Desa Hulawa Terpinggirkan: Tambang Emas Beroperasi, Jalan Desa Hancur Tak Tersentuh Perbaikan

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com – Kondisi infrastruktur jalan di Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato masih memprihatinkan meskipun wilayah ini dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertambangan yang dikelola oleh perusahaan tambang emas Pani Gold Project (PGP). Ironisnya, keberadaan tambang tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu bukti nyata adalah masih buruknya akses jalan desa yang justru semakin rusak akibat lalu lalang kendaraan berat perusahaan tambang. Jalan yang ada selama ini dibangun dan dirawat secara swadaya oleh masyarakat melalui gotong royong, bukan hasil dari program perusahaan atau pemerintah daerah.

Ali Musa, warga Desa Hulawa, menyampaikan kekecewaannya. "Seharusnya Desa Hulawa menjadi priorutama utama baik dari pemerintah daerah maupun pihak Pani Gold Project. Tapi kenyataannya, kami hanya dikeruk sumber daya alamnya, sementara lingkungan sekitar dibiarkan dalam keadaan rusak," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kekayaan alam yang telah dieksploitasi oleh PGP tidak pernah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal yang tinggal di kaki gunung tersebut.

"Kerusakan akses jalan karena mobil perusahaan yang sering berlalu lalang sudah sangat parah. Jalan yang kami bangun secara gotong royong kini hancur. Sudah seharusnya perbaikan jalan menjadi prioritas pemerintah dan PGP, tapi semua itu di luar keinginan kami," tegas Ali Musa.

Masyarakat Desa Hulawa berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan tambang agar terjadi keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perbaikan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. (JO)

Bangunan KNMP gorontalo mulai Roboh, FPG Desak Kontraktor Wajib Bertanggung Jawab dan di Audit

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pemerintah dinilai sudah tepat menghadirkan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo. Program tersebut dianggap membawa harapan besar bagi masyarakat pesisir dan nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari wilayah perairan. Sebab, kawasan itu bukan sekadar batas wilayah semata, melainkan tempat hidup ratusan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari negara.

Program KNMP sejak awal memang sangat dinantikan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, kehadiran program strategis tersebut dianggap mampu menjadi jalan baru untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Namun di balik harapan besar itu, kini muncul luka baru yang kembali mencoreng catatan pembangunan KNMP di Kota Gorontalo.

Bangunan yang sebelumnya diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kini dikabarkan mulai mengalami kerusakan serius. Sejumlah bagian bangunan bahkan disebut mulai roboh akibat derasnya aliran air yang menghantam lokasi pembangunan.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat. Pasalnya, proyek yang digadang-gadang menjadi simbol kesejahteraan nelayan justru dinilai gagal mengantisipasi risiko dasar dalam pembangunan, terutama terkait kekuatan pondasi dan kondisi geografis yang berdekatan langsung dengan aliran air.

Publik mempertanyakan bagaimana proyek sebesar itu bisa mengalami kerusakan dalam waktu yang begitu cepat. Tidak sedikit yang menduga bahwa pembangunan dilakukan secara terburu-buru demi mengejar target peresmian, tanpa memperhitungkan aspek teknis dan ketahanan konstruksi secara matang.

“Ini bukan proyek biasa. Ini adalah program untuk rakyat nelayan. Kalau baru diresmikan sudah mulai rusak, maka ada yang salah dalam perencanaan maupun pelaksanaannya,” ucap Zasmin Dalanggo.

Kerusakan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman baru bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan harapan pada program KNMP. Jika tidak segera ditangani, kondisi itu dikhawatirkan akan menambah masalah baru dan menggerus kepercayaan publik terhadap kualitas pembangunan pemerintah.

Dalam hal ini, Forum Pemuda Gorontalo mendesak pemerintah daerah segera memanggil pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. Mereka juga meminta agar dilakukan perbaikan menyeluruh dan evaluasi total terhadap kualitas proyek KNMP.

Selain itu, Forum Pemuda Gorontalo meminta agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo, turut mengawasi proses pembangunan tersebut agar proyek pemerintah tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban anggaran, tetapi benar-benar bertanggung jawab terhadap kualitas dan keselamatan masyarakat yang akan merasakan manfaatnya. (JO)

Inikah yang Dibanggakan Pemprov dan Pemkot? Belum Seminggu Gedung Kampung Nelayan Merah Putih Rusak

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Proyek Kampung Nelayan Merah Putih yang sebelumnya digadang-gadang sebagai simbol pembangunan kawasan pesisir dan kebanggaan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Gorontalo kini justru menuai sorotan tajam dari masyarakat. Infrastruktur yang dibangun oleh PT Pakatama Cipta Semesta dilaporkan mengalami penurunan kualitas dan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan bahkan sebelum proses serah terima resmi dilakukan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pembangunan serta efektivitas pengawasan proyek yang menggunakan anggaran negara. Beberapa titik bangunan terlihat mengalami keretakan, penurunan struktur, hingga kerusakan fisik yang dinilai tidak seharusnya terjadi pada proyek yang baru selesai dikerjakan. Situasi ini kemudian memunculkan dugaan bahwa proses pembangunan dilakukan secara terburu-buru demi mengejar target peresmian dan pencapaian administratif, tanpa memastikan standar mutu konstruksi berjalan sesuai spesifikasi teknis.

