RDP Dinilai Gagal Substansi, Koordinator Aksi Kevin Lapendos Dorong Rapat Komisi Gabungan dan Siapkan Aksi Jilid II

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Gelombang kritik terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Gorontalo terkait dugaan malpraktik medis di RS Multazam kian menguat. Forum yang sejatinya menjadi instrumen pengawasan legislatif itu justru dinilai kehilangan fungsi korektifnya, karena tidak menghasilkan keputusan substantif yang berpihak pada perlindungan hak pasien.

Koordinator aksi pengawalan kasus, Kevin Lapendos, menyebut RDP yang telah digelar lebih menyerupai ritual administratif ketimbang ruang akuntabilitas publik. Menurutnya, tidak ada rekomendasi tegas, tidak ada batas waktu penyelesaian, serta tidak ada penegasan tanggung jawab terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran etik dan profesional.

“RDP seharusnya menjadi forum koreksi, bukan sekadar ruang dengar yang berakhir tanpa kesimpulan mengikat. Ketika dugaan pelanggaran serius disikapi tanpa ketegasan, maka yang lahir adalah preseden buruk bagi sistem layanan kesehatan,” tegas Kevin.

Ia menilai kegagalan tersebut mencerminkan lemahnya keberanian politik DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama ketika berhadapan dengan institusi layanan kesehatan yang semestinya tunduk pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan pasien.

Sebagai langkah korektif, Kevin memastikan pihaknya akan menyurat secara resmi kepada DPRD Kota Gorontalo untuk mendesak digelarnya rapat komisi gabungan, agar pembahasan kasus tidak lagi bersifat parsial dan normatif.

“Kasus ini menyentuh irisan kewenangan berbagai komisi—kesehatan, hukum, dan pengawasan. Karena itu, pembahasannya tidak boleh disederhanakan dalam satu RDP yang steril dari keputusan. Rapat komisi gabungan menjadi keharusan, bukan pilihan,” ujarnya.

Menurut Kevin, tanpa forum yang lebih komprehensif, DPRD berpotensi hanya menjadi penonton birokratis yang mencatat persoalan tanpa pernah menyelesaikannya. Padahal, kasus dugaan perubahan tindakan medis tanpa persetujuan pasien merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip informed consent dan etika kedokteran.

Ia juga menegaskan bahwa jika DPRD kembali gagal menunjukkan sikap tegas, maka aksi jilid II akan menjadi instrumen tekanan politik dan moral untuk memastikan kasus ini tidak tenggelam dalam kompromi kelembagaan.

“Ketika mekanisme formal kehilangan daya koreksinya, maka gerakan publik adalah konsekuensi logis. Ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan upaya menjaga agar hukum, etika, dan keselamatan pasien tetap menjadi pusat kebijakan,” tandasnya.

Kevin menutup dengan pernyataan bahwa perjuangan ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan individu tertentu, melainkan untuk memulihkan marwah sistem pelayanan kesehatan agar tidak kebal terhadap kritik dan pengawasan publik.

Hingga berita ini diturunkan, Kevin memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas apapun risikonya.

Reporter: Jhul-Ohi

Herni Wulung Rayakan Ulang Tahun Bersama Tokoh Pers, Seniman, dan Sahabat

Kota Tangerang, suaraindonesia1.com,  Suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan sarat makna menyelimuti perayaan Herni Wulung Birthday Party yang digelar pada Minggu malam, 21 Desember 2025, bertempat di Ingat Kamu Cafe & Resto, Jalan Kavling Pemda Raya, Nusa Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten.

Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB hingga selesai ini dihadiri sejumlah tokoh penting dari kalangan pers, seniman, pelaku industri hiburan, serta sahabat dekat Herni Wulung. 

Kehadiran para undangan tersebut menjadi bukti kuatnya jejaring silaturahmi dan penghormatan terhadap sosok Herni Wulung yang dikenal aktif di berbagai kegiatan sosial, seni, dan kebudayaan.

Tampak hadir Wakil Sekretaris SMSI Pusat yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan PWI Pusat, menambah nuansa pentingnya peran perempuan dalam dunia pers nasional. 

Hadir pula sejumlah pimpinan organisasi pers, di antaranya Ketua PWI Provinsi Banten Rian Novandra, Ketua LPM Bapak Ode, Ketua PWI Kota Tangerang Selatan yang diwakili Wakil Ketua Sugiarto, Ketua FKWT Gugun, serta Sekretaris PWI Kabupaten Serang.

Selain itu, perwakilan dari berbagai daerah turut meramaikan acara, seperti perwakilan Ketua PWI Kabupaten, perwakilan Ketua PWI Kota Tangerang, perwakilan Ketua JTR, serta tokoh masyarakat Hj. Encum Sumiyati, yang dikenal sebagai adik dari Wali Kota Tangerang. 

Turut hadir pula Jakaria Agustono yang akrab disapa Bang Zeck, serta pimpinan JJ Mustika Musik Entertainment, menegaskan kedekatan Herni Wulung dengan dunia musik dan hiburan.

Salah satu momen yang menjadi perhatian adalah kehadiran Budi Schwarzkrone, mantan kepala dinas sekaligus produser, yang datang bersama keluarga. 

