Pisah Sambut Dandim 0420/Sarko, Bupati M. Syukur: Masyarakat Merangin Itu Rukun dan Ramah Tamu

Suaraindonesia1.com, MERANGIN — Suasana keakraban dan haru menyelimuti Aula Rumah Dinas Bupati Merangin pada Kamis (5/11). Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar malam pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0420/Sarko dari pejabat lama Letkol Inf Yakhya Wisnu Arianto, S.Sos., M.Han., kepada pejabat baru Letkol Kav Wahyu Nurdin, S.E., M.M.

Acara yang sarat dengan kearifan lokal ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Merangin, Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Ketua TP PKK Kabupaten Merangin, Ketua GOW, Ketua DWP Kabupaten Merangin, serta unsur Forkopimda Plus beserta istri masing-masing.

Turut hadir pula para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, para Kabag, Camat, serta perwakilan Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Toda), dan Tokoh Pemuda (Todat).

Dalam sambutannya, Bupati Merangin M. Syukur menggambarkan Kabupaten Merangin sebagai cerminan kebhinekaan nusantara atau "Indonesia Mini". Menurutnya, keragaman suku, agama, dan budaya hidup berdampingan secara harmonis, rukun, dan damai di bumi Tali Undang Tambang Teliti.

"Masyarakat di Merangin ini adalah Indonesia mini. Kalau mau lihat Indonesia itu, lihatlah Merangin ini. Semua suku ada, semua agama ada, budaya ada semua—mulai dari budaya Jawa, Sunda, Bugis, Padang, hingga Batak. Dan di sini semuanya hidup rukun dan damai," ujar Bupati M. Syukur penuh kebanggaan.

Selain kaya akan keragaman budaya, Bupati juga menyampaikan karakter khas masyarakat Merangin yang dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keramahtamahan, terutama dalam menyambut tamu yang datang ke daerah mereka.

"Orang sini senang menerima tamu, paling ramah. Kalau di Sungai Manau itu, bahkan orang yang datang ke rumah harus dipastikan makan dulu sebelum pulang," tambahnya menggambarkan kearifan lokal setempat.

Menutup sambutannya, Bupati M. Syukur menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi Letkol Inf Yakhya Wisnu Arianto selama bertugas di wilayah Kodim 0420/Sarko (Sartolangun-Merangin). Kepada pejabat yang baru, Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dengan sapaan hangat khas lokal.

"Selamat datang Pak Dandim yang baru. Mudah-mudahan betah dan senang berada di Kabupaten Merangin," pungkasnya. 

(M.janasri)

PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN

Oleh: Dr. Fachrul Razi

Mantan Ketua Komite I DPD RI 2019-2024 

Jakarta – Suaraindonesia1, Dalam negara demokrasi, penyadapan tidak bisa hanya dilihat sebagai aktivitas teknis untuk memperoleh informasi. Lebih jauh, penyadapan merupakan instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk kepentingan keamanan negara, penegakan hukum, pengumpulan intelijen, maupun kepentingan politik tertentu.

   

Persoalan mendasarnya bukan semata-mata siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang menjadi target, untuk kepentingan siapa informasi dikumpulkan, bagaimana informasi tersebut digunakan, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari operasi tersebut.

Apabila sasaran penyadapan mencakup presiden, pejabat tinggi negara, pimpinan partai politik, media massa, hingga kelompok masyarakat sipil, maka persoalannya sudah memasuki dimensi yang lebih luas. Kita perlu menguji apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi intelijen yang sah atau justru telah bergeser menjadi praktik pengumpulan informasi untuk kepentingan persaingan dan pengendalian politik.

Dalam perspektif ilmu politik, penyadapan dapat menjadi instrumen untuk memetakan relasi kekuasaan, mengidentifikasi kerentanan lawan, mengendalikan informasi, bahkan membangun tekanan terhadap aktor politik.

Teknologi penyadapan mungkin bersifat teknis, tetapi tujuan penggunaannya dapat memiliki konsekuensi politik yang sangat besar.

Karena itu, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh politik harus diperiksa melalui tiga pertanyaan utama yaitu siapa yang mengendalikan operasi, siapa yang menjadi sasaran, dan siapa yang mendapatkan manfaat politiknya?

Dalam ilmu politik, penyadapan politik mengingatkan kita kepada George Orwell dalam novel yang berjudul Nineteen Eighty-Four  yang terbit pada tahun 1949.

  

Dalam buku Orwell menggambarkan negara totalitarian yang menggunakan pengawasan terus-menerus untuk mengontrol perilaku, pikiran, dan kesetiaan politik masyarakat.

Gagasan Big Brother is watching you bukan sekadar gambaran tentang teknologi pengawasan. Ia merupakan metafora mengenai kekuasaan yang berusaha menghilangkan ruang privat dan kebebasan individu.

Orwell memperlihatkan bagaimana pengawasan dapat menjadi instrumen dominasi politik. Ketika seseorang merasa selalu diawasi, ia akan cenderung membatasi kebebasan berbicara, menghindari kritik, dan menyesuaikan perilakunya dengan kehendak penguasa.

Relevansinya dengan persoalan penyadapan politik hari ini terletak pada bahaya ketika instrumen pengawasan tidak lagi dibatasi oleh hukum dan kepentingan publik, tetapi digunakan untuk membangun kontrol terhadap aktor-aktor politik dan masyarakat.

Namun, terdapat perbedaan penting dimana pengawasan negara totalitarian terhadap masyarakat tidak identik dengan setiap praktik penyadapan dalam negara demokrasi. Yang perlu diuji adalah dasar hukum, tujuan, proporsionalitas, dan mekanisme pengawasannya.

Di Amerika Serikat pada tahun 1972-1974, viral dengan isu Watergate Scandal. Penyadapan markas Partai Demokrat di kompleks Watergate menjadi salah satu skandal politik paling berpengaruh dalam sejarah demokrasi Amerika. Kasus Watergate juga mempertontonkan ketika penyadapan menjadi bagian dari operasi politik

Pada 17 Juni 1972, lima orang ditangkap setelah memasuki kantor Komite Nasional Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC. Mereka membawa peralatan elektronik untuk penyadapan. Penyelidikan kemudian mengungkap hubungan operasi tersebut dengan jaringan kampanye pemilihan kembali Presiden Richard Nixon.

Masalahnya berkembang jauh melampaui tindakan penyadapan. Ada dugaan keterlibatan jaringan politik, upaya menutupi fakta, dan penggunaan kekuasaan untuk menghambat proses penyelidikan. Pada Agustus 1974, Nixon mengundurkan diri sebelum menghadapi pemakzulan. 

Pelajaran penting Watergate adalah bahwa penyadapan politik dapat menjadi pintu masuk bagi persoalan konstitusional yang jauh lebih serius yaitu penyalahgunaan jabatan, manipulasi informasi, intervensi terhadap lembaga penegak hukum, dan pelemahan mekanisme pengawasan demokratis.

Dengan demikian, Watergate bukan hanya cerita tentang alat penyadap yang ditemukan di sebuah kantor partai. Ia merupakan contoh bagaimana operasi intelijen dan informasi dapat masuk ke dalam kompetisi politik dan akhirnya mengancam legitimasi pemerintahan.

Kasus J. Edgar Hoover, Direktur FBI selama hampir 48 tahun, dari 1924 sampai 1972, memberikan perspektif yang lebih menarik karena persoalannya bukan sekadar penyadapan yang dilakukan untuk memenangkan pemilu.

