di indonesia sebagai contoh untuk mencalonkan diri sebagai gubernur di indonesia harus membutuhkan biaya hingga ratusan miliyar rupiah tidak heran bahwa korupsi tumbuh subur di indonesia. Sama halnya dengan korupsi penyimpangan atau tindakan yang tidak pantas juga sering dilakukan seperti pergi ke luar negeri tanpa alasan yang jelas tentu ini memberikan contoh yang tidak baik bagi mayarakat di daerahnya tentu ini juga memperlambat kinerja dalam pemerintah
Maka di sini diperlukan sebuah revitalisasi atau membangun kembali etika dan moralitas yang sudah kacau balau. Di sini kami memberikan saran yang menyangkut revitalisai menurut kami bisa dengan cara memperdalam ilmu agama misalnya dengan rutin mengadakan pengajian setiap seminggu sekali, dan mengajak beribadah bersama misalnya dengan sholat berjamaah, hal hal tersebut juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat, di sini menurut kami di sini pemerintah pusat bisa membuat peraturan yang menyangkut memperdalam ilmu agama tersebut.
Peran partai politik juga sangat penting terutama dalam hal pengkaderan bisa lebih diperkuat apalagi dana parpol di tambah menjadi 1000 per suara jadi misalnya partai politik sebelum mencalonkan kadernya menjadi calon kepala daerah maka harus dibekali pengajaran tentang etika dan mitigasi korupsi supaya meminimalisir adanya tindak korupsi, pemerintah pusat harus bertindak tegas kepada partai partai yang sering kadernya melakukan korupsi ditegur dan kalau perlu di beri hukuman.Dalam menyikapi konteks korupsi, Indonesia merupakan Negara yang dapat dikatakan sebagai Negara yang memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi, itu dikarenakan Indonesia untuk menjadi kepala daerah ataupun anggota legislative biayanya cukup mahal. Oleh karena itu tindakan korupsi lahir dikarenakan adanya rasa setiap individu untuk mengembalikan modal atas pencapaian yang telah didapatkannya. Maka peran partai politik disini sangat besar atas keberhasilan kadernya yang dimana partai politik salah satu jalan menuju kedunia politik dan pemerintahan.
Setiap kepala daerah ataupun pejabat Negara harapannya mampu menanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya dengan cara mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat luas untuk segala pelayanan dalam nrangka mewujudkan segala visi dan misi yang telah disampaikan saat kampanye peran KPK sebagai penegakan hukum di sini sangatlah vital dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap jalannya roda politik pemerintahan yang menyimpang walaupun saat ini ruang gerak KPK sangat dibatasi dan saat ini pun KPK lebih banyak melakukan keputusan yang kontroversi yang meresahkan masyarakat.
Hak masyarakat adalah mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah jadi pemerintahan selaku entinsitas yang memiliki kewenangan harus beretika dan berlaku adil kepada seluruh masyarakat agar kinerja dari pemerintah dalam hal pemberian pelayanan dinilai positif di mata masyarakat. Karena manusia menilai sesuatu berangkat dari apa yang dialihat dan apa yang di rasakan, ketika dia melihat setika dan perilaku pemerintah baik maka masyarakat akan menilai pemerintah baik pula jadi oleh karena itu pemerintah harus memiliki atau membangun kemabli etika-etika terpuji didalam dirinya.
