Patroli Humanis Polres Merangin di Pemukiman Suku Anak Dalam, 3 Pucuk Senjata Diamankan, 2 Diserahkan Sukarela

Suaraindonesia1com, MERANGIN – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pascakejadian kerusuhan yang melibatkan warga Suku Anak Dalam (SAD), Polres Merangin bersama personel Kompi III Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi melaksanakan patroli soft approach ke dua lokasi permukiman warga SAD, yakni Desa Sungai Ulak dan Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jumat (30/10/2026). 

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan serta mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Patroli gabungan dipimpin Kabag Ops Polres Merangin AKP Edi Bernawan, S.Sos., S.H. diikuti para pejabat utama Polres Merangin, personel Polres Merangin, serta personel Yon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi. Dalam arahannya, seluruh personel diminta mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan terukur serta menghindari tindakan arogan selama pelaksanaan patroli.

Sekitar pukul 16.20 WIB, personel gabungan tiba di permukiman SAD Desa Sungai Ulak yang sudah kosong dan kelompok tersebut sudah berpindah. Selanjutnya, pada pukul 16.50 WIB, rombongan melanjutkan patroli ke permukiman SAD Desa Mentawak. Di lokasi tersebut, Kabag Ops Polres Merangin AKP Edi Bernawan menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada warga SAD, termasuk Tumenggung Sikar, agar senantiasa menjaga ketertiban, tidak membawa senjata api ke jalan raya maupun permukiman masyarakat, serta segera menyerahkan senjata api rakitan yang masih dimiliki kepada pihak kepolisian.

Dalam kegiatan patroli tersebut, petugas mengamankan tiga pucuk senjata, terdiri dari dua pucuk senjata api rakitan jenis kecepek dan satu pucuk senapan angin jenis PVC. Dua pucuk senjata api rakitan tersebut diserahkan secara langsung oleh warga SAD kepada Kabag Ops Polres Merangin AKP Edi Bernawan.

Seluruh senjata yang diamankan kemudian dibawa ke Mapolres Merangin untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, jumlah keseluruhan senjata yang telah diamankan Polres Merangin mencapai 12 pucuk, terdiri dari sembilan pucuk hasil penyerahan sukarela warga SAD dan tiga pucuk hasil patroli gabungan.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian mengedepankan langkah persuasif dan pendekatan kekeluargaan dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat. 

"Kami menghimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Suku Anak Dalam di wilayah hukum Polres Merangin, agar tidak memiliki, membawa, menyimpan, maupun menggunakan senjata api rakitan tanpa hak. Apabila masih ada yang memiliki senjata tersebut, segera serahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain," tegas Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan bahwa kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, maupun penggunaan senjata api tanpa hak dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, khususnya Pasal 1 ayat (1), pelanggaran terkait senjata api, amunisi, atau bahan peledak tanpa hak dapat diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama 20 tahun, sesuai unsur dan pembuktian perkara. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak menyimpan atau menggunakan senjata api rakitan dengan alasan apa pun di luar ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh rangkaian patroli gabungan berakhir pada pukul 18.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan apel konsolidasi di Mapolres Merangin pada pukul 20.15 WIB untuk pengecekan personel dan evaluasi kegiatan. 

Polres Merangin menegaskan akan terus mengedepankan langkah preventif, dialog, dan pendekatan humanis guna menjaga stabilitas keamanan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis di Kabupaten Merangin.

(Bg nasri)

Dugaan Pencemaran Lingkungan di Dapur SPPG Wumialo, Rahman Patingki: Jangan Cuma Sidak, Jika Terbukti Lalai Harus Ditutup!

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wumialo, Kota Gorontalo, terus menuai sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, yang mendesak pemerintah tidak berhenti pada inspeksi mendadak (sidak), tetapi berani mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah dapur tersebut.

Sebelumnya, persoalan limbah dapur SPPG Wumialo sempat mendapat respons dari Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, yang menyampaikan rencana melakukan sidak atau inspeksi terhadap dapur tersebut. Namun, bagi Rahman, rencana sidak tidak boleh sekadar menjadi respons sesaat untuk meredam keresahan masyarakat tanpa diikuti langkah penegakan aturan yang nyata.

"Jangan sampai pemerintah hanya sibuk melakukan sidak, tetapi setelah itu tidak ada tindakan konkret. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kunjungan pejabat atau pernyataan di media. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka aman dari dampak buruk pengelolaan limbah," tegas Rahman.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program pemerintah pusat, harus dilakukan secara serius, konsisten, dan tidak boleh tebang pilih. Program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tidak boleh justru menimbulkan persoalan baru bagi warga di sekitar lokasi operasional dapur.

Rahman menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran serius, kelalaian dalam pengelolaan limbah, serta risiko nyata terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penghentian sementara hingga penutupan operasional apabila memang memenuhi dasar hukum.

"Ini program untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, bukan program yang boleh dijalankan dengan mengabaikan keselamatan lingkungan. Jangan sampai makanan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru diiringi persoalan limbah yang mengancam kenyamanan dan kesehatan warga di sekitarnya," ujarnya dengan nada tegas.

Ia juga mengkritik apabila penanganan persoalan tersebut hanya berakhir pada teguran administratif tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan operasional dapur. Menurutnya, sanksi harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta kepatuhan pengelola terhadap kewajiban lingkungan.

"Kalau memang terbukti lalai dan pelanggarannya serius, jangan hanya diberikan teguran lalu dibiarkan kembali beroperasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Jika secara hukum memenuhi syarat untuk ditutup, maka pemerintah harus berani mengambil keputusan penutupan," tegas Rahman.

Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo akan menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak Wakil Gubernur Gorontalo mengambil langkah konkret dalam menyikapi dugaan pencemaran lingkungan tersebut.

Aksi itu, menurutnya, merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus desakan agar pemerintah tidak mengabaikan keresahan masyarakat. FKPR meminta agar pemeriksaan dilakukan secara transparan, hasilnya disampaikan kepada publik, dan setiap pelanggaran ditindak sesuai ketentuan hukum.

Rahman juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap sistem pembuangan limbah, kondisi sanitasi, serta dampak operasional dapur terhadap lingkungan permukiman di sekitar SPPG Wumialo. Apabila ditemukan indikasi pencemaran, ia meminta instansi lingkungan hidup segera melakukan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan agar persoalan tersebut tidak hanya dinilai berdasarkan pernyataan sepihak.

