IGEX 2026 di Ciwalk Bandung Berlangsung Sukses, APTIKNAS TECHSUMMIT Dorong Kolaborasi AI dan Ekonomi Kreatif Indonesia

Bandung - Suaraindonesia, Indonesia Game Experience (IGEX) 2026 di Cihampelas Walk (Ciwalk), Bandung, berlangsung sukses 22 hingga 25 Oktober 2026 dan menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem industri game, teknologi digital, serta ekonomi kreatif Indonesia. Salah satu agenda penting dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 yang mengangkat perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), transformasi bisnis, dan peluang pengembangan industri digital nasional.

Mengusung tema “AI-Native Indonesia 2026, From Agentic AI to Physical AI: Building the Next Intelligent Economy”, APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 mempertemukan perspektif pemerintah, asosiasi, industri teknologi, akademisi, dan praktisi mengenai penerapan AI serta potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembukaan IGEX Bandung pada 22 Oktober 2026 menghadirkan Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI; Ir. Soegiharto Santoso, S.H., Ketua Umum APTIKNAS sekaligus Ketua Umum APKOMINDO dan Ketua Dewan Pengawas AGKDI; Amy Hsiao, Direktur Taiwan Trade Center Jakarta; Putro Dewanto, General Manager Household Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel; Fanky Christian, Sekretaris Jenderal DPP APTIKNAS; Andi Tanudiredja, Wakil Ketua Umum DPP APTIKNAS; serta Anton Budyana, Ketua DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Jawa Barat.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun industri game dan teknologi digital yang berkelanjutan. Industri game tidak hanya berkaitan dengan hiburan, tetapi juga mencakup perangkat lunak, desain, animasi, musik, komputasi awan, pemasaran digital, dan kecerdasan buatan.

Sejumlah pengurus dan perwakilan yang tercatat hadir dalam rangkaian kegiatan IGEX di Bandung antara lain Andri Sugondo, Cepu Supriyanto, Hartanto Sutardja, Maulis Taufik Kosasih, S.Pd., Wong Sui Jan, Yuliasiane Sulistiyawati, dan Yuliyanti. Sementara itu, perwakilan Tim Sivali yang turut hadir antara lain Farah Zahira, Ryo Ardian, Veros Mohamed.

Kegiatan IGEX Bandung juga mendapat perhatian dari kalangan industri game internasional. Alexander Bodrov, selaku Sekretaris Jenderal VIDO, asosiasi game dari Rusia, turut menghadiri kegiatan tersebut pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Kehadiran perwakilan asosiasi game dari Rusia ini menjadi bagian dari dinamika kolaborasi internasional yang membuka peluang untuk memperluas jejaring dan pertukaran perspektif dalam pengembangan industri game.

APTIKNAS TECHSUMMIT Soroti Peluang dan Tantangan AI

Dalam sambutan penutupan APTIKNAS TECHSUMMIT 2026, Soegiharto Santoso, yang akrab disapa Hoky, menegaskan bahwa teknologi digital dan ekonomi kreatif merupakan dua kekuatan yang saling melengkapi. Teknologi menghadirkan kemampuan, kreativitas menghasilkan nilai, dan kolaborasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi.

“AI merupakan peluang sekaligus tantangan. Kita tidak cukup hanya membicarakan AI. Kita harus mulai menerapkannya, mengukur manfaatnya, menjaga keamanannya, dan menjadikannya bagian dari strategi pertumbuhan usaha,” tegas Hoky.

Menurutnya, perkembangan Agentic AI hingga Physical AI membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan menciptakan model bisnis yang lebih kompetitif. Namun, pemanfaatannya harus disertai kesiapan sumber daya manusia, keamanan, tata kelola, dan kemampuan beradaptasi.

Indonesia memiliki modal berupa talenta muda, kreativitas, kekayaan budaya, dan pasar domestik yang besar. Tantangannya adalah mengubah potensi tersebut menjadi produk unggulan, kekayaan intelektual, lapangan kerja, dan nilai ekonomi berkelanjutan.

“Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi. Kita harus menjadi pencipta, pengembang, inovator, dan pengusaha yang mampu menghasilkan karya berkualitas serta bersaing di pasar global,” ujarnya.

Hadirkan Perspektif Lintas Disiplin tentang AI

APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 menghadirkan pembicara dari berbagai bidang. Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., dan Fanky Christian memberikan perspektif pemerintah dan asosiasi mengenai pengembangan ekosistem teknologi.

Dari industri, hadir Ryoka Putra Agitama, Presales Engineer VST ECS Indonesia; Yolanda Roring, Direktur Marketing PT Masterdata Digital Cyberindo; serta Michael Edward, AI Server Specialist, yang memberikan perspektif mengenai solusi teknologi dan infrastruktur AI.

Perspektif akademis disampaikan oleh Assoc. Prof. Muharman Lubis, BIT., BSc(Psy)., BAIS., MIT., MM., PhD(IT), pakar dari Telkom University, serta Dr. Septiana Ayus Estri Mahani, S.E., M.M., CISA, CFA, AI Enthusiast sekaligus dosen Program Studi Manajemen FEB Universitas Islam Bandung.

Sementara itu, Miryam Ariadne Sigarlaki, M.Psi., Psikolog, psikolog klinis, dosen, serta COO dan Co-Founder Jatidiri.app, melengkapi pembahasan melalui perspektif manusia dan kesiapan menghadapi perubahan digital.

Ragam perspektif tersebut menegaskan bahwa transformasi AI bukan semata-mata persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut kompetensi manusia, kesiapan organisasi, dan dampaknya terhadap dunia kerja.

Apresiasi untuk Motor Penggerak Roadshow Game Tahun Kelima

Secara khusus, Hoky menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Hendri Andrigo Sutanto, Ketua Umum AGKDI dan Ketua DPD APTIKNAS Jakarta sekaligus Ketua DPD APKOMINDO Jakarta, serta Andi Tanudiredja, yang telah menjadi motor penggerak roadshow game hingga memasuki tahun kelima.

