Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan Desak Kapolda Gorontalo Usut Tuntas Tambang Ilegal di Bone Pesisir dan Kasus "Batu Hitam" di Bone Bolango

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan secara resmi menggelar aksi demonstrasi pada hari Senin guna mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di sektor pertambangan, khususnya di wilayah Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango.

Aksi yang dipimpin langsung oleh Dimas Bobihu selaku Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan ini menegaskan komitmen aliansi untuk mengawal proses hukum ini sampai tuntas. Langkah tegas ini sejalan dengan arahan serta amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bahwa praktik pertambangan ilegal di mana pun berada wajib diusut tuntas tanpa terkecuali.

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah poin tuntutan krusial yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum:

Penertiban Tambang Ilegal dan Penangkapan Pemodal Utama:

Mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera menertibkan seluruh aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak di wilayah Bone Pesisir serta menangkap seluruh "bos" atau pemodal utama di balik aktivitas ilegal tersebut.

Pengusutan Raibnya Ribuan Karung Batu Hitam:

Meminta Kapolda Gorontalo untuk segera mengusut dan mengungkap tuntas hilangnya ribuan karung batu hitam. Massa menyoroti kejanggalan di mana dari total sekitar 3.000 karung yang diduga sempat ada, kini dilaporkan hanya tersisa 131 karung di lokasi.

Tindak Tegas Oknum Aparat Beking Tambang:

Menuntut agar Polda Gorontalo tidak ragu mengadili oknum-oknum anggota kepolisian yang diduga kuat bertindak sebagai backing atau pelindung bagi para bos tambang ilegal di Bone Pesisir. Penegakan hukum internal harus ditegakkan demi menjaga marwah institusi Polri.

Transparansi dan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih:

Meminta Polda Gorontalo untuk bersikap objektif dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus penertiban tambang ilegal di Kecamatan Bone Raya dan sekitarnya—termasuk kejelasan hukum atas pengamanan 9 orang yang sempat diamankan di wilayah tersebut.

Perluasan Operasi Penertiban ke Kecamatan Bulawa:

Mendesak agar penertiban tambang ilegal tidak hanya difokuskan pada satu titik, melainkan turut disasar secara merata ke wilayah-wilayah kecamatan sekitar yang juga mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal, seperti Kecamatan Bulawa dan Bone Raya.

Dimas Bobihu menegaskan bahwa aliansi tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini secara konsisten.

"Kami telah turun ke jalan pada hari Senin 9 November 2026 dan kami tegaskan bahwa pengawalan akan terus berlanjut sampai seluruh tuntutan ini direalisasikan secara transparan. Sesuai dengan instruksi Presiden dan Kapolri, tidak ada ruang bagi mafia tambang ilegal dan oknum pelindungnya di bumi Gorontalo," ujar Dimas.

Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan berharap Polda Gorontalo segera mengambil langkah konkrit dalam waktu dekat demi menyelamatkan lingkungan hidup serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Provinsi Gorontalo.

Rep: JO

DUKUNGAN DARI TOKOH MASYARAKAT TERUS MENGALIR, MELI YUNITA NOMOR URUT 02 SIAP MEMIMPIN DESA TANGUA

Suaraindonesia1.com, LEBONG— Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tangua yang akan digelar pada 16 November, gelombang dukungan bagi calon kepala desa nomor urut 02, Meli Yunita, semakin tak terbendung. 

Tidak hanya dari tokoh masyarakat, arus dukungan kini juga deras mengalir dari kalangan tokoh agama, para pemuda, hingga kaum ibu-ibu yang kompak menyatakan siap memenangkan Meli Yunita.

Dengan mengusung lambang kelapa sebagai identitas nomor urut 02, Meli Yunita dinilai merepresentasikan filosofi pohon kelapa yang sarat makna—kokoh, bermanfaat dari akar hingga daunnya, serta merangkul seluruh elemen warga tanpa terkecuali.

Perwakilan dari berbagai elemen tersebut menilai bahwa Meli Yunita adalah figur yang mampu merangkul semua golongan

Tokoh agama memandang Meli Yunita sebagai sosok yang santun, amanah, dan membawa nilai-nilai moral yang baik untuk memimpin masyarakat.

Kaum pemuda juga melihat adanya ruang aspirasi yang luas dan kepedulian nyata terhadap masa depan kreativitas serta kemandirian generasi muda di Desa Tangua.

Kaum ibu-ibu pun menaruh harapan besar pada kepedulian Meli Yunita terhadap kesejahteraan keluarga, sosial, dan kestabilan ekonomi rumah tangga di desa.

"Pohon kelapa adalah simbol kehidupan yang memberikan manfaat bagi siapa saja. Begitu pula Meli Yunita yang mampu merangkul semua kalangan—mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga kami para ibu-ibu. Beliau pendengar yang baik dan peduli dengan kebutuhan nyata masyarakat," ungkap salah satu perwakilan kaum ibu.

Menanggapi solidnya dukungan lintas elemen ini menjelang hari pencoblosan, Meli Yunita menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam. Ia menegaskan bahwa kekuatan utama Desa Tangua terletak pada kebersamaan seluruh warganya.

"Dukungan yang luar biasa dari para tokoh masyarakat, agama, pemuda, hingga kaum ibu adalah energi dan amanah besar bagi kami.

Menyongsong hari pencoblosan pada 16 November nanti, mari kita bersama-sama datang ke TPS dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan Desa Tangua yang lebih maju, religius, dan sejahtera," ajak Meli Yunita penuh optimisme.

Redaksi/Suara Indonesia 1

AKSI TIGA ALIANSI GUNCANG GORONTALO! 11 TUNTUTAN DISUARAKAN, RAHMAN PATINGKI: JANGAN ADA HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS!

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Gelombang kritik terhadap lemahnya transparansi penegakan hukum, dugaan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, hingga persoalan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat kembali mengguncang Provinsi Gorontalo.

Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo bersama elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam tiga aliansi menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik strategis, yakni PT Bahari Kurnia Agency, Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Polres Bone Bolango, serta Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Aksi yang berlangsung secara damai dan tertib tersebut bukan sekadar demonstrasi seremonial untuk memenuhi ruang publik. Massa aksi datang membawa sederet persoalan yang dinilai membutuhkan keberanian, keterbukaan, dan keseriusan dari seluruh pemangku kebijakan maupun aparat penegak hukum.

Rahman Patingki selaku Koordinator Lapangan menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap berbagai persoalan yang memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Gorontalo.

Menurutnya, rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling mudah dituntut untuk taat terhadap hukum, sementara dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan justru membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan kepastian.