"Pemerintah harus hadir sebelum persoalan ini semakin meluas. Jangan menunggu sampai masyarakat jatuh sakit atau dampak lingkungan semakin parah baru bertindak. Pencegahan dan penegakan aturan harus berjalan beriringan," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan tujuan baik program MBG, melainkan menuntut agar pelaksanaannya benar-benar memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan perlindungan lingkungan.

"Kami mendukung program pemerintah yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Namun, ketika pelaksanaannya diduga menimbulkan persoalan lingkungan, pemerintah tidak boleh menutup mata. Kami mendesak Wakil Gubernur segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas. Jika pelanggaran terbukti dan dasar hukumnya terpenuhi, tutup operasional dapur tersebut. Jangan sampai kepentingan program dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," tutup Rahman.

Kini, masyarakat menantikan apakah rencana sidak yang disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo akan berujung pada evaluasi dan penegakan aturan yang nyata. Sebab, dalam persoalan lingkungan, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar kehadiran di lokasi, melainkan keberanian memastikan setiap pelanggaran ditangani secara tegas, transparan, dan bertanggung jawab.

Rep: JO

Rahman Pertanyakan Bantuan Sembilan Truk Sampah BTN ke Pemkot Gorontalo, Desak Kejati Turun Tangan

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pemberian sembilan unit truk sampah oleh Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Pemerintah Kota Gorontalo menuai sorotan tajam. Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman, mempertanyakan dasar pemberian bantuan tersebut yang berlangsung di tengah momentum pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo (BSG) ke BTN.

Rahman menilai, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas penyerahan bantuan kendaraan untuk kepentingan pelayanan kebersihan kota. Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

"Publik berhak mengetahui apa dasar pemberian sembilan truk sampah tersebut. Apakah benar merupakan program CSR resmi BTN yang telah direncanakan dan disetujui sesuai mekanisme perusahaan, atau ada pertimbangan lain yang melatarbelakanginya? Ini harus dijelaskan secara transparan," tegas Rahman.

Menurutnya, waktu pemberian bantuan tersebut menjadi salah satu aspek yang patut dicermati. Pasalnya, penyerahan sembilan truk sampah itu diberitakan berlangsung pada 26 Juli 2025, bersamaan dengan momentum penandatanganan kerja sama pengelolaan RKUD antara Pemkot Gorontalo dan BTN, setelah pemerintah kota memindahkan penempatan RKUD dari BSG.

Rahman juga menyoroti dinamika hubungan Pemkot Gorontalo dengan BSG yang kembali menjadi perhatian publik pada Februari 2026. Dalam pemberitaan Gorontalo Post berjudul "RUPS Bank SulutGo: Penarikan Saham Pemkot Disetujui", 11 Februari 2026, dibahas persoalan penarikan penyertaan modal pemerintah kota dari BSG.

Dalam konteks tersebut, Rahman meminta agar informasi mengenai usulan bantuan CSR dari BSG untuk penanganan sampah yang disebut tidak terealisasi turut diklarifikasi. Sebab, dalam perkembangan berikutnya, BTN justru memberikan sembilan unit truk sampah kepada pemerintah kota.

"Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ketika BSG disebut pernah diharapkan membantu penanganan sampah melalui CSR, tetapi bantuan itu tidak terealisasi, kemudian BTN memberikan sembilan truk sampah pada momentum perpindahan RKUD. Apa dasar dan mekanisme pemberian tersebut? Apakah bantuan itu murni program CSR, atau terdapat keterkaitan dengan kerja sama perbankan yang sedang berlangsung? Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung tanpa penjelasan," ujar Rahman.

Rahman menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menolak bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, setiap pemberian dari badan usaha kepada pemerintah daerah, terlebih ketika berlangsung bersamaan dengan keputusan strategis pengelolaan keuangan daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, etis, dan hukum.

"Kalau memang itu CSR, buka dokumennya. Jelaskan sumber anggarannya, dasar persetujuannya, proses penyerahannya, dan pencatatan asetnya. Jangan hanya menyebutnya bantuan, lalu menganggap semua pertanyaan selesai. Bantuan untuk kepentingan rakyat harus bersih, transparan, dan tidak menyisakan ruang bagi dugaan adanya kepentingan di baliknya," tegas Rahman.

Ia juga mengingatkan agar kemungkinan adanya gratifikasi atau konflik kepentingan tidak diabaikan begitu saja. Menurutnya, kedekatan waktu antara pemberian truk sampah dan pemindahan RKUD memang belum membuktikan adanya pelanggaran hukum, tetapi cukup menjadi alasan untuk meminta klarifikasi dan pemeriksaan yang objektif.

"Jangan sampai publik bertanya-tanya apakah bantuan tersebut benar-benar murni CSR atau justru berpotensi menjadi pemberian yang berkaitan dengan keputusan pejabat. Kami tidak ingin berspekulasi tanpa bukti, tetapi kami juga tidak ingin pertanyaan serius seperti ini dibiarkan tanpa pemeriksaan. Dugaan harus diuji, dokumen harus dibuka, dan fakta harus diungkap," katanya.

Atas dasar itu, Rahman mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo untuk menelaah dan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap pemberian sembilan truk sampah tersebut. Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup dokumen program CSR atau tanggung jawab sosial BTN, sumber dan persetujuan anggaran, berita acara serah terima, pencatatan aset pemerintah daerah, serta kemungkinan hubungan antara pemberian bantuan dan keputusan pemindahan RKUD.

Rahman juga meminta agar mekanisme penunjukan BTN sebagai pengelola RKUD ditelaah secara objektif, termasuk dasar keputusan, perjanjian kerja sama, dan pertimbangan manfaat bagi keuangan daerah. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa keputusan strategis pemerintah kota benar-benar berlandaskan kepentingan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jangan sampai persoalan ini berhenti pada perdebatan siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Yang harus dijawab adalah apakah seluruh prosesnya sesuai aturan, apakah ada konflik kepentingan, dan apakah terdapat hubungan yang tidak semestinya antara bantuan tersebut dengan keputusan pemindahan RKUD. Jika semuanya sah, pemeriksaan justru akan memperjelas persoalan dan membantu memulihkan kepercayaan publik. Namun, jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai hukum," tutup Rahman.

Bagi FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Kepentingan pelayanan kebersihan kota tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pertanyaan mengenai dasar pemberian bantuan dan tata kelola keuangan daerah.

Kini publik menunggu jawaban yang terang: apa dasar pemberian sembilan truk sampah tersebut, bagaimana mekanisme penyerahannya, dan apakah seluruh prosesnya telah sesuai ketentuan hukum? Pertanyaan itu harus dijawab dengan dokumen dan fakta, bukan sekadar pernyataan.

