BIAYA SIM C DIDUGA TEMBUS Rp550 RIBU, FORUM KAUM PEMBELA RAKYAT TANTANG DIRLANTAS BUKA-BUKAAN: JANGAN BIARKAN PELAYANAN PUBLIK JADI LADANG PUNGLI!

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Pelayanan penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Satlantas Polresta Gorontalo Kota kini menjadi sorotan serius setelah muncul sejumlah keluhan masyarakat terkait dugaan biaya tambahan yang tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya.

Persoalan ini bukan perkara kecil. Ketika masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang telah memiliki ketentuan tarif resmi, justru muncul keluhan mengenai biaya yang nilainya jauh melampaui komponen tarif yang diketahui publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pelayanan SIM benar-benar berjalan sesuai aturan, atau justru terdapat praktik pembebanan biaya yang perlu diperiksa secara serius?

Berdasarkan informasi dan keluhan masyarakat yang dihimpun Forum Kaum Pembela Rakyat Wilayah Provinsi Gorontalo, sejumlah warga mengaku harus mengeluarkan biaya pembuatan SIM C dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp450.000 hingga Rp550.000.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tarif PNBP penerbitan SIM C baru sebesar Rp100.000, sedangkan perpanjangan SIM C sebesar Rp75.000.

Memang terdapat komponen pemeriksaan kesehatan jasmani dan psikologi yang menjadi persyaratan penerbitan SIM. Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya pemeriksaan kesehatan disebut berkisar Rp35.000 hingga Rp50.000, sedangkan tes psikologi berkisar Rp37.500 hingga Rp100.000.

Jika seluruh komponen tersebut diakumulasikan, estimasi biaya pembuatan SIM C berada pada kisaran Rp172.500 hingga Rp250.000. Angka ini merupakan estimasi berdasarkan komponen biaya yang disebutkan, bukan tarif paket resmi pemerintah.

Lantas, jika masyarakat mengaku membayar hingga Rp450.000 bahkan Rp550.000, dari mana selisih biaya tersebut berasal?

Siapa yang menerima uang itu? Apa dasar hukumnya? Apakah terdapat bukti pembayaran? Dan apakah seluruh komponen biaya tersebut telah diumumkan secara terbuka kepada masyarakat?

JANGAN ADA BIAYA YANG DISEMBUNYIKAN DI BALIK PELAYANAN PUBLIK!

Forum Kaum Pembela Rakyat menilai bahwa persoalan ini harus segera mendapatkan perhatian serius dari pimpinan kepolisian di Gorontalo. Sebab, transparansi biaya merupakan hak masyarakat, bukan kemurahan hati petugas pelayanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 21, mengatur bahwa standar pelayanan harus memuat komponen biaya atau tarif. Pasal 34 juga menegaskan kewajiban pelaksana pelayanan publik untuk bersikap profesional, akuntabel, berintegritas, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

Artinya, tidak boleh ada pembebanan biaya kepada masyarakat tanpa kejelasan dasar, prosedur, dan pertanggungjawaban.

Apabila ditemukan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum atau terdapat penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

SUDAH ADA PERSOALAN DI SAMSAT, MENGAPA KELUHAN SERUPA KEMBALI MUNCUL?

Hal yang semakin disayangkan, keluhan ini muncul ketika institusi kepolisian di Gorontalo sebelumnya telah mendapat sorotan akibat persoalan dugaan pungutan liar di lingkungan Samsat.

Dalam beberapa pekan pada tahun 2026, Kapolda Gorontalo dan Dirlantas Polda Gorontalo disebut telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas persoalan pungutan liar di Samsat yang melibatkan oknum anggota lalu lintas. Bahkan, DPRD Provinsi Gorontalo sempat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan tersebut.

Namun, kini muncul kembali keluhan masyarakat terkait pelayanan SIM di Satlantas Polresta Gorontalo Kota.

Publik tentu berhak bertanya: sejauh mana evaluasi yang telah dilakukan? Apakah pembenahan hanya berhenti pada pernyataan permohonan maaf? Mengapa persoalan transparansi biaya masih menjadi keluhan masyarakat?

Jangan sampai institusi hanya lantang berbicara tentang pemberantasan pungli ketika sedang menjadi sorotan, tetapi tidak cukup tegas melakukan pembenahan di lingkungan internalnya sendiri.

RAHMAN PATINGKI DESAK DIRLANTAS EVALUASI KASAT LANTAS DAN PERIKSA KANIT REGIDENT

Menanggapi persoalan tersebut, Rahman Patingki menyampaikan kritik keras terhadap pelayanan SIM di Satpas Satlantas Polresta Gorontalo Kota.

Rahman menegaskan bahwa Dirlantas Polda Gorontalo tidak boleh tinggal diam dan harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota.

Selain itu, ia mendesak agar Kanit Regident diperiksa secara serius dan direkomendasikan untuk dicopot dari jabatannya apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian pengawasan, pembiaran, atau keterlibatan dalam praktik yang merugikan masyarakat.

"Jangan hanya masyarakat yang dituntut untuk taat terhadap aturan, sementara pelayanan yang diberikan justru menyisakan tanda tanya. Kalau tarif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka jalankan sesuai ketentuan. Jangan ada biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukum dan peruntukannya. Masyarakat bukan tempat untuk mencari keuntungan dari ketidakjelasan pelayanan," tegas Rahman.

Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab dalam sebuah organisasi tidak boleh hanya dibebankan kepada anggota yang berada di lapangan. Pejabat yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian harus turut dievaluasi berdasarkan tugas, kewenangan, dan bukti yang ditemukan.

