Kapolda Sulut Buka Puasa Bersama Wartawan, Pererat Kemitraan dengan Media

SUARAINDONESIA1, Manado – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan para wartawan yang bertugas di lingkungan Polda Sulut. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban di Kawan Baru Resto, Manado, Senin (16/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sulut hadir didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sulut. Kebersamaan tersebut menjadi wujud komitmen Polda Sulut dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan insan pers sebagai mitra dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selain sebagai ajang berbuka puasa bersama, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi santai antara pimpinan Polda Sulut dengan para jurnalis yang selama ini aktif meliput berbagai kegiatan kepolisian di Sulawesi Utara.

Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie terlihat berbincang langsung dengan sejumlah wartawan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan pimpinan kepada para jurnalis yang selama ini menjadi mitra strategis Polri.

Menurutnya, peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan edukatif kepada masyarakat, khususnya terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap melalui momentum bulan suci Ramadan ini, hubungan kerja sama antara Polda Sulut dan para wartawan dapat semakin kuat sehingga mampu bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sulawesi Utara.

(Rom/RedSi1)

Sekda BEMNUS Gorontalo Soroti Dugaan Jual Beli Batu Hitam Ilegal, Oknum Anggota DPRD Bone Bolango Disebut Terlibat

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Publik kembali diguncang dengan mencuatnya dugaan praktik jual beli batu hitam yang hingga kini masih berstatus ilegal. Di tengah berbagai upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin, praktik perdagangan komoditas tersebut justru disebut-sebut masih berlangsung secara bebas dan terang-terangan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai keseriusan penegakan hukum di daerah.

Sorotan keras datang dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Sekretaris Daerah BEM Nusantara (BEMNUS) Gorontalo, Mirzan, menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan maraknya transaksi batu hitam yang dinilai telah mencederai hukum serta berpotensi merugikan daerah secara ekonomi dan sosial.

Menurut Mirzan, selama batu hitam tersebut masih berstatus ilegal, maka segala bentuk aktivitas jual beli yang berkaitan dengannya jelas merupakan pelanggaran hukum. Ia menilai pembiaran terhadap praktik tersebut dapat menciptakan preseden buruk dan memperlihatkan lemahnya komitmen dalam menegakkan aturan.

“Jika komoditas itu masih berstatus ilegal, maka tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi praktik jual belinya. Ketika transaksi itu justru terjadi secara terbuka, tentu publik berhak mempertanyakan di mana peran pengawasan dan penegakan hukum,” tegas Mirzan.

Lebih lanjut, Mirzan mengemukakan adanya dugaan keterlibatan seorang anggota DPRD Bone Bolango dari Fraksi NasDem yang berinisial ZS. Nama tersebut menjadi sorotan setelah disebut-sebut diduga memiliki peran dalam aktivitas perdagangan batu hitam yang tengah ramai diperbincangkan.

Mirzan menegaskan, apabila dugaan tersebut benar, maka hal itu bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut integritas dan moralitas pejabat publik. Menurutnya, seorang anggota legislatif seharusnya menjadi contoh dalam menaati hukum, bukan justru diduga terlibat dalam praktik yang melanggar aturan.

“Ini sangat memprihatinkan. Seorang wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum. Jika justru diduga ikut terlibat atau mempermudah transaksi barang ilegal, maka ini adalah tamparan keras bagi marwah lembaga legislatif,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa jika praktik semacam ini dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan penegakan hukum akan semakin tergerus. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan ini secara serius dan transparan.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut secara tuntas dugaan praktik jual beli batu hitam ini. Termasuk memeriksa siapa pun yang diduga terlibat, tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mirzan menyatakan bahwa pihaknya memiliki sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan transaksi tersebut. Dokumen itu, kata dia, dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu.

“Saya siap menyerahkan bukti-bukti yang saya miliki kepada aparat penegak hukum, termasuk dokumen yang berkaitan dengan dugaan kerja sama jual beli antara oknum anggota DPR dan pihak investor,” pungkasnya.

Pernyataan ini menambah tekanan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Mirzan kini menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa praktik perdagangan batu hitam ilegal benar-benar diusut hingga tuntas, serta tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.

Reporter: Jhul-Ohi

DPD PWOD Jakarta Utara Gelar Bukber di Bakmi Ipin Cemara

Jakarta, suaraindonesia1.com, Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (DPD PWOD) Jakarta Utara menggelar kegiatan buka puasa bersama (bukber) di Bakmi Ipin Cemara, Koja, Jakarta Utara, Senin ( 16/03/2026) 

Kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat silaturahmi antar anggota PWOD Jakarta Utara sekaligus memperkuat kebersamaan di bulan suci Ramadan. 

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat saat para anggota berkumpul, berbincang, serta menikmati hidangan berbuka bersama.

Restoran ini sendiri dikenal sebagai salah satu tempat kuliner bakmi yang cukup populer di kawasan Koja dan telah melayani pelanggan sejak lama dengan berbagai menu bakmi, mie ayam, hingga pangsit.

Ketua DPD PWOD Jakarta Utara, *Chaerul Syah Hasibuan* menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekadar ajang makan bersama, tetapi juga menjadi sarana mempererat solidaritas serta memperkuat sinergi antar wartawan yang tergabung dalam PWOD.

“Melalui kegiatan bukber ini kita berharap kebersamaan dan kekompakan antar anggota semakin kuat, sehingga PWOD Jakarta Utara dapat terus berkontribusi dalam memberikan informasi yang positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Acara berlangsung dengan penuh keakraban hingga malam hari, diisi dengan diskusi ringan, saling berbagi pengalaman jurnalistik, serta memperkuat komitmen organisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.

Report, Jp

Krisis Identitas Kuliner Gorontalo: Ketika Makanan Khas Hanya Hidup di Doa Arwah

Oleh: IKBAL KA'U

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Provinsi Gorontalo selama ini kerap membanggakan identitas budayanya melalui pakaian adat, festival budaya, dan simbol-simbol tradisional. Namun, terdapat satu identitas penting yang justru masih tertinggal dan nyaris tidak mendapatkan perhatian serius, yakni kuliner khas Gorontalo.

