BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Slider

latest
randomposts4

SULAWESI UTARA

Sulut/block-7/#E4D932

PAPUA

Papua/block-2/#5351E5

JAKARTA

JAKARTA/block-2/#00A0A2

POHUWATO

Pohuwato/block-1/#235FB6

NUSA TENGGARA

Nusa%20Tenggara/block-2/#0019A2

GORONTALO

Gorontalo/block-2

KESEHATAN

Kesehatan/block-1/#45B623

RIAU

Riau/block-2

SULAWESI SELATAN

Sulsel/block-2/#1200EF

OPINI

Opini/block-7/#990505

KALIMANTAN TIMUR

KALTIM/block-2/#C603AB

ACEH

Aceh/block-2/#C60350

KRIMINAL DAN HAM

Kriminal%20Dan%20Ham/block-5/#FF0000

NASIONAL

Nasional/block-8

DAERAH

Daerah/block-9

EKONOMI

Economy/block-3/#229304

OLAH RAGA

Olah%20Raga/block-5/#FF0000

JABODETABEK

Jabodetabek/block-1

GLOBAL

internasional

Latest Articles

Realisasi Dana Desa Bukit Talang Mas Rp 2,57 Miliar Tahun 2023-2025 Dipertanyakan, Kades Budi Setiawan Belum Beri Tanggapan


Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Tim Investigasi Media SuaraIndonesia1.com mempertanyakan realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, untuk Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.


Pertanyaan tersebut disampaikan melalui surat konfirmasi kepada Kepala Desa Bukit Talang Mas, Budi Setiawan, terkait apakah anggaran yang telah disalurkan sudah terealisasi sesuai dengan SPJ dan LPJ yang dibuat Pemerintah Desa.


Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Budi Setiawan *belum memberikan tanggapan atau klarifikasi* atas surat konfirmasi yang dilayangkan tim investigasi.


Dalam surat konfirmasi tersebut, Tim Investigasi SuaraIndonesia1.com menyampaikan:

"Assalamu'alaikum, Pak Kades. Kami tim investigasi dari Media SuaraIndonesia1.com izin minta waktunya Pak Kades untuk konfirmasi dan klarifikasi terkait penerapan anggaran Dana Desa 2023 dan 2025. Apakah sudah terealisasi sesuai dengan apa yang Pak Kades SPJ-kan atau LPJ-kan. Karena kami akan melakukan investigasi ke desa yang Bapak bangun yaitu Desa Bukit Talang Mas."


Tim juga meminta tanggapan Kades untuk berita berimbang, sebelum melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mengecek realisasi Dana Desa tersebut.


Ruang Hak Jawab Masih Terbuka

Redaksi SuaraIndonesia1.com menegaskan, berita ini disusun untuk kepentingan transparansi publik dan bukan tuduhan. 


Redaksi masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Desa Bukit Talang Mas, Budi Setiawan, maupun pihak Pemerintah Desa, untuk memberikan klarifikasi dan bukti realisasi kegiatan Dana Desa 2023-2025.


*Tim Investigasi.SuaraIndonesia1.com*

ALIANSI MASYARAKAT PEDULI HUKUM APRESIASI POLSEK TUMINTING, PENYELESAIAN MASALAH SECARA PERSUASIF DAN KEKELUARGAAN DINILAI BERKELAS


MANADO – Suaraindonesia1, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum memberikan apresiasi terhadap langkah profesional Polsek Tuminting, khususnya Kapolsek Tuminting, dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan miskomunikasi antara pihak pemborong dan Ko Ay King.


Melalui pendekatan komunikasi, mediasi, serta langkah persuasif yang dilakukan oleh jajaran Polsek Tuminting, persoalan yang sebelumnya terjadi akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Kedua belah pihak berhasil menemukan titik temu dan mencapai solusi secara kekeluargaan tanpa harus memperpanjang persoalan.


Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum, Stenly Sendouw dan Fikri Alkatiri, menilai langkah yang dilakukan Polsek Tuminting merupakan contoh pelayanan kepolisian yang patut diapresiasi.


Menurut keduanya, penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran institusi kepolisian bukan hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, menjaga keharmonisan masyarakat, serta menjadi jembatan penyelesaian persoalan sosial di tengah masyarakat.


"Kami menilai apa yang dilakukan Kapolsek dan jajaran Polsek Tuminting sangat luar biasa dan berkelas. Pendekatan yang dikedepankan sangat profesional, humanis, persuasif, serta mengutamakan komunikasi yang baik sehingga kedua belah pihak bisa menemukan solusi secara kekeluargaan," ungkap Stenly Sendouw dan Fikri Alkatiri.


Keduanya juga menegaskan bahwa pendekatan seperti ini patut menjadi contoh dalam pelaksanaan tugas kepolisian di tengah masyarakat. Sebab, tidak semua persoalan harus berujung pada konflik berkepanjangan apabila masih terdapat ruang dialog dan itikad baik untuk mencari penyelesaian bersama.


Aliansi Masyarakat Peduli Hukum berharap pola pelayanan yang mengedepankan prinsip presisi, humanis, profesional, dan bermasyarakat seperti yang ditunjukkan Polsek Tuminting dapat terus dipertahankan dan menjadi bagian dari budaya pelayanan kepolisian.


"Kami percaya bahwa polisi yang dekat dengan masyarakat bukan hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga mampu menghadirkan ketenangan, membangun kepercayaan, dan memberikan solusi. Inilah wajah pelayanan kepolisian yang sesungguhnya diharapkan masyarakat."


Apresiasi ini menjadi bentuk dukungan terhadap institusi Polri, khususnya Polsek Tuminting, yang telah menunjukkan bahwa komunikasi, pendekatan persuasif, dan semangat kekeluargaan merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.


ALIANSI MASYARAKAT PEDULI HUKUM

Stenly Sendouw – Fikri Alkatiri

Dana Desa Rp 2,57 Miliar Desa Bukit Talang Mas Dipertanyakan, Kades Budi Setiawan Belum Beri Tanggapan


Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN — Realisasi Dana Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Tahun Anggaran 2023 hingga 2025, dipertanyakan. (19/11/2026)

Tim Investigasi Media Suara Indonesia 1 mempertanyakan, apakah anggaran sebesar *Rp 2,57 miliar* itu benar-benar terealisasi sesuai SPJ dan LPJ yang dibuat Pemerintah Desa, atau hanya terealisasi di atas kertas.


