Bupati M. Syukur Puji Perkembangan Pembangunan Kota Sungai Penuh Saat Menghadiri HUT Kota Sungai Penuh Ke-18.

Suaraindonesia1.Com, SUNGAIPENUH — Bupati Merangin, M. Syukur, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kota Sungai Penuh di Gedung DPRD Kota Sungai Penuh, Minggu (8/11).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati M. Syukur menyampaikan apresiasi atas pesatnya kemajuan dan pembangunan Kota Sungai Penuh sejak berdiri sebagai daerah otonom hasil pemekaran Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 lalu.

"Kota Sungai Penuh tampak semakin berkembang, pembangunannya terus berjalan. Semoga di usianya yang ke-18, Kota Sungai Penuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Alfin semakin maju," puji M. Syukur di sela-sela acara.

Rapat Paripurna peringatan hari jadi kota yang mengusung tema "Inovasi Bergerak, Pembangunan Berdampak" ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, didampingi Wakil Ketua I Hardizal dan Wakil Ketua II Emrizal.

Selain Bupati Merangin, perayaan puncak HUT ke-18 ini juga dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Sungai Penuh Alfin, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, serta para kepala daerah se-Provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya.

Jalannya acara diawali dengan pemutaran video ucapan selamat dari para kepala daerah di Provinsi Jambi, termasuk apresiasi dan harapan dari Bupati Merangin, M. Syukur.

Ketua DPRD Hutri Randa dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bahu-membahu membangun kota dengan merawat kearifan lokal melalui slogan "Sahalun Suhak Salatuh Bdei". Ia juga mengenang jasa Alm. Bapak Fauzi Siin sebagai tokoh pelopor pemekaran kota tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan rasa bangganya atas identitas Kota Sungai Penuh sebagai daerah yang indah, bersih, dan ramah yang diiringi dengan berbagai prestasi ditingkat nasional.

Perayaan HUT kali ini juga diwarnai aksi unjuk rasa dari mahasiswa di depan gerbang Gedung DPRD Kota Sungai Penuh. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Al Haris memberikan pandangan positif dalam sambutannya.

"Kalau tadi ada yang demo, itu biasa. Itu tandanya adik-adik kita mencintai kota ini, sehingga ikut berperan dan ikut andil memberikan sumbangsih bagi jalannya pembangunan kota ini," ujar Al Haris. 

Report (Janasri)

BEM SI WILAYAH GORONTALO DESAK PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN DPRD PROVINSI BERTINDAK, PTSP DIMINTA CABUT IZIN JIKA TERBUKTI TERLIBAT PENGIRIMAN BATU HITAM ILEGAL

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Penanganan dugaan pengiriman ilegal material batu hitam dari Gorontalo kembali mendapat sorotan. Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI) Wilayah Gorontalo memperluas desakannya kepada PT Bahari Kurnia Agency, DPRD Provinsi Gorontalo, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo.

Desakan tersebut muncul menyusul berkembangnya informasi mengenai dugaan jalur pengiriman batu hitam dari Gorontalo menuju luar daerah, termasuk temuan identitas dua kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742 serta kapal bernomor IMO 8906664 yang sebelumnya menjadi perhatian BEM SI Wilayah Gorontalo.

Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo, Altio Prasetyo Lengato, menilai penelusuran kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang diduga melakukan pengangkutan atau pemilik barang. Seluruh mata rantai distribusi, termasuk perusahaan keagenan pelayaran, pihak yang mengurus administrasi pengiriman, hingga perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama dalam operasional pengangkutan, harus mendapatkan pemeriksaan sesuai kewenangan dan bukti yang tersedia.

Salah satu pihak yang kini menjadi perhatian BEM SI Wilayah Gorontalo adalah PT Bahari Kurnia Agency. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan tersebut disebut sebagai mitra PT Tanto dalam kegiatan keagenan pelayaran.

Nama PT Bahari Kurnia Agency juga muncul dalam pemberitaan perkembangan penanganan perkara batu hitam di Gorontalo. Dalam laporan mengenai konferensi pers Polda Gorontalo pada 28 Oktober 2026, disebutkan bahwa empat orang dari pihak agen pelayaran PT Bahari Kurnia Agency telah diperiksa sebagai saksi.

