SULAWESI UTARA
Sulut/block-7/#E4D932
Sosok pemimpin baru di lingkungan Kodam XIII/Merdeka diharapkan mampu membawa warna tersendiri melalui kepemimpinan yang humanis, tegas, dan dekat dengan masyarakat. Kehadiran tersebut juga menjadi harapan agar sinergi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat semakin kuat.
Sebagai institusi yang memperoleh tingkat kepercayaan publik tinggi, TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara stabilitas keamanan, serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat.
Masyarakat Sulawesi Utara tentu menantikan berbagai program yang dapat mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat, mendorong kepedulian sosial, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menjaga suasana daerah yang aman, damai, dan kondusif.
Semangat “TNI Bersama Rakyat, TNI Lahir dari Rakyat” bukan sekadar slogan, melainkan nilai kebangsaan yang perlu terus diwujudkan melalui pengabdian, keteladanan, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.
Harapannya, kepemimpinan baru Kodam XIII/Merdeka dapat menjadi bagian dari energi positif bagi Sulawesi Utara, dengan tetap menjunjung tinggi persatuan, menghormati keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong demi kepentingan bangsa dan negara.
Sulawesi Utara menantikan langkah nyata, pengabdian, dan program-program yang membawa manfaat bagi masyarakat.
penulis : Fikri Alkatiri
Pertandingan persahabatan yang mempertemukan tim Kresna Manado FC sebagai perwakilan Polresta Manado dengan tim dari masyarakat melalui LSM Garda Timur Indonesia ini menjadi salah satu bentuk upaya membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, serta menciptakan hubungan emosional yang positif antara aparat kepolisian dan masyarakat di Sulawesi Utara.
Kegiatan olahraga bersama ini bukan sekadar pertandingan untuk menunjukkan kemampuan di lapangan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mengedepankan nilai sportivitas, persaudaraan, dan saling menghargai.
Melalui kegiatan seperti ini, hubungan antara Polri dan masyarakat diharapkan semakin dekat, sehingga komunikasi dan koordinasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat terus terjalin dengan baik.
Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menyambut positif pertandingan persahabatan tersebut. Menurutnya, pendekatan melalui kegiatan olahraga merupakan langkah positif untuk membangun kedekatan, mencairkan sekat komunikasi, serta memperkuat kepercayaan antara aparat kepolisian dan elemen masyarakat.
“Olahraga menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mempererat persaudaraan. Melalui pertandingan persahabatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri dan masyarakat dapat berjalan bersama, saling mendukung, serta membangun komunikasi yang baik demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Sulawesi Utara,” demikian pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan tersebut.
Sementara itu, keterlibatan Sat Intelkam Polresta Manado dalam kegiatan olahraga bersama ini mencerminkan pentingnya membangun hubungan kemasyarakatan melalui pendekatan yang humanis, terbuka, dan penuh kebersamaan.
LSM Garda Timur Indonesia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda, hingga kelompok olahraga di Kota Manado.
Dengan semangat “Polri Bersama Masyarakat”, pertandingan persahabatan mini soccer ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, menjaga persaudaraan, serta menumbuhkan semangat bersama dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang aman, damai, dan kondusif.
LSM Garda Timur Indonesia – Bersama Masyarakat, Membangun Persaudaraan dan Menjaga Kamtibmas.
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo, Jumat (23/10/2026). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Rahman Patingki selaku Ketua Umum FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo yang bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan krusial yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari Kapolda Gorontalo. Aliansi menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara transparan, profesional, tegas, dan tanpa pandang bulu, terutama terhadap persoalan-persoalan yang telah menjadi perhatian publik.
Adapun empat tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:
Pertama, mendesak Polda Gorontalo segera memperjelas penanganan dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf. Aliansi menilai bahwa persoalan tersebut semakin memanas dan berpotensi memicu gelombang aksi lanjutan apabila tidak disertai kejelasan penanganan hukum. Oleh karena itu, kepolisian diminta menunjukkan keseriusan, ketegasan, dan profesionalisme dalam mengungkap perkara tersebut.
Kedua, mendesak Polda Gorontalo memperjelas penanganan laporan atau aduan aktivis terkait dugaan tindakan represif oleh oknum anggota Polresta Gorontalo Kota. Aliansi meminta agar dugaan tersebut ditindaklanjuti secara objektif melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Penegakan hukum, menurut massa aksi, harus berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk aparat penegak hukum.