Upaya konfirmasi sudah dilakukan secara patut. Kepala Desa Bukit Talang Mas, *Budi Setiawan*, telah dihubungi sebanyak *empat kali*  *dua kali melalui WhatsApp dan dua kali melalui telepon*.


Hasilnya nihil,  Pesan tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. Tidak ada penjelasan, dan Tidak ada bantahan.


Padahal konfirmasi itu adalah hak jawab, sekaligus kewajiban pejabat publik untuk membuka informasi kepada masyarakat.


Dalam pesan konfirmasinya, Tim Investigasi menyampaikan:


"Assalamu'alaikum, Pak Kades. Kami tim investigasi dari Media Suara Indonesia 1, izin meminta waktu Pak Kades untuk konfirmasi dan klarifikasi terkait penerapan anggaran Dana Desa 2023 sampai 2025._


" Apakah sudah terealisasi sesuai dengan apa yang Pak Kades SPJ-kan dan LPJ-kan? Karena kami akan melakukan investigasi ke desa yang Bapak bangun, yaitu Desa Bukit Talang Mas."


Dana Desa Bukan Dana Pribadi, Wajib Terbuka.

Dana Desa adalah uang negara, Uang rakyat. Bukan dana pribadi Kepala Desa.


Karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka informasi mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat.


Informasi tentang realisasi Dana Desa, SPJ, LPJ, dan laporan kegiatan adalah informasi publik yang wajib tersedia dan wajib diumumkan. Tidak ada alasan untuk menutup-nutupi.


Pejabat publik yang menolak atau mengabaikan permintaan konfirmasi, sama artinya dengan menghalangi hak masyarakat untuk tahu.


Sikap diam Kepala Desa selama empat kali dihubungi, bukan hanya soal etika. Itu adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi yang diamanatkan undang-undang.


Redaksi  Suara Indonesia 1 menegaskan, berita ini bukan tuduhan. Ini adalah kontrol sosial.


Jika kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada yang perlu ditakuti. Cukup tunjukkan data. Tunjukkan bukti. Jawab dengan terbuka.


Justru diam yang berulang-ulang inilah yang menimbulkan tanda tanya besar, Jika sudah sesuai SPJ dan LPJ, kenapa harus bungkam?


Tim Investigasi akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi fisik kegiatan Dana Desa Bukit Talang Mas Tahun 2023-2025.


Redaksi Suara Indonesia 1 masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Desa Bukit Talang Mas, Budi Setiawan, maupun jajaran Pemerintah Desa.


Hak jawab dijamin oleh *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers* dan akan dimuat secara proporsional.


Silakan sampaikan klarifikasi, data, dan bukti realisasi kegiatan. Redaksi menunggu.


Red / Tim Investigasi Suara Indonesia 1

61 Kantong Darah Terkumpul dalam Aksi Kemanusiaan Donor Darah oleh Warga RT02 dalam Rangka Hari Pahlawan


BEKASI, SuaraIndonesia1.com – Semangat kepedulian dan gotong royong masyarakat kembali terlihat dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh warga RT02 RW025, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pada Minggu (15-11-2026).


Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November tersebut berhasil menghimpun partisipasi masyarakat untuk donor darah. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian sosial masyarakat terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan darah untuk keperluan medis. Melalui kegiatan donor darah, warga tidak hanya berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan bahwa kepedulian dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal sendiri.


Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, yaitu PMI Kota Bekasi, PT Jamkrindo, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, PT Pegadaian (Pegadaian Syariah), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan RS Citra Harapan Bekasi. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam terselenggaranya kegiatan, khususnya dalam penyediaan fasilitas, tenaga kesehatan, serta pelayanan donor darah.


Antusiasme warga terlihat sejak proses pendaftaran hingga pelaksanaan donor darah. Sebanyak 82 orang tercatat berpartisipasi sebagai calon pendonor. Dari keseluruhan partisipasi tersebut, sebanyak 61 kantong darah berhasil dikumpulkan. Capaian ini menunjukkan bahwa semangat berbagi dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga diikuti Mini MCU bagi peserta dan warga.


Kegiatan donor darah ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara warga, pengurus lingkungan, dunia usaha, dan institusi pelayanan kesehatan. Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan sosial akan memberikan manfaat lebih luas ketika berbagai pihak bersedia mengambil peran dan bekerja bersama.


Ketua RT02 RW025 Dr. Antoni Ludfi Arifin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, tenaga medis, panitia, relawan, serta warga yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.


"Keberhasilan kegiatan bukan semata-mata diukur dari jumlah kantong darah yang terkumpul, melainkan juga dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk saling membantu dan peduli terhadap kehidupan orang lain," ungkap Dr. Antoni.

Momentum peringatan Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa semangat kepahlawanan tidak selalu diwujudkan melalui perjuangan di medan perang.


"Kepahlawanan masa kini dapat hadir melalui tindakan sederhana yang memberikan manfaat bagi sesama. Salah satunya adalah kesediaan mendonorkan darah untuk membantu menyelamatkan kehidupan orang lain," tambah Dr. Antoni.

Melalui kegiatan ini, RT02 RW025 berharap budaya kepedulian sosial, solidaritas, dan gotong royong dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak warga serta memperluas kolaborasi dengan berbagai mitra.


"Setetes darah mungkin sederhana bagi yang memberikan, tetapi dapat menjadi harapan besar bagi mereka yang membutuhkan," ulas Dr. Antoni Ludfi Arifin menutup. (Megy)

#antoniludfiarifin

Rep: JO

Anggota DPRK Yapen,Usman Udu Hadir Di Stadion Marora Bagikan Hadiah Kuis Untuk Suporter KNPI Cup U. 23.


SERUI-Suaraindonesia.com. Suasana kemeriahan Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026 di Stadion Marora Serui semakin semarak dengan kehadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Usman Udu, putra kelahiran Ujung Pandang dari Fraksi Partai Golkar.