Fakta pemeriksaan tersebut, menurut Altio, harus menjadi pintu masuk untuk mendalami lebih jauh bagaimana mekanisme pemesanan, pengurusan dokumen, pencatatan muatan, hingga proses keberangkatan kontainer dilakukan.

“Kalau memang ada perusahaan yang menjalankan fungsi keagenan dalam proses pengiriman, maka seluruh aktivitas dan tanggung jawabnya harus diperiksa secara terbuka. Kami mendesak PT Bahari Kurnia Agency memberikan penjelasan kepada publik mengenai peran, mekanisme kerja, serta keterlibatannya dalam rangkaian pengiriman yang sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum,” tegas Altio.

Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap sejumlah orang dari perusahaan tersebut tidak boleh dipelintir menjadi kesimpulan bahwa perusahaan telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun, menurutnya, pemeriksaan itu cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta transparansi dan pendalaman terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perkara.

PTSP DIMINTA EVALUASI DAN CABUT IZIN PT BAHARI KURNIA AGENCY

Selain mendesak keterbukaan perusahaan, BEM SI Wilayah Gorontalo secara tegas meminta PTSP Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas dan perizinan operasional PT Bahari Kurnia Agency.

Altio meminta PTSP tidak hanya menjadi lembaga administratif yang menerbitkan perizinan, tetapi juga memastikan perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah Gorontalo memenuhi ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan legalitas usaha untuk memfasilitasi kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BEM SI Wilayah Gorontalo bahkan mendesak agar izin operasional PT Bahari Kurnia Agency dicabut apabila hasil pemeriksaan dan evaluasi oleh instansi berwenang membuktikan perusahaan tersebut terlibat atau memfasilitasi pengiriman komoditas tambang ilegal.

“PTSP Provinsi Gorontalo harus mengambil sikap. Jangan sampai perusahaan yang menjalankan aktivitas keagenan pelayaran justru tidak tersentuh evaluasi ketika muncul persoalan serius mengenai dugaan pengiriman komoditas tambang ilegal. Kami meminta pemeriksaan terhadap legalitas dan seluruh perizinannya. Jika terbukti melakukan pelanggaran, cabut izin operasionalnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Altio.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas perusahaan bukan sekadar formalitas. Legalitas usaha seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai hukum, bukan menjadi perlindungan bagi pihak yang terbukti memfasilitasi pelanggaran.

DPRD PROVINSI GORONTALO DIMINTA PANGGIL PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN PT TANTO

Tidak hanya kepada PTSP, BEM SI Wilayah Gorontalo juga mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut dugaan pengiriman batu hitam dari daerah tersebut.

Altio meminta DPRD tidak hanya menunggu perkembangan proses hukum, tetapi turut mengambil langkah kelembagaan dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat kerja bersama instansi terkait.

Pihak-pihak yang dinilai perlu dimintai penjelasan antara lain PT Bahari Kurnia Agency, PT Tanto, PTSP Provinsi Gorontalo, KSOP, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kegiatan pengangkutan dan distribusi komoditas tambang.

Menurut BEM SI, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab melalui forum resmi DPRD.

Pertama, bagaimana hubungan kerja sama dan pembagian tanggung jawab antara PT Bahari Kurnia Agency dengan PT Tanto dalam kegiatan keagenan dan pengangkutan barang?

Kedua, bagaimana mekanisme pemeriksaan dokumen dan kesesuaian antara manifest dengan barang yang sebenarnya diangkut?

Ketiga, siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan administrasi, pemesanan kontainer, serta proses keberangkatan barang?

Keempat, apakah terdapat evaluasi terhadap legalitas perusahaan dan aktivitas operasional pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian pengiriman tersebut?

Kelima, sejauh mana pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi dalam rantai distribusi komoditas tambang di Gorontalo?

“Kami meminta DPRD Provinsi Gorontalo jangan hanya menjadi penonton. Gunakan fungsi pengawasan yang dimiliki. Panggil pihak PT Bahari Kurnia Agency dan PT Tanto, minta penjelasan terbuka, hadirkan PTSP dan instansi terkait. Jangan sampai persoalan sebesar ini hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa ada langkah pengawasan dari lembaga perwakilan rakyat,” tegasnya.