"Kalau benar institusi Polri ingin melakukan pembersihan, maka bersihkan secara menyeluruh. Jangan hanya berani menindak anggota kecil, tetapi ragu mengevaluasi pejabat yang memiliki tanggung jawab pengawasan. Jika terbukti ada pelanggaran, tindak tegas. Jika ada pembiaran, evaluasi. Jangan sampai jabatan justru menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban," lanjutnya.

FORUM KAUM PEMBELA RAKYAT SIAP KAWAL PERSOALAN HINGGA MABES POLRI

Rahman menyampaikan bahwa Forum Kaum Pembela Rakyat Wilayah Provinsi Gorontalo akan melakukan konsolidasi guna memperdalam persoalan tersebut.

Pihaknya akan menghimpun keterangan masyarakat, menelusuri rincian biaya, mengumpulkan bukti pembayaran, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius, objektif, dan transparan oleh jajaran Polda Gorontalo, Forum Kaum Pembela Rakyat menyatakan siap membawa persoalan tersebut hingga ke pimpinan tertinggi Polri di Mabes Polri.

"Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada klarifikasi atau janji pembenahan. Kami ingin ada pemeriksaan yang objektif, transparansi biaya, dan tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran. Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian ketika mengurus hak administratifnya sendiri," tegas Rahman.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERKIKIS KARENA KETIDAKTRANSPARANAN!

Persoalan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Kapolda Gorontalo, Dirlantas Polda Gorontalo, dan Kapolresta Gorontalo Kota.

Masyarakat tidak membutuhkan slogan pelayanan prima yang hanya terpampang di dinding kantor. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang benar-benar bersih, biaya yang jelas, prosedur yang pasti, serta petugas yang tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Jika biaya resmi telah ditetapkan, umumkan secara terbuka. Jika ada biaya pemeriksaan kesehatan dan psikologi, jelaskan penyelenggara, rincian tarif, serta bukti pembayarannya. Jika ada biaya lainnya, tunjukkan dasar hukumnya.

Sebab, tidak boleh ada satu rupiah pun yang dibebankan kepada masyarakat tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban.

Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mengurus SIM secara legal justru merasa harus membayar harga yang tidak pernah mereka pahami dasar perhitungannya.

Kini pertanyaan publik hanya satu:

BERANI ATAU TIDAK DIRLANTAS POLDA GORONTALO MEMBUKA SECARA TERANG-BENDERANG SELURUH KOMPONEN BIAYA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SIM DI SATPAS POLRESTA GORONTALO KOTA?

Forum Kaum Pembela Rakyat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban.

Karena kepercayaan masyarakat tidak bisa dibeli dengan permohonan maaf. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.

Jika benar ada pungli, berantas! Jika ada pembiaran, evaluasi! Jika ada penyalahgunaan jabatan, proses! Jangan biarkan hukum hanya menjadi slogan bagi mereka yang seharusnya menjadi penjaganya. 

Rep: JO

PENYELUNDUPAN BATU HITAM DI GORONTALO TAK KUNJUNG TUNTAS! RAHMAN PATINGKI PERTANYAKAN KEBERANIAN APARAT UNGKAP PEMODAL DAN DALANG BESAR

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Persoalan penyelundupan batu hitam ilegal di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan. Rentetan peristiwa pengiriman mineral yang diduga tidak memiliki legalitas, penangkapan di sejumlah wilayah, hingga munculnya jalur distribusi lintas provinsi memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat, khususnya Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango.

Rahman Patingki, selaku Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, menilai bahwa persoalan penyelundupan batu hitam bukanlah fenomena baru. Dari tahun ke tahun, praktik tersebut terus menjadi persoalan yang berulang. Namun, publik masih menunggu pembuktian penegakan hukum yang benar-benar mampu menjangkau aktor utama di balik jaringan distribusi ilegal tersebut.

JANGAN HANYA SOPIR YANG DIJADIKAN UJUNG PENYELESAIAN!

Rahman mempertanyakan pola penanganan perkara yang menurutnya selama ini lebih banyak terlihat pada pengamanan kendaraan, barang bukti, dan orang-orang yang berada di lapangan. Sementara itu, siapa pemilik sesungguhnya, siapa pemodal, siapa yang mengendalikan distribusi, dan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari bisnis ilegal tersebut masih menjadi pertanyaan publik.

"Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada sopir dan orang-orang yang berada di lapangan. Pertanyaannya sederhana, siapa pemilik batu hitam itu? Siapa yang membiayai pengirimannya? Siapa yang mengatur jalur distribusinya? Siapa yang menikmati keuntungan dari bisnis ilegal tersebut? Jangan sampai aparat hanya berhasil mengungkap orang-orang di bagian paling bawah, tetapi gagal membongkar jaringan yang berada di atasnya," tegas Rahman.

Menurutnya, keberhasilan melimpahkan berkas perkara atau menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran bahwa praktik penyelundupan telah berhasil diberantas. Sebab, selama aktor intelektual, pemilik barang, dan sumber pendanaan belum terungkap, jaringan distribusi ilegal masih berpotensi beroperasi.

GORONTALO JANGAN SAMPAI MENJADI JALUR NYAMAN DISTRIBUSI MINERAL ILEGAL!

Rahman juga menyoroti informasi mengenai batu hitam yang diduga berasal dari wilayah Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kemudian dibawa masuk ke Provinsi Gorontalo dan direncanakan untuk dikirim menuju Palu, Sulawesi Tengah, melalui jalur laut Pelabuhan Anggrek.

