“MELAWAN PERAMPOKAN ALAM MENGGUNAKAN ‘HUKUM ADAT’ YANG ADA PADA KITA”

Sorong, Suaraindonesia1 - 1 Juli 2026. Lembaga Masyarakat (LMA) Malamoi menggelar sidang adat bersama Masyarakat Adat Moi, Sub Suku Moi Salkma dan Klabra, di Kampung Saluk, Distrik Wemak, Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 30 Juni - 01 Juli 2026. Sidang adat ini dilaksanakan berdasarkan desakan Masyarakat Adat Moi, sub Moi Salkma dan Klabra, untuk menanggapi aktivitas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan rencana program ketahanan pangan pemerintah yaitu Cetak Sawah Rakyat (CSR) di wilayah adat Moi Salkma dan Klabra.

Ketua LMA Malamoi, Silas Kalami bilang sidang adat yang dilakukan oleh lembaganya merupakan mandat organisasi serta berdasarkan pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Pasal 50 dan Peraturan Daerah Kab. Sorong Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi, Pasal 22. Yang dijadikan mekanisme pengambilan keputusan internal MHA Moi. Lebih lanjut kata Silas, sidang adat ini bertujuan untuk mendengar masukan-masukan dari masyarakat adat terkait ancaman dan permasalahan penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan, tanah dan sumber daya alam di wilayah adat. 

Sebelumnya Masyarakat Adat Moi Salkma resah dengan penanaman papan pengumuman oleh Satgas PKH di Kampung Maladofok yang intinya memuat penguasaan kembali oleh negara atas konsesi PT. Cipta Papua Plantation seluas 14.499,94 Ha serta larangan untuk memasuki lahan tanpa izin, merusak, menjarah, mencuri, menggelapkan memungut hasil tanaman/tumbuhan, memperjualbelikan dan menguasai tanpa izin pihak berwenang. Serta adanya rencana pembukaan lahan untuk program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di wilayah adat Moi, Sub Salkma dan Klabra. Proyek ekonomi dan eksploitasi kekayaan alam merupakan praktik perampokan alam dan penghancuran kehidupan masyarakatr adat.

Papan plang Satgas PKH dipasang tanpa koordinasi, informasi dan restu masyarakat. Sehingga Silas bilang, kami dari Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dan Dewan-dewan adat menilai ini adalah bentuk perampasan atau klaim sepihak dari pihak perusahaan dan pemerintah untuk menguasai kembali tanah adat milik Masyarakat Adat Moi. 

Sidang adat ini melibatkan perwakilan Dewan Adat dan tua-tua adat suku Moi dari beberapa distrik diantaranya Distrik Botain, Bagun, Beraur,  Buk, Klabot, Hobard, Klawak, Konhir, Wemak, Sayosa dan dSayosa Timur. Sidang adat ini kemudian ditutup dengan ritual adat dan sumpah adat “NALMSAN” yang disaksikan oleh utusan pemerintah daerah Kab. Sorong. Nalmsan merupakan hukum adat Moi dan komitmen masyarakat adat untuk menjaga wilayah kehidupan dan merawat peninggalan leluhur, serta mencegah degradasi lingkungan, berdasarkan kearifan adat.

Sidang adat dipimpin Silas Kalami, Yafet Lobat, Ham Kilmi, Sepi Klasjok, dan Sem Odimi, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara keputusan sidang adat yakni: 

1. Menolak dengan tegas masuknya proyek PSN Cetak Sawah, perusahaan kayu HPH dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum masyarakat adat Moi Salkma dan Klabra, yang secara administrasi berada di Distrik Botain, Bagun, Beraur, Buk, Klabot, Hobard, Klawak, Konhir, Wemak, Sayosa, dan Sayosa Timur, di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. 

2. Penolakan ini dilakukan dengan alasan-alasan bahwa ⁠(i) hutan dan tanah adat merupakan ruang hidup dan budaya masyarakat adat yang tidak dapat dialihkan dan diubah dalam bentuk apapun ; (ii) perubahan status dan fungsi tanah adat melalui perampokan alam akan mengakibatkan penghancuran dan hilangnya ekosistem alami yang tidak dapat digantikan ; (iii) ⁠terjadinya ancaman terhadap iklim yang dapat menyingkirkan dan merusak interaksi dalam kehidupan manusia dan alam semesta; (iv) Program PSN cetak sawah rakyat, pengusahaan hasil hutan kayu dan perkebunan kelapa sawit, eksploitasi  hasil alam skala besar, bukan merupakan kebutuhan utama dan bertentangan dengan sistem nilai masyarakat adat di Moi Klabra dan Moi Salkma.  (cr)