Dalam konteks identitas daerah di Indonesia, hampir semua provinsi memiliki ikon kuliner yang kuat. Ketika orang menyebut Padang, dunia langsung mengenal Rendang. Ketika menyebut Yogyakarta, orang langsung mengingat Gudeg. Bahkan Makassar dikenal luas melalui Coto Makassar. Akan tetapi, ketika masyarakat luar menyebut Gorontalo, sangat jarang yang langsung mengenal kuliner khasnya. Padahal, daerah ini memiliki kekayaan makanan tradisional yang kuat secara rasa, sejarah, dan filosofi budaya.

Kuliner seperti Binte Biluhuta, Ilabulo, Bilenthango, hingga Tili Aya merupakan warisan budaya yang tidak kalah dengan kuliner daerah lain. Bahkan beberapa di antaranya telah diakui sebagai bagian dari kekayaan kuliner Nusantara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Makanan khas Gorontalo justru lebih sering ditemukan di kampung-kampung, acara adat, tahlilan, atau doa arwah, bukan di pusat ekonomi modern seperti restoran, hotel, pusat oleh-oleh, maupun etalase ritel besar di kota. Akibatnya, wisatawan yang datang ke Gorontalo sering kali kesulitan menemukan oleh-oleh kuliner khas daerah yang benar-benar mencerminkan identitas lokal.

Kegagalan Sistem Promosi Daerah

Menurut analisis Ikbal Ka'u, kondisi ini menunjukkan bahwa selama ini promosi budaya Gorontalo masih bersifat simbolik dan belum menyentuh sektor ekonomi budaya secara serius. Kuliner seharusnya menjadi pintu masuk utama promosi wisata daerah. Secara nasional, data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menunjukkan bahwa sektor kuliner menyumbang lebih dari 40 persen ekonomi kreatif nasional. Artinya, kuliner bukan hanya soal makanan, melainkan juga identitas, ekonomi, dan daya tarik wisata.

Namun di Gorontalo, potensi ini belum dikelola secara sistematis. Produk kuliner lokal belum mendapatkan ruang distribusi yang layak, bahkan kalah bersaing dengan produk makanan dari luar daerah yang lebih dulu masuk ke jaringan ritel modern.

OPD Terkait Tidak Boleh Diam

Situasi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Kedua OPD ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kuliner khas Gorontalo tidak mati di tanahnya sendiri.

Dinas Pariwisata harus menjadikan kuliner lokal sebagai bagian utama dari strategi pengembangan ekowisata dan wisata budaya. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus memastikan bahwa produk kuliner lokal memiliki akses distribusi yang jelas dan terjamin, termasuk masuk ke jaringan ritel modern. Tanpa keberpihakan kebijakan seperti ini, produk kuliner lokal akan terus terpinggirkan oleh produk luar daerah yang memiliki kekuatan modal dan distribusi lebih besar.

Perlu Penegasan Melalui Regulasi

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas melalui peraturan daerah atau kebijakan teknis yang memastikan beberapa hal. Pertama, setiap ritel besar di Gorontalo wajib menyediakan etalase khusus produk kuliner lokal. Kedua, hotel, restoran, dan pusat wisata wajib menyediakan menu makanan khas Gorontalo. Ketiga, pemerintah daerah harus memfasilitasi standardisasi dan distribusi produk kuliner UMKM agar dapat masuk ke pasar modern. Jika kebijakan ini tidak diterapkan secara serius, maka Gorontalo hanya akan menjadi pasar konsumsi produk luar, sementara produk lokal tetap hidup di ruang-ruang terbatas.

Pengawasan Harus Nyata, Bukan Seremonial

Ikbal Ka'u menegaskan bahwa kebijakan seperti ini tidak boleh berhenti pada dokumen atau wacana semata. Perlu ada pengawasan nyata di lapangan untuk memastikan apakah ritel-ritel besar di Gorontalo sudah benar-benar menyediakan ruang bagi produk kuliner lokal atau belum.

“Kami akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Jika ditemukan ritel besar yang tidak memberikan ruang bagi produk kuliner khas Gorontalo, maka pemerintah daerah melalui dinas terkait harus segera melakukan evaluasi dan tindakan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya. Pengawasan ini penting agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Jangan Sampai Identitas Kita Mati

Kuliner bukan sekadar makanan. Ia adalah cerita sejarah, karakter masyarakat, dan identitas budaya sebuah daerah. Jika makanan khas Gorontalo terus diabaikan dalam sistem ekonomi modern, maka perlahan-lahan generasi mendatang hanya akan mengenalnya sebagai makanan acara adat, bukan sebagai identitas hidup daerah.

Gorontalo memiliki potensi besar dalam sektor wisata alam dan budaya. Namun tanpa dukungan kuliner khas sebagai bagian dari pengalaman wisata, potensi tersebut tidak akan berkembang maksimal. Karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah bertindak lebih serius. Jangan sampai makanan khas yang mencerminkan kepribadian masyarakat Gorontalo mati di tanahnya sendiri, hanya karena kita gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak pada budaya dan ekonomi lokal.

Jika kuliner Gorontalo hilang dari ruang publik, maka yang hilang bukan hanya makanan—tetapi juga sebagian dari jati diri daerah ini.

Reporter: Jhul-Ohi

Kevin Wu Soroti Maraknya Tramadol Ilegal di Jakarta: “Generasi Muda Jangan Dibiarkan Diracuni”

Jakarta - Suaraindonesia1, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Kevin Wu, menyoroti maraknya peredaran obat keras jenis Tramadol yang diduga dijual bebas di sejumlah wilayah ibu kota. Ia menilai fenomena ini berpotensi memicu berbagai persoalan sosial di kalangan remaja, mulai dari tawuran hingga kriminalitas jalanan.

Kevin menegaskan, tramadol merupakan obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Namun dalam praktiknya, obat tersebut diduga kerap diperjualbelikan secara bebas oleh oknum pedagang tanpa pengawasan ketat.