Kehadiran Usman Udu di Stadion Marora Serui tidak hanya untuk menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola, tetapi juga memberikan kejutan kepada para pecinta sepak bola melalui pembagian hadiah kuis bagi suporter yang memiliki tiket masuk stadion.


Aksi tersebut disambut antusias oleh para penonton yang hadir memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Kehadiran hadiah kuis ini semakin menambah semangat dan kemeriahan kompetisi yang mempertemukan klub-klub sepak bola terbaik di Kabupaten Kepulauan Yapen.


Dalam kesempatan tersebut, Usman Udu menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya bersama seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap kegiatan positif yang melibatkan generasi muda, khususnya melalui olahraga sepak bola.


"Sebagai wakil rakyat, kami tetap mendukung Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026. Kegiatan seperti ini sangat positif karena menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka di bidang olahraga, khususnya sepak bola," ungkap Usman Udu.


Ia juga menilai bahwa KNPI CUP tahun ini tidak hanya menghadirkan pemain-pemain berbakat yang bertanding di lapangan hijau, tetapi juga memberikan hiburan dan berbagai hadiah menarik bagi para suporter.


"KNPI CUP tahun ini bukan cuma bertabur bintang lapangan hijau, tetapi juga bertabur hadiah kuis untuk para pecinta sepak bola di seantero Pulau Panjang Yapen," ujarnya.


Lebih lanjut, Usman Udu menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPD II KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen beserta seluruh jajaran pengurus dan Panitia Pelaksana (Panpel) yang telah bekerja keras menghadirkan Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026.


Menurutnya, turnamen ini menjadi salah satu ruang positif untuk mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan antarpemuda, serta memberikan kesempatan kepada talenta-talenta sepak bola lokal untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.


Kehadiran dan dukungan berbagai pihak, termasuk para wakil rakyat, diharapkan dapat semakin menyemarakkan pelaksanaan Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026 hingga pertandingan final.


KNPI CUP 2026 bukan sekadar kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi panggung persaudaraan, hiburan masyarakat, dan kebangkitan talenta muda sepak bola di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Polisi Sahabat Anak Muda: Kasat Binmas Polres Yapen Jadi Narasumber Dalam Siaran RRI Obrolan Pro 2 Serui


SERUI-Suaraindonesia.com. Dalam upaya membangun kedekatan antara Polri dan generasi muda, Kasat Binmas Polres Kepulauan Yapen, IPTU Tata Nande S., S.H., hadir sebagai narasumber dalam kegiatan siaran radio RRI melalui program Obrolan PRO 2 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan mengangkat tema “Polisi Sahabat Anak Muda: Membangun Generasi Yapen yang Aman, Tertib dan Bebas Kriminalitas.”


Dalam dialog tersebut, IPTU Tata Nande S., S.H. menyampaikan pentingnya peran generasi muda sebagai bagian dari elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.


Melalui siaran interaktif ini, Kasat Binmas mengajak para anak muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar serta menjauhi berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan, seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, perkelahian, perjudian online, aksi kekerasan, hingga berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya.


Ia juga menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat memicu gangguan Kamtibmas.


Dalam kesempatan tersebut, IPTU Tata Nande S., S.H. menyampaikan bahwa Polri bukan hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga hadir sebagai sahabat, pelindung, pengayom, dan pembimbing bagi generasi muda.


“Anak muda adalah harapan dan masa depan Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena itu, mari kita isi masa muda dengan kegiatan positif, jauhi narkoba, minuman keras, pergaulan negatif, serta segala bentuk tindakan kriminalitas. Jadilah generasi yang mampu membawa perubahan dan menjadi pelopor terciptanya keamanan di lingkungan masing-masing,” ungkapnya.


Lebih lanjut, melalui program siaran RRI Obrolan PRO 2 Serui ini, diharapkan pesan-pesan Kamtibmas dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya kalangan generasi muda, sehingga terbangun kesadaran bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Yapen.


Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Sat Binmas Polres Kepulauan Yapen dalam mempererat hubungan kemitraan antara Polri, generasi muda, dan masyarakat melalui media komunikasi publik.


Dengan semangat Polisi Sahabat Anak Muda, Polres Kepulauan Yapen mengajak seluruh generasi muda untuk bersama-sama mewujudkan Yapen yang aman, tertib, damai, dan bebas dari kriminalitas.

Ketua PWOD Jakarta Utara Beserta Jajaran Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Wali Kota Hendra Hidayat


JAKARTA UTARA, Suaraindonesia1 – Chaerul Syah Hasibuan Ketua Persatuan Wartawan Online (PWOD) Jakarta Utara beserta seluruh jajaran menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Hendra Hidayat, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.


Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi dan doa atas bertambahnya usia serta harapan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin di wilayah Jakarta Utara.


Ketua PWOD Jakarta Utara beserta jajaran berharap, di usia yang baru ini, Bapak Hendra Hidayat senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan kelancaran dalam mengemban amanah serta melanjutkan pengabdian kepada masyarakat.


"Semoga Bapak Hendra Hidayat selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan. Terus menginspirasi, mengayomi, serta membawa Jakarta Utara semakin maju, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat," demikian doa dan harapan keluarga besar PWOD Jakarta Utara.


 *Selamat Ulang Tahun Bapak Hendra Hidayat.* 




Report,

RAHMAN PATINGKI SENTIL KERAS PEMKOT GORONTALO DAN BTN: RKUD DIDUGA DIDEBIT GANDA, PKS TAK SESUAI PERMENDAGRI 77/2020, SEMBILAN TRUK SAMPAH JANGAN SAMPAI MENJADI ALAT TUKAR KEPENTINGAN!


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2025 kembali membuka persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah. Kali ini, sorotan tertuju pada pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Bank Tabungan Negara (BTN), yang berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mengalami pendebitan rekening secara ganda dengan menggunakan satu nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).


Temuan ini bukan persoalan administrasi biasa yang bisa diselesaikan hanya dengan mengembalikan uang ke rekening pemerintah daerah. Ini menyangkut keamanan uang rakyat, ketepatan sistem transaksi perbankan, dan tanggung jawab pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kas daerah.


