BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Slider

latest
randomposts4

SULAWESI UTARA

Sulut/block-7/#E4D932

PAPUA

Papua/block-2/#5351E5

JAKARTA

JAKARTA/block-2/#00A0A2

POHUWATO

Pohuwato/block-1/#235FB6

NUSA TENGGARA

Nusa%20Tenggara/block-2/#0019A2

GORONTALO

Gorontalo/block-2

KESEHATAN

Kesehatan/block-1/#45B623

RIAU

Riau/block-2

SULAWESI SELATAN

Sulsel/block-2/#1200EF

OPINI

Opini/block-7/#990505

KALIMANTAN TIMUR

KALTIM/block-2/#C603AB

ACEH

Aceh/block-2/#C60350

KRIMINAL DAN HAM

Kriminal%20Dan%20Ham/block-5/#FF0000

NASIONAL

Nasional/block-8

DAERAH

Daerah/block-9

EKONOMI

Economy/block-3/#229304

OLAH RAGA

Olah%20Raga/block-5/#FF0000

JABODETABEK

Jabodetabek/block-1

GLOBAL

internasional

Latest Articles

Bupati M. Syukur Gerakkan Tanam Padi dan Salurkan Bantuan Alsintan Wujudkan"Beras Merangin Suka"


Suaraindonesia1.com, BANGKO — Bupati Merangin, M. Syukur, menggerakkan penanaman padi sekaligus menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan benih unggul guna mewujudkan hilirisasi produk pangan daerah bertajuk “Beras Merangin Suka”. 


Program pro rakyat itu disampaikan dalam acara Penyerahan Bantuan Hilirisasi Beras Merangin dan Gerakan Penanaman Padi melalui Sistem PM-AAS di Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Sabtu (21/11).


Pada kegiatan tersebut, M. Syukur turun langsung melakukan gerakan penanaman padi pada hamparan sawah seluas 40 hektare di wilayah Tabir Ulu. 


Untuk mempercepat proses tanam dan meningkatkan efisiensi petani, Pemerintah Kabupaten Merangin menyalurkan bantuan alsintan berupa alat tanam drum seeder sebanyak 34 unit dengan alokasi khusus 5 unit bagi petani di Kecamatan Tabir Ulu.


Selain dukungan alsintan, diserahkan pula bantuan benih padi varietas Inpari 32 yang memiliki masa panen singkat sekitar tiga bulan sehingga berpeluang dipanen hingga tiga kali dalam setahun, serta bantuan bibit sayur-sayuran untuk menopang ketahanan pangan keluarga dan ekonomi masyarakat desa.


Dari sisi hilirisasi, Bupati M. Syukur memastikan hasil panen petani akan memiliki identitas merek dan kepastian pasar melalui produk Beras Merangin Suka. 


Ia menuturkan bahwa nama tersebut disepakati bersama untuk menghadirkan rasa senang sekaligus kebanggaan terhadap produk unggulan daerah sendiri, sebagaimana masyarakat mengenal Beras Solok maupun antusiasme publik terhadap Kopi Jangkat.


Guna memastikan beras lokal mampu bersaing di pasaran, Bupati meminta Dinas Perdagangan memberikan pendampingan penuh, mulai dari pelatihan pengemasan hingga dukungan alat sablon.


Pemkab Merangin juga telah menjalin kerja sama dengan jaringan ritel modern Alfamart dan Indomaret agar wajib menyerap beras lokal yang telah dikemas dengan baik, di samping dorongan penyerapan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat luas.


“Wajib menerima. Beras Merangin Suka ini bisa dijual di Alfamart dan Indomaret. Kalau tidak boleh, nanti izinnya (alfamart/indomart) tidak saya kasih. Silakan bikin sebaik mungkin,” tegas M. Syukur.


Di akhir arahannya, Bupati M. Syukur turut mengingatkan para kepala desa dan camat agar menjaga komitmen bersama dalam merawat infrastruktur pertanian dan lingkungan desa supaya pembangunan di lapangan berjalan berkelanjutan.


Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) sekaligus Direktur Wilayah Provinsi Jambi Kementerian Pertanian Dr. Yunimar, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta unsur terkait lainnya. 


(M.janasri)

Sarasehan dan Kopi Sore DEKOPIN Perkuat Jaringan Usaha Koperasi Sektor Pariwisata


JAKARTA, SuaraIndonesia1.com — Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi RI mengadakan Sarasehan dan Kopi Sore bertemakan "Jaringan Usaha Koperasi Sektor Pariwisata", yang merupakan rangkaian agenda Expo Jaringan Usaha Koperasi & Jakarta Tourism Market 2026 pada Jumat (20-11-2026) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.


Agenda tersebut turut diisi oleh penggiat Masyarakat Sadar Wisata (MASATA). Selain berdiskusi, juga membangun kolaborasi penguatan jaringan usaha koperasi dalam dunia kepariwisataan.


Ketua Harian DPP DEKOPIN Ir. Priskhianto, M.B.A dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal terkait agenda tersebut.


"Kami membuat acara ini secara outdoor biar lebih dekat dengan masyarakat, dan kami menghadirkan berbagai macam usaha-usaha dari masyarakat, yang nantinya akan kami dampingi, apalagi mereka memungkinkan membentuk koperasi, karena jaringan usaha koperasi merupakan suatu urat nadi dari koperasi, antara satu dengan yang lainnya bisa bekerjasama saling membangun usaha," ungkapnya.

"Acara ini juga bermaksud untuk mentriger teman-teman untuk bisa membangun sinergitas. Koperasi dibentuk atas dasar kebutuhan dan keinginan. Sudah hampir 30 tahun Koperasi tidak terdengar, kita apresiasi kepada Presiden Pranowo bahwa beliau ingin menggerakkan ekonomi dari desa. KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) keberadaan sangat mulia, karena menyalurkan barang-barang bersubsidi kepada masyarakat dan KDMP juga ditugaskan untuk mengambil atau membeli barang-barang produksi masyarakat, serta untuk menyalurkan bantuan sosial, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di desa," ulas Ketua Harian DPP Dekopin Ir. Priskhianto, M.B.A.

