Kantor Pertanahan (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara Komitmen Berikan Pelayanan Prima

Jakarta, suaraindonesia1.com, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima yang profesional, transparan, cepat, dan berintegritas kepada seluruh masyarakat. Komitmen ini merupakan wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan, Jalan, Melur No.10, RT.5/RW.13, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, jakarta utara 

Dalam setiap proses pelayanan, BPN Jakarta Utara menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta keadilan. Seluruh layanan pertanahan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, dengan memanfaatkan sistem digital guna mempercepat proses dan meminimalisir praktik maladministrasi.

BPN Jakarta Utara juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan solutif, serta terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Melalui komitmen pelayanan prima ini, BPN Jakarta Utara bertekad menjadi instansi yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat, demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan dan kepastian hak atas tanah di wilayah Jakarta Utara.

Sesepuh Wartawan jakarta utara sekaligus Ketua Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Dwipantara Jakarta Utara, *Chaerul Syah Hasibuan,* biasa disapa *Opung* Angkat Bicara, mengapresiasi komitmen BPN Jakarta Utara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan,"ujar Opung

Untuk itu, jika ada hal-hal yang perlu diketahui masyarakat terkait persyaratan maupun tahapan dalam pengurusan sertifikat tanah agar datang langsung ke Kantor Pertanahan Jakarta Utara atau melalui laman yang tersedia,"tutupnya

"Untuk menghindari miss informasi sebaiknya bertanya langsung kepada petugas kami. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Hal ini sebagai wujud komitmen kami dalam peningkatan pelayanan," ujar Kepala Kantor, Sontang Coin Manurung melalui Kasubag TU, Adi S kepada media, Selasa 27 Januari 2026.

Atas informasi yang beredar terkait adanya keluhan dari Ahmad Hasmi Sitompul, warga Jl Bakti, Cilincing Jakarta Utara hal tersebut merupakan kesalah pahaman dalam menerima informasi.

"Yang bersangkutan konsultasi dan ada syarat yang kurang lengkap yakni PBB (Pajak Bumi Bangunan). Nah merasa kurang paham untuk mengurus PBB dia bertanya. Ternyata yang ditanya adalah Notaris. Jadi itu di luar pengetahuan kami. Hanya memang harusnya tidak dilakukan di kantor ini," jelasnya.

Menurut Adi, yang bersangkutan dalam hal ini sudah mengklarifikasi dan memberikan penjelasan bahwa itu merupakan kesalah pahaman informasi serta meminta maaf kesalahan informasi yang beredar.

"Kami tentu tetap concern kepada kualitas palayanan kami dan terus menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mengurus surat-surat tanahnya agar langsung menghubungi petugas kami," tambah Adi.

Report, Jp

Tim Gabungan Satreskrim Polres Sarolangun Lakukan Penyelidikan dan Pemetaan Alat Berat yang berada di Kecamatan Batang Asai dan sekitarnya Cegah Meluasnya PETI

Suaraindonesia1.com_Sarolangun. Tim Gabungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bersama Satintelkam dan SatBinmas Polres Sarolangun lakukan Penyelidikan dan Pemetaan Keberadaan Alat Berat yang berada di Kecamatan Batang Asai dan sekitarnya, guna cegah meluasnya penambangan tanpa izin (PETI) dengan melibatkan kombinasi pendekatan represif dan preventif, yaitu penegakan hukum tegas, sosialisasi dampak lingkungan, perbaikan tata kelola data tambang, hingga formalisasi tambang rakyat melalui izin resmi.

Sebelumnya Polres Sarolangun telah berhasil mengamankan 3 (pelaku) diantaranya MS (47), NS (36) dan YS (27) serta 1 (satu) unit alat berat Excavator yang sedang melaksanakan aktivitas tambang emas ilegal di Aliran Anak Sungai Batang Kutur Desa Moenti Kec. Limun Kab. Sarolangun.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. melalui Kasat Reskrim AKP Yosua Adrian,STK, SIK didampingi Kanit Tipiter Ipda Gagah Tegar menjelaskan, bahwa pelaku yang diamankan mempunyai peran masing-masing diantaranya, MS bertugas sebagai Operator, NS dan YS bertugas sebagai Helper Alat Berat.

Dalam rangka mengatasi maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), di kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun bersinergi bersama Forkopimda khususnya jajaran TNI Polri mengambil Langkah dalam mencegah aktivitas penambangan ilegal tersebut. 

Langkah pertama yang diambil adalah dengan mengadakan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Kasat Reskrim, AKP Yosua Adrian,STK, SIK mengatakan, bahwa koordinasi bersama lintas sektoral tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan kegiatan PETI atau tambang emas secara ilegal di wilayah hukum Polres Sarolangun. Sementara untuk hasil koordinasi tersebut, semua pihak menyatakan sepakat untuk meminimalisir aktivitas Peti yang masih marak. 

“Kita laksanakan koordinasi yang melibatkan lintas sektoral serta tokoh masyarakat. Fokus utamanya adalah untuk menyamakan persepsi terkait penanganan dan pencegahan kasus PETI atau tambang emas ilegal yang masih marak di Sarolangun saat ini,” jelas Kasat. 