PENELUSURAN HARUS SAMPAI KE AKTOR DI BALIK PENGIRIMAN

Lebih jauh, Altio mengingatkan bahwa persoalan batu hitam di Gorontalo tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pengangkutan barang. Ada persoalan yang lebih besar, yakni asal-usul material, legalitas komoditas, pihak yang membiayai, pengirim, penerima, serta kemungkinan adanya jaringan distribusi yang bekerja secara terorganisasi.

Sebelumnya, BEM SI Wilayah Gorontalo telah mendesak Polda Gorontalo menelusuri dua identitas kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742 serta kapal bernomor IMO 8906664. Penelusuran tersebut diharapkan dapat dicocokkan dengan dokumen manifest, riwayat pelayaran, data penerima barang, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman.

Bagi Altio, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak berhenti pada pekerja lapangan atau pihak yang secara langsung mengangkut barang.

“Jangan hanya orang-orang di lapangan yang diperiksa. Telusuri siapa yang mengatur, siapa yang mengurus administrasi, siapa yang membiayai, siapa yang menjadi pengirim, dan siapa penerima akhirnya. Kalau ada pihak yang memiliki peran dalam memfasilitasi pengiriman, periksa berdasarkan bukti dan kewenangannya. Jangan ada pihak yang kebal dari proses hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta agar setiap perusahaan yang disebut dalam pemberitaan diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka sehingga persoalan ini dapat diperiksa berdasarkan fakta, bukan asumsi maupun tuduhan sepihak.

BEM SI SIAP KAWAL TUNTUTAN

Menutup pernyataannya, Altio menegaskan bahwa BEM SI Wilayah Gorontalo akan terus mengawal perkembangan persoalan batu hitam tersebut, termasuk mendorong keterbukaan perusahaan, evaluasi perizinan, serta penggunaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, sumber daya alam Gorontalo harus dilindungi dan setiap aktivitas distribusinya wajib memiliki dasar legalitas yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai ketika masyarakat kecil berhadapan dengan persoalan hukum, prosesnya begitu cepat, tetapi ketika kita berbicara tentang perusahaan, administrasi pelayaran, dan rantai distribusi, semuanya justru menjadi tidak jelas. Kami meminta perlakuan hukum yang sama. Jika terbukti melanggar, tindak sesuai aturan. Jika izinnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal, cabut izinnya. DPRD juga harus berani menjalankan fungsi pengawasan,” tutup Altio.

BEM SI Wilayah Gorontalo menegaskan, tuntutan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum adanya pembuktian hukum, melainkan untuk memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan rantai pengiriman batu hitam diperiksa secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Altio Prasetyo Lengato

Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo

Rep: JO

BATU HITAM : LIMA INISIAL DISOROT, DUA PEJABAT POLRES DISEBUT DALAM CHAT! RAHMAN PATINGKI DESAK PROPAM PERIKSA KASAT RESKRIM DAN KASAT INTEL

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Penanganan kasus dugaan penyelundupan batu hitam ilegal yang sebelumnya berhasil diamankan oleh jajaran Polisi Perairan dan Udara (Polairud) di wilayah perairan Bone Bolango kini menuai sorotan serius. Pasalnya, meskipun aparat sebelumnya telah menggagalkan pengiriman batu hitam yang diduga berasal dari Kecamatan Taludaa dan sempat menggelar konferensi pers di Kantor Polairud Bone Bolango, hingga saat ini publik masih mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut, khususnya terkait belum adanya kejelasan mengenai penetapan tersangka.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah penanganan perkara ini benar-benar berjalan secara profesional, atau justru terdapat persoalan yang belum dibuka secara transparan kepada publik?

Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, menyayangkan lambannya perkembangan penanganan kasus tersebut. Menurutnya, apabila aparat telah mengamankan sejumlah orang yang diduga memiliki peran dalam rangkaian pengiriman batu hitam ilegal, maka penyidik harus segera mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk siapa aktor utama, pemilik barang, koordinator, hingga pihak-pihak yang diduga memberikan dukungan terhadap kelancaran pengiriman.

Rahman menegaskan bahwa dugaan penyelundupan bukanlah persoalan sederhana yang cukup diselesaikan dengan mengamankan barang bukti dan menggelar konferensi pers. Penegakan hukum harus mampu membongkar seluruh mata rantai, bukan hanya berhenti pada orang-orang yang berada di lapangan.