Menurutnya, konsistensi dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ini merupakan kontribusi penting bagi pengembangan industri game, kreativitas, dan talenta digital Indonesia.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Hendri Andrigo Sutanto dan Andi Tanudiredja yang telah menjadi motor penggerak roadshow game ini hingga memasuki tahun kelima, dengan penyelenggaraan yang secara konsisten menjangkau lima kota setiap tahunnya. Semoga semangat dan konsistensi ini terus terjaga, sehingga IGEX semakin berkembang serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri game dan ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Hoky.

Ia berharap IGEX tidak hanya menjadi ajang pertemuan, tetapi juga ruang bagi pengembang, komunitas, pelaku usaha, dan generasi muda untuk membangun jejaring, menghasilkan karya, serta membuka peluang bisnis berkelanjutan.

Dukungan Sponsor Perkuat Penyelenggaraan IGEX 2026

Keberhasilan penyelenggaraan IGEX 2026 di Bandung juga didukung oleh kolaborasi berbagai mitra industri dan sponsor yang turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem teknologi, gaming, dan esports di Indonesia.

Taiwan Excellence, Telkomsel, dan IndiHome bertindak sebagai sponsor utama. Sementara itu, dukungan juga diberikan oleh sejumlah sponsor lainnya, yaitu Samsung, AMD, Lexar, ASRock, Gigabyte,Team, Kingston HYTE, Paradox Gaming, Ryunix, Nemesis, Cube Gaming, Antec, Super Flower, Armageddon, Thrustmaster, Aolion, Bambu Lab, dan LAN Game. Publisher Pendukung, Megaxus, Zepetto, Haya, Line Game dan IGG.

Dukungan dari seluruh sponsor tersebut menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan IGEX. Kolaborasi ini sekaligus mencerminkan keterlibatan berbagai pelaku industri dalam mendorong pertumbuhan ekosistem gaming, memperluas pemanfaatan teknologi, serta membuka peluang kolaborasi bisnis yang lebih luas.

Sinergi antara penyelenggara, asosiasi, komunitas, dan mitra industri diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kegiatan serupa serta memperkuat posisi Indonesia dalam perkembangan industri game dan ekonomi kreatif.

APTIKNAS Perluas Kolaborasi dan Peluang Bisnis

APTIKNAS merupakan organisasi pengusaha teknologi informasi dan komunikasi yang bertransformasi dari APKOMINDO, organisasi yang berdiri sejak 1991. Saat ini, APTIKNAS memiliki jaringan 31 DPD dari Aceh hingga Papua, dengan sekitar 2.000 perusahaan anggota.

Melalui jaringan tersebut, APTIKNAS mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, penyedia teknologi, pengembang aplikasi, pemerintah, akademisi, dan mitra industri. Sejumlah inisiatif yang disampaikan Hoky meliputi Roadshow Nasional AI Driven Secure & Efficient bersama BSSN RI di delapan kota, Koperasi APTIKNAS MAJU BERSAMA, serta Mall APTIKNAS.

APTIKNAS juga akan menyelenggarakan National Cyber Security Connect (NCC) 2026 pada 28–29 Oktober 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, bersama para mitra ekosistem. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesadaran dan kolaborasi keamanan siber di tengah transformasi digital berbasis AI.

Setelah Bandung, IGEX 2026 dan APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 dijadwalkan berlanjut di Tangcity Mall, Tangerang, pada 19–22 November 2026.

Tiga Pesan untuk Ekosistem Digital Indonesia

Menutup sambutannya, Hoky menyampaikan tiga pesan utama. Pertama, pengetahuan harus diwujudkan menjadi tindakan untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing. Kedua, pertemuan harus ditindaklanjuti menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat nyata. Ketiga, inovasi harus menghasilkan nilai ekonomi, menjawab kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional.

Ia mengapresiasi panitia, mitra industri, asosiasi, komunitas, narasumber, peserta, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan IGEX 2026 dan APTIKNAS TECHSUMMIT 2026.

“Kita jangan hanya menjadi penonton perubahan, tetapi jadilah bagian dari mereka yang menciptakan perubahan,” tutup Hoky.

IGEX 2026 di Ciwalk Bandung menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi ekosistem digital sekaligus mendorong Indonesia menjadi pencipta inovasi yang produktif, aman, dan berdaya saing global. (Andi)

TIS Desak Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Segera Periksa Proyek JPO Pejaten

Jakarta, suaraindonesia1.com, Total Info dan Statistik (TIS), lembaga pengkajian, informasi, dan transparansi publik, mendesak Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera turun tangan memeriksa proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pejaten di Jl. Warung Jati Barat, Jakarta Selatan.

Direktur TIS, Saut M.S., ST., menyatakan desakan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik dan didasarkan pada hasil pemantauan lapangan. "Kami meminta Inspektorat Pemprov DKI Jakarta segera mengadakan Audit Investigasi atau Audit dengan Tujuan Tertentu atas proyek pembangunan fasilitas publik di bawah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026," ujarnya.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Tri Putra Karya dengan nilai kontrak Rp11.128.029.437,00 (sebelas miliar seratus dua puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

*Dugaan Perubahan Spesifikasi Tiang Gelagar *

Menurut Saut, terdapat dugaan perubahan spesifikasi struktur jembatan diantaranya kuda-kuda dan tiang gelagar. Material tiang dan kuda-kuda JPO Pejaten diduga diubah dari baja WF 250 menjadi besi pipa 4 inci. " Di RAB jelas tercantum Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) dengan volume 79738,34 Kg, perubahan ini diduga kuat merupakan modus untuk menyamarkan kelebihan volume baja yang diperkirakan mencapai 10 ton," katanya.

Ada dugaan perubahan spesifikasi struktur jembatan kuda-kuda dan tiang gelagar dari baja WF 250 menjadi besi pipa 4 inci untuk mengelabui kelebihan volume baja, “ Mereka sengaja merubah dari Baja WF250 ke besi pipa 4inci untuk mengelabui kelebihan volume baja yang kita perkirakan 10 ton, secara harga pembayaran apabila mempergunakan pipa besi lebih mahal  dikarenakan perhitungannya harga per meter lari (m')”, terang saut

Perbandingan yang tampak dilapangan antara JPO Ciracas dan JPO Pejaten sangat jelas terlihat dari kualitas dan daya tahan strukturnya kuda-kuda dan tiang gelagar. JPO Ciracas terlihat kuat, kokoh dan modren dengan struktur baja WF250 sedangkan JPO Pejaten dengan kuda-kuda dan tiang gelagar besi pipa 4inci terkesan ketinggalan jaman. 