Ketiga, mendesak Polda Gorontalo memanggil dan memeriksa Firman Latuda terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Gorontalo, serta dugaan perannya sebagai pengumpul atensi dalam aktivitas tersebut. Aliansi meminta agar dugaan tersebut ditelusuri secara menyeluruh berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, mendesak Polda Gorontalo memeriksa Yosar Ruiba terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI. Desakan ini disampaikan dengan menyinggung informasi mengenai penangkapan sebuah mobil pikap bermuatan solar bersubsidi yang pada bagian belakangnya disebut bertuliskan "YR TEAM". Aliansi meminta kepolisian menelusuri asal-usul BBM tersebut, tujuan distribusinya, serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal. Penyebutan tulisan pada kendaraan tersebut bukan dengan sendirinya merupakan bukti keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
Rahman Patingki: Jangan Ada Intervensi Politik dalam Penanganan Cagar Budaya
Dalam orasinya, Rahman Patingki memberikan penekanan khusus terhadap dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf. Ia menilai bahwa perkara tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut perlindungan sejarah, identitas daerah, dan kepentingan publik.
Rahman menegaskan bahwa kepolisian perlu mendalami keterlibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan hotel di lokasi tersebut, termasuk pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan, apabila terdapat indikasi keterlibatan berdasarkan bukti yang sah.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada satu pihak apabila fakta penyidikan menunjukkan adanya pihak lain yang turut memiliki peran atau tanggung jawab dalam peristiwa tersebut.
"Jangan sampai ada pengaruh politik dalam penanganan persoalan cagar budaya ini. Ini bukan semata-mata persoalan kepentingan pihak tertentu, tetapi menyangkut sejarah yang wajib dilindungi dan dilestarikan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Rahman dalam orasinya.
Ia juga mengingatkan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa hanya karena kedudukan, jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
Polda Gorontalo Beri Respons atas Tuntutan Massa
Aksi demonstrasi tersebut mendapat respons dari AKBP Dika yang menerima massa aksi dan mengakomodasi sejumlah tuntutan, khususnya terkait penanganan dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya.
Dalam penyampaiannya kepada massa, AKBP Dika menyatakan bahwa Polda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) saat ini masih melengkapi barang bukti terkait perkara cagar budaya tersebut. Ia menyampaikan bahwa penetapan tersangka akan diupayakan secepatnya setelah proses penyidikan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Terkait aduan dugaan tindakan represif oleh anggota kepolisian, AKBP Dika menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan tindakan tersebut direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya.
Sementara itu, mengenai tuntutan pemeriksaan terhadap Firman Latuda, ia menyampaikan akan meneruskan aspirasi massa kepada Wakapolda Gorontalo atau Direktur Reserse Kriminal Khusus agar dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemanggilan dan pemeriksaan.
Respons tersebut menjadi salah satu poin penting dalam aksi demonstrasi kali ini. Namun, bagi aliansi, penyampaian komitmen perlu diikuti dengan langkah konkret, perkembangan penanganan yang jelas, serta tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Aliansi Tegaskan Pengawalan Tidak Berhenti di Depan Mapolda
Rahman Patingki menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong institusi kepolisian agar memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Gorontalo.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menerima pernyataan bahwa suatu perkara sedang diproses. Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan, tindak lanjut terhadap laporan, serta kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan hukum dan alat bukti.
"Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menerima aspirasi atau mendengar janji di hadapan massa aksi. Kami ingin melihat keseriusan dalam tindakan nyata. Kasus cagar budaya harus mendapatkan kejelasan, dugaan tindakan represif harus diperiksa secara objektif, dan dugaan keterlibatan dalam PETI harus ditelusuri secara profesional," tegas Rahman.
Ia menambahkan, FKPR akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan meminta Polda Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap setiap tuntutan yang telah disampaikan.
Aliansi berharap seluruh proses penanganan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Bagi mereka, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum hanya dapat dibangun melalui profesionalisme, akuntabilitas, dan keberanian menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
Prinsip yang ditegaskan dalam aksi tersebut sederhana: hukum harus berdiri di atas kepentingan publik, sejarah daerah harus dilindungi, dan setiap dugaan pelanggaran wajib ditangani secara adil berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Rep: JO
GORONTALO, Suara Indonesia 1.com — Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo, Jumat (23/10/2026). Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, tersebut membawa sejumlah tuntutan serius terkait penegakan hukum, perlindungan cagar budaya, dugaan tindakan represif aparat, serta dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Dalam aksi tersebut, Rahman Patingki yang bertindak sebagai koordinator lapangan menegaskan bahwa Polda Gorontalo tidak boleh membiarkan persoalan-persoalan yang telah menjadi perhatian publik berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar pernyataan bahwa suatu perkara sedang ditangani.