Hoover membangun pengaruh yang sangat besar melalui penguasaan informasi rahasia, dokumentasi pribadi tokoh-tokoh penting, dan operasi pengawasan terhadap individu maupun kelompok yang dianggap mengancam kepentingan politik tertentu.

Sejumlah catatan sejarah FBI dan penelitian akademis mendokumentasikan pengawasan terhadap gerakan hak-hak sipil, aktivis, tokoh politik, serta penggunaan informasi rahasia untuk menekan atau memengaruhi pihak-pihak tertentu.

Praktik tersebut memperlihatkan potensi bahaya ketika lembaga keamanan memiliki informasi sensitif mengenai elite politik, sementara mekanisme pengawasan terhadap lembaga itu sendiri tidak cukup kuat.

Ada satu perbedaan kelembagaan yang penting. Hoover tidak menghadapi batas masa jabatan seperti pejabat politik biasa. Masa kepemimpinannya yang sangat panjang turut menimbulkan pertanyaan tentang konsentrasi kekuasaan dalam institusi penegak hukum.

Namun, tidak setiap klaim bahwa Hoover menyadap seorang presiden harus dianggap terbukti tanpa pemeriksaan arsip dan bukti spesifik. Yang terdokumentasi dengan kuat adalah luasnya operasi pengawasan politik dan penggunaan informasi rahasia oleh FBI pada masa kepemimpinannya.

Dari sini muncul sebuah pertanyaan institusional, Siapa yang mengawasi lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengawasi hampir semua orang? Pertanyaan itu sangat relevan bagi setiap negara demokrasi, termasuk Indonesia.

Kembali ke persoalan penyadapan politik di republik kita, penulis berpendapat adanya dugaan penyadapan justru mengarah ke dalam institusi kekuasaan

Di sinilah persoalan Indonesia menjadi sangat menarik sekaligus membutuhkan pemeriksaan yang serius.

Berdasarkan pemberitaan media pada 4 November 2026, aparat telah menetapkan dan menahan tiga pejabat tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Sasaran yang disebut dalam pemberitaan meliputi pejabat pemerintahan, politisi, jurnalis, kalangan bisnis, serta kelompok masyarakat sipil. Penyelidik juga menduga terdapat penggunaan sistem intersepsi kepolisian tanpa prosedur dan dasar penegakan hukum yang semestinya, termasuk dugaan perintah penghapusan data hasil intersepsi. 

Tentu, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum. Status tersangka bukanlah putusan bersalah. Motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain juga belum dapat disimpulkan hanya dari informasi awal penyidikan.

Namun, apabila konstruksi perkara yang diberitakan itu terbukti, Indonesia menghadapi persoalan kelembagaan yang berbeda dari pola Watergate.

Dalam Watergate, operasi penyadapan diarahkan kepada lawan politik dalam kompetisi pemilihan presiden. Dalam dugaan perkara Indonesia ini, justru muncul pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan perangkat dan kewenangan institusi kepolisian untuk mengumpulkan informasi mengenai kepala negara sendiri dan berbagai kelompok strategis.

Ini menimbulkan persoalan serius mengenai hubungan antara kekuasaan, loyalitas institusi, dan tanggung jawab konstitusional.

Lembaga penegak hukum dibentuk untuk menjalankan hukum, bukan menjadi pusat pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengatur persaingan politik.

Ada tiga kemungkinan yang harus diperiksa secara objektif, pertama, kepentingan mempertahankan posisi dan pengaruh jabatan. Apakah pengumpulan informasi dilakukan untuk memperoleh kendali terhadap aktor-aktor penting, melindungi posisi tertentu, atau membangun instrumen tekanan? Kedua, Apakah terdapat pihak di luar pelaksana operasi yang memerintahkan, membiayai, mengarahkan, atau menerima hasil penyadapan? Ketiga, Apakah informasi yang dikumpulkan dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan, membangun posisi tawar, atau mengintervensi relasi kekuasaan? Ketiga kemungkinan tersebut merupakan hipotesis penyelidikan, bukan kesimpulan tentang motif para tersangka.

Hal yang paling penting adalah menelusuri rantai komando dan aliran informasi. Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang mengoperasikan perangkat? Siapa yang memiliki akses terhadap hasil penyadapan? Kepada siapa informasi diserahkan? Apakah ada pihak yang memperoleh manfaat dari informasi tersebut?

Mencari pelaksana operasi saja tidak cukup. Penyelidikan harus mampu menjangkau struktur perintah, jaringan penerima informasi, dan kemungkinan pihak yang menjadi penerima manfaat.

Salah satu karya klasik untuk memahami distribusi kekuasaan, sumber daya, pengaruh, dan keuntungan dalam kehidupan politik adalah karya Harold D. Lasswell yang memperkenalkan pertanyaan mendasar dalam ilmu politik: siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana?

Kerangka tersebut dapat digunakan untuk membedah dugaan penyadapan politik di Indonesia.

Dari perspektif ini, penyadapan bukan sekadar kegiatan memperoleh percakapan telepon atau data komunikasi. Informasi adalah sumber daya kekuasaan. Pihak yang memiliki akses terhadap informasi rahasia dapat mengetahui kelemahan, strategi, hubungan, dan kepentingan aktor lain. Informasi tersebut berpotensi digunakan untuk membangun pengaruh, melakukan negosiasi, menciptakan tekanan, atau mengubah keseimbangan kekuatan.

Karena itu, pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang disadap, melainkan siapa yang menguasai informasi hasil penyadapan dan untuk kepentingan apa informasi itu digunakan.

Jika informasi rahasia menjadi komoditas politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya privasi seseorang, melainkan integritas proses demokrasi.

Dalam negara demokrasi, kepolisian harus berdiri sebagai institusi penegak hukum yang bekerja berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian tidak boleh menjadi instrumen persaingan antarkelompok elite. Demikian pula, kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi alat untuk mengumpulkan informasi yang kemudian dapat dipakai sebagai modal politik.

Persoalan yang harus diperiksa bukan hanya apakah terjadi intersepsi komunikasi, tetapi apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai tujuan pemberiannya.

Dalam konteks kasus ini, pengungkapan perkara harus disertai audit terhadap sistem intersepsi, pemeriksaan rantai komando, penelusuran penerima data, serta pengujian kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak privasi.

Hal ini penting agar penyelidikan tidak berhenti pada individu yang menjalankan perintah, tetapi juga mengungkap apakah terdapat struktur kepentingan yang lebih luas.

Kasus ini menghadirkan tantangan kelembagaan bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Jika dugaan penyadapan terhadap presiden dan berbagai tokoh negara terbukti, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan pergantian pejabat atau penindakan terhadap pelaksana teknis namun diperlukan pembenahan sistemik.

Presiden juga perlu memastikan bahwa pengungkapan perkara tidak berubah menjadi instrumen untuk menyingkirkan kelompok politik tertentu. Pemberantasan penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat diuji. Sebab, membersihkan institusi bukan berarti mengganti satu jaringan kekuasaan dengan jaringan kekuasaan yang lain.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah terdapat operasi pengumpulan informasi yang mempunyai tujuan politik, siapa yang berada di belakangnya, dan untuk kepentingan siapa operasi tersebut dilakukan.

Presiden harus dilindungi oleh konstitusi, tetapi presiden juga harus memastikan seluruh institusi negara tunduk kepada konstitusi.