Berdasarkan informasi dan data yang dikantongi Rahman, terdapat sejumlah inisial yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pengiriman batu hitam tersebut, di antaranya:

1. LB, diduga berperan sebagai koordinator penghubung yang mengatur komunikasi untuk memuluskan proses pengiriman.

2. HH, diduga berperan sebagai koordinator lapangan dalam aktivitas pengiriman.

3. ASD, diduga berperan sebagai sopir yang membawa truk bermuatan batu hitam.

4. BH, diduga berperan sebagai pihak pengamanan atau pengawalan dalam proses pengiriman.

5. HI alias Pak Haji, diduga kuat merupakan pemilik batu hitam yang rencananya akan dikirim dari Kecamatan Taludaa menuju Palu, Sulawesi Tengah.

Rahman menilai bahwa seluruh dugaan peran tersebut harus didalami secara serius oleh penyidik. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan terpenuhi unsur pidananya, maka tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dari proses hukum hanya karena memiliki kedekatan, jabatan, pengaruh, maupun jaringan tertentu.

BUKTI PERCAKAPAN DIGITAL JADI SOROTAN, ADA APA DENGAN PENANGANAN PERKARA INI?

Lebih jauh, Rahman mengungkapkan bahwa dirinya mengantongi bukti percakapan digital antara inisial LB dan HI yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Dalam percakapan tersebut, LB diduga menyampaikan kekhawatirannya terhadap perkembangan kasus yang sedang ditangani. Namun, HI disebut merespons dengan pernyataan:

"Sudah ada Kasat Intel dan Kasat Reskrim yang urus, barusan saya ditelepon, jadi saya sudah siap bahkan..."

Dalam percakapan yang sama, menurut Rahman, turut disebutkan nama inisial BH dan terdapat pernyataan yang mengindikasikan bahwa HI belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan perkara tersebut.

Rahman menegaskan bahwa percakapan ini bukanlah bukti otomatis adanya keterlibatan atau pelanggaran oleh pejabat kepolisian yang disebutkan. Namun, isi komunikasi tersebut merupakan informasi serius yang patut diverifikasi, diklarifikasi, dan ditelusuri secara profesional oleh institusi yang berwenang.

"Kalau benar ada komunikasi sebagaimana yang tertuang dalam percakapan tersebut, maka ini tidak boleh dianggap sepele. Publik berhak mengetahui apa maksud komunikasi itu, dalam kapasitas apa pihak-pihak tersebut berhubungan, dan apakah ada intervensi terhadap penanganan perkara. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum bisa dikendalikan oleh kepentingan tertentu," tegas Rahman.

Menurutnya, transparansi menjadi keharusan agar tidak berkembang spekulasi liar mengenai kemungkinan adanya upaya memengaruhi atau mengaburkan penanganan perkara. Karena itu, ia meminta Kapolres Bone Bolango dan jajaran penyidik memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyidikan, status hukum pihak-pihak yang telah diamankan, serta tindak lanjut terhadap dugaan keterlibatan pihak lain.

FKPR SIAP GERUDUK POLDA GORONTALO DAN POLRES BONE BOLANGO

Sebagai bentuk kontrol sosial dan keseriusan mengawal persoalan tersebut, Rahman menyatakan bahwa FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo akan mengambil langkah konkret melalui aksi demonstrasi di Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango.

Tidak hanya menuntut transparansi penanganan perkara, FKPR juga berencana melaporkan Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polres Bone Bolango kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Gorontalo agar dilakukan pemeriksaan serta klarifikasi terhadap dugaan adanya komunikasi maupun kemungkinan intervensi dalam penanganan perkara tersebut.

Rahman menegaskan, laporan kepada Propam bukanlah bentuk vonis terhadap pejabat yang bersangkutan, melainkan langkah untuk meminta pemeriksaan objektif berdasarkan bukti dan fakta yang tersedia.

Ia menyampaikan bahwa saat ini tim FKPR telah melakukan konsolidasi internal dan akan melaksanakan konsolidasi final pada Sabtu malam. Selanjutnya, aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada Senin hingga Rabu pekan depan dengan sasaran Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango.

JANGAN BIARKAN BATU HITAM TERUS LOLOS, BONGKAR SELURUH MATA RANTAINYA!