Rep: JO

Pendekatan Humanis Kapolda Jambi, Bantuan Kambing Disambut Penyerahan Senjata Api Rakitan Secara Sukarela oleh SAD

Suaraindonesia1com, JAMBI – Pendekatan humanis dan kepedulian terhadap masyarakat terus dikedepankan Polda Jambi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kali ini, kepedulian Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., diwujudkan melalui penyerahan bantuan sepasang kambing kepada para Temenggung Suku Anak Dalam (SAD).

Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Mapolres Merangin, Jumat (30/10/2026), oleh Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol. Budi Hidayat, S.I.K., sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Polri terhadap masyarakat adat, khususnya komunitas Suku Anak Dalam.

Sentuhan kepedulian tersebut mendapat respons positif dari para Temenggung SAD. Sebagai bentuk kepercayaan dan kesadaran bersama untuk menjaga keamanan, mereka secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan kepada pihak Kepolisian.

Penyerahan senjata api rakitan secara sukarela ini menjadi gambaran bahwa pendekatan persuasif, komunikasi yang baik, serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga situasi kamtibmas.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat dengan mengedepankan pendekatan humanis, mengedepankan dialog, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas Suku Anak Dalam.

“Bantuan ini bukan sekadar pemberian hewan ternak, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan upaya kami untuk membangun kedekatan serta kepercayaan dengan masyarakat Suku Anak Dalam. Kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat,” ungkap Kabid Humas.

Lebih lanjut, Kapolda Jambi mengapresiasi kesadaran para Temenggung SAD yang secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan kepada pihak Kepolisian. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Kami mengapresiasi langkah positif ini. Kami berharap kesadaran dan kerja sama seperti ini terus terbangun. Mari bersama-sama menjaga keamanan, menghindari kepemilikan maupun penggunaan senjata api rakitan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain,” tambah Kabid Humas.

Polda Jambi akan terus mengedepankan pendekatan yang humanis, dialogis, dan persuasif dalam membangun kemitraan dengan masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, diharapkan terwujud hubungan yang semakin erat, rasa saling percaya, serta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Jambi.

Report (Bg nasri)

Bappenas RI Dorong Kolaborasi Multipihak Perkuat Keberlanjutan TPBIS di Daerah

Jakarta, suaraindonesia1.com, Jumat (30 Oktober),– Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memperkuat keberlanjutan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan manusia dan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan dalam paparan bertajuk Arah Kebijakan Pembangunan Literasi dan Pembangunan Manusia: Kolaborasi Multipihak dalam Mendukung Keberlanjutan TPBIS di Daerah yang dipresentasikan Wihandono Putra, dari Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas pada Kamis (28 Oktober 2026) dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Meeting) Tingkat Provinsi Perpusnas RI yang diselenggarakan secara daring dengan Stakeholders Provinsi Papua Barat. 

Dalam paparannya, Bappenas menempatkan TPBIS sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, mulai dari penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, hingga pemerataan pembangunan manusia di berbagai daerah. 

Wihandono Putra, Perencana Ahli Pertama Bappenas RI, mengatakan transformasi perpustakaan perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia, bukan hanya sebagai program sektor perpustakaan semata. "Perpustakaan saat ini harus mampu bertransformasi menjadi ruang belajar masyarakat, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan," ujar Wihandono Putra dalam paparannya.

Menurutnya, keberadaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat memberikan dampak yang lebih luas ketika terhubung dengan agenda pembangunan daerah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Paparan Bappenas menunjukkan kebijakan TPBIS diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial budaya, meningkatkan budaya literasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Program tersebut juga didorong untuk menyediakan pelatihan keterampilan kerja, akses informasi peluang usaha, penguatan literasi digital, serta pemberdayaan kelompok rentan. 

Selain itu, TPBIS dinilai berperan dalam memperluas akses informasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memperkuat partisipasi sosial masyarakat, serta menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi melalui literasi. 

Untuk menjamin keberlanjutan implementasi program di daerah, Bappenas mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui empat langkah utama, yakni penyelarasan perencanaan pembangunan, dukungan pendanaan, penguatan program lintas sektor, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis dampak. 

"Keberhasilan TPBIS tidak bisa bertumpu pada satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan," kata Wihandono Putra. 

Bappenas juga mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan TPBIS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjadikannya bagian dari isu prioritas pembangunan. Sementara dari sisi pembiayaan, daerah didorong mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, serta berbagai bentuk kemitraan strategis. 

Menurut Wihandono Putra, replikasi praktik baik yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah perlu terus diperluas agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. "Dokumentasi praktik baik dan pengukuran dampak menjadi penting agar daerah lain memiliki contoh nyata dalam mengembangkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai kebutuhan lokal masing-masing," ujarnya. 

Bappenas juga mengingatkan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi TPBIS, antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan, pemahaman yang sama terkait konsep perpustakaan inklusif, pemetaan pemangku kepentingan, serta keberlanjutan program dan dampaknya bagi masyarakat. Melalui penguatan kolaborasi dan integrasi program ke dalam kebijakan pembangunan, Bappenas berharap TPBIS dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (cr)

Penguatan Literasi Jadi Fokus SHM Papua Barat 2026

Manokwari, suaraindonesia1.com, Jumat (30 Oktober 2026),- Perpustakaan Nasional RI memfasilitasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat menggelar Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi atau Stakeholder Meeting (SHM) sebagai upaya memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan literasi dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Papua Barat. Kegiatan yang digelar secara daring ini, dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, Marthen Kocu, SH., MH 

Dalam sambutannya, Marthen Kocu menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, produktivitas, dan kemandirian.

Menurutnya, peningkatan literasi tidak dapat dibebankan hanya kepada perpustakaan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas literasi, hingga keluarga dan masyarakat. 

"Pertemuan pemangku kepentingan ini memiliki arti strategis sebagai ruang untuk membangun kesamaan pemahaman, menyelaraskan program, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan, serta merumuskan langkah bersama dalam pengembangan literasi yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah," kata Marthen Kocu dalam sambutannya. 

Ia menjelaskan, melalui pendekatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, perpustakaan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat, pusat informasi, sarana berbagi pengetahuan, serta ruang pemberdayaan masyarakat. 

Selain itu, perpustakaan juga didorong untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dengan menyediakan layanan yang relevan terhadap kebutuhan sehari-hari, sekaligus memperhatikan potensi lokal, kearifan budaya, dan karakteristik masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat. 