Anggota MRP Papua Barat, Eduard Orocomna, Mendesak Perhatian Pemerintah bagi Pengusaha Asli Moskona

Manokwari, suaraindonesia1.com, Kamis (2 Juli 2026),- Anggota MRP Papua Barat Perwakilan Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, mendesak perhatian pemerintah bagi pengusaha asli Papua asal Moskona untuk mengerjakan program dan kegiatan pembangunan di daerah ini. Pasalnya, banyak warga Moskona,, Kabupaten Teluk Bintuni, yang memiliki Badan Usaha, tapi tidak diberdayakan. 

"Hanya pernah dapat proyek di bawah 100 juta, dapat satu kali, nanti lima tahun lagi, baru dapat. Pemerintah hanya perhatikan yang dianggap tim sukses," urai Eduard. 

Banyak perusahaan milik warga Moskona, akhirnya mati, akibat tidak kunjung diberdayakan. Menurut Eduard, dengan adanya penyerahan diri mantan anggota OPM di daerah Moskona, pemerintah mestinya memberi perhatian yang khusus terhadap daerah ini. Terutama terkait tuntutan yang disampaikan para mantan OPM ini. Misalnya, tuntutan pembangunan jalan antar -distrik di Moskona, dapat dikerjakan pengusaha asli setempat. (cr)

Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Sulut, Fikri Alkatiri Apresiasi Sinergitas Polri dan Masyarakat

MANADO – Suaraundonesia1, Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran  atas undangan yang diberikan kepada dirinya untuk menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolda Sulawesi Utara.

Menurut Fikri, undangan tersebut bukan sekadar bentuk penghormatan kepada organisasi masyarakat sipil, melainkan juga mencerminkan komitmen Polri dalam membangun ruang komunikasi, kolaborasi, dan kemitraan yang sehat dengan seluruh elemen masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran atas undangan yang diberikan kepada LSM Garda Timur Indonesia untuk menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80. Kehadiran kami merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah," ujar Fikri Alkatiri.

Ia menilai, selama delapan dekade pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Polri telah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

"Usia 80 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ini adalah bukti pengabdian panjang yang harus terus dijaga dan diperkuat. Kami berharap Polri semakin profesional, humanis, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya," katanya.

Fikri juga menegaskan bahwa sinergitas antara Polri dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa.

"Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, kami mendukung penuh langkah-langkah Polri dalam menjaga Kamtibmas serta mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara institusi kepolisian dan masyarakat. Semakin kuat sinergi yang dibangun, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap institusi Polri," tegasnya.

Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, Fikri mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung tugas dan pengabdian Polri demi terciptanya keamanan, ketertiban, serta pembangunan yang berkelanjutan.

"Atas nama keluarga besar LSM Garda Timur Indonesia, kami mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri senantiasa diberikan kekuatan, integritas, dan kepercayaan dalam menjalankan amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dirgahayu Bhayangkara ke-80, Polri untuk Masyarakat," pungkasnya.

Skandal Pesta Miras di Villa Kabila Bone: Aktivis Bawa Bukti Video, Tegaskan Acara Tanpa Izin Keramaian dan Desak Tempat Tersebut Ditutup

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Tindakan sewenang-wenang pengelola villa di kawasan wisata Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, menuai kecaman keras setelah terungkapnya aktivitas pesta minuman keras (party miras) yang berlangsung tanpa prosedur hukum yang sah.

Aktivis Kemasarakatan yang melakukan investigasi di lapangan telah mengantongi bukti video otentik yang memperlihatkan kerumunan massa dalam pengaruh alkohol di lokasi tersebut, yang secara nyata mengabaikan aturan ketertiban umum. Temuan ini diperparah dengan fakta administratif yang ditemukan setelah pihak aktivis melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, dipastikan bahwa penyelenggara acara maupun pengelola villa tidak pernah memasukkan permohonan izin keramaian kepada pihak berwenang.

Ketiadaan izin ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pembangkangan terhadap prosedur keamanan yang seharusnya dipatuhi untuk menjamin ketertiban di ruang publik. Secara hukum, kenekatan menggelar acara keramaian tanpa mengantongi izin resmi merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut secara tegas mengatur sanksi bagi setiap orang yang mengadakan pesta umum atau keramaian tanpa izin tertulis dari pihak berwenang. Praktik yang terjadi di villa tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 492 KUHP terkait larangan mabuk di muka umum yang mengganggu ketertiban, serta UU Nomor 1 Tahun 2023 yang memberikan ancaman sanksi bagi pihak yang memfasilitasi tempat bagi kegiatan yang memicu keonaran atau mabuk-mabukan.