TIS juga menemukan perbedaan atau ketidaksamaan pekerjaan kuda-kuda rangka atap tangga, bentangan gording dudukan besi hollow rangka atap JPO Pejaten hanya dibuat tiga baris dengan pola sambung-potong yang terkesan asal jadi, sementara itu JPO Ciracas menggunakan empat baris bentangan utuh sehingga terlihat kuat dan kokoh.

*Alasan PPTK Dinilai Tidak Berdasar*

Pembangunan JPO di wilayah DKI Jakarta disesuaikan dengan kearipan lokal wilayah masing-masing dan facade arsitektur yang berbeda. Pembangunan JPO Pejaten mengusung tema green lifestyle dengan kesan penghijauan melalui bentuk pohon pada facade arsitektur JPO sedangkan Pembangunan JPO GOR Ciracas  facade arsitekturnya mengusung tema sporty selaras dengan lokasi JPO yang berada di dekat GOR.

Saut menjelaskan, “Benar pembangunan JPO di wilayah DKI Jakarta disesuaikan dengan kearipan lokal wilayah masing-masing yang mana façade (permukaan yang nampak di dua sisi antara depan dan belakang) arsitektur yang berbeda, bukan mengubah struktur utama pekerjaan, façade itu maksudnya ornamen yang menempel diantara dua sisi permukaan depan dan belakang sebuah JPO”, ungkap saut.

*Indikasi Keterlibatan Pengawas dan Pelaksana*

TIS menduga perubahan material tiang dan kuda-kuda JPO Pejaten dari baja WF 250 menjadi besi pipa 4 inci merupakan hasil rekayasa atau persekongkolan antara PPTK Dinas Bina Marga, konsultan pengawas, dan PT Tri Putra Karya.

"Jika terdapat kelebihan anggaran atau efisiensi, mekanisme yang semestinya ditempuh adalah Contract Change Order (CCO) yang akuntabel ke item pekerjaan baru, bukan penurunan spesifikasi teknis pekerjaan utama," tandas Saut.

*Tuntutan TIS*

Demi transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan kerugian keuangan daerah/negara, TIS mendesak Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan audit fisik lapangan di lokasi JPO Pejaten. Keterlambatan penanganan dikhawatirkan membuka peluang bagi pihak terkait untuk menutupi atau menyamarkan indikasi pelanggaran.

2. Melaksanakan Audit Investigasi atau Audit dengan Tujuan Tertentu secara menyeluruh atas proses pengadaan, addendum/CCO, perhitungan volume riil, dan realisasi pembayaran proyek.

3. Memeriksa dan meminta klarifikasi dari PPK/PPTK Dinas Bina Marga DKI Jakarta, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta direksi PT Tri Putra Karya.

4. Mengambil tindakan tegas dan membebankan tanggung jawab finansial apabila audit membuktikan adanya penyimpangan, manipulasi, atau pelanggaran kontrak.

"Kami berharap Inspektorat memberikan respons cepat dan langkah tegas," tutup Saut.

Report, jp

Jam Kerja Dokter di Puskesmas Duminanga Dipertanyakan, Dokter Berinisial P Diduga Tak Maksimal Jalankan Tugas

BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com — Jam kerja dan kedisiplinan tenaga medis di Puskesmas Duminanga menjadi sorotan. Dokter berinisial P diduga tidak maksimal menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Informasi yang beredar turut mempertanyakan kehadiran dokter tersebut pada hari Jumat dan Sabtu, serta dugaan aktivitas kedinasan di rumah sakit lain. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap jadwal kerja dan dampaknya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Karena itu, kehadiran tenaga medis sesuai jadwal menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi warga yang bergantung pada layanan kesehatan setempat. Dugaan ketidaksesuaian jam kerja perlu ditelusuri berdasarkan jadwal resmi dan data kehadiran, bukan sekadar asumsi.

Kepala Puskesmas Duminanga dan Dinas Kesehatan Bolsel diharapkan memberikan klarifikasi terkait jadwal kerja, kehadiran, serta status penugasan dokter P. Jika terdapat penugasan resmi di fasilitas kesehatan lain, informasi tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan polemik. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, evaluasi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini bukan bertujuan mendiskreditkan profesi dokter, melainkan mendorong transparansi dan memastikan tanggung jawab pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal, sementara setiap ASN wajib menjalankan tugas sesuai aturan dan tanggung jawab jabatannya.

Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat, bukan sekadar formalitas. Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan belum terdapat keterangan resmi dari dokter berinisial P maupun pihak Puskesmas Duminanga. Konfirmasi dari pihak terkait tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang dan tidak mendahului hasil pemeriksaan. (R/J)

DIDUGA MEMBERIKAN PUNGUTAN LIAR SEBESAR 25 RIBU RUPIAH PER GALON SOLAR, SEBAGAI TARIF NOSEL PETANI MINTA PEGAWAI DAN PENGELOLA SPBU 74.943.06 SIOYONG, DI TINDAKI APH.

suaraindonesia1.com, Palu- 27/10/2026 Aktivitas pengisian  BBM Solar bersubsidi  di SPBU 74.943.06 Sioyong, Kecamata Dampelas , Kabupaten Donggala dikeluhkan oleh petani, hal tersebut di karenakan para petani yang dilengkapi dengan barcode dari Dinas 

mengantri dengan berjam-jam untuk mendapatkan solar untuk kebutuhan pertanian

masih juga di kenakan tarif  Pergalon sebesar Rp. 25.000.