Dalam forum tersebut, Marthen Kocu menekankan empat hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program literasi saling mendukung. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat agar layanan perpustakaan tepat sasaran. Ketiga, mendorong keberlanjutan program melalui pembagian peran yang jelas dan dukungan sumber daya. Keempat, memperkuat pemantauan dan evaluasi untuk mengukur manfaat serta efektivitas program literasi. 

Ia berharap SHM tingkat provinsi tidak hanya menjadi ruang diskusi dan pertukaran gagasan, tetapi mampu menghasilkan kesepahaman dan komitmen yang ditindaklanjuti melalui program, kegiatan, dan kerja sama yang terukur. 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan perpustakaan dan penguatan budaya baca melalui koordinasi, pembinaan, pengembangan layanan, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. 

Mengakhiri sambutannya, Marthen Kocu mengajak seluruh peserta menjadikan pertemuan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi dan membangun gerakan literasi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat. Selanjutnya, ia secara resmi membuka Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Tahun 2026. 

"Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi secara resmi saya nyatakan dibuka,"ujar Marthen Kocu. (cr)

Polsek, BPBD dan Warga Bersatu Cari Lansia yang Hanyut di Sungai Batang Asai

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Kepedulian dan semangat gotong royong ditunjukkan jajaran Polsek Batang Asai bersama BPBD Kabupaten Sarolangun dan masyarakat dalam melakukan pencarian seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Batang Asai, Jumat (30/10/2026).

Korban diketahui bernama Bawi (65), warga Desa Pulau Salak Baru, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.30 WIB di aliran Sungai Dusun Pulau Sarut, Desa Pulau Salak Baru.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kejadian bermula saat korban hendak mandi di sungai. Ketika itu debit air sedang pasang atau naik. Korban yang berdiri di atas batu di pinggir sungai diduga terpeleset, kemudian jatuh ke dalam air dan terbawa arus sungai.

Mengetahui kejadian tersebut, unsur Tripika Kecamatan Batang Asai bersama masyarakat langsung melakukan upaya pencarian terhadap korban.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Batang Asai IPTU Sarman Kenedi, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah menghubungi BPBD Kabupaten Sarolangun untuk meminta bantuan dalam proses pencarian korban.

"Polsek Batang Asai bersama unsur Tripika dan masyarakat terus berupaya melakukan pencarian. Kami juga telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sarolangun agar proses pencarian dapat berjalan maksimal," ujar Kapolsek.

Kapolres Sarolangun turut menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut serta mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika debit air meningkat, sungai pasang, maupun arus menjadi deras. Hindari mandi atau menyeberangi sungai apabila kondisi air berpotensi membahayakan keselamatan.

"Keselamatan harus menjadi prioritas. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mengambil risiko saat beraktivitas di sungai, khususnya ketika kondisi air sedang pasang dan arus deras," imbau Kapolres melalui Kapolsek.

Polres Sarolangun berharap upaya pencarian yang dilakukan bersama BPBD dan masyarakat dapat segera membuahkan hasil. Hingga berita ini disusun, proses pencarian terhadap korban masih berlangsung.

Red/Suara Indonesia 1

Muhammad Azis Gaffar dan Muhammad Nabil Putra Naufal Acub Umar Resmi Pimpin PERMAHI Cabang Gorontalo Periode 2026–2028

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Gorontalo resmi melantik dan mengesahkan kepemimpinan baru untuk masa bakti 2026–2028. Prosesi Musyawarah Cabang yang berlangsung khidmat di Aula Universitas Ichsan Gorontalo tersebut menetapkan Muhammad Azis Gaffar, S.H. sebagai Ketua dan Muhammad Nabil Putra Naufal Acub Umar sebagai Sekretaris Cabang PERMAHI Gorontalo, yang dipercaya untuk menahkodai organisasi mahasiswa hukum tersebut selama satu periode ke depan.

Terpilihnya Muhammad Azis Gaffar, S.H. mendapat sambutan hangat dan apresiasi luas dari civitas akademika serta para aktivis hukum di wilayah Gorontalo. Momentum bersejarah ini dihadiri langsung oleh perwakilan mahasiswa hukum dari delapan perguruan tinggi ternama di Gorontalo yang terhimpun di bawah naungan PERMAHI, yaitu:

1. Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

2. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Amai Gorontalo

3. Universitas Ichsan Gorontalo (UIG)

4. Universitas Ichsan Gorontalo Utara (UIGU)

5. Universitas Pohuwato (UNIPO)

6. Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo (UNUGO)

7. Universitas Bina Taruna (UNBITA) Gorontalo

Kehadiran perwakilan dari ketujuh kampus tersebut menegaskan solidaritas serta komitmen bersama dalam memperkuat peran PERMAHI sebagai wadah konsolidasi, intelektualitas, dan pengabdian hukum di Provinsi Gorontalo.

Selamat dan sukses atas terpilihnya Muhammad Azis Gaffar, S.H. sebagai Ketua Umum PERMAHI Cabang Gorontalo Periode 2026–2028. Semoga amanah dalam menjalankan roda organisasi, konsisten memperjuangkan keadilan, serta mampu membawa PERMAHI Gorontalo semakin progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (RED)

Dari Kolaborasi Menuju Komitmen, Perpusnas Perkuat Keberlanjutan TPBIS di Daerah

Jakarta, suaraindonesia1.com, Jumat (30 Oktober),- Sebuah perpustakaan desa yang dulunya hanya menjadi tempat meminjam buku, kini berkembang menjadi ruang belajar keterampilan, pusat kegiatan literasi digital, hingga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perubahan semacam inilah yang ingin terus dijaga keberlanjutannya melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). 

Untuk memperkuat langkah tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholdets Meeting) Tingkat Provinsi Program TPBIS Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di 33 provinsi. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas literasi, hingga perangkat desa untuk merumuskan komitmen bersama dalam mendukung keberlanjutan program di daerah. 

Mengusung tema "Dari Kolaborasi Menuju Komitmen: Bersama Menguatkan Keberlanjutan TPBIS di Daerah", forum ini tidak hanya menjadi sarana berbagi pengalaman, tetapi juga mendorong lahirnya langkah-langkah nyata berupa kebijakan, program, penganggaran, kemitraan, hingga dukungan lintas sektor yang dapat memastikan manfaat perpustakaan tetap dirasakan masyarakat. 

Untuk Papua Barat, Stakeholder Meeting diselenggarakan secara online (daring) pada Kamis (29 Oktober), dengan moderator Oktafia, dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Teluk Wondama. Plt. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Papua Barat, Marthen Kocu, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan TPBIS tidak dapat ditopang oleh perpustakaan semata.

