Oleh : Mohamad Salim Bifadhoillah
Mahasiswa Univeritas Muhammadiyah Malang
Fakultas llmu Sosial dan Politik
Skrinews.com - Bicara masalah terbaru, yang sedang hangat-hangat nya di bahas oleh seluruh dunia yaitu mengenai Virus Covid-19 atau yang biasa di sebut dengan Coronavirus ternyata telah menyebar luas di berbagai negara. Coronavirus itu sendiri pertama mewabah di negara china, lebih tepatnya di kota wuhan. Bahkan di negara asal munculnya virus ini telah menginveksi sekitar 81.285 (Positif Coronavirus), 74. 051 (Sembuh) dan sekitar 3.287 (Meninggal Dunia) yang mengakibatkan negara tersebut harus mengambil keputusan cepat agar penyebarannya dapat di kendalikan. Kebijakan yang di ambil oleh otoritas pemerintah china terkait penanganan wabah Coronavirus ini yaitu melakukan lockdown, yang dimana segala aktivitas masyarakat hanya bisa dilakukan dalam rumah saja dan semua akses keluar masuk negara tersebut di tutup total.
Ternyata kebijakan tersebut diterapkan pula oleh berbagai negara yang dinyatakan terinveksi Coronavirus juga. Meskipun dampaknya dapat dirasakan sekali oleh masyarakat sekitar tetapi harapannya mampu menghambat penyebaran virus tersebut agar tidak meluas ke berbagai wilayah. Sangat di sayangkan sekali, di Indonesia sendiri masih ragu-ragu untuk menerepkan kebijakan lockdown tersebut. Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan sendiri dalam melawan dan mencegah penyebaran virus ini melalui program stay at home. Yang dimana dalam program tersebut pemerintah pusat menganjurkan kepada masyarakat Indonesia agar segala aktivitas yang berada di luar dan bertatap muka secara lansung oleh berbagai banyak orang agar bisa di lakukan di rumah saja. Sekolah-sekolah, perguruan tinggi negeri dan kantor-kantor yang ada telah meliburkannya atas kebijakan yang di buat oleh pemerintah pusat tersebut.
Tetapi saya rasa tidak bisa berhenti di program tersebut saja, Karena menurut saya pribadi percuma pemerintah pusat melakukan program tersebut apabila tidak ada landasaan lain atau kebijakan yang mendukung agar program tersebut terealisasikan dengan baik. Apa salahnya jika pemerintah pusat melakukan lockdown secepatnya, melihat telah begitu banyak penduduk Indonesia yang sudah terinveksi Coronavirus. Berdasarakan data terbaru dari BNPB pada tanggal 27 Maret 2020 mencapai sekitar 893 Orang (Positif Coronavirus), 35 Orang (Sembuh) dan 78 Orang (Meninggal Dunia). Angka tersebut tergolong paling tinggi di wilayah Asia Tenggara, dengan tingkat kematian yang cukup besar. Hal tersebut menjadi tugas besar pemerintah pusat agar bagaimana masalah ini dapat terselesaikan dan tidak terlalu berlarut-larut.
Negara Italy bisa menjadi pembelajaran bagi berbagai negara yang ada, terutama buat pemerintah Indonesia. Yang dimana jika pemerintah telat melakukan lockdown maka pertumbuhan virus tersebut bisa begitu cepat menyebar di wilayah itu. Dan tidak menjamin bagi negara yang memiliki tingkat medis terbaik di dunia mampu menangani virus ini, karena dengan banyaknya jumlah korban yang berjatuhan.
DAMPAK POSITIF APABILA LOCKDOWN DI REALISAIKAN
Bicara mengenai kebijakan lockdown maka pemerintah pusat harus memberikan keputusan yang tegas dan tepat agar kedepannya masalah ini dapat terselesaikan dengan maksimal. Mengikuti perkembangan yang ada, hampir seluruh pemerintah di belahan dunia menerapkan kebijakan tersebut. Dan bisa dikatakan berjalan efektif sesuai tujuan awalnya, yaitu mencegah penyebaran covid-19 agar tidak menyebar luas ke berbagai wilayah. Karena dalam kebijakan ini hampir seluruh akses keluar masuk di wilayah tersebut di tutup total, maka bisa dikatakan tingkat penyebaran ini dapat di minimalisir oleh otoritas setempat. Akan tetapi dalam kebijakan ini nantinya juga akan menghambat segala aktivitas masyarakat sekitar dan roda perekonomian di wilayah tersebut juga ikut terhambat. Cuman kebijakan tersebut hanya bersifat sesaat atau sementara saja. Ketika masalah yang ada sudah selesai maka kebijakan lockdown tersebut bisa di cabut kembali, dan semua masyarakat bisa beraktivitas dengan normal.
Jika pemerintah pusat ingin melakukan kebijakan lockdown maka harus ada kesiapan yang matang terutama di bagian tingkat medis, Karena faktanya sekarang Indonesia sedang kekurangan yang namanya alat medis seperti ; APD yang semakin sulit di dapatkan dan Masker yang mulai langka. Pemerintah pusat harus segera mensubsidi alat-alat tersebut, agar tim medis yang ada mampu bekerja dengan maksimal untuk melawan virus yang begitu cepat penularannya. Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2018 Pasal (1) yang mengatakan bahwa ; Selama dalam karantina wilayah, semua kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggup jawab pemerintah pusat. Dengan adanya kebijakan tersebut harapannya masyarakat mampu mematuhinya agar masalah yang di hadapi sekarang ini mampu teratasi dengan baik. Begitu pula dengan pemerintah pusat harus mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat agar beberapa informasi yang di sampaikan dapat terealisasikan secara desentralis.
DAMPAK NEGATIVE DARI KEBIJAKAN LOCKDOWN
Seperti yang telah di jelaskan, bahwa dalam kebijakan ini nantinya akan menghalangi perputaran roda perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat bagaimana caranya agar kebijakan ini tetap terealisasikan dengan tujuan untuk menghambat penyebaran Coronavirus agar tidak meluas. tetapi juga tidak melupakan beberapa konsekuensi yang harus di terima oleh pemerintah pusat. Dengan berhentinya system perekonomian di wilayah tersebut akibat kebijakan lockdown maka pemerintah pusat harus mengambil keputusan yang tepat agar roda perekonomian di berbagai wilayah juga tidak ikut berhenti stagnan. Karena masyarakat hanya mengeluhkan di bidang ekonomi saja apabila lockdown tersebut jadi di realisasikan oleh pemerintah pusat suatu saat nanti. Selain itu harus ada keselarasan antara pemerintah pusat dengan masyarakat sekitar agar kebijakan-kebijakan yang di buat mampu terealisasikan dengan maksimal kedepannya.