Hal ini di sampaikan oleh salah satu petani di  komentar Facebook pada postingan berita sebelumnya yang berjudul *MAFIA BBM BERSUBSIDI MERAJALELA DI SPBU 74.943.06 SIOYONG, PUBLIK PERTANYAKAN KETEGASAN SATGAS DONGGALA* dalam komentar tersebut menyebutkan  " Suaraindonesia1 Sulteng Spbu sioyong memang banyak mafia termasuk pegawai spbu nya, kita sudah pakai barcode untuk solar subsidi pertanian masih di mintai biaya nosel 25 ribu per jerigen padahal ini untuk teraktor pertanian". Tutup komentar petani tersebut. 

setelah jurnalis media suaraindonesia1.Com konfirmasi kepada salah satu masyarakat yang ingin namanya di rahasiakan  " Memeng benar adanya penyampaian di komentar Facebook tersebut pak, karena saya sendiri mengalaminya. Bahkan mereka sering melakukan pengisian galon di malam hari secara terang - terangan dengan di tutupi menggunakan mobil MBG agar tidak kelihatan dari jalan raya aksi mereka"

"kami  juga sangat menginginkan tindakan tegas dari aparat kepolisian dari polsek Dampelas dan juga Polres Donggala karena selama ini mereka seakan tutup mata dengan antrian dan juga mafia BBM di SPBU Sioyong". Tutupnya. 

sampai berita ini di terbitkan belum  ada tanggapan dari pihak SPBU Sioyong. Awak media sudah coba hubungi via pesan whatsapp namun SY membalas dengan data pribadi awak media tanpa keterangan apapun dan tidak memberi tahu apa maksud dan tujuannya mengirimkan data pribadi tersebut.

Ngopi Bersama di Rumah Kopi Tikala, Kapolda Sulut Didampingi Kapolresta Manado Dengarkan Aspirasi Warga

 

SUARAINDONESIA1, MANADO – Rumah Kopi Tikala menjadi tempat pertemuan antara jajaran kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas untuk membangun komunikasi serta menyerap aspirasi warga, Selasa (27/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., didampingi Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid, S.I.K., berdialog langsung dengan masyarakat dalam suasana santai dan terbuka.

Pertemuan ini dimanfaatkan untuk mendengarkan berbagai masukan, saran, serta keluhan masyarakat, khususnya mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Manado.

Berbeda dengan pertemuan formal, obrolan di rumah kopi memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pandangan dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada jajaran kepolisian.

Melalui komunikasi seperti ini, berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi Polri dalam meningkatkan pelayanan serta menjaga keamanan lingkungan.

Kapolda Sulut juga membuka kesempatan bagi komunitas Rumah Kopi Tikala dan komunitas kopi Jalan Roda untuk menyampaikan aspirasi maupun saran demi terciptanya hubungan yang semakin baik antara kepolisian dan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Seriawibowo, S.I.K., Wali Kota Manado Andrei Angouw, Ketua FKUB Kota Manado Pdt. Yudi Tunari, serta sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan komunitas.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam dialog tersebut turut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam menghadapi persoalan sosial maupun keamanan di lingkungan masyarakat.

Kedekatan antara aparat kepolisian dan warga dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik. Melalui komunikasi yang terbuka, masyarakat diharapkan semakin berani menyampaikan informasi maupun persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Polda Sulawesi Utara terus mendorong pendekatan humanis melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan antara Polri dan warga dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Manado.

(Si1/Rom)

Pemkab Merangin Sambut Pemeriksaan Kinerja BOSP, Sekda Zulhifni Ingatkan Transparansi Data

Suaraindonesia1com, BANGKO — Pemerintah Kabupaten Merangin menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan pendidikan. 

Hal ini tercermin dari kesiapan jajaran Pemkab Merangin dalam menyambut pelaksanaan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi.  

Pemberitahuan sekaligus entry meeting pemeriksaan kinerja atas upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2025 dan 2026 (s.d Semester I) tersebut digelar pada Selasa (27/10) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Merangin.  

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni. Dalam memimpin jalannya rapat, Sekda didampingi oleh Inspektur Inspektorat, Jaya Kusuma, bersama Kepala BPKAD serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: 294/T/ST/DJPKN-V.JMB/PPD.02/10/2026 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat pada 23 Oktober 2026, tim pemeriksa BPK akan melaksanakan tugas pemeriksaan di Kabupaten Merangin dengan melibatkan pengendali teknis, ketua tim, hingga anggota tim selama kurun waktu tertentu.  

Dalam arahannya, Sekda Zulhifni menekankan pentingnya kerja sama yang optimal dari seluruh perangkat daerah dan instansi terkait dalam mendukung kelancaran proses audit ini.

Menurutnya, pengelolaan dana BOSP—baik untuk tingkat dasar, menengah, maupun kesetaraan—harus dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa dukungan anggaran pendidikan dari pemerintah dapat memberikan dampak maksimal bagi mutu pendidikan di Kabupaten Merangin. Kita instruksikan seluruh jajaran terkait agar kooperatif dan menyajikan data secara transparan," singkatnya. 

(Bg nasri)

Dengarkan Keluhan Warga, Kapolda Sulut dan Wali Kota Manado Gelar Dialog Santai di Rumah Kopi Tikala

SUARAINDONESIA1, Manado – Upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat terus dilakukan Polda Sulawesi Utara. Kali ini, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., bersama Wali Kota Manado Andrei Angouw, bertemu langsung dengan warga dalam kegiatan ngopi bersama di Rumah Kopi Tikala, Selasa (27/10/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sulut. Suasana santai dimanfaatkan untuk membangun komunikasi sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.

Kapolda Sulut mengatakan, interaksi langsung dengan warga merupakan bagian dari upaya mewujudkan Polri yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Menurutnya, komunikasi tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga dapat berlangsung dalam suasana sederhana dan penuh keakraban.

Ia menjelaskan, melalui program Polisi Bersama Masyarakat, warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran tanpa memandang latar belakang sosial dan agama.

Berbagai persoalan dapat dibicarakan dalam pertemuan tersebut, mulai dari pelayanan kepolisian, penanganan perkara, hingga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda menegaskan bahwa masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam memahami persoalan di lapangan. Karena itu, kepolisian membuka diri terhadap setiap informasi dan keluhan yang disampaikan warga.

Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Manado dan jajaran Polda Sulut untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Kehadiran Wali Kota Manado Andrei Angouw di tengah kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi lintas instansi agar aspirasi warga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Ke depan, pendekatan dialogis seperti ini diharapkan dapat dilaksanakan di berbagai lokasi publik lainnya. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah.

Melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, diharapkan tercipta kerja sama yang semakin baik antara masyarakat, kepolisian, dan pemerintah dalam menjaga keamanan serta kenyamanan di Kota Manado.