Sementara untuk tindakan yang telah dilakukan sampai saat ini, Polres Sarolangun menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya preventif kepada setiap pelaku PETI. 

Lebih jauh, Kasat membeberkan setidaknya ada empat poin yang dihasilkan dalam koordinasi tersebut dalam rangka bersama-sama mencegah serta menanggulangi kegiatan PETI. 

Pertama, bahwa pencegahan dan penanggualangan PETI adalah menjadi tanggungjawab bersama. Kedua, mendukung segala kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan, penanggulangan, penertiban, dan penghentian segala bentuk kegiatan Peti di Sarolangun. 

Ketiga, mendukung pencegahan dan penanggulangan penanganan kegiatan PETI dengan mengedepankan tindakan preventif dan persuasif secara bersama-sama. Serta poin keempat, yakni mendukung kegiatan penegakan hukum yang dilakukan dalam ranga pemeliharaan Kamtibmas ditengah masyarakat. 

“Yang jelas ini merupakan keputusan bersama dan kita berharap agar hasil koordinaai lintas sektoral terkait pencegahan aktivitas PETI yang kita lakukan dapat diketahui bersama oleh semua pihak,” terangnya. 

Di tempat terpisah, Tokoh adat Kabupaten Sarolangun sekaligus Kepala Adat Sarolangun, H. Helmi. SH, MH menyampaikan pendapatnya mengenai koordinasi lintas sektoral terkait upaya pencegahan PETI. Setidaknya, dirinya menyampaikan delapan poin yang menjadi rekomendasi untuk kedepan bisa diperhitungkan oleh pihak terkait. 

Pertama, dia meminta agar Pemda segera membentuk tim percepatan penanganan PETI. Kedua, Pemda segera menerbitkan aturan yang bersifat Deskresi terkait aktifitas Penambangan Rakyat termasuk aturan turunannya. Ketiga Pemda wajib melakukan sosialisasi menyeluruh dan masif terkait Aturan Pertambangan Rakyat yang sudah dibuat, baik Wilayah Pertambangan Rakyat dan cara melakukan penambangan yang sesuai aturan. 

“Keempat kita rekomendasikan agar Pemda membuka loket layanan perijinan dan memberi waktu yang cukup ke penambang untuk mengurus Ijin Pertambangan Rakyat melalui Tim Percepatan, misal diberi tempo dalam 1 bulan. Kelima, sementara proses mengurus ijin, maka masyarakat wajib menghentikan dulu operasional penambangan yang tidak teratur, diberi batasan Waktu,” paparnya. 

“Keenam, Setelah mendapat izin resmi dari Pemda melalui tim percepatan penanganan PETI, dengan SOP yang jelas maka baru boleh melakukan operasional penambangan kembali. Tujuh, Penambang wajib mengikuti aturan yang telah dibuatkan oleh Pemda termasuk cara penanganan Limbah, mengantisipasi pencemaran lingkungan dan penggunaan Mercuri, selalu diawasi secara Rutin. Serta poin terakhir (delapan), Apabila melanggar Poin 5 dan 7, maka pihak kepolisian wajib menindak tegas sesuai UU yang berlaku,” tutupnya.

Djarnawi Kusuma

Usai Video Karyawan Viral, Manajemen Pani Gold Mine Beri Klarifikasi

Suaraindonesia1, Pohuwato - Manajemen. Pani Gold Mine menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf menyusul beredarnya sebuah video yang melibatkan aktivitas di lingkungan perusahaan dan menuai perhatian publik.

Dalam keterangan resminya, Pani Gold Mine mengakui bahwa penampilan dalam video tersebut tidak mencerminkan kepekaan, etika, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan. Atas hal tersebut, manajemen menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Daerah serta masyarakat Bumi Panua.

“Perilaku yang terekam dalam video tersebut tidak sejalan dengan nilai profesionalisme, empati sosial, dan tata perilaku perusahaan,” demikian pernyataan resmi manajemen Pani Gold Mine.

Manajemen menegaskan telah melakukan evaluasi internal secara menyeluruh atas kejadian tersebut. Langkah-langkah tegas juga telah diambil sesuai dengan ketentuan internal perusahaan, sekaligus memperkuat disiplin serta kepedulian sosial seluruh karyawan ke depan.

Di sisi lain, Pani Gold Mine memastikan komitmennya untuk tetap hadir mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan pascabanjir yang melanda wilayah Bumi Panua. Perusahaan mengaku telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan nyata bagi warga terdampak.

Bantuan tersebut meliputi pembersihan rumah warga dan masjid, perbaikan akses jalan, perbaikan pipa PDAM, hingga penyaluran bantuan makanan selama masa pemulihan berlangsung.

Langkah tersebut, menurut manajemen, merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk terus membersamai masyarakat, khususnya di tengah kondisi sulit akibat bencana.

“Kami menyampaikan empati yang mendalam kepada seluruh warga terdampak banjir dan berharap proses pemulihan dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” tutup pernyataan manajemen Pani Gold Mine.

(*)

Harapan Baru dari Keramba Ikan, Bupati M. Syukur Ingin Warga SAD Punya Penghasilan Tetap

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Terik matahari di kawasan Dam Betuk, Desa Tambang Baru, siang itu terasa berbeda. 