"Kami ingin memastikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan daerah. Karena itu dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan arah pembangunan literasi sekaligus memperjelas peran masing-masing pihak dalam mendukung keberlanjutan program.

Forum yang dilaksanakan secara daring sepanjang Oktober 2026 itu akan menghadirkan berbagai materi strategis, salah satunya mengenai arah pembangunan literasi dan pembangunan manusia yang disampaikan oleh perwakilan Bappenas. Keterlibatan Bappenas dinilai penting untuk memastikan penguatan perpustakaan dapat terkoneksi dengan agenda pembangunan nasional maupun daerah. 

Perwakilan Bappenas, Wihandono Putra, dari Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

Kementerian PPN/Bappenas, menilai literasi merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang harus menjadi perhatian bersama.

"Penguatan literasi merupakan investasi pembangunan manusia. Karena itu, pengembangan perpustakaan perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat," katanya.

Selain memperoleh gambaran kebijakan nasional, peserta juga akan menerima pemaparan mengenai capaian implementasi TPBIS di masing-masing provinsi yang disampaikan oleh fasilitator daerah. Materi tersebut mencakup perkembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dukungan pemerintah daerah, kemitraan lintas sektor, hingga kisah-kisah dampak yang lahir dari program. 

Fasilitator Daerah Program TPBIS, Nancy S. P. Mayor, menyebut capaian yang telah diraih selama ini merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. "Berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa perpustakaan mampu menjadi penggerak perubahan sosial ketika mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Tantangan memang masih ada, tetapi kolaborasi yang telah terbangun menjadi modal penting untuk memperluas dampak program," ujarnya.

Salah satu bagian yang paling ditunggu dalam pertemuan tersebut adalah sesi berbagi pengalaman dari perpustakaan teladan (role model) yang berhasil menerapkan pendekatan TPBIS di wilayahnya. Narasumber akan menceritakan perjalanan perpustakaan mereka, mulai dari kondisi awal, tantangan yang dihadapi, hingga inovasi yang berhasil membawa perubahan bagi masyarakat. Kali ini, role model dari Papua Barat adalah Perpustakaan Kampung Coa, Kabupaten Kaimana. 

Seorang narasumber teladan menggambarkan bagaimana perubahan itu terjadi secara bertahap. "Sebelum TPBIS hadir, perpustakaan kami hanya dikunjungi untuk membaca buku. Kini masyarakat datang untuk belajar keterampilan, berdiskusi, mengikuti pelatihan, bahkan mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diterima. "Kunci keberhasilan kami adalah membangun kolaborasi dan memastikan setiap kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaatnya, mereka akan ikut menjaga keberlanjutan program," katanya.

Melalui kegiatan ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berharap setiap daerah mampu menyusun komitmen dan rencana tindak lanjut yang konkret. Hasil pertemuan nantinya dituangkan dalam matriks komitmen dan rencana aksi yang memuat bentuk dukungan, pihak yang berperan, serta target pelaksanaan di daerah. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, menegaskan bahwa keberlanjutan TPBIS menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, perpustakaan telah berkembang menjadi ruang membaca, berpikir, berkreasi, dan belajar sepanjang hayat yang keberadaannya perlu terus diperkuat melalui kebijakan, penganggaran, dan kemitraan yang berkelanjutan.

"Keberlanjutan TPBIS tidak dapat bergantung pada satu pihak ataupun pada keberadaan dukungan program dari pemerintah pusat semata. Keberlanjutan memerlukan kesamaan arah, pembagian peran, dukungan kebijakan, kelembagaan, penganggaran, kemitraan, serta kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga manfaat perpustakaan bagi masyarakat," kata Adin Bondar. 

Pada akhirnya, pertemuan ini bukan hanya berbicara mengenai pengelolaan perpustakaan. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi upaya bersama untuk memastikan pembangunan literasi tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setelah dukungan program berakhir.

Sebagaimana pesan yang disampaikan Adin Bondar, keberhasilan program tidak diukur dari terselenggaranya kegiatan semata, tetapi dari sejauh mana manfaatnya terus hidup di tengah masyarakat. "Program dapat berakhir, tetapi dampak jangan ikut berakhir," tegasnya. (cr)

Sinergi LMA, Dewan Adat, dan Polres Waropen Sukses Damaikan Perselisihan Rumah Tangga Keluarga Dasinapa dan Saroi

Waropen-Suaraindonesia1.com. Wujud nyata sinergi antara aparat keamanan dan lembaga adat kembali membuahkan hasil positif. Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Dewan Adat Kabupaten Waropen, bersama Polres Waropen berhasil memediasi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Keluarga Dasinapa dan Keluarga Saroi. Sidang perdamaian adat ini berlangsung dengan khidmat di Aula Kerja Bersama Polres Waropen, Kamis (29/10/2026).

Mediasi tersebut melibatkan berbagai unsur penting, di antaranya Kasat Binmas Polres Waropen IPTU Nelson Pombos, S.H., M.I.P., Ketua LMA Waropen Barens Agaki, perwakilan Dewan Adat Kabupaten Waropen Agus Maniani, serta pasangan suami istri yang berselisih yakni Berto Dasinapa (suami) dan Rachel Ester Saroi (istri). Kehadiran perwakilan keluarga besar dari kedua belah pihak serta 15 personel Polres Waropen turut mengawal jalannya kegiatan agar berlangsung tertib dan aman.

Proses penyelesaian masalah melalui mekanisme peradilan adat ini berjalan terstruktur dengan pengamanan dan pendampingan yang humanis dari kepolisian Sebagai wujud Polisi Bersama Masyarakat.

Sedang mediasi di buka oleh Ketua LMA Waropen Barens Agaki dan dilanjutkan 

Pembacaan peraturan sidang adat oleh Agus Maniani dari Dewan Adat Kabupaten Waropen serta dilanjutkan Penyampaian Himbauan dan pesan Kamtibmas oleh Kasat Binmas Polres Waropen, IPTU Nelson Pombos, S.H., M.I.P., untuk memastikan proses penyelesaian masalah berjalan sejuk, aman, dan kondusif.

Setelah mendengarkan berbagai pertimbangan dan saran dari keluarga, pihak LMA dan Dewan Adat memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk mengambil keputusan akhir bagi masa depan rumah tangga mereka.

Dalam keputusan akhirnya, pasangan Berto Dasinapa dan Rachel Ester Saroi menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak ingin berpisah Keduanya memilih untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing serta berkomitmen penuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak mereka.

Setelah melalui tahapan skors sidang guna merumuskan ketetapan final, Ketua LMA dan Dewan Adat Waropen membacakan keputusan perdamaian yang secara resmi langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Berita Acara.