“Jika tramadol terus dijual bebas seperti ini, kita sedang membiarkan generasi muda Jakarta diracuni secara perlahan. Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita,” ujar Kevin dalam keterangannya, Minggu (15/3).

Menurutnya, penyalahgunaan tramadol di kalangan anak muda sering dimanfaatkan untuk memunculkan efek euforia atau rasa “berani” yang dapat memicu perilaku agresif, termasuk dalam aksi tawuran maupun tindak kriminal lainnya.

Dalam beberapa hari terakhir, keresahan masyarakat terhadap peredaran obat keras tersebut bahkan memicu aksi warga yang membubarkan para penjual dengan menyalakan kembang api sebagai bentuk protes. Kevin menilai kejadian itu menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sudah sangat resah dengan praktik penjualan obat keras ilegal di lingkungan mereka.

“Ketika warga sampai turun tangan sendiri karena merasa lingkungannya dirusak oleh peredaran obat keras, itu berarti negara tidak boleh terlambat hadir. Penegakan hukum harus bergerak lebih cepat dari kemarahan masyarakat,” katanya.

Ia pun mendesak aparat penegak hukum bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan, kepolisian, serta pemerintah daerah untuk bertindak tegas terhadap para pedagang yang menjual obat keras tanpa izin.

Kevin memperingatkan, jika tidak segera ditangani secara serius, peredaran obat keras ilegal dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat.

“Jangan sampai kita sibuk menangani tawuran remaja di hilir, tetapi membiarkan sumber masalahnya tetap beredar bebas di hulu,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Kevin mendorong sejumlah upaya strategis, mulai dari operasi penertiban terpadu antara pemerintah daerah, polisi, dan Satpol PP; penindakan hukum tegas terhadap penjual ilegal; pemetaan wilayah rawan peredaran obat keras; hingga penguatan edukasi kepada remaja, orang tua, dan sekolah mengenai bahaya penyalahgunaan obat.

Selain itu, ia juga mengusulkan pembukaan kanal pengaduan cepat agar masyarakat dapat melaporkan lokasi-lokasi yang diduga menjual obat keras secara ilegal.

“Jakarta tidak boleh kalah oleh para pedagang obat keras ilegal. Negara mesti hadir dan bertindak tegas agar masa depan generasi muda tidak dihancurkan oleh obat yang merusak,” pungkasnya.

Ketua KPTIK Dukung Arah Presiden Lakukan Efisiensi Lewat WFH, Melalui Warung Digital dan Maestro Teacher

Jakarta - Suaraindonesia1, Menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui skema Work From Home (WFH), Ketua Umum Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK), Dedi Yudianto, MBA, menyatakan dukungan penuh atas kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dedi sapaan akrabnya menyatakan, efisiensi energi ini dapat berjalan selaras dengan peningkatan produktivitas masyarakat hingga ke pelosok desa. Dimana dirinya menciptakan program digital melalui optimalisasi ekosistem Warkop Digital.

"Program Warkop Digital ini sebagai solusi konkret dan juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan kerja jarak jauh, yang terintegrasi di tingkat Kelurahan dan Desa. Kehadiran fasilitas ini memungkinkan masyarakat tetap bekerja dan berbisnis tanpa harus melakukan mobilitas harian, yang memakan biaya transportasi dan BBM tinggi," kata Dedi Yudianto di Jakarta, Senin (16/3/2026) melalui siaran persnya.

Menurutnya, arahan Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi BBM melalui WFH adalah langkah yang sangat adaptif. Namun, efisiensi ini tidak boleh membuat kita berhenti bergerak.

"Melalui optimalisasi Warkop Digital di klaster-klaster Kelurahan dan Desa, masyarakat bisa tetap produktif mencetak nilai ekonomi langsung dari wilayah tempat tinggalnya," tegas Dedi Yudianto.

Saat ini, program Warkop Digital telah terbukti berjalan nyata dengan terbentuknya 50 titik lokasi strategis yang tersebar dari ujung ke ujung Nusantara. mulai dari Miangas hingga Pulau Rote, serta dari Aceh hingga Papua. Penyebaran yang merata ini memastikan bahwa fasilitas WFH dan akses ekonomi digital tidak lagi dimonopoli oleh masyarakat di kota besar.

Sehingga kata Dedi, untuk semakin menggenjot produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, KPTIK mengumumkan terobosan baru bernama program Maestro Teacher. Melalui kolaborasi strategis dengan Cybers Academy, program ini akan menghadirkan para pemimpin dan praktisi top dari industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk turun tangan mendidik talenta daerah.

"Infrastruktur kita sudah siap di 50 lokasi. Kini, melalui kolaborasi dengan Cybers Academy dalam program Maestro Teacher, para pemimpin industri TIK akan membagikan ilmunya secara hybrid langsung ke outlet-outlet Warkop Digital," tambah Dedi.

Ia menjelaskan lebih lanjut, "Dengan sistem hybrid ini, pemuda dan masyarakat di desa tidak hanya bisa bekerja dari lingkungannya sendiri, tetapi juga mendapatkan transfer knowledge dan pelatihan keterampilan digital bertaraf industri tanpa harus merantau ke kota. Efisiensi BBM tercapai, namun roda ekonomi dan lapangan kerja berbasis digital di desa justru semakin berlari kencang."

Ke depan, KPTIK berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan Warkop Digital dan Cybers Academy, menjadikannya tulang punggung bagi pemerataan ekonomi digital sekaligus pendukung utama program-program strategis pemerintah pusat. (red)

APTIKNAS Dorong Enam Program Strategis Digital Nasional dalam Audiensi dengan Menteri Ekraf

Jakarta, Suaraindonesia1, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) mendorong penguatan ekosistem digital Indonesia melalui enam program strategis yang dipaparkan dalam audiensi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, asosiasi industri, dan pelaku ekosistem digital nasional dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis teknologi yang kini semakin dipandang sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia (the new engine of growth).