(Si1/Rom)

RESPON CEPAT PLN BATANG ASAI ATASI GANGGUAN JARINGAN LISTRIK

BATANG ASAI, SAROLANGGUN,  Suaraindonesia1, Petugas PLN Bagian Jaringan Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi, menunjukkan respon cepat dan tanggap dalam mengatasi gangguan jaringan listrik yang sempat macet di wilayah Batang Asai.

Begitu menerima laporan dari warga, petugas langsung turun ke lapangan melakukan pengecekan dan perbaikan. Tidak butuh waktu lama, aliran listrik kembali normal.

Petugas PLN Batang Asai mengatakan, pihaknya selalu siaga 24 jam untuk menangani keluhan masyarakat terkait gangguan listrik.

"Begitu ada laporan jaringan macet, kami langsung bergerak cepat ke lokasi. Ini sudah menjadi tugas kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Petugas PLN Batang Asai, Rabu (22/10/2026).

Ia menambahkan, gangguan listrik sering terjadi akibat faktor cuaca, pohon tumbang menimpa kabel, dan konsleting jaringan.

Warga pun memberikan apresiasi atas gerak cepat PLN Batang Asai tersebut.

Kami sangat berterima kasih, petugasnya cepat datang dan listrik langsung hidup lagi, ujar salah seorang warga.

Dengan pelayanan yang cepat dan tanggap ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap PLN Batang Asai semakin meningkat.

Penulis Abdulrazak,

Tokoh Adat Kaleb Woisiri Ajak Generasi Muda Waropen Timur Jaga Persatuan dan Kesatuan

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Tokoh adat Waropen Timur, Kaleb Woisiri, selaku Kepala Suku Wilayah Masirei, mengajak seluruh generasi muda untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan serta mempererat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat adat. Senin (26/10/2026) 

Ajakan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai pengingat akan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa dan mendorong pembangunan daerah.

Kaleb Woisiri menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus menjadi landasan bagi generasi muda untuk membangun solidaritas, memperkuat persaudaraan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Menurutnya, pemuda merupakan bagian penting dalam menentukan arah masa depan daerah, sehingga perlu mengambil peran aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

Ia menjelaskan, perbedaan adat istiadat, budaya, serta karakteristik antarkampung merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dihormati bersama. Keberagaman tersebut, katanya, tidak boleh dijadikan alasan untuk menimbulkan perselisihan maupun perpecahan di tengah masyarakat.

“Generasi muda harus mampu menjadi perekat persatuan, menghormati perbedaan, dan menjaga nilai-nilai adat serta budaya yang diwariskan oleh para leluhur,” demikian pesan yang ditekankan dalam ajakan tersebut.

Selain menjaga persatuan, Kaleb juga berharap generasi muda terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melestarikan budaya lokal, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menilai, keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan mendorong kemajuan masyarakat adat di Wilayah Waropen Timur.

Ia turut mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan para tokoh adat, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang berpotensi mengganggu persatuan dan stabilitas keamanan. Masyarakat diharapkan lebih mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Menurut Kaleb, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif seluruh masyarakat, termasuk generasi muda dan pemangku adat. Dengan menjaga kebersamaan serta memperkuat rasa saling menghormati, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan mendukung peningkatan kesejahteraan bersama.

Ia berharap momentum Hari Sumpah Pemuda dapat membangkitkan semangat generasi muda Waropen Timur untuk terus berkarya, menjaga warisan budaya, serta mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Persatuan merupakan modal utama untuk membangun masa depan Waropen Timur yang lebih baik. Karena itu, mari kita jaga kebersamaan, hormati perbedaan, dan bersama-sama mendukung kemajuan daerah,” menjadi pesan utama yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat.

Dengan semangat Sumpah Pemuda, generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor persatuan, penjaga nilai-nilai adat, dan penggerak perubahan positif demi terwujudnya masyarakat Waropen Timur yang harmonis, maju, dan sejahtera.

Refitalisasi Aggaran Milyaran, BangunanTidak Sesuai Pengawas Tutup Mata.

 

Semarak HUT GKI ke-70, SD YPK Efata Miosnum Gelar Lomba Cerdas Cermat Alkitab dan Baca Indah Doa Bapa Kami

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua ke-70 tahun 2026, SD YPK Efata Miosnum, Distrik Pulau Yerui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, melaksanakan dua kegiatan perlombaan, yakni Lomba Cerdas Cermat Alkitab dan Lomba Baca Indah Doa Bapa Kami. Minggu (25/10/2026) 

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan iman, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap firman Tuhan, serta membangun keberanian dan rasa percaya diri anak-anak melalui kegiatan edukatif yang bernuansa rohani.

Ketua Panitia, Mochtar Raubaba, S.Pd., M.Th., melalui Sekretaris Panitia, Marselino Horota, mengatakan bahwa kegiatan perlombaan berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 24–25 Oktober 2026.

Menurut Marselino Horota, kedua perlombaan tersebut diikuti oleh 32 peserta yang berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan menyongsong HUT GKI ke-70. Para peserta diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan Alkitab, serta keterampilan membaca Doa Bapa Kami dengan baik, indah, dan penuh penghayatan.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada perlombaan, tetapi juga bertujuan membentuk karakter peserta didik agar semakin mencintai firman Tuhan, menanamkan nilai-nilai kekristenan sejak dini, serta mempererat kebersamaan di lingkungan sekolah dan gereja.

Lebih lanjut, Marselino Horota menyampaikan bahwa puncak kegiatan sekaligus penyerahan piagam penghargaan dan hadiah kepada para peserta akan dilaksanakan pada sore hari, Senin, 26 Oktober 2026.

Penyerahan piagam dan hadiah tersebut merupakan bentuk penghargaan atas partisipasi, semangat, dan prestasi para peserta dalam mengikuti perlombaan. Diharapkan, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus belajar, mengembangkan potensi diri, serta meningkatkan kecintaan terhadap Alkitab.

Melalui kegiatan ini, SD YPK Efata Miosnum berharap semangat perayaan HUT GKI ke-70 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga membawa dampak positif bagi pertumbuhan iman, pembentukan karakter, dan peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di Distrik Pulau Yerui, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Semangat HUT GKI ke-70: bertumbuh dalam iman, berprestasi dalam pendidikan, dan menjadi generasi yang takut akan Tuhan.