Jika benar terdapat penyalahgunaan kewenangan penyadapan terhadap kepala negara, pejabat publik, politisi, media, dan masyarakat sipil, maka pengungkapannya harus dilakukan sampai tuntas. Ancaman demokrasi tidak selalu datang dari luar kekuasaan. Terkadang, ancaman justru dapat muncul dari dalam institusi yang diberi mandat untuk menjaga negara.

Dan ketika alat negara mulai digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan kekuasaan politik, yang harus kita pertanyakan bukan hanya siapa yang disadap, melainkan siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan negara.

Penulis adalah Dr. Fachrul Razi, Mantan Ketua Komite I DPD RI 2019-2024 / Wakil Rektor Universitas Kartamulia

BIG MAFIA PETI ALASON!! DIDUGA KO HONGGO TAK TERBENDUNG, KAPOLDA YUDHO HERMANTO DIMINTA SEGERA BERTINDAK

MINAHASA TENGGARA – Suaraindonesia1, Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga kembali berlangsung secara masif di kawasan Hutan Alason, tepatnya wilayah Tower, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, menuai sorotan serius dari LSM Garda Timur Indonesia (GTI).

Puluhan unit alat berat dilaporkan kembali beroperasi mengeruk material tanah dan batuan di kawasan hutan serta perbukitan. Aktivitas tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan ilegal di wilayah Ratatotok.

Nama Mr. Honggo Siswanto alias Ko Honggo turut mencuat berdasarkan informasi masyarakat yang menyebut dirinya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengolahan emas di lokasi tersebut. Namun, dugaan keterlibatan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Berdasarkan informasi investigasi lapangan pada 3 November 2026, aktivitas pengerukan disebut berlangsung dalam skala besar. Bahkan, terdapat informasi mengenai volume material yang ditaksir mencapai sekitar 20.000 muatan dump truck 10 roda dalam satu siklus pengangkutan. Angka tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis dan investigasi resmi.

Tidak hanya pengerukan, di lokasi juga dilaporkan terdapat kolam atau bak penampungan material berukuran sangat besar yang diduga digunakan untuk proses pengolahan dan pemisahan material yang mengandung emas.

Informasi mengenai rencana pengangkatan hasil pengolahan emas dalam waktu dekat semakin memperkuat urgensi bagi aparat untuk segera melakukan pemeriksaan langsung sebelum aktivitas tersebut berlanjut.

FIKRI ALKATIRI: KAPOLDA JANGAN SAMPAI DIKELABUI!

Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, menyampaikan keprihatinan sekaligus desakan keras kepada Kapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Yudho Hermanto, agar segera mengambil langkah konkret dan terukur.

Menurut Fikri, apabila benar aktivitas PETI berskala besar tersebut kembali beroperasi setelah sebelumnya dilakukan penertiban, maka kondisi ini harus menjadi evaluasi serius bagi seluruh jajaran penegak hukum.

"Jangan sampai Kapolda Sulut justru mendapatkan informasi yang tidak utuh mengenai kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan sampai ada pihak yang bermain di balik aktivitas pertambangan ini sehingga seolah-olah situasi sudah aman dan terkendali, padahal alat berat diduga kembali bekerja. Kapolda Yudho Hermanto jangan sampai dikelabui oleh laporan-laporan yang tidak menggambarkan fakta sebenarnya," tegas Fikri.

GTI menilai penanganan PETI tidak boleh berhenti pada penertiban sesaat, penyitaan alat berat, ataupun pemeriksaan pekerja lapangan. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh rantai aktivitas pertambangan, termasuk pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali operasional, penampung, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan emas.

GTI DESAK PENYELIDIKAN MENYELURUH, BUKAN SEKADAR PENERTIBAN!

Atas kondisi tersebut, GTI secara tegas mendesak:

1. Kapolda Sulawesi Utara segera memerintahkan penyelidikan dan pemeriksaan langsung terhadap dugaan aktivitas PETI di Hutan Alason, wilayah Tower, Ratatotok.

2. Ditreskrimsus Polda Sulut menelusuri legalitas pertambangan, kepemilikan alat berat, pihak pengendali operasional, serta dugaan keterlibatan pemodal.

3. Penelusuran dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila ditemukan bukti awal mengenai aliran dana yang berasal dari tindak pidana pertambangan.

4. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kawasan hutan, termasuk potensi kerusakan lingkungan dan pencemaran daerah aliran sungai.

5. Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi kehutanan segera melakukan pemeriksaan terpadu sesuai kewenangan masing-masing.

6. Mengungkap seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu, baik pekerja, operator, pemodal, penampung emas maupun pihak lain yang turut membantu aktivitas tersebut.

JANGAN HANYA TANGKAP PEKERJA, UNGKAP BIG BOSS-NYA!

Fikri Alkatiri menegaskan bahwa persoalan PETI di Ratatotok tidak boleh terus berulang dengan pola penertiban sementara, kemudian kembali beroperasi ketika situasi dianggap aman.

"Kalau benar ada puluhan alat berat yang beroperasi, ada kolam pengolahan berukuran besar, dan aktivitas ini berlangsung secara terbuka, maka pertanyaannya sederhana: siapa yang mengendalikan semuanya? Dari mana sumber modalnya? Ke mana hasil emasnya dijual? Ini yang harus dijawab melalui penyelidikan profesional," ujar Fikri.

Ia juga meminta agar nama Ko Honggo yang disebut-sebut oleh masyarakat ditelusuri secara objektif oleh aparat penegak hukum. GTI tidak ingin tuduhan hanya berhenti sebagai isu masyarakat, tetapi harus diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian hukum.

Menurutnya, apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak tertentu, proses hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan.

GTI: HUTAN ALASON BUKAN MILIK MAFIA!

GTI mengingatkan bahwa kawasan hutan bukan ruang bebas untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan kelestarian lingkungan.

Kerusakan hutan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan erosi, sedimentasi, pencemaran sungai, serta hilangnya fungsi ekologis kawasan yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang. Hutan Alason harus diselamatkan. Kami mendukung penuh Kapolda Sulut untuk melakukan penindakan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jika ditemukan bukti tindak pidana, tangkap dan proses semua pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku," tutup Fikri Alkatiri.

Pemerintah Katakan Ada Kebocoran IPAL, SPPG Katakan Itu Bukan Kebocoran. Lantas Siapa yang Benar?

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Persoalan pengelolaan limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, kembali menuai sorotan. Kali ini, Forum Pemuda Gorontalo (FPG) secara tegas mempertanyakan dugaan aliran air limbah SPPG yang mengarah ke saluran drainase pertanian atau persawahan warga.

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. FPG menilai persoalan pengelolaan limbah tidak boleh dianggap sepele, terlebih jika benar terdapat air buangan yang berasal dari aktivitas dapur SPPG dan mengalir ke saluran drainase yang digunakan untuk kepentingan pertanian.

Atas persoalan itu, FPG mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Gorontalo untuk meminta penjelasan sekaligus mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan permasalahan IPAL tersebut.

Selain persoalan aliran limbah, FPG juga menyoroti dugaan tidak tersedianya tempat penampungan sampah yang memadai serta belum optimalnya pengelolaan dan pemilahan sampah di lokasi SPPG. Kondisi tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap apabila tidak ditangani dengan sistem pengelolaan sampah yang baik.