Bukti rekaman video yang kini telah dipegang oleh pihak aktivis menjadi senjata utama dalam mendesak penegakan hukum. Pihak aktivis menilai bahwa pengelola villa telah menyalahgunakan fasilitas properti untuk kegiatan yang merusak norma sosial dan berpotensi memicu kriminalitas. Dengan tidak adanya izin keramaian yang dimasukkan, maka secara otomatis acara tersebut adalah kegiatan ilegal yang tidak memiliki payung hukum serta perlindungan keamanan dari aparat.

Menanggapi pelanggaran nyata ini, Yanto Ali, aktivis Bone Bolango, menuntut sikap tegas dan mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk segera menutup total operasional villa tersebut. Penyelenggara acara dan pemilik villa harus segera dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban atas operasional ilegal ini. Publik kini menanti langkah nyata berupa penindakan tegas dan penyegelan lokasi, guna memastikan bahwa kawasan wisata Kabila Bone tidak lagi dijadikan zona bebas hukum bagi aktivitas pesta miras liar yang merusak tatanan sosial. (JO)

Aksi Damai Aliansi Kontraktor Desak Evaluasi Kinerja Kasudin Perumahan Jakarta Utara

Jakarta, suaraindonesia1.com, Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rekanan Kontraktor Jakarta Utara menggelar aksi damai di lantai 12 Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta mencopot Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kasudin PRKP) Jakarta Utara, Ir.Suharyanti. M.T. Rabu ( 2/7/2026 ) 

Dalam aksi tersebut, massa menyatakan menolak praktik yang mereka sebut sebagai monopoli dalam proses pengadaan pekerjaan di lingkungan Suku Dinas Perumahan Jakarta Utara.

Perwakilan massa, Jumintar Silaen dan Maurits Sitinjak, SE, mengaku selama puluhan tahun mengikuti proses pengadaan pekerjaan di Jakarta Utara, namun belakangan merasakan adanya perubahan pola pelayanan.

Mereka juga menyampaikan keluhan terkait akses pelayanan yang dinilai semakin tertutup," tegasnya.

Selain itu, massa menyampaikan dugaan adanya pengaturan terhadap penentuan vendor dalam proses mini kompetisi.

Mereka juga mempertanyakan hasil lelang pada salah satu proyek di kawasan Ancol yang menurut mereka dimenangkan oleh penawar dengan nilai lebih tinggi setelah dilakukan lelang ulang.

Dalam orasinya, massa turut menyoroti adanya dugaan bahwa beberapa paket pekerjaan dimenangkan oleh perusahaan tertentu yang mereka nilai memiliki kedekatan dengan pejabat terkait.

Tidak hanya itu, bahkan satu orang mendapatkan dua kegiatan dilokasi yang sama inisial (I.S)," tukasnya.

Herannya lagi, bagaimana mungkin seorang tenaga ahli di lokasi yang sama dengan perusahaan yang sama ?" Pungkasnya.

Tidak hanya itu, bahkan pihaknya siap memberikan keterangan kepada Aparat Penegak Hukum apabila dibutuhkan.

Lebih lanjut dikatakan, mendesak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengadaan di lingkungan Suku Dinas Perumahan Jakarta Utara guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Ir.Suharyanti tidak menjawabnya saat dihubungi lewat aplikasi WhatsApp miliknya. Kamis .(2/7/2026). tepat pukul 11.Wib.

Red

Polres Waropen Gelar Apel Siaga Jelang Hari Bhayangkara Ke 80 Tahun 2026

Waropen-Suaraindonesia1.com Polres Waropen menggelar Apel Siaga menjelang peringatan Hari Bhayangkara Ke 80 di Lapangan Apel Mapolres Waropen, Selasa (30/6/2026) sore.

Apel tersebut dipimpin Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., didampingi Kabag Ops AKP Frits B. Arera, serta diikuti para Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, dan sekitar 100 personel Polres Waropen.

Dalam arahannya, Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., menekankan agar seluruh personel mempersiapkan diri mengikuti Upacara Hari Bhayangkara Ke 80 pada 1 Juli 2026 dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Selain itu, seluruh personel diperintahkan melaksanakan siaga dan patroli guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sesuai kalender kamtibmas.