Ada empat tuntutan utama yang disuarakan massa aksi kepada Kapolda Gorontalo.
Pertama, mendesak Polda Gorontalo segera memberikan kejelasan penanganan dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf di Kota Gorontalo. Kedua, mendesak penanganan secara transparan atas aduan aktivis terkait dugaan tindakan represif oleh oknum anggota Polresta Gorontalo Kota.
Ketiga, mendesak pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Firman Latuda atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Gorontalo, termasuk dugaan peran sebagai pengumpul atensi. Keempat, mendesak pemeriksaan terhadap Yosar Ruiba terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI, dengan meminta kepolisian menelusuri informasi mengenai kendaraan pikap bermuatan solar bersubsidi yang disebut bertuliskan "YR TEAM" pada bagian belakangnya.
Seluruh dugaan tersebut diminta untuk ditelusuri secara profesional berdasarkan bukti dan fakta hukum, bukan berdasarkan asumsi ataupun tekanan pihak tertentu.
Rahman: Cagar Budaya Bukan Objek yang Bisa Dikorbankan demi Kepentingan Tertentu
Dalam orasinya, Rahman Patingki memberikan perhatian khusus terhadap persoalan dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas polemik pembangunan, sebab terdapat kepentingan sejarah dan pelestarian warisan budaya yang harus dilindungi.
Rahman juga mendesak kepolisian mendalami peran seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan hotel di lokasi tersebut, termasuk pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan apabila ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka.
Menurutnya, penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak boleh ada pihak yang luput dari pemeriksaan hanya karena kedudukan, kekuasaan, atau kedekatan dengan lingkaran tertentu.
"Jangan sampai ada pengaruh politik dalam penanganan persoalan cagar budaya ini. Ini menyangkut sejarah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kalau memang ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak tertentu, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku," tegas Rahman.
Ia mengingatkan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum tidak boleh berhenti sebagai slogan. Prinsip tersebut harus benar-benar tercermin dalam proses penegakan hukum, tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun.
Polda Sebut Barang Bukti Sedang Dilengkapi, Penetapan Tersangka Diupayakan Secepatnya
Dalam aksi tersebut, AKBP Dika menerima massa dan mengakomodasi aspirasi yang disampaikan, terutama terkait penanganan perkara dugaan pengrusakan cagar budaya.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada massa aksi, Polda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) masih melengkapi barang bukti dalam perkara tersebut. AKBP Dika juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka akan diupayakan secepatnya sesuai perkembangan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan itu menjadi perhatian massa aksi. FKPR berharap proses penyidikan segera menunjukkan perkembangan yang jelas sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai penanganan perkara tersebut.
Bagi Rahman, kelengkapan alat bukti merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum. Namun, proses itu juga harus dijalankan secara serius, profesional, dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Dugaan Represif Aparat Akan Diperiksa Pekan Depan
Selain perkara cagar budaya, AKBP Dika menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan tindakan represif direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya.
FKPR menilai pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti secara objektif. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rahman menegaskan bahwa institusi kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggota menjalankan tugas secara profesional dan menghormati hak masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat yang menyampaikan kritik justru kehilangan kepercayaan karena aduannya tidak mendapatkan kejelasan. Jika ada dugaan pelanggaran oleh anggota, periksa secara objektif dan sampaikan perkembangan penanganannya," menjadi penekanan sikap FKPR dalam mengawal persoalan tersebut.
Polda Akan Teruskan Desakan Pemeriksaan Firman Latuda
Mengenai tuntutan pemeriksaan terhadap Firman Latuda, AKBP Dika menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Wakapolda Gorontalo atau Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk ditindaklanjuti.
FKPR meminta agar dugaan yang disampaikan dalam aksi tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi ditelaah melalui proses penyelidikan atau penyidikan sesuai kewenangan dan dasar hukum yang tersedia.
Adapun tuntutan pemeriksaan terhadap Yosar Ruiba juga menjadi bagian dari aspirasi massa. Aliansi meminta kepolisian mendalami informasi mengenai kendaraan yang disebut membawa solar bersubsidi dan menelusuri apakah terdapat hubungan yang dapat dibuktikan dengan aktivitas PETI.