"Kami mengajak, mari kita bikin konten-konten positif terkait Koperasi, supaya konten-konten negatif tenggelam. Mari kita saling bertukar informasi dan bisnis karena acara ini memang dibuat untuk Jaringan Usaha, yang berbentuk Koperasi," tambahnya.

Turut hadir dalam Sarasehan tersebut Trias Sudjatmiko, SH, MH selaku Asdep Kemenkop RI, Suryandaru, ST, MT selaku Ketua Umum MASATA, Gunawan Rajim selaku Kabid Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara, Boni Asso selaku Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Budpar Provinsi Papua, Novrianto Putra selaku Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, jajaran pengurus DPP DEKOPIN, Pengurus MASATA, Ormas Kosgoro 57, dan Perwakilan Pelaku Koperasi khususnya Sektor Pariwisata. (Jhul)


#priskhianto

#dppdekopin

#dekopin

KETUA FSB PMPI DKI JAKARTA KEBERATAN UMP 2027 NAIK 7,10%: KESEJAHTERAAN BURUH JANGAN DIKORBANKAN!


Jakarta, Suaraindonesia1, Darmawansyah, Ketua Federasi Serikat Buruh Pelabuhan Maritim Perikanan All Industri DKI Jakarta (FSB PMPI), menyatakan keberatan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,10 persen.


Menurut Darmawansyah, kenaikan tersebut perlu dikritisi dan dievaluasi secara serius. Pemerintah jangan hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan tingginya biaya hidup serta kebutuhan nyata pekerja di Jakarta.


"Jangan sampai kenaikan upah hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi tidak mampu menjawab kebutuhan hidup buruh. Pemerintah harus berpihak pada kesejahteraan pekerja, bukan sekadar menetapkan angka," tegas Darmawansyah.


Ia juga menyoroti perbandingan dengan wilayah Bekasi. Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan tahun 2027, kenaikan UMK Kota Bekasi mencapai sekitar 8,01 persen, sedangkan Kabupaten Bekasi sekitar 8,23 persen. Angka tersebut masih menunggu penetapan resmi Gubernur Jawa Barat.


Sementara itu, UMP DKI Jakarta hanya naik 7,10 persen. Artinya, kenaikan Jakarta masih berada di bawah rekomendasi kenaikan Kabupaten Bekasi sebesar 1,13 poin persentase.


Sebagai perbandingan tahun 2026, kenaikan UMK Kota Bekasi tercatat 5,31 persen dan Kabupaten Bekasi 6,84 persen, sedangkan UMP DKI Jakarta naik 6,17 persen.


Darmawansyah menegaskan, Jakarta sebagai ibu kota dengan biaya hidup tinggi seharusnya memiliki kebijakan pengupahan yang benar-benar memperhatikan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak.


"Kami meminta pemerintah jangan menutup mata terhadap kondisi buruh. Upah bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut kehidupan, keluarga, dan masa depan pekerja. Jangan korbankan kesejahteraan buruh atas nama kompromi kepentingan!" pungkasnya.


FSB PMPI DKI Jakarta menegaskan akan terus mengawal kebijakan pengupahan agar hak dan kesejahteraan kaum buruh tidak hanya menjadi janji pemerintah.




Report,

Dugaan Penusukan di Rumah Sakit DKT Jambi Terus Menjadi Perhatian Publik, Keterangan Akurat CCTV Diminta Dibuka



SuaraIndonesia1.com - Sarolangun. Perkembangan kasus dugaan penusukan terhadap seorang pemuda asal Kabupaten Sarolangun di Rumah Sakit DKT Jambi terus menjadi perhatian publik.


Peristiwa yang terjadi saat korban dan terduga pelaku mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi calon siswa Secaba TNI tersebut kini diwarnai perbedaan keterangan antara kedua belah pihak.


Berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga, terduga pelaku diketahui berasal dari Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.


Menurut keterangan keluarga korban, dugaan penusukan tersebut bermula dari kesalahpahaman saat berada dalam antrean pemeriksaan kesehatan. Perselisihan yang terjadi kemudian diduga berujung pada insiden penusukan.


Akibat kejadian tersebut, korban disebut mengalami tiga luka tusukan di bagian samping kanan tubuh. Keluarga juga menyampaikan bahwa korban mengalami kebocoran paru-paru serta cedera saraf pada tangan kanan.


Dalam wawancara bersama awak media, keluarga korban turut menyampaikan dugaan mengenai penggunaan narkoba oleh terduga pelaku. Namun, pernyataan tersebut masih sebatas keterangan salah satu pihak dan belum dapat dipastikan tanpa hasil pemeriksaan maupun bukti dari pihak berwenang.


Di sisi lain, keluarga terduga pelaku merasa keberatan dengan pernyataan tersebut. Mereka menilai pembahasan mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba telah melebar dari pokok persoalan, yakni peristiwa penusukan dan dugaan perundungan yang sebelumnya mereka sampaikan.


Selain menyampaikan keberatan, keluarga terduga pelaku meminta agar rekaman CCTV di lokasi kejadian, khususnya yang memperlihatkan situasi sebelum penusukan, dapat diperiksa dan diungkap secara utuh.


Menurut mereka, rekaman tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai rangkaian peristiwa sebelum insiden terjadi. Dengan demikian, kronologi kejadian dapat diketahui secara objektif dan tidak hanya berdasarkan keterangan sepihak.


Keluarga terduga pelaku sebelumnya juga mengungkapkan dugaan bahwa anak mereka mengalami perundungan sebelum insiden penusukan berlangsung. Dugaan tersebut diharapkan turut didalami oleh aparat penegak hukum.


Perbedaan keterangan antara keluarga korban dan keluarga terduga pelaku perlu disikapi secara bijak. Setiap pihak memiliki hak menyampaikan keterangan, tetapi setiap tuduhan harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.


Publik berharap aparat penegak hukum dapat mengusut secara menyeluruh sejumlah hal, mulai dari awal mula perselisihan, dugaan perundungan, motif kejadian, hingga keberadaan dan isi rekaman CCTV di lokasi apabila tersedia dan relevan dengan penyelidikan.


Pemeriksaan terhadap rekaman CCTV, keterangan saksi, serta bukti-bukti lainnya diharapkan dapat membantu mengungkap fakta sebenarnya.