Keluarga Korban Apresiasi Kinerja Kejari Kota Gorontalo, Berharap Perkara Penganiayaan Berlanjut hingga Tuntas

KOTA GORONTALO, Suara Indonesia 1.com — Pihak keluarga korban berinisial FAL melakukan kunjungan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo pada Senin (26/10/2026) untuk menyampaikan apresiasi atas penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian keluarga terhadap perkembangan penanganan perkara sekaligus harapan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedatangan pihak keluarga korban diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Victor Raymon Yusuf, S.H., M.H., bersama Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Wiwin D. Tui, S.H., M.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak keluarga untuk menyampaikan apresiasi sekaligus harapan terhadap perkembangan penanganan perkara yang sedang berjalan.

Pihak keluarga menyampaikan apresiasi kepada Kejari Kota Gorontalo atas langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan perkara tersebut. Keluarga berharap aparat penegak hukum dapat terus menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan objektif, sehingga setiap tahapan penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kunjungan tersebut, pihak keluarga mengungkapkan bahwa mereka menerima informasi mengenai kemungkinan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkara yang sedang ditangani. Keluarga berharap penerapan ketentuan hukum dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan fakta-fakta, alat bukti, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Keluarga korban juga berharap agar penanganan perkara dapat berlanjut hingga tahap P-21, yakni ketika hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, keluarga menyoroti usia terduga pelaku yang menurut informasi mereka telah melewati usia 14 tahun. Mereka berharap aspek usia dan ketentuan mengenai sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian dalam proses penanganan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Melalui kunjungan ini, pihak keluarga berharap perkara dugaan penganiayaan terhadap korban berinisial FAL dapat ditangani hingga tuntas sesuai prosedur hukum. Keluarga juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap menghormati hak-hak semua pihak serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Rep: Nandar

MENCARI KEBENARAN MELALUI LEMBAGA BERWENANG, PERMAHI LAPORKAN WALI KOTA GORONTALO KE KEMENDAGRI

Oleh: Moh. Sahrul Lakoro

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPN PERMAHI

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Dalam negara hukum, jabatan publik bukan ruang yang bebas dari pertanyaan. Setiap tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka untuk diuji berdasarkan hukum, kewenangan, dan prinsip akuntabilitas. Atas dasar itulah, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menyampaikan pengaduan administratif kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal terkait demonstrasi di Mapolda Gorontalo pada 14 Oktober 2026 yang diberitakan melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN).

Pengaduan tersebut bukan upaya untuk menghakimi Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, sebelum adanya pemeriksaan. Sebaliknya, langkah ini merupakan permintaan agar persoalan yang menyangkut keterlibatan ASN, kemungkinan penggunaan fasilitas kedinasan, dan tanggung jawab pejabat publik ditelaah oleh lembaga yang berwenang. Dalam konteks ini, kebenaran tidak seharusnya ditentukan oleh persepsi, melainkan melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan ini menjadi relevan setelah Pemerintah Provinsi Gorontalo memberitakan bahwa Gubernur Gorontalo meminta klarifikasi kepada Wali Kota terkait dugaan keterlibatan ASN dalam demonstrasi tersebut. Perkembangan itu menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Namun, permintaan klarifikasi bukanlah bukti bahwa pelanggaran telah terjadi. Justru, klarifikasi diperlukan untuk menjelaskan fakta yang belum terang.

Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi penting secara hukum: apakah ASN yang hadir dalam demonstrasi tersebut bertindak atas inisiatif pribadi atau terdapat keterlibatan dalam kapasitas kedinasan? Apakah ada instruksi, tekanan, atau fasilitasi dari pejabat? Apakah terdapat penggunaan kendaraan dinas, anggaran, atau fasilitas pemerintah untuk mendukung kegiatan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini layak dijawab melalui mekanisme pemeriksaan, bukan melalui dugaan yang diperlakukan seolah-olah telah menjadi fakta.

Dalam persoalan ini, DPN PERMAHI memiliki dokumentasi foto yang memperlihatkan sejumlah orang yang diduga ASN berada dalam kegiatan demonstrasi. Dokumentasi tersebut disampaikan sebagai informasi awal untuk mendukung permohonan pemeriksaan. Kami menyadari bahwa foto tidak dengan sendirinya membuktikan status kepegawaian seseorang, adanya perintah dari Wali Kota, ataupun pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, pembuktian lebih lanjut harus dilakukan melalui verifikasi identitas, pemeriksaan keterangan, dan penelusuran dokumen yang relevan apabila diperlukan.

Sikap tersebut justru merupakan bagian dari tanggung jawab hukum. Kritik yang baik tidak dibangun dengan membesar-besarkan bukti, tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang dapat diuji. Kami tidak menyatakan bahwa Wali Kota telah memerintahkan ASN mengikuti demonstrasi. Hal itu belum dapat disimpulkan dari dokumentasi yang tersedia. Akan tetapi, keterbatasan bukti awal bukan alasan untuk menutup kemungkinan pemeriksaan apabila terdapat informasi yang cukup untuk ditelusuri oleh instansi berwenang.

Dari perspektif hukum, persoalan ini harus dibaca dengan memperhatikan dua prinsip yang sama-sama penting. Pertama, hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokratis yang dilindungi hukum. Kedua, ASN memiliki kewajiban profesional dan administratif yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara harus ditempatkan sesuai ruang lingkup pengaturannya.

Karena itu, kehadiran ASN dalam demonstrasi tidak otomatis merupakan pelanggaran. Penilaiannya harus mempertimbangkan konteks, kapasitas kehadiran, kewajiban jabatan, serta tindakan konkret yang dilakukan. Apabila terdapat indikasi pengerahan pegawai, tekanan dari atasan, penggunaan fasilitas kedinasan yang tidak sesuai ketentuan, atau tindakan lain yang melanggar kewajiban kepegawaian, persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak ditemukan dasar yang memadai, pemeriksaan juga harus menghormati hak pihak yang diperiksa.

Di sinilah tanggung jawab kepala daerah perlu diklarifikasi. Kedudukan Wali Kota sebagai kepala daerah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tanggung jawab atas setiap tindakan ASN yang hadir dalam suatu demonstrasi. Namun, apabila terdapat petunjuk mengenai keterlibatan pejabat dalam instruksi, fasilitasi, atau penggunaan sumber daya pemerintah, aspek tersebut patut ditelaah. Pemeriksaan diperlukan untuk membedakan tindakan pribadi, tindakan kedinasan, dan tindakan yang mungkin berkaitan dengan kewenangan pejabat.