Namun, persoalan yang paling mendasar adalah dugaan air limbah dari aktivitas dapur yang mengalir ke drainase persawahan. Apalagi, air buangan dapur berpotensi mengandung campuran minyak, lemak, dan deterjen atau sabun yang apabila tidak diolah sesuai ketentuan dapat menimbulkan pencemaran serta penumpukan sedimen pada saluran drainase.

Dua Pernyataan Berbeda, Publik Berhak Mendapatkan Kejelasan

FPG turut mempertanyakan adanya perbedaan keterangan antara pemerintah dan pihak pengelola SPPG terkait persoalan tersebut.

Di satu sisi, pemerintah menyampaikan adanya kebocoran IPAL yang menyebabkan air limbah mengalir ke saluran drainase persawahan, disertai persoalan bau tidak sedap.

Namun, di sisi lain, pihak SPPG menyatakan bahwa tidak terjadi kebocoran IPAL. Menurut keterangan pihak SPPG, aliran air tersebut merupakan kelebihan air dan bukan semata-mata berasal dari aktivitas dapur SPPG, melainkan diduga juga terdapat kontribusi aliran dari kawasan perumahan serta tempat pencucian mobil dan motor.

Perbedaan keterangan ini tentu tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.

Lantas, mana yang sebenarnya terjadi? Apakah benar terjadi kebocoran IPAL sebagaimana disampaikan pemerintah, atau justru aliran tersebut merupakan kelebihan air dari sejumlah sumber sebagaimana diklaim pihak SPPG?

Pertanyaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar saling memberikan pernyataan. Pemerintah dan pihak SPPG harus terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi maupun saling menyalahkan.

FPG menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak boleh diselesaikan hanya dengan pernyataan lisan. Harus ada pemeriksaan langsung, evaluasi sistem IPAL, penelusuran sumber aliran air, serta pengujian kualitas air apabila diperlukan.

FPG Dukung Program Presiden, Tetapi Jangan Korbankan Lingkungan

Dalam keterangannya, Zasmin Dalanggo menegaskan bahwa FPG tidak pernah menolak program pemerintah pusat maupun program Presiden Prabowo Subianto terkait pemenuhan gizi masyarakat.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi yang patut didukung. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan standar lingkungan dan tidak boleh menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.

"Kami tidak pernah menolak program pemerintah pusat maupun program Presiden Prabowo. Kami mendukung program ini karena memiliki tujuan yang baik dalam pemenuhan gizi masyarakat. Tetapi jangan sampai program yang baik justru dicederai oleh persoalan pengelolaan limbah dan kerusakan lingkungan di sekitarnya," tegas Zasmin Dalanggo.

Ia juga mengingatkan bahwa Kota Gorontalo harus dijaga dari persoalan pencemaran dan buruknya pengelolaan limbah. Jangan sampai aktivitas pelayanan yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat justru menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, khususnya kawasan pertanian dan permukiman warga.

Desak DLHK Keluarkan Rekomendasi dan Tindak Tegas Jika Terbukti Melanggar

Lebih lanjut, FPG menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke DLHK Kota Gorontalo merupakan bentuk desakan agar pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret.

FPG meminta DLHK melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap sistem IPAL SPPG, termasuk memastikan ke mana aliran air buangan tersebut bermuara dan apakah pengelolaannya telah memenuhi ketentuan lingkungan hidup.

FPG juga mendesak agar DLHK segera mengeluarkan rekomendasi resmi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran atau sistem pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas, termasuk penghentian sementara operasional yang berkaitan dengan sumber pencemaran sampai permasalahan tersebut diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Alhamdulillah, dalam pertemuan tersebut pihak DLHK Kota Gorontalo merespons aspirasi FPG dengan baik dan menyampaikan akan segera menindaklanjuti serta mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan IPAL tersebut.

Meski demikian, FPG menegaskan bahwa respons tersebut harus diikuti langkah nyata. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji tindak lanjut, tetapi juga kepastian bahwa persoalan limbah benar-benar ditangani.

Jangan Tunggu Lingkungan Tercemar Baru Bertindak

FPG mengingatkan bahwa persoalan limbah bukan perkara administratif semata. Ini menyangkut kualitas lingkungan, keberlangsungan saluran irigasi, serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan aktivitas pertaniannya pada kondisi lingkungan yang baik.

Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat dicegah justru dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan dampak yang lebih luas.

Pemerintah harus memastikan setiap SPPG menjalankan operasional sesuai standar pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, pihak pengelola SPPG juga harus menunjukkan tanggung jawab dan keterbukaan terhadap setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

"Program pemerintah harus kita dukung, tetapi persoalan lingkungan juga tidak boleh dikompromikan. Jangan sampai atas nama program pemenuhan gizi, persoalan limbah justru diabaikan. Kota Gorontalo harus kita jaga bersama, dan siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan harus bertanggung jawab," tutup Zasmin Dalanggo.

Rep: JO

Klarifikasi BPBD Dana Banpres Karhutla Bukan Rp. 4 Miliar Hanya Rp. 2,7 Miliar Sisa Rp. 2,3 Miliar Dikembalikan ke BPKAD

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Kepala BPBD Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri, S.H  akhirnya buka suara soal Dana Bantuan Presiden (Banpres) Karhutla. Ia meluruskan informasi yang beredar bahwa BPBD mendapatkan alokasi terbesar Rp 4 Miliar.

"BPBD bukan mendapatkan alokasi terbesar Rp 4 Miliar. Yang diterima BPBD hanya sebesar Rp 2,7 Miliar, itu melalui usulan yang kami ajukan sesuai kebutuhan di lapangan," tegas Solahuddin Nopri kepada awak media SuaraIndonesia1. 

Dari Rp. 2,7 Miliar, hanya Rp. 392 juta yang terpakai. Yang lebih mengejutkan, dari total Rp. 2,7 Miliar yang diterima, dana yang benar-benar terpakai hanya Rp. 392 Juta. Sisa dana sebesar Rp. 2,3 Miliar telah dikembalikan ke BPKAD Kabupaten Sarolangun dan masuk kembali ke kas daerah.

"Uang yang tidak terpakai sudah kami kembalikan ke BPKAD dan masuk ke uang kas," jelas Solahuddin.

Untuk apa Rp. 392 juta. 

Solahuddin merinci, dana Rp 392 Juta tersebut digunakan untuk, Insentif Tim Lapangan Rp. 120.000 per orang per hari dan Biaya Operasional serta Makan dan minum tim di lapangan. Untuk bahan bakar (BBM) kendaraan operasional, BPBD tidak menggunakan dana Banpres karena dibantu oleh pihak SPBU.

Tim gabungan di lapangan berjumlah 96 orang yang diterjunkan untuk memadamkan karhutla terdiri dari, 

Kepolisian :  30 orang

BPBD : 30 orang

TNI :  18 orang

Manggala Agni : 1 Danton (18 orang)

Enam kecamatan titik Karhutla di Kabupaten Sarolangun tersebar di 6 kecamatan:

1. Kec. Air Hitam

2. Kec. Pauh

3. Kec. Mandiangin

4. Kec. Mandiangin Timur

5. Kec. Sarolangun

6. Kec. Bathin VIII

Transpiransi di tuntut Masyarakat Sarolangun tetap meminta transparansi total sebelum akhir 2026. BPBD menyatakan siap mempublikasikan RAB dan laporan realisasi dana ini ke publik. Awak media SuaraIndonesia1 mengapresiasi langkah BPBD yang mengembalikan sisa dana Rp. 2,3 Miliar ke BPKAD. Ini menjadi contoh bahwa uang negara yang tidak terpakai harus kembali ke kas negara, bukan menguap.