Awak media tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dengan memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan masing-masing.


Hingga seluruh fakta terungkap melalui proses hukum, semua dugaan yang berkembang harus tetap ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan pembuktian.


Transparansi, objektivitas, dan penegakan hukum menjadi harapan masyarakat agar kasus dugaan penusukan di RS DKT Jambi dapat terungkap secara terang dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.


Djarnawi Kusuma

APTIKNAS dan AGKDI Dorong Industri Game Indonesia Menjadi Kekuatan Ekonomi Kreatif Global Melalui IGEX 2026


Tangerang – Suaraindonesia1, Indonesia Game Experience (IGEX) 2026 resmi mencapai puncak rangkaian penyelenggaraannya di Main Atrium, Tangcity Mall, Tangerang, Kamis (19/11/2026). Kota Tangerang menjadi kota kelima sekaligus penutup rangkaian IGEX 2026, setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.


Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO sekaligus Ketua Dewan Pengawas AGKDI, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., yang akrab disapa Hoky, dalam sambutannya menegaskan bahwa IGEX bukan sekadar festival permainan ataupun kompetisi e-sport, melainkan sebuah platform kolaborasi yang mempertemukan industri teknologi, pengembang game, komunitas kreatif, talenta digital, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.


Menurut Hoky, industri game memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan ekonomi kreatif Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk game mancanegara, tetapi harus mampu tampil sebagai pencipta, pengembang, produsen, sekaligus pemilik kekayaan intelektual yang memiliki daya saing di tingkat global.


Pembukaan IGEX 2026 di Tangerang turut dihadiri dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh serta perwakilan pemerintah, industri, dan organisasi. Mereka yang memberikan sambutan antara lain Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan RI; Kasumi Liao, Manager TAITRA Jakarta; Khairil Irfan Partomuan, General Manager Mobile Consumer Business Telkomsel Region Jakarta Banten; Andi Muh Said Chalik, S.E., M.M., Ketua DPW Forum Bela Negara RI DKI Jakarta; Nazir Danurta Sudirman, Ketua DPD APTIKNAS Banten; serta Rawanto, Building Manager Tangcity Superblock.



Turut hadir Hendri Andrigo Sutanto, Ketua Umum AGKDI sekaligus Ketua DPD APKOMINDO dan APTIKNAS DKI Jakarta, selaku Ketua Penyelenggara IGEX 2026; Andri Sugondo, Bendahara Umum APKOMINDO dan APTIKNAS sekaligus Ketua Koperasi APTIKNAS Maju Bersama; Fanky Christian, Sekretaris Jenderal APTIKNAS; serta Soetresno Hartanto, Ketua Komtap Kerja Sama Luar Negeri APTIKNAS.


Dukungan Kementerian Kebudayaan untuk Ekosistem Industri Kreatif Digital

Dalam kesempatan tersebut, Hoky menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan RI atas dukungan terhadap penyelenggaraan IGEX 2026. Dukungan ini dinilai penting dalam membangun sinergi antara pengembangan teknologi, kreativitas generasi muda, dan penguatan kebudayaan nasional. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh mitra, sponsor, panitia, komunitas, serta pelaku industri yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian kegiatan IGEX selama empat tahun berturut-turut.


Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., dalam sambutannya memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan IGEX 2026. Ia menilai bahwa perkembangan industri game merupakan bagian dari dinamika ekosistem ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemanfaatan teknologi digital perlu berjalan beriringan dengan penguatan kreativitas, inovasi, serta pengembangan karya yang mencerminkan kekayaan budaya dan identitas bangsa Indonesia.


Menurutnya, pengembangan industri game nasional tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi dan bisnis, tetapi juga perlu membuka ruang bagi nilai-nilai budaya Indonesia untuk hadir dalam karya kreatif yang memiliki daya tarik global. Dengan dukungan ekosistem, sarana dan prasarana yang memadai, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, generasi kreatif Indonesia diharapkan mampu melahirkan karya digital berkualitas yang dapat memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara ke panggung internasional.


Perjalanan IGEX sendiri berawal dari Jakarta Game Show pada 2011, kemudian berkembang menjadi Jakarta Game Expo, hingga bertransformasi menjadi Indonesia Game Experience. Perjalanan panjang tersebut mencerminkan konsistensi pengembangan industri game dan komitmen untuk membangun ekosistem yang lebih luas dengan melibatkan berbagai daerah di Indonesia.


Bela Negara di Era Digital dan Peran Generasi Muda

Ketua Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI) DPW DKI Jakarta, Andi Muh Said Chalik, S.E., M.M., menegaskan bahwa bela negara di era digital tidak lagi terbatas pada perjuangan secara fisik, tetapi juga mencakup upaya menjaga kedaulatan bangsa di ruang digital. Menurutnya, generasi muda, termasuk komunitas gamers dan pelaku e-sport, memiliki peran strategis sebagai bagian dari kekuatan siber bangsa. Nilai-nilai disiplin, sportivitas, kerja sama tim, cinta tanah air, serta kemampuan menangkal hoaks, judi online, dan paham radikal harus menjadi bagian dari karakter generasi digital Indonesia.


Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan IGEX 2026 sebagai wadah positif untuk mengembangkan kreativitas, kompetensi, dan potensi generasi muda di bidang teknologi dan industri digital. Melalui kegiatan seperti ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi talenta digital yang produktif, berprestasi, serta turut menjaga persatuan dan memperkuat ketahanan bangsa di tengah perkembangan teknologi global.


APTIKNAS Perkuat Ekosistem dan Program Strategis Digital

Hoky menjelaskan bahwa APTIKNAS merupakan bagian dari perjalanan panjang industri teknologi informasi Indonesia yang berakar dari APKOMINDO, organisasi yang berdiri sejak 1991 dan pada 2026 telah memasuki usia 35 tahun.


Saat ini, APTIKNAS memiliki 31 DPD dari Aceh hingga Papua dengan lebih dari 2.000 perusahaan anggota. Untuk memperkuat manfaat organisasi bagi anggotanya, APTIKNAS terus mengembangkan sejumlah program strategis, antara lain APTIKNAS Mall sebagai platform e-commerce mandiri, Koperasi APTIKNAS Maju Bersama sebagai wadah penguatan ekonomi kolektif, serta Jatidiri, platform aplikasi yang mengintegrasikan teknologi digital dengan layanan psikologi profesional untuk mendukung pengembangan talenta dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.