Berdasarkan Lampiran 17 LHP BPK, terdapat 11 kejadian pendebitan ganda pada rekening RKUD BTN. Sejumlah transaksi tersebut berkaitan dengan pengadaan motor sampah listrik, pemeliharaan jalan, pengadaan bahan pangan, sewa perlengkapan kegiatan, hingga pembayaran honorarium. Dalam lampiran yang sama, BTN mencatat telah mengembalikan dana yang terdebit ganda tersebut.


Namun, pertanyaannya: mengapa satu nomor SP2D bisa berkaitan dengan lebih dari satu pendebitan rekening? Bagaimana sistem pengendalian transaksi BTN bekerja? Siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, dan berapa lama uang daerah berada di luar penguasaan RKUD sebelum dikembalikan?


Rahman Patingki menilai, pengembalian dana tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup persoalan. Sebab, pemulihan dana hanya menjawab aspek pengembalian uang, bukan menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan transaksi, pertanggungjawaban pihak bank, maupun kelemahan pengawasan pemerintah daerah.


"Jangan berpikir bahwa ketika uang sudah dikembalikan, persoalan otomatis selesai. Publik berhak mengetahui mengapa pendebitan ganda bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengembaliannya, dan apa jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang. Ini uang daerah, bukan uang pribadi yang bisa diperlakukan sesuka hati," tegas Rahman.

PKS PEMKOT DENGAN BTN HANYA MEMUAT SATU DARI DELAPAN KETENTUAN MINIMAL


Persoalan semakin serius ketika BPK juga menemukan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Gorontalo dan BTN dalam pengelolaan RKUD belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.


Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, PKS Pemkot Gorontalo dengan BTN hanya mengatur satu dari delapan ketentuan minimal yang dipersyaratkan. Tujuh ketentuan lainnya tidak diatur, yakni:


1. Mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana.

2. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening.

3. Penerimaan bunga, jasa giro, atau bagi hasil.

4. Pembayaran imbalan atas jasa pelayanan.

5. Sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

6. Kewajiban penyampaian laporan.

7. Tata cara penyelesaian perselisihan.


BPK bahkan mencatat bahwa PKS tersebut tidak mengatur secara khusus sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pemerintah daerah tidak memperoleh kompensasi apabila terjadi kerugian akibat kesalahan layanan bank di kemudian hari.


Lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan permintaan keterangan BPK, Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan minimal PKS yang dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.


Rahman mempertanyakan bagaimana mungkin kerja sama pengelolaan rekening yang menampung dan menyalurkan uang daerah dapat dijalankan dengan perjanjian yang tidak memuat tujuh ketentuan penting tersebut.


"Kalau mekanisme pengeluaran dana, pelimpahan saldo, kewajiban laporan, sanksi, hingga penyelesaian perselisihan tidak diatur secara memadai, lalu apa yang menjadi jaminan perlindungan uang daerah? Jangan sampai pemerintah daerah begitu mudah menyerahkan pengelolaan RKUD, tetapi justru lalai memastikan perjanjian yang melindungi kepentingan rakyat," ujarnya.

KELAYAKAN BTN SEBAGAI PENGELOLA RKUD PATUT DIEVALUASI


Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa kepala daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Dalam proses penunjukan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan reputasi bank, kualitas pelayanan, serta manfaat ekonomi dan sosial yang diberikan.


Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penunjukan bank pengelola RKUD bukan sekadar keputusan memindahkan rekening dari satu bank ke bank lain. Ada tanggung jawab untuk memastikan bank yang dipilih memiliki reputasi, pelayanan, dan sistem pengelolaan yang dapat menjamin keamanan serta ketertiban transaksi keuangan daerah.


Karena itu, Rahman meminta agar kelayakan BTN sebagai pengelola RKUD Kota Gorontalo dievaluasi secara objektif berdasarkan temuan BPK.


"Jangan hanya berbicara tentang keuntungan dan manfaat kerja sama. Kalau dalam pelaksanaannya ditemukan pendebitan ganda dan PKS tidak memenuhi ketentuan minimal, maka wajar publik mempertanyakan bagaimana proses penilaian kelayakan BTN sebelum ditunjuk mengelola RKUD. Apakah seluruh aspek reputasi, pelayanan, keamanan transaksi, dan manfaat sudah benar-benar diuji?" tegasnya.

Rahman menekankan bahwa pertanyaan tersebut bukan berarti menyimpulkan BTN tidak sehat secara perbankan, melainkan mendesak pemerintah daerah membuka dasar penilaian dan mengevaluasi kualitas layanan BTN berdasarkan fakta pemeriksaan BPK.


SEMBILAN TRUK SAMPAH DAN PEMINDAHAN RKUD: KEBETULAN ATAU ADA KEPENTINGAN YANG HARUS DIJELASKAN?


Persoalan ini semakin menarik perhatian publik ketika mengingat kembali peristiwa 26 Juli 2025. Pada momentum kegiatan Gebyar UMKM yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama pengelolaan dan penyimpanan RKUD antara Pemkot Gorontalo dan BTN, pemerintah kota menerima bantuan sembilan unit mobil dump truck dari BTN.


Sejumlah pemberitaan pada saat itu menyebutkan bahwa penyerahan sembilan truk sampah tersebut berlangsung bersamaan dengan penandatanganan kerja sama pengelolaan RKUD. Bahkan, Wali Kota Gorontalo saat itu menyampaikan bahwa bantuan armada pengangkut sampah merupakan salah satu manfaat yang menjadi pertimbangan pemindahan RKUD ke BTN.


Fakta mengenai waktu penyerahan bantuan dan penandatanganan kerja sama tersebut patut menjadi perhatian. Bukan berarti bantuan itu otomatis merupakan suap atau gratifikasi, tetapi publik berhak meminta penjelasan mengenai dasar pemberian, mekanisme penerimaan, pencatatan aset, dan hubungan antara bantuan tersebut dengan kebijakan pemindahan RKUD.


Rahman mempertanyakan apakah pemberian sembilan unit truk sampah itu benar-benar merupakan bantuan sosial atau program tanggung jawab perusahaan yang berdiri sendiri, atau justru memiliki keterkaitan dengan kepentingan bisnis BTN untuk memperoleh pengelolaan RKUD Pemerintah Kota Gorontalo.


