Salahudin Al-Ayubi Sarabiti, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
Skrinews.com - Pemindahan ibu kota dari Jakarta memang sudah menjadi rencana beberapa puluh tahun yang lalu sejak presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno. Rencana tersebut kemudian di bumingkan kembali pada pemerintahahn Presiden Jokowi saat ini. Yang di perkirakan akan menelan biaya sebesar 466 Triliun. Bagi saya ini bukan prioritas, dalam kebikan pemerintahan harus di lihat dulu situasi dan kondisi, terkait kebutuhan ekomoni yang hari ini angka nya di bawah 5 %, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan lain sebagainya yang lebih urgen untuk di fokuskan. Apalagi beberapa bulan terakhir ini kita di hadakan dengan wabah covid-19 yang menguras keuangan negara. Belum lagi utang Indonesia di luar negeri yang mencapai angka 5000 Triliun yang jelas bukan angka yang kecil. Maka dari itu pemerintah buka mata soal problematika bangsa ini.
Jokowi sesungguhnya sedang membuat sejarah baru di republik ini bahwa dialah presiden yang memindahkan ibu kota. Oleh karena itu, jokowi harus melawan ego nya, dengan menundah pemindahan ibu kota baru dan sebagian anggran di alihkan terlebih dahulu untuk proyek kemanusiaan melawan virus Corono.
Logika dari pemerintah yang berdalih pemindahan ibu kota itu mempunyai alasan bahwa jakrta hari ini adalah ibu kota yang sudah tidak lagi menampung kepadatan penduduk, banjir dan lain sebagainya menjadikan ibu kota ini sakit. Tentu pro dan kontra terkait pemindahan ibu kota ini sempat mengemuka di sebakan lahan disana sebagian nya adalah bekas tambang batu bara dengan memakan biaya yang triliunan tersebut. Belum lagi kita bicara dari sisi Environmental Etics. Saya melihat terjadi lompatan logika dari pemerintah pusat terkait kebijakan pemindahan ibu kota tersebut. Kebijakan pemerintah berikutnya adalah merancang ibu kota baru dengan konsep Green dan smart city dengan tidak memakai lahan kategori hutang lindung dan juga menggunakan smart system pada infrastruktur dasar, memenjemen kota dan lain sebagainya. Lompatan logika pemerintahan berikut nya adalah berdalih pembangunan dengan smart system, padahal smart city ini tidak hanya memainkan teknologi saja. Smart sistem itu digunakan untuk mengefektifkan sistem yang sudah ada, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem nya belum ada atau belum terbangun dengan baik apapun sitem yang di gunakan tidak akan efektif. Bappenas menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ini tinggal menunggu pengkajian di bidang pertanahan dan anggaran. Dan dipilihlah sala satu wilayah di kalimanatan timur tersebut menjadi ibu kota negara tekah melalui berbagai penilaian berdasarkan dokomen rencana pemindahan ibu kota dari Bappenas.
Bicara Public Policy tentu kita bicara terkait checks and Balances antara pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini DPR RI terkait pemindahan Ibu kota mealui mekanisme dan pembahasan bersama DPR. Saya menemukan kejangalan dan over proteksi di tubuh pemerintahan Jokowi. Disinilah terjadi lompatan pemikiran dari pemerintahan. Bawasanya, ada sekian bnyak Dokumen Negara yang harus di buat dan itu melalui mekanisme politik terutama di DPR barulah kemudian proses itu kemudian bisa di jalankan. Draf RUU ini baru di perbicangkan di tataran kementerian dan belum di bahasa bersama DPR RI. Artinya belum ada landasan yuridis untuk menjadi alasan logis pemindahan ibu kota. Tidak bisah Presiden mengatakan besok atau tahun depan pembagunan harus di jalankan, ini bukan kebijakan Privat sector yang di akomodasikan lewat mandor yang memilikih kewenagana sendiri tanpa melibatkan mekanisme Perundang-undangan. Tetapi inilah pembangunan Kantor pusat negara yang akan punya implikasi terhadap begitu banyak langkah-langkah kedepannya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Alasan pemidahan ibu kota berikutnya adalah tinjauan geopolitik karena melihat Kalimantan adalah sentralnya indoensia atau pas posisi garis kordinatnya sehingga memudahkan distribusi kebijakan dan lain sebagainya. Disinilah kita melihat kontradiksi dengan argumetasi awal pemerintaah jokowi yang fokus pada geoekonomi terhadap poros maritim terhadap pembangunan dari daerah terpinngir dan tertinngal. Disinilah tidak di perhatikan kebijkan yang komprehensif dan detail oleh pemerintahan Jokowidodo.
Hari ini kita lebih fokus pada persoalan teknis dan aturan dasar hukum lainya serta pembiayaan yang menurut saya tidak ada penjelasan yang meyakinkan dan pemerintah selalu beralasan bahwa kita percaya dan tunggu presentasi akhir dari Bappenas yang mempunyai otoritas terkait persoalan ini. Akibat nya publik tidak benar-benar di yakinkan bahwa pemindahan ibu kota baru tersebut berjalan mulus seperti apa yang dikatan oleh Presiden Jokowi. Maka pesimisme publikpun terjadi.
Lampiran Riwayat hidup singkat
Nama: Salahudin Al-ayubi Sarabiti
TTL: Tubung Walang, 23-03-1997
Jenia Kelamin: Laki-laki
Alamat Asal: Tubung Walang/RT01/RW01
Kecamatan/ Kab. Prov: Buyasuri, Lembata, Nusa Tenggara Timur
Agama: Islam
Status: Belum Nikah
Alamat di malang: Landungsari, Dau-Malang. Tirto utomo. gng. 03
Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa
No. Handphone: 081252594429
Email: sasalahudin060@gmail.com
Latar Belakang Pendidikan
2003-2004 TK Bunga Mawar Tubung Walang
2004-2010 SDI Atulaleng/MIS Atulaleng
2010-2013 SMPN 02 Buyasuri
2013-2016 Madrasah Aliyah Negeri Kedang
2016-sekarang Universitas Muhammadiyah Malang