Dalam suasana khidmat, Budi Schwarzkrone memimpin doa, memohonkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup bagi Herni Wulung. Usai doa bersama, acara dilanjutkan dengan tiup lilin ulang tahun, diiringi ucapan selamat dari para tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Schwarzkrone menyampaikan ucapan selamat yang penuh kehangatan. Ia berharap persahabatan dan karya-karya Herni Wulung terus memberikan inspirasi bagi banyak orang, khususnya di bidang seni dan kemanusiaan.

Sementara itu, Herni Wulung tampak terharu dan bahagia atas kehadiran para sahabat, kolega, dan tokoh-tokoh penting yang meluangkan waktu untuk hadir. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam.

“Saya benar-benar merasa bahagia dan terharu. Di usia dan perjalanan hidup saya saat ini, kehadiran teman-teman, sahabat pers, seniman, dan keluarga adalah hadiah yang sangat berharga. Ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi momentum silaturahmi, doa, dan kebersamaan yang penuh makna,” ujar Herni Wulung dengan mata berbinar.

Ia juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Budi Schwarzkrone atas doa dan perhatian yang diberikan.

“Doa yang dipimpin langsung oleh Opah Budi menjadi kekuatan tersendiri bagi saya. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki, serta kesempatan untuk terus berbagi kebaikan,” tambahnya.

Acara berlangsung semakin hangat dengan alunan musik “See The Light” (Piano Cover by Rryandi Kusuma) yang mengiringi suasana malam, menambah nuansa intim dan penuh perasaan. 

Tak ketinggalan, perhatian juga tertuju pada Nabila, putri dari Herni Wulung, yang dikenal melalui single album “Putih Cinta”, sebuah karya ciptaan langsung dari sang ibu.

Perayaan ulang tahun ini ditutup dengan ramah tamah dan sesi foto bersama. Meski undangan disebarkan secara digital karena keterbatasan jarak dan waktu, kebersamaan yang terjalin justru terasa semakin dekat.

Sebagaimana disampaikan dalam undangan digital, acara ini menjadi wujud berbagi kebahagiaan, mempererat persaudaraan, serta ungkapan syukur atas perjalanan hidup yang terus dilalui dengan penuh semangat dan cinta.

 Report, Jp

LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta

JAKARTA – Suaraindonesia1, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunjukkan transformasi besar dalam pelayanan publik. Lewat sistem digitalisasi yang terintegrasi, proses mencari keadilan kini menjadi jauh lebih sederhana, transparan, dan bebas dari kerumitan birokrasi lama.

Responsif dan Humanis di Meja PTSP

Garda terdepan PTUN Jakarta, khususnya di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), mendapat sorotan positif. Petugas bernama Bagus dinilai mampu memberikan standar pelayanan yang tinggi dengan sikap yang sangat responsif dan ramah.

"Saya melihat sendiri bagaimana petugas bernama Bagus ini begitu cekatan. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, semua dilayani dengan profesional dan sangat membantu," ujar Ketua LSP Pers Indonesia, Hence Mandagi, melalui pesan tertilis kepada redaksi, Senin (22/12/2025) di Jakarta.  

E-Court: Inovasi Tanpa Celah Percaloan

Hence Mandagi secara khusus mengapresiasi implementasi sistem E-Court. Menurutnya, sistem ini adalah jawaban atas tantangan transparansi di dunia peradilan. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah mekanisme pembayaran yang sangat akuntabel.

"Sistem ini menutup rapat pintu percaloan. Nomor akun pembayaran diberikan langsung oleh petugas atas nama pemohon sendiri. Artinya, dana tersebut langsung masuk ke rekening pemerintah secara resmi," tegas Hence.

Koneksi Kilat ke Sentral Mahkamah Agung

Keunggulan teknologi di PTUN Jakarta terbukti dari kecepatan sinkronisasi data. Hanya dalam hitungan menit setelah data terinput dan pembayaran dilakukan, sistem langsung terbaca di sentral Mahkamah Agung (MA) RI.

Efisiensi ini semakin terasa dengan adanya fitur notifikasi otomatis. Begitu pendaftaran selesai, pemohon tidak perlu lagi menebak-nebak status perkaranya.

"Hanya sesaat setelah bayar, saya langsung menerima pesan WhatsApp resmi dari aplikasi MA RI. Isinya lengkap, mulai dari data pendaftaran hingga jadwal panggilan sidang perdana. Ini benar-benar pelayanan kelas satu," tambah Hence dengan nada puas.

Standar Baru Pelayanan Publik

Keberhasilan PTUN Jakarta dalam mengintegrasikan keramahan petugas dengan kecanggihan digital diharapkan menjadi benchmark bagi instansi pemerintah lainnya.

"Apa yang dilakukan PTUN Jakarta hari ini adalah bukti bahwa pelayanan publik kita sudah naik kelas. Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tapi soal memudahkan masyarakat dalam hitungan menit," pungkas Hence Mandagi tanpa mengungkap tujuan dan isi gugatan.

Sentuhan Tradisional di Balik Kemegahan, Bupati M. Syukur Pastikan HUT Merangin ke-76 Siap Sambut Tamu Undangan

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Sinar matahari Minggu sore (21/12) mulai meredup saat Bupati Merangin, M. Syukur, melangkah keluar dari rumah dinasnya. Namun, energi di Gedung DPRD Kabupaten Merangin justru sedang di puncak-puncaknya. Di gedung wakil rakyat itulah, Syukur hadir untuk memastikan satu hal: Merangin harus tampil sempurna di usianya yang ke-76.