"Jangan sampai bantuan sembilan truk sampah kepada pemerintah daerah justru menimbulkan persepsi bahwa ada manfaat tertentu yang diberikan bersamaan dengan keputusan pemindahan RKUD. Apakah bantuan itu murni untuk kepentingan pelayanan publik, atau ada hubungan kepentingan dengan kerja sama pengelolaan uang daerah? Ini harus dibuka secara terang-benderang. Jangan biarkan publik hanya menerima penjelasan sepihak," tegas Rahman.

Menurutnya, yang harus diperiksa bukan hanya waktu penyerahan bantuan, tetapi juga dokumen penawaran, komunikasi antara BTN dan Pemkot, dasar hukum pemberian, dokumen serah terima, pencatatan aset, serta proses pengambilan keputusan penunjukan BTN sebagai pengelola RKUD.


Jika ditemukan adanya hubungan timbal balik berupa pemberian fasilitas untuk memengaruhi keputusan pejabat, maka aparat penegak hukum harus menguji fakta tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dugaan tersebut tidak boleh disimpulkan tanpa bukti yang cukup.


FKPR DESAK PEMERIKSAAN MENYELURUH, JANGAN BERHENTI PADA PENGEMBALIAN UANG


Atas temuan tersebut, Rahman Patingki mendesak Wali Kota Gorontalo, BKAD, Inspektorat, dan pihak BTN agar memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.


FKPR meminta:


1. Membuka seluruh dokumen dan bukti pengembalian dana atas 11 kejadian pendebitan ganda RKUD BTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17 LHP BPK.

2. Meminta BTN menjelaskan penyebab teknis dan operasional terjadinya pendebitan ganda dengan satu nomor SP2D.

3. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap sistem pengendalian transaksi, rekonsiliasi rekening koran, dan pengawasan pengelolaan RKUD.

4. Mengevaluasi serta memperbaiki PKS Pemkot Gorontalo dengan BTN agar memenuhi seluruh ketentuan minimal Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

5. Membuka dokumen dasar pemberian sembilan unit truk sampah, termasuk dokumen penawaran, serah terima, pencatatan aset, dan komunikasi terkait kerja sama RKUD.

6. Meminta aparat penegak hukum menelaah apabila ditemukan bukti adanya pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pejabat atau menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum.

7. Mengevaluasi kembali penunjukan BTN sebagai pengelola RKUD berdasarkan reputasi, kualitas pelayanan, keamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.


Rahman menegaskan bahwa pengelolaan RKUD merupakan urusan strategis yang menyangkut uang rakyat dan tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan pertimbangan manfaat sesaat tanpa jaminan tata kelola yang transparan dan akuntabel.


"Jangan sampai pemerintah begitu cepat menerima bantuan, tetapi begitu longgar dalam memastikan perlindungan uang daerah. Sembilan truk sampah memang dapat membantu pelayanan kebersihan masyarakat, tetapi pengelolaan puluhan miliar uang kas daerah membutuhkan standar keamanan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang jauh lebih ketat."

"Kalau memang tidak ada kepentingan tersembunyi di balik bantuan sembilan truk tersebut dan pemindahan RKUD ke BTN, buktikan dengan membuka seluruh dokumen dan menjawab temuan BPK. Rakyat tidak membutuhkan pembelaan retoris. Rakyat membutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban!"

Bagi FKPR, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif dalam LHP BPK. Harus ada evaluasi, perbaikan tata kelola, dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab. Sebab, uang daerah adalah uang rakyat, bukan ruang kompromi kepentingan siapa pun.


Rep: JO

GTI UCAPKAN SELAMAT ATAS PENUGASAN BARU KOMBES POL WINARDI PRABOWO DI BARESKRIM POLRI


MANADO – Suaraindonesia1, Keluarga Besar Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Timur Indonesia (LSM GTI) menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Kombes Pol Winardi Prabowo, S.I.K., M.H., atas amanah dan penugasan barunya sebagai Pemeriksa INAFIS Kepolisian Madya TK II Bareskrim Polri.


Ucapan tersebut disampaikan langsung melalui pernyataan Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, serta perjalanan tugas beliau dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Menurut Fikri Alkatiri, sebuah jabatan baru bukan hanya tentang peningkatan tanggung jawab maupun kepercayaan institusi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperluas pengabdian dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi bangsa dan negara.


"Jabatan bukan sekadar kedudukan atau kekuasaan. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, ketulusan, dan rasa tanggung jawab. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk melayani," ungkap Fikri.


Ia juga menyampaikan bahwa kepemimpinan yang baik tidak semata-mata diukur dari pangkat dan jabatan, melainkan dari sikap, keteladanan, kemampuan membangun komunikasi, serta bagaimana seseorang mampu menjaga hubungan baik dan merangkul berbagai elemen masyarakat.


Bagi GTI, nilai-nilai humanis, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian penting dari karakter seorang insan Bhayangkara yang senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.


Penugasan baru di lingkungan Bareskrim Polri diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, serta dedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab negara.


Keluarga besar LSM GTI turut mendoakan agar Kombes Pol Winardi Prabowo senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kelancaran dalam setiap langkah pengabdiannya.


"Teruslah mengabdi dengan hati, bekerja dengan integritas, dan jadilah pemimpin yang tidak hanya dihormati karena jabatan, tetapi juga dikenang karena kebaikan, keteladanan, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat."


FIKRI ALKATIRI

Ketua Umum

LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)


Bersama rakyat, menjaga persatuan, mengawal keadilan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.

KELUARGA BESAR LSM GARDA TIMUR INDONESIA UCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES ATAS PENUGASAN BARU DI MABES POLRI


MANADO – Suaraindonesia1, Keluarga Besar Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Timur Indonesia (LSM GTI) menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, S.H., M.Si., atas penugasan di tempat yang baru, di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).


Ucapan ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, serta keteladanan beliau selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri.


Bagi keluarga besar LSM GTI, beliau bukan hanya dikenal sebagai sosok perwira yang menjalankan tanggung jawab kedinasan, tetapi juga pribadi yang baik, humanis, terbuka, dan senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif serta merangkul berbagai elemen masyarakat.


Sikap kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi, kebersamaan, dan penghargaan terhadap sesama merupakan nilai positif yang patut diapresiasi.


