 |
| Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban |
SKRI NEWS 2016 Bitung.Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban menjadi moderator pada
Focus Group Discussion (FGD) Badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik
Indonesia (RI) Perwakilan Sulut yang digelar di Balai Pertemuan Umum
(BPU) Kantor Walikota Bitung.(14/11) FGD kali ini mengambil Tema
"Evaluasi Opini LKPD Berbasis Akrual untuk Tahun 2015 dan 2016 di
Lingkungan Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Utara" dan dibuka ANGGOTA VI
BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.
Lomban dalam kesempatan itu memperkenalkan beberapa nara
sumber antara lain Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, Ak, MBA, Direktur Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. Syariffudin, MM,
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, H.Sjarifudin Mosii, SE, MM dan
Dekan Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Hassanudin Prof. Dr. H.
Gagaring Pagalung, S.E., M.S., Ak., CA.
"setiap nara sumber nantinya akan menyampaikan materi yang
berbeda-beda, yang tujuannya untuk memberikan informasi maupun
pengetahuan tentang sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual serta
penerapannya sesuai peraturan yang ada." jelas Lomban sembari
menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menjadikan seluruh
daerah yang ada di Provinsi Sulut meraih WTP dengan meminimalilsir serta
mencari solusi dari hal-hal yang menghambat guna tercapainya WTP..
Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam
sambutannya mengatakan penerapan sistem keuangan daerah berbasis Akrual
sudah diterapkan di 15 kabupaten/kota yang ada di Sulut dimana tahun
2015 merupakan tahun pertama penerapan sistem tersebut sesuai dengan PP
No.71 thn 2010. dirinya pun mengapresiasi koordinasi yang terus dijaga
antara pemda dan BPK RI sehingga terjadi peningkatan capaian WTP dimana
sampai saat ini tinggal 4 daerah yang belum meraih WTP. Menurutnya
pemekaran wilayah menjadi masalah utama bagi beberapa daerah yang belum
meraih WTP, sehingga kedepan perlu adanya sinergitas dan koordinasi yang
baik antara daerah induk dengan daerah yang dimekarkan terkait
pengelolaan aset daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Prov Sulut
Andre Angouw, Wakil Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri, kepala BPK RI
Perwakilan Sulut Endang tuti Kardiani para kepala daerah dan perwakilan
dari 15 kabupaten /kota se-Sulut serta instansi terkait lainnya.(tzr)