Atas dasar itu, DPN PERMAHI meminta Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal menelaah pengaduan yang telah disampaikan dan mempertimbangkan permintaan klarifikasi resmi kepada Wali Kota Gorontalo sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Pemeriksaan juga diharapkan menelusuri konteks kehadiran ASN, kemungkinan penggunaan fasilitas kedinasan, serta ada atau tidaknya tindakan yang memerlukan tindak lanjut administratif. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memadai, proses selanjutnya harus dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

Pengawasan pemerintahan tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan. Laporan masyarakat perlu ditelaah secara proporsional, fakta yang relevan perlu diverifikasi, dan tindak lanjut harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam kerangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dapat menjadi salah satu rujukan untuk menilai mekanisme yang sesuai dengan pembagian kewenangan. Bentuk tindak lanjut tetap merupakan kewenangan instansi terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang hadir dalam demonstrasi. Persoalan yang lebih penting ialah apakah penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai ketentuan dan apakah setiap dugaan yang relevan memperoleh pemeriksaan yang layak. Publik berhak mengajukan pertanyaan, pejabat berhak memberikan penjelasan, dan lembaga pengawas berkewajiban menilai pengaduan sesuai kewenangannya.

DPN PERMAHI memilih jalur pengaduan administratif karena meyakini bahwa kritik terhadap kekuasaan harus disertai tanggung jawab untuk menempuh mekanisme hukum. Kami tidak sedang menetapkan siapa yang bersalah. Kami meminta agar fakta diperiksa, kewenangan diuji, dan tanggung jawab dijelaskan secara objektif.

Mencari kebenaran bukan berarti menetapkan kesalahan terlebih dahulu. Mencari kebenaran berarti memastikan bahwa setiap dugaan yang layak diperiksa mendapatkan jawaban melalui mekanisme yang sah. Dalam negara hukum, kekuasaan bukan hanya memiliki kewenangan untuk bertindak, tetapi juga harus bersedia memberikan penjelasan atas tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Rep: JO

ALIANSI PEDULI MASYARAKAT TAMBANG SULUT APRESIASI RUANG DIALOG BERSAMA POLDA SULUT, DORONG SOLUSI YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG

MANADO, SULAWESI UTARA – Suaraindonesia1, Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulawesi Utara hari ini dibuka dengan ruang dialog bersama jajaran Polda Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, membahas berbagai persoalan pertambangan, serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan.

Dalam dialog tersebut, Polda Sulut menghadirkan sejumlah pejabat, yakni Direktur Intelkam, Kepala Biro Operasi (Karo Ops), Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus), serta Kabid Propam Polda Sulut.

Pertemuan berlangsung dengan pembahasan mengenai berbagai persoalan pertambangan di Sulawesi Utara, termasuk informasi dan aspirasi yang disampaikan pihak aliansi terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Bagi Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut, ruang dialog ini merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan institusi kepolisian. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan langkah penyelesaian yang adil, terukur, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“ISI PERUT LEBIH PENTING DARI KEBIJAKAN”

Tema yang diusung Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut, “Isi Perut Lebih Penting dari Kebijakan”, merupakan pesan sosial yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, kebijakan pertambangan, dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Aliansi menegaskan bahwa persoalan pertambangan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek perizinan dan penindakan hukum, tetapi juga menyangkut persoalan ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, serta kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.

Oleh karena itu, aliansi berharap setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi upaya mencari solusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat juga perlu menjadi perhatian bersama.

Aliansi memandang bahwa pendekatan dialogis dan komunikasi terbuka merupakan bagian penting dalam mencari jalan keluar yang tidak mengabaikan aspek hukum maupun kebutuhan dasar masyarakat.

GARDA TIMUR INDONESIA DAN DPC APRI DORONG SOLUSI KONKRET

Perwakilan Garda Timur Indonesia (GTI) bersama Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Hendra Ambarang, menyampaikan harapan agar dialog yang telah dibuka bersama Polda Sulut dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

Aliansi berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada pertemuan semata, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mencari solusi yang berkelanjutan.

Menurut aliansi, masyarakat lingkar tambang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Setiap kebijakan terkait pertambangan hendaknya mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, keberlangsungan mata pencaharian, kepastian hukum, serta peluang pengelolaan pertambangan rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aliansi juga berharap adanya koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemangku kepentingan di sektor pertambangan, dan perwakilan masyarakat agar persoalan yang terjadi dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan jalan keluar yang tepat.

DIALOG MENJADI AWAL MENCARI JALAN KELUAR

Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut mengapresiasi dibukanya ruang dialog oleh jajaran Polda Sulut sebagai kesempatan untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi masyarakat secara langsung.

Aliansi berharap komunikasi yang telah terbangun dapat dilanjutkan melalui pembahasan yang lebih mendalam, sehingga penanganan persoalan pertambangan di Sulawesi Utara dapat berjalan secara proporsional, transparan, dan berkeadilan.

Bagi aliansi, tujuan utama perjuangan ini bukan untuk mempertentangkan kepentingan masyarakat dengan penegakan hukum, melainkan mendorong agar keduanya dapat berjalan beriringan. Hukum harus ditegakkan, sementara nasib masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertambangan juga harus mendapat perhatian.

“Kami berharap ada solusi terbaik bagi masyarakat lingkar tambang. Kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Kami ingin ada jalan keluar yang memberikan kepastian, keadilan, dan harapan bagi masyarakat,” demikian pesan yang ingin ditegaskan Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut.

Melalui dialog ini, aliansi berharap terbuka ruang komunikasi yang lebih luas antara masyarakat dan para pemangku kepentingan, sehingga persoalan pertambangan di Sulawesi Utara dapat ditangani secara bijaksana dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, kepentingan masyarakat, dan kesejahteraan bersama.