Di bidang transformasi digital, APTIKNAS secara konsisten menyelenggarakan National Cybersecurity Connect (NCC) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI selama lima tahun berturut-turut. Kegiatan ini telah berkembang menjadi ajang terbesar di bidang keamanan siber di Indonesia. Selain itu, APTIKNAS bersama BSSN RI juga menyelenggarakan Roadshow Nasional bertajuk AI Driven Secure & Efficient di delapan kota di Indonesia untuk mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara aman, efisien, dan bertanggung jawab.


APTIKNAS juga memperluas diplomasi industri teknologi Indonesia melalui penyelenggaraan ASOCIO Digital & AI Summit 2026 pada 5–7 Oktober 2026 di Swissôtel Jakarta PIK Avenue. Forum internasional tersebut mempertemukan pelaku industri teknologi dari 25 negara dan ekonomi anggota ASOCIO, serta turut dihadiri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam rangkaian ASOCIO Award Night 2026.


APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 Dorong Percepatan Ekosistem AI Nasional

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat kolaborasi dan mempercepat transformasi industri teknologi nasional, Hoky juga mengundang para tamu undangan dan peserta IGEX untuk menghadiri APTIKNAS Summit yang berlangsung pada sesi siang hingga sore hari. Salah satu agenda utamanya adalah APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 dengan tema “AI-Native Indonesia 2026: From Agentic AI to Physical AI – Building the Next Intelligent Economy.”


Forum ini mengangkat berbagai topik strategis, mulai dari Agentic AI dan Enterprise Automation, AI Infrastructure dan Data Center, Cybersecurity di era AI, Smart City dan Digital Government, Robotics dan Physical AI, Edge Computing dan AIoT, pengembangan talenta digital masa depan, hingga Green AI dan teknologi berkelanjutan. Pembahasan tersebut mencerminkan pentingnya kesiapan Indonesia dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi AI, tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan industri dan ekonomi digital global.


APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah dan industri teknologi, antara lain Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan RI; Fanky Christian, Sekretaris Jenderal DPP APTIKNAS; Michael Edward, AI Server Specialist; Bayu Artha Seno, Country Sales Representative Kingston; Yolanda Roring, Direktur Marketing Masterdata Digital Cyberindo; serta Hanz Christianto, Country Sales Manager AMD Component. 


Forum ini diharapkan menjadi ruang pertukaran wawasan, penguatan jejaring, serta pembukaan peluang kolaborasi dan bisnis antara pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem AI nasional.


Menurut Hoky, pembangunan ekosistem digital nasional membutuhkan kolaborasi Hexahelix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan. Sinergi seluruh unsur tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat inovasi, memperkuat daya saing industri, serta menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.


Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kegiatan seperti IGEX dan APTIKNAS TECHSUMMIT tidak semata-mata diukur dari jumlah pengunjung maupun peserta, tetapi juga dari lahirnya kolaborasi baru, meningkatnya investasi, berkembangnya industri kreatif dan teknologi nasional, serta terbukanya lapangan kerja bagi talenta digital Indonesia.


"Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang bukan hanya menggunakan teknologi, tetapi juga menciptakan teknologi, mengembangkan karya sendiri, serta memiliki kekayaan intelektual yang berdaya saing di pasar global," tegas Hoky, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN, Wakil Ketua Umum SPRI, serta Wakil Ketua FBN RI DPW DKI Jakarta.


Menutup sambutannya, Hoky menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan IGEX 2026 di lima kota. Ia berharap IGEX dapat terus berkembang menjadi platform berkelanjutan yang mempertemukan talenta, teknologi, investasi, budaya, komunitas, dan pasar, sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan industri game dan ekonomi kreatif Indonesia.


"Jati diri organisasi bukan diukur dari seberapa besar nama dan jabatan yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada anggota, industri, masyarakat, dan bangsa," pungkas Hoky. (Hendra)

Pengurus Pusat JSM Resmi Dikukuhkan Wabendum III, Putri Nabila Damayanti, SH: Siap Jalankan Amanah


JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Pengurus Pusat Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) resmi dikukuhkan, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri Halal Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, serta dilanjutkan dengan Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Diskusi yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta pada Kamis (19-11-2026).


Ketua Umum JSM, Ahmad Labib, SHI, MH, menegaskan bahwa JSM memiliki peran strategis dalam membangkitkan potensi saudagar Muhammadiyah sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi organisasi.


"DNA Muhammadiyah itu adalah lahir dari para saudagar. Saudagar-saudagar ini harus banyak lahir dari Muhammadiyah. Minimal kalau menurut teorinya itu 20 persen harus menjadi entrepreneur dan saudagar," ulas Ketum JSM.

Sementara itu, usai pelaksanaan pengukuhan, Putri Nabila Damayanti, SH selaku Wabendum III Pengurus Pusat JSM menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan, InsyaAllah akan dijalankan dengan baik.


"Amanah yang dipercayakan kepada kami, akan kami jalankan dengan baik. Kami optimis, melalui kegiatan yang bertemakan: 'Jaringan Saudagar Muhammadiyah sebagai Pilar Ekonomi Berkemajuan', dapat membangkitkan kesejahteraan dan koneksi Pengusaha Muda Muhammadiyah se Indonesia, apalagi peserta kegiatan ini berasal dari jaringan saudagar Muhammadiyah dari berbagai wilayah Indonesia," ungkap Putri Nabila Damayanti, SH yang merupakan lulusan FH Universitas Muhammadiyah Jakarta.

"Kami berharap semoga jaringan yang sudah terbentuk, MoU yang sudah terbangun, dapat memberikan spirit bagi kami pengurus yang baru dilantik, namun tetap memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat," tambah Putri Nabila Damayanti, SH.

Dalam agenda tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara JSM dan sejumlah BUMN. Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas kemitraan dan membuka peluang kolaborasi ekonomi.


Selamat Mengemban Tugas dan Amanah kepada Segenap Pengurus Pusat JSM yang sudah dikukuhkan.