Di tepian danau yang dulunya sempat porak-poranda akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kini bersemi harapan baru bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin.

Bupati Merangin, M. Syukur, berdiri di hadapan para Temenggung dan warga SAD dengan keinginan kuat, mengubah pola hidup dari ketergantungan pada aktivitas ilegal menjadi kemandirian ekonomi melalui budidaya keramba ikan. Ia ingin, warga SAD memiliki penghasilan tetap agar tak lagi terlibat dalam aktivitas ilegal.

Kawasan Dam Betuk di Kecamatan Tabir Lintas bukan hanya objek wisata. Bagi M. Syukur, tempat ini adalah benteng pertahanan ekonomi masa depan. Ia berharap kerusakan lingkungan akibat PETI tidak boleh terulang kembali jika ingin masyarakat sejahtera.

"Danau ini tidak boleh untuk PETI. Ini aset pemerintah yang harus kita jaga bersama. Kalau ini hancur, kita semua habis," tegasnya di hadapan warga, Selasa (27/1).

Niat tulus ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan emosional di Pendopo Rumah Dinas pada November 2025 lalu. Bupati ingin warga SAD tidak lagi sekadar menjadi "alat" atau backing bagi kegiatan ilegal yang merusak alam mereka sendiri.

Langkah M. Syukur tidak main-main. Ia langsung melakukan jemput bola dengan berkoordinasi ke Jakarta. Hasilnya, dua kementerian besar, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Sosial, memberikan lampu hijau.

Bahkan, kunjungan kerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Kemensos pada Selasa (27/1) menjadi bukti nyata bahwa pusat menaruh perhatian besar pada Merangin.

"Saya datang langsung ke Pak Menteri. Beliau luar biasa. Setelah saya sampaikan kondisi di lapangan, beliau langsung menginstruksikan tim untuk turun ke Merangin," ujar Syukur.

Salah satu pesan menyentuh yang disampaikan Bupati adalah ajakan untuk meninggalkan mentalitas "kaya instan" yang sering ditawarkan oleh bisnis ilegal. Ia meminta para Temenggung untuk membimbing warga SAD agar mau mengikuti proses pembinaan.

"Saya berharap masyarakat diajak untuk hidup berproses. Kita tidak bisa kaya secara instan. Paling tidak, melalui perikanan ini, ekonomi warga bisa berproses menjadi lebih baik agar anak-anak bisa sekolah," tuturnya.

Program keramba ikan ini nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi warga SAD, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kawasan Dam Betuk yang memiliki keinginan kuat memajukan sektor perikanan.

Dalam proses transisi ini, Bupati memastikan warga SAD tidak akan berjalan sendirian. Pengawasan dan pendampingan akan dilakukan secara berlapis, mulai dari Dinas Sosial, Camat, Kepala Desa, hingga pihak kepolisian.

Dengan nada bercanda namun serius, Bupati M. Syukur berujar bahwa pelindung warga SAD kini adalah aparat penegak hukum, bukan lagi para pemain tambang ilegal.

"Jadi yang jadi backing-an kamu itu Pak Kapolres malah. Bukan lagi pelaku PETI. Jadi jangan Suku Anak Dalam diganggu-ganggu lagi," pungkasnya yang disambut hangat oleh warga yang hadir.

Bg nasri

Diduga Pilih Kasih Dalam Melakukan Pengamanan Alat Eksavator Di PETI Karya Mandiri Polda Sulteng Kena Sentil Dari Dprd PARIMO

Suaraindonesia1.com, Parigi Moutong-Rabu, (28/1), Anggota DPRD Parigi Moutong angkat bicara atas penertiban dan pengaman alat berat yang dilakukan kepolisian Polda Sulawesi  pada tanggal 24/1/2026 di PETI desa  Karya Mandiri, Mengamankan  cuman mengamankan dua unit alat berat eksavator namun sebenarnya ada kurang lebih 10 unit eksavator di area PETI tersebut yang tidak di amankan. 

Irawati, S.A.P, M. A. P  menyampaikan saat di wawancarai via whatshap oleh jurnalis media Suaraindonesia1. Com  "Saya sebagai perwakilan rakyat mengapresiasi upaya dan langkah yg telah diambil oleh aparat kepolisan, namun tentu kita berharap aparat penegak hukum dalam hal penindakan kasus tambang ilegal kiranya tidak pandang bulu. Sehingga benar - benar kegiatan yang namanya ilegal benar- benar serius diproses oleh lembaga yg berwajib, sambil pemerintah kita harapkan segera mencari solusi agar kegiatan tambang tersebut bisa legal dan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat"

Sebagai anggota DPRD, 

"Saya tidak bisa membiarkan aktivitas tambang ilegal terus berjalan karena bertentangan dengan hukum dan berdampak pada lingkungan. Namun sy juga tidak menutup mata bahwa ada masyarakat yang menggantungkan nafkah di sana. Karena itu, langkah sy adalah mendorong penertiban yang bertahap dan adil, disertai solusi dari pemerintah daerah agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan.”