Pertemuan yang berlangsung pada 12 Maret 2026 di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif, Jakarta, dipimpin langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan dihadiri oleh sejumlah asosiasi industri digital, antara lain APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), ADIGSI (Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia), AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia), serta Badan Ekosistem Digital KADIN Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH (Hoky) memaparkan berbagai program prioritas yang dirancang untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia sekaligus mendukung pengembangan talenta digital, inovasi teknologi, serta pertumbuhan industri teknologi nasional.

Hoky hadir didampingi Wakil Ketua Umum III Bidang Kerja Sama, Event, dan Hubungan Internasional Andi Mulja Tanudiredja serta Ketua Komtap Kerja Sama & Event Aditya Adiguna.

Menurut Hoky, transformasi digital telah membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan baru yang harus diantisipasi secara serius.

“Digitalisasi memang memberikan kemudahan dan peluang ekonomi yang sangat besar. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa berbagai risiko seperti penipuan digital, serangan siber, serta kejahatan berbasis teknologi lainnya. Karena itu, penguatan keamanan siber dan kepercayaan digital menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP APKOMINDO, Sekretaris Jenderal PERATIN, serta Wakil Ketua Umum DPP SPRI.

Ia menegaskan bahwa APTIKNAS sejak awal berdiri sebagai transformasi dari APKOMINDO yang didirikan pada tahun 1991 dan kini telah berusia 35 tahun, tetap konsisten membawa semangat untuk mendorong perkembangan industri teknologi nasional agar mampu bersaing di tingkat global.

Dalam audiensi tersebut, APTIKNAS memaparkan enam program strategis yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pemerintah guna mempercepat pengembangan ekosistem digital nasional.

Program pertama adalah National Cybersecurity Connect 2026, sebuah forum nasional yang bertujuan memperkuat kesadaran serta kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi meningkatnya ancaman keamanan siber.

Kegiatan ini telah berkembang menjadi salah satu event keamanan siber terbesar di Indonesia dan dijadwalkan berlangsung pada 28–29 Oktober 2026 di Hotel Bidakara Jakarta.

Melalui forum ini, APTIKNAS menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, industri teknologi, komunitas keamanan siber, akademisi, serta praktisi teknologi informasi untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menghadapi tantangan keamanan digital yang semakin kompleks.

Program kedua adalah ASOCIO Digital AI Summit 2026 dan ASOCIO Digital AI Award yang akan diselenggarakan pada 29–31 Juli 2026 di Raffles Hotel Jakarta.

Forum internasional ini akan menghadirkan pelaku industri teknologi, pemerintah, serta komunitas digital dari berbagai negara di kawasan Asia-Oceania.

ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) merupakan organisasi payung industri teknologi informasi di kawasan Asia-Pasifik, di mana Indonesia melalui APTIKNAS menjadi salah satu anggota aktifnya.

Melalui penyelenggaraan forum ini, APTIKNAS berharap Indonesia dapat menjadi salah satu pusat diskusi global terkait pengembangan Artificial Intelligence (AI) sekaligus membuka peluang kerja sama internasional di bidang teknologi digital.

Kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 800 delegasi dari 24 negara anggota ASOCIO dan telah memperoleh dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Program ketiga adalah Indonesia Game Experience, sebuah inisiatif yang bertujuan mendorong pertumbuhan industri gim nasional sebagai bagian penting dari sektor ekonomi kreatif berbasis teknologi.

Program ini akan diselenggarakan di lima kota besar di Indonesia dan memberikan ruang bagi para pengembang gim lokal untuk menampilkan karya mereka kepada publik, sekaligus memperluas akses pasar dan membuka peluang kolaborasi dengan investor serta pelaku industri global.

Untuk memperkuat pengembangan industri konten digital berbasis kearifan lokal, APTIKNAS juga mendirikan Asosiasi Games dan Konten Digital Indonesia (AGKDI) yang berfokus pada penguatan ekosistem industri konten digital nasional.

Program ini telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Program keempat adalah Warkop Digital (Warung Kopi Digital), sebuah inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi yang dikembangkan sebagai ruang kolaborasi komunitas di berbagai daerah.

Konsep ini mengadopsi budaya warung kopi yang selama ini menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi masyarakat, kemudian ditransformasikan menjadi ruang pembelajaran teknologi serta pengembangan inovasi digital di tingkat komunitas.

Melalui Warkop Digital, masyarakat didorong untuk meningkatkan literasi teknologi, berbagi pengetahuan digital, serta mengembangkan ide kreatif dan peluang usaha berbasis teknologi.

Program ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pendampingan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

Dengan pengembangan jaringan Warkop Digital di berbagai wilayah, inisiatif ini diharapkan mampu melahirkan talenta digital serta kewirausahaan digital baru dari daerah.

Program kelima adalah Roadshow Teknologi di 10 Kota, yang bertujuan memperluas penyebaran pengetahuan teknologi informasi sekaligus membuka peluang kolaborasi bisnis digital di berbagai daerah di Indonesia.

Program ini menekankan pentingnya kesadaran para pemimpin transformasi digital terhadap aspek keamanan dan kedaulatan data nasional, terutama di tengah meningkatnya penggunaan teknologi berbasis cloud dan kecerdasan buatan.

APTIKNAS bersama APKOMINDO dan YORINADO memberikan edukasi kepada para Digital Transformation Leaders di sepuluh kota besar agar memahami pentingnya pengelolaan data secara aman serta mempertimbangkan pilihan strategis antara penggunaan infrastruktur on-premise atau cloud lokal untuk menjamin keamanan aset informasi.

Selain itu, kegiatan roadshow ini juga menjadi sarana untuk mempertemukan pelaku industri teknologi dengan komunitas lokal, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah guna mempercepat pemerataan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia.

Program keenam adalah pengembangan Mall APTIKNAS, sebuah platform kolaborasi industri yang dirancang sebagai pusat ekosistem teknologi bagi para anggota APTIKNAS dan mitra industri.