Rangkaian mediasi kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara keputusan adat oleh kedua belah pihak serta pembacaan doa. Seluruh rangkaian kegiatan penyelesaian masalah rumah tangga ini berlangsung lancar dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Wakapolres Waropen Hadir Dalam Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar, S.Sos., Bersama Pemda dan Masyarakat

Waroepen-Suaraindonesia1.com. Wakapolres Waropen Kompol Soeparmanto, S.H., menghadiri kegiatan tatap muka dan dialog dalam rangka kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI, Bapak Tonny Tesar, S.Sos., dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen serta unsur masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonzo Widuri, Kampung Rorisi, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, pada Kamis (29/10/2026)

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara lembaga legislatif pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan serta menampung aspirasi riil dari wilayah "Negeri Seribu Bakau".

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 

Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar, S.Sos., beserta rombongan (Yohanes Raubaba, Marius Maega, Auri Wibowo, Edy Patasik, Yanto Kayoi, Kismos Maay, Patmos Maay, Alex Iklai, dan Choryo,) Yoel Boari (Wakil Bupati Kabupaten Waropen) dan Forkompimda Kabupaten waropen

Jajaran Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Distrik, Kabag, serta para Kepala Kampung dari masing-masing distrik di Kabupaten Waropen.

Sambutan Bupati Waropen yang Dibacakan oleh Wakil Bupati

Menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada rombongan Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Waropen. Menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Waropen Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan Menyampaikan aspirasi masyarakat terkait rencana pembentukan Provinsi Papua Utara  yang mencakup wilayah adat Saireri, di mana Kabupaten Waropen diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai ibu kota provinsi baru tersebut guna mempercepat pemerataan pembangunan Mengingat lingkup tugas Komisi XIII DPR RI yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia, pemda berharap perlindungan hukum, kepastian hak masyarakat, serta pelayanan publik yang berkeadilan dapat terus ditingkatkan.

Sambutan Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar, S.Sos

Menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi guna memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) berjalan baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah terkait usulan DOB Provinsi Papua Utara dan penunjukan ibu kota, pihak Komisi XIII akan menampung serta memperjuangkan aspirasi tersebut melalui mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

* Menginformasikan bahwa pada November mendatang, DPR RI bersama kementerian terkait akan membahas prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2027, sehingga kepentingan daerah akan terus dikawal secara optimal. 

Melalui kehadiran Wakapolres Waropen bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga dengan baik guna mendukung kelancaran program pembangunan serta aspirasi masyarakat di Kabupaten Waropen.

DUGAAN MAFIA PETI DI LOKASI GARINI KO HANGKI SENGKEY DAN ICAD TERUS EKSIS, LSM GTI DESAK DIRRESKRIMSUS POLDA SULUT DAN KAPOLRES BOLTIM TURUN TANGAN!!

SULAWESI UTARA — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga masih berlangsung di lokasi Garini menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Timur Indonesia (LSM GTI).

LSM GTI mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara dan Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pendanaan dan pengawasan operasional di lokasi.

Ketua Umum LSM GTI, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa penanganan dugaan PETI tidak boleh hanya berfokus pada pekerja lapangan. Aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai kegiatan, mulai dari pemodal, pengelola, hingga pihak yang diduga mengendalikan operasional pertambangan.

Dalam informasi yang diterima, nama Ko Hangki Sengkey Dan Icad disebut-sebut diduga berkaitan dengan pendanaan dan pengawasan lokasi. GTI meminta aparat penegak hukum mengklarifikasi informasi tersebut serta memeriksa pihak-pihak terkait berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

GTI juga menyoroti potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan standar perlindungan lingkungan. Jika dugaan tersebut terbukti, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

“Kami mendesak Dirreskrimsus Polda Sulut bersama Kapolres Boltim segera menindaklanjuti informasi dugaan PETI di lokasi Garini. Telusuri siapa yang mendanai, siapa yang mengawasi, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Jangan sampai pihak yang diduga berada di balik operasional justru tidak tersentuh hukum,” tegas GTI.

GTI menegaskan bahwa desakan ini merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. GTI meminta agar setiap dugaan ditindaklanjuti berdasarkan fakta, alat bukti, serta hasil pemeriksaan yang sah.

LSM GTI berharap Polda Sulut dan Polres Boltim segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan hukum berlaku adil bagi semua pihak.

LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)

Fikri Alkatiri

Ketua Umum

TIGA PERIODE AGUS KUSWANTO PIMPIN DESA SUNGAI GEDANG BUKTI KEPERCAYAAN WARGA TAK GOYAH

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Hasil Pilkades Serentak 2026 Kecamatan Singkut kembali mengejutkan. Calon Nomor Urut 3 Agus Kuswanto, S.IP dinyatakan menang dalam pemilihan Kepala Desa Sungai Gedang yang digelar Kamis, 29 Oktober 2026. Agus Kuswanto berhasil mengungguli dua rivalnya, Nasipah Nomor Urut 1 satu-satunya calon perempuan di Desa Sungai Gedang, dan Syamsudin Nomor Urut 2.

Sejarah baru tercipta di Pilkades Serentak Sarolangun 2026. Agus Kuswanto, S.IP Nomor Urut 3 kembali dipercaya warga untuk memimpin Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut. Dengan kemenangan kali ini, Agus Kuswanto resmi mencatatkan tiga periode kepemimpinan sebuah capaian langka di Kabupaten Sarolangun.

Rekam Jejak Tiga Periode

Periode : 

1. Merintis pondasi pembangunan infrastruktur dasar dan penataan administrasi desa.

2. Fokus pada transparansi anggaran dan pemberdayaan ekonomi warga, membawa Sungai Gedang lebih dikenal di tingkat kecamatan.

3. (2027-2036) Melanjutkan Pembangunan Desa Sungai Gedang yang Mandiri, Transparan, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Desa yang Semakin Sejahtera, Religius, serta Berdaya Saing.

"Ini bukan sekadar janji, melainkan rencana kerja yang matang untuk kita wujudkan bersama. Kemajuan Sungai Gedang adalah tanggung jawab kita semua," tegas Agus saat penyampaian visi misi 23 Oktober lalu, yang kini terbukti mendapat legitimasi penuh warga.

Camat Singkut, M. Maini, S.Pd.I., menyebut sosok Agus sebagai contoh putra terbaik desa yang mampu menjaga kekompakan. Camat Singkut, yang sejak awal mengajak seluruh elemen menjaga pilkades damai dan bermartabat, mengapresiasi pelaksanaan di Sungai Gedang yang berlangsung khidmat, damai, dan penuh kekeluargaan.