Langkah kakinya tegap menapaki anak tangga menuju lantai dua. Di kanan-kirinya, kesibukan terasa pekat. Para pekerja terampil tampak bak lebah yang sedang membangun sarang; ada yang teliti memasang dekorasi taman, mengatur instalasi audio, hingga membentangkan tenda. Semuanya bergerak dalam ritme yang sama demi satu tujua, menyukseskan puncak peringatan HUT Merangin.

Memasuki ruang sidang paripurna, langkah Bupati seketika terhenti. Matanya menyisir ruangan yang telah bersalin rupa. Karpet merah yang membentang telah siap menyambut kedatangan  tamu-tamu undangan.

Tahun ini, Merangin ingin menunjukkan jati dirinya. Di antara deretan kursi yang tersusun rapi, terselip dekorasi yang tidak biasa. Ada hasil bumi yang dipamerkan seperti buah-buahan segar, sayur-mayur, hingga cabai dan bawang sebagai simbol kekayaan pangan Merangin.

Uniknya, nuansa tradisional ini bersanding dengan sebuah layar videotron raksasa berukuran 4x10 meter di belakang kursi pimpinan sidang yang menambah kesan elegan.

"Persiapannya sejauh ini sudah matang. Ada cita rasa tradisional dari hasil pertanian kita, tapi tetap elegan dengan kemewahan videotron. Sudah mantap," ujar Bupati M. Syukur dengan nada puas setelah melihat sketsa ruangan yang sesuai rencana.

Meski terkesan, Bupati M. Syukur yang dikenal detail tak lantas puas. Baginya, kemewahan tidak akan berarti tanpa kelancaran teknis.

"Tapi mungkin yang perlu diperhatikan soal ancaman kendala teknis. Seperti sound system, kelistrikan, dan lain-lain. Begitu juga penyesuaian durasi dalam setiap rundown acara," tegasnya mengingatkan panitia.

Tak lama berselang, suasana peninjauan menjadi lebih intens. Sekda Zulhifni, jajaran pimpinan DPRD Merangin, hingga Plt. Kadis Kominfo Akhmad Khoirudin turut merapat. Mereka terlibat diskusi serius, memanggil pihak protokoler untuk memastikan setiap detail kecil. Mulai dari transisi acara hingga kenyamanan tamu tidak luput dari perhatian.

Sebab, pesta rakyat dan sidang paripurna kali ini memang bukan agenda biasa. Sejumlah tokoh penting dijadwalkan hadir menghirup udara Merangin. 

Selain Gubernur Jambi dan para kepala daerah tetangga, sosok Menteri Pangan Zulkifli Hasan dikabarkan akan turut hadir di tengah-tengah masyarakat Merangin.

Kehadiran Menteri Pangan seolah menjadi jawaban mengapa dekorasi ruang sidang tahun ini kental dengan nuansa komoditas pertanian.

Merangin ingin bersolek, menunjukkan bahwa di usia ke-76, kabupaten ini bukan hanya sebuah angka, melainkan lumbung pangan yang siap menyongsong masa depan dengan gemilang.

Kini, karpet merah telah tergelar, lampu-lampu telah terpasang, dan hasil bumi telah tertata. Merangin telah siap bersaksi atas sejarah baru esok hari, Senin . 

(Bg nasri)

Aktivis Desak Kapolres Bone Bolango Usut Tuntas Dugaan Penyelundupan Air Perak (Merkuri)

BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com — Aktivis muda Gorontalo, Jamaludin, mengecam keras maraknya dugaan penyelundupan air perak (merkuri) lintas provinsi yang disinyalir masuk dan beredar di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Bone Bolango. Ia menilai praktik ilegal tersebut sebagai kejahatan serius yang mengancam keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Jamaludin mendesak Kapolres Bone Bolango untuk tidak tinggal diam dan segera mengusut tuntas dugaan pemesan serta jaringan yang terlibat dalam penyelundupan barang berbahaya tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya telah mengantongi sejumlah nama yang diduga kuat sebagai pemesan merkuri, lengkap dengan data pendukung yang siap dibuka kepada aparat penegak hukum.

Menurutnya, persoalan ini bukan isu sepele, melainkan kejahatan terorganisir yang berpotensi merusak masa depan masyarakat Bone Bolango. Jika aparat kepolisian tidak bertindak tegas, Jamaludin menilai hal tersebut dapat mencederai rasa keadilan publik dan membuka ruang bagi kejahatan lingkungan yang lebih masif.

Ia mendesak Kapolres Bone Bolango untuk segera mengambil sikap tegas terhadap peredaran merkuri ilegal. Jamaludin juga meminta Polres Bone Bolango segera menangkap pihak-pihak yang diduga menjadi pemesan utama barang ilegal tersebut di wilayah Bone Bolango. Selain itu, ia menegaskan agar Kasat Reskrim Polres Bone Bolango tidak menutup mata terhadap maraknya penyelundupan barang ilegal yang belakangan semakin terang-terangan terjadi di Provinsi Gorontalo.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun yang secara tegas dilarang penggunaannya oleh negara. Dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat, mulai dari kerusakan ginjal, paru-paru, kulit, hingga kerusakan lingkungan jangka panjang. Merkuri tidak bisa larut dan akan terus menjadi racun bagi kehidupan,” tegas Jamaludin.