Irawati pun ikut mengomentari dugaan aliran dana hasil pengolahan tambang yang diduga di teriman oleh Ibu Norma selaku Kades Karya mandiri Anggota DPRD  cantik yang menjadi penyambung lidah masyarakat dan sudah banyak berkontribusi untuk masyarakat PARIMO khusnya dapil 3 tersebut menyampaikan " Terkait isu upeti yang beredar, saya tidak bisa berspekulasi, namun jika terbukti ada aliran dana ke oknum tertentu, itu pelanggaran serius dan harus diproses sesuai hukum.” tutupnya. 

Rjb

Deepfake, Kebenaran, dan Krisis Kepercayaan dalam Demokrasi Modern

Oleh Dipriansah Wahab

Peserta LK-III HMI Badko Sulut-Go

Bicara tentang perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), ia telah melahirkan teknologi manipulasi visual dan audio yang dikenal sebagai deepfake. Teknologi ini mampu menciptakan video, gambar, maupun suara palsu yang sangat menyerupai tokoh nyata, sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Dalam konteks demokrasi yang sangat bergantung pada informasi, kepercayaan publik, dan partisipasi warga negara, kehadiran deepfake menjadi isu krusial.

Demokrasi modern bertumpu pada prinsip keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi, dan rasionalitas publik dalam mengambil keputusan politik. Namun, ketika realitas dapat direkayasa secara digital, batas antara fakta dan manipulasi menjadi kabur. Pertanyaannya kemudian: apakah deepfake sepenuhnya merupakan ancaman bagi demokrasi, atau justru dapat dimanfaatkan untuk memperkuat praktik demokratis?

Menurut berbagai lembaga riset teknologi menunjukkan peningkatan signifikan produksi konten deepfake dalam beberapa tahun terakhir. Deepfake tidak hanya digunakan dalam hiburan atau industri kreatif, tetapi juga mulai merambah ranah politik. Di beberapa negara, beredar video manipulatif yang menampilkan tokoh publik seolah-olah menyampaikan pernyataan kontroversial, yang pada kenyataannya tidak pernah diucapkan.

Kemudian yang lain menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah. Banyak warga kesulitan membedakan konten asli dan palsu, terutama ketika deepfake disebarkan melalui media sosial dengan kecepatan tinggi. Dalam situasi pemilu atau konflik politik, kondisi ini berpotensi memperbesar disinformasi, polarisasi, dan delegitimasi proses demokrasi.

Namun, di sisi lain, teknologi serupa juga digunakan secara positif, misalnya untuk simulasi kebijakan publik, pendidikan politik, arsip sejarah digital, hingga kampanye kreatif yang meningkatkan partisipasi pemilih muda. Data ini menunjukkan bahwa deepfake bersifat ambivalen, berpotensi merusak sekaligus membangun.

Ancaman utama deepfake terhadap demokrasi terletak pada kemampuannya merusak kepercayaan publik. Demokrasi hanya dapat berjalan jika warga percaya pada institusi, proses pemilu, dan informasi yang beredar di ruang publik. Ketika masyarakat tidak lagi yakin apakah suatu video atau pernyataan adalah benar, maka yang terjadi adalah krisis epistemik-krisis tentang apa yang bisa dipercaya.

Deepfake juga dapat digunakan sebagai alat propaganda politik, karakter assassination, dan manipulasi opini publik. Dalam konteks ini, demokrasi berisiko direduksi menjadi arena pertarungan citra dan emosi, bukan adu gagasan dan program. Lebih jauh, deepfake dapat dimanfaatkan oleh aktor non-demokratis untuk menciptakan kekacauan informasi, sehingga melemahkan daya kritis warga negara.

Namun, menolak teknologi secara total bukanlah solusi. Sejarah menunjukkan bahwa setiap teknologi baru, mulai dari mesin cetak hingga media sosial, selalu membawa risiko dan peluang. Jika diatur dengan baik, deepfake justru dapat membantu demokrasi. Misalnya, teknologi rekayasa visual dapat digunakan untuk pendidikan politik berbasis simulasi, memperjelas dampak kebijakan publik, atau menghidupkan kembali sejarah demokrasi sebagai sarana pembelajaran kritis.

Dengan kata lain, persoalannya bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada kerangka etika, regulasi, dan kesadaran publik dalam menggunakannya.

Kacamata saya memandang bahwa deepfake saat ini lebih berpotensi menjadi ancaman bagi demokrasi dibandingkan alat kemajuannya, terutama di negara-negara dengan literasi digital yang belum matang dan regulasi yang lemah. Demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan, tetapi juga tanggung jawab moral dan rasionalitas publik. Tanpa itu, teknologi secanggih apa pun justru akan mempercepat kemunduran demokrasi.

Namun demikian, saya juga meyakini bahwa deepfake tidak dapat dihindari dan tidak seharusnya ditolak secara absolut. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjinakkan teknologi agar tunduk pada nilai-nilai demokrasi: kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Di sinilah peran negara, masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan generasi muda menjadi sangat penting.

Deepfake adalah ujian bagi demokrasi modern. Ia bisa menjadi senjata perusak atau alat pencerahan. Pilihannya bergantung pada kesadaran kolektif kita: apakah membiarkan teknologi mengendalikan demokrasi, atau justru menjadikan demokrasi mampu mengendalikan teknologi.

