Dela Putri Yulistiani
Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Skrinews.com - Pandemi Virus Corona atau Covid-19 merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita, karena kedatangannya telah memporak-porandakan berbagai Negara di dunia, termasuk di Indonesia. Per Kamis (02/04/20) kasus Covid-19 mencapai 1.790 kasus, 170 kematian dan 112 orang sembuh. Prediksi selanjutnya adalah jumlah korban dari Covid-19 akan terus meningkat dan mencapai jutaan pada pertengahan Mei, dan itu adalah skenario terburuk dari penyebaran Covid-19. Semakin merajalelanya Covid-19 ini tentu membuat pemerintah kalang kabut, bagaimana tidak? Hal tersebut tentunya berdampak pada berbagai sektor termasuk melumpuhkan perekonomian, terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti kantor, mall, bioskop, dll. selain itu juga sektor pariwisata, perhotelan, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Sayangnya pemerintah masih dinilai lamban dan tak sungguh-sungguh dalam menangani penyebaran virus tersebut padahal kasus penularan terus meningkat dan persentase kematian tinggi secara global. Lantas apa esensi dari pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia akan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”? Pemerintah masih gagap dalam menghadapi pandemi Covid-19, upaya penanganan yang dilakukan cenderung lambat dan hingga saat ini belum optimal. Hal tersebut dilihat berdasarkan adanya rumah sakit rujukan Covid-19 yang tidak memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam menangani pasien Covid-19. Fasilitas dan tenaga medis yang tersedia untuk menangani pasien Covid-19 juga terbatas. Salah satunya di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan yaitu ruang isolasi yang berdesakan, satu ruang isolasi berukuran 3x4 m diisi sampai 6 orang dan belum dilakukan tes swab sejak hari pertama dirawat. (msn.com). Seharusnya pemerintah melakukan upaya pencegahan sejak dini.
Sampai saat ini, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 masih lemah, hal ini terlihat dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan alat-alat dasar kebutuhan pencegahan penularan virus ini di masyarakat sangat rendah. Padahal jika kita lihat antusiasme masyarakat untuk melindungi diri sangat tinggi, namun pemerintah tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti langkanya masker, handsanitizer, dan desinfektan di pasaran.
Baru-baru ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai penambahan PKH (Program Keluarga Harapan), kartu pra kerja bahkan pembebasan pembayaran listrik selama 3 bulan bagi pengguna 450 VA. Namun kebijakan tersebut hanya menambah kebingungan masyarakat dimana yang terjadi nantinya adalah pembengkakan anggaran. Bukan tidak salah untuk mengeluarkan kebijakan tersebut, namun pemerintah harus lebih fokus dulu terhadap penanganan kepada pasien yang terinfeksi virus tersebut mengingat jumlah pasien semakin banyak dan sarana prasarana medis terbatas.
Upaya yang Harus Dilakukan
Pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhuhan dasar pencegahan virus untuk masyarakat, Selain itu, pemerintah harus dapat fokus mensosialisasikan pencegahan Covid-19 di daerah-daerah secara massif. Untuk upaya penanganan kasusnya, pemerintah selayaknya juga harus menyiapkan fasilitas dan tenaga medis yang memadai serta melakukan pengadaan alat kesehatan penunjang medis, ruang isolasi dan Alat Pelindung Diri (APD) serta mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah bisa saja mengambil kebijakan untuk menerapkan total lockdown sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, akan tetapi pemerintah juga harus mampu untuk menjamin kehidupan masyarakat selama lockdown total berlangsung. Dengan melakukan langkah-langkah pemerintah yang stategis dan terkoordinasi dengan baik, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tetap waspada.
Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat
Bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sangat perlu ditingkatkan mengingat semakin mengganasnya virus Corona ini. Masyarakat tidak seharusnya menimbun masker maupun handsanitizer dan menjualnya dengan harga yang tidak masuk akal sehingga masyarakat yang kurang mampu tidak mampu membelinya, sehingga pemerintah harus mengambil langkah tegas bagi mereka yang terbukti menimbun. Mengenai kelangkaan masker dan handsanitizer, pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak swasta untuk pengadaan masker handsanitizer. Tidak hanya pemerintah dan swasta, namun kekuatan solidaritas masyarakat juga harus dipertahankan. Masyarakat juga harus patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu menerapkan social distancing dan physical distancing sebagai upaya mengurangi terjadinya kontak fisik antar orang, serta himbauan kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja. Seluruh masyarakat tentunya juga harus saling mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya mementingkan keselamatan masing-masing individu. Disini pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama secara solid. Pemerintah yang membuat peraturan dan masyarakat yang wajib menaati aturan. Tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, tidak menutup kemungkinan Indonesia justru bisa menjadi pusat letusan baru kasus Covid-19, ketika wabah di Negara lain sudah berangsur mereda.