Platform ini dikembangkan sebagai digital marketplace nasional yang menghubungkan berbagai pelaku dalam ekosistem teknologi dan ekonomi kreatif, mulai dari industri TIK, startup teknologi, UMKM digital, hingga pelaku ekonomi kreatif dalam satu wadah kolaborasi terpadu.

Mall APTIKNAS diharapkan dapat menjadi wadah integrasi berbagai solusi teknologi, produk digital, serta inovasi industri yang dapat diakses oleh pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat luas.

Selain sebagai marketplace teknologi, platform ini juga akan berfungsi sebagai hub kolaborasi industri digital yang memfasilitasi business matching antara vendor teknologi, pelaku usaha, pemerintah, serta berbagai sektor industri lainnya.

Melalui pengembangan Mall APTIKNAS, diharapkan tercipta ekosistem digital yang lebih terintegrasi sekaligus memperluas akses pasar bagi produk teknologi karya anak bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif yang dipaparkan oleh asosiasi industri digital.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri merupakan faktor penting dalam membangun ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan.

“Kami sangat mengapresiasi berbagai inisiatif yang disampaikan oleh asosiasi. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat ekosistem berbasis teknologi, baik dalam pengembangan talenta digital, akses pasar, maupun akses pembiayaan,” ujar Menteri Riefky.

Menteri Riefky juga memaparkan program strategis pemerintah melalui 8 ASTA EKRAF, yaitu Ekraf Data, Ekraf Bijak, Talenta Ekraf, Infra Ekraf, Sinergi Ekraf, Pasar Ekraf, Dana Ekraf, dan Ekraf Kaya, yang dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Ekonomi Kreatif, antara lain Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Muhammad Neil El Himam, Direktur Jasa TIK Abdul Malik, Direktur Teknologi Digital Baru Dandy Yudha Feryawan, serta Direktur Aplikasi Tri Wahyudi.

Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif, pemerintah dan asosiasi sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan talenta digital, peningkatan kapasitas industri teknologi, serta penguatan ekosistem inovasi berbasis teknologi di Indonesia.

Ke depan, kerja sama antara pemerintah dan asosiasi diharapkan dapat mendorong Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berkembang sebagai produsen inovasi teknologi digital yang kompetitif di tingkat global.

Bagi APTIKNAS, kolaborasi ini merupakan langkah penting untuk mempercepat pengembangan industri teknologi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital dunia.

“APTIKNAS siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang kuat, aman, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas, Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam ekonomi digital global,” tutup Hoky. (Hendra)

AMBPM Gelar Buka Bersama, Bahas Agenda Pasca-Lebaran dan Kawal Kasus Nissan Terano.

Suaraindonesia1.com, Aliansi Masyarakat Bersatu Peduli Merangin (AMBPM) menggelar acara buka puasa bersama yang sederhana namun penuh makna pada Minggu, 15 Maret 2025, di Rumah Makan Induk Bako, Merangin. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi forum penting untuk membahas agenda strategis ke depan, termasuk mengawal proses hukum kasus mobil Nissan Terano yang sedang ditangani Unit Tipidkor Polres Merangin.

Rama Sanjaya, salah seorang anggota AMBPM, menyatakan bahwa acara buka bersama ini berjalan penuh hikmat.serta mempererat tali persaudaraan di antara anggota. "Alhamdulillah, acara sederhana ini membuat kami di aliansi semakin akrab dan bersahabat. Selain ajang silaturahmi, ini juga menjadi momen kami untuk saling memaafkan menjelang Lebaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Rama menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, AMBPM juga membahas berbagai agenda aksi yang akan dilaksanakan setelah Idulfitri. Hal ini menunjukkan kesiapan aliansi untuk terus berkontribusi dalam berbagai isu di tengah masyarakat.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Yahya, yang akrab disapa Oleng. Ia mengapresiasi positif kegiatan buka bersama ini dan menegaskan kekompakan para penggagas AMBPM yang hadir lengkap dalam acara tersebut. "Kami masih kompak dan solid. Sepuluh orang penggagas AMBPM hadir semua. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini, eksistensi kami akan kami tunjukkan, termasuk dalam mengawal terus kasus mobil Nissan Terano ini," tegas Yahya.

Komitmen AMBPM untuk mengawal kasus mobil Nissan Terano hingga tuntas menjadi salah satu poin penting yang disoroti dalam pertemuan ini. Kehadiran anggota dalam jumlah utuh menunjukkan keseriusan dan semangat kebersamaan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

(Bg nasri)

Keluhan Warga Soal Pembagian Zakat Fitrah di Desa Monano Viral di Media Sosial

GORONTALO UTARA, suaraindonesia1.com – Keluhan masyarakat terkait pembagian zakat fitrah di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, ramai diperbincangkan di media sosial Facebook. Hal ini mencuat setelah akun Facebook atas nama Jefri Sandala mengunggah status yang mempertanyakan mekanisme penyaluran zakat serta pihak yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan pengelola zakat di desa tersebut.

Dalam unggahannya, Jefri menyoroti ketidakmerataan pembagian zakat fitrah yang diterima oleh warga. Ia menduga bahwa pengelolaan zakat tidak dilakukan secara amanah.

"Apa kabar pembagian zakat fitrah untuk Desa Monano? Jadi siapa sebenarnya yang menyuruh SK kepengurusan Baznas Monano yang tidak kompeten dan tidak amanah ini? Luar biasa pembagiannya bervariasi, tidak merata," tulis Jefri.

Ia juga menyampaikan bahwa sebagian masyarakat yang termasuk dalam delapan golongan penerima zakat (asnaf), seperti mualaf, tidak mendapatkan haknya.

"Yang lebih parahnya, yang termasuk delapan golongan penerima zakat, termasuk mualaf, tidak mendapatkan haknya. Ini mempermalukan umat Islam," lanjutnya.

Dalam unggahan yang sama, Jefri juga menyoroti minimnya peran aktif pemerintah desa, kepala dusun, serta takmirul masjid. Ia menilai mereka tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan kepada masyarakat terkait persoalan tersebut.