Reporter: Jhul-Ohi

Kunker ke Merangin, Kemensos Dijadwalkan Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat dan Dam Betuk

Suaraindonesia1.Com, MERANGIN – Bupati Merangin, M. Syukur, menerima kunjungan jajaran Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Kementerian Sosial RI di Rumah Dinas Bupati Merangin, Senin (26/1).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Bupati M. Syukur bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf pada Kamis (22/1) yang lalu si Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur PKAT Kemensos RI, I Ketut Supena beserta jajaran akan langsung melakukan kunjungan ke Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas dan Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat, Selasa (27/1).

Guna mematangkan kegiatan Kunker, Bupati M. Syukur langsung memimpin Rapat Koordinasi bersama Direktur PKAT Kemensos, I Ketut Supena dan jajaran pemerintah Kabupaten Merangin.

Fokus utama pembahasan adalah kesiapan teknis lapangan terkait pemberdayaan masyarakat adat dan optimalisasi potensi daerah.

Berdasarkan hasil rapat, Direktur PKAT dijadwalkan akan turun langsung ke dua lokasi yaitu Sekolah Rakyat (SR) di Tanjung Lamin, peninjauan fasilitas pendidikan bagi komunitas adat dan peninjauan rencana keramba ikan di Dam Betuk Desa Tambang Baru serta evaluasi potensi ekonomi kerakyatan melalui sektor perikanan.

"Kami ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana di lokasi yang akan dikunjungi sudah siap, sehingga kunjungan Bapak Direktur besok dapat memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan komunitas adat kita," ujar M. Syukur di sela-sela rapat.

Rapat pematangan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat dari Kemensos RI serta jajaran Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemkab Merangin, di antaranya Kadis Perikanan Merangin Dedy Darmantias, perwakilan Polres Merangin, Sekdin Dinas Sosial Mas’ud, Kabag SDA  Haidir dan Kabag Prokompim Antin.

 (Bg, nasri)

Pesawat Smart Air PK-SNS Lakukan Pendaratan Darurat di Perairan Pantai Cemara Nabire, Seluruh Penumpang Selamat.

NABIRE – Suaraindonesia1, Sebuah pesawat udara jenis Cessna 208 B Grand Caravan milik Smart Aviation dengan nomor registrasi PK-SNS mengalami insiden pendaratan darurat di perairan Pantai Cemara, dekat ujung Bandara Douw Aturure Nabire, Kampung Karadiri I, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa (27/1/2026) siang.

Pesawat tersebut diketahui lepas landas dari Bandara Douw Aturure Nabire sekitar pukul 12.54 WIT dengan tujuan Bandara Kaimana, membawa 11 orang penumpang, 1 orang pilot, dan 1 orang kru pesawat.

Namun, sekitar dua menit setelah lepas landas, pilot pesawat menghubungi petugas Air Traffic Control (ATC) untuk meminta izin kembali mendarat di bandara asal, lantaran diduga mengalami gangguan teknis. Petugas ATC kemudian mengarahkan pesawat untuk masuk ke jalur pendaratan Runway 17.

Saat melakukan manuver kembali menuju landasan, pesawat dilaporkan terus mengalami penurunan ketinggian dan tidak mampu mencapai runway. Akibatnya, pesawat akhirnya jatuh dan melakukan pendaratan darurat di laut di sekitar kawasan Logpond Pantai Cemara, tidak jauh dari area bandara baru.

Sekitar pukul 13.14 WIT, seluruh penumpang, pilot, dan kru pesawat berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh tim gabungan. Dalam insiden ini tidak terdapat korban jiwa, namun beberapa penumpang diduga mengalami trauma akibat kejadian tersebut.

Saat ini, penyebab pasti terjadinya insiden pendaratan darurat tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang terkait penerbangan. Sementara itu, proses evakuasi pesawat masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Basarnas, serta petugas UPBU Bandara Douw Aturure Nabire.

Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi terkait penyebab insiden, serta menyerahkan sepenuhnya proses penanganan dan investigasi kepada instansi yang berwenang.

( Hasim Law )

Kajati Gorontalo Resmikan Gedung Aula Basrief Arief Milik Kejari Pohuwato

Suaraindonesia1, Pohuwato - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Riyono, SH., M.Hum, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato, Selasa (27/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut dirangkaikan dengan peresmian gedung aula baru Kejari Pohuwato serta pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan hukum dan edukasi kepada masyarakat.

Kedatangan Kajati Gorontalo disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Arif Ronaldi, SH, MH beserta jajaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pohuwato, Ketua DPRD Pohuwato, Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, unsur Forkopimda.

Peresmian gedung baru Kejari Pohuwato ditandai dengan pemotongan pita oleh Kajati Gorontalo.

Gedung baru tersebut diharapkan dapat menunjang kinerja kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato menyampaikan bahwa keberadaan gedung baru ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

“Dengan fasilitas yang lebih memadai, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan,” ujar Arif Ronaldi.

Gedung baru yang dimiliki Kejari Pohuwato diberinama Aula Basrief Arief. Tentu penamaan ini tidak sembarangan karena nama yang digunakan memiliki makna filosofi yang dalam bagi insan Adhyaksa.