Padahal proyek ini sebelumnya diresmikan oleh Prabowo Subianto dan dipromosikan sebagai representasi keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir dan nelayan. Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan narasi pembangunan yang selama ini dibanggakan. Ketika sebuah proyek strategis mulai mengalami kerusakan sebelum digunakan masyarakat, maka yang dipertanyakan bukan hanya kualitas bangunannya, tetapi juga integritas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek tersebut.

Secara akademik, fenomena ini mencerminkan persoalan klasik dalam tata kelola pembangunan daerah, yakni dominasi orientasi pencitraan dan percepatan proyek dibandingkan prinsip keberlanjutan, kualitas, dan akuntabilitas publik. Infrastruktur publik semestinya dibangun dengan standar ketahanan jangka panjang karena menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat. Apabila dugaan ketidaksesuaian spesifikasi benar terjadi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kegagalan sistem pengendalian mutu pembangunan.

Melihat kondisi proyek Kampung Nelayan Merah Putih yang dilaporkan mengalami kerusakan sebelum proses serah terima, masyarakat mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia segera melakukan audit menyeluruh terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Pakatama Cipta Semesta tersebut. Audit dinilai penting untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu konstruksi, serta ketentuan penggunaan anggaran negara. Selain audit fisik bangunan, masyarakat juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas material, volume pekerjaan, mekanisme pengawasan lapangan, serta kesesuaian anggaran dengan realisasi pembangunan. Transparansi menjadi hal yang mendesak agar tidak muncul dugaan bahwa proyek tersebut hanya berorientasi pada percepatan penyelesaian dan kepentingan seremoni peresmian semata.

Pada akhirnya, proyek yang dibangun dengan anggaran negara tidak cukup hanya megah saat diresmikan, tetapi harus kuat, layak, dan bertahan untuk masyarakat. Jika Kampung Nelayan Merah Putih sudah mengalami kerusakan sebelum serah terima, maka yang dipertanyakan bukan hanya kualitas bangunannya, tetapi juga integritas pengawasan dan tanggung jawab pelaksana proyek. Karena itu, audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan publik tidak berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola dan pemborosan anggaran negara. (JO)

Badan Gizi Nasional Salurkan Makanan Bergizi Gratis di Kelurahan Tarau, Kepala Distrik Yapen Selatan Beri Apresiasi Sekaligus Catatan

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Badan Gizi Nasional mulai menyalurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat di wilayah Distrik Yapen Selatan. Salah satu titik penyaluran berlangsung di Posyandu Tiamboni, Kelurahan Tarau, pada Senin, 18 Mei 2026.

Kepala Distrik Yapen Selatan, Melans B. Tompo, S.E., menyampaikan bahwa sebanyak 166 warga Kelurahan Tarau tercatat sebagai penerima manfaat program MBG pada hari pertama penyaluran tersebut.

“Hari ini, 18 Mei 2026, salah satu posyandu kami yaitu Posyandu Tiamboni di Kelurahan Tarau mendapat program MBG. Sasaran penerimanya hari ini berjumlah 166 penerima,” ujar Melans Tompo saat memberikan keterangan di lapangan.

Ia menjelaskan, pola distribusi makanan dilakukan berdasarkan jadwal mingguan guna memastikan variasi asupan gizi bagi anak-anak. Untuk hari Senin dan Selasa, penerima manfaat memperoleh makanan lengkap berupa nasi dan lauk seperti ikan maupun ayam. Sedangkan pada hari Rabu hingga Jumat, penerima mendapatkan makanan ringan (snack), susu, dan buah-buahan. Program ini juga menyasar sekolah-sekolah lain di wilayah Distrik Yapen Selatan.

Pemerintah Distrik Yapen Selatan menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program tersebut. Menurut Melans, program intervensi gizi dari pemerintah pusat sangat membantu masyarakat, terutama karena keterbatasan program gizi melalui anggaran reguler distrik maupun puskesmas.

“Untuk kegiatan seperti ini kami berterima kasih sekali. Karena jujur saja, intervensi di posyandu-posyandu yang kami punya di Yapen Selatan ini sangat minim sekali. Intervensi kami melalui contohnya gizi untuk menekan angka stunting melalui kegiatan seperti ini sangat bermanfaat sekali untuk pemenuhan gizi anak-anak selaku generasi masa depan,” tuturnya.

Meski memberikan apresiasi, Melans juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait tata kelola dana kesehatan dan intervensi gizi yang bersumber dari pemerintah pusat. Ia menilai aturan menu yang ditetapkan pusat masih terlalu kaku sehingga membatasi penyesuaian kebutuhan mendesak di lapangan.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan keterlambatan pencairan anggaran yang sering baru terealisasi pada pertengahan hingga akhir tahun. Menurutnya, kondisi tersebut membuat upaya penanganan stunting dan pemenuhan gizi di daerah menjadi kurang maksimal.