"Ditambah lagi pemerintah desa, kepala dusun, dan takmirul masjid yang seharusnya berperan sebagai pengawas, tidak memberikan konfirmasi apa pun. Tidak ada alasan mengapa ada warga yang tidak menerima zakat. Yang lebih parah, ketika dihubungi, tidak ada yang bisa memberi penjelasan. Mereka saling lempar tanggung jawab," ungkapnya.

Unggahan tersebut menuai beragam reaksi dari warganet. Masyarakat berharap agar pihak terkait memberikan penjelasan terbuka, sehingga penyaluran zakat fitrah ke depan dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Desa Monano maupun pengelola zakat setempat terkait keluhan yang beredar di media sosial. Redaksi SuaraIndonesia1.com membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan klarifikasi.

–REDAKSI–

Dinas Perumahan Waropen Melakukan Survei Rumah Tidak Layak Huni di Distrik Masirei

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan survei serta penetapan lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh di tujuh distrik yang ada di wilayah Kabupaten Waropen. Sabtu, (14/03/2026) 

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Waropen, Bernadeta Goo, SH, melalui Analis Kawasan Transmigrasi Septinus Worumboi, S.AP, menyampaikan bahwa tim telah melaksanakan kegiatan survei Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di sepuluh kampung yang berada di Distrik Masirei.

“Sebagai bagian dari kegiatan survei Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada bulan Maret 2026, khusus untuk Distrik Masirei tim telah melaksanakan survei di sepuluh kampung dan seluruhnya telah selesai dilakukan,” ujar Septinus kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat terkait kondisi rumah tidak layak huni, sekaligus melihat secara langsung kondisi perumahan masyarakat di lapangan.

Menurutnya, melalui data yang diperoleh dari hasil survei ini, pemerintah daerah dapat menentukan langkah penanganan serta program pembangunan perumahan yang tepat bagi masyarakat.

“Setiap distrik memiliki koordinator yang berbeda dalam pelaksanaan survei ini,” tambahnya.

Adapun tim survei Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Distrik Masirei Kabupaten Waropen terdiri dari Marlin B. Nawarisa, S.Sos, Rizard E. Wayoi, ST, dan Nita Y. Bonai.

Septinus menambahkan, hasil survei tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program peningkatan kualitas perumahan serta penataan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman.

Istighosah dan Bukber Bersama, Warga Gondrong Perkuat Ukhuwah di Bulan Suci Ramadan

Kota Tangerang, suaraindonesia1.com, Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa dalam kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama (Bukber) yang diselenggarakan oleh LPM dan Karang Taruna Kelurahan Gondrong. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu, 15 Maret 2026, bertepatan dengan 25 Ramadan 1447 Hijriah, bertempat di Graha Harmoni Kampung ATM, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Acara yang dimulai sejak pukul 16.30 WIB ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan, di antaranya Camat Cipondoh Muhamad Marwan, S.IP., Lurah Gondrong H. Muhlis Cahyadi, SKM, M.Si., Ketua LPM Kelurahan Gondrong Rifqi Hafidz Arifin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RW dan RT se-Kelurahan Gondrong, jajaran Karang Taruna, kader Posyandu, PSM, serta warga sekitar.

Kegiatan diawali dengan Istighosah yang dipimpin oleh Ustadz Syarif Hidayatullah, SHI. Dalam suasana khidmat, para peserta bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT agar masyarakat Kelurahan Gondrong senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, serta persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua LPM Kelurahan Gondrong, Rifqi Hafidz Arifin, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun lingkungan yang harmonis.

“Alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama ini merupakan wujud nyata semangat persaudaraan dan gotong royong yang terus kita jaga di Kelurahan Gondrong. LPM bersama Karang Taruna berkomitmen untuk terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta mendorong berbagai kegiatan positif yang memperkuat persatuan warga,” ujar Rifqi Hafidz Arifin.

Ia juga berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai tradisi kebersamaan masyarakat Gondrong.

“Melalui kegiatan ini kita ingin mempererat hubungan antara tokoh masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen warga. Ketika kebersamaan terbangun dengan baik, maka berbagai persoalan di lingkungan juga dapat diselesaikan secara musyawarah dan penuh kekeluargaan,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Cipondoh, Muhamad Marwan, S.IP., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa Ramadan merupakan momentum penting untuk mempererat persaudaraan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Bulan suci Ramadan adalah waktu yang sangat tepat bagi kita semua untuk memperkuat ukhuwah, mempererat silaturahmi, serta membangun kebersamaan antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga. Saya sangat mengapresiasi inisiatif LPM dan Karang Taruna Kelurahan Gondrong yang telah menggelar kegiatan positif seperti ini. Ini bukan hanya sekadar acara buka puasa bersama, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi demi kemajuan lingkungan,” ujar Muhamad Marwan.

Menurutnya, kegiatan kebersamaan seperti ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat Gondrong memiliki semangat gotong royong yang kuat.

“Kebersamaan seperti ini harus terus dijaga. Ketika masyarakat bersatu, saling menghormati, dan saling mendukung, maka pembangunan di wilayah kita juga akan berjalan dengan baik. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun sebagai tradisi yang mempererat persaudaraan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Lurah Gondrong, H. Muhlis Cahyadi, SKM, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Ia menilai bahwa kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama ini merupakan bentuk nyata kebersamaan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik untuk mempererat hubungan antara pemerintah kelurahan, LPM, Karang Taruna, serta seluruh elemen masyarakat. Ramadan mengajarkan kita untuk memperkuat rasa kepedulian, persatuan, dan kebersamaan. Saya berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga, tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muhlis juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas lingkungan serta memperkuat nilai gotong royong.

“Kemajuan wilayah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, saya yakin Kelurahan Gondrong akan terus berkembang menjadi lingkungan yang harmonis, aman, dan penuh kebersamaan,” katanya.

Setelah rangkaian sambutan, acara dilanjutkan dengan siraman rohani atau Mau’idhoh Hasanah yang disampaikan oleh Ustadz H. Imam Abdul Quddus. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan dan memperkuat keimanan, terutama di bulan suci Ramadan.

“Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki diri, memperkuat iman, serta mempererat hubungan dengan sesama manusia. Silaturahmi seperti ini sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat memperpanjang umur, memperluas rezeki, serta memperkuat persaudaraan,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum introspeksi diri.

“Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, memperkuat kepedulian sosial, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika masyarakat saling menghormati dan saling mendukung, maka keberkahan akan turun di lingkungan kita,” lanjutnya.

Sementara itu, Ustadz Syarif Hidayatullah, SHI, yang memimpin Istighosah juga menyampaikan pesan spiritual kepada para hadirin.

Menurutnya, kebersamaan dalam doa dan silaturahmi merupakan kekuatan besar bagi sebuah masyarakat.

“Ketika kita berkumpul dalam doa dan niat baik, insya Allah Allah SWT akan memberikan keberkahan bagi lingkungan kita. Istighosah ini bukan sekadar ritual, tetapi bentuk permohonan kita kepada Allah agar masyarakat Gondrong selalu diberikan keselamatan, kedamaian, dan kemajuan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan.

“Persatuan adalah kunci kekuatan umat. Mari kita jaga ukhuwah, saling menghargai, dan terus memperkuat kebersamaan dalam membangun lingkungan yang lebih baik,” katanya.

Ketua RW 02 Kelurahan Gondrong, Ahmad Sopyan, selaku tuan rumah kegiatan tersebut juga menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya karena wilayahnya dipercaya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama antara LPM, Karang Taruna, serta unsur pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan momen penting untuk memperkuat kebersamaan dan mempererat hubungan antara warga dengan para pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan Gondrong.

“Alhamdulillah kami sebagai warga RW 02 merasa sangat bangga dan bersyukur karena wilayah kami dipercaya menjadi tuan rumah dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama ini. Kehadiran Camat Cipondoh, Lurah Gondrong, Ketua LPM, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan dan persatuan warga Gondrong masih terjaga dengan sangat baik,” ujar Ahmad Sopyan.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat, terlebih di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan.

“Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya berbuka puasa bersama, tetapi juga mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa persaudaraan, serta membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga kebersamaan yang telah terjalin dapat semakin kuat,” tambahnya.

Ahmad Sopyan juga mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kekompakan dan kerukunan di lingkungan masing-masing, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan harmonis.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita agar tetap kondusif. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, saya yakin masyarakat Gondrong dapat terus maju dan berkembang. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai waktu untuk mempererat ukhuwah dan memperkuat kepedulian terhadap sesama,” ungkapnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, mulai dari LPM, Karang Taruna, tokoh agama, hingga masyarakat yang turut berpartisipasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Semoga kebersamaan yang kita bangun hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan semakin mempererat persaudaraan di Kelurahan Gondrong,” pungkas Ahmad Sopyan.

Menjelang waktu Magrib, suasana semakin hangat ketika seluruh peserta bersama-sama mengikuti buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan ramah tamah dan sesi foto bersama sebagai bentuk kenang-kenangan atas kebersamaan tersebut.

Kegiatan ini pun disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, acara tersebut juga menjadi wadah memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan persatuan masyarakat Kelurahan Gondrong semakin kuat, serta membawa keberkahan bagi seluruh warga di bulan suci Ramadan.

 

Report, Jp

Putusan PN Labuan Bajo Disorot: Surat Tanah Tanpa Luas Dinilai Sah, 4 Hakim Dilaporkan ke KY dan Bawas MA

Labuan Bajo – Suaraindonesia1, Putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Labuan Bajo menuai kontroversi setelah dinilai mengesahkan dokumen tanah yang tidak mencantumkan luas lahan. Empat hakim yang menangani perkara tersebut bahkan dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Perkara ini terkait gugatan sengketa tanah yang diajukan warga lokal, Mustaram dan Abdul Haji, dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2025 dan 33/Pdt.G/2025. Dalam putusan yang dibacakan pada 10 Maret 2026, majelis hakim yang diketuai I Made Wirangga Kusuma memenangkan pihak tergugat Santosa Kadiman dkk.

Kuasa hukum penggugat menilai putusan tersebut mengabaikan fakta hukum penting, termasuk putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada 15 Januari 2026 terkait sengketa tanah di lokasi yang berdekatan.

“Dalam putusan sebelumnya, dokumen PPJB 40 hektare dan surat alas hak tanah tahun 1991 dinyatakan batal demi hukum karena tidak mencantumkan luas lahan serta lokasi tanah yang keliru,” ujar kuasa hukum penggugat, Jon Kadis, Sabtu (14/3/2026).

Namun dalam putusan terbaru, majelis hakim justru menilai dokumen yang sama sebagai sah. Hal ini memicu keheranan tim kuasa hukum karena dianggap bertentangan dengan putusan inkrah sebelumnya.

Tim penggugat menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Selain itu, mereka juga melaporkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Empat hakim yang dilaporkan yakni I Made Wirangga Kusuma, Kevien Dicky Aldison, Intan Hendrawati, serta Ida Ayu Widyarini, yang sebelumnya juga pernah memimpin majelis dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum penggugat juga membuka kemungkinan melaporkan dugaan gratifikasi dalam perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sengketa tanah di kawasan Bukit Kerangan, Labuan Bajo, selama ini dikenal sebagai konflik lahan yang kompleks karena melibatkan klaim dari berbagai pihak serta sejumlah perkara yang telah bergulir hingga tingkat Mahkamah Agung.

Novel Baswedan: Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Diduga Terorganisir

Jakarta – Suaraindonesia1, Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menilai serangan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, bukan tindakan spontan. Ia menduga aksi tersebut telah direncanakan dan melibatkan pelaku yang bergerak secara terorganisir.

Menurut Novel, pola serangan yang terlihat dari rekaman CCTV menunjukkan adanya koordinasi di lapangan. Ia menyebut para pelaku tidak sekadar datang secara acak, melainkan memiliki peran masing-masing saat melakukan penyerangan. 

“Dari CCTV terlihat bahwa pelakunya terorganisir. Ada pola tertentu ketika mereka melakukan serangan,” ujar Novel (13/3).