Rep: JO

Motoran, Bupati H M Syukur Monev Kegiatan Strategis 2026


Suaraindonesia1.com, Bangko-Bupati Merangin H M Syukur bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kegitan strategis tahun 2026 ke Kecamatan Lembah Masurai, Jumat (20/11).


Menariknya untuk sampai ke Kecamatan Lembah Masurai tersebut, bupati bersama para kepala OPD motoran, sembari singgah di beberapa titik kegiatan strategis 2026.


Setelah star dari rumah dinas bupati Merangin sekitar pukul 07.00 Wib, bupati bersama rombongan sempat singgah di SMP Negeri 31 Kecamatan Tiang Pumpung. Di sekolah tersebut, bupati memantau langsung kondisi belajar mengajar.


‘’Saya minta kursus bahasa Inggris gratis di sekolah ini dimaksimalkan, sehingga anak-anak bisa menguasai bahasa asing,’’pinta Bupati kepada salah seorang guru di sekolah tersebut.


Selanjutnya bupati bersama rombongan motoran bergeser memantau pengerasan pembangunan Jalan Rantau Jering. Jalan yang menjadi ‘urat nadi’ perekonomian warga itu sekarang sudah lancar untuk dilalui.


Tidak sampai disitu, monev kegitan strategis tahun 2026 juga dilakukan bupati bersama rombongan pada pembangunan Rumah Sakit type D, pengembangan dari Puskesmas rawat inap Lembah Masurai.


Pembangunan rumah sakit itu, ditargetkan akhir tahun 2026 ini bisa rampung. Bupati sangat berterimakasih kepada kades setempat, yang bersedia menghibahkan tanah pribadinya untuk kawasan parkir rumah sakit tersebut.


Pada motoran monev kegitan strategis tahun 2026 itu, bupati bersama rombongan tiba-tiba menghentikan sepeda motornya tepat di Desa Peradun Temberas Kecamatan Muara Siau karena menemukan warga korban kecelakaan.


Bupati dengan sigap cepat menolong korban kecelakaan tersebut dan cepat menghubungi ambulan dari Puskesmas terdekat, segera membawa korban ke rumah sakit, guna mendapatkan pertolongan medis.


Setelah kembali melanjutkan perjalanan, bupati bersama rombongan singgah di Objek Wisata Tepian Siau. Di bantaran sungai yang airnya sangat bening dan bergerincik itu, bupati bersama rombongan bersantai, sembari menyerutup Kopi Jangkat. 


(M.janasri)

Wujudkan Kepedulian Lingkungan, Kapolres Waropen Turut Hadir dalam Penanaman Mangrove di Kali Sanggei


Waropen-Suaraindonesia1.com. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem pesisir, Kapolres Waropen Akbp Tofan Irdiyanto, S.Sos turut menghadiri kegiatan penanaman pohon mangrove yang berlangsung di kawasan Kali Sanggei, Kabupaten Waropen, Jumat (20/11/2026).


Kegiatan penanaman mangrove ini merupakan salah satu bentuk upaya bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam. Kehadiran Kapolres Waropen dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud dukungan Polri terhadap berbagai program pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Waropen.


Dalam kegiatan tersebut, penanaman bibit mangrove dilakukan sebagai langkah nyata untuk menjaga ekosistem pesisir, mencegah terjadinya abrasi pantai, serta mempertahankan habitat alami berbagai biota laut. Selain itu, keberadaan hutan mangrove juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat pesisir.


Kapolres Waropen AKBP Tofan menyampaikan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian dan kerja sama semua pihak agar lingkungan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.


Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk terus menjaga lingkungan, khususnya kawasan pesisir dan hutan mangrove, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem alam.


Polres Waropen berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk kegiatan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan lestari di Kabupaten Waropen.

Hutan Nantu Terancam, FPG Desak Kapolda Tangkap Pelaku Peti Pangahu


GORONTALO, SuaraIndonesia.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, menuai sorotan dan kecaman dari Forum Pemuda Gorontalo. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berlangsung di sekitar kawasan Hutan Nantu.


Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar Forum Pemuda Gorontalo di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo, hari ini. Dalam aksi tersebut, massa secara tegas meminta kepolisian segera memanggil dan memeriksa nama-nama yang telah dilaporkan dan diduga terlibat dalam aktivitas PETI di Kecamatan Asparaga.


Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menegaskan bahwa persoalan PETI di Asparaga tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berdekatan dengan kawasan Hutan Nantu merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem di kawasan tersebut.


"Kami marah karena aktivitas PETI ini sudah berada di dekat kawasan Hutan Nantu. Jika terus dibiarkan, bukan hanya kerusakan lingkungan yang akan terjadi, tetapi juga kehidupan berbagai satwa dan makhluk hidup yang berada di kawasan hutan tersebut terancam. Jangan sampai kita baru bertindak setelah kerusakan terjadi," tegas Zasmin dalam orasinya.

Ia menilai, aparat penegak hukum harus mengambil langkah konkret dan tidak sekadar memberikan respons normatif terhadap laporan masyarakat. Menurutnya, perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas sebelum aktivitas pertambangan ilegal menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas.


Zasmin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memasukkan surat secara tertulis kepada Polres Gorontalo, termasuk mencantumkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI tersebut.


"Kami sudah memasukkan surat laporan secara tertulis ke Polres Gorontalo, termasuk nama-nama yang kami duga terlibat dalam aktivitas PETI. Karena itu, kami mendesak agar laporan ini segera ditindaklanjuti dan nama-nama tersebut dipanggil untuk dimintai klarifikasi serta diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Dalam orasinya, Zasmin turut menyoroti dugaan perpindahan aktivitas pelaku PETI dari wilayah Kecamatan Mootilango ke Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga.


Ia menduga, pelaku yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango kemudian berpindah ke Asparaga setelah adanya penertiban di lokasi sebelumnya.