FKPR menegaskan bahwa setiap pemeriksaan harus didasarkan pada fakta, bukti, dan prosedur hukum yang sah. Penyebutan nama maupun tulisan pada kendaraan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
FKPR: Jangan Berhenti pada Janji, Publik Menunggu Tindakan Nyata
Aksi demonstrasi di Mapolda Gorontalo tersebut menjadi bentuk tekanan publik agar sejumlah persoalan hukum memperoleh penanganan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rahman Patingki menegaskan bahwa FKPR akan terus mengawal perkembangan tuntutan yang telah disampaikan. Menurutnya, fungsi kontrol sosial harus dijalankan secara konsisten, terutama ketika suatu persoalan menyangkut kepentingan masyarakat luas, perlindungan sejarah, dan integritas penegakan hukum.
"Bagi kami, yang dibutuhkan bukan sekadar respons ketika massa datang ke Mapolda. Yang paling penting adalah tindak lanjut nyata, pemeriksaan yang profesional, serta kejelasan perkembangan setiap persoalan yang kami sampaikan. Hukum harus berlaku adil dan tidak boleh tunduk pada kepentingan siapa pun," tegas Rahman.
Ia berharap Kapolda Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap seluruh aspirasi tersebut dan memastikan setiap dugaan ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi FKPR, perjuangan tidak berhenti ketika massa membubarkan diri. Pengawalan akan terus dilakukan sampai terdapat kejelasan dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Rep: JO
Ini bukan pupuk biasa. Dalam satu produk, CALCIUM CFPK memadukan empat kekuatan sekaligus. Ia berfungsi sebagai penyubur tanaman, pembenah dan penggembur tanah yang mengeras, penetral pH tanah dan air, sekaligus penguat daya tahan alami tanaman.
Keunggulan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap nasib petani. "Tujuan utama kami menciptakan CALCIUM CFPK adalah untuk menyelamatkan petani dan membangun koperasi yang mandiri. Petani harus bisa sukses, makmur dan sejahtera bersama bangsa Indonesia," tegas H.M. Hasy'ari dalam keterangan pers di Jakarta, (23/10/2026).
Secara fungsi, CALCIUM CFPK bekerja secara cerdas dalam mengatur penyerapan dan penguapan air, sehingga tanaman tetap segar saat dihantam cuaca ekstrem, tahan kekeringan, tidak mudah busuk saat kelebihan air, dan lebih kebal terhadap stres lingkungan. Proses perbaikan tanah pun berlangsung jauh lebih cepat, pH tanah dan air yang asam dapat dinetralkan dalam waktu singkat, sementara struktur tanah kembali gembur dan subur.
Di sisi lain, pupuk ini tampil sebagai solusi ramah lingkungan. CALCIUM CFPK menekan emisi hingga level terendah di kelasnya serta mampu menetralisir dan memanfaatkan sisa residu senyawa kimia dari pupuk dan pestisida yang selama ini meracuni lahan. Akar tanaman juga terlindungi dari serapan berlebih logam berbahaya yang menghambat pertumbuhan.
Perlindungan alami juga menjadi kunci. Lapisan silika yang terbentuk pada jaringan daun membuat hama dan jamur sulit menembus dan merusak tanaman, sehingga tanaman tumbuh lebih sehat tanpa ketergantungan pestisida berlebihan. Nutrisi lengkap di dalamnya pun mendorong pertumbuhan optimal, merangsang pembungaan dan pembuahan lebat, serta memperkuat batang dan perakaran agar tidak mudah rebah meski diterpa angin kencang.
Inovasi anak bangsa ini kini siap diadopsi oleh petani dan koperasi di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, sebagai gerakan nyata menuju pertanian yang efisien, berdaya tahan, dan berkelanjutan. (Adr)
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.45 WIB tersebut diikuti pejabat utama dan personel Polres Sarolangun, Kakan Kesbangpol Hudri, M.Pd.I., pengurus masjid, serta masyarakat setempat.
Selain melaksanakan salat Jumat berjamaah, kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, mendengarkan aspirasi warga, serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan, mendengarkan keluhan, dan memberikan pelayanan yang humanis.
“Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengar langsung aspirasi dan keluhan warga, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” tegasnya.
Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Ia meminta warga segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kejadian atau rencana pembakaran hutan dan lahan.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan. Apabila ada warga yang mengetahui informasi yang valid mengenai kejadian pembakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Bagi masyarakat yang memberikan informasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan, akan diberikan penghargaan atau hadiah sebagai bentuk apresiasi atas kepeduliannya dalam membantu menjaga lingkungan dan kamtibmas,” ujar Kapolres.