Secara hukum, peredaran dan penggunaan merkuri telah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri, serta diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Setiap orang yang memperdagangkan, menyimpan, atau menggunakan merkuri secara ilegal dapat dijerat dengan sanksi pidana berat karena termasuk dalam kategori kejahatan terhadap lingkungan dan kesehatan publik.

Jamaludin memastikan bahwa dalam waktu dekat ia akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan moral dan politik kepada aparat penegak hukum agar tidak bermain mata dengan mafia merkuri. Ia menegaskan, jika kasus ini dibiarkan mengendap tanpa kejelasan hukum, maka publik berhak mencurigai adanya pembiaran sistematis terhadap kejahatan berbahaya tersebut.

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia merkuri. Jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka rakyat akan terus menjadi korban,” pungkasnya.

Reporter: Jhul-Ohi

Gerak Cepat Polda Sulut!! Pasca Bentrok Warga di Ratatotok, Situasi Aman Terkendali, Personel Polri Masih Bersiaga

MITRA, Humas Polda Sulut - Suaraindonesia1, Pasca kejadian bentrok antar warga di lokasi PETI Bronjong di Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang menyebabkan korban jiwa, pada Sabtu (20/12/2025), situasi sudah aman terkendali.

Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie langsung merespon hal tersebut dengan menurunkan personel Kepolisian, baik dari Polres Mitra maupun Polda Sulut ke lokasi kejadian. Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono juga turun ke lokasi.

"Pasca kejadian, personel langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Sejak Sabtu (20/12), personel gabungan dari Brimob, Samapta, Reskrim, Dokkes, Labfor dan Polres Mitra sudah bersiaga di lokasi," ujar Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan.

Kepolisian lanjutnya sedang mendalami peristiwa ini, melakukan investigasi mendalam terkait peristiwa yang terjadi.

"Tim sedang melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui peristiwa yang terjadi, yang menyebabkan korban jiwa ini," tuturnya.

Kabid Humas berharap masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi, sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Kepolisian.

"Kami mengimbau kepada warga masyarakat agar menyerahkan kasus ini kepada Kepolisian dan Kepolisian akan mengusut tuntas para pelaku. Hasil perkembangan pemeriksaan nanti akan kami update terus," kata Kabid Humas.

Kepada keluarga korban, Kabid Humas juga menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. "Turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi keluarga korban. Mari kita jaga kedamaian, keamanan dan ketertiban menyambut Natal dan Tahun Baru," pungkasnya.

Mushola Jamiatun Nur menjadi program Bersih-bersih Rumah Ibadah ke 2 GPN Jakarta Utara

Jakarta utara, suaraindonesia1.com - Garda Patriot Nusantara (GPN) Jakarta Utara menggelar program bersih-bersih rumah ibadah sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan nilai toleransi antarumat beragama. 

Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah rumah ibadah di wilayah Jakarta Utara seperti Mushola Jamiatun Nur yang beralamat di jalan Mawar Luar No. 8 RT 001/006 Kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta utara dengan melibatkan pengurus GPN dan pengurus Mushola Bapak *SANUSI* Tokoh masyarakat dan warga setempat.

Koordinator lapangan kegiatan, *TAUFIK* , mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan rumah ibadah yang bersih, nyaman, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. “Ini adalah wujud nyata kepedulian GPN terhadap kebersihan dan keharmonisan sosial,” ujarnya.

Selain membersihkan area dalam dan luar rumah ibadah, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara organisasi kemasyarakatan dan warga sekitar. 

GPN Jakarta Utara yang di ketuai oleh *JERRY PATTY* berharap program tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan persatuan,"tutupnya

Report, jp

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Gorontalo Disorot, Aktivis Nilai Pimpinan DPRD Abai Tanggung Jawab

GORONTALO, suaraindonesia1.com — Dugaan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo kembali mencuat ke ruang publik. Isu ini mengemuka setelah adanya pemanggilan pemeriksaan terhadap salah seorang pejabat DPRD Provinsi Gorontalo berinisial TM untuk dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. TM diketahui juga menjabat sebagai Ketua Cabang Olahraga (Cabor) Biliar di bawah naungan KONI Provinsi Gorontalo.

Kasus ini langsung menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis. Salah satunya datang dari aktivis Provinsi Gorontalo, Destian, yang akrab disapa Jio. Ia menilai dugaan tersebut sangat mencederai semangat pembinaan olahraga daerah, khususnya cabang olahraga biliar yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari dana hibah pemerintah.

Menurut Destian, anggaran hibah KONI semestinya digunakan untuk merealisasikan kegiatan turnamen dan pembinaan atlet guna mendorong prestasi serta daya saing atlet biliar di tingkat daerah maupun nasional. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan kegiatan tersebut diduga tidak direalisasikan, meski anggaran disebut telah dicairkan.

“Ini sangat disayangkan. Pemerintah sudah mengalokasikan dana hibah dengan tujuan yang jelas, tetapi programnya justru tidak berjalan. Padahal secara historis, olahraga adalah wadah pembinaan generasi muda yang harus dijaga integritasnya,” tegas Destian.

Ia juga mengungkapkan bahwa dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI Gorontalo tidak hanya menyeret satu nama. Beberapa ketua cabang olahraga lainnya turut disebut, masing-masing berinisial EI (Ketua Cabor Ikatan Motor Indonesia/IMI), SP (Ketua Cabor Sepak Takraw), dan IM (Ketua Cabor Taekwondo). Keempat oknum tersebut diduga tidak melaksanakan program sesuai proposal pertanggungjawaban, meskipun anggaran disebut telah terealisasi.