Peristiwa tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi seluruh institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan, distribusi barang, pelabuhan, dan penegakan hukum.

Apabila benar jalur Gorontalo terus dimanfaatkan sebagai lintasan distribusi mineral ilegal, maka aparat harus menjelaskan bagaimana barang tersebut dapat bergerak, melewati sejumlah titik pengawasan, hingga akhirnya terungkap melalui penindakan.

"Jangan sampai Gorontalo justru dipandang sebagai jalur yang mudah dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan mineral ilegal. Ini bukan sekadar persoalan satu truk atau satu kontainer. Ini menyangkut sistem pengawasan, integritas aparat, dan keberanian membongkar jaringan sampai ke pemodalnya," ujar Rahman.

Ia juga mengingatkan bahwa penangkapan terhadap pengiriman mineral ilegal di luar wilayah Gorontalo yang diduga berasal dari Gorontalo harus menjadi bahan evaluasi serius. Penindakan tidak boleh hanya dilakukan ketika barang sudah berada di daerah lain. Aparat harus mampu melakukan pengawasan sejak sumber barang, proses pengumpulan, pengangkutan, hingga titik keberangkatan.

HH DAN AD: PUBLIK MENUNGGU SIAPA YANG BERADA DI BALIK MEREKA!

Dalam peristiwa terbaru, jajaran Polairud dikabarkan mengamankan dugaan pengiriman batu hitam ilegal yang berasal dari Bolsel melalui jalur Gorontalo. Dalam peristiwa tersebut, dua orang berinisial HH dan AD turut diamankan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, keduanya diduga memiliki peran sebagai koordinator dan sopir dalam proses pengiriman.

Namun, bagi Rahman, penindakan tersebut tidak boleh menjadi akhir dari pengungkapan perkara.

Publik berhak mengetahui apakah penyidik telah menelusuri asal-usul barang, identitas pemilik, pihak yang memerintahkan pengiriman, sumber pembiayaan, dokumen pengangkutan, hingga calon penerima barang di tempat tujuan.

"Kalau HH dan AD sudah diamankan, jangan berhenti di situ. Bongkar siapa yang memberikan perintah, siapa pemilik batu hitam, siapa yang membiayai, dan siapa yang mengendalikan pengiriman. Jangan sampai orang-orang di lapangan diproses, sementara pihak yang sesungguhnya memperoleh keuntungan justru tidak tersentuh," tegasnya.

DUGAAN PENYELUNDUPAN SIANIDA JUGA HARUS DIUNGKAP SECARA MENYELURUH!

Belum selesai persoalan batu hitam, Rahman turut menyoroti adanya peristiwa pengamanan dugaan penyelundupan sianida yang dikabarkan terjadi di wilayah Kotamobagu.

Menurutnya, kemunculan sejumlah perkara yang berkaitan dengan distribusi material pertambangan ilegal harus ditelusuri secara serius. Ia menduga terdapat pola distribusi dan jaringan yang perlu diungkap melalui penyelidikan mendalam.

Rahman menegaskan bahwa dugaan adanya pihak yang memberikan perlindungan atau menjadi beking terhadap aktivitas ilegal tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi tanpa pemeriksaan. Jika terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum, Propam harus turun tangan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.

"Jangan alergi terhadap kritik publik. Kalau memang tidak ada keterlibatan oknum, buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Tetapi jika ditemukan keterlibatan siapa pun, termasuk oknum aparat, jangan ada perlindungan institusional. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tegas Rahman.

PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN EKSPEDISI TANTO IKUT MENJADI SOROTAN

Selain mendesak pengungkapan pemilik dan pemodal batu hitam, FKPR bersama aliansi yang tergabung, termasuk unsur BEM SI, menyatakan akan terus mengawal dugaan jaringan pengiriman mineral ilegal yang menggunakan jasa perusahaan penyedia pengiriman.

Nama PT Bahari Kurnia Agency dan Ekspedisi Tanto turut menjadi perhatian setelah munculnya informasi mengenai penggunaan jasa pengiriman dan dugaan berulangnya penangkapan yang melibatkan kontainer atau peti kemas dengan identitas pengiriman terkait.

Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menyimpulkan perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam tindak pidana. Namun, apabila benar terdapat pengiriman berulang yang menggunakan jasa mereka dan kemudian tersangkut perkara di luar daerah, maka diperlukan klarifikasi terbuka mengenai prosedur penerimaan barang, pemeriksaan dokumen, identitas pengirim, penerima, serta mekanisme pengawasan muatan.

"Kalau perusahaan menyatakan dirinya sebagai korban, maka buktikan melalui keterbukaan dokumen dan mekanisme pengawasan pengiriman. Publik perlu mengetahui bagaimana barang tersebut diterima, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, dan bagaimana prosedur verifikasi muatan dilakukan. Jangan hanya berlindung di balik pernyataan bahwa perusahaan juga menjadi korban tanpa memberikan penjelasan yang dapat diuji," kata Rahman.

FKPR menyatakan akan terus melakukan penelusuran dan menyampaikan tuntutan kepada pihak-pihak berwenang agar seluruh rantai distribusi diperiksa secara profesional dan berdasarkan alat bukti.

DASAR HUKUM: JANGAN BIARKAN PENYELUNDUPAN MINERAL BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN

Rahman mengingatkan bahwa terdapat sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar penindakan terhadap praktik pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan mineral yang tidak memiliki legalitas.

1. Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan ini berkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal.