ALIANSI PEDULI MASYARAKAT TAMBANG SULUT

Garda Timur Indonesia (GTI) – DPC APRI

Warga Perintis Makmur Gotong Royong Bangun Musholla, Pengurus Ketok Pintu DPRD Provinsi dan BAZNAS Tebo

Suaraindonesia1.com, TEBO – Upaya masyarakat untuk menghadirkan sarana ibadah yang nyaman dan layak terus dilakukan warga Jalan 2 Unit Satu, Desa Perintis Makmur, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Namun, pembangunan Musholla Asy-Syafa’at yang tengah dikerjakan warga masih menghadapi kendala keterbatasan dana.

Musholla yang direncanakan berukuran 10 x 10 meter tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta agar proses pembangunannya dapat diselesaikan hingga tuntas. Di tengah keterbatasan biaya, pengurus bersama masyarakat terus berupaya mencari dukungan dari berbagai pihak demi mewujudkan tempat ibadah yang diharapkan.

Sekretaris Musholla Asy-Syafa’at, Supriyadi, yang juga berprofesi sebagai jurnalis Reformasi Aktual.com, mengatakan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pengurus saat ini.

Untuk mendapatkan tambahan dana, pengurus telah menempuh sejumlah upaya, termasuk menyampaikan proposal permohonan bantuan kepada pihak pemerintah dan lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan musholla dapat berlanjut dan nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengajukan proposal bantuan melalui Anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Suwarno, S.E. Pengurus berharap aspirasi masyarakat Desa Perintis Makmur tersebut dapat diperjuangkan sehingga memperoleh dukungan untuk pembangunan fasilitas ibadah.

“Kami sudah mengajukan proposal ke Provinsi melalui Pak Suwarno, S.E., dari Fraksi PDI-P Komisi II DPRD Provinsi Jambi. Kami berharap beliau bisa memperjuangkan aspirasi warga Desa Perintis untuk pembangunan Musholla Asy-Syafa’at ini,” kata Supriyadi, sebagaimana disampaikan pada Kamis (22/10/2026).

Selain mengupayakan bantuan melalui jalur legislatif, Supriyadi juga mendatangi langsung Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo untuk menyerahkan proposal permohonan bantuan. Pengurus berharap lembaga pengelola zakat tersebut dapat memberikan dukungan sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Supriyadi, bantuan yang dibutuhkan tidak hanya berkaitan dengan kelanjutan pembangunan fisik, tetapi juga perlengkapan penunjang ibadah. Salah satu kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi melalui bantuan BAZNAS Tebo adalah karpet atau hambal untuk musholla.

“Kami berharap kepada pihak BAZNAS agar dapat memberikan bantuan. Dana umat untuk umat, dan kami sangat mengharapkan bantuan hambal atau karpet untuk musholla kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BAZNAS Kabupaten Tebo, Kiyai Basri, S.Ag., M.Si., menyambut baik kedatangan pengurus yang menyampaikan proposal tersebut. Permohonan bantuan itu selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku di BAZNAS.

Pengurus berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah, anggota legislatif, BAZNAS, serta para dermawan agar pembangunan Musholla Asy-Syafa’at dapat berjalan hingga selesai. Kehadiran musholla tersebut nantinya diharapkan menjadi tempat ibadah sekaligus wadah kegiatan keagamaan dan mempererat silaturahmi warga Desa Perintis Makmur.

Bagi masyarakat maupun para dermawan yang ingin berpartisipasi membantu pembangunan Musholla Asy-Syafa’at di Jalan 2 Unit Satu, Desa Perintis Makmur, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, bantuan dapat disalurkan melalui pengurus musholla.

Donasi juga dapat dikirimkan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Musholla Asy'Syafa'at, dengan nomor rekening 1100022339623. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembangunan dan perlengkapan ibadah bagi masyarakat setempat.

Chandra

RAHMAN PATINGKI SOROTI PT DAVINCY AIRINDO (BONEVA): DIDUGA TAK JALANKAN CSR, PEKAN DEPAN SIAP PIMPIN AKSI!

BONE BOLANGO, Suara Indonesia 1.com — Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengevaluasi secara serius pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) PT Davincy Airindo, produsen air minum dalam kemasan merek Boneva.

Persoalan ini telah dibahas langsung oleh Rahman bersama sejumlah perwakilan pengurus FKPR dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada 16 Oktober 2026 di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Rahman, dalam dialog tersebut, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melaksanakan CSR. Pernyataan itu menjadi dasar bagi FKPR untuk mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan.

"Kalau benar perusahaan tidak pernah melaksanakan CSR sebagaimana disampaikan dalam dialog bersama Sekretaris Daerah, pemerintah harus menjelaskan langkah konkret yang akan diambil. Jangan sampai perusahaan terus menikmati aktivitas usahanya, sementara tanggung jawab terhadap masyarakat justru diabaikan," tegas Rahman.

Mantan Sekretaris Jenderal BEM Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022 itu menegaskan bahwa Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 menjadi landasan penting untuk memeriksa kepatuhan TJSL perusahaan yang memenuhi kriteria hukum.

Lebih lanjut, Rahman menyatakan bahwa pekan depan dirinya akan memimpin aksi demonstrasi untuk mendesak Bupati Bone Bolango mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi dan menghentikan aktivitas perusahaan apabila ditemukan dasar hukum yang membenarkannya.

Menurutnya, perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban sosial tidak boleh dibiarkan tanpa evaluasi dan tindak lanjut dari instansi berwenang.

"Kami akan datang menyuarakan kepentingan masyarakat. Kami mendesak Bupati Bone Bolango agar tidak tinggal diam. Jika pemeriksaan membuktikan perusahaan lalai memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan tanggung jawab sosial sebagaimana diwajibkan, pemerintah harus bertindak tegas sesuai kewenangannya. Jangan biarkan kepentingan masyarakat terus berada di urutan belakang!" seru Rahman.

Ia menegaskan, aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan tuntutan agar setiap perusahaan menjalankan usaha dengan mematuhi hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah operasionalnya.

"Investasi jangan hanya berbicara tentang keuntungan. Ada tanggung jawab, ada kepentingan masyarakat, dan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Jika perusahaan terbukti melanggar, jangan sekadar memberikan peringatan tanpa tindak lanjut. Tegakkan aturan dan lindungi kepentingan rakyat!" tutup Rahman.

FKPR menegaskan akan terus mengawal persoalan ini serta mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk memberikan kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan langkah penegakan hukum yang akan ditempuh.

Rep: JO