Ia juga menginstruksikan para Kasat untuk mengatur pembagian personel secara efektif antara pelaksanaan patroli malam dan kesiapan mengikuti upacara, tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

Usai apel, Kabag Ops AKP. Frits B. Arera memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan siaga dan patroli di wilayah hukum Polres Waropen.

Melalui apel kesiapan ini, Polres Waropen menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Hari Bhayangkara Ke 80 Tahun 2026, sekaligus memastikan situasi kamtibmas di Kabupaten Waropen tetap aman, tertib, dan kondusif melalui peningkatan kesiapsiagaan personel serta sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

Polres Waropen Gelar Upacara Korp Rapor 20 Personel Yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2026

Waropen-Suaraindonesia1.com. Polres Waropen menggelar Upacara Korp Rapor Kenaikan Pangkat bagi personel Polri periode 1 Juli 2026 di Lapangan Apel Mapolres Waropen, Selasa (30/6/2026) sore.

Upacara Korp Raport tersebut dipimpin oleh Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., selaku Inspektur Upacara. Bertindak sebagai Perwira Upacara Kabag SDM AKP Pitrisan, S.H., sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Pamapta I Ipda Stevie I. Rumbewas.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor KEP/356/VI/2026, KEP/357/VI/2026, dan KEP/360/VI/2026 tentang kenaikan pangkat personel Polri periode 1 Juli 2026.

Sebanyak 20 personel Polres Waropen memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang terdiri dari 3 personel naik dari Aipda ke Aiptu, 8 personel dari Bripka ke Aipda, dan 9 personel dari Bripda ke Briptu.

Dalam amanatnya, Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukan merupakan hak yang diperoleh secara otomatis, melainkan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, integritas, loyalitas, disiplin, serta kinerja personel dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri.

“Kenaikan pangkat merupakan penghargaan dari institusi atas prestasi dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat kepada seluruh personel yang hari ini menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jadikan momentum ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa kenaikan pangkat juga membawa konsekuensi berupa peningkatan tanggung jawab dan tuntutan moral agar setiap personel mampu menjadi teladan, baik di lingkungan kedinasan maupun di tengah masyarakat.

Wakapolres Waropen juga mengajak seluruh personel Polres Waropen untuk terus menjaga marwah institusi serta mendukung terwujudnya Polri yang Presisi melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berintegritas.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada personel yang naik pangkat oleh Inspektur Upacara, para pejabat utama, perwira, serta seluruh peserta upacara sebagai bentuk apresiasi atas capaian yang diraih.

Melalui momentum kenaikan pangkat ini, diharapkan seluruh personel yang memperoleh kepercayaan dari institusi dapat semakin meningkatkan semangat pengabdian, disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Waropen.

Peringati Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Waropen Gelar Upacara Ziarah dan Tabur Bunga

Waropen-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026, Polres Waropen menggelar Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di Pelabuhan Pidemani Waren, Selasa (30/6/2026).

Upacara berlangsung dengan khidmat dan dipimpin oleh Wakapolres Waropen, Kompol Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., selaku Inspektur Upacara, dengan Perwira Upacara Kasat Polairud AKP. Elton Jack Rumbiak dan Komandan Upacara Kaur Bin Ops Sat Polairud Ipda Felix Kafiar. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Pejabat Utama Polres Waropen, personel Polres Waropen, serta Bhayangkari Cabang Waropen.

Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, pelarungan bunga ke laut oleh Inspektur Upacara yang diikuti para Pejabat Utama dan Bhayangkari, pembacaan doa, hingga penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan.

Wakapolres Waropen mengatakan bahwa kegiatan ziarah dan tabur bunga merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Bhayangkara yang memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara.

“Melalui momentum Hari Bhayangkara Ke-80 ini, diharapkan seluruh personel Polri dapat terus meneladani semangat juang, pengorbanan, dan pengabdian para pahlawan dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujarnya.

Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, integritas, dan loyalitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Seluruh rangkaian Upacara Ziarah dan Tabur Bunga berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, Polres Waropen meneguhkan komitmennya untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026.

Polres Waropen Berikan Penghargaan kepada 3 SubSatker dan 9 Personel Berprestasi pada Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026

Waropen-Suaraindonesia.com. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan prestasi dalam pelaksanaan tugas, Polres Waropen memberikan penghargaan kepada 3 Subsatker dan 9 personel berprestasi pada rangkaian Acara Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang digelar di Aula Kerja Bersama Polres Waropen, Rabu (1/7/2026).

Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakapolres Waropen, Kompol Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., Wakil Bupati Yowel Boari, unsur Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Waropen, TNI, Pimpinan BUMN, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta disaksikan oleh tamu undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Wakapolres Waropen menyampaikan bahwa pemberian penghargaan merupakan bentuk penghormatan kepada personel yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan kinerja terbaik di bidang tugasnya masing-masing. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polres Waropen untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tema Hari Bhayangkara ke-80, “80 Tahun Mengabdi Untuk Masyarakat.”

Adapun penghargaan diberikan kepada 3 Subsaker berprestasi yaitu Satuan Polairud atas dedikasinya sebagai Satuan Reaksi Cepat Kecelakaan Laut di wilayah hukum Polres Waropen, kemudian Satuan Lalu Lintas sebagai Satuan Reaksi Cepat Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sekaligus berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, serta Seksi Propam sebagai satuan dengan tingkat penyelesaian kasus internal tertinggi melalui Sidang Kode Etik Polri dan Sidang Disiplin Polri.

Selain penghargaan kepada Subsatker, apresiasi juga diberikan kepada sembilan personel berprestasi, yakni Aipda Rustam Ramba, S.H. dan Aipda Melkianus Masan Demon Tuanaen, S.H. atas keberhasilan mengungkap kasus narkotika dan obat-obatan terlarang, Brigpol Roni Gustiawan, S.H. sebagai Operator Quick Wins Polres Waropen, Briptu Yulius A.P. Daimboa dan Bripda Indra Reinaldy Syam atas dedikasi dan kinerja di bidang kehumasan, Briptu Yulianus B. Dori sebagai pembuat produk Pulbaket Intelkam terbanyak selama satu tahun, Bripda Adrian Winata sebagai operator perencanaan program anggaran, Bripda Dandy Putra Pratama sebagai operator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Bripda Putra Ardyansyah sebagai operator administrasi sumber daya manusia Polres Waropen.

Momentum pemberian penghargaan tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas prestasi personel, tetapi juga sebagai penyemangat bagi seluruh anggota Polres Waropen untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Melalui penghargaan ini, diharapkan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik semakin tumbuh di lingkungan Polres Waropen, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai semangat “80 Tahun Mengabdi Untuk Masyarakat.”

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Polres Waropen Perkuat Sinergitas dan Tingkatkan Pelayanan Masyarakat.

Waropen-Suaraindonesia.com. Polres Waropen menggelar acara Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Aula Kerja Bersama Polres Waropen, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “80 Tahun Mengabdi Untuk Masyarakat” ini menjadi momentum memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Waropen.

Acara Syukuran tersebut dihadiri oleh Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., Wakil Bupati Waropen Yowel Boari, unsur Forkopimda, pejabat Pemerintah Kabupaten Waropen, TNI, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh personel Polres Waropen.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Waropen Yowel Boari menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Waropen atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, sinergi yang selama ini terjalin antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan modal utama dalam menciptakan stabilitas daerah guna mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Waropen, Barens Agaki, dalam sambutanya turut menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Polres Waropen. Ia mengapresiasi kinerja Polres Waropen yang selama ini mampu menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

Sementara itu, Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jerry Koagouw menegaskan bahwa tema Hari Bhayangkara ke-80, “80 Tahun Mengabdi Untuk Masyarakat”, menjadi pengingat bagi seluruh insan Bhayangkara agar senantiasa memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Keberhasilan menjaga situasi kamtibmas tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga sebagai fondasi pembangunan daerah,” ujarnya.

Rangkaian syukuran diisi dengan refleksi Hari Bhayangkara, prosesi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, pemberian penghargaan kepada satuan kerja dan personel berprestasi, sesi foto bersama, serta ramah tamah.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polres Waropen berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang Presisi demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Waropen.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Polres Waropen Berjalan Penuh Khidmat

Waropen-Suaraindonesia.com. Polres Waropen menggelar Upacara Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Lapangan Apel Mapolres Waropen, Rabu (1/7/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “80 Tahun Mengabdi Untuk Masyarakat” dan dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Pemerintah Daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh personel Polres Waropen.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jerry Koagouw, S.H., M.H., sementara yang bertindak selaku Perwira Upacara adalah Kabag SDM AKP. Pitrisan, S.H., serta Komandan Upacara dipercayakan kepada Kasat Tahti Ipda Daniel Ayorbaba.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta memberikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta stabilitas nasional.