“Anggaran dari pusat sering kali terlambat masuk, padahal penanganan gizi buruk dan stunting tidak bisa ditunda. Harusnya intervensi seperti ini sudah berjalan sejak awal tahun, seperti bulan Februari atau Maret, bukan di pertengahan tahun agar tidak terlambat bagi perkembangan anak-anak,” tegasnya.

Melalui program Makanan Bergizi Gratis yang kini berjalan, Pemerintah Distrik Yapen Selatan berharap kebutuhan dasar gizi anak-anak di Kelurahan Tarau tetap terpenuhi dengan baik demi mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.

#ElVINO

Islamic Center Bolsel, Di bawah dugaan bayang-bayang Korupsi

BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Islamic Center Bolaang Mongondow Selatan yang selama ini menjadi ikon daerah sekaligus pusat pengembangan Islam di wilayah tersebut, kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek kebanggaan Pemerintah Kabupaten Bolsel ini diduga menyimpan sejumlah kejanggalan, terutama pada kondisi fisik bangunan.

Dibangun secara multiyears sejak tahun 2018, masjid ini dikabarkan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp10 miliar. Namun, masyarakat mulai mempertanyakan kualitas hasil pembangunan yang dinilai tidak sesuai harapan.

Andika Wijaya, putra daerah Bolsel, menyatakan bahwa proses pembangunan Islamic Center tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat konstruksi atau gagal bangunan. Menurutnya, kegagalan bangunan disebabkan oleh kegagalan dalam proses konstruksi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, secara keseluruhan maupun sebagian, yang berdampak pada terganggunya fungsi bangunan.

"Kita akan membongkar semuanya agar masyarakat Bolsel tahu berbagai permasalahan serius dalam pelaksanaan proyek multiyears Islamic Center Bolsel," tegas Andika.

Ia juga berharap agar para aktivis dan mahasiswa turut mendorong keterbukaan serta penegakan hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Andika menyatakan kesiapannya memberikan keterangan jika diperlukan dalam proses hukum yang berjalan.

Tak hanya itu, muncul pula desakan dari sejumlah elemen masyarakat kepada Polres Bolsel dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk segera memeriksa pihak-pihak yang didapat bertanggung jawab dalam proyek tersebut.

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi serius dan penataan ulang agar pembangunan Islamic Center benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (JO)

PERIKSA KADIS PUPR BOLSEL : Dugaan Kesalahan Penganggaran atau Memang ada indikasi lain.

BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Aktivis Dandy menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI tahun 2024 terkait kesalahan penganggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi serta belanja modal aset lainnya dengan realisasi pada empat paket pekerjaan modal jalan, irigasi dan jaringan senilai 3.798.696.055,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat 4 proyek yang bermasalah di antaranya yakni :

1. Pekerjaan Pembangunan IPAL Komunal skala Permukiman Desa Bakida

2. Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Komunal Skala Permukiman Desa Bakida

3. Pekerjaan Pembangunan Jamban SPALD kec. Tomini dan Posigadan.

4. Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jaringan SPAM Bakida

"Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi BPK dijalankan. Transparansi tindak lanjut adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” pungkasnya.

Ia mendesak Bupati Bolaang Mongondow Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas PUPR bahkan mempertimbangkan pencopotan apabila dinilai tidak mampu memperbaiki kinerja.

Jabatan publik bukan soal kedekatan atau hubungan keluarga, jika kinerja tidak mampu dan muncul temuan maka harus dicopot atau dievaluasi.

Dandy menilai kondisi itu bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya arah kebijakan dan koordinasi internal di tubuh Dinas PUPR Kabupaten Bolsel.

Kami juga mengingatkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Bolsel merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel dan profesional. (JO)

Aliansi Peduli Kemanusiaan Desak Kapolda Panggil, Periksa, dan Proses Hukum Hendrik Hadju sebagai Pemilik Sling Terkait Dugaan Kematian Hamid Pakaya di Tibor 19

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Kasus kematian almarhum Hamid Pakaya di lokasi tambang Tibor 19, Suwawa, kembali memasuki babak baru. Kali ini, Aliansi Peduli Kemanusiaan secara terbuka mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera memanggil, memeriksa, dan memproses hukum Hendrik Hadju yang diduga sebagai pemilik sling yang digunakan di lokasi kejadian.

Desakan tersebut muncul sebagai bentuk dorongan terhadap aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam mengusut seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan insiden yang merenggut nyawa almarhum Hamid Pakaya.

Aktivis lingkungan Gorontalo, M. Fadli, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan pekerja lapangan semata. Menurutnya, seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan maupun tanggung jawab harus dipanggil, diperiksa, dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Tidak ada yang sebanding dengan nyawa manusia. Kami mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera memanggil dan memeriksa Hendrik Hatju atas dugaan sebagai pemilik sling yang digunakan di lokasi tambang Tibor 19. Jika ditemukan adanya unsur kelalaian maupun tanggung jawab hukum, maka harus diproses secara tegas dan transparan,” tegasnya.

Aliansi Peduli Kemanusiaan juga menyatakan bahwa tuntutan tersebut akan dibawa dalam agenda aksi demonstrasi mendatang sebagai bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum agar serius mengusut tuntas kasus kematian Hamid Pakaya.