Namun demikian, Destian secara khusus menyoroti TM karena posisinya yang strategis sebagai pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, seorang ketua DPRD seharusnya menjadi ujung tombak perjuangan dan pengawasan terhadap kepentingan rakyat, bukan justru terkesan mengabaikan tanggung jawab yang diemban.

“Jika untuk mengelola dan merealisasikan program olahraga biliar saja dinilai tidak mampu, publik wajar mempertanyakan bagaimana komitmennya dalam mengawal kepentingan rakyat yang jauh lebih besar,” ujar Destian.

Ia menduga, jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan olahraga justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Jika dugaan tersebut terbukti, Destian menilai hal itu sudah mengarah pada tindak pidana korupsi, sebagaimana yang selama ini ditegaskan dalam instruksi Presiden untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Destian pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya Tipikor Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, agar serius dan transparan dalam menangani perkara ini. Ia menekankan pentingnya prinsip equality before the law, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan atau status politik.

“Siapapun dia, pejabat atau bukan, jika terbukti melakukan tindak pidana, harus segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan menimbulkan kesan pembiaran, seperti beberapa kasus sebelumnya yang nyaris kedaluwarsa karena lambatnya penanganan,” katanya.

Sebagai bentuk tekanan moral dan kontrol publik, Destian menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa menjelang penutupan akhir tahun 2025. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat sekaligus tuntutan atas transparansi dan percepatan penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Provinsi Gorontalo.

“Ini bentuk komitmen kami untuk terus mengawal hak rakyat. Penegakan hukum harus tegas dan adil,” pungkas Destian dengan nada geram.

Reporter: Jhul-Ohi

Fahrul Wahidji Kantongi LHP BPK 2024-2025, Siap Bongkar Borok Birokrasi Bone Bolango

BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Aktivis antikorupsi sekaligus Pimpinan Front Pemberantas Korupsi (FPK) Gorontalo, Fahrul Wahidji, menyatakan telah memegang dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2024-2025 untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango. Fahrul menegaskan kesiapannya untuk membedah dan mengungkap indikasi "kebobrokan" birokrasi yang tertuang dalam laporan tersebut ke hadapan publik.

Dalam keterangannya, Fahrul menekankan bahwa temuan kali ini bukan sekadar masalah administrasi biasa, melainkan mencakup potensi kerugian negara yang signifikan. "Kali ini kami tidak akan main-main. Ada gejolak informasi yang akan kami sampaikan kepada publik, terutama menyangkut dugaan perbuatan melawan hukum, penyelewengan anggaran, hingga indikasi tindak pidana korupsi yang terstruktur," tegas Fahrul.

Fahrul menyampaikan peringatan keras (warning) kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang namanya tercatat dalam temuan tersebut. Ia mengklaim telah mengamankan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk memperkuat laporan BPK tersebut. "Kejahatan tindak pidana korupsi di daerah ini seolah tidak ada habisnya. Saya peringatkan kepada OPD-OPD terkait, bukti sudah ada di tangan saya. Jangan berpikir ini akan selesai di bawah meja," tambahnya.

Selain mengungkap ke publik, Front Pemberantas Korupsi Gorontalo juga memastikan akan mengawal temuan ini ke ranah hukum. Fahrul menyebutkan bahwa saat ini beberapa kasus sedang dalam proses tekanan (pressure) baik di tingkat Kejaksaan maupun Kepolisian.

Poin-poin tuntutan FPK Gorontalo adalah: Transparansi Anggaran dengan meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terbuka terkait tindak lanjut rekomendasi BPK; Ketegasan APH dengan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proaktif mengusut tuntas temuan yang memiliki unsur pidana tanpa pandang bulu; serta Audit Investigatif dengan mendorong adanya audit lanjutan pada proyek-proyek yang diduga menjadi ladang bancakan oknum birokrasi.

"Kami minta APH untuk serius. Rakyat Bone Bolango berhak tahu ke mana uang mereka dialirkan. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada titik terang dan pihak-pihak yang bertanggung jawab diseret ke meja hijau," tutup Fahrul.

Reporter: Jhul-Ohi

Oknum Rekrutmen PT JRBM Telah Dipecat, Namun Janji 130 Kuota Dilanggar dan Warga Lingkar Tambang Tersingkir

BOLMONG SELATAN, suaraindonesia1.com — Ketidakberesan rekrutmen tenaga kerja di PT JRBM semakin nyata. Janji penyediaan 130 kuota bagi masyarakat lingkar tambang kini dipertanyakan serius, setelah realisasi di lapangan menunjukkan hanya sekitar 20 warga lokal yang dinyatakan lolos, sementara ratusan pelamar lainnya masih menunggu hak yang tak kunjung datang.

Di tengah sorotan publik, perusahaan memang telah memecat satu orang karyawan yang terbukti terlibat praktik pungutan uang dalam proses rekrutmen. Oknum tersebut diketahui menjanjikan kelulusan kerja melalui PT Uniteda Arkato, perusahaan subkontraktor PT JRBM, dengan imbalan sejumlah uang. Namun pemecatan ini dinilai masyarakat tidak cukup dan terkesan hanya menjadi langkah penyelamatan citra.