Presiden menegaskan bahwa tema “80 Tahun Mengabdi Untuk Masyarakat” menjadi pengingat bahwa seluruh pengabdian Polri harus bermuara pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polri dituntut untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, humanis, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan lima penekanan kepada seluruh jajaran Polri, yakni memperkuat kelembagaan melalui reformasi birokrasi, meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif dan berintegritas, memperkuat fleksibilitas organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, serta meningkatkan legitimasi institusi melalui pelayanan yang berkualitas dan penguatan kepercayaan masyarakat.

Presiden juga mengingatkan bahwa tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, dinamika geopolitik global, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, Polri diharapkan mampu menjadi institusi yang prediktif, responsif, transparan, dan kolaboratif dalam menjaga keamanan serta mendukung berbagai program strategis nasional.

Rangkaian upacara berlangsung dengan tertib, mulai dari penghormatan pasukan, mengheningkan cipta, pengucapan Tribrata, pembacaan amanat Presiden Republik Indonesia, menyanyikan Andika Bhayangkari dan Hymne Polri, hingga doa penutup.

Melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polres Waropen meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang Presisi guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Waropen sesuai semangat “Polri Untuk Masyarakat.”

‎“Momentum Hari Bhayangkara: Profesionalisme Polri Harus Diukur dari Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum" ‎

‎Jayapura, Suaraindonesia1, 1 Juli 2026. Momentum Hari Bhayangkara seyogianya menjadi refleksi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, prinsip negara hukum, dan supremasi hukum.

‎

‎Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh tindakan aparat penegak hukum wajib tunduk pada hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin due process of law dan fair trial. 

‎

‎Komitmen tersebut dipertegas melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan seluruh aparatur negara.

‎

‎Jaminan konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan atas kepastian hukum yang adil, perlindungan diri, rasa aman, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, maupun yang merendahkan martabat manusia.

‎

‎Selain itu, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengikat aparat penegak hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture (CAT), serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

‎

‎Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Papua, LBH Papua masih menemukan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan terhadap prinsip negara hukum. 

‎

‎Bahwa berdasarkan pendampingan hukum yang dilakukan sepanjang tahun 2025–2026, LBH Papua mencatat sejumlah perkara yang menunjukkan pola pelanggaran serius, yaitu:

1. Perkara dugaan penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pengabaian hak atas pelayanan kesehatan terhadap Ronald Philip Pangkatana;

2. Perkara dugaan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelanggaran prinsip peradilan yang adil (fair trial) terhadap Albertus Madai dan Thomas Doo; 

3. Serta perkara dugaan undue delay dalam penanganan laporan dugaan penyalahgunaan senjata api terhadap Ebenius Tabuni. 

‎

‎Perkara-perkara tersebut menunjukkan adanya dugaan penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi dalam pemeriksaan, pengabaian hak atas pelayanan kesehatan terhadap tahanan, lambannya penanganan laporan masyarakat, serta dugaan pelanggaran terhadap prinsip due process of law dan fair trial. 

Temuan-temuan tersebut merupakan hasil pendampingan hukum LBH Papua dan sebagian telah dilaporkan kepada institusi yang berwenang, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

‎LBH Papua memandang bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak dapat semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang diungkap ataupun operasi keamanan yang dilaksanakan. Profesionalisme Polri justru diukur dari sejauh mana setiap tindakan aparat dilaksanakan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, menjunjung asas praduga tidak bersalah, menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu, serta memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

‎

‎Momentum Hari Bhayangkara juga harus menjadi evaluasi terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan yang masih terjadi. Tidak boleh ada pembiaran terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan penyiksaan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum. Penegakan disiplin, kode etik profesi, dan proses pidana terhadap oknum pelaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun institusi kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.

‎

‎Bahwa Hari Bhayangkara bukan hanya perayaan kelembagaan, melainkan momentum untuk memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pelaksanaan tugas kepolisian yang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Kepercayaan masyarakat hanya akan tumbuh apabila hukum ditegakkan secara profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi setiap orang tanpa kecuali. 