Ia juga menilai penyiraman air keras ke bagian wajah korban menunjukkan niat serius yang berpotensi menghilangkan nyawa atau setidaknya menyebabkan cacat permanen. 

Novel meminta aparat penegak hukum tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas agar tidak menjadi preseden buruk bagi keamanan para pembela hak asasi manusia di Indonesia. 

Insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026. Saat itu, Andrie diketahui baru saja selesai melakukan kegiatan diskusi dan rekaman siniar terkait isu hukum dan militerisasi. 

Sejumlah pihak dari kalangan masyarakat sipil mengecam keras peristiwa tersebut dan menilai serangan itu sebagai bentuk teror terhadap aktivis HAM. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. 

Kasus ini kembali menyoroti keamanan para aktivis di Indonesia, terutama mereka yang aktif menyuarakan isu pelanggaran HAM dan kebijakan negara.

Putin Berpotensi Bertemu Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei Tahun Ini

Teheran – Suaraindonesia1, Presiden Rusia Vladimir Putin berpeluang menggelar pertemuan langsung pertama dengan pemimpin baru Iran Mojtaba Khamenei pada tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Duta Besar Iran untuk Rusia Kazem Jalali, yang menyebut pertemuan itu kemungkinan berlangsung dalam agenda Caspian Summit di Tehran (13/3).

Menurut Jalali, tanggal penyelenggaraan KTT negara-negara kawasan Laut Kaspia tersebut sudah ditetapkan dan dijadwalkan berlangsung tahun ini.

“Jika KTT itu terlaksana, seperti biasanya para pemimpin negara akan melakukan pertemuan bilateral di sela-sela acara,” ujarnya.

Pertemuan ini berpotensi menjadi kontak tatap muka pertama antara Putin dan Mojtaba Khamenei sejak perubahan kepemimpinan di Iran, sekaligus menandai penguatan hubungan strategis antara Moskow dan Teheran di tengah dinamika geopolitik global.

Calon Jaksa Meninggal Saat Pendidikan, Dugaan Pola Latihan Keras Disorot

Jakarta - Suaraindonesia1, Kematian seorang peserta pendidikan calon jaksa memicu tanda tanya serius mengenai sistem pelatihan di lingkungan Kejaksaan. Peristiwa tragis ini terjadi ketika korban masih mengikuti proses pendidikan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI.

Korban diketahui merupakan seorang siswi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Ia sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit pada Jumat (13/3) malam. Kejadian ini langsung menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan bahwa pola pendidikan yang keras perlu ditinjau ulang.

Sejumlah kalangan mendesak agar kasus tersebut tidak berhenti sebagai peristiwa biasa. Mereka meminta Kejaksaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pembinaan yang dijalani para calon jaksa.

Menurut pengamat dan kelompok masyarakat sipil, tragedi ini seharusnya menjadi momentum untuk meninjau kembali metode pelatihan yang diterapkan. Pendidikan bagi calon aparat penegak hukum dinilai harus tetap menjunjung disiplin tinggi, namun tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta.

Selain itu, dorongan pembentukan tim investigasi independen juga mulai mengemuka. Langkah tersebut dinilai penting agar penyebab pasti kematian korban dapat diungkap secara transparan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menanggapi peristiwa ini, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Jan Maringka, menyatakan bahwa kasus tersebut diduga menjadi korban meninggal pertama dalam pelaksanaan diklat PPPJ. Ia menilai kemungkinan ada faktor kurikulum pendidikan yang terlalu padat sehingga perlu dievaluasi secara serius.

Kasus ini sekaligus membuka diskusi lebih luas mengenai standar pembinaan di lembaga pendidikan penegak hukum. Banyak pihak berharap evaluasi menyeluruh dilakukan agar tragedi serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

(Keteranga foto : ilustrasi AI Chat GPT)

Desak POLRI Bertindak Profesional & Transparan: Bukti Digital Tersedia, PERMIKOMNAS Pertanyakan Keseriusan Aparat Ungkap Kasus Andrie Yunus

JAKARTA,suaraindonesia1.com – Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS) menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penyerangan yang dialami oleh saudara Andrie Yunus, aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). PERMIKOMNAS memandang bahwa insiden ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal biasa, melainkan berpotensi sebagai bentuk intimidasi sistematis terhadap gerakan masyarakat sipil yang selama ini menjadi pilar penting dalam mengawal demokrasi, hak asasi manusia, serta keadilan di Indonesia.

PERMIKOMNAS menegaskan beberapa poin sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Investigasi Tuntas dan Transparan: PERMIKOMNAS mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, profesional, dan transparan. Tindakan kekerasan ini patut diduga sebagai kejahatan terstruktur yang harus diungkap hingga ke akar-akarnya. Negara tidak boleh membiarkan praktik kekerasan terhadap aktivis terus berulang, mengingat rentetan kasus serupa di masa lalu—seperti penyiraman air keras terhadap pembela kepentingan publik—menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap mereka yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
2. Memanfaatkan Bukti Digital secara Optimal: Di era digital saat ini, jejak dan bukti digital merupakan instrumen kunci dalam proses penegakan hukum. PERMIKOMNAS mendorong agar aparat memanfaatkan bukti digital forensik secara optimal untuk mengidentifikasi dan menetapkan tersangka secara cepat dan tepat. Apabila kasus ini tidak segera diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, maka hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan besar terhadap efektivitas dan keseriusan aparat dalam menindak para pelaku.
3. Menolak Kekerasan dan Intimidasi: PERMIKOMNAS mengecam keras segala bentuk kekerasan dan intimidasi yang bertujuan untuk membungkal ruang kritis masyarakat. Solidaritas seluruh elemen masyarakat sipil dan komitmen kuat dari negara sangat dibutuhkan agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan akuntabel.

PERMIKOMNAS mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam kehidupan berdemokrasi. Keadilan bagi korban adalah harga mati yang harus ditegakkan demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih bermartabat.

Reporter: Jhul-Ohi