Sebab, meski oknum telah dipecat, dampak dari praktik tersebut telah terlanjur merugikan masyarakat lingkar tambang. Mereka yang seharusnya diprioritaskan sesuai perjanjian PT JRBM dengan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) justru terpinggirkan. Lowongan kerja lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah yang diduga masuk melalui jalur uang, orang dalam, dan titipan pihak tertentu.

“Yang dipecat satu orang, tapi yang dirugikan ratusan orang. Kami tetap tidak dapat pekerjaan,” ujar salah satu pelamar kerja dari lingkar tambang Desa Motandoi Selatan.

Masyarakat menilai pemecatan tersebut tidak serta-merta membersihkan sistem rekrutmen. Mereka menduga praktik ini tidak mungkin berjalan sendirian tanpa adanya pembiaran atau celah sistem yang sengaja dibiarkan terbuka.

Hingga kini, ratusan warga lingkar tambang masih menunggu kepastian. Mereka menuntut agar sisa kuota yang dijanjikan dikembalikan kepada masyarakat lokal, serta meminta dilakukan audit terbuka terhadap seluruh proses rekrutmen, termasuk keterlibatan pihak internal maupun eksternal.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen PT JRBM dan Pemda Bolsel. Jika hanya berhenti pada pemecatan satu oknum tanpa perbaikan menyeluruh, maka ketidakadilan ini berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas di wilayah pertambangan.

Reporter: Jhul-Ohi

Jaga Khittah Organisasi, Pengurus Pusat Tunjuk Plt. Pengurus Daerah KAMMI Medan dan Deli Serdang

JAKARTA, suaraindonesia1.com — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai organisasi pengkaderan dan pergerakan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta garis kebijakan organisasi.

Berdasarkan hasil musyawarah dan pertimbangan organisatoris, Pengurus Pusat KAMMI secara resmi menetapkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Pengurus Daerah KAMMI Medan dan Pengurus Daerah KAMMI Deli Serdang. Penetapan ini merupakan langkah konstitusional untuk memastikan stabilitas organisasi serta keberlanjutan agenda kaderisasi dan konsolidasi di tingkat daerah.

Melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat KAMMI Nomor 123/SK/KU-i/KAMMI/XI/2025, PP KAMMI menunjuk Rizky Arisandi Saragih sebagai Plt. Pengurus Daerah KAMMI Medan. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 124/SK/KU-i/KAMMI/XI/2025, PP KAMMI menunjuk Muhammad Rafhi RS, S.H. sebagai Plt. Pengurus Daerah KAMMI Deli Serdang.

Keputusan ini diambil setelah Ketua PD KAMMI Medan, Amin Siregar dan Ketua PD KAMMI Deli Serdang, Wahyu Hidayah secara terang-terangan terlibat aktif dalam gerakan yang mendukung oknum mantan kader yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum PP KAMMI. Hal ini dianggap mengkhianati hasil Muktamar Mataram 2024 dan memecah belah organisasi.

Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, M.K.M., menegaskan bahwa penunjukan Plt. merupakan mekanisme organisasi yang sah dan dijalankan sesuai aturan.

“Penunjukan Plt. ini merupakan bagian dari ikhtiar organisasi dalam menjalankan aturan yang berlaku dan hasil musyawarah. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi serta memastikan KAMMI tetap berjalan sesuai khittah perjuangannya,” ujar Ahmad Jundi Khalifatullah.

Ia menjelaskan bahwa Plt. diberikan mandat untuk menjalankan fungsi koordinasi, konsolidasi, dan pembinaan kader, sekaligus mempersiapkan terbentuknya kepengurusan definitif melalui forum Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) sesuai AD/ART KAMMI.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah KAMMI Sumatera Utara yang sah, Hasan Basri, S.H., menegaskan pentingnya menjaga karakter dan napas gerakan KAMMI di Sumatera Utara.

“KAMMI Sumatera Utara harus tetap menjaga napas gerakannya sebagai gerakan kader dan gerakan intelektual. Ciri khas kader KAMMI adalah militansi, intelektualitas, dan keberpihakan yang jelas kepada umat. Itu yang harus terus dirawat dalam setiap dinamika organisasi,” tegas Hasan Basri.

Ia juga mengajak seluruh kader KAMMI di Medan dan Deli Serdang untuk menyikapi proses ini dengan kedewasaan berorganisasi serta tetap menjaga soliditas dan ukhuwah.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa dalam dinamika organisasi. Yang paling penting adalah menjaga marwah KAMMI, menguatkan konsolidasi kader, dan memastikan perjuangan KAMMI tetap berada di rel yang benar,” tambahnya.

Penunjukan Plt. ini dimaknai sebagai langkah menjaga marwah organisasi serta upaya mengembalikan KAMMI pada khittahnya sebagai gerakan mahasiswa Islam yang berlandaskan nilai keislaman, keilmuan, dan perjuangan umat.

Demikian berita resmi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dan keterbukaan informasi kepada kader dan publik.