Kapolres menegaskan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kepolisian 110 untuk menyampaikan laporan atau membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat.
Menurutnya, keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Polres Sarolangun terus memperkuat pendekatan persuasif dan humanis guna membangun kepercayaan publik serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Sarolangun.
Polisi Bersama Masyarakat.
Chandra
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan humanis, sekaligus memperkuat nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Kota Manado.
Pelaksanaan ibadah Salat Jumat berlangsung dengan khidmat, dipimpin oleh Imam Hi. Thaha Bahmid, dengan khotbah yang disampaikan oleh Dr. Hasyim Lahilote, M.H.
Momentum Jumat Keliling tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi dan menjalin silaturahmi dengan pengurus masjid, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Melalui interaksi yang terbuka dan penuh kekeluargaan, Polri terus mendorong terbangunnya hubungan yang harmonis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Kampung Arab merupakan salah satu kawasan bersejarah di Kota Manado yang memiliki nilai penting dalam perjalanan sosial dan budaya masyarakat. Keberagaman yang tumbuh di kawasan ini menjadi cerminan semangat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan menjaga persatuan.
Dalam konteks tersebut, kehadiran jajaran pimpinan Polda Sulut dan Polresta Manado menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memelihara kerukunan antarumat beragama.
Pendekatan humanis melalui kegiatan keagamaan seperti Jumat Keliling diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara Polri dan masyarakat, sehingga berbagai aspirasi, masukan, maupun persoalan yang berkembang di lingkungan warga dapat dikomunikasikan dengan baik.
Melalui kegiatan ini, Polri juga menegaskan pentingnya peran bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan, kepedulian, dan partisipasi aktif masyarakat.
Dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, Polda Sulawesi Utara dan Polresta Manado berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan, membangun komunikasi yang konstruktif, serta menjalin kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan Kota Manado senantiasa menjadi kota yang menjunjung tinggi toleransi, mempererat persaudaraan, serta menjaga keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.
SUARAINDONESIA1, MANADO – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Polresta Manado mulai memastikan kesiapan pelayanan dan pengamanan di kawasan Pelabuhan Manado. Pengecekan dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas transportasi laut sekaligus mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang selama libur akhir tahun.
Kapolresta Manado Kombes Pol. Irham Halid, S.I.K., bersama sejumlah pejabat utama dan jajaran melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah titik penting di area pelabuhan.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta didampingi Kabag Ops Kompol C. Samuri, Kasat Reskrim Kompol Erwin Kristanto, serta Kapolsek Pelabuhan Ipda C. Langi.
Rombongan memeriksa akses keluar-masuk pelabuhan, jalur pergerakan penumpang, serta berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas transportasi laut. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan potensi kerawanan menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat.
Kesiapan pengamanan menjadi perhatian utama, terutama dalam mengantisipasi kepadatan penumpang, gangguan keamanan, serta kemungkinan hambatan operasional yang dapat memengaruhi kelancaran perjalanan. Pengawasan di sejumlah titik strategis juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan transportasi laut dengan aman dan nyaman.
Untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Nataru, koordinasi antara Polresta Manado, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Syahbandar, dan Kantor Syahbandar, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menjadi hal penting. Kerja sama lintas instansi diperlukan untuk menyelaraskan pengawasan, pengaturan arus penumpang, dan penanganan kondisi darurat apabila dibutuhkan.
Pelabuhan Manado memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat menuju sejumlah wilayah, di antaranya Tahuna, Ternate, dan Kepulauan Talaud. Kondisi tersebut membuat kesiapan fasilitas, personel, serta sistem pelayanan perlu diperhatikan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas pelayaran pada masa libur Natal dan Tahun Baru.
Melalui peninjauan ini, Polresta Manado berupaya memastikan koordinasi pengamanan bersama seluruh pihak terkait berjalan dengan baik. Persiapan sejak dini diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi pelabuhan yang tertib serta kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Nataru 2026–2027.
Upaya tersebut sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam menjalankan tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah hukum Polresta Manado.
(Si1/Rom)
BOALEMO — Suaraindonesia1, Kepala Desa Pentadu Timur, Thomas Paera, secara resmi mengukuhkan Kelompok Tani Hutan "Wana Bahari Sejahtera" pada Kamis (22/10/2026). Pengukuhan ini disaksikan langsung oleh Tim Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah V Boalemo.