Namun publik tetap berhak melihat bukti lengkap RAB awal, daftar insentif yang dibayarkan, dan bukti pengembalian dana ke BPKAD.

Redaksi SuaraIndonesia1 masih menunggu klarifikasi serupa dari DPKP Damkar dan Dinas Kesehatan Sarolangun terkait realisasi dana mereka masing-masing.

Djarnawi Kusuma

Di duga kades Tabolobolo Tolak Terbitkan Surat Penanganan Tanah dan Kerusakan Tanaman Warga

PARIGI MOUTONG — Suaraindonesia1,  Warga Desa Tabolobolo, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, menghadapi kendala pelayanan administrasi.di duga Kepala Desa Tabolobolo dilaporkan secara tegas menolak menerbitkan dua jenis surat keterangan yang dimohonkan warga, yaitu surat keterangan pelimpahan penanganan permasalahan tanah dan surat keterangan peristiwa kerusakan tanaman serta hilangnya hasil panen.

 

 

Warga bernama Sugiarto menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Tabolobolo untuk menerbitkan dua dokumen penting. Pertama, surat keterangan pelimpahan penanganan permasalahan tanah agar dapat ditindaklanjuti di tingkat kecamatan. Kedua, surat keterangan peristiwa kerusakan tanaman kopi dan cengkeh beserta hilangnya hasil panen di lahannya.

 

Namun, menurut pelapor, Kepala Desa Tabolobolo secara tegas menyatakan tidak akan menerbitkan kedua surat keterangan tersebut.

 

"Beliau secara tegas menyatakan tidak bisa dan tidak akan mengeluarkan kedua surat yang saya minta — baik surat keterangan pelimpahan penanganan permasalahan tanah maupun surat keterangan peristiwa kerusakan tanaman — tanpa memberikan alasan tertulis yang dapat saya pahami," ungkap Sugiarto kepada awak media, Kamis (5/11/2026).

 

Sugiarto menegaskan bahwa yang dimohonkan bukanlah keputusan atas sengketa tanah, melainkan sekadar keterangan agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi.

 

"Saya hanya memohon keterangan bahwa permasalahan ini ada dan perlu ditindaklanjuti. Bukan memihak siapa pun, sekadar membuka jalan penyelesaian yang benar. Jika pemerintah desa tidak dapat memfasilitasi hal ini, lalu kepada siapa warga harus berpaling?" tambahnya.

 

Warga berharap jika kedua permohonan tersebut memang tidak dapat dipenuhi, penolakan itu disampaikan secara tertulis dan resmi beserta alasannya.

 

"Jika memang ada alasan yang membuat Bapak tidak dapat menerbitkannya, mohon disampaikan secara tertulis. Itu pun akan saya terima. Namun pelayanan administrasi seharusnya tidak boleh ditolak tanpa kejelasan apa pun," ujarnya.

 

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi Kepala Desa Tabolobolo untuk memperoleh tanggapan resmi terkait penolakan penerbitan kedua surat tersebut. Pernyataan dari pihak desa akan kami muat segera setelah diperoleh sebagai bentuk keberimbangan informasi.

 

Sugiarto berharap permohonannya dapat ditinjau kembali, atau setidaknya diberikan kejelasan tertulis atas penolakan tersebut.

 

"Saya tidak meminta perlakuan khusus. Cukup dilayani atau diberi kejelasan alasannya. Itu saja yang saya butuhkan," pungkasnya.

Aksi Aliansi Barisan Gorontalo Sadar: Manifestasi Kesadaran Kritis Mahasiswa Menuntut Keadilan Substantif dari Negara

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aksi demonstrasi yang digelorakan oleh Aliansi Barisan Gorontalo Sadar pada 5 Oktober 2026 lalu merupakan manifestasi nyata dari kesadaran kritis kaum intelektual muda terhadap berbagai persoalan struktural yang mendera bangsa.

Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, aliansi mahasiswa Gorontalo ini hadir bukan sekadar sebagai penyambung lidah rakyat, melainkan sebagai kekuatan moral yang menuntut keadilan substantif dari negara.

Tuntutan agar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional menunjukkan kepekaan ekologis yang tinggi. Kebijakan ini dinilai sangat mendesak agar penanggulangannya tidak lagi setengah-setengah, melainkan melibatkan konsolidasi nasional yang terpadu demi keselamatan lingkungan hidup dan kesehatan masa depan generasi bangsa.

Di sektor strategis lainnya, aliansi dengan tegas menuntut perwujudan pendidikan gratis yang berkualitas serta pengawalan ketat terhadap regulasi sistem pendidikan nasional agar benar-benar dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.

Narasi kritis ini diselaraskan dengan desakan agar kebijakan ketenagakerjaan berpihak secara adil kepada kaum buruh, serta tuntutan reforma agraria sejati melalui redistribusi tanah yang berpihak kepada kesejahteraan petani.

Sikap kritis yang disuarakan oleh Aliansi Barisan Gorontalo Sadar ini patut diapresiasi sebagai wujud partisipasi publik yang konstruktif dalam mengawal jalannya demokrasi.

Melalui langkah rasional dan konstitusional ini, mahasiswa Gorontalo kembali membuktikan perannya sebagai penjaga gawang keadilan sosial dan pengingat bagi pemegang kebijakan agar senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat kecil dan bukan tendensi politik.

Rep: Nandar

Skandal Surat Bebas Narkoba DPRD Bone Bolango, HMI: "Ini Soal Integritas!"

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Dinamika politik pemilihan legislatif sering kali diiringi dengan ironi yang mencederai prinsip demokrasi. Untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seseorang diwajibkan memenuhi serangkaian persyaratan administrasi yang ketat, termasuk melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, serta bebas dari narkoba.

Namun, validitas dokumen yang seharusnya menjadi instrumen utama pembuktian kelayakan tersebut justru tersandung persoalan serius berupa dugaan pemalsuan. Persoalan surat keterangan bebas narkoba ini bahkan sempat mencuat ke publik dan menyeret Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango hingga berujung pada penonaktifan dari jabatannya. Kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif selembar kertas semata, melainkan menyangkut marwah integritas, kejujuran, dan kepercayaan publik yang fundamental.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, melontarkan kritik keras. Menurutnya, publik tidak boleh menutup mata terhadap cacat prosedural yang mencoreng lembaga legislatif.

"Ini bukan sekadar persoalan selembar kertas atau formalitas administratif belaka. Ini menyangkut integritas, kejujuran, dan kepercayaan publik yang harus dijaga oleh setiap figur yang ingin menjadi wakil rakyat," tegas Rolan Abdullah.

Rolan juga mengingatkan agar proses politik tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Kehormatan institusi dewan harus dijaga sejak dari proses pencalonannya.

"Jangan sampai kursi kehormatan diperoleh dengan cara yang justru mempertanyakan kehormatan itu sendiri. Rakyat memang memberikan suara di bilik suara, tetapi bukan berarti integritas dan marwah hukum boleh ditawar begitu saja," pungkasnya.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan etika dan hukum kepemiluan di daerah, agar kejadian serupa tidak kembali berulang dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap para pemangku kekuasaan.