Dengan hasil ini, Agus Kuswanto, S.IP akan memimpin Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun periode 2027-2036.

"Siapapun yang terpilih nanti adalah pemimpin kita semua. Bagi yang belum terpilih, tetaplah menjadi mitra pembangunan desa," pesan Camat yang diapresiasi Agus dengan merangkul semua pihak usai kemenangan.

Warga menilai kunci tiga periode Agus adalah konsistensi, tidak banyak konflik, dan selalu hadir di setiap dusun. Dengan kepercayaan tiga periode, beban ekspektasi pun semakin tinggi, warga menunggu Sungai Gedang naik kelas menjadi desa mandiri sejahtera.

Selamat untuk Pak Agus Kuswanto, S.IP  Tiga Periode untuk Desa Sungai Gedang. 

Djarnawi Kusuma

Pilkades serentak 2026, Di Desa Tinting Marwan nomor urut 02 berhasil meraih suara terbanyak dan dinyatakan Unggul

Suarainsonesia1.com, SAROLANGUN - Pemilihan Kepala Desa  (Pilkades) serentak di kabupaten Sarolangun yang berlangsung hari Kamis (29 Oktober 2026) menyisakan euforia demokrasi di kalangan warga desa, Khususnya Desa Tinting Kecamatan Sarolangun, kabupaten Sarolangun _Jambi.

Dua kandidat yang bersaing dalam kontestasi pemilihan kepala desa Tinting, yakni Madia Dengan nomor urut 01 dan Marwan nomor urut 02.

Dari hasil hitung cepat yang dilakukan langsung di tempat pemungutan suara Di TPS setempat, Marwan nomor urut 02 berhasil meraih suara terbanyak dan dinyatakan Unggul.

Adapun Hasil untuk Pemungutan suara pilkades Desa Tinting, 

Madia No urut 01 berhasil meraih suara sebanyak 366, sementara Marwan nomor urut 02 unggul dengan perolehan suara 613. 

Terdapat Suara yang tidak sah 9, dan surat suara tidak terpakai 172, Dari keseluruhan DPT sebanyak 1,155.

Berdasarkan pantauan  awak media di lapangan, antusiasme masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam ajang Pilkades sangat tinggi. Sehingga proses pemungutan suara berlangsung Aman lancar dan kondusif dengan pengawasan dari pihak panitia Pilkades, aparat keamanan Serta saksi dari masing-masing pasangan calon 

Dari hasil penghitungan sementara, Marwan unggul secara signifikan atas rivalnya, meski hasil resmi menunggu penetapan dari panitia pemilihan.

Awak media sempat berbincang dengan Marwan, ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemerintah Desa yang lebih Transparan, partisipatif, dan fokus pada pelayanan publik serta pengembangan potensi Desa

Di tempat yang berbeda, awak media juga dapat berbincang dengan salah satu masyarakat desa sebagai pemilih, sangat mengharapkan harapan baru dari pemimpin yang terpilih dapat membawa semangat perubahan, seperti membangun infrastruktur, Serta memperhatikan kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan di desa "Ujarnya

Dengan terbitnya berita ini, kami masih menunggu hasil Rekapitulasi Berjenjang ke Tingkat Kecamatan (PPK) 

Chandra

Babak Akhir Praperadilan di PN Depok: Pemohon Sebut Termohon Tak Punya Alas Hak, Kriminalisasi Terhadap Klien

Depok, suaraindonesia1.com, Sidang praperadilan yang diajukan Ibu Ida binti Almarhum Usan di Pengadilan Negeri (PN) Depok memasuki tahap akhir, yakni penyerahan kesimpulan, pada Kamis (29/10/2026).

Dalam kesimpulannya, pihak pemohon menegaskan bahwa pihak termohon, yakni Penyidik Polres Metro Depok, tidak mampu menunjukkan alat bukti berupa alas hak yang menjadi dasar laporan pidana hingga penetapan tersangka terhadap kliennya.

"Pada kesimpulan kami sampaikan bahwa pihak termohon tidak bisa menunjukkan alat bukti hak yang menjadi dasar untuk sebagai laporan hingga menjadi penetapan tersangka. Jadi jelas ini adalah bentuk wujud upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Depok terhadap klien kami Ibu Ida binti Almarhum Usan," ujar kuasa hukum pemohon, Wahyu dari Firma Hukum Rimba & Partner, usai sidang.

*Soroti Dua SHGB yang Tumpang Tindih*

Kuasa hukum mengungkapkan kejanggalan serius terkait dokumen yang digunakan pelapor. Awalnya, pelapor menggunakan SHGB 442 atas nama Kelurahan Krukut. Namun, fakta di persidangan, SHGB tersebut ternyata sudah dibatalkan oleh BPN RI maupun BPN Kota Depok sejak tahun 2018.

Setelah SHGB 442 batal, pelapor kemudian berganti menggunakan SHGB 726/Limo. Padahal, SHGB 726 tersebut secara lokasi jelas berada di Limo, tepatnya di Jalan Sasak, bukan di Krukut.

"SHGB 726 ini pernah berperkara dua kali. Pertama dalam perkara pidana Nomor 1/Pid.B/2024/PN DPK tanggal 6 November 2014 dengan terdakwa Muhammad Yusuf bin Haji Anim dan kawan-kawan. Jelas lokasinya di Jalan Sasak, Limo, tapi tiba-tiba dialihkan ke wilayah Kelurahan Krukut," jelasnya.

Kejanggalan semakin terlihat saat pemeriksaan alat bukti pada tanggal 26-27 Oktober 2026 lalu. Dari daftar bukti yang diajukan termohon, tidak ada satu pun yang menunjukkan keberadaan SHGB 442 maupun SHGB 726 sebagai alas hak.

"Tidak ada satu pun alat bukti yang menyatakan SHGB 442 maupun yang terakhir 726. Jadi tidak ada kesesuaian. Sesuai aturan KUHAP, dua alat bukti yang sah itu tidak ditemukan," tegasnya.

*Sebut Satu Objek Dua SHGB, Pasti Ada yang Palsu*

Pihak pemohon menilai tidak mungkin dalam satu objek yang sama diterbitkan dua SHGB berbeda oleh orang yang sama. Menurutnya, logikanya pasti salah satunya palsu atau bahkan keduanya palsu.