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI)

Reporter: Jhul-Ohi

Komunitas Tril Adpantor Sarolangun Bersama Bupati Haji Hurmin Kunjungi Wisata Bukit Tempurung

Sarolanggun. WWW. SuaraIndonesia1Com Tanggal 20/12/2025 Kacamatan Batangasai Kabupaten Sarolangun, Jambi - Komunitas Tril Adpantor Sarolangun bersama  Rombonggan Bupati Sarolangun, Haji Hurmin melakukan kunjungan ke Wisata Bukit Tempurung, salah satu destinasi wisata alam yang populer di Kabupaten Sarolangun.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Sarolangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Bupati Sarolangun, Haji HUrmin mengapresiasi komunitas Tril Adpantor Sarolangun yang telah memilih Bukit Tempurung sebagai destinasi wisata. "Kami sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Sarolangun," ujarnya. Salah Satu anggota tim tril Adpantor  Yang Segan Di Sebut Nam nya

Komunitas Tril Adpantor Sarolangun juga  Merasa Puas Denggan Pelayanan Di Wisata Bukit Tempurung.

Wisata Bukit Tempurung menawarkan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Kabupaten Sarolangun. Dengan kunjungan ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tempurung dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. 

Penulis abdul razak

Kepala SMA Negeri 2 Sarolangun Kirimkan Bantuan Untuk Korban Banjir Sumatera

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Kepala SMA Negeri 2 Sarolangun Surmiyanti, S.Pd, M.Pd  bersama Siswa dan tenaga kependidikan, serta dukungan orang tua siswa. Peduli terhadap korban bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh.

Bantuan sosial ini merupakan bentuk nyata empati dan solidaritas kemanusiaan seluruh warga sekolah SMA Negeri 2 Sarolangun, terhadap saudara-saudara yang terdampak musibah Banjir. Penggalangan bantuan dilakukan bersumber dari partisipasi siswa dan kontribusi positip guru, tenaga kependidikan, serta dukungan orang tua siswa. Donasi yang terkumpul berbentuk uang tunai sebesar Rp. 21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), 10 Karung dan 2 Dus besar pakaian layak pakai, Beras 30 Kg serta 5 Dus Air Mineral.

Surmiyanti, S.Pd, M.Pd  Kepala SMA Negeri 2 Sarolangun. Bantuan ini untuk menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi dengan mengirimkan bantuan kepada para korban bencana banjir yang melanda Tiga Provinsi. Menurutnya, bantuan yang dihimpun dari uang saku pelajar dan penggalangan dana tersebut merupakan bentuk solidaritas. 

“Bantuan ini sungguh istimewa karena anak-anak menyisihkan uang saku mereka. Ini tidak lepas dari suport orang tua dan guru-guru,” kata Surmiyanti. 

Di wawancara oleh awak media ini Jum'at, 19/12/2025 Surmiyanti mengatakan,"bantuan terkumpul berupa Beras sekitar 30 kg, Baju layak pakai sebanyak 10 Karung dan 2 Dus besar serta 5 Dus Air mineral, yang selanjutnya disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun. Sementara uang tunai yang terkumpul  sebanyak 21 juta lebih disalurkan melalui rekening Dinas Pendidikan Propinsi Jambi", kata Surmiyanti. 

Surmiyanti menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan membantu secara materiil, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter bagi peserta didik, “Melalui kegiatan ini, kami menanamkan nilai kepedulian, kemanusiaan,  kebersamaan, dan gotong royong", jelasnya. 

Surmiyanti menegaskan, "semoga di lingkungan SMA Negeri 2 Sarolangun dengan kegiatan ini pihaknya berkomitmen sebagai sekolah yang tidak hanya unggul dalam  prestasi akademik dan Non akademik tetapi juga peduli terhadap nilai kemanusiaan, tanggung jawab dan pembentukan karakter peserta didik", tegasnya. 

Djarnawi Kusuma

Tidak perlu tutup-Tutupi penggunaan Dana Desa' publik Membutuhkan Informasi Penyaluran Dana Desa di Desa' Mangganipi Tahun Anggaran 2024

Mangganipi, Suaraindonesia1.Com - UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, landasan hukum yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik (pemerintah/lembaga negara) menyediakan informasi secara terbuka, cepat, dan mudah, demi mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. 

Tujuan Utama UU KIP:

Menjamin hak warga negara untuk tahu tentang kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, dan alasannya.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih terbuka, akuntabel, dan berkualitas.

Menjadi alat kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara. 

Kewajiban Badan Publik:

Menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Mengumumkan informasi publik secara aktif dan pasif.

Membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. 

Hak sebagai Masyarakat Sebagai Publik:

Berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi publik.

Jika tidak puas dengan jawaban, dapat mengajukan keberatan atau sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI). 

Implementasi dan Tantangan:

Pelaksanaannya melibatkan berbagai peraturan turunan seperti PP No. 61 Tahun 2010 

Tantangan meliputi sumber daya manusia dan respon yang lambat, namun upaya revisi UU terus dilakukan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa. 

Keterbukaan Informasi Publik - 

Keterbukaan Informasi Publik "Implementasi UU No.14

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang hak-hak publik

Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah: Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik

Permintaan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, 

"Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara"

Masyarakat dapat mengakses atau mengajukan permohonan informasi melalui mekanisme yang telah diatur undang-undang. Pemohon dapat mengajukan permohonan 

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan.

c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pe nyelenggaraan negara 

Sehingga tepat pada.hari ini Sabtu 20/12/2025 dari Media Suaraindonesia 1 Online  membuka informasi kepada. masyarakat Desa' khususnya di desa anggganipi, Kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat daya, provinsi Nusa tenggara Timur 

Berdasarkan hasil infestigasi media ini diWilayah Desa' Mangganipi ,Mendapatkan Kejanggalan  Program pemberdayaan Masyarakat.desa  Mangganipi 

Dalam Lapaoran Pertanggung Jawaban kepala Desa' Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara,Martinus Mali tanggu holo,,   

Tahun anggaran 2024 ,Laporan pertanggung Jawaban  dinLaporakan telah diselesaikan alhasil cuman laporan di atas kertas  bicara 100% Fakta lapangan  Nihil

Sehingga dari media ini .ingin Menyatakan Informasi keterbukaan .