Rep: JO

Saut M.S., ST, Direktur TIS, Harapkan AKBP Raffles Langgak Putra, Mampu Benahi Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Jakarta, Suaraindonesia1, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) kembali melakukan mutasi jabatan strategis untuk memperkuat kinerja institusi. Berdasarkan penugasan baru, AKBP Raffles Langgak Putra resmi diangkat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Perubahan struktur kepemimpinan ini mendapat perhatian dari berbagai sektor, termasuk dari kalangan pengamat informasi dan statistik, yang melihat pentingnya penanganan perkara-perkara korupsi yang profesional.

Saut M.S.,ST., selaku Direktur Total Info dan Statistik (TIS), menyampaikan rasa optimisnya yang tinggi terhadap kepemimpinan baru di bawah komando AKBP Raffles Langgak Putra. Beliau berharap ke depannya penanganan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara korupsi berasaskan aturan yang berlaku.

"Kami sangat optimis kepemimpinan AKBP Raffles Langgak Putra sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang baru akan membawa terobosan baru. Di era modern saat ini, penanganan tindak pidana khusus memerlukan validitas data serta analisis statistik yang valid untuk mengantisipasi dan mengurai berbagai bentuk tindak pidana korupsi secara presisi," ujar Saut M.S. kepada wartawan, Kamis (5/11).

Saut M.S lebih lanjut mengatakan, dengan bergabungnya AKBP Raffles Langgak Putra sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus, sejumlah agenda prioritas dan harapan turut disematkan. 

Pertama, Optimalisasi Penegakan Hukum dengan Memaksimalkan penanganan kasus-kasus kriminalitas khususnya tindak pidana korupsi secara cepat, transparan, dan berkeadilan.

Kedua, Pemanfaatan Basis Data Modern dengan Mengintegrasikan pendekatan analitis berbasis informasi dan statistik guna mempercepat proses penyelidikan.

Ketiga, meningkatkan Kepercayaan Publik dengan menghadirkan rasa aman yang nyata bagi masyarakat melalui kinerja satuan yang profesional dan akuntabel.

Mutasi ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah penyegaran struktural semata, tetapi juga momentum peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat DKI Jakarta, tandas Saut M.S.

Report, Jp

PETIR DPW DKI Jakarta Ambil SKT di Bakesbangpol, Ajukan Audiensi dengan Kepala Kesbangpol

Jakarta, Suaraundonesia1, Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR) DPW DKI Jakarta terus memperkuat legalitas dan tertib administrasi organisasi. Hal tersebut ditandai dengan agenda pengambilan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, PETIR DPW DKI Jakarta diterima dengan hangat dan sangat ramah oleh perwakilan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, yakni Bapak Jajuli dan Bapak Mazhar.

Sementara itu, dari jajaran PETIR DPW DKI Jakarta hadir Ketua DPW Ones Kilikily, Wakil Sekretaris DPW Melky Kopa, serta Divisi Hukum DPW Alex Tewuh.

Selain agenda pengambilan SKT, pengurus PETIR juga menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kepala Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya membangun komunikasi dan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemerintah daerah.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari proses pelaporan keberadaan organisasi yang sebelumnya telah mendapat tanggapan resmi dari Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026.

Dalam surat tersebut, Bakesbangpol menyampaikan bahwa laporan keberadaan DPW PETIR telah diterima dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam database organisasi kemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta.

Ketua DPW PETIR DKI Jakarta, Ones Kilikily, bersama jajaran pengurus terus mendorong agar organisasi berjalan secara tertib administrasi, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan audiensi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi pintu komunikasi dan sinergi antara PETIR DPW DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam membangun hubungan kelembagaan yang baik.

PETIR DPW DKI Jakarta juga berkomitmen untuk terus menjaga soliditas internal, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, serta mengambil bagian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui penguatan administrasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, PETIR DPW DKI Jakarta berharap dapat berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang profesional, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi persatuan serta keharmonisan masyarakat di Ibu Kota.

Dalam momen tersebut Ones Kilikily selaku ketua DPW DKI Jakarta menyampaikan bahwa DPW PETIR DKI Jakarta Hadir dan siap untuk membangun sinergitas yang indah dan intens bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga ketertiban,keharmonisan dan kedamaian Kota Jakarta.

Gerak Cepat Macan Pseko dan Macan Limun, Motor Korban yang Dicuri Saat Berada diKebun Berhasil Ditemukan

Suaraindonesia1.com,  SAROLANGUN – Nasib malang dialami seorang warga yang kehilangan sepeda motor saat sedang bekerja di kebun di Dusun Mensio, Desa Panca Karya, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Namun, berkat gerak cepat Tim Opsnal Macan Pseko bersama Unit Reskrim Polsek Limun, kasus tersebut berhasil diungkap dan sepeda motor milik korban berhasil ditemukan kembali.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial PA, yang diduga sebagai pelaku pencurian satu unit sepeda motor Honda Revo X warna merah.

Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 16 Oktober 2026, sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu, korban berinisial S sedang bekerja di kebun bersama rekannya.

Ketika hendak pulang, korban mendapati sepeda motor Honda Revo X miliknya yang sebelumnya diparkir di sekitar tempat bekerja sudah tidak berada di tempat.

Korban kemudian mendapat informasi dari rekannya bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh seseorang. Setelah memeriksa tas yang ditinggalkan di dekat lokasi bekerja, korban juga mengetahui bahwa kunci sepeda motornya sudah tidak ada.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kehilangan satu unit sepeda motor dan selanjutnya melaporkan peristiwa itu ke Polsek Limun untuk diproses secara hukum.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Macan Pseko bersama Unit Reskrim Polsek Limun melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku.

Pada Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, tim gabungan mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di sebuah warung pecel lele di kawasan Simpang Kantor Bupati Sarolangun, Kecamatan Gunung Kembang.

Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pria berinisial PA. Dari hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban.

Selanjutnya, pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 17.00 WIB, tim gabungan melakukan pengembangan dan berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Revo X warna merah.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Limun IPTU Usaha Sitepu, S.E., menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Sarolangun dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

Ia mengapresiasi kerja sama dan gerak cepat personel dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sehingga terduga pelaku berhasil diamankan dan barang bukti dapat ditemukan.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat memarkirkan kendaraan maupun ketika sedang beraktivitas di kebun. Masyarakat diminta menggunakan kunci pengaman tambahan serta tidak meninggalkan kunci kendaraan di tempat yang mudah dijangkau orang lain.

"Apabila masyarakat mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti," imbaunya.

Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Limun untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga tengah melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 476 KUHP tentang pencurian.

Red/Suara Indonesia 1

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA BARAT LAKUKAN PELATIHAN PENJURIAN.

Manokwari, Suaraindonesia1, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, selama tiga hari, mulai Selasa sampai Rabu, 03-05 November 2026 di Swissbell Hotel Manokwari melaksanakan Pelatihan Penjurian (Juri) 

Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov PB. 

Jafar Werfete,S.Sos.,M.M dalam pada itu, menjelaskan bahwa kegiatan ini diwujudkan untuk menghadirkan Juri- Juri yang berkualitas, kompeten, objektifitas, independen dan berintegritas.

Pelatihan diikuti oleh Para seniman terdiri dari Seni Suara, Seni Musik, Seni Tari, Komposer dan Pelatih Seni di Papua Barat, baik secara langsung maupun melalui zoom.

Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Frans Kocu juga sebagai Kepala Bidang Kesenian, dalam laporannya menyampaikan bahwa Narasumber atau penyaji materi kegiatan ini adalah para pakar musik dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI dan Para Pelatih Seni Tari dan Budaya di Papua dan Papua Barat.