SEBELAS TUNTUTAN: DARI DUGAAN PENYELUNDUPAN BATU HITAM HINGGA TANGGUNG JAWAB CSR PERUSAHAAN

Dalam aksi tersebut, terdapat sebelas tuntutan utama yang disuarakan pada masing-masing titik demonstrasi.

Pertama, massa mendesak PT Bahari Kurnia Agency bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan perusahaan melalui mitra ekspedisi yang menyediakan dan memfasilitasi jasa pengiriman batu hitam ilegal. Massa meminta agar hubungan kerja sama, mekanisme pengiriman, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dibuka secara transparan. Persoalan ini juga disoroti karena adanya dugaan kerja sama dengan PT Tanto dalam proses penyediaan jasa pengiriman.

Kedua, massa mendesak Kepala Dinas ESDM Provinsi Gorontalo agar tidak hanya menjadi penonton dalam persoalan pertambangan rakyat. ESDM dituntut hadir bersama masyarakat penambang untuk mengawal proses pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sekaligus mendesak adanya evaluasi dan tindakan administratif terhadap PT Celebes Bone Mineral serta perusahaan-perusahaan lain di Bone Bolango yang diduga merugikan masyarakat, termasuk tuntutan pencabutan izin sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Ketiga, massa mendesak Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Bone Bolango menyusul adanya dugaan komunikasi dengan pihak yang disebut sebagai pemilik batu hitam dalam upaya membebaskan pihak-pihak yang diamankan dalam perkara dugaan penyelundupan batu hitam ilegal.

Keempat, Polda Gorontalo didesak untuk serius, terbuka, dan transparan dalam menangani perkara batu hitam ilegal. Jangan sampai penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik justru menimbulkan kecurigaan akibat minimnya informasi dan ketidakjelasan perkembangan proses hukum.

Kelima, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pemberian bantuan sembilan unit truk sampah kepada Pemerintah Kota Gorontalo yang diduga berpotensi mengandung persoalan gratifikasi. Hal ini harus ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah pemberian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru memiliki kepentingan tertentu di baliknya.

Keenam, massa mendesak Kapolres Bone Bolango agar bertindak tegas dan transparan dalam penanganan perkara dugaan penyelundupan batu hitam ilegal.

Ketujuh, massa meminta Kapolres Bone Bolango tidak memberikan penangguhan penahanan terhadap HH dan AD, dengan mempertimbangkan informasi mengenai dugaan bahwa keduanya sempat melarikan diri dan kemudian berhasil diamankan di Palu. Massa menilai aspek risiko melarikan diri harus menjadi pertimbangan serius penyidik dalam mengambil keputusan sesuai ketentuan hukum.

Kedelapan, massa mendesak Kapolres Bone Bolango maupun Polda Gorontalo untuk menelusuri dan memproses hukum HI yang diduga kuat berkaitan dengan kepemilikan batu hitam ilegal tersebut apabila bukti dan hasil penyidikan memenuhi unsur pidana.

Kesembilan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama DPRD didesak segera menyelesaikan persoalan janji bantuan sapi yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Bone Bolango. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai realisasi program tersebut, bukan sekadar janji yang terus berulang tanpa kejelasan.

Kesepuluh, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD segera membahas, mengevaluasi, serta memperjelas regulasi mengenai sanksi terhadap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam tetapi diduga tidak memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).

Kesebelas, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD didesak turun langsung melakukan evaluasi terhadap aktivitas PT Airindo Davinci Boneva, bahkan mengambil langkah penghentian sementara apabila ditemukan dasar hukum dan pelanggaran yang membenarkannya, sampai terdapat kejelasan mengenai kewajiban CSR perusahaan tersebut.

POLDA DAN PEMDA DIHADAPKAN PADA TUNTUTAN PUBLIK: JANJI TINDAK LANJUT HARUS DIBUKTIKAN!

Dalam perkembangan aksi, massa memperoleh sejumlah pernyataan tindak lanjut dari pihak-pihak yang ditemui.

Polda Gorontalo menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan komunikasi antara Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polres Bone Bolango dengan pihak yang disebut sebagai pemilik batu hitam. Pernyataan ini menjadi perhatian serius massa aksi karena pemeriksaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada sebatas klarifikasi administratif, melainkan benar-benar mengungkap fakta apabila terdapat pelanggaran etik maupun hukum.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD Bone Bolango menyampaikan komitmen untuk melakukan peninjauan lapangan serta menindaklanjuti tuntutan massa aksi.

Namun, Rahman Patingki menegaskan bahwa pihaknya harus dilibatkan secara langsung dalam proses peninjauan lapangan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan elemen pengawal aksi merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi berjalan terbuka, objektif, dan tidak sekadar menjadi agenda formalitas.

KETUA FPKG: JANJI BANTUAN SAPI HARUS DIKAWAL SAMPAI DIREALISASIKAN!

Dalam kesempatan yang sama, Ketua FPKG turut menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan pendistribusian dan realisasi bantuan sapi yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Baginya, persoalan bantuan masyarakat tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka mengenai mekanisme, penerima, jumlah bantuan, serta realisasi program tersebut.

Sebab, program bantuan yang menggunakan anggaran maupun fasilitas pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya menjadi komoditas janji dalam ruang-ruang politik.

ALTIO: PERSOALAN PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN PT TANTO AKAN DIBAWA HINGGA KE PUSAT!

Sementara itu, Koordinator BEM SI, Altio, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal persoalan PT Bahari Kurnia Agency.

Ia menyatakan bahwa dugaan keterkaitan perusahaan tersebut dengan PT Tanto dalam penyediaan jasa pengiriman batu hitam ilegal harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Menurutnya, apabila terdapat bukti keterlibatan pihak perusahaan maupun pihak-pihak lain dalam memfasilitasi pengiriman komoditas ilegal, maka tidak boleh ada pihak yang kebal dari proses hukum.

Altio juga menegaskan bahwa persoalan ini akan terus disuarakan hingga ke tingkat pusat, sekaligus mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.

RAHMAN PATINGKI: KAMI TIDAK DATANG UNTUK MENDENGAR JANJI, KAMI DATANG MENUNTUT BUKTI!

Menutup rangkaian aksi, Rahman Patingki menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan bukanlah kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa setiap pernyataan tindak lanjut yang disampaikan oleh institusi maupun pemerintah harus dibuktikan melalui tindakan nyata.