Jabatan bukanlah sekadar kekuasaan, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk melayani. Sebab, esensi seorang pemimpin tidak hanya terlihat dari pangkat dan jabatan yang disandang, tetapi juga dari bagaimana ia hadir, mendengar, merangkul, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.


Keluarga besar LSM GTI berharap, di tempat penugasan yang baru, beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mengemban setiap amanah serta tanggung jawab negara.


Semoga pengalaman, integritas, dan karakter humanis yang dimiliki terus menjadi bekal untuk memberikan pengabdian terbaik bagi institusi Polri, bangsa, dan negara.


Selamat bertugas di tempat yang baru, selamat mengemban amanah di Mabes Polri. Teruslah menjadi pribadi yang rendah hati, humanis, dan dekat dengan masyarakat.


KELUARGA BESAR LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)


Fikri Alkatiri

Ketua Umum

16 Besar KNPI Cup 2026 Berjalan Lancar, Panpel Ajak Penonton Jaga Kebersihan Stadion Marora Serui.


SERUI-Suaraindonesia1.com. Pertandingan babak 16 Besar Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026 yang berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, berjalan dengan baik, aman, dan lancar hingga seluruh pertandingan selesai dilaksanakan.


Dalam pertandingan yang berlangsung hari ini, dua laga telah mempertemukan empat tim yang sama-sama berjuang untuk mengamankan kemenangan demi melangkah ke babak selanjutnya.


Adapun hasil pertandingan babak 16 Besar pada Rabu (18/11/2026) sebagai berikut:

Turu Yapsel FC 1–0 Nusawani FC

Miobo FC 4–0 Wonawa FC

Kemenangan tersebut memastikan Turu Yapsel FC dan Miobo FC berhasil melewati pertandingan hari ini dengan hasil positif.


Sekretaris Panitia Pelaksana (Panpel), Obaja Karubaba, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada keempat tim yang telah bertanding dan turut menyukseskan pelaksanaan pertandingan babak 16 Besar.


Ia juga mengimbau seluruh penonton yang hadir menyaksikan Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026 agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan stadion, khususnya dengan tidak membuang sampah dan meludah pinang sembarangan.


"Kami berharap penonton memperhatikan sampah, jangan buang sembarangan, dan juga ludah pinang. Makan pinang itu budaya, tetapi ludah pinang sembarangan itu bukan budaya," harapnya.


Sementara itu, Oskar Karubaba juga mengajak seluruh masyarakat, suporter, dan penonton untuk memiliki kepedulian bersama dalam menjaga fasilitas olahraga yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Yapen.


"Mari kita sama-sama menjaga Stadion Marora ini dengan baik, karena Stadion Marora Serui adalah milik kita semua," ungkapnya.


Panitia Pelaksana berharap imbauan tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga seluruh rangkaian Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026 dapat terus berlangsung dengan tertib, aman, nyaman, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.


Stadion bersih, pertandingan nyaman. Mari sukseskan KNPI CUP 2026 dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kepedulian terhadap lingkungan.

Publikasi Data Stunting 2206, Prevalensi Merangin Turun 5,3 Persen


Suaraindonesia1.Com, BANGKO – Pemerintah Kabupaten Merangin mencatatkan capaian positif dalam upaya percepatan penurunan kekerdilan pada anak (stunting). Angka prevalensi stunting di Kabupaten Merangin kini berhasil ditekan hingga berada di level 9,6%, atau turun signifikan sebesar 5,3% dibandingkan hasil survei periode sebelumnya diangkat 14,9%.


Capaian tersebut terungkap dalam acara Pertemuan Publikasi Data Stunting Tingkat Kabupaten Merangin Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Merangin, Rabu (18/11). 


Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, yang hadir mewakili Bupati Merangin, M. Syukur.


Dalam sambutan tertulis Bupati, Sekda Zulhifni mengapresiasi dedikasi para kader di lapangan, tenaga kesehatan, serta seluruh perangkat daerah yang menjadi ujung tombak keberhasilan penurunan angka tersebut.


"Upaya percepatan penurunan stunting bukan sekadar mengejar angka statistik, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan generasi masa depan kita tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing," ujar Sekda Zulhifni membacakan sambutan Bupati.


Kendati mencatatkan penurunan yang menggembirakan, Bupati M. Syukur mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak cepat berpuas diri. Tantangan ke depan menuntut kerja keras yang lebih terukur berbasis data yang akurat, valid, dan mutakhir.


"Penajaman sasaran intervensi data hasil publikasi ini memetakan secara spesifik desa atau kelurahan mana saja yang menjadi lokus prioritas. Anggaran dan program harus difokuskan secara tepat sasaran kepada keluarga berisiko stunting, ibu hamil, dan baduta (bawah dua tahun) di wilayah tersebut," tegas Sekda Zulhifni.


Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka stunting hingga titik nol tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Diperlukan kerja kolaboratif dan penguatan konvergensi lintas sektor sesuai amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Strategi Nasional 2025–2029.


"Mari kita satukan persepsi, perkuat sinergi, dan pastikan setiap anggaran dan setiap program yang turun ke masyarakat benar-benar berdampak nyata pada perbaikan gizi anak-anak kita," pungkasnya di hadapan unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, dan kepala puskesmas yang hadir.


 (M.janasri)

Tim Riset PAIR Sulawesi NZ 2.5 Dukung Pemilahan Sampah di Puskesmas Gorontalo dan Sulawesi Utara


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Tim peneliti Partnership for Australia–Indonesia Research (PAIR) Sulawesi melalui kelompok riset Net Zero (NZ) 2.5 memperkuat penerapan pengelolaan sampah berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) melalui dukungan penyediaan tempat sampah terpilah. Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mendukung penerapan prinsip ekonomi sirkular dan transisi menuju fasilitas kesehatan yang lebih ramah lingkungan.


Dukungan tersebut menyasar enam puskesmas di dua provinsi, yakni di Provinsi Gorontalo meliputi Puskesmas Biluhu, Puskesmas Batudaa Pantai, dan Puskesmas Limboto di Kabupaten Gorontalo, serta di Provinsi Sulawesi Utara meliputi Puskesmas Bunaken, Puskesmas Bahu, dan Puskesmas Bailang di Kota Manado. Penyediaan sarana pemilahan sampah ini diharapkan dapat memperkuat praktik pengelolaan sampah nonmedis secara lebih sistematis, khususnya dalam memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu.