(Djfbd)

Tingkatkan Keselamatan Pelayaran di Kepulauan Yapen, UPP Kelas II Serui Bagikan 100 Life Jacket Gratis.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Serui menggelar kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran sekaligus membagikan 100 unit life jacket (jaket pelampung) secara gratis kepada 50 pemilik perahu dan speedboat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Selasa, 03 November 2023.

Kepala Kantor UPP Kelas II Serui, Fathoni, S.E., M.AP., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam membangun budaya keselamatan pelayaran, khususnya bagi masyarakat yang setiap hari beraktivitas di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, serta para peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Fathoni, transportasi laut memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kepulauan Yapen. Selain menjadi sarana penghubung antarkampung dan antarpulau, transportasi laut juga menjadi penopang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.

Namun demikian, aktivitas pelayaran memiliki sejumlah risiko yang harus diwaspadai, mulai dari perubahan cuaca, gelombang dan arus laut, kondisi teknis armada, kelebihan muatan, hingga kurangnya penggunaan perlengkapan keselamatan.

"Keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama. Di balik setiap orang yang berangkat melaut atau melakukan perjalanan menggunakan speedboat, ada keluarga yang menanti kepulangannya di rumah," ungkap Fathoni.

Ia menegaskan bahwa peningkatan keselamatan pelayaran tidak cukup hanya melalui pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Fathoni mengingatkan para pemilik dan operator perahu maupun speedboat agar selalu memastikan kondisi mesin dan sarana angkutan dalam keadaan baik, memperhatikan kondisi cuaca sebelum berlayar, mematuhi kapasitas penumpang dan muatan, serta menyediakan dan menggunakan perlengkapan keselamatan, terutama life jacket.

Ia juga menekankan agar operator tidak mengabaikan prosedur keselamatan hanya demi mengejar waktu maupun keuntungan.

"Life jacket bukan sekadar pelengkap atau hanya untuk memenuhi persyaratan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu seseorang tetap mengapung apabila terjatuh ke laut, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk bertahan sambil menunggu pertolongan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jumlah life jacket harus disesuaikan dengan jumlah penumpang yang diangkut. Operator juga diharapkan memastikan jumlah penumpang terdata dengan baik serta membiasakan dokumentasi kondisi sebelum keberangkatan.

Fathoni Juga turut mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), mengingat pergerakan masyarakat melalui transportasi laut diperkirakan mengalami peningkatan.

Ia mengimbau seluruh operator speedboat dan perahu tradisional agar tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dan perairan tidak memungkinkan.

Menurutnya, jangan sampai suasana sukacita perayaan Natal dan Tahun Baru justru berubah menjadi duka akibat kecelakaan pelayaran yang dapat menimbulkan korban jiwa.

"Kita tidak menginginkan adanya musibah dan kecelakaan di laut. Karena itu, saya mengimbau seluruh operator agar selalu mengedepankan budaya keselamatan, memperhatikan kondisi alat angkut, mesin, perlengkapan keselamatan, cuaca, serta memastikan jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas," tegasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pembagian 100 unit life jacket tersebut, UPP Kelas II Serui berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan pelayaran semakin meningkat.

Fathoni juga menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan komitmen bersama antara regulator, pemilik armada, operator, dan pengguna jasa transportasi laut.

Menutup sambutannya, ia menyampaikan pesan penting kepada seluruh masyarakat dan operator transportasi laut agar selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

"Jangan pernah menganggap keselamatan sebagai beban, karena keselamatan adalah cara kita melindungi kehidupan. Lebih baik tidak berangkat daripada tidak kembali. Lebih baik menunda keberangkatan demi keselamatan daripada memaksakan perjalanan dan mempertaruhkan nyawa," pesannya.

Ia berharap seluruh masyarakat yang menggunakan transportasi laut dapat berangkat dengan persiapan yang baik, berlayar dengan penuh tanggung jawab, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan kembali ke rumah dengan selamat.

DANA BANPRES KARHUTLA Rp 10 MILIAR MASUK SAROLANGUN, MASYARAKAT MINTA TRANSPARANSI

Suaraindonesia1.com  _ Sarolangun. Kabupaten Sarolangun menerima dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) senilai Rp 10 Miliar dari Pemerintah Pusat. Dana besar ini menjadi sorotan publik. Masyarakat Sarolangun kini menuntut transparansi total ke mana uangnya, apa yang sudah dibeli, dan apa hasilnya di lapangan. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, dana Rp 10 Miliar tersebut dialokasikan ke 3 OPD. 

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) - Rp 3,5 Miliar

Untuk sarana pemadam, alat pemadam, selang, pompa, APD petugas, dan penunjang pemadaman karhutla.

Kepala DPKP Sarolangun Trianto, S.IP, ME

2. BPBD Sarolangun - Rp 4 Miliar

Untuk operasional dan logistik penanggulangan bencana bahan bakar, logistik tim lapangan, dan peralatan darurat.

Kepala BPBD Sarolangun: Solahuddin Nopri, S.H.

3. Dinas Kesehatan Sarolangun - Rp 2,5 Miliar

Untuk layanan kesehatan dampak kabut asap obat-obatan, masker, tabung oksigen, dan layanan kesehatan masyarakat terdampak.

Kepala Dinkes Sarolangun: Bambang Hermanto, SKM, MM

Total : Rp 3,5 M + Rp 4 M + Rp 2,5 M = Rp 10 Miliar.

Fahrur Rozi Sukmana Ketua Temperak Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi dan  Masyarakat Sarolangun Mempertanyakan kemana saja uang sebesar itu. 

"Masyarakat berhak mengawasi. Uang negara harus jelas peruntukannya, terbuka realisasinya, dan nyata manfaatnya. Jangan sampai dana besar pertanggungjawabannya kecil, " Ujar fahrur rozi sukmana

Sementara itu Publik Sarolangun kini bertanya, 

- Apa saja yang sudah dibeli dari dana tersebut?

- Berapa unit alat pemadam, kendaraan, masker, obat-obatan dan logistik yang sudah direalisasikan?

- Di mana barangnya sekarang?

- Bagaimana penggunaannya di lapangan?

- Apa hasilnya untuk masyarakat yang terdampak karhutla?

Rp 10 Miliar bukan uang kecil. Publik berhak tahu.

Awak media SuaraIndonesia1 meminta kepada ketiga kepala dinas tersebut untuk membuka data realisasi anggaran secara terbuka kepada publik sebelum akhir tahun 2026, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Sarolangun.

Transparansi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bantuan Presiden benar-benar sampai ke rakyat yang menghirup asap, yang lahannya terbakar, dan yang petugasnya berjuang di garis depan.

Redaksi SuaraIndonesia1, membuka ruang hak jawab bagi DPKP, BPBD, dan Dinas Kesehatan Sarolangun untuk memberikan klarifikasi dan data realisasi dana Karhutla ini.

Djarnawi Kusuma

Adanya Dugaan Skandal Penyadapan, Ketum DePA-RI Angkat Suara: Usut Tuntas, Jangan Ada Penyalahgunaan Kekuasaan!

JAKARTA, suaraindonesia1.com, Rabu (4/11),- Ketua Umum DePA-RI , Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M prihatin dan mengecam “skandal penyadapan ilegal” yang terjadi, sebab hal tersebut merupakan penyimpangan dalam bernegara. Skandal penyadapan terhadap kepala negara bukan skandal biasa, bahkan level kejahatannya di atas kejahatan korupsi ataupun terorisme. Ia adalah “extraordinary serious crime”. 