Selain mendesak pemeriksaan terhadap Hendrik Hadju, aliansi juga meminta pihak kepolisian mengusut seluruh unsur yang diduga bertanggung jawab dalam aktivitas pertambangan di Tibor 19, termasuk pihak pengelola maupun pihak lain yang berkaitan dengan operasional tambang tersebut.

Menurut aliansi, pengusutan menyeluruh penting dilakukan agar keluarga korban mendapatkan keadilan dan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di wilayah pertambangan rakyat di Gorontalo.

“Jangan sampai kasus ini berakhir tanpa kejelasan hukum. Nyawa manusia tidak boleh dianggap biasa dalam aktivitas pertambangan,” tutup pernyataan Aliansi Peduli Kemanusiaan.

(JO)

Kepolisian Amankan Enam Pelaku Keributan Tambang di Suwawa, Yanto Atjil Soroti Lemahnya Pengawasan

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Sorotan tajam kembali diarahkan terhadap kasus keributan tambang di kawasan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, setelah enam orang pelaku berhasil diamankan aparat kepolisian, sementara sejumlah lainnya dilaporkan melarikan diri ke kawasan hutan usai bentrokan terjadi di area pertambangan Batu Gergaji. Peristiwa ini memantik perhatian serius dari masyarakat sipil Gorontalo, Yanto Atjil, yang mempertanyakan lemahnya sistem pengawasan keamanan di pintu masuk lokasi tambang, khususnya terkait lolosnya senjata tajam (sajam) ke area yang semestinya berada dalam pengawasan ketat.

Menurut Yanto Atjil, fakta bahwa para pelaku dapat membawa senjata tajam hingga terjadi keributan merupakan indikator kuat adanya kelalaian serius dalam sistem penjagaan di pos masuk area tambang. Ia menilai aparat maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan kawasan tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan pelaku lapangan semata, melainkan wajib membuka secara terang bagaimana sajam bisa lolos tanpa deteksi.

“Ini bukan sekadar keributan biasa. Ada pertanyaan besar yang harus dijawab secara terbuka kepada publik: bagaimana senjata tajam bisa masuk ke wilayah yang dijaga? Apakah pemeriksaan di pos penjagaan berjalan sebagaimana mestinya atau justru ada pembiaran?” tegas Yanto Atjil.

Ia juga menyoroti perkembangan penanganan hukum terhadap para pelaku yang telah diamankan aparat. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara transparan sejauh mana tahapan proses hukum berjalan, mulai dari pemeriksaan, penetapan tersangka, kemungkinan penambahan pelaku baru, hingga pendalaman motif utama di balik kericuhan tersebut. Yanto menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya pada mereka yang berada di lapangan ketika bentrokan terjadi.

“Publik jangan hanya disuguhi penangkapan pelaku lapangan. Yang jauh lebih penting adalah mengusut siapa aktor utama, siapa yang menggerakkan, siapa yang membiayai, dan siapa yang memiliki kepentingan di balik konflik tambang ini,” ujarnya.

Menurut Yanto, pola konflik di wilayah pertambangan sering kali tidak berdiri sendiri. Di belakang para pelaku lapangan, kata dia, kerap terdapat aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi dan penguasaan wilayah tambang. Karena itu, ia mendesak aparat kepolisian, khususnya Polres Bone Bolango, untuk bekerja lebih serius membongkar jaringan di balik insiden tersebut agar kasus ini tidak berhenti sebagai konflik horizontal antar masyarakat semata.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila aktor intelektual di balik keributan tidak disentuh, maka potensi konflik susulan di kawasan tambang Suwawa akan terus berulang. Situasi itu dinilai dapat memperburuk stabilitas keamanan serta menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

Di sisi lain, Yanto meminta kepolisian membuka perkembangan penanganan kasus secara berkala kepada publik guna menghindari spekulasi liar di masyarakat. Transparansi penanganan perkara dianggap penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga.

“Jangan sampai publik menilai hukum hanya tajam ke bawah. Aparat harus menunjukkan keberanian untuk menyentuh siapa pun yang terlibat, termasuk jika ada aktor besar di belakang konflik ini,” pungkasnya.

(JO)

Aktivis Soroti Tantangan Kaban Kesbangpol Baru dalam Menjaga Stabilitas Daerah di Gorontalo

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk aktivis mahasiswa dan lingkungan di Gorontalo. Pergantian tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi sektor wilayah serta menjaga stabilitas daerah di tengah berbagai persoalan sosial yang berkembang.

Aktivis Gorontalo, M. Fadli, menilai bahwa hadirnya pucuk pimpinan baru di Kesbangpol harus dibarengi dengan kemampuan membaca dinamika sosial dan konflik yang ada di Provinsi Gorontalo.

“Dengan telah bergantinya pucuk pimpinan yang baru di tubuh Kesbangpol Provinsi, menandakan bahwa kaban harus mampu menguasai sektor koordinasi antar daerah serta memahami peta konflik yang ada di Provinsi Gorontalo,” ujar Fadli.

Menurutnya, Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik daerah, terlebih di tengah meningkatnya persoalan yang menyangkut konflik kepentingan di sektor pertambangan.

