Batam 4 Februari 2019
Skrinews Batam - Para demonstrasi yang terdiri dari aliansi mahasiwa Kota Batam dijumpai oleh walikota H M Rudi dan wakil wali kota BÃ tam Amsakar Achmad di depan Kantor Wali Kota Batam, Senin (4/2/2019).
Unjuk rasa Mahasiswa terkait tentang surat edaran permohonan urunan dana untuk membantu salah seorang mantan pejabat terpidana korupsi. Wakil wali kota Amsakar menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengklarifikasi kepada inspektorat jenderal.
“Setelah diproses, Itjen juga sudah turun ke Batam, kalau ini sudah proses maka biarkanlah ini beejalan dulu kata Amsakar dihadapan para mahasiwa yang hadir.
"Amsakar " juga mengatakan bahwa surat edaran sudah ditarik, dan lebih penting lagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mengutip uang atas permohonan dana tersebut.
“Surat ini" dilatarbelakangi karena keluarga yang bersangkutan datang ke ruangan sekda untuk minta perhatian atas nasib mereka, karena rasa kemanusiaan, maka munculah surat itu,” jelas Amsakar.
Agar tidak meresahkan masyarakat,salah seorang perwakilan mahasiswa Marselius” meminta Pimpinan Kota Batam agar menidak lanjuti secepatnya agar informasi yang diterima oleh masyarakat benar dan tidak bertwle tele.Beberapa orang perwakilan aliansi mashasiwa juga memberikan pendapat yang sama. Dan mereka minta Sekdako Batam dicopot dan Kepala BKPSDM Kota Batam karena dinilai sebagai blunder dalam pemerintahan.
Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muhammad yusuf mengatakan kebijakan Pemko Batam mengeluarkan surat edaran permohonan dana untuk terpidana korupsi dinilai menyalahi aturan karena ada masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan, tapi Pemko malah membantu koruptor,” ungkap Yusuf.
( mdl )