"Jangan sampai rakyat hanya diberikan janji ketika demonstrasi berlangsung, tetapi setelah massa membubarkan diri, seluruh persoalan kembali tenggelam tanpa kepastian. Kami tidak datang untuk mencari panggung, apalagi mengganggu stabilitas. Kami datang karena ada persoalan yang harus dijawab. Jika aparat menyatakan akan melakukan pemeriksaan, maka buktikan. Jika pemerintah dan DPRD menyatakan akan turun ke lapangan, maka libatkan kami dan buka hasilnya kepada publik," tegas Rahman.

Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan bantuan sapi, kewajiban CSR perusahaan, penanganan perkara batu hitam ilegal, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak yang harus diperiksa secara objektif.

GORONTALO TIDAK KEKURANGAN JANJI, GORONTALO MEMBUTUHKAN KEBERANIAN DAN KETEGASAN!

Rangkaian aksi ini menjadi pengingat bahwa persoalan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab perusahaan bukanlah persoalan kecil yang dapat diselesaikan dengan pernyataan normatif.

Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar retorika. Masyarakat membutuhkan keberpihakan, bukan pembiaran. Dan hukum harus berdiri tegak tanpa melihat siapa yang memiliki kekuasaan, jabatan, maupun kepentingan ekonomi.

Rahman Patingki bersama elemen aliansi menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut hingga ada langkah konkret dan kepastian tindak lanjut dari masing-masing institusi.

Sebab, ketika suara rakyat sudah disampaikan secara damai dan melalui jalur konstitusional, maka mengabaikannya sama saja dengan mempertontonkan ketidakpekaan terhadap kepentingan publik.

Salus Populi Suprema Lex Esto — Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi.

Rep: JO

GKI Yedid-yah Serui Laut Gelar Sidang Jemaat, Siapkan Arah Pelayanan 2027–2032

SERUI-Suaraindonesia1.com. Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah papua (GKI) Yedid-yah Serui Laut menggelar Sidang Jemaat ke-25 dalam rangka membahas dan mengevaluasi pelayanan gereja serta mempersiapkan arah program pelayanan periode 2027–2032. Senin, 09/11/2026, Kegiatan tersebut melibatkan 12 rayon yang ada di lingkungan Jemaat GKI Yedid-yah Serui Laut.

Ketua Panitia Sidang Jemaat ke-25, Matias Samberi, menjelaskan bahwa panitia telah dibentuk sejak 29 Maret 2026 melalui keterlibatan berbagai unsur jemaat. Setelah ditetapkan, panitia kemudian menggelar rapat perdana pada 1 April 2026.

Menurut Matias, jumlah panitia yang terlibat dalam persiapan kegiatan tersebut sebanyak 63 orang, sesuai Surat Keputusan (SK) Ketua Jemaat GKI Yedid-yah Serui Laut.

Ia mengatakan, sejak dibentuk, panitia telah melakukan berbagai upaya penggalangan dana untuk mendukung seluruh kebutuhan pelaksanaan sidang. Meski menghadapi sejumlah kendala selama proses persiapan, panitia tetap berkomitmen menyukseskan kegiatan tersebut.

"Memang banyak kendala yang kami hadapi, tetapi dengan pengharapan kepada Tuhan, apa yang kami kerjakan dapat berjalan sesuai kehendak-Nya. Sehingga hari ini kita bisa bertemu, saling menyampaikan berbagai kekurangan dan mengevaluasi persiapan panitia dalam pelaksanaan sidang jemaat," ungkap Matias.

Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan sidang periodik yang merupakan tahun periodik kelima sesuai ketentuan klasis tersebut dapat menghasilkan keputusan yang membawa sukacita, damai sejahtera, serta kemajuan dalam seluruh pelayanan jemaat dan gereja.

Matias juga menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dan undangan yang ditetapkan bersama Pelaksana Harian Majelis Jemaat, jumlah peserta yang mengikuti sidang mencapai sekitar 300 orang.

Peserta tersebut merupakan utusan dari berbagai perwakilan rayon, unsur kategorial, tokoh agama, pemuda, serta berbagai unsur lainnya yang berada dalam lingkungan Jemaat GKI Yedid-yah Serui Laut.

Peserta yang hadir antara lain unsur BPK Klasis, Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ), Persekutuan Kaum Bapak (PKB), Persekutuan Wanita (PW), Persekutuan Anggota Muda (PAM), serta Persekutuan Anak dan Remaja (PAR).

Selain itu, terdapat unsur Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG) Jemaat, Panitia Pembangunan, PAUD, SD, SMP YPK YEDID-YAH  Serui Laut, Panitia Hari Besar Gerejawi , unsur pemerintah, calon majelis baru, serta perwakilan Rayon yakni Rayon Elim,Maranatha, Galilea, Getsemani, Efata, Bukit Santun, Smirna, Baitani, Laodikia, Alfa, Omega, dan Karmel.

Adapun susunan panitia inti Sidang Jemaat ke-25 ini terdiri dari Matias Samberi selaku Ketua Panitia, Luberz Bonai sebagai Sekretaris, dan Nona Susi sebagai Bendahara.Melalui pelaksanaan sidang ini, diharapkan seluruh unsur jemaat dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan konstruktif demi menghasilkan keputusan serta program pelayanan yang lebih baik untuk periode 2027–2032.

(ELVINO)

Yabar 2 Tampil Perkasa, Libas Yabar 1 Dengan Skor Telak 4-0 Di KNPI CUP U.23 Tahun 2026.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Penampilan gemilang ditunjukkan Yabar 2 dalam lanjutan Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026. Menghadapi Yabar 1, Yabar 2 sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor telak 4-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Lapangan Saptamarga Serui, Senin (09/11/2026).

Sejak awal pertandingan, Yabar 2 langsung memperlihatkan permainan agresif dan penuh percaya diri. Dengan kerja sama tim yang solid serta serangan yang terorganisasi, Yabar 2 mampu menguasai jalannya pertandingan dan memberikan tekanan kepada barisan pertahanan Yabar 1.

Yabar 1 berusaha memberikan perlawanan dan mencari peluang untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, solidnya permainan Yabar 2 membuat setiap upaya yang dibangun Yabar 1 belum mampu mengubah keadaan.

Empat gol yang berhasil dicetak Yabar 2 menjadi bukti ketajaman lini serang sekaligus menunjukkan kekompakan tim dalam pertandingan tersebut. Hingga peluit panjang dibunyikan, Yabar 2 tetap unggul tanpa balas dengan skor akhir 4-0.

Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Bambang Maay yang bertugas mengawal jalannya laga.