"Penamaan Aula Basrief Arief memiliki makna yang mendalam. Basrief arief adalah Jaksa Agung Indonesia ke 22 yang dikenal dengan sosok bersahaja, berintegritas dan menggunakan hati dalam penegakan hukum," terang Arif Ronaldi.

Sementara itu dalam sambutannya, Kajati Gorontalo menegaskan bahwa keberadaan gedung yang representatif harus dibarengi dengan peningkatan integritas, profesionalisme, serta kualitas sumber daya manusia aparatur kejaksaan. 

"Kejaksaan hadir bukan karena kewenangannya tapi keteladanannya. Saya harapkan gedung baru ini menjadi ruang kolaborasi, ruang pembelajaran dan ruang transformasi kelembagaan," harap Riyono.

"Saya berpesan agar fasilitas dijaga di rawat serta dibalas dengan kinerja yang unggul dan pelayanan humanis," tambahnya.

Kunjungan kerja Kajati Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penguatan institusi Kejari Pohuwato sekaligus mempererat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di Kabupaten Pohuwato.

(Abd)

Kajati Gorontalo Resmikan Gedung Aula Basri Arif Milik Kejari Pohuwato

Suaraindonesia1, Pohuwato - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Riyono, SH., M.Hum, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato, Selasa (27/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut dirangkaikan dengan peresmian gedung aula baru Kejari Pohuwato serta pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan hukum dan edukasi kepada masyarakat.

Kedatangan Kajati Gorontalo disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Arif Ronaldi, SH, MH beserta jajaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pohuwato, Ketua DPRD Pohuwato, Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, unsur Forkopimda.

Peresmian gedung baru Kejari Pohuwato ditandai dengan pemotongan pita oleh Kajati Gorontalo.

Gedung baru tersebut diharapkan dapat menunjang kinerja kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato menyampaikan bahwa keberadaan gedung baru ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

“Dengan fasilitas yang lebih memadai, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan,” ujar Arif Ronaldi.

Gedung baru yang dimiliki Kejari Pohuwato diberinama Aula Basri Arif. Tentu penamaan ini tidak sembarangan karena nama yang digunakan memiliki makna filosofi yang dalam bagi insan Adhyaksa.

"Penamaan Aula Basri Arif memiliki makna yang mendalam. Basri arif adalah Jaksa Agung Indonesia ke 22 yang dikenal dengan sosok bersahaja, berintegritas dan menggunakan hati dalam penegakan hukum," terang Arif Ronaldi.

Sementara itu dalam sambutannya, Kajati Gorontalo menegaskan bahwa keberadaan gedung yang representatif harus dibarengi dengan peningkatan integritas, profesionalisme, serta kualitas sumber daya manusia aparatur kejaksaan. 

"Kejaksaan hadir bukan karena kewenangannya tapi keteladanannya. Saya harapkan gedung baru ini menjadi ruang kolaborasi, ruang pembelajaran dan ruang transformasi kelembagaan," harap Riyono.

"Saya berpesan agar fasilitas dijaga di rawat serta dibalas dengan kinerja yang unggul dan pelayanan humanis," tambahnya.

Kunjungan kerja Kajati Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penguatan institusi Kejari Pohuwato sekaligus mempererat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di Kabupaten Pohuwato.

(Abd)

Hutan Rusak, Negara Dinilai Gagal: Masyarakat Papua Bergerak Usir Tambang Emas Ilegal

Tolikara-Suaraindonesia1.com. Maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang merusak hutan di Tanah Papua memicu reaksi keras masyarakat lokal di wilayah perbatasan Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Senin (26/01/2026) 

Warga menilai negara tidak mampu memberantas aktivitas tambang liar yang belakangan semakin masif dan merusak lingkungan.

Masyarakat setempat mulai melakukan pemeriksaan di sepanjang wilayah perbatasan kedua kabupaten tersebut. Dari hasil patroli mandiri itu, warga menemukan sejumlah kem penambang emas ilegal yang masih aktif beroperasi di kawasan hutan.

“Kami telah menemukan beberapa kem dan penambang yang sedang bekerja. Kami langsung membubarkan mereka, dan kem mereka kami bakar,” ujar Meyani Pagawak kepada wartawan.

Pagawak juga menyampaikan ultimatum tegas kepada para pemilik alat berat yang masih berada di dalam kawasan tambang ilegal tersebut. Ia meminta agar seluruh ekskavator dan kendaraan segera dikeluarkan dari wilayah perbatasan Tolikara dan Mamberamo Tengah dalam waktu satu minggu.

“Kami minta semua ekskavator dan mobil dikeluarkan dari hutan. Jika dalam jangka waktu satu minggu tidak dikeluarkan, maka semua alat berat dan kendaraan yang masih berada di areal tambang akan kami bakar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pagawak mempertanyakan peran dan keberadaan aparat penegak hukum di wilayah Papua yang diduga sengaja membiarkan aktivitas tambang ilegal tersebut berlangsung. Ia menduga adanya praktik setoran dari hasil tambang kepada oknum tertentu.