Luthfi Yazid yang juga Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) mencermati secara serius perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri yang kini sudah menjadi Tersangka. 

Luthfi Yazid memandang bahwa persoalan ini bukan sekadar perkara pidana individual, melainkan menyangkut integritas institusi/lembaga penegak hukum, perlindungan hak privasi warga negara, privasi kepala negara, serta kepercayaan publik terhadap negara hukum ( rule of law), constitutional protection, institutional accountability dan democratic governance. 

"Adanya penyadapan ilegal itu menunjukkan adanya ketegangan dimana “negara menyadap negara”. Menurut informasi yang kita terima, bukan hanya Kepala Negara yang disadap namun juga Ketua Umum /petunggi partai politik, anggota Komisi 3, kalangan pengusaha, dsb. Jangan salahkan masyarakat jika timbul banyak pertanyaan: apa tujuan penyadapan itu? Mengapa Kepala Negara yang disadap? Bukankah para petinggi polri tersebut dipercaya serta diberi jabatan oleh Presiden? Mengapa Ketua Umum Partai politik, pengusaha, LSM, tokoh media, dan tokoh Ormas? Apakah ini bentuk spionase? Atau spywar? Atau adakah  hubungan kausalitas dengan berbagai peristiwa nasional terakhir terutama terkait putusan lembaga yudikatif? Kemungkinan pertanyaan pertanyaan publik seperti ini ada dan tak bisa disalahkan," ungkapnya

Bagaimana bisa terjadi sebuah organ negara menyadap organ negara lainnya. Bagaimana ganjilnya negara menyadap negara? Tidak terbayangkan jika hal semacam ini, misalnya, terjadi di Korea Selatan, China, Jepang atau Arab Saudi misalnya. Hampir bisa dipastikan hukuman yang ditimpakan adalah hukuman mati, hukum gantung atau qishosh. 

Sebenarnya banyak contoh penyadapan ilegal di beberapa negara yang dapat menjadi pelajaran seperti kasus penyadapan terhadap Presiden Brazil Dilma Roussef, Presiden Perancis Jaques Chirac, Nicolas Sarkozy, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanches dsb. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Luthfi Yazid menyampaikan beberapa sikap:

1. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Tidak seorang pun, termasuk pejabat dan mantan pejabat negara, berada di atas hukum.

2. Penyadapan harus memiliki dasar hukum dan kewenangan yang sah. Teknologi penyadapan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, intimidasi, menakut-nakuti, menekan, menyandera ataupun pengawasan di luar koridor hukum.

3. Pengusutan harus independen dan transparan. Seluruh fakta, termasuk pihak yang memerintahkan, intelectuil dader, melaksanakan, dan menerima hasil penyadapan, harus diungkap secara profesional dan akuntabel.

4. Asas praduga tidak bersalah wajib dihormati, namun apabila terbukti maka harus mendapat ganjaran yang setimpal sebagai extraordinary serious crime. 

Luthfi Yazid juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme pengawasan penyadapan di Indonesia agar kewenangan tersebut tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Luthfi Yazid tidak membela atau menyalahkan pihak tertentu. Ia berdiri untuk kebenaran, keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara dan terutama kepala negara. 

"Negara hukum tidak boleh dibangun di atas ketakutan serta intimidasi melainkan di atas kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya," ungkapnya pada Rabu (04-11-2026)

Inilah momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah secara tegas dan terukur, mendukung penuh langkah Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, SH, SIK serta menyusun kembali atau menata ulang para pembantunya ( di semua lini pembantu Presiden) yang memiliki integritas kebangsaan, integritas moral, dan integritas intelektual.

"Pembenahan yang fundamental tersebut bukan hanya demi generasi sekarang, namun juga untuk generasi mendatang sekaligus sebagai pelaksanaan mandat konstitusi. Dengan langkah yang optimal, terukur dan penuh keikhlasan niscaya Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi namanya akan dikenang serta meninggalkan legacy bagi NKRI," tutup Ketum DePA-RI. (cr)

Sosialisasi Catur Pusat Pendidikan di Warayaru, Teluk Wondama, Dorong Pendidikan Jadi Tanggung Jawab Bersama

Warayaru, Teluk Wondama, suaraindonesia1.com, Rabu (4/11),- Penguatan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sosial menjadi fokus utama dalam kegiatan pembekalan dan sosialisasi Catur Pusat Pendidikan yang dilaksanakan di SD Negeri Warayaru, Kabupaten Teluk Wondama. Kegiatan ini mengusung tema  "Memperkuat Peran Serta Catur Pusat Pendidikan dalam Wadah Setiap Rumah adalah Sekolah dan Setiap Orang adalah Guru" yang disampaikan oleh Dr. Elisa Hendrik Kurube, S.Sos., M.AP, Kepala Bidang Litbang BP4D Teluk Wondama. 

Dalam pemaparannya, Dr. Elisa Hendrik Kurube menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga proses pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan di berbagai ruang kehidupan. 

Ia menjelaskan bahwa konsep Catur Pusat Pendidikan menempatkan empat unsur utama sebagai mitra dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi anak, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan sosial dan kelembagaan pendukung. Pendekatan ini dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Teluk Wondama. 

"Setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Artinya, pendidikan berlangsung di mana saja, kapan saja, dan melalui keteladanan siapa saja," jelas Dr. Elisa Hendrik Kurube dalam materi sosialisasinya. 

Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai peran masing-masing pihak dalam mendukung pendidikan anak. Orang tua didorong untuk menyediakan waktu mendampingi anak belajar, membangun kebiasaan disiplin, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan di rumah. Sementara itu, sekolah diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun komunikasi terbuka dengan orang tua, dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. 

Selain keluarga dan sekolah, masyarakat juga didorong untuk terlibat aktif dalam pendidikan melalui pelestarian budaya lokal, penguatan literasi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diperkuat melalui peran lembaga keagamaan, pemerintah kampung, tenaga kesehatan, komite sekolah, organisasi pemuda, hingga lembaga perlindungan anak. 

Dalam rangka implementasi program, diperkenalkan sejumlah strategi penguatan Catur Pusat Pendidikan, antara lain Gerakan Orang Tua Sahabat Belajar, Gerakan Sekolah Ramah Anak, Gerakan Kampung sebagai Ruang Belajar, dan Gerakan Lingkungan Pendukung Pendidikan. Program tersebut akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti 15 menit belajar di rumah, pertemuan rutin orang tua dan guru, pendampingan belajar bagi siswa, serta pembelajaran berbasis budaya dan lingkungan lokal. 

Sebagai tindak lanjut, peserta juga diajak menyusun komitmen bersama melalui rencana aksi 100 hari. Tahapan yang disiapkan meliputi pembangunan kesepahaman, pelaksanaan gerakan di rumah, sekolah dan masyarakat, hingga evaluasi dan penguatan keberlanjutan program.

Dr. Elisa Hendrik Kurube berharap SD Negeri Warayaru dapat menjadi titik awal gerakan pendidikan berbasis keluarga dan masyarakat di Teluk Wondama. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari perubahan positif dalam kebiasaan belajar, karakter anak, hubungan keluarga dengan sekolah, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. 

Melalui sosialisasi tersebut, seluruh unsur pendidikan di Warayaru menyatakan komitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama, memperkuat komunikasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat, serta membangun generasi Wondama yang cerdas, berkarakter, dan berakar pada budaya lokal. (cr)