Kemenangan telak ini menjadi modal positif bagi Yabar 2 untuk menghadapi pertandingan berikutnya dalam Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026. Sementara itu, Yabar 1 diharapkan dapat melakukan evaluasi dan bangkit pada laga selanjutnya.

Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026 bukan sekadar ajang perebutan kemenangan, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, kemampuan, sportivitas, serta mempererat persaudaraan melalui olahraga sepak bola.

Dramatis Yawakukat FC Taklukan LMP Ambai 3-2 Di KNP CUP U.23 Tahun 2026.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Pertandingan sengit tersaji dalam lanjutan Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Stadion Marora Serui, Senin (09/11/2026). Yawakukat FC berhasil mengamankan kemenangan tipis setelah menaklukkan LMP Ambai dengan skor akhir 3-2.

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil penuh semangat dan menunjukkan permainan kompetitif. Yawakukat FC dan LMP Ambai sama-sama berusaha membangun serangan demi menciptakan peluang dan mengungguli lawannya.

Pertandingan berlangsung menarik dengan jual beli serangan dari kedua kesebelasan. LMP Ambai memberikan perlawanan sengit, namun Yawakukat FC mampu memanfaatkan peluang dengan baik hingga akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 3-2.

Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Yawakukat FC dalam persaingan Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026. Sementara itu, LMP Ambai harus menerima kekalahan setelah memberikan perlawanan hingga pertandingan berakhir.

Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit Fiktor Worabai yang menjalankan tugas memimpin jalannya laga di lapangan.

Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026 merupakan salah satu ajang kompetisi sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik untuk menunjukkan kemampuan, sportivitas, serta semangat persaudaraan antarpemuda di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dengan hasil ini, Yawakukat FC berhasil membawa pulang kemenangan penting, sementara persaingan menuju babak selanjutnya dipastikan semakin menarik untuk disaksikan.

Praperadilan Neli Sakura Kandas, Hakim PN Sarolangun Tolak Seluruh Permohonan

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Upaya hukum praperadilan yang diajukan Neli Sakura terhadap Kapolres Sarolangun selaku Termohon berakhir kandas. Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun secara resmi menolak seluruh permohonan Pemohon dalam sidang putusan praperadilan yang digelar Senin (9/11/2026).

Sidang dengan perkara Nomor 04/Pid.Pra/2026/PN.Srl tersebut dipimpin hakim tunggal Ashifa Yona, S.H., dengan agenda pembacaan putusan.

Perkara praperadilan ini berkaitan dengan keberatan Pemohon terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen serta barang miliknya oleh penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Kasus tersebut bermula dari pengembangan sejumlah perkara narkotika yang melibatkan tersangka Ade Purwanto alias Saipul alias Ipul. Dalam proses penyidikan, petugas melakukan penelusuran terhadap dugaan aliran dana hasil penjualan narkotika yang diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk satu unit mobil Mitsubishi Pajero warna cokelat metalik.

Dalam proses penyidikan TPPU tersebut, penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap sejumlah dokumen serta barang yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan praperadilan dengan meminta agar tindakan penggeledahan dan penyitaan dinyatakan tidak sah, seluruh barang yang disita dikembalikan, serta menuntut ganti kerugian sebesar Rp1 miliar.

Namun, setelah melalui rangkaian persidangan hingga agenda pembacaan putusan, hakim tunggal menyatakan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Fatur Rohman, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya menghormati putusan pengadilan dan menjadikan proses tersebut sebagai bagian dari mekanisme hukum yang harus dijalankan secara terbuka dan profesional.

Menurutnya, Polres Sarolangun berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Kami menghormati seluruh proses hukum, termasuk putusan praperadilan ini. Polres Sarolangun akan terus berkomitmen memberantas tindak pidana narkotika, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari kejahatan narkotika," tegasnya.

Sidang tersebut turut dihadiri tim kuasa hukum Termohon dari Bidkum Polda Jambi bersama personel Sikum Polres Sarolangun. Sementara Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat Raju Darmawan dan Advokat M. Amin, S.H.

Selama pelaksanaan sidang hingga pembacaan putusan, kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Polres Sarolangun juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap narkotika. Masyarakat diimbau segera melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan Kepolisian 110.

Redaksi/Suara Indonesia 1

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolres Waropen Pimpin Strong Point di Pertigaan Boimo.

Waropen-Suaraindonesia1.com. Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat di jalan raya kembali ditunjukkan melalui kegiatan Strong Point Pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Waropen AKBP. Tofan Irdiyanto, S.Sos., bersama Personel Satuan Lalu Lintas Polres Waropen, Senin (09/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pertigaan Boimo, Distrik Waropen Bawah tersebut difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas serta membantu para pelajar menyeberangi jalan guna memastikan aktivitas masyarakat pada pagi hari berjalan aman, tertib dan lancar.

Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat merupakan wujud nyata semangat Polisi Bersama Masyarakat, sekaligus bentuk pelayanan prima Polres Waropen dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, khususnya pada titik-titik keramaian yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Melalui kegiatan ini, Polres Waropen terus berkomitmen untuk hadir, melayani dan melindungi masyarakat serta mewujudkan kamseltibcar lantas yang aman, tertib dan berkeselamatan di wilayah hukum Polres Waropen.

PERSIAPAN TEMU RAYA PKB SINODE GKI DI TANAH PAPUA CAPAI 98 PERSEN

Jayapura –  Suaraindonesia1, Kegiatan Temu Raya Persekutuan Kaum Bapak (PKB) Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua saat ini persiapannya telah mencapai 98%. 

Pernyataan tersebut sampaikan Ketua Panitia, Henok Puraro didampingi Koordinator Bidang Publikasi dan Komunikasi, Antonius Ayorbaba, baru-baru ini di Jayapura.

Menurut Ketua Panitia, bahwa peserta yang telah terdaftar dalam kegiatan Temu Raya ini sekitar 8.647 peserta sejak tgl 7 November, dari yang di targetkan mencapai 9-10 ribu anggota PKB se Sinode GKI.

Sementara itu Ketua Tim Temu Raya PKB Klasis Manokwari Lodwik Anari ketika diminta keterangannya mengatakan, Peserta TR PKB Klasis Manokwari sebanyak 1000 orang dari 53 Jemaat Se Klasis GKI Manokwari.