2. Pasal 161 UU Minerba. Mengatur pidana bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, maupun penjualan mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin atau dokumen legalitas sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.

3. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023). Dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan tindak pidana bersama-sama, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu tindak pidana, sepanjang unsur-unsurnya terbukti. Ketentuan ini penting untuk menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang berada di balik kegiatan tersebut.

4. Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menegaskan tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Mengatur tugas Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak semestinya hanya berorientasi pada pelaku yang ditemukan di lapangan. Penyidik harus menelusuri seluruh mata rantai tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku.

FKPR: KAMI AKAN KAWAL SAMPAI KE AKAR-AKARNYA!

Rahman Patingki menegaskan bahwa FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo bersama aliansi yang tergabung, termasuk unsur BEM SI, akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya mendesak Polda Gorontalo, Polres Bone Bolango, dan seluruh institusi terkait untuk membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan.

Ada sejumlah pertanyaan yang menurut FKPR harus dijawab secara terbuka:

• Siapa pemilik sebenarnya batu hitam yang diamankan?

• Siapa pemodal dan pihak yang membiayai pengiriman?

• Siapa yang memerintahkan serta mengendalikan distribusi?

• Bagaimana mineral tersebut dapat melewati jalur pengawasan?

• Apakah perusahaan jasa pengiriman telah melakukan verifikasi terhadap pengirim, penerima, dan dokumen muatan?

• Apakah terdapat pihak lain yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut?

• Sudah sejauh mana penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual?

"Jangan sampai setiap tahun masyarakat disuguhi berita penangkapan, tetapi jaringan penyelundupannya tetap hidup. Jangan sampai yang selalu dikorbankan hanya sopir, pekerja lapangan, dan orang-orang yang berada di posisi paling bawah. Kami ingin melihat keberanian aparat mengungkap siapa pemilik, siapa pemodal, dan siapa aktor intelektualnya. Jika memang ada oknum yang terlibat, proses tanpa pandang bulu. FKPR bersama aliansi tidak akan berhenti mengawal persoalan ini sampai seluruh fakta terungkap dan pertanggungjawaban hukum ditegakkan," tutup Rahman.

BAGI FKPR, PENANGKAPAN BUKANLAH AKHIR DARI PENEGAKAN HUKUM. PENGUNGKAPAN JARINGAN, PEMODAL, DAN AKTOR INTELEKTUAL ADALAH BAGIAN PENTING DARI UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYELUNDUPAN MINERAL ILEGAL DI GORONTALO.

Rep: JO

Sambut Nataru 2026/2027, PELNI Serui Siapkan Tambahan Armada dan Program Diskon Tiket

SERUI-Suaraindonesia1.com. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, menyiapkan penambahan armada kapal guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Selain mempersiapkan tambahan armada, PELNI juga menghadirkan program diskon tiket kapal sebesar 30 persen untuk membantu masyarakat memperoleh layanan transportasi laut dengan harga lebih terjangkau selama periode libur akhir tahun.

Kepala PT PELNI Cabang Serui, Whendy R. Imkotta, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor PELNI Cabang Serui, Jalan Cina Tua, Serui, Selasa (10/11/2026).

Whendy mengatakan, persiapan penambahan armada merupakan langkah antisipatif untuk memastikan kebutuhan transportasi laut masyarakat tetap terpenuhi, terutama pada periode Natal dan Tahun Baru yang diperkirakan mengalami peningkatan jumlah penumpang.

Menurutnya, transportasi laut masih menjadi sarana utama mobilitas masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, baik untuk perjalanan antarpulau maupun menuju sejumlah daerah di Papua dan luar Papua.

Ia menjelaskan, saat ini KM Ciremai menjadi kapal PELNI yang melayani rute Serui selama November 2026, setelah KM Dorolonda menyelesaikan pelayaran terakhirnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian PELNI dalam mempersiapkan ketersediaan armada, mengingat kebutuhan transportasi masyarakat diperkirakan meningkat menjelang Desember 2026.

Penambahan kapal diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat, memperlancar arus penumpang, sekaligus mengurangi potensi kepadatan selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

Meski demikian, rincian mengenai jumlah kapal tambahan, nama armada, serta jadwal operasionalnya masih menunggu informasi lebih lanjut.

Diskon Tiket 30 Persen Mulai 17 Desember 2026 Selain kesiapan armada, PELNI juga menyiapkan program potongan harga tiket kapal sebesar 30 persen yang dijadwalkan berlangsung mulai 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban biaya transportasi masyarakat, khususnya warga yang hendak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal bersama keluarga.

Kebijakan diskon ini juga menjadi salah satu upaya memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk memanfaatkan transportasi laut selama masa libur akhir tahun.

Masyarakat diimbau untuk memperhatikan ketentuan program diskon, ketersediaan tiket, serta jadwal keberangkatan kapal sebelum melakukan perjalanan.

Menghadapi potensi peningkatan jumlah penumpang, masyarakat Kepulauan Yapen juga diharapkan dapat merencanakan perjalanan sejak dini agar tidak mengalami kesulitan memperoleh tiket menjelang puncak arus mudik Natal maupun arus balik Tahun Baru.

Kesiapan armada, kepastian jadwal pelayaran, serta kualitas pelayanan penumpang menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran transportasi laut di wilayah kepulauan.