Ia menegaskan bahwa salah satu persoalan yang hingga kini terus menjadi polemik di Gorontalo adalah konflik pertambangan antara masyarakat penambang rakyat dan pihak korporasi.

“Yang hari ini menjadi polemik dan tidak pernah habis yaitu mengenai masalah pertambangan. Konflik antara pertambangan rakyat dan korporasi menjadi isu serius yang harus benar-benar dipahami oleh Kesbangpol. Maka dari situ, publik tentu akan menilai bagaimana kinerja kaban Kesbangpol yang baru dalam menjaga stabilitas dan menghadirkan solusi,” tambahnya.

Fadli juga berharap agar kepemimpinan baru di Kesbangpol Provinsi Gorontalo tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi mampu hadir sebagai mediator dalam berbagai konflik sosial yang terjadi di daerah. Menurutnya, pendekatan dialog, pemetaan konflik, serta koordinasi lintas sektor menjadi hal penting agar potensi gesekan sosial di masyarakat tidak terus meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap keamanan dan stabilitas daerah. (JO)

Ketua DPD AKPERSI Gorontalo Laporkan Dugaan Atas Pencemaran Nama Baik

GORONTALO–SuaraIndonesia1.com, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Gorontalo, Imran Uno, membantah keras informasi yang beredar terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp24 juta dari pihak Propam. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan dinilai telah merugikan nama baik pribadi maupun organisasi yang dipimpinnya.

Merasa dirugikan atas beredarnya informasi tersebut, Imran Uno mengaku telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Imran, langkah hukum itu diambil sebagai bentuk keberatan terhadap penyebaran informasi yang disebut belum memiliki dasar pembuktian yang jelas. Dalam laporan yang diajukan, pihaknya juga turut menyertakan sejumlah bukti pendukung berupa rekaman percakapan yang diduga berkaitan dengan penyebaran isu dimaksud.

Informasi beserta rekaman tersebut, kata dia, diduga telah disebarluaskan melalui sejumlah grup wartawan hingga akhirnya beredar luas, termasuk di lingkungan grup DPD AKPERSI se-Provinsi Gorontalo.

“Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum agar dapat ditangani secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Imran Uno.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, guna menghindari kesalahpahaman serta potensi pelanggaran hukum di ruang digital.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak yang diduga berkaitan dengan penyebaran informasi tersebut. Sementara itu, proses laporan disebut masih berada pada tahap pengajuan dan menunggu tindak lanjut dari aparat penegak hukum.

Reporter: Opan Luawo

Ketua Umum AKPERSI Serahkan SK Kepengurusan DPD Banten, Dorong Pembentukan DPC di Seluruh Daerah

TANGERANG BANTEN – SuaraIndonesia1.com,  Dalam upaya memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat daerah, Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan kepada Ketua dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKPERSI Provinsi Banten. Penyerahan mandat tersebut menjadi langkah awal bagi kepengurusan baru untuk segera menjalankan roda organisasi serta memperluas pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh wilayah Banten.

Kegiatan yang berlangsung di Kota Tangerang itu digelar dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, namun tetap menjunjung nilai formalitas organisasi. Sebelum penyerahan SK dilakukan secara simbolis, Ketua Umum AKPERSI terlebih dahulu membuka ruang dialog dan diskusi bersama seluruh pengurus serta anggota DPD Banten.

Pertemuan tatap muka tersebut dinilai menjadi momentum penting, karena pimpinan tertinggi organisasi hadir langsung memberikan pemahaman mendalam mengenai dunia organisasi pers, kode etik jurnalistik, hingga tantangan yang dihadapi insan pers profesional di era perkembangan informasi saat ini.

Walaupun dilaksanakan secara sederhana, agenda tersebut berlangsung efektif dan penuh makna. Berbagai pandangan serta masukan yang disampaikan dalam forum diskusi dianggap penting guna menyatukan visi seluruh pengurus dan anggota di daerah, agar memahami hak, kewajiban, serta peran strategis pers dalam menjaga demokrasi dan menyajikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Ketua Umum AKPERSI menegaskan bahwa tugas utama kepengurusan DPD Banten adalah memperbesar dan memperkuat organisasi secara merata di seluruh wilayah.

“Kami menyerahkan SK ini sebagai dasar hukum organisasi. DPD Banten memiliki tanggung jawab untuk membangun semangat kewartawanan, memperluas jaringan organisasi hingga ke kabupaten dan kota, serta segera membentuk DPC di setiap wilayah agar AKPERSI benar-benar hadir dan memberikan manfaat nyata bagi rekan-rekan wartawan,” tegas Ketua Umum.

Sementara itu, Ketua DPD AKPERSI Banten yang baru usai menerima SK secara resmi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum dan DPP AKPERSI.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta tetap berpedoman pada aturan organisasi yang berlaku.