Kegiatan TR ini dipusatkan di Bumi Kenambai Umbay Klasis GKI Sentani Papua, dan akan dibuka oleh Ketua Sidode GKI mulai tgl. 17-22 November 2026. (Djf. Bda)

PAJAK SEMAKIN MEMBEBANI RAKYAT, TAPI PERBAIKAN JALAN SEMAKIN SULIT! GTI DESAK KEMENTERIAN PU EVALUASI DAN COPOT KEPALA BPJN SULUT

MANADO – Suaraindonesia1, Kondisi infrastruktur jalan nasional di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Timur Indonesia (GTI) menyampaikan kritik keras terhadap kondisi sejumlah ruas jalan berlubang yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Di tengah meningkatnya beban ekonomi masyarakat dan kewajiban membayar pajak, masyarakat justru masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur jalan yang belum tertangani secara maksimal.

Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menilai bahwa persoalan jalan berlubang bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara, melainkan menyangkut keselamatan jiwa, tanggung jawab penyelenggara jalan, serta kualitas pelayanan publik.

"Jangan sampai masyarakat terus dibebani berbagai kewajiban, termasuk pajak, tetapi hak masyarakat untuk menikmati infrastruktur jalan yang aman dan layak justru terabaikan. Jalan berlubang bukan persoalan kecil. Ini menyangkut keselamatan masyarakat setiap hari," tegas Fikri.

Menurut GTI, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara harus mampu menunjukkan kinerja nyata, respons cepat, serta tanggung jawab dalam memastikan pemeliharaan jalan nasional berjalan sebagaimana mestinya.

GTI menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan kinerja Kepala BPJN Sulut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab secara optimal, GTI mendesak Menteri Pekerjaan Umum untuk mengambil langkah tegas, termasuk pencopotan dari jabatan.

EMPAT TUNTUTAN TEGAS GTI

1. Mendesak Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga segera mengevaluasi kinerja Kepala BPJN Sulawesi Utara secara menyeluruh dan transparan.

2. Mendesak pencopotan Kepala BPJN Sulut apabila terbukti tidak mampu menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam menangani persoalan infrastruktur jalan nasional.

3. Memerintahkan penanganan darurat terhadap ruas-ruas jalan berlubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, dengan mengutamakan titik-titik yang memiliki tingkat risiko tinggi bagi pengguna jalan.

4. Melakukan audit dan keterbukaan informasi terhadap anggaran pemeliharaan serta pekerjaan perbaikan jalan nasional, termasuk kualitas pekerjaan, realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.

JANGAN TUNGGU ADA KORBAN JIWA BARU BERTINDAK!

GTI menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa untuk menyadari seriusnya persoalan infrastruktur jalan.

Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar menjadi slogan dalam program pembangunan.

Fikri Alkatiri juga menegaskan bahwa desakan ini bukan bentuk serangan pribadi terhadap pejabat tertentu, melainkan kritik dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang menggunakan uang negara.

"Jabatan adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar laporan administratif atau janji perbaikan. Masyarakat membutuhkan bukti nyata di lapangan. Kalau tidak mampu menjalankan tanggung jawab, berikan kesempatan kepada orang yang lebih mampu dan profesional," tutup Fikri.

LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)

Fikri Alkatiri

Ketua Umum DPP LSM Garda Timur Indonesia

Kontrol sosial, transparansi, dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama.

Pererat Silaturahmi dan Kedekatan dengan Jemaat, Kapolres Kepulauan Yapen Bersama Perwira Laksanakan Minggu Kasih di Gereja GKI Effata Serui

SERUI-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kedekatan antara Polri dan masyarakat, Kapolres Kepulauan Yapen bersama para perwira Polres Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan Minggu Kasih bersama jemaat Gereja GKI Effata Serui, (8/11/2026).

Kegiatan Minggu Kasih ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan tokoh agama dan jemaat gereja.

Dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Kapolres Kepulauan Yapen bersama para perwira berkesempatan berinteraksi langsung dengan jemaat, mendengarkan aspirasi, masukan, serta berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Felle, S.I.K. menyampaikan bahwa kegiatan Minggu Kasih merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk terus hadir, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Kapolres juga mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama menjaga kerukunan antarumat beragama, mempererat persaudaraan, serta berperan aktif dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, damai, dan kondusif.

“Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluhan jemaat, sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ungkap Kapolres.

Kapolres berharap melalui kegiatan seperti ini, hubungan kekeluargaan antara Polri, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat semakin erat sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan harmonis.

Kegiatan Minggu Kasih bersama jemaat Gereja GKI Effata Serui berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan sebagai wujud nyata Polri yang humanis dan selalu hadir di tengah masyarakat.

Dukung Program 100 Hari Kapolri, Polres Waropen Gelar Minggu Kasih Bersama Jemaat GKI Winggai Winuri Sanggei

Waropen-Suaraindonesia.com. dalam rangka mempererat silaturahmi serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), jajaran Polres Waropen melaksanakan kegiatan Minggu Kasih bersama Jemaat Gereja GKI Winggai Winuri Sanggei, Kampung Urfas I, Distrik Urei-Faisei, Kabupaten Waropen, pada Minggu (08/11/2026) pagi.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung Program Kerja 100 Hari Kapolri melalui pendekatan yang humanis serta hadir langsung di tengah-tengah masyarakat.

Hadir dalam ibadah tersebut Kabag Ops Polres Waropen AKP Frits B. Arera, S.Sos., Kasat Binmas IPTU Nelson Pombos, S.H., M.I.P., Kasat Tahti IPTU Samuel Imbiri, Kasat Intelkam IPDA DR. Angel Ripka Hawar, S.Sos., M.I.P., CPHR., CBA., KBO Samapta IPDA Moryam A.P. Womsiwor, Kasi TIK IPDA Felix Kafiar, Kasubbag Faskon Bag Log IPDA Daniel George Ayorbaba, beserta jajaran bintara Polres Waropen dan sekitar 123 orang jemaat GKI Winggai Winuri Sanggei.

Rangkaian ibadah berlangsung khidmat yang dipimpin oleh Ibu Ptd. Yasmita Tikara, S.Si. Khotbah diangkat dari pembacaan Firman Tuhan Kitab Mazmur 133:1 dengan perenungan mengenai "Persaudaraan yang Rukun dan Damai".

Usai pelaksanaan ibadah, perwira Polres Waropen menyampaikan sejumlah pesan Kamtibmas kepada jemaat yang hadir.

Kabag Ops Polres Waropen AKP Frits B. Arera, S.Sos., menyampaikan bahwa kehadiran personel Kepolisian merupakan wujud kedekatan dan komitmen kemitraan antara Polri dan masyarakat. Kegiatan Minggu Kasih ini digelar secara bergiliran di gereja-gereja wilayah Kabupaten Waropen.