Melalui persiapan penambahan armada dan program potongan harga tiket tersebut, PELNI Cabang Serui berupaya meningkatkan pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan sekitarnya dalam menyambut perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

(ELVINO)

SPBU Atinggola Kehilangan Sisi Kemanusiaan, Pasien Gawat Darurat Diarahkan Minta Izin ke Sesama Pengantre, PPMA Minta Pertamina Tidak Tutup Mata

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Atinggola (PPMA), Mahfud Hilomalo, mengecam pelayanan di SPBU Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dinilai mengabaikan sisi kemanusiaan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat.

Kecaman tersebut berangkat dari informasi seorang masyarakat berinisial OIN. Ia menyampaikan bahwa saat itu sedang membawa orang dalam kondisi gawat darurat menuju rumah sakit dan mendapati SPBU dipadati antrean panjang. Atas kondisi tersebut, OIN meminta salah seorang petugas SPBU untuk mendahulukan dirinya karena harus segera tiba di rumah sakit.

Menurut OIN, petugas menyampaikan bahwa terdapat dua orang yang sudah lebih dulu mengantre dan bukan pengetap, lalu mengarahkan OIN untuk meminta izin kepada keduanya. Tanggapan petugas tersebut menjadi sorotan karena keputusan untuk memprioritaskan kondisi darurat justru dialihkan kepada sesama pengantre.

Mahfud menjelaskan bahwa panjangnya antrean pada saat itu diduga disebabkan oleh pembelian pertalite dalam jumlah besar menggunakan kendaraan roda empat dan sepeda motor berkapasitas besar.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026), Mahfud menilai sikap petugas tersebut telah melanggar aturan, norma, dan rasa empati.

"Kami memahami dari sisi hukum persoalan ini lemah karena OIN menggunakan mobil pribadi roda empat, bukan kendaraan darurat resmi. Namun kami melihat dari sisi sosial atau sosiologi, ini menyangkut empati dan harus kita perjuangkan," tulisnya.

Ia menambahkan, pemuatan berita ini didasari oleh keresahan masyarakat. Kritik tersebut ditujukan kepada oknum petugas serta kepada Pertamina selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, bukan kepada seluruh pekerja SPBU.

"Secara etika, hal itu merupakan kebijakan Pertamina, bukan kebijaksanaan petugas pengisi BBM. Pelayanan terhadap kondisi darurat seharusnya diatur jelas, bukan diserahkan kepada pengantre lain," tegasnya.

PPMA mendesak agar:

1. Pertamina mengevaluasi pelayanan SPBU Atinggola dan menindak oknum petugas yang bersangkutan.

2. Pertamina menetapkan dan menerapkan aturan tertulis tentang prioritas bagi kendaraan yang membawa pasien gawat darurat, termasuk kendaraan pribadi.

3. Dilakukan pembatasan pembelian dan pengawasan CCTV guna mencegah penimbunan.

4. Aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penimbunan BBM bersubsidi yang diduga menjadi penyebab antrean panjang.

Mahfud menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan bentuk peringatan dan kritik terhadap Pertamina agar pelayanan dan pengawasan di SPBU Atinggola segera dibenahi.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pengelola SPBU Atinggola dan pihak Pertamina. Tanggapan para pihak dibutuhkan demi keberimbangan berita.

Rep: JO

P2C MPW PEMUDA PANCASILA DKI JAKARTA Ucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada ARUDI, SEKRETARIS MPW PP DKI JAKARTA

JAKARTA, suaraindonesia1.com, Pembinaan dan Jajaran Pemberdayaan Cabang (P2C) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran Lembaga badan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada *Arudi* , selaku Sekretaris MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta.

Ucapan tersebut merupakan bentuk perhatian, kebersamaan, serta rasa kekeluargaan dalam keluarga besar Pemuda Pancasila, khususnya di lingkungan MPW DKI Jakarta.

Dalam momentum pertambahan usia ini, Pembinaan dan Pemberdayaan Cabang (P2C) Pemuda Pancasila DKI Jakarta berharap *Arudi* senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, serta keberkahan dalam setiap langkah pengabdian.

Selain itu, diharapkan *Arudi* terus diberikan kekuatan, semangat, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas organisasi serta mengemban amanah sebagai Sekretaris MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta.

Semangat kebersamaan, persaudaraan, dan solidaritas diharapkan terus menjadi landasan dalam memperkuat organisasi serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Selamat ulang tahun, *Arudi* .

Semoga senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahkan nikmat kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, dan panjang umur.

Pancasila Abadi!

Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang!

HUT ke-15 Partai NasDem di Kepulauan Yapen, DPD Gelar Pesta Seni, Syukuran dan Berbagai Aksi Sosial

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Kepulauan Yapen memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem melalui kegiatan pesta seni dan syukuran yang berlangsung di halaman Hotel Kelapa Dua, Rabu (11/11/2026).

Peringatan HUT ke-15 tersebut mengusung tema "Meneguhkan Restorasi, Menguatkan Bakti". Kegiatan ini menjadi momentum bagi keluarga besar Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mempererat kebersamaan, memperkuat solidaritas antarkader, sekaligus merefleksikan perjalanan dan pengabdian partai kepada masyarakat.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen, Rian Hendrik, saat ditemui awak media di Hotel Kelapa Dua seusai kegiatan menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-15 tahun ini tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diisi dengan berbagai aktivitas olahraga, pelayanan kesehatan, penghormatan kepada para pahlawan, serta aksi sosial kepada masyarakat dan keluarga besar partai.

Dalam rangkaian perayaan tersebut, DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen menyelenggarakan sejumlah kegiatan, di antaranya pesta seni dan syukuran, kegiatan fun bike, serta pertandingan bola voli yang melibatkan partisipasi masyarakat dan keluarga besar partai.