“Kami sempat mengancam beberapa penambang, dan mereka mengaku bahwa setoran mereka besar kepada oknum-oknum penegak hukum, sehingga alat-alat berat bisa masuk ke hutan dan bahan makanan diantar menggunakan helikopter,” jelas Pagawak.

Ia menegaskan bahwa masyarakat lokal tidak akan mundur dalam menjaga hutan dan wilayah adat mereka di Tanah Papua. Tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk tetap mempertahankan alat berat di kawasan tersebut.

“Waktunya hanya satu minggu. Kalau tidak dikeluarkan, jangan salahkan kami masyarakat lokal Papua” tutupnya.

H. Hurmin, SE Bupati Sarolangun Di Wakili Sekda Muhammad Arief Buka Musrenbang Kecamatan Singkut

Suaraindonesia1.com_Sarolangun. Bupati Sarolangun Hurmin yang diwakili Oleh Setda Sarolangun Muhammad Arief, Membuka Musrenbang Kecamatan Singkut Senin, 26/1/2026.

Acara kegiatan pembukaan Musrenbang tersebut dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Camat kecamatan Singkut. Hadir dalam kegiatan musrenbang, Sekda kabupaten Sarolangun, Kaban  BAPEDDA kabupaten Sarolangun, Camat kecamatan Singkut, unsur muspika kecamatan Singkut para OPD dan kepala desa sekecamatan Singkut.

Muhamad Arief menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Sarolangun Hurmin karena tidak bisa hadir untuk membuka Musrenbang, Arief menjelaskan bahwa Bapak Bupati memiliki agenda lain yang tidak bisa ditunda, sehingga tidak bisa hadir dalam acara Musrenbang ini. Dan saya berharap para peserta Musrenbang dapat memahami dan memaklumi ketidakhadiran Bapak Bupati ucapnya.

Sekda Sarolangun Muhamad Arief menyampaikan,"bagi para Kades dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur desa juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat", ujarnya. 

Lanjut Arief sangat berharap, "saya berharap para Kades dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat lebih percaya dan terlibat dalam proses pembangunan desa, para Kades dapat meningkatkan sinergi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik,Jadi teruslah berinovasi dan bersinergi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa. Jadikan desa sebagai unit pembangunan yang kuat dan mandiri."pungkasnya.

Djarnawi Kusuma

Diduga Rekaman Percakapan Voice Note Whatshap Pengurus PETI Ke Kades Karya Mandiri Bocor.

Suaraindonesia1.com, Parigi Moutong- Selasan Siang (27/1), Rekaman  Voice note whatshap yang di kirimkan dari salah satu pengurus tambang Emas dengan inisial GS ke Kades ( kepala desa ) Karya Mandiri beredar luas di sosial media whatshap yang membahas tentang fee dari hasil pertambangan emas ilegal tersebut. 

Dengen beredarnya rekaman tersebut dugaan atas  keterlibatan Kepala Desa  Karya Mandiri semakin kuat karena dalam percakapam tersebut sempat membahas tentang uang yang telah dikirim ke kades karya Mandiri. 

Isi percakapan GS yang di kirimkan ke kepala desa Karya Mandiri  Ibu Norma dalam rekaman tersebut  berisi " selama ini kontribusi yang saya kasih  ke kamu ( kepala desa )  kalau cuman di bilang lebih dari cukup , lebih.!  Ada semua catatan sama torang, ada samua bukti sama torang, jadi saya minta tolong dengan kamu sebagai pemilik wilayah sampaikan dengan dorang.  kalaupun kamu sudah terima dari dorang sampaikan juga dengan torang " . 

Dengan Adanya rekaman tersebut salah satu  Masyarakat  yang tidak ingin disebutkan Namanya  Ikut berkomentar  saat di temui di kediamannya " Kalau ini rekaman  benar adanya  seharusnya Kades ini di proses sesuai dengan UU yang berlaku kalau bisa Bupati Parigi Moutong Memberikan sangsi tegas yaitu pencopotan terhadap Kades Karya Mandiri, kasian yang terdampak kami petani di Ongka ini pantas air so keruh kuning sebelumnya bisa torang timbah untuk di minum sekarang kasian so tidak. Tutupnya. 

Rjb

Toga Diatas Kerutan, Mbah Saniem Memetik Ilmu Menjemput 'Bintang'

Suaraindonesia1.com, BANGKO - Selasa pagi (27/1), sinar mentari belum sepenuhnya garang. Namun, Gedung Serbaguna Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat sudah riuh oleh aroma minyak kayu putih dan tawa yang renyah. 

Di salah satu sudut ruangan, tangan-tangan keriput sibuk merapikan kain hitam licin. Itu adalah jubah wisuda. Dan pemilik tangan itu bukanlah seorang pemuda, melainkan Mbah Saniem.

Di usianya yang ke-92, jubah itu terasa sedikit kebesaran di tubuh mungilnya. Namun, saat ia menyentuh kain itu, ada binar yang tak sanggup disembunyikan oleh katarak tipis di matanya.

Bagi banyak orang, angka 92 adalah waktu untuk diam, duduk di kursi goyang, dan menunggu senja datang dalam sepi. Namun bagi Mbah Saniem, sepi adalah musuh yang harus dilawan. Baginya, tembok rumah terasa terlalu sempit untuk menghabiskan sisa usia.