‎

‎Bahwa sejalan dengan semangat reformasi Polri, LBH Papua mendorong agar seluruh jajaran Kepolisian Daerah Papua menjadikan Hari Bhayangkara sebagai momentum memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

‎

‎

‎Dalam momentum Hari Bhayangkara ini, LBH Papua mendesak:

1. Kapolda Papua memastikan seluruh anggota Polri melaksanakan tugas sesuai Konstitusi, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHAP, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian;

2. Mengusut secara independen seluruh dugaan penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan yang berlebihan, intimidasi dalam pemeriksaan, dan bentuk pelanggaran HAM lainnya yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian di Papua, termasuk dalam perkara Ronald Philip Pangkatana, Albertus Madai dan Thomas Doo, serta Ebenius Tabuni;

3. Menjamin setiap proses penyidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip due process of law, fair trial, dan asas praduga tidak bersalah, bukan praduga bersalah;

4. Memberikan perlindungan yang efektif kepada korban, saksi, keluarga korban, dan pendamping hukum dari segala bentuk intimidasi maupun tindakan balasan;

5. Memastikan setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh aparat diproses secara cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada para korban;

6. Memperkuat pendidikan dan pengawasan internal mengenai hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia.

‎Jayapura, 1 Juli 2026

‎LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA

‎Festus Ngoranmele, S.H.

‎Direktur

Anggota MRP Papua Barat Apresiasi Kodam XVIII Kasuari Berhasil Mengembalikan 10 Anggota TPNPB-OPM Kodap 4 Sorong Raya ke Pangkuan NKRI

Manokwari, suaraindonesia1.com, Selasa (30 Juni),- Eduard Orocomna, anggota MRP Papua Barat Perwakilan Teluk Bintuni, mengapresiasi Kodam XVIII Kasuari yang berhasil mengembalikan sejumlah eks TPNPB/ OPM beserta keluarga ke pangkuan NKRI. Pernyataan apresiasi ini disampaikan Eduard Orocomna setelah upacara Ikrar Setia oleh para mantan anggota OPM ini, di lapangan Kodam XVIII Kasuari di Arfai, Manokwari, Kamis (25 Juni 2026) lalu. 

"Saya menyampaikan terimakasih banyak, pertama kepada Tuhan yang Mahakuasa, kedua kepada Pangdam Kasuari serta jajarannya yang telah berupaya mengeluarkan masyarakat saya dari hutan di wilayah Moskona, satu Kodap yang kemarin keluar, ada 37 yang kemarin keluar," ujar Eduard. 

Dari puluhan warga ini, terdapat 10 eks personil TPN PB/ OPM Kodap 4 Sorong Raya dan sanak keluarganya. Ke-10 anggota OPM ini kemudian secara resmi  menyatakan Ikrar  Setia kepada NKRI. Ikrar Setia dibacakan dalam suatu upacara militer di lapangan Kodam XVIII Kasuari di Arfai, Manokwari, Kamis (25 Juni 2026) lalu. 

Kembalinya puluhan mantan eks TPNPB-OPM beserta keluarganya ke pangkuan NKRI, melalui negosiasi yang panjang dan lama. Di antaranya, juga menyepakati sejumlah aspirasi, yang kemudian dibacakan dalam deklarasi mereka, dan diserahkan langsung kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. 

Karena itu, Eduard mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni, untuk memperhatikan aspirasi yang disampaikan para mantan OPM ini. Di antaranya, pembangunan jalan, pemekaran kampung dan distrik, serta pemekaran kabupaten. 

Selain itu, Tokoh Adat Moskona, Barnabas Orocomna, menekankan pentingnya kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk menindaklanjuti kembalinya sejumlah masyarakat Moskona ini. "Kalau bisa, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni membangun rumah untuk mereka tinggal. Dan pemerintah juga memulangkan pengungsi ke Moskona," jelas Barnabas. 

Barnabas Orocomna beserta keluarga, juga menjadi pengungsi di kota Bintuni, pasca-peristiwa penyerangan OPM dan operasi militer oleh TNI/ Polri di kampung-kampung di tiga distrik, yaitu Moskona Barat, Moskona Utara, dan Distrik Moskona Utara Jauh. Sekitar dua ribu warga sipil dari wilayah Moskona, mengungsi ke kota Bintuni, semenjak awal 2021 sampai 2026 ini. Banyak terjadi kerusakan rumah dan harta benda milik warga ketiga distrik dalamWilayah Moskona. 

Saat ini, para mantan OPM ini telah kembali ke daerah asalnya di Teluk Bintuni. Sementara beberapa tengah menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan dan pengobatan di Sorong, untuk selanjutnya juga dipulangkan ke Kabupaten Teluk Bintuni. (cr)

Jokowi Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas.

Bogor, Suaraindonesia1, 1 Juli 2026 – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korps Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.

Kehadiran Jokowi menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Polri yang mengusung tema "80 Tahun Pengabdian Polri untuk Masyarakat." Sejumlah tokoh nasional, pimpinan lembaga negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta unsur TNI-Polri turut menghadiri upacara tersebut.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika tantangan yang terus berkembang.

Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti ribuan personel Polri dan TNI, serta dimeriahkan berbagai atraksi yang menampilkan kemampuan dan kesiapan personel Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan melayani masyarakat.

100 ANAK IKUT KHITANAN MASSAL DALAM RANGKA HARI BHAYANGKARA KE-80 TAHUN 2026, POLRI UNTUK MASYARAKAT

Suaraindonesia1com, MERANGIN. Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polsek Bangko-Polres Merangin menggelar kegiatan Sunat Massal yang diikuti oleh 100 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Merangin. Pada Selasa (30/6/2026) pukul 08.00 wib.

Kegiatan yang berlangsung di Polsek Bangko tersebut diawali dengan pembukaaan oleh Kapolsek Bangko IPTU Adri Sukam, S.Pd. turut juga hadir Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, para Pejabat Utama (PJU) dan anggota, Baznas Kab. Merangin Drs, H. Marzuki Yahya, Camat Bangko Edwuar, S.Sy, Tokoh Agama Bendahara Muhammadyah Azwar Efendi/H. Buyung, Kepala desa Langling, Tokoh Masyarakat Kec. Bangko dan Perwakilan dari dinas kesehatan.

Dalam sambutannya Kapolsek Bangko menyampaikan "Ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah ikut serta membawa putranya, dan juga semua pihak yang telah memberi dukungan dan responya pada kegiatan sosial ini. Lebih lanjut Kapolsek mengungkapkan kegiatan Khitanan Massal pada kesempatan ini Polsek Bangko menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab. Merangin, Puskesmas Pematang Kandis dan Baznas Kab. Merangin. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Polri khususnya Polsek Bangko-Polres Merangin terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengusung tema "Polri Untuk Masyarakat" yang menjadi semangat peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026".

Pelaksanaan Khitanan massal berlangsung dengan tertib dan penuh kehangatan. Selain mendapatkan layanan sunat secara gratis yang ditangani oleh tenaga medis profesional, para peserta juga mendapat bingkisan ditambah lagi dengan voucher gratis masuk ke Sikumbang Water Park, sebagai bentuk perhatian dan dukungan semangat agar para peserta khitanan massal bahagia dan tidak takut untuk melaksanakan proses khitanan.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Merangin yang juga hadir menyempatkan diri menyapa awak media dan menyampaikan "Kegiatan Khitanan Massal ini merupakan wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosial seperti ini, Polri berharap dapat memberikan manfaat yang nyata sekaligus mempererat hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat". 

Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Merangin berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik serta berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat, sebagai implementasi nyata semangat "Polri Untuk Masyarakat." Ungkap Kapolres.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi para orang tua yang mengantarkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang mana awalnya target 50 anak pendaftar pada pelaksanaannya melebihi target dan atas kebesaran hati Kapolres Merangin menambah pendaftar menjadi 100 orang dan kegiatan ini berjalan dengan baik. 

Di konfirmasi juga salah satu orang tua dari peserta khitanan massal menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Polsek Bangko - Polres Merangin atas terselenggaranya program yang sangat membantu masyarakat.

"Semoga Polres Merangin selalu memberikan yang terbaik dalam pengabdiannya terhadap masyarakat di Kabupaten Merangin, sehingga tercipta rasa aman dan damai serta rasa cinta masyarakat terhadap Polri". Ungkapnya.

Report (Bg nasri)

Si jago merah Hanguskan Sebuah Bengkel Mobil Di Merangin Jambi.

Suaraindonesia1.com, Kebakaran hebat kembali terjadi di kabupaten  merangin propinsi jambi tepat jalan lintas Sumatra kira kira pukul 2,45 tadi malam rabu 1/7/2026, 

Sebuah bengkel mobil yang terletak, jln lintas Sumatra kelurahan dusun bangko kabupaten merangin jambi . 

Kebakaran yang menghangus kan 14 unit mobil berbagai merek serta 7 buah kendaraan roda dua, serta alat perbekelan serta dua ruko tersebut tidak satu pun yang bisa terselamat kan. 

Menurut salah satu warga ,kejadian kebakaran terjadi saat warga sedang terlelap tidur, tak lama kemudian datang lah bantuan dari pemadam kebakaran, (Damkar) dan api dapat segera di jinak kan. Ungkap nya. 

akibat dari kebakaran tersebut di perkirakan kerugian mencapai empat milyar lebih. 

Sampai berita ini kami tulis, kami belum dapat impormasi sebab terjadi nya kebakaran itu. 

Report (Bg nasri)