Secara geografis, ketiga puskesmas di Kabupaten Gorontalo memiliki jarak yang bervariasi dari TPA Regional Talumelito yang berlokasi di Kecamatan Telaga Biru. Berdasarkan perkiraan jarak garis lurus, Puskesmas Biluhu berjarak sekitar 52,6 kilometer, Puskesmas Batudaa Pantai sekitar 29 kilometer, dan Puskesmas Limboto sekitar 6 kilometer dari TPA Talumelito. Perbedaan jarak tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya untuk mendukung efisiensi pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, khususnya bagi fasilitas kesehatan yang berada jauh dari infrastruktur pemrosesan akhir.


Sementara itu, di Kota Manado, Puskesmas Bailang berjarak sekitar 1,8 kilometer, Puskesmas Bahu sekitar 7,9 kilometer, dan Puskesmas Bunaken sekitar 16 kilometer, diukur secara garis lurus dari TPA Sumompo di Kecamatan Tuminting. Khusus Puskesmas Bunaken yang berada di wilayah kepulauan, pengelolaan sampah menghadapi tantangan geografis karena membutuhkan sistem penanganan dan pengangkutan yang mempertimbangkan akses transportasi antarpulau.


Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan riset NZ 2.5 dalam pemilahan sampah bertajuk Management of Single-Use Plastic Waste in Healthcare Facilities in Gorontalo and North Sulawesi, yang berfokus pada pengelolaan sampah plastik sekali pakai di fasilitas kesehatan. Penelitian tersebut tidak hanya mengkaji karakteristik dan penggunaan plastik, tetapi juga mengidentifikasi alternatif material, peluang pengurangan sampah, serta pengembangan model pengelolaan berbasis ekonomi sirkular.


Tim penelitian dipimpin oleh Dr. Irwan Ridwan Rahim dari Universitas Hasanuddin, dengan melibatkan Dr. Raghel Yunginger dan Rezkiawan Tantawi dari Universitas Negeri Gorontalo; Prof. Markus T. Lasut dan Andrew Sadue dari Universitas Sam Ratulangi, Dr. Musyarofah dari Institut Teknologi Kalimantan, Prof. Bronwyn Laycock dan Dr. Tracey Read dari The University of Queensland, Dr. Catherine O'Shea dari The University of Melbourne, serta Zarah Arwieny, MT., dan Ir. Evi Aprianti, Ph.D., dari UNHAS. Kolaborasi lintas perguruan tinggi Indonesia dan Australia ini mengintegrasikan pendekatan teknis, sains dan lingkungan, serta tata kelola untuk menghasilkan rekomendasi pengelolaan sampah fasilitas kesehatan yang aplikatif dan berkelanjutan.


Melalui penyediaan tempat sampah terpilah, tim riset berupaya mendukung penerapan pemilahan sampah nonmedis sejak tahap awal, sehingga material yang masih berpotensi didaur ulang tidak tercampur dengan sampah residu. Langkah ini sekaligus menjadi sarana edukasi bagi tenaga kesehatan, petugas kebersihan, pasien, dan pengunjung puskesmas untuk membangun kebiasaan memilah sampah secara konsisten.


Dukungan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan nyata di fasilitas kesehatan. Pemilahan sampah di tingkat puskesmas merupakan tahap awal dari sistem pengelolaan yang lebih luas, mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali material yang dapat didaur ulang. Sementara itu, limbah medis dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dipisahkan serta dikelola secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.


Program penelitian PAIR Sulawesi dikelola melalui Australia-Indonesia Centre (AIC) dengan dukungan pendanaan bersama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).


Melalui kolaborasi riset internasional ini, dukungan terhadap fasilitas kesehatan di Gorontalo dan Sulawesi Utara diharapkan tidak berhenti pada penyediaan sarana pemilahan sampah, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih bersih, rendah emisi, dan berkelanjutan di kawasan pesisir Gorontalo dan Sulawesi Utara.


Rep: JO

Penyerahan Senjata Api Rakitan Secara Sukarela Oleh Warga Suku Anak Dalam (SAD) Kepada Polres Merangin.


SuaraIndonesia1.com, MERANGIN – Polres Merangin bersama Polsek jajaran mengintensifkan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat, khususnya warga Suku Anak Dalam (SAD), dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Merangin.


Melalui kegiatan patroli soft approach, patroli dialogis, sosialisasi, serta penggalangan secara humanis, Polres Merangin berhasil menghimpun sebanyak 95 pucuk senjata api rakitan atau yang dikenal dengan sebutan kecepek dari warga Suku Anak Dalam. Seluruh senjata api rakitan tersebut diserahkan secara sukarela dan saat ini telah disimpan di Gudang Logistik Polres Merangin.


Kegiatan penyerahan berlangsung secara bertahap sejak Jumat, 30 Oktober hingga Rabu, 4 November 2026. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, melalui patroli gabungan personel Polres Merangin bersama personel Yon B Pelopor Sat Brimob Polda Jambi di Desa Sungai Ulak dan Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, berhasil dihimpun sebanyak 11 pucuk senjata api rakitan. Masing-masing dari Temenggung Jon 3 pucuk, Temenggung Sikar 1 pucuk, Temenggung Ngeras 2 pucuk, Temenggung Dasang Dong 3 pucuk, Mentawak 2 pucuk.


Selanjutnya, pada Sabtu, 31 Oktober 2026, melalui kegiatan penggalangan di wilayah hukum Polres Merangin dan Polsek jajaran, kembali diperoleh penyerahan sebanyak 17 pucuk. Dengan rincian diserahkan ke Polres Merangin sebanyak 6 Pucuk ke Polsek Pamenang 4 pucuk, ke Polsek Bangko 2 Pucuk dan ke Polsek Tabir 5 pucuk.


Kemudian pada Minggu, 1 November 2026, melalui patroli dialogis dan sosialisasi disertai pemasangan spanduk himbauan larangan kepemilikan serta penggunaan senjata api rakitan ke pemukiman warga SAD berhasil dihimpun sebanyak 27 pucuk dari wilayah permukiman SAD di Mentawak, Tabir dan Tabir Selatan.