Selain kegiatan olahraga dan hiburan, perhatian terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-15. DPD Partai NasDem melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Yapen Barat dan Yapen Timur dengan menghadirkan tenaga medis dokter spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), serta dokter spesialis saraf.

Pelayanan kesehatan tersebut menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial yang diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

Tidak hanya itu, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT, DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen juga melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan.

Kegiatan ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa serta perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Melalui kegiatan ini, keluarga besar Partai NasDem turut mengenang pengorbanan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan melalui pengabdian kepada masyarakat.

Dalam momentum peringatan HUT ke-15 ini, DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan tali kasih kepada sejumlah pihak yang membutuhkan perhatian dan kepedulian.

Bantuan tersebut diberikan kepada kader-kader partai yang telah meninggal dunia melalui keluarga yang ditinggalkan, kader yang kurang mampu, serta para janda. Penyerahan tali kasih ini menjadi salah satu bentuk perhatian dan kepedulian keluarga besar Partai NasDem terhadap sesama kader maupun keluarga yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan organisasi.

Secara khusus, perhatian juga diberikan kepada para janda dan keluarga kader Partai NasDem yang telah meninggal dunia. Melalui kegiatan tersebut, partai berupaya menjaga hubungan kekeluargaan dan menunjukkan bahwa kebersamaan tidak hanya dibangun ketika kader masih aktif dalam organisasi, tetapi juga tetap terpelihara ketika mereka telah tiada.

Rangkaian kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari makna peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni memperkuat hubungan antarkader sekaligus membangun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Melalui peringatan HUT ke-15 dengan tema "Meneguhkan Restorasi, Menguatkan Bakti", DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan berbagai kegiatan yang mencakup bidang sosial, kesehatan, olahraga, seni, hingga penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan di antara seluruh kader dan keluarga besar Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dengan berbagai rangkaian kegiatan tersebut, perayaan HUT ke-15 tidak hanya dimaknai sebagai peringatan bertambahnya usia partai, tetapi juga sebagai momentum untuk merefleksikan tanggung jawab organisasi dalam membangun kebersamaan, menjaga solidaritas, serta memperluas kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat.

Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, peringatan HUT ke-15 Partai NasDem diharapkan menjadi momentum untuk terus meneguhkan semangat restorasi dan memperkuat bakti melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

HUT ke-15 Partai NasDem, Rian Hendrik Tania Tekankan Konsistensi Kader dan Implementasi Restorasi

SERUI-Suaraindonesia1.com. Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem yang jatuh pada 11 November 2026, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen, Rian Hendrik Tania, mengajak seluruh kader, pengurus, dan simpatisan menjadikan momentum peringatan tersebut sebagai sarana evaluasi sekaligus memperkuat komitmen perjuangan partai dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Rabu, 11/11/2026.

Dalam sambutannya, Rian Hendrik Tania menegaskan bahwa peringatan hari ulang tahun partai tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial atau momentum untuk berpuas diri. Sebaliknya, HUT ke-15 harus menjadi kesempatan bagi seluruh kader untuk melakukan refleksi dan mengevaluasi sejauh mana kontribusi serta pengabdian yang telah diberikan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan kembali pesan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengenai pentingnya menjaga konsistensi antara ucapan dan perbuatan sebagai salah satu nilai utama dalam perjuangan Partai NasDem.

Menurut Rian, konsistensi harus menjadi karakter yang melekat pada setiap kader. Kader partai tidak boleh mudah mengumbar janji apabila tidak mampu menepatinya, sebab masyarakat tidak hanya menilai partai melalui pidato politik maupun baliho, tetapi terutama melalui tindakan dan kerja nyata yang dapat dirasakan langsung.

Dalam kesempatan tersebut, Rian Hendrik Tania menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi pegangan seluruh keluarga besar Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pertama, konsistensi. Ia meminta seluruh kader menjaga kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Setiap komitmen dan janji politik harus dapat dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kedua, restorasi. Rian menegaskan bahwa restorasi tidak boleh hanya menjadi slogan politik, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Restorasi berarti memperbaiki sesuatu yang belum baik menjadi baik, serta mendorong sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Karena itu, seluruh kader NasDem diharapkan bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab serta menjauhi praktik politik transaksional demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ketiga, kehadiran partai di tengah masyarakat. Ia berharap Partai NasDem tidak hanya hadir ketika menjelang momentum pemilihan umum setiap lima tahun, tetapi harus senantiasa berada di tengah masyarakat dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kehadiran tersebut harus diwujudkan tanpa membedakan latar belakang politik, agama, suku, maupun golongan. Seluruh kader dan simpatisan diminta turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi, menerima keluhan, serta berupaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Rian juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan kerja sama dengan pemerintah. Menurutnya, partai politik dan pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan sebuah partai politik bukan semata-mata dilihat dari jumlah kursi yang diperoleh di lembaga legislatif, melainkan dari seberapa besar kontribusi dan perjuangan partai dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Menghadapi berbagai agenda politik ke depan, Rian mengajak seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Yapen untuk semakin memperkuat soliditas, bergandengan tangan, serta bekerja bersama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh keluarga besar Partai NasDem menjadikan usia ke-15 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen perjuangan dan menghadirkan semangat restorasi yang benar-benar nyata bagi masyarakat.

"Dirgahayu Partai NasDem ke-15. Dari Yapen, kita kerjakan restorasi untuk Indonesia. Salam Restorasi!"

