Aji Rusmanhadi
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Malang
Skrinews.com - Pemerintah Pusat menginstruksikan agar masyarakat melakukan segala aktivitas dirumah untuk sementara waktu. Beberapa aktivitas yang sedianya harus bekerja diluar rumah, harus dikerjakan didalam rumah jika mengacu pada konsep work from home. Namun, dinamika muncul ketika tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dirumah, hal tersebut terutama dirasakan dampaknya oleh kalangan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang hingga ojek online. Banyak pakar Politik dan Kebijakan Publik yang menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat mengenai Sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah dinilai lari dari tanggung jawab sebagai pihak yang harusnya mampu untuk melindungi keselamatan dan menjaga kebutuhan sumber pangan masyarakat. Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masyarakat di berbagai daerah terutama wilayah dengan zona terdampak Pandemi COVID 19 harus menetap dirumah. Hal yang positif tentunya jika mengingat tren yang masih meningkat masyarakat yang terjangkit virus ini. Akan sangat membantu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menekan jumlah masyarakat yang terjangkit dan mengendalikan masyarakat untuk tetap menjaga diri dan keluarga dari COVID 19.
Opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar berbedan dengan Total Lockdown atau Lockdown Parsial. Pembatasan Sosial Berskala Besar artinya masyarakat dapat tetap beraktivitas diluar rumah namun tidak untuk berkerumun atau melakukan aktivitas yang sifatnya menetap untuk waktu singkat- Pembatasan Sosial juga masih mengehendaki masyarakat untuk lalu lalang datang dan pergi ke daerah lain. Sementara Lockdown dibagi menjadi dua jenis yaitu Total Lockdown, dimana dalam sistem ini masyarakat dalam skala nasional maupun daerah tidak boleh atau dilarang untuk melakukan aktivitas diluar rumah dan pergerakan masyarakat diluar rumah juga terbatas atau dalam artian lain tidak bebas. Total Lockdown juga tidak mengendaki dan bersifat memaksa masyarakat untuk tidak keluar dari wilayah atau daerah nya masing – masing. Lockdown Parsial lebih kepada sistem karantina dalam zona atau wilayah tertentu, jadi tidak semua wilayah nasional atau daerah yang dikarantina melainkan lebih kepada zona tertentu saja.
Menekan Persebaran Virus
Logika dari Pembatasan Sosial Berskala Besar sendiri adalah sebagai bentuk kepercayaan pemerintah dan enggan nya pemerintah untuk menekan masyarakat secara berlebihan. Hal lain yang dipertimbangkan adalah aspek pembangunan nasional dan ekonomi. Pembangunan Infrastrutur nasional akan tetap berjalan dan berbagai stekholder tetap bisa bekerjasama dan melakukan aktivitas pembangunan bersama pemerintah dalam skala nasional maupun daerah. Pemerintah juga mengaharapkan hal yang sama dalam ekonomi, dimana para pengusaha tetap bisa menjalankan usaha nya dan tidak melumpuhkan ekonomi masyarakat secara luas.
Ekonomi memang akan menjadi titik yang sangat terpukul dengan adanya Pandemi COVID 19 ini jika pemerintah tidak melakukan strategi yang baik. Dalam dunia medis sebenarnya cukup mendukung apa yang telah pemerintah lakukan dengan menerapkan kebijakan ini, namun dengan pertimbangan lain masih banyak nya masyarakat yang tetap berkativitas karena banyak nya cela untuk tetap beraktivitas dalam sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Sisi Lain
Maksud yang baik tidak dibarengi dengan efektifnya hasil yang didapat- Hal tersebut tercermin dalam sosial masyarakat, dimana pemerintah seakan–akan hanya setengah–setengah dalam mengambil keputusan. Misalkan dalam hal ekonomi, memang benar usaha berskala makro tetap berjalan namun tidak demikian yang terjadi untuk usaha berskala mikro. Banyak masyarakat yang memiliki usaha mikro malah tidak menadapatkan keuntungan bahkan usaha meraka mati dikarenakan rendahnya kativitas jual beli dan masih banyak pekerjaan lain yang tidak menguntungkan dalam situasi saat ini. Sisi lain inilah yang dimaksudkan sebagai kebijakan setengah – setengah bahkan tidak Pro Rakyat kecil.
Selain itu, kurang efektifnya penegakan aparat kemanan karena longgarnya kebijakan yang diambil dimana masih banyak nya aktivitas masyarakat dan menghiraukan himbaun Pemeintah- Pemerintah Pusat perlu mengkaji ulang atau setidaknya serius sedikit dalam mempertimbangkan keadaan ini. Bukan hanya mengenai pencegahan dan penyebaran Pandemi COVID 19 saja melainkan harus juga mengantisipasi situasi terburuk setelah Pandemi berlalu dan merencakan keadaan dan situasi bagi masyarakat yang akhirnya tidak menguntungkan dalam sisi ekonomi mereka.
Biografi
Nama : Aji Rusmanhadi
TTL : Pasuruan, 02 Juli 1999
Status : Mahasiswa
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Study : Universitas Muhammadiyah Malang