"Pelaku PETI yang ada di Pangahu diduga merupakan orang-orang yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango. Karena sering dilakukan penertiban, mereka kemudian berpindah ke Asparaga. Ini harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Jangan sampai penertiban hanya membuat aktivitas PETI berpindah tempat, sementara persoalan utamanya tidak pernah benar-benar diselesaikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Zasmin menyampaikan bahwa selama ini pihaknya memilih untuk tidak banyak bersuara terkait aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kabupaten Gorontalo. Namun, ketika aktivitas tersebut diduga mulai mendekati kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis penting, Forum Pemuda Gorontalo menyatakan sikap tegas untuk menolak.


Menurutnya, kawasan Hutan Nantu bukan sekadar hamparan hutan biasa, melainkan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan ekosistem dan habitat berbagai jenis satwa. Karena itu, segala aktivitas yang berpotensi mengancam kelestariannya harus segera mendapat perhatian serius.


"Kami selama ini diam terhadap aktivitas PETI di Kabupaten Gorontalo karena kami tahu kondisi masyarakat. Tetapi kalau sudah masuk dan mendekati kawasan hutan, kami menolak keras. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita lindungi, yaitu lingkungan, ekosistem, dan seluruh kehidupan yang ada di dalam kawasan tersebut," tutup Zasmin.

Sementara itu, dalam aksi tersebut, pihak Polres Gorontalo menyampaikan akan menindaklanjuti laporan dan memanggil nama-nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI sebagaimana disampaikan oleh massa aksi.


Forum Pemuda Gorontalo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah nyata dari aparat penegak hukum.


Mereka berharap penanganan PETI di Kecamatan Asparaga tidak berhenti pada pemanggilan pihak-pihak yang dilaporkan, tetapi juga dilanjutkan dengan penyelidikan menyeluruh, penindakan sesuai hukum, serta langkah konkret untuk mencegah kerusakan lingkungan di sekitar kawasan Hutan Nantu.


Bagi Forum Pemuda Gorontalo menjaga kawasan hutan bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab bersama. Jangan sampai keuntungan segelintir pihak harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya habitat kehidupan yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu singkat.


Rep: JO

POLDA GORONTALO Laksanakan Green Policing Melalui Polisi Bersih-Bersih Lingkungan untuk Dukung Program Prioritas Kapolri


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Dalam rangka mendukung dan menyukseskan program prioritas Kapolri, yakni Akselerasi Transformasi Polri untuk Masyarakat, Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo melaksanakan kegiatan Green Policing melalui Polisi Bersih-Bersih Lingkungan pada Jumat, 20 November 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan.


Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Nurwono Danang, S.I.K., melalui sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Gerakan Menjaga Kebersihan Lingkungan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.


Program Green Police merupakan salah satu program positif Polri yang bersentuhan langsung dengan lingkungan dan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi wadah pelayanan, edukasi, serta kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.


Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kapolda Gorontalo berkomitmen untuk terus mendukung program prioritas Kapolri melalui langkah nyata yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, guna menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.


Rep: JO

HMI SULUT-GO Gelar Seminar Nasional, Wujud Nyata Advokasi bagi Pengusaha Internet


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) BADKO Sulawesi Utara–Gorontalo menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha internet lewat Seminar Nasional Internet Rakyat dan Kedaulatan Digital. Acara ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (19/11/2026), dan dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.


Seminar mengangkat tema "Rancang Bangun Ekosistem Internet Berbasis Komunitas: Membuka Akses dan Perizinan bagi Koperasi untuk Konektivitas Terjangkau dari Pinggiran Indonesia". Forum ini menjadi ruang bertemunya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas pemerataan akses internet serta peran warga dalam membangun ekosistem digital yang inklusif.


Menjawab Keluhan Pengusaha Internet


Ketua Umum HMI BADKO Sulawesi Utara–Gorontalo, Aris Setiawan Karim, mengatakan seminar ini lahir dari aspirasi yang masuk ke HMI. Para pengusaha internet mengeluhkan adanya oknum yang meminta sejumlah uang dengan modus pungutan liar (pungli).


"Kami tahu apa yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu selaku pengusaha internet. Banyak masukan yang masuk ke kami di HMI bahwa ada oknum-oknum yang meminta sejumlah uang dengan model pungli. Maka kehadiran kami di sini, dengan menghadirkan kementerian dari Jakarta, merupakan bentuk nyata kami bersama-sama berada di tengah rakyat," ujar Aris.

Menurutnya, kehadiran perwakilan kementerian dari pusat menjadi langkah konkret agar persoalan di lapangan didengar langsung oleh pembuat kebijakan.


Pemerintah Daerah Dukung Internet Berbasis Komunitas


Dalam sambutannya, Wagub Idah menyampaikan apresiasi kepada HMI BADKO Sulutgo atas inisiatif dan tema seminar yang dinilainya relevan dan strategis.


Ia menegaskan bahwa internet kini menjadi kebutuhan penting di berbagai sektor, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga kegiatan ekonomi warga.

"Para petani sekarang juga menggunakan internet, bahkan teknologi pertanian sudah memanfaatkan internet. Begitu pula para nelayan yang menjual hasil produknya melalui internet. Artinya, hampir semua sektor membutuhkan konektivitas digital," jelasnya.


Idah juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan internet berbasis komunitas melalui koperasi. Model ini, katanya, tidak hanya membuat layanan lebih terjangkau, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung.

"Masyarakat yang membangun, masyarakat yang mengelola, dan masyarakat yang menikmati hasilnya," tuturnya.


Dihadiri Kementerian, Koperasi, dan Mahasiswa


Seminar ini turut dihadiri Ketua Tim Akselerasi Infrastruktur SKKL, Kebijakan Layanan Universal, Telekomunikasi dan Monitoring Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Toriq Abdullah. Hadir pula Ketua Koperasi GASS, Sekretaris Presidium MW KAHMI Provinsi Gorontalo, Pimpinan Telkom Wilayah Gorontalo dan Balai Loca Monitor Wilayah Gorontalo, Anggota Koperasi GASS serta mahasiswa dan unsur masyarakat.


Melalui kegiatan ini, HMI BADKO Sulutgo berharap tercipta ruang dialog yang sehat antara pelaku usaha internet dan pemerintah. Harapannya, perizinan menjadi lebih jelas, praktik pungli bisa dicegah, dan konektivitas yang terjangkau benar-benar sampai ke pelosok negeri.