Pada kesempatan tersebut, Rian Hendrik Tania juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai NasDem yang telah hadir dan mengambil bagian dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Kabupaten Kepulauan Yapen.

(ELVINO)

PETI Kembali Beroperasi di Dusun Pasir Putih Mootilango, Nama Kiflin Husain Disorot, Kapolres Gorontalo Diminta Segera Periksa

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan di Dusun Pasir Putih, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan tersebut diduga berlangsung di titik lokasi Dulamayo.

M. Fadli, aktivis lingkungan, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dan informasi yang dihimpunnya, terdapat dugaan alat berat jenis excavator dimasukkan ke lokasi pertambangan secara diam-diam pada tengah malam.

"Menurut data yang saya himpun, aktivitas PETI di Dusun Pasir Putih kembali berlangsung. Bahkan, alat berat jenis excavator tersebut disinyalir dimasukkan secara diam-diam pada tengah malam. Hal ini tentu menjadi perhatian serius dan harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," ungkap M. Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa dari informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat dugaan keterlibatan seseorang bernama Kiflin Husain dalam aktivitas PETI tersebut.

Atas informasi itu, dirinya secara tegas meminta Kapolres Gorontalo agar tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga ilegal tersebut.

"Kapolres Gorontalo harus segera turun ke lapangan. Saya meminta agar Kiflin Husain dipanggil dan diperiksa untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya. Jangan sampai aktivitas PETI terus berjalan, sementara aparat penegak hukum terkesan tidak mampu menyentuh pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut," tegasnya.

Menurut Fadli, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar para pekerja di lapangan. Aparat juga harus menelusuri siapa pemodal, pemilik alat berat, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum melakukan pengecekan langsung ke titik lokasi Dulamayo guna memastikan keberadaan excavator dan aktivitas pertambangan yang dimaksud.

Kapolres Gorontalo ditantang untuk membuktikan keseriusan dalam memberantas PETI. Jangan sampai Dusun Pasir Putih kembali menjadi lokasi eksploitasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan keterlibatan Kiflin Husain belum terkonfirmasi secara resmi. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Rep: JO

BABAK BARU KASUS ZIS: HMI DESAK PROSES PIDANA UMUM

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Kasus dugaan pemalsuan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Bebas Narkoba yang menyeret anggota DPRD Bone Bolango, Zul Iskandar Suleman, kembali memanas. Setelah sebelumnya mandek di meja kepolisian dengan dalih kedaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango kini mengambil langkah tegas untuk menguji kasus tersebut ke ranah Pidana Umum.

Langkah ini diambil setelah hasil investigasi HMI menemukan bukti kuat, termasuk pengakuan dari Ketua Tim Pemenangan ZIS pada saat itu, Abdul Fattah Botuhe (ABF), yang secara sadar mengaku telah menggantikan sang caleg dalam mengisi lembar tes tertulis ujian Psikotes dan pemeriksaan bebas narkoba.

"Hukum tidak boleh kalah oleh celah regulasi kepemiluan. Penggunaan dokumen palsu untuk syarat mendaftar dan duduk di kursi dewan adalah murni tindak pidana umum yang harus diusut tuntas, bukan sekadar pelanggaran administratif biasa," tegas Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, pada awak media (11/11/26).

Menurut Rolan, kebuntuan hukum di kepolisian sebelumnya tidak boleh menjadi alasan bagi pelaku pemalsuan untuk bernapas lega dan menikmati jabatannya saat ini. HMI berkomitmen penuh untuk membawa kasus ini hingga tuntas demi menjaga marwah lembaga legislatif.

"Sangat mencederai akal sehat dan keadilan publik ketika ketua timnya sudah mengakui perbuatan manipulasi tersebut, namun yang bersangkutan tetap duduk santai dan melenggang bebas di DPRD. Kami akan pastikan kebenaran ini diuji di mata hukum pidana umum," pungkas Rolan.

Rep: JO

PP KAMMI Desak Makzulkan Gibran dan Copot Menteri Kehutanan

AMBON, SuaraIndonesia1.com — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan pernyataan sikap tegas pasca penyelenggaraan Muktamar XIV KAMMI di Ambon menetapkan Ricki Pratama Putra sebagai Ketua Umum periode 2026–2028.

Dalam pernyataannya, KAMMI menilai kondisi bangsa saat ini "tidak sedang baik-baik saja", ditandai krisis ekologis yang memburuk, pemborosan keuangan negara, hingga hukum yang terkesan tidak lagi berpihak pada keadilan.

5 Tuntutan Tegas PP KAMMI

1. Mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur/dimundurkan dari Wapres RI dan dorong Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat DPR RI.

2. Copot Raja Juli Antoni dari posisi Menteri Kehutanan RI atas ketidakmampuan menangani Karhutla dan krisis ekologis.

3. Hentikan program populistis tanpa arah yang menghamburkan APBN; alokasikan untuk daya beli dan kedaulatan pangan rakyat.

4. Jamin pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan merata, dan lapangan kerja layak.

5. Pulihkan ruang demokrasi, hentikan kriminalisasi, serta militerisasi di ruang sipil.

Peringatan: Jika Diabaikan, Siap Turun ke Jalan

Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra, menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar seremonial. Jika pemerintah dan lembaga negara mengabaikan aspirasi tersebut, KAMMI menyerukan Konsolidasi Nasional bagi seluruh mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat luas untuk bersatu dan turun ke jalan menyuarakan perubahan.

"Abadi Perjuangan! Kondisi bangsa tidak sedang baik-baik saja. Krisis ekologis, pemborosan APBN, dan hukum yang dijadikan alat kekuasaan — ini harus diubah sekarang," tegas Ricki.