Dalam agenda pengukuhan tersebut, Roy Syawal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KTH Wana Bahari Sejahtera.
Pengukuhan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dan desa dalam mengakomodir aspirasi masyarakat Desa Pentadu Timur yang berupaya mengoptimalkan potensi kawasan hutan mangrove setempat menjadi kawasan ekowisata terpadu.
Langkah legalisasi dan pendampingan ini dikawal langsung oleh instansi terkait. Roys Hamani, S.Hut, selaku Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha dari KPH Wilayah V Boalemo, menyampaikan bahwa legalitas ini sangat penting untuk kepastian pengelolaan kawasan.
"Pengukuhan kelompok ini bertujuan untuk mengakomodir permintaan masyarakat dan melegalkan apa yang menjadi rencana pemerintah desa dalam pengembangan ekowisata mangrove. Ke depan, kelompok ini yang akan mengelola kawasan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lokal," ujar Roys Hamani, S.Hut.
Roys Hamani juga menambahkan harapan agar kegiatan ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka, melainkan dapat dilanjutkan dengan aksi nyata berbasis peningkatan ekonomi masyarakat.
"Harapan kami kelompok bisa lebih proaktif, menjaga kekompakan, dan menata kelembagaan dengan rapi. Ke depan, kelompok akan menyusun dokumen Rencana Kegiatan Perhutanan Sosial (RKPS) yang memuat potensi pengembangan agrowisata serta pemanfaatan retribusi desa," tambahnya.
Melalui integrasi antara ekowisata mangrove dan UMKM lokal di bawah naungan Kelompok Tani Hutan Wana Bahari Sejahtera, diharapkan perekonomian warga Desa Pentadu Timur dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Redaksi: ZMP Boalemo-Gorontalo
John Rumayomi mengapresiasi kehadiran para pemuda yang turut mengambil bagian dalam memperingati momentum bersejarah tersebut. Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadikan Sumpah Pemuda sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai panutan di tengah masyarakat, terutama dalam mempererat hubungan antarkampung, membangun semangat kekeluargaan, dan menciptakan suasana yang aman serta damai di Kabupaten Waropen.
“Pemuda harus menjadi teladan bagi masyarakat. Persatuan dan kebersamaan perlu dijaga agar generasi muda mampu membawa perubahan positif bagi daerah,” demikian pesan yang disampaikan dalam ajakan tersebut.
Sebagai tokoh adat Riseisayati, John Rumayomi menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Papua.
Ia mengingatkan bahwa setiap kampung memiliki identitas, adat istiadat, dan kekayaan budaya yang patut dihormati. Perbedaan tersebut hendaknya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk membeda-bedakan atau merendahkan kelompok masyarakat lainnya.
John juga mendorong masyarakat adat Riseisayati agar terus berkembang, meningkatkan kepercayaan diri, dan tidak merasa rendah diri ketika membandingkan diri dengan wilayah Urfas maupun Waren yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
Menurutnya, kemajuan suatu wilayah tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi juga oleh semangat persatuan, kualitas sumber daya manusia, pendidikan, serta kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun daerah.
Karena itu, pemuda Riseisayati diharapkan mampu menjadi penggerak pelestarian budaya, peningkatan kualitas generasi muda, dan pengembangan potensi wilayah adat.
Lebih lanjut, John Rumayomi mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah adat Riseisayati, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau paham yang dapat memicu konflik dan mengganggu keamanan serta persatuan masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog, menjaga hubungan kekeluargaan, serta menyelesaikan setiap persoalan secara damai dengan menghormati hukum dan nilai-nilai adat yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara tokoh adat, pemuda, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah akan berjalan lebih baik apabila masyarakat memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas, memperkuat persaudaraan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif.
John Rumayomi berharap momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi generasi muda Waropen untuk terus menjaga semangat persatuan, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ia menilai bahwa pemuda merupakan bagian penting dari masa depan daerah. Oleh sebab itu, generasi muda perlu mempersiapkan diri melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, pelestarian budaya, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan kampung dan kabupaten.
Dengan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap keberagaman, masyarakat adat Riseisayati diharapkan dapat terus menjaga identitas budaya sekaligus mengambil bagian dalam mewujudkan Kabupaten Waropen yang aman, damai, maju, dan sejahtera.
Persatuan adalah kekuatan, adat adalah identitas, dan pemuda adalah harapan masa depan Waropen.
Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU Rimhot Nainggolan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (19/10/2026) malam, sekitar pukul 19.20 WIB, di depan Polsek Kota Sarolangun, Jalan Lintas Sumatera Km 02, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun.
Pengungkapan bermula saat Unit Tipidter Satreskrim Polres Sarolangun melaksanakan patroli penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM di wilayah Kabupaten Sarolangun. Petugas kemudian melihat sebuah truk Hino Dump Truck Tronton berwarna hijau bernomor polisi BK 8472 GO melintas di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun.
Petugas melakukan pengejaran dan menghentikan kendaraan tersebut. Karena pengemudi belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai muatan yang dibawanya, kendaraan beserta pengemudi dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 21 galon berisi BBM yang diduga jenis Bio Solar, tersimpan di bawah bak dump truck.
Berdasarkan keterangan awal pengemudi berinisial EH, BBM tersebut dibeli dari kios atau warung di sekitar SPBU Pitameh, Kota Padang, Sumatera Barat. BBM tersebut dibeli untuk kemudian dijual kembali.
“Penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menindak dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM. Saat ini penyidik masih mendalami asal-usul BBM serta pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara ini,” ujar IPTU Rimhot Nainggolan.
Dalam perkara ini, polisi mengamankan satu unit truk Hino Dump Truck Tronton dan 21 galon BBM yang diduga jenis Bio Solar sebagai barang bukti. Terduga pelaku juga telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Penyidik selanjutnya melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolres Sarolangun melalui Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi BBM serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran di bidang minyak dan gas bumi.
Saat ini, penyidik masih mendalami asal-usul BBM tersebut serta menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terkait dalam perkara ini. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh sumber perolehan, jalur distribusi, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Polisi Bersama Masyarakat
Chandra
Penyaluran bantuan dilaksanakan langsung oleh Tim BAZNAS Kabupaten Sarolangun kepada warga penerima yang telah didata oleh pihak desa.
Ketua Tim BAZNAS Sarolangun mengatakan penyaluran ini merupakan bentuk amanah zakat dari para muzaki untuk disalurkan kepada yang berhak menerima.
Hari ini kami menyalurkan santunan untuk fakir, miskin dan fisabilillah di Desa Bukit Kalimau Ulu. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa meringankan beban masyarakat," ujarnya.
Warga penerima santunan mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada BAZNAS Sarolangun. Bantuan tersebut sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah Desa Bukit Kalimau Ulu juga mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Sarolangun yang telah peduli kepada masyarakat desanya.
Kami atas nama Pemerintah Desa Bukit Kalimau Ulu mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Sarolangun. Semoga menjadi berkah bagi semua," ujar perwakilan desa,
Penulisan Abdulrazak,
Kegiatan yang dipusatkan di Desa Sungai Baung, ini disambut antusias oleh masyarakat. Puluhan warga tampak hadir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang disediakan.
Tim Kesehatan BAZNAS Sarolangun mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian BAZNAS kepada masyarakat, khususnya warga desa yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan.
Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan cek kesehatan gratis di Desa Sungai Baung. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat, ujar Tim Kesehatan BAZNAS Kabupaten Sarolangun.
Sementara itu, salah seorang warga Desa Sungai Baung mengaku sangat bersyukur dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan cek kesehatan gratis sangat membantu warga.
Masyarakat Desa Sungai Baung sangatlah bersyukur dengan adanya kegiatan seperti ini. Kami sangat terbantu, apalagi bisa berobat gratis,kata salah seorang warga yang telah mendapatkan pelayanan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta mempererat hubungan antara BAZNAS dengan masyarakat di Kecamatan Batangasai.
Penulis Abdulrazak,
Mengusung semangat “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, peringatan Hari Santri menjadi momentum untuk menghargai peran santri dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperkuat persatuan, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Onesimus Kilikily, S.Pd., bersama jajaran DPW PETIR DKI Jakarta berharap para santri terus menjadi generasi yang berakhlak mulia, berilmu, berintegritas, serta mampu berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berkemajuan.
Semangat perjuangan santri diharapkan senantiasa menjadi inspirasi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air.
Selamat Hari Santri Nasional 2026!
Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.
Onesimus Kilikily, S.Pd.
Ketua DPW PETIR DKI Jakarta
Beserta Jajaran
#HariSantriNasional2026 #HariSantri
#DPW PETIR DKIJakarta #SantriIndonesia #IndonesiaEmas
(Jp)
Ketua Panitia Festival Literasi Program Kerjasama Peningkatan Budaya Membaca dan Literasi, Simson Dowansiba, menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan kegemaran membaca, memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi dan pengetahuan, serta memperkuat budaya literasi di berbagai lapisan masyarakat.