"Melalui Minggu Kasih, kami ingin hadir secara langsung untuk menjalin komunikasi serta mengajak warga jemaat bersama-sama menjaga lingkungan. Kami mengimbau para orang tua untuk membina generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang mengganggu Kamtibmas," ujar AKP Frits.

Ia juga menginformasikan fasilitas pengaduan Call Center 110 Polres Waropen yang bebas pulsa dan siap diakses kapan saja jika masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan potensi gangguan keamanan.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Waropen IPDA DR. Angel Ripka Hawar menambahkan imbauan terkait kalender Kamtibmas menjelang 1 Desember. Ia mengajak jemaat untuk mempertahankan kerukunan, meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, serta proaktif membagikan informasi jika menemukan potensi gangguan keamanan.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, pada akhir kegiatan Polres Waropen menyerahkan bantuan berupa uang tunai untuk mendukung penyelesaian pembangunan Gereja GKI Winggai Winuri Sanggei.

Bantuan berupa titipan dari Kapolres Waropen tersebut diserahkan langsung oleh AKP Frits B. Arera dan diterima oleh Penatua H. Wonatorei selaku Wakil Ketua Jemaat.

"Jangan dinilai dari besarnya nominal, namun ini adalah bentuk perhatian, kepedulian, dan ketulusan Polres Waropen untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pembangunan rumah ibadah," pungkas Kabag Ops.

Seluruh rangkaian kegiatan Ibadah Minggu Kasih diakhiri dengan sesi foto bersama, Kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh kehangatan.

Bupati M. Syukur Puji Perkembangan Pembangunan Kota Sungai Penuh Saat Menghadiri HUT Kota Sungai Penuh Ke-18.

Suaraindonesia1.Com, SUNGAIPENUH — Bupati Merangin, M. Syukur, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kota Sungai Penuh di Gedung DPRD Kota Sungai Penuh, Minggu (8/11).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati M. Syukur menyampaikan apresiasi atas pesatnya kemajuan dan pembangunan Kota Sungai Penuh sejak berdiri sebagai daerah otonom hasil pemekaran Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 lalu.

"Kota Sungai Penuh tampak semakin berkembang, pembangunannya terus berjalan. Semoga di usianya yang ke-18, Kota Sungai Penuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Alfin semakin maju," puji M. Syukur di sela-sela acara.

Rapat Paripurna peringatan hari jadi kota yang mengusung tema "Inovasi Bergerak, Pembangunan Berdampak" ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, didampingi Wakil Ketua I Hardizal dan Wakil Ketua II Emrizal.

Selain Bupati Merangin, perayaan puncak HUT ke-18 ini juga dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Sungai Penuh Alfin, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, serta para kepala daerah se-Provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya.

Jalannya acara diawali dengan pemutaran video ucapan selamat dari para kepala daerah di Provinsi Jambi, termasuk apresiasi dan harapan dari Bupati Merangin, M. Syukur.

Ketua DPRD Hutri Randa dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bahu-membahu membangun kota dengan merawat kearifan lokal melalui slogan "Sahalun Suhak Salatuh Bdei". Ia juga mengenang jasa Alm. Bapak Fauzi Siin sebagai tokoh pelopor pemekaran kota tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan rasa bangganya atas identitas Kota Sungai Penuh sebagai daerah yang indah, bersih, dan ramah yang diiringi dengan berbagai prestasi ditingkat nasional.

Perayaan HUT kali ini juga diwarnai aksi unjuk rasa dari mahasiswa di depan gerbang Gedung DPRD Kota Sungai Penuh. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Al Haris memberikan pandangan positif dalam sambutannya.

"Kalau tadi ada yang demo, itu biasa. Itu tandanya adik-adik kita mencintai kota ini, sehingga ikut berperan dan ikut andil memberikan sumbangsih bagi jalannya pembangunan kota ini," ujar Al Haris. 

Report (Janasri)

BEM SI WILAYAH GORONTALO DESAK PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN DPRD PROVINSI BERTINDAK, PTSP DIMINTA CABUT IZIN JIKA TERBUKTI TERLIBAT PENGIRIMAN BATU HITAM ILEGAL

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Penanganan dugaan pengiriman ilegal material batu hitam dari Gorontalo kembali mendapat sorotan. Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI) Wilayah Gorontalo memperluas desakannya kepada PT Bahari Kurnia Agency, DPRD Provinsi Gorontalo, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo.

Desakan tersebut muncul menyusul berkembangnya informasi mengenai dugaan jalur pengiriman batu hitam dari Gorontalo menuju luar daerah, termasuk temuan identitas dua kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742 serta kapal bernomor IMO 8906664 yang sebelumnya menjadi perhatian BEM SI Wilayah Gorontalo.

Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo, Altio Prasetyo Lengato, menilai penelusuran kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang diduga melakukan pengangkutan atau pemilik barang. Seluruh mata rantai distribusi, termasuk perusahaan keagenan pelayaran, pihak yang mengurus administrasi pengiriman, hingga perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama dalam operasional pengangkutan, harus mendapatkan pemeriksaan sesuai kewenangan dan bukti yang tersedia.

Salah satu pihak yang kini menjadi perhatian BEM SI Wilayah Gorontalo adalah PT Bahari Kurnia Agency. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan tersebut disebut sebagai mitra PT Tanto dalam kegiatan keagenan pelayaran.

Nama PT Bahari Kurnia Agency juga muncul dalam pemberitaan perkembangan penanganan perkara batu hitam di Gorontalo. Dalam laporan mengenai konferensi pers Polda Gorontalo pada 28 Oktober 2026, disebutkan bahwa empat orang dari pihak agen pelayaran PT Bahari Kurnia Agency telah diperiksa sebagai saksi.

Fakta pemeriksaan tersebut, menurut Altio, harus menjadi pintu masuk untuk mendalami lebih jauh bagaimana mekanisme pemesanan, pengurusan dokumen, pencatatan muatan, hingga proses keberangkatan kontainer dilakukan.

“Kalau memang ada perusahaan yang menjalankan fungsi keagenan dalam proses pengiriman, maka seluruh aktivitas dan tanggung jawabnya harus diperiksa secara terbuka. Kami mendesak PT Bahari Kurnia Agency memberikan penjelasan kepada publik mengenai peran, mekanisme kerja, serta keterlibatannya dalam rangkaian pengiriman yang sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum,” tegas Altio.

Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap sejumlah orang dari perusahaan tersebut tidak boleh dipelintir menjadi kesimpulan bahwa perusahaan telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun, menurutnya, pemeriksaan itu cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta transparansi dan pendalaman terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perkara.