“Kepercayaan ini merupakan kehormatan besar sekaligus tanggung jawab yang harus kami jalankan dengan serius. Kami berterima kasih kepada Ketua Umum dan DPP atas arahan serta pembinaan yang diberikan. Ke depan, kami siap bekerja keras, memperkuat solidaritas antar insan pers, dan segera menyusun struktur organisasi hingga ke tingkat cabang agar AKPERSI semakin kokoh dan bermanfaat di Banten,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa kepengurusan DPD AKPERSI Banten akan menjalankan organisasi sesuai AD/ART, menjaga integritas, serta menjadikan AKPERSI sebagai wadah yang mampu melindungi dan meningkatkan kualitas wartawan di daerah.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bukti keseriusan AKPERSI dalam membangun sumber daya manusia pers yang tidak hanya memiliki kemampuan jurnalistik, tetapi juga memahami aturan organisasi, menjunjung integritas, dan menjaga marwah pers Indonesia.

Dengan diterbitkannya SK tersebut, kepengurusan DPD AKPERSI Banten kini resmi menjalankan aktivitas organisasi dan mulai menyusun langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan dunia informasi yang semakin kompetitif, sekaligus meningkatkan kualitas wartawan di wilayah Banten.

Reporter: Opan Luawo

Kapus Monano Akui Ratusan Peserta BPJS Nonaktif, PAD Puskesmas Disebut Jadi Polemik

GORONTALO UTARA—SuaraIndonesia1.com, Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Puskesmas Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, mulai menjadi sorotan setelah Kepala Puskesmas Monano, dr. Norma, mengungkap adanya sekitar 200 peserta BPJS di wilayah Monano yang telah berstatus nonaktif.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung dr. Norma saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya pada 13 Mei 2026, dalam rangka investigasi terkait perkembangan temuan BPK 614 juta lebih, Ia juga menyampaikan mekanisme pembayaran pasien umum serta pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Monano.

Menurut dr. Norma, persoalan PAD di lingkungan puskesmas menjadi “susah-susah gampang” untuk dijelaskan kepada masyarakat karena berkaitan langsung dengan status kepesertaan BPJS yang aktif maupun nonaktif.

“Kalau mau menerangkan PAD ini susah-susah gampang pak. Tapi mungkin sudah kembali, karena saya lihat jumlah peserta BPJS ada sekitar 200 peserta yang nonaktif di Monano,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, data peserta BPJS nonaktif tersebut diperoleh dari BPJS dan telah diteruskan kepada pemerintah desa melalui berita acara yang ditandatanganinya.

“Jadi dilampirkan berita acara yang saya tanda tangani lalu diteruskan ke kepala desa,” jelasnya.

Namun demikian, kondisi tersebut menurutnya justru memunculkan polemik baru di tengah masyarakat karena banyak warga disebut belum mengetahui status kepesertaan BPJS mereka sendiri.

“Itu menjadi polemik lagi, karena masyarakat kurang tahu siapa yang nonaktif dan siapa yang masih aktif. Sedangkan yang nonaktif itu otomatis menjadi umum,” katanya.

Saat wartawan mempertanyakan keberadaan data peserta nonaktif tersebut, dr. Norma memastikan data itu tersedia dan berasal langsung dari BPJS. Akan tetapi ia menilai minimnya pemahaman masyarakat tentang informasi tersebut tidak sepenuhnya diketahui warga.

“Ada datanya itu BPJS. Tapi masyarakat banyak yang tidak tahu, mungkin karena jarang membaca informasi sehingga mereka tidak tahu,” ujarnya.

Ia juga mengaku pihak puskesmas telah menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah desa agar dapat diteruskan kepada masyarakat.

“Makanya saya sampaikan ke ayahanda-ayahanda desa, karena kalau mereka datang ke sini dan statusnya tidak aktif, otomatis jadi pasien umum,” tambahnya.

Dalam wawancara tersebut, dr. Norma turut mengungkap kendala penagihan biaya pelayanan terhadap pasien umum. Menurutnya, sebagian masyarakat disebut enggan melakukan pembayaran meskipun nominal pelayanan relatif kecil.

“Sekarang saya mau tagih umum masyarakat tidak mau. Waktu masih Rp6.500 saja masyarakat tidak mau bayar, naik Rp15 ribu masyarakat tidak mau bayar, naik Rp30 ribu masyarakat juga tidak mau bayar,” ungkapnya.

Wartawan kemudian menanyakan perkembangan PAD yang telah masuk sejak dirinya menjabat Kepala Puskesmas Monano pada tahun 2023. Namun dr. Norma mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan PAD karena sistem pembayaran pelayanan disebut langsung menggunakan aplikasi QRIS di loket pelayanan.

“Saya kurang tahu jumlah keseluruhannya, karena langsung pakai QRIS. Jadi kalau mereka masuk di loket langsung tercatat di QRIS. Jumlah tepatnya saya tidak tahu,” jelasnya.

Meski demikian, ia menyebut PAD pada tahun 2025 disebut berada di kisaran dua juta rupiah lebih.

“Kalau tahun lalu itu PAD 2025 sekitar dua juta lebih,” katanya.

Saat kembali ditanya terkait total akumulasi PAD sejak awal dirinya menjabat, dr. Norma mengaku tidak menghafal keseluruhan nominalnya.