Pada Senin, 2 November 2026, kegiatan sosialisasi dan pendekatan persuasif kembali dilaksanakan kepada sejumlah kelompok SAD di wilayah Kecamatan Tabir Selatan, Pamenang, dan Pamenang Selatan. Dari kegiatan tersebut warga SAD menyerahkan sebanyak 31 pucuk senjata api rakitan secara sukarela. Adapun hasil penyerahan senjata api rakitan tersebut bersama dariTumenggung Cilitai, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, menyerahkan sebanyak 16 pucuk. Tumenggung Eka, Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, menyerahkan sebanyak 1 pucuk.Tumenggung Ngilo, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, menyerahkan sebanyak 2 pucuk. Tumenggung Yudi, Desa Pelakar Jaya, Kecamatan Pamenang, menyerahkan sebanyak 2 pucuk.Tumenggung Ganta, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, menyerahkan sebanyak 8 pucuk.Tumenggung Carak, Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, menyerahkan sebanyak 2 pucuk.


Sementara itu, pada Selasa, 3 November 2026, tidak terdapat penyerahan senjata api rakitan. Namun, kegiatan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat terus dilakukan. Hingga Rabu, 4 November 2026, kembali diperoleh penyerahan sebanyak 9 pucuk dari kelompok Tumenggung Ali Wardana di Desa Pulau Terbakar, Kecamatan Tabir Barat, serta warga Desa Lantak Seribu, Kecamatan Pamenang. Dengan rincian Kelompok Tumenggung Ali Wardana Desa Pulau Terbakar Kec. Tabir Barat 6 pucuk.Desa Lantak Seribu Kec. Pamenang3 Pucuk.


Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga Suku Anak Dalam yang telah menunjukkan kesadaran serta itikad baik dengan menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela kepada pihak kepolisian.


Kapolres menegaskan bahwa keberhasilan menghimpun 95 pucuk senjata api rakitan tersebut merupakan hasil dari pendekatan yang mengedepankan komunikasi, dialog, kepercayaan, dan kerja sama antara Polri dengan masyarakat.


"Kami mengedepankan pendekatan secara humanis dan persuasif. Kami mengucapkan terima kasih kepada para Temenggung dan seluruh warga Suku Anak Dalam yang telah bersedia menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela. Ini merupakan bentuk kesadaran bersama untuk menciptakan lingk

KPU RI Gelar Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Berkelanjutan di Gorontalo, Libatkan Jajaran Penyelenggara Daerah


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Acara strategis ini berlangsung di Grand Q Hotel, Gorontalo, pada Minggu (18/11/2012).


Kegiatan ini turut dihadiri oleh kalangan mahasiswa serta perwakilan dari Organisasi Cipayung guna memperkuat keterlibatan elemen kepemudaan dan kaum intelektual dalam mengawal proses demokrasi.


Fokus utama dari sosialisasi ini adalah menyamakan persepsi serta memperkuat strategi edukasi kepemiluan yang menyasar segmen pemilih. Pemilih, khususnya dari kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan, dinilai memiliki peran krusial sebagai bagian dari generasi muda yang baru pertama kali atau aktif menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi demokrasi.


Sesi pemaparan materi menghadirkan Panji Prasetyo sebagai narasumber utama, dengan dipandu oleh Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A. selaku moderator. Dalam forum diskusi tersebut, diberikan pembekalan mengenai metode penyampaian informasi pemilu yang efektif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh kalangan muda agar penyelenggara di daerah mampu merancang program sosialisasi yang kreatif.


Keterlibatan aktif jajaran kesekretariatan bersama para komisioner juga ditekankan untuk memastikan dukungan teknis dan administratif berjalan selaras dengan program sosialisasi di lapangan. Sinergi internal antara komisioner, sekretariat, serta keterlibatan aktif mahasiswa dan Organisasi Cipayung menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh lapisan pemilih pemula secara merata.


Dengan terselenggaranya kegiatan di Grand Q Hotel ini, jajaran KPU di Provinsi Gorontalo diharapkan semakin siap dalam menjalankan tahapan sosialisasi pemilu. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan KPU untuk mendorong terwujudnya pemilu yang partisipatif, cerdas, dan berkualitas.


Rep: Nandar Suleman

PA GMNI Gorontalo Gelar Konferda III, Bahas Konsolidasi dan Pemilihan Pengurus Baru


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Konferensi Daerah (Konferda) III sebagai momentum penguatan konsolidasi organisasi. Kegiatan yang berlangsung di Grand Q Hotel, Gorontalo, pada Rabu (18/11/2026) ini menjadi forum strategis bagi para alumni dalam merumuskan arah gerak organisasi ke depan.


Acara pembukaan Konferda III turut dihadiri oleh jajaran pengurus pusat dan daerah, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PA GMNI, Riano Oskar, serta Ketua DPD PA GMNI Gorontalo, Dedy Hamzah, S.Pd. Kehadiran keduanya menegaskan komitmen sinergi antara kepengurusan tingkat pusat dan daerah dalam menjaga soliditas keluarga besar alumni GMNI.


Selain kalangan internal alumni, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Gorontalo. Kehadiran elemen Cipayung tersebut mencerminkan semangat kebersamaan serta terjalinnya komunikasi yang harmonis antarorganisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Provinsi Gorontalo.


Memasuki agenda utama, Konferda III difokuskan pada pembahasan pemilihan internal organisasi. Forum ini secara khusus menjadi ruang evaluasi program kerja sekaligus mekanisme pemilihan kepengurusan baru di tingkat DPD maupun Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Provinsi Gorontalo.


Melalui proses musyawarah dalam konferensi ini, Dedy Hamzah kembali memimpin DPD PA GMNI, dihadiri DPC PA GMNI, diharapkan mampu menjawab tantangan zaman. Kepengurusan terpilih nantinya diharapkan dapat semakin mengoptimalkan peran alumni dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat.


Dengan terselenggaranya Konferda III di Grand Q Hotel ini, PA GMNI Gorontalo menegaskan kesiapannya untuk terus merawat nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat kontribusi pemikiran dan gerakan di tengah dinamika sosial kemasyarakatan di Gorontalo.


Rep: Nandar Suleman