Itulah mengapa, setiap kali jadwal kelas Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) tiba, Mbah Saniem akan bersiap dengan semangat yang melampaui fisiknya. Langkah kakinya memang tak lagi sigap, sedikit menyeret dan gemetar, namun semangatnya tak pernah pudar.

Baginya, Selantang bukan sekadar tempat mendengarkan penyuluhan kesehatan atau materi dari para ahli. Sekolah itu adalah tempat ia kembali merasa "ada". 

Di sana, ia bertemu kawan lama, bertukar cerita tentang cucu, dan tertawa bersama tentang hal-hal kecil. Di sekolah itu, Mbah Saniem sedang merayakan hidup.

Puncak dari perjalanan itu terjadi hari ini. Saat namanya dipanggil, seisi ruangan seolah menahan napas. Mbah Saniem bukan hadir sebagai wali untuk cicitnya. Ia adalah sang bintang utama.

Bupati Merangin, M. Syukur, melangkah mendekat. Ada raut haru yang tak bisa disembunyikan oleh sang pejabat saat menatap sosok di depannya. 

Di sampingnya, Ibu Lavita Syukur dan Ibu Sri Rizky tampak berkaca-kaca melihat keteguhan itu. Saat toga disematkan dan piagam berpindah tangan, tepuk tangan pecah memenuhi ruangan.

"Inilah definisi belajar tak mengenal usia yang sesungguhnya," ujar Bupati dengan nada yang bergetar bangga. "Mbah Saniem mengajarkan kita bahwa pendidikan tidak memiliki tanggal kedaluwarsa."

Saat prosesi berakhir, Mbah Saniem melangkah keluar aula dengan ijazah di pelukannya. Bagi orang lain, itu mungkin hanya selembar kertas. Namun bagi Mbah Saniem, itu adalah bukti kemenangan—kemenangan atas rasa jenuh, kemenangan atas usia, dan kemenangan atas kesepian.

Ia pulang menuju bukan sebagai seorang nenek tua. Ia pulang sebagai seorang wisudawati. Ia membuktikan bahwa selama napas masih berhembus, ruang kelas akan selalu terbuka bagi siapa saja yang hatinya masih ingin belajar.

Di usia hampir satu abad, Mbah Saniem baru saja menuliskan babak baru dalam hidupnya: bahwa menjadi tua bukanlah akhir, melainkan hanya cara lain untuk terus bersinar. 

(Bg nasri)

Yon TP 860/NSK Waropen, Gelar Jumat Bersih di Lapangan Elias Papirindei Waren

Waropen-Suaraindonesia1.com. Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 860/NSK melaksanakan kegiatan Jumat Bersih yang dipusatkan di Lapangan Elias Papirindei, Waren, Kabupaten Waropen, pada Jumat, (23/01/2026) Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD dalam mendukung kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat.

Kegiatan Jumat Bersih tersebut dipimpin langsung oleh Letkol Inf Alfa Erydani, S.Hub.Int.Han, selaku Komandan Batalyon (Danyon) Yon TP 860/NSK. Sejak pagi hari, prajurit Yon TP 860/NSK bersama-sama membersihkan area lapangan dan lingkungan sekitarnya dari sampah serta rumput liar.

Letkol Inf Alfa Erydani dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan fasilitas umum, tetapi juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan.

“Melalui kegiatan Jumat Bersih ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bersama bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Yon TP 860/NSK akan terus hadir melalui berbagai kegiatan teritorial yang bersifat sosial dan kemasyarakatan sebagai wujud pengabdian TNI kepada rakyat.

Masyarakat sekitar menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi keterlibatan langsung TNI dalam menjaga kebersihan serta keindahan wilayah Kabupaten Waropen.

Babinsa Serui Bantu Timbun Halaman Rumah Warga di Sarawandori

Yapen-Suaraindonesia1.com. Wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 1709-01/Serui, Koptu Aan Kurniawan, melalui kegiatan gotong royong membantu warga melaksanakan penimbunan halaman rumah milik Bapak Elia Yapanani di Kampung Sarawandori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen.Selasa(27/01/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Koptu Aan Kurniawan bersama warga setempat melakukan pengambilan batu kapur dari gunung yang berada di sekitar depan rumah untuk digunakan sebagai material penimbunan. Proses ini dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan kuatnya budaya gotong royong di tengah masyarakat.

Selain membantu secara fisik, Babinsa juga memberikan penekanan dan imbauan kepada warga agar senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekitar rumah dan kampung, sehingga tercipta lingkungan yang sehat, nyaman, dan tertata rapi.

Koptu Aan Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat serta membantu mengatasi kesulitan warga binaan.

“Melalui kebersamaan dan gotong royong, kita bisa memperkuat persatuan, mempererat hubungan TNI dengan rakyat, serta menciptakan lingkungan kampung yang bersih, rapi, dan harmonis,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Babinsa tidak hanya hadir sebagai aparat teritorial, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat yang selalu siap membantu, mengayomi, dan membangun kebersamaan demi kemajuan kampung dan kesejahteraan bersama.