Rep: JO

KELOMPOK TANI KARYA BERSAMA DESA MOUTONG PANEN SEMANGKA, DUKUNG PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS MELALUI KEMITRAAN DENGAN SPPG

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Kelompok Tani Karya Bersama Desa Moutong, yang merupakan binaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, telah melakukan transaksi penjualan produk hortikultura berupa semangka sebanyak 140 kg. Hasil panen tersebut dijual kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat sebagai mitra dalam penyediaan bahan baku.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Bakri Hasan, menjelaskan bahwa kelompok tani binaan dinas telah mendapatkan bantuan benih sayur dan buah untuk selanjutnya dibudidayakan, dan hasil produksinya dijual kepada SPPG.

"Sebagai mitra, kami telah melakukan kerja sama atau kemitraan dengan SPPG setempat untuk menyiapkan bahan baku bagi kebutuhan SPPG dalam rangka mendukung program makanan bergizi gratis. Tujuannya untuk memperpendek rantai pasok bahan baku dan kelompok mendapatkan harga yang wajar sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani," ujar Bakri Hasan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Karya Bersama, Sadam Djibu, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi melalui bantuan benih dan kemitraan dengan SPPG. Menurutnya, kerja sama ini memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi kelompok tani sehingga petani lebih bersemangat dalam berbudidaya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berkomitmen untuk terus mendorong penguatan kelembagaan kelompok tani serta memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, guna meningkatkan produksi, memperpendek rantai pasok, dan meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung program makanan bergizi gratis. (RED)

SDGs Center UNG, GIZ, dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Wujudkan Transformasi Tata Kelola Pencegahan Stunting

KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan Multi-Stakeholder Partnership (MSP) atau Kemitraan Multipihak yang mengintegrasikan program pemerintah dan nonpemerintah dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sekda Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menegaskan bahwa sejak awal Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyambut baik model tata kelola MSP yang didukung GIZ dan difasilitasi SDGs Center UNG. Disamping itu Kepala Bapperida Kabupaten Gorontalo, Bambang Supriyanto, menjelaskan bahwa pendekatan ini dinilai strategis untuk mentransformasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo, karena model tata kelola ini mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan nonpemerintah dalam intervensi pencegahan stunting yang konvergen, berdampak, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara Principal Advisor GIZ untuk Gorontalo, Boby R. Payu menyampaikan bahwa fokus dukungan GIZ dalam kolaborasi ini adalah penguatan perencanaan dan tata kelola pencapaian SDGs serta implementasi perencanaan berbasis MSP. Oleh karena itu, sejak awal peran Bapperida Kabupaten Gorontalo dan SDGs Center UNG penting dalam proses identifikasi isu prioritas dan ruang lingkupnya, pemetaan pemangku kepentingan serta penyusunan kerangka kerja bersama (logical framework).

Kepala Pusat SDGs Center UNG, Raghel Yunginger menjelaskan bahwa kerangka kerja MSP penurunan risiko stunting mencakup dua outcome, delapan output, dan 17 program intervensi yang diarahkan pada peningkatan ekonomi keluarga, perbaikan pola konsumsi bergizi, pola asuh dan perawatan kesehatan, serta akses lingkungan bersih dan sehat yang dipetakan dalam berbagai bentuk komitmen stakeholder pemerintah, dan nonpemerintah seperti Baznas, CSR, dan lembaga swadaya masyarakat. Disamping itu perguruan tinggi juga memperkuat peran melalui skenario program pengabdian dosen dan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), antara lain dari UNG, UIN Gorontalo, UBM, UG, UMGo, dan UNUGo. Melalui mekanisme tersebut, MSP tidak lagi sekadar menjadi wadah koordinasi, tetapi berkembang sebagai model tata kelola yang mempertemukan kapasitas, keahlian dan inovasi, serta sumber daya berbagai aktor untuk menjawab kebutuhan keluarga berisiko stunting secara terintegrasi.

Dalam kegiatan evaluasi bersama pada 3 November 2026, oleh GIZ yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, SDGs Center UNG, dan Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, implementasi MSP di Desa Hayahaya dan Desa Hutabohu menunjukkan berkembangnya praktik kolaborasi lintas sektor. Kepala Desa Hayahaya, Husain Abdullah memaparkan bahwa berbagai aktivitas pemberdayaan yang diintervensi oleh stakeholder kepada kelompok KRS semakin memberikan dampak praktik ekonomi sirkular melalui pengolahan komoditas lokal menjadi produk pangan bernilai tambah, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta pengembangan kegiatan pertanian produktif berbasis potensi lokal. Intervensi tersebut dilengkapi dengan edukasi pemenuhan gizi keluarga, pendampingan pola pengasuhan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan akses pelayanan kesehatan melalui kontribusi OPD, perguruan tinggi, pemerintah desa, kader kesehatan, PKK, dan Dasawisma. Pada aspek lingkungan, implementasi MSP telah menyasar pada penyediaan akses air bersih, rumah layak huni, dan jamban sehat yang lebih tepat sasaran.

Tim GIZ dan SDGs Center UNG memandang bahwa praktik baik ini menunjukkan tata kelola kemitraan multipihak mulai menghasilkan berbagai intervensi nyata yang saling melengkapi, sekaligus mencerminkan transformasi tata kelola pembangunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dari pendekatan sektoral dan parsial menuju kolaborasi yang semakin konvergen, inklusif, dan berkelanjutan.

Rep: JO