Saat ini, instansi pengelola investasi tengah mengumpulkan bahan dan masukan sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
“Kami tengah mengumpulkan data yang diperlukan berikut Detail Engineering Design (DED) untuk diserahkan kepada pemerintah pusat,” jelas Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar, Sabtu (19/8).
Setelah rampung nantinya, maka BP Batam akan menyerahkannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemenpupera).”Setelah itu Kemenpupera akan mencoba meminta persetujuan dari DPR,”ujarnya.
Jika tidak berhasil, maka BP Batam akan berupaya untu membiayai pembangunan jembatan Babin dengan menggunakan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan belanja dari anggaran negara. Dengan demikian maka swasta dan BUMN bisa ikut serta dalam membangun jembatan tersebut.
Cara yang diterapkan BP Batam untuk mengoptimalkannya adalah dengan menerapkan konsep pembangunan jembatan berdasarkan transit oriented development (TOD).
“Konsepnya membangun jembatan seiring dengan mengembangkan wilayahnya. Jadi swasta jika punya lahan dekat lokasi pembangunan bisa ikut berkontribusi atau bekerjasama membangun jembatan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, salah satu cara yang tengah diupayakan BP Batam adalah dengan memperjuangkan Pulau Tanjungsauh dan Ngenang agar masuk wilayah Free Trade Zone (FTZ).
Dulu Tanjungsauh direncakan jadi pelabuhan dan Ngenang sebagai lokasi industri. Namun hal tersebut tak kunjung terjadi karena keduanya tak masuk wilayah FTZ. Investor pun tak tertarik.(yudes)