"Kami menyadari, peningkatan literasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, lembaga pendidikan, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, komunitas literasi, keluarga dan seluruh elemen masyarakat," jelas Simson Dowansiba, saat menyampaikan laporan panitia. Karena itu, menurut Simson, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerjasama, serta menghadirkan Festival Literasi sebagai ruang partisipasi, edukasi, kreatifitas dan promosi layanan perpustakaan.
Program Kerjasama dan kegiatan Festival Literasi Papua Barat ini memang ditujukan untuk para pihak dapat membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kegemaran membaca dan budaya literasi masyarakat Papua Barat. Juga bermaksud untuk memperluas jejaring kemitraan antar-lembaga; meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan sumber bacaan, baik tercetak maupun digital; serta mendorong pelaksanaan program literasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah ini.
Panitia penyelenggara berharap, kolaborasi ini dapat memperluas kesempatan bagian Orang Asli Papua, anak-anak, generasi muda, perempuan, masyarakat di wilayah terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya, untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap bahan bacaan, informasi, pengetahuan, dan ketrampilan. (cr)
Dalam sambutannya, Mohamad Lakotani menyampaikan literasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun Sumberdaya Manusia yang berkualitas. Masyarakat yang memiliki budaya membaca dan kemampuan memahami informasi akan lebih siap menghadapi berbagai perubahan, dan kemudian berkesempatan untuk mengembangkan kreatifitas serta mengambil keputusan secara bijaksana, urai Mohamad Lakotani, SH., M.Si.
Karena itu, membangun Budaya Literasi tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, dalam hal ini Perpustakaan dan Lembaga Pendidikan, tetapi yang diperlukan adalah keterlibatan seluruh unsur, mulai dari yang utama adalah keluarga, pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan serta lembaga pelayanan publik. Termasuk organisasi kemasyarakatan hingga komunitas literasi.
"Festival Literasi yang kita selenggarakan ini, bukan sekadar seremonial. Festival ini harus menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat dengan buku, pengetahuan, teknologi, kreatifitas, dan berbagai praktik baik dalam membangun budaya membaca. Saya mengajak para orang tua untuk membiasakan anak-anak membaca sejak dini, para pendidik agar menjadikan literasi sebagai bagian proses pembelajaran, para pengelola perpustakaan terus berinovasi, serta para mitra kerjasama memastikan bahwa komitmen yang akan kita tanda tangani hari ini dapat kita wujudkan dalam program-program yang dapat kita lanjutkan bersama," tegas Mohamad Lakotani, SH., M.Si dalam sambutannya.
Sesuai nama program, Festival Literasi juga mengagendakan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat dengan sejumlah pihak, dalam rangka Peningkatan Budaya Membaca dan Literasi di daerah ini.
Bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Mohamad Lakotani berharap pelaksanaan kerjasama ini ditindaklanjuti dengan program kerja yang jelas, pembagian tanggung jawab yang terukur, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, membuka kegiatan dengan menabuh Tifa, meriah. Usai sambutan, Mohamad Lakotani beserta para tamu dan undangan meninjau Lapak Buku dan Asessoris yang digelar dan hasil karya komunitas literasi anggota-anggota Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Kabupaten Manokwari.
Festival Literasi dalam program ini, memang dimatangkan secara kolaborasi antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat dengan Forum TBM Kabupaten Manokwari. Festival ini juga menampilkan dia sesi Bincang Literasi. Sesi pertama, menghadirkan narasumber Wakil Gubernur Papua Barat, perwakilan Bunda Literasi Papua Barat, dan DPD RI; dan sesi kedua, menghadirkan dua narasumber dari Lembaga Pendidikan dan/ atau Pegiat Literasi. (cr)
suaraindonesia1 Adalah media online yang menyajikan informasi terkini serta terpercaya. Dibawah naungan badan hukum PT. SUARA KHARISMA BINTANG INDONESIA terdaftar legal di Kemenkumham dengan nomor: AHU-0117306.AH.01.11.TAHUN 2019
suaraindonesia1 berkantor pusat di PLAZA ALDEOS Jl. Warung Buncit Raya No. 39, Warung Jati Barat, RT 001/RW 09, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia
Email : redaksi.skrinews@gmail.com
Telp/WA : 0822 250000 24
COPYRIGHT © SUARA INDONESIA 1