Rep: JO

POLDA GORONTALO UNGKAP 3 PERKARA PERTAMBANGAN ILEGAL, 5 TERSANGKA DITAHAN, 1 TERSANGKA DPO


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K. menggelar konferensi pers terkait hasil penindakan tiga perkara dugaan tindak pidana pertambangan dan pengolahan hasil tambang tanpa izin di wilayah Kabupaten Bone Bolango, bertempat di Aula Titinepo Polda Gorontalo, Jumat (20/11/2026).


Konferensi pers tersebut didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H. dan Kabid Humas Kombes Pol Marupa Sagala, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo.


Kapolda menjelaskan bahwa ketiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, serta penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin, yang terjadi di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, dan Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango.


"Dalam ketiga perkara ini, penyidik telah menetapkan enam orang tersangka. Lima di antaranya telah kami tahan di Rumah Tahanan Polda Gorontalo, sementara satu tersangka lainnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," ujar Nurworo.

Perkara pertama ditangani berdasarkan laporan polisi tanggal 23 Mei 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan Sdr. JSSK sebagai tersangka yang berperan sebagai pemilik gudang sekaligus pembeli. Barang bukti yang disita berupa 259 karung berisi material batu hitam.


Perkara kedua dan ketiga ditangani berdasarkan dua laporan polisi tanggal 20 September 2026, dengan empat orang tersangka, yakni:


1. Sdr. RP, berperan sebagai pemilik material;

2. Sdr. SK, berperan sebagai pemilik tempat rendaman pengolahan (tong);

3. Sdr. IL, berperan sebagai pemilik tempat rendaman pengolahan (tromol dan tong);

4. Sdr. BA, berperan sebagai pemilik material.


"Dari kedua perkara tersebut, kami menyita tiga unit mobil pick up, yakni Suzuki Carry 1.5 warna hitam nopol DB 8521 DI, Daihatsu Grand Max 1.3 warna silver nopol DM 8523 EE, dan Suzuki Carry warna hitam nopol DB 8996 KB, beserta kunci dan surat kendaraan, tiga profil tank warna kuning berkapasitas 1.100 liter berisi material hasil pengolahan, serta satu karung berisi material," jelas Nurworo.


Kapolda juga menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan Sdr. H sebagai tersangka sekaligus memasukkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).


"Kami telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo untuk melakukan pencegahan terhadap yang bersangkutan, serta mengirimkan surat bantuan pencarian orang kepada Polda Metro Jaya dan Polda Kepulauan Riau. Kami mengimbau yang bersangkutan untuk segera menyerahkan diri," tegas Nurworo.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, dan/atau Pasal 105 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juncto Pasal 20 huruf c dan d, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.


Sebagai tindak lanjut, penyidik akan melengkapi berkas perkara, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan melaksanakan pengiriman berkas perkara tahap satu.


"Kami berkomitmen menindak tegas setiap kegiatan pertambangan maupun pengolahan hasil tambang tanpa izin, dan tidak akan berhenti hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tutup Nurworo.

Rep: JO

FPG Desak Polres Gorontalo Panggil HN, RD, IN, dan GS Terkait PETI Pangahu yang Mengancam Kawasan Hutan Nantu


GORONTALO, SuaraIndonesia.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, menuai sorotan dan kecaman dari Forum Pemuda Gorontalo. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berlangsung di sekitar kawasan Hutan Nantu.


Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar Forum Pemuda Gorontalo di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo, hari ini. Dalam aksi tersebut, massa secara tegas meminta kepolisian segera memanggil dan memeriksa nama-nama yang telah dilaporkan dan diduga terlibat dalam aktivitas PETI di Kecamatan Asparaga.


Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menegaskan bahwa persoalan PETI di Asparaga tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berdekatan dengan kawasan Hutan Nantu merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem di kawasan tersebut.


"Kami marah karena aktivitas PETI ini sudah berada di dekat kawasan Hutan Nantu. Jika terus dibiarkan, bukan hanya kerusakan lingkungan yang akan terjadi, tetapi juga kehidupan berbagai satwa dan makhluk hidup yang berada di kawasan hutan tersebut terancam. Jangan sampai kita baru bertindak setelah kerusakan terjadi," tegas Zasmin dalam orasinya.

Ia menilai, aparat penegak hukum harus mengambil langkah konkret dan tidak sekadar memberikan respons normatif terhadap laporan masyarakat. Menurutnya, perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas sebelum aktivitas pertambangan ilegal menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas.


Zasmin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memasukkan surat secara tertulis kepada Polres Gorontalo, termasuk mencantumkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI tersebut.


"Kami sudah memasukkan surat laporan secara tertulis ke Polres Gorontalo, termasuk nama-nama yang kami duga terlibat dalam aktivitas PETI. Karena itu, kami mendesak agar laporan ini segera ditindaklanjuti dan nama-nama tersebut dipanggil untuk dimintai klarifikasi serta diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Dalam orasinya, Zasmin turut menyoroti dugaan perpindahan aktivitas pelaku PETI dari wilayah Kecamatan Mootilango ke Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga.


Ia menduga, pelaku yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango kemudian berpindah ke Asparaga setelah adanya penertiban di lokasi sebelumnya.


"Pelaku PETI yang ada di Pangahu diduga merupakan orang-orang yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango. Karena sering dilakukan penertiban, mereka kemudian berpindah ke Asparaga. Ini harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Jangan sampai penertiban hanya membuat aktivitas PETI berpindah tempat, sementara persoalan utamanya tidak pernah benar-benar diselesaikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Zasmin menyampaikan bahwa selama ini pihaknya memilih untuk tidak banyak bersuara terkait aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kabupaten Gorontalo. Namun, ketika aktivitas tersebut diduga mulai mendekati kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis penting, Forum Pemuda Gorontalo menyatakan sikap tegas untuk menolak.


Menurutnya, kawasan Hutan Nantu bukan sekadar hamparan hutan biasa, melainkan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan ekosistem dan habitat berbagai jenis satwa. Karena itu, segala aktivitas yang berpotensi mengancam kelestariannya harus segera mendapat perhatian serius.