Hingga berita ini diterbitkan, investigasi terkait perkembangan PAD di Puskesmas Monano masih terus dilakukan guna memperoleh data lebih rinci terkait realisasi PAD, mekanisme pembayaran pasien umum, status peserta BPJS nonaktif, serta pengelolaan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Reporter: Opan Luawo

Korwil Gorontalo: Fadli Avon

Ojol Baru WHUUSH Resmi Hadir di Jakarta, Usung Semangat “ Dari Anak Bangsa untuk Bangsa”

JAKARTA, suaraindonesia1.com, Layanan transportasi online terbaru bernama *WHUUSH* resmi hadir di Jakarta. Kehadiran aplikasi ojek online karya anak bangsa ini diharapkan dapat menjadi alternatif layanan transportasi digital sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Dengan mengusung slogan “Dari Anak Bangsa untuk Bangsa”, *WHUUSH* hadir membawa semangat mendukung ekosistem transportasi lokal yang modern, aman, dan berpihak kepada mitra pengemudi.

Manajemen WHUUSH menyampaikan bahwa pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai mitra driver di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Kami hadir bukan hanya sebagai layanan transportasi online, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkembang bersama. WHUUSH ingin menjadi kebanggaan karya anak bangsa,” ujar perwakilan manajemen WHUUSH dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Selain menawarkan sistem aplikasi yang modern dan mudah digunakan, WHUUSH juga menyiapkan  berbagai program bonus dan insentif menarik bagi para mitra pengemudi.

“Whuush bertujuan mensejahterakan driver dengan potongan hanya 1%. Kami mengajak para pengguna ojol untuk beralih ke aplikasi Whuush agar bisa membantu meningkatkan penghasilan driver. Dari sisi pengguna, harga juga lebih murah,” ujar manajemen WHUUSH

Selain fokus pada layanan transportasi, Whuush juga membuka peluang bagi pelaku UMKM melalui layanan Whuush Partner. UMKM dapat mendaftarkan usaha mereka agar produk lebih mudah dijangkau pelanggan. Whuush menawarkan mark up hanya 2%, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh margin keuntungan lebih besar dibanding aplikasi serupa.

Dengan konsep ramah driver dan mendukung UMKM, Whuush optimistis dapat menjadi alternatif baru yang kompetitif di pasar layanan ojek online Indonesia.

Pihaknya optimistis kehadiran WHUUSH dapat memberikan warna baru di industri transportasi online Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para mitra.

Saat ini proses perekrutan mitra driver mulai dibuka untuk wilayah Jakarta. Masyarakat yang berminat dapat segera mendaftarkan diri dan menjadi bagian dari perjalanan WHUUSH di Indonesia.

“Bersama WHUUSH, kami ingin tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna,” tutupnya.

 

Report, IDA Ismayani

PWOD Jakarta Utara Kecam Sikap Diam Kepala BPN Jakut terhadap Surat Organisasi Wartawan

Jakarta, suaraindomesia1.com, Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara melalui Ketua DPD Jakarta Utara, *Chaerul Syah Hasibuan* atau yang akrab disapa Opung, melontarkan kritik keras terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, *Uunk Din Parunggi* , yang dinilai bungkam dan tidak menghargai keberadaan insan pers.

Kemarahan Opung dipicu setelah surat resmi yang dilayangkan PWOD Jakarta Utara diduga tidak mendapat respons dari pihak BPN Jakarta Utara. Sikap diam tersebut dinilai mencederai keterbukaan informasi publik serta memperlihatkan arogansi pejabat terhadap media.

“Ini bukan sekadar surat tidak dibalas. Ini bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan dan organisasi pers. Kami menilai Kepala Kantor BPN Jakarta Utara alergi terhadap wartawan dan anti terhadap kontrol sosial,” tegas Opung dalam keterangannya di kawasan Koja, Jakarta Utara, Minggu (17/5/2026).

Menurut Opung, pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dan pengawas jalannya pelayanan publik. Namun, sikap yang diperlihatkan pihak BPN Jakarta Utara justru dianggap menunjukkan ketertutupan dan kesan seolah kebal terhadap kritik.

“Kalau pejabat publik mulai takut dan menghindar dari wartawan, publik patut bertanya: ada apa sebenarnya di dalam institusi tersebut? Jangan sampai masyarakat menilai ada persoalan yang sengaja ditutup-tutupi,” ujarnya.

PWOD Jakarta Utara menegaskan bahwa lembaga pemerintah tidak boleh anti terhadap media, terlebih mengabaikan surat resmi organisasi wartawan. Mereka meminta Kepala Kantor BPN Jakarta Utara segera memberikan klarifikasi dan menghentikan sikap yang dinilai merendahkan profesi jurnalis.

“Jangan karena merasa punya jabatan lalu bisa seenaknya bungkam terhadap wartawan. Pers bukan musuh negara. Pers bekerja untuk publik,” tutup Opung.

Report, Ida ismayani

Mega Mall Manado Dilalap Api, Polisi Kerahkan Pengamanan dan Evakuasi Korban

 

SUARAINDONESIA1 , Manado,- Mega Mall Manado dilanda kebakaran pada Sabtu (16/5) malam sekitar pukul 20.45 WITA. Kebakaran sempat memicu kepanikan luar biasa dari para pengunjung dan karyawan toko.

​Merespons peristiwa tersebut, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono bersama Pejabat Utama Polda dan personel lainnya langsung turun ke TKP.

Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid didampingi Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan memberikan keterangan resmi terkait penanganan darurat yang dilakukan oleh jajaran kepolisian bersama instansi terkait.

​"Benar telah terjadi kebakaran di Mega Mall Manado semalam. Begitu menerima laporan, personel Polresta Manado bersama Polsek Wenang langsung bergerak cepat ke lokasi untuk mengamankan TKP, mengalihkan arus lalu lintas, dan membantu proses evakuasi. Selain itu juga ada Ditsamapta, Ditreskrimum, Sat Brimob, dan Bidang Dokkes Polda Sulut," ujar Kombes Pol Irham di TKP.

​Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, kepulan asap hitam tiba-tiba muncul secara mendadak di area rumah makan dan ruang kantor (office) lantai 4. Petugas kebersihan dan sekuriti yang berada di lokasi langsung berteriak memberikan peringatan dan mengarahkan ratusan pengunjung yang panik untuk turun melalui tangga darurat.

​Situasi sempat kacau lantaran asap tebal dengan cepat menutup ruang pandang dan memutus akses jalan utama di dalam gedung. Sebanyak 11 unit armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado dan 1 unit AWC Polda Sulut dikerahkan ke lokasi dan berjuang keras menjinakkan amukan si jago merah hingga menjelang tengah malam.

Selain itu juga dikerahkan sebanyak 8 mobil ambulance, 3 diantaranya dari Bid Dokkes dan RS Bhayangkara Manado untuk antisipasi evakuasi korban .

​Kapolresta Manado mengonfirmasi bahwa proses evakuasi dilakukan dengan menyisir seluruh sudut gedung. Namun, dalam peristiwa ini, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara empat lainnya berhasil diselamatkan dari kepungan asap.

​Seorang perempuan berinisial ​PT ditemukan meninggal dunia di area gedung setelah sempat terjebak di ruang office, sedangkan 4 orang lainnya ​sempat menyelamatkan diri.

Kombes Pol Irham Halid menegaskan bahwa Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran ini. Garis polisi telah dipasang, dan aliran listrik di area terdampak sengaja diputus total untuk mencegah korsleting susulan.

​"Rencana tindak lanjut kami adalah melakukan penyelidikan mendalam. Kami sudah berkoordinasi dengan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) dan Inafis Polda Sulut untuk segera menggelar Olah TKP secara komprehensif begitu struktur bangunan dinyatakan benar-benar aman dan dingin," tegas Kapolresta Manado.

​Selain menyelidiki penyebab api, personel Samapta dan Brimob Polda Sulut juga disiagakan di titik-titik strategis sekitar Kawasan Megamas. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kemacetan parah serta mencegah potensi tindakan kriminal seperti penjarahan terhadap aset-aset toko di dalam mall.

​Kombes Pol Irham Halid juga meminta masyarakat untuk bekerja sama dengan tidak mendekati area reruntuhan kebakaran demi keselamatan bersama.

​"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi atau asumsi yang belum dipastikan kebenarannya di media sosial, agar tidak menimbulkan kepanikan publik. Serahkan penanganan ini kepada kepolisian dan tim ahli," pungkasnya.

​Hingga saat ini, total kerugian materiil akibat kebakaran besar ini masih dalam proses pendataan dan pendalaman lebih lanjut oleh pihak manajemen Mega Mall dan penyidik kepolisian.

(RedSi1)

DUKUNG KETAHANAN PANGAN, POLRES TERNATE LAKSANAKAN PANEN RAYA JAGUNG KWARTAL II TAHUN 2026 DI KELURAHAN MARIKURUBU"

 

TERNATE-Suaraindonesia1.com- Bertempat di Kelurahan Marikurubu RT. 07 Kecamatan Kota Ternate Tengah, Sabtu (16-05-2026), Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., bersama pejabat dan  jajaran Polres Kota Ternate, Lurah Kelurahan Marikurubu H. Halil Umar, staf Kelurahan Marikurubu dan Warga petani secara bersama-sama melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kwartal II tahun 2026, di lokasi lahan Pangan Polres Ternate.

Tidak hanya di Ternate, Panen Raya jagung serentak ini juga dilaksanakan oleh jajaran Polda diseluruh daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi  Drs. Listyo Sigit Prabowo secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.

Acara lewat Zoom Meting ini diawali dengan sambutan dari Kapolri, Jenderal Polisi  Drs. Listyo Sigit Prabowo, dan dilanjutkan pada  agenda utama, yaitu arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto sekaligus meresmikan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG PolrI.

" Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistim pertanian jagung secara menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan juga memastiakan penyerapan hasil panen'" ungakap Kapolri dalam sambutannya.

Adapun acara dimulai serentak setelah prosesi penekanan tombol sirine oleh Presiden Republik Indonesai H. Prabowo Subianto sebagai tanda pembukaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026.

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polres Ternate dalam menyukseskan program swasembada pangan Nasional, dan kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas pertanian, khusunya jagung, demi kesejahteraan bersama" ungakap Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, S.I.K., M.H., 

Acara yang dimulai sejak siang itu berjalan dengan aman lancar penuh kebersamaan dan berakhir pada sore hari 16.00 WIT.

(Liputan : SONYA MINGKID)