"Karena 20 tahun menggunakan SHGB 442, begitu tahu ternyata 442 dibatalkan tahun 2018, mereka ganti SHGB 726. Pada intinya tidak mungkin itu dinyatakan dokumen asli. Kalau dalam objek yang sama dikeluarkan SHGB 2 kali untuk tempat objek subjek yang sama, pasti salah satunya palsu atau dua-duanya palsu," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, penyidik menempatkan kliennya sebagai korban, dan pihak pelapor sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyerobotan dengan menggunakan dokumen palsu.

*Minta Nama Baik Dipulihkan dan Akan Tempuh Langkah Hukum Lanjutan*

Dalam kesimpulan tersebut, pemohon meminta majelis hakim untuk menyatakan penetapan tersangka terhadap Ibu Ida tidak sah dan batal demi hukum, serta memulihkan nama baik kliennya seperti sedia kala.

"Kami perjuangkan supaya majelis hakim memutus penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, terus pihak penyidik memulihkan nama baik klien kami Ida binti Almarhum Usan," ujarnya.

Untuk memperkuat kesimpulan, majelis hakim meminta agar soft copy kesimpulan dalam bentuk file PDF dikirimkan melalui link resmi pengadilan agar tercatat secara resmi di sistem.

"Jadi sengaja kami tadi memang tidak membawa fisik plastiknya, supaya kalau dikirimkan ke situs atau link-nya dari pengadilan resmi itu akan tercatat semua data-data yang keluar maupun yang masuk," tambahnya.

Kuasa hukum juga menyebut telah mengajukan laporan dan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke DPR RI agar ada pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang terlibat, termasuk pihak yang memberikan keterangan tidak benar, serta hakim yang memutus perkara Nomor 1/Pid.B/2024 sebelumnya.

Selain itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum lanjutan terkait adanya dugaan pemagaran secara paksa yang dilakukan oleh oknum di atas lahan sengketa.

*Soal Kadaluarsa dan Pasal yang Dipakai*

Kuasa hukum juga menyoroti penerapan pasal. Awalnya kliennya dijerat Pasal 167 KUHP lama, kemudian diganti menjadi Pasal 257 KUHP baru. Padahal, untuk pasal tersebut ada batas kadaluarsa 3 tahun. Sementara SHGB yang diklaim pelapor terbit tahun 2009, sehingga seharusnya sudah kadaluarsa.

"Seharusnya penyidik menyarankan kepada pihak pelapor untuk melakukan upaya hukum gugatan perdata, itu aturannya bukan pilihan. Ini ngawur semua, tidak pakai aturan, yang dipakai Hukum Rimba," pungkasnya.

Sidang putusan praperadilan ini dijadwalkan akan digelar pada Senin, 2 November 2026 mendatang di PN Depok.

Report, Jp

Pecah Kebuntuan Satu Dekade, KOHATI Cabang Gorontalo Tegaskan Kemandirian Gelar LKK 2026

Sepuluh kader perintis menjadi penanda bangkitnya kembali perkaderan HMI-Wati tingkat lanjut di Gorontalo

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Setelah hampir satu dekade tanpa forum perkaderan lanjutan, Korps HMI-Wati (KOHATI) Cabang Gorontalo akhirnya kembali menggelar Latihan Khusus KOHATI (LKK) pada tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Mardhatilla Azzahra Selaku Ketua Umum Kohati Cabang Gorontalo dan seluruh pengurus KOHATI Cabang Gorontalo periode 2025-2026, forum ini menghadirkan sepuluh peserta yang kini tercatat sebagai angkatan perintis kebangkitan perkaderan HMI-Wati tingkat lanjut di daerah ini.

Pelaksanaan LKK tahun ini menjadi tonggak penting. Sudah hampir sepuluh tahun tidak ada satu pun LKK yang berhasil dihelat di Cabang Gorontalo. Kekosongan panjang tersebut membuat rantai perkaderan HMI-Wati sempat terputus, hingga sebagian besar kader tidak lagi memiliki gambaran konkret tentang apa dan bagaimana sebuah forum LKK berlangsung.

Jalan menuju terselenggaranya LKK 2026 pun tidak lapang. Agenda ini sempat beberapa kali tertunda karena panitia awalnya merencanakan pelaksanaannya bersamaan dengan Training Raya bersama HMI Cabang Gorontalo. Namun, kepastian rencana kolaborasi tersebut tak kunjung menemui titik terang, sementara antusiasme kader mulai meredup akibat jadwal yang terus terkatung-katung.

Menyikapi kondisi itu, KOHATI Cabang Gorontalo mengambil sikap tegas untuk melangkah secara mandiri. LKK 2026 tetap dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bagi pengurus, menunggu lebih lama sama artinya dengan membiarkan semangat kader padam perlahan. Melaksanakan LKK sesuai jadwal dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap militansi para kader yang telah lama menanti ruang belajar tersebut.

LKK ini bukan sekadar agenda rutin. Ia adalah kerinduan yang tertahan hampir sepuluh tahun sekaligus tanggung jawab moral yang harus ditunaikan. Perkaderan KOHATI, menurut pengurus, tidak boleh lumpuh hanya karena bergantung pada agenda pihak lain.

Pelaksanaan forum ini sempat menuai kritik, terutama terkait jumlah peserta yang hanya sepuluh orang setelah melwati seleksi Administrasi awal dan Screening Test serta waktu persiapan yang dinilai terburu-buru. Pengurus KOHATI Cabang Gorontalo menilai kritik tersebut wajar, namun perlu dibaca dalam konteks yang utuh, tidak semata dari sisi kuantitas.

Dalam situasi rantai perkaderan yang terputus hampir satu dekade, menghadirkan sepuluh kader yang siap, berani, dan bersedia menjadi bagian dari sejarah LKK Cabang Gorontalo bukanlah perkara mudah. Kesepuluh peserta inilah yang diharapkan menjadi angkatan perintis, pemutus mata rantai kebekuan, sekaligus penggerak bagi angkatan-angkatan LKK berikutnya.

LKK 2026 di Gorontalo tidak diukur dari kemeriahan Ceremony atau banyaknya peserta di ruang kelas, melainkan dari keberanian merawat keberlangsungan organisasi. Keputusan untuk berdiri di atas kaki sendiri menegaskan bahwa KOHATI Cabang Gorontalo bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan motor penggerak yang memiliki independensi, daya tahan, dan komitmen utuh terhadap masa depan perkaderan.

Sepuluh kader yang hadir tahun ini menjadi fondasi sejarah baru, sekaligus saksi bahwa ketika niat menjaga perkaderan diuji, KOHATI Cabang Gorontalo memilih untuk bergerak dan tidak menyerah pada keadaan.

Rep: JO