"Kami selama ini diam terhadap aktivitas PETI di Kabupaten Gorontalo karena kami tahu kondisi masyarakat. Tetapi kalau sudah masuk dan mendekati kawasan hutan, kami menolak keras. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita lindungi, yaitu lingkungan, ekosistem, dan seluruh kehidupan yang ada di dalam kawasan tersebut," tutup Zasmin.

Sementara itu, dalam aksi tersebut, pihak Polres Gorontalo menyampaikan akan menindaklanjuti laporan dan memanggil nama-nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI sebagaimana disampaikan oleh massa aksi.


Forum Pemuda Gorontalo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah nyata dari aparat penegak hukum.


Mereka berharap penanganan PETI di Kecamatan Asparaga tidak berhenti pada pemanggilan pihak-pihak yang dilaporkan, tetapi juga dilanjutkan dengan penyelidikan menyeluruh, penindakan sesuai hukum, serta langkah konkret untuk mencegah kerusakan lingkungan di sekitar kawasan Hutan Nantu.


Bagi Forum Pemuda Gorontalo menjaga kawasan hutan bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab bersama. Jangan sampai keuntungan segelintir pihak harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya habitat kehidupan yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu singkat.


Rep: JO

Ribuan Kayu Gelondongan di Sungai Buol Jadi Perhatian Serius, Jamaludin Tantang APH Bongkar Aktor di Baliknya


BUOL, SuaraIndonesia1.com — Tumpukan ribuan kayu gelondongan yang memenuhi aliran Sungai Buol menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai dari mana kayu-kayu tersebut berasal dan siapa yang bertanggung jawab atas keberadaannya dalam jumlah yang begitu besar.


Aktivis Jamaludin B. Hamsa mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Buol, untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.


Menurut Jamaludin, aparat tidak boleh hanya melihat kayu gelondongan tersebut sebagai material yang terbawa banjir. Ribuan batang kayu yang terlihat di sepanjang aliran sungai, menurutnya, harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap kemungkinan aktivitas di wilayah hulu.


"Jangan jadi Kapolres Buol kalau tidak berani membongkar ini sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya kayunya yang dikumpulkan. Saya tantang APH, telusuri dari mana kayu-kayu ini berasal dan siapa yang bertanggung jawab," tegas Jamaludin.

Ia meminta aparat tidak berhenti pada lokasi ditemukannya kayu. Penelusuran harus dilakukan dari hilir menuju hulu dengan memeriksa anak-anak sungai, kawasan hutan, lokasi pembukaan lahan, hingga titik yang diduga menjadi sumber kayu.


Jamaludin menilai jumlah kayu yang terlihat dalam gambar dan kondisi lapangan menunjukkan persoalan yang tidak boleh dianggap sederhana. Ia mempertanyakan apakah seluruh kayu tersebut benar-benar berasal dari proses alami seperti banjir dan longsor atau terdapat aktivitas manusia yang menyebabkan kayu dalam jumlah besar masuk ke badan sungai.


"Kalau memang ini murni karena bencana alam, silakan dibuktikan secara ilmiah. Tetapi kalau ada aktivitas penebangan atau pembukaan kawasan di hulu, maka aparat harus menemukan titiknya. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kayunya, sementara sumber persoalannya tidak pernah disentuh," ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup asal-usul kayu, status kawasan, dokumen perizinan, aktivitas pembukaan lahan, keberadaan alat berat, hingga pihak yang menguasai atau membiayai aktivitas tersebut.


Jamaludin secara khusus meminta Kapolres Buol mengambil langkah konkret. Ia menilai persoalan kayu gelondongan tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan penelusuran lapangan.


"Kapolres Buol jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Ini sudah terlihat di depan mata. Ribuan kayu ada di sungai. Pertanyaannya sekarang: apa tindakan aparat?" katanya.

Ia meminta fungsi Reskrim/Tipidter dan jajaran terkait segera melakukan penyelidikan, berkoordinasi dengan KPH Pogogul, Dinas Kehutanan, pemerintah daerah, serta instansi teknis lainnya. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana, Jamaludin meminta proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.


Selain keberadaan kayu gelondongan, Jamaludin juga menyoroti kondisi Sungai Buol yang melintasi sejumlah kecamatan hingga ke wilayah pusat Kota Buol. Menurutnya, kondisi air sungai yang dalam waktu cukup lama terlihat keruh perlu menjadi perhatian tambahan dalam penelusuran sumber kayu tersebut.


"Yang membuat saya semakin bertanya-tanya, Sungai Buol ini bahkan ketika musim kemarau baru-baru ini airnya tidak pernah benar-benar jernih. Sekarang masuk penghujan, ditambah munculnya ribuan kayu seperti ini. Karena itu, saya meminta aparat jangan melihat peristiwa ini secara terpisah," ujarnya.

Ia juga meminta KPH Pogogul dan instansi kehutanan melakukan pengecekan terhadap kawasan yang berada di wilayah hulu untuk memastikan apakah terdapat indikasi tebangan baru, tunggak, jalan angkutan kayu, pembukaan kawasan, atau aktivitas lain yang berkaitan dengan munculnya kayu tersebut.


Bagi Jamaludin, pertanyaan publik saat ini sangat sederhana, dari mana ribuan kayu tersebut berasal? Ia meminta APH memberikan jawaban berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar asumsi.


"Kalau benar ini akibat bencana alam, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Tetapi kalau ternyata ada aktivitas ilegal di belakangnya, masyarakat juga berhak tahu siapa pelakunya," ujarnya.

Jamaludin kembali memberikan tantangan terbuka kepada Kapolres Buol. "Saya tantang Kapolres Buol untuk bongkar ini. Jangan hanya melihat kayunya. Cari sumbernya. Cari titik asalnya. Cari siapa yang menguasai aktivitasnya. Kalau ada pelanggaran, proses. Kalau tidak ada, sampaikan kepada publik bahwa semuanya jelas. Itu yang kami minta."


Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan spekulasi. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, pemeriksaan terbuka, dan kepastian hukum.

"Ribuan kayu gelondongan ini sudah menjadi perhatian publik. Sekarang bola ada di tangan APH. Kayunya sudah terlihat jelas, tetapi mengapa sumber dan aktornya belum juga terlihat?" pungkas Jamaludin.

Rep: JO