Tahun

 2024,Desa' Mangganipi Mendapatkan.Kucuran Dana sebesar.

Rp. 1.645.314.000

Dari Satu Miliyar ini ,Kepala.desa.Bersama timp Pendamping Melakukan Pembajakan anggaran Program   Anggaran 

Rp. 1.645.314.000

 Dengan syarat Penyaluran

Status Desa:.Mangganipi masuk katagori  Desa' BERKEMBANG

 Anggaran fantastis Pelaksanaan Nihi

1 Rp 916.255.600 55.69

2 Rp 729.058.400 44.31

3 Rp 0 0.00

Detail data penyaluran

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 49.350.000  

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 Siap Amankan Natal dan Tahun Baru

KEPULAUAN YAPEN, suaraindonesia1.com — Polres Kepulauan Yapen bersama stakeholder terkait menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (19/12/2025).

Dalam amanatnya, AKBP Ardyan menyampaikan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 3 sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.

AKBP Ardyan menjelaskan bahwa dalam giat operasi Lilin ini Polres Kepulauan Yapen membuat 4 (Empat) Pos yang terdiri dari 2 (Dua) Pos Pelayanan Pelabuhan dan Bandara serta 2 (Dua) Pos Pengamanan terdiri dari Pos PAM Pasar Aroro-Iroro dan Pos PAM Supermarket Hadi.

"Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 s.d. 2 Januari 2026, dengan melibatkan 150 personel gabungan. Polri bersama stakeholder terkait telah melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi permasalahan, baik di bidang kamseltibcarlantas, maupun bidang lain yang berpotensi mengganggu Kamtibmas dan kelancaraan perayaan Nataru," jelas Kapolres.

Lanjut AKBP Ardyan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI-Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Bapanas, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Mitra Kamtibmas, serta seluruh pihak terkait yang turut berpartisipasi dalam mendukung Operasi Lilin 2025.

"Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga cinta kasih Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita dalam setiap pelaksanaan tugas demi memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar AKBP Ardyan.

KODIM 1709/YAWANUA PERINGATI HARI JUANG TNI AD KE-80, MENGELORAKAN SEMANGAT JENDERAL SOEDIRMAN

KEPULAUAN YAPEN, suaraindonesia1.com – Bertempat di Lapangan Upacara Kodim 1709/Yawa, Jalan Maluku, Kelurahan Anotaurei, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Kodim 1709/Yawa melaksanakan Upacara Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat ke-80 Tahun 2025, dengan khidmat dan penuh semangat juang, Senin (15/12/2025).

Upacara dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1709/Yawa Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmanto, S.E., selaku Inspektur Upacara, dan diikuti oleh Perwira, Bintara, dan Tamtama Kodim 1709/Yawa, serta personel Kipan D Yonif 753/AVT. Peringatan Hari Juang TNI AD tahun ini mengusung tema: “TNI AD Manunggal dengan Rakyat untuk Indonesia Bersatu, Berdaulat, Sejahtera, dan Maju.”

Dalam upacara tersebut, Komandan Kodim 1709/Yawa membacakan pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman, yang menegaskan bahwa TNI bukan golongan yang berdiri di atas masyarakat, melainkan bagian dari rakyat yang memiliki satu kewajiban utama, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan bangsa. Pesan tersebut menekankan pentingnya disiplin, loyalitas kepada pimpinan, keteguhan pendirian, serta semangat pantang menyerah. Seorang prajurit dituntut setia pada sumpahnya, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta tidak pernah mengkhianati nusa, bangsa, dan agama. Jenderal Soedirman juga menegaskan bahwa kekuatan tentara sejati terletak pada jiwa juang dan ideologi, bukan semata pada kekuatan fisik.

Selanjutnya, Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmanto, S.E. membacakan Amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Dalam amanatnya, Kasad menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya peringatan Hari Juang TNI AD Tahun 2025, serta menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.

Kasad juga mengucapkan Selamat Hari Juang TNI AD Tahun 2025 kepada seluruh prajurit dan ASN TNI AD, serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan demi kejayaan TNI Angkatan Darat. Ditekankan pula bahwa Hari Juang TNI AD merupakan momentum historis untuk mengenang heroisme Palagan Ambarawa serta menanamkan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Nilai keyakinan, keberanian, keikhlasan, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih harus terus hidup dalam setiap prajurit.

Kasad menegaskan bahwa jati diri TNI AD sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional tidak boleh luntur. Kekuatan TNI AD terletak pada kemanunggalannya dengan rakyat, yang menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Upacara peringatan Hari Juang TNI AD ke-80 ini berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat, menjadi pengingat bagi seluruh prajurit Kodim 1709/Yawa untuk terus mengabdi dengan tulus, disiplin, dan setia kepada NKRI.