PTSP DIMINTA EVALUASI DAN CABUT IZIN PT BAHARI KURNIA AGENCY

Selain mendesak keterbukaan perusahaan, BEM SI Wilayah Gorontalo secara tegas meminta PTSP Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas dan perizinan operasional PT Bahari Kurnia Agency.

Altio meminta PTSP tidak hanya menjadi lembaga administratif yang menerbitkan perizinan, tetapi juga memastikan perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah Gorontalo memenuhi ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan legalitas usaha untuk memfasilitasi kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BEM SI Wilayah Gorontalo bahkan mendesak agar izin operasional PT Bahari Kurnia Agency dicabut apabila hasil pemeriksaan dan evaluasi oleh instansi berwenang membuktikan perusahaan tersebut terlibat atau memfasilitasi pengiriman komoditas tambang ilegal.

“PTSP Provinsi Gorontalo harus mengambil sikap. Jangan sampai perusahaan yang menjalankan aktivitas keagenan pelayaran justru tidak tersentuh evaluasi ketika muncul persoalan serius mengenai dugaan pengiriman komoditas tambang ilegal. Kami meminta pemeriksaan terhadap legalitas dan seluruh perizinannya. Jika terbukti melakukan pelanggaran, cabut izin operasionalnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Altio.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas perusahaan bukan sekadar formalitas. Legalitas usaha seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai hukum, bukan menjadi perlindungan bagi pihak yang terbukti memfasilitasi pelanggaran.

DPRD PROVINSI GORONTALO DIMINTA PANGGIL PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN PT TANTO

Tidak hanya kepada PTSP, BEM SI Wilayah Gorontalo juga mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut dugaan pengiriman batu hitam dari daerah tersebut.

Altio meminta DPRD tidak hanya menunggu perkembangan proses hukum, tetapi turut mengambil langkah kelembagaan dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat kerja bersama instansi terkait.

Pihak-pihak yang dinilai perlu dimintai penjelasan antara lain PT Bahari Kurnia Agency, PT Tanto, PTSP Provinsi Gorontalo, KSOP, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kegiatan pengangkutan dan distribusi komoditas tambang.

Menurut BEM SI, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab melalui forum resmi DPRD.

Pertama, bagaimana hubungan kerja sama dan pembagian tanggung jawab antara PT Bahari Kurnia Agency dengan PT Tanto dalam kegiatan keagenan dan pengangkutan barang?

Kedua, bagaimana mekanisme pemeriksaan dokumen dan kesesuaian antara manifest dengan barang yang sebenarnya diangkut?

Ketiga, siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan administrasi, pemesanan kontainer, serta proses keberangkatan barang?

Keempat, apakah terdapat evaluasi terhadap legalitas perusahaan dan aktivitas operasional pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian pengiriman tersebut?

Kelima, sejauh mana pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi dalam rantai distribusi komoditas tambang di Gorontalo?

“Kami meminta DPRD Provinsi Gorontalo jangan hanya menjadi penonton. Gunakan fungsi pengawasan yang dimiliki. Panggil pihak PT Bahari Kurnia Agency dan PT Tanto, minta penjelasan terbuka, hadirkan PTSP dan instansi terkait. Jangan sampai persoalan sebesar ini hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa ada langkah pengawasan dari lembaga perwakilan rakyat,” tegasnya.

PENELUSURAN HARUS SAMPAI KE AKTOR DI BALIK PENGIRIMAN

Lebih jauh, Altio mengingatkan bahwa persoalan batu hitam di Gorontalo tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pengangkutan barang. Ada persoalan yang lebih besar, yakni asal-usul material, legalitas komoditas, pihak yang membiayai, pengirim, penerima, serta kemungkinan adanya jaringan distribusi yang bekerja secara terorganisasi.

Sebelumnya, BEM SI Wilayah Gorontalo telah mendesak Polda Gorontalo menelusuri dua identitas kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742 serta kapal bernomor IMO 8906664. Penelusuran tersebut diharapkan dapat dicocokkan dengan dokumen manifest, riwayat pelayaran, data penerima barang, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman.

Bagi Altio, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak berhenti pada pekerja lapangan atau pihak yang secara langsung mengangkut barang.

“Jangan hanya orang-orang di lapangan yang diperiksa. Telusuri siapa yang mengatur, siapa yang mengurus administrasi, siapa yang membiayai, siapa yang menjadi pengirim, dan siapa penerima akhirnya. Kalau ada pihak yang memiliki peran dalam memfasilitasi pengiriman, periksa berdasarkan bukti dan kewenangannya. Jangan ada pihak yang kebal dari proses hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta agar setiap perusahaan yang disebut dalam pemberitaan diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka sehingga persoalan ini dapat diperiksa berdasarkan fakta, bukan asumsi maupun tuduhan sepihak.

BEM SI SIAP KAWAL TUNTUTAN

Menutup pernyataannya, Altio menegaskan bahwa BEM SI Wilayah Gorontalo akan terus mengawal perkembangan persoalan batu hitam tersebut, termasuk mendorong keterbukaan perusahaan, evaluasi perizinan, serta penggunaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, sumber daya alam Gorontalo harus dilindungi dan setiap aktivitas distribusinya wajib memiliki dasar legalitas yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai ketika masyarakat kecil berhadapan dengan persoalan hukum, prosesnya begitu cepat, tetapi ketika kita berbicara tentang perusahaan, administrasi pelayaran, dan rantai distribusi, semuanya justru menjadi tidak jelas. Kami meminta perlakuan hukum yang sama. Jika terbukti melanggar, tindak sesuai aturan. Jika izinnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal, cabut izinnya. DPRD juga harus berani menjalankan fungsi pengawasan,” tutup Altio.

BEM SI Wilayah Gorontalo menegaskan, tuntutan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum adanya pembuktian hukum, melainkan untuk memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan rantai pengiriman batu hitam diperiksa secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Altio Prasetyo Lengato

Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo

Rep: JO

BATU HITAM : LIMA INISIAL DISOROT, DUA PEJABAT POLRES DISEBUT DALAM CHAT! RAHMAN PATINGKI DESAK PROPAM PERIKSA KASAT RESKRIM DAN KASAT INTEL

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Penanganan kasus dugaan penyelundupan batu hitam ilegal yang sebelumnya berhasil diamankan oleh jajaran Polisi Perairan dan Udara (Polairud) di wilayah perairan Bone Bolango kini menuai sorotan serius. Pasalnya, meskipun aparat sebelumnya telah menggagalkan pengiriman batu hitam yang diduga berasal dari Kecamatan Taludaa dan sempat menggelar konferensi pers di Kantor Polairud Bone Bolango, hingga saat ini publik masih mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut, khususnya terkait belum adanya kejelasan mengenai penetapan tersangka.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah penanganan perkara ini benar-benar berjalan secara profesional, atau justru terdapat persoalan yang belum dibuka secara transparan kepada publik?

Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, menyayangkan lambannya perkembangan penanganan kasus tersebut. Menurutnya, apabila aparat telah mengamankan sejumlah orang yang diduga memiliki peran dalam rangkaian pengiriman batu hitam ilegal, maka penyidik harus segera mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk siapa aktor utama, pemilik barang, koordinator, hingga pihak-pihak yang diduga memberikan dukungan terhadap kelancaran pengiriman.

Rahman menegaskan bahwa dugaan penyelundupan bukanlah persoalan sederhana yang cukup diselesaikan dengan mengamankan barang bukti dan menggelar konferensi pers. Penegakan hukum harus mampu membongkar seluruh mata rantai, bukan hanya berhenti pada orang-orang yang berada di lapangan.

Berdasarkan informasi dan data yang dikantongi Rahman, terdapat sejumlah inisial yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pengiriman batu hitam tersebut, di antaranya:

1. LB, diduga berperan sebagai koordinator penghubung yang mengatur komunikasi untuk memuluskan proses pengiriman.

2. HH, diduga berperan sebagai koordinator lapangan dalam aktivitas pengiriman.

3. ASD, diduga berperan sebagai sopir yang membawa truk bermuatan batu hitam.

4. BH, diduga berperan sebagai pihak pengamanan atau pengawalan dalam proses pengiriman.

5. HI alias Pak Haji, diduga kuat merupakan pemilik batu hitam yang rencananya akan dikirim dari Kecamatan Taludaa menuju Palu, Sulawesi Tengah.

Rahman menilai bahwa seluruh dugaan peran tersebut harus didalami secara serius oleh penyidik. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan terpenuhi unsur pidananya, maka tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dari proses hukum hanya karena memiliki kedekatan, jabatan, pengaruh, maupun jaringan tertentu.

BUKTI PERCAKAPAN DIGITAL JADI SOROTAN, ADA APA DENGAN PENANGANAN PERKARA INI?

Lebih jauh, Rahman mengungkapkan bahwa dirinya mengantongi bukti percakapan digital antara inisial LB dan HI yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Dalam percakapan tersebut, LB diduga menyampaikan kekhawatirannya terhadap perkembangan kasus yang sedang ditangani. Namun, HI disebut merespons dengan pernyataan:

"Sudah ada Kasat Intel dan Kasat Reskrim yang urus, barusan saya ditelepon, jadi saya sudah siap bahkan..."

Dalam percakapan yang sama, menurut Rahman, turut disebutkan nama inisial BH dan terdapat pernyataan yang mengindikasikan bahwa HI belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan perkara tersebut.

Rahman menegaskan bahwa percakapan ini bukanlah bukti otomatis adanya keterlibatan atau pelanggaran oleh pejabat kepolisian yang disebutkan. Namun, isi komunikasi tersebut merupakan informasi serius yang patut diverifikasi, diklarifikasi, dan ditelusuri secara profesional oleh institusi yang berwenang.

"Kalau benar ada komunikasi sebagaimana yang tertuang dalam percakapan tersebut, maka ini tidak boleh dianggap sepele. Publik berhak mengetahui apa maksud komunikasi itu, dalam kapasitas apa pihak-pihak tersebut berhubungan, dan apakah ada intervensi terhadap penanganan perkara. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum bisa dikendalikan oleh kepentingan tertentu," tegas Rahman.

Menurutnya, transparansi menjadi keharusan agar tidak berkembang spekulasi liar mengenai kemungkinan adanya upaya memengaruhi atau mengaburkan penanganan perkara. Karena itu, ia meminta Kapolres Bone Bolango dan jajaran penyidik memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyidikan, status hukum pihak-pihak yang telah diamankan, serta tindak lanjut terhadap dugaan keterlibatan pihak lain.

FKPR SIAP GERUDUK POLDA GORONTALO DAN POLRES BONE BOLANGO

Sebagai bentuk kontrol sosial dan keseriusan mengawal persoalan tersebut, Rahman menyatakan bahwa FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo akan mengambil langkah konkret melalui aksi demonstrasi di Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango.

Tidak hanya menuntut transparansi penanganan perkara, FKPR juga berencana melaporkan Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polres Bone Bolango kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Gorontalo agar dilakukan pemeriksaan serta klarifikasi terhadap dugaan adanya komunikasi maupun kemungkinan intervensi dalam penanganan perkara tersebut.

Rahman menegaskan, laporan kepada Propam bukanlah bentuk vonis terhadap pejabat yang bersangkutan, melainkan langkah untuk meminta pemeriksaan objektif berdasarkan bukti dan fakta yang tersedia.

Ia menyampaikan bahwa saat ini tim FKPR telah melakukan konsolidasi internal dan akan melaksanakan konsolidasi final pada Sabtu malam. Selanjutnya, aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada Senin hingga Rabu pekan depan dengan sasaran Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango.

JANGAN BIARKAN BATU HITAM TERUS LOLOS, BONGKAR SELURUH MATA RANTAINYA!

Rahman menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan keseriusan dalam memberantas dugaan penyelundupan batu hitam dari wilayah Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada sopir, kendaraan, dan barang bukti yang berhasil diamankan. Jika terdapat dugaan keterlibatan pemilik barang, koordinator, penghubung, pengawal, maupun pihak lain yang membantu proses pengiriman, semuanya harus ditelusuri berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Jangan sampai yang berani mengambil risiko di lapangan justru menjadi pihak yang paling dahulu diproses, sementara aktor yang diduga berada di balik seluruh rangkaian aktivitas ini tidak tersentuh. Kami tidak ingin hukum hanya tajam kepada mereka yang lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan dan jaringan," tegas Rahman.

Ia juga mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Ini bukan sekadar persoalan satu truk batu hitam. Ini menyangkut kewibawaan hukum, integritas institusi kepolisian, serta upaya memutus mata rantai penyelundupan sumber daya alam yang diduga terus berlangsung dari Gorontalo. Jangan sampai barang ilegal berhasil diamankan, tetapi aktor di balik pengirimannya justru tidak pernah terungkap. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban hukum," tutup Rahman Patingki.

Salus Populi Suprema Lex Esto — Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.

Rep: JO