Rahman menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan keseriusan dalam memberantas dugaan penyelundupan batu hitam dari wilayah Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada sopir, kendaraan, dan barang bukti yang berhasil diamankan. Jika terdapat dugaan keterlibatan pemilik barang, koordinator, penghubung, pengawal, maupun pihak lain yang membantu proses pengiriman, semuanya harus ditelusuri berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Jangan sampai yang berani mengambil risiko di lapangan justru menjadi pihak yang paling dahulu diproses, sementara aktor yang diduga berada di balik seluruh rangkaian aktivitas ini tidak tersentuh. Kami tidak ingin hukum hanya tajam kepada mereka yang lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan dan jaringan," tegas Rahman.

Ia juga mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Ini bukan sekadar persoalan satu truk batu hitam. Ini menyangkut kewibawaan hukum, integritas institusi kepolisian, serta upaya memutus mata rantai penyelundupan sumber daya alam yang diduga terus berlangsung dari Gorontalo. Jangan sampai barang ilegal berhasil diamankan, tetapi aktor di balik pengirimannya justru tidak pernah terungkap. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban hukum," tutup Rahman Patingki.

Salus Populi Suprema Lex Esto — Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.

Rep: JO

PENGKAB PERBAKIN BONE BOLANGO RAIH PRESTASI DI HBG FUN SHOOT COMPETITION 2026

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Prestasi manis berhasil diukir oleh PENGKAB PERBAKIN Bone Bolango pada ajang HBG Fun Shoot Competition 2026. Di ajang tersebut, podium pertama dan kedua berhasil diraih oleh komunitas binaan PENGKAB PERBAKIN Bone Bolango.

Menjadi debut pertama keikutsertaan PENGKAB PERBAKIN Bone Bolango di kompetisi tersebut, organisasi yang masih terbilang baru ini langsung menunjukkan taringnya dengan meraih dua podium untuk kelas Monte 33 meter. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan serta arahan Ketua Umum PENGKAB PERBAKIN Bone Bolango Bapak H. Mohamad Kris Wartabone, S.A.P. yang memiliki pengalaman luas di dunia olahraga menembak. Ketangguhan, keberanian, serta keyakinan beliau tercermin jelas pada kinerja para anggota komunitas yang dibimbingnya.

Semangat para anggota kian membara dengan hadirnya Bang Riki Wartabone di lokasi pertandingan. Sebagai Ketua Komunitas BSC sekaligus salah satu pengurus PERBAKIN Provinsi Gorontalo, Bang Riki menyampaikan, "Komunitas kami memang baru terbentuk, namun rintisannya sudah berjalan lama. Cikal bakal PERBAKIN di Gorontalo adalah Bone Bolango sejak masa ayahanda almarhum Mohamad Kilat Wartabone. Hari ini saya buktikan bahwa saya, putra dari Beliau, mampu melanjutkan perjuangan dan mewujudkan cita-cita ayahanda."

"Semangat komunitas adalah semangat saya. Saya berharap komunitas ini terus berjaya dan melahirkan atlet-atlet profesional serta tangguh sesuai harapan PERBAKIN," lanjut Bang Riki.

Tujuan organisasi yang selaras dengan visi PERBAKIN, ditunjang dukungan fasilitas, kerja keras pengurus serta kekompakan seluruh anggota menjadi modal kuat bagi PENGKAB PERBAKIN Bone Bolango untuk terus berkembang dan berprestasi di kancah nasional.

Seluruh anggota komunitas di bawah naungan PENGKAB PERBAKIN Bone Bolango.

Teruslah bersemangat dan kompak meraih prestasi. Semangat Bone Bolango haruslah sama dengan semangat Ketua Umum Pak H. Kris Wartabone: Berani, Tegas, dan Taat Aturan. Hal tersebut sudah tercermin pada para pemain. Kepada seluruh rekan-rekan untuk senantiasa menjaga keselamatan, baik saat berada di lapangan tembak maupun di luar lapangan. Teruslah berjaya untuk PERBAKIN Bone Bolango dan PERBAKIN Provinsi Gorontalo. Semoga nama Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo dapat menempati posisi teratas pada ajang PON mendatang.

Diberitakan oleh:

Fikriyanto

Humas PENGKAB PERBAKIN BONE BOLANGO

Semangat Membara di Hari Kedua — Rendy Abdul Latif Ukir Sejarah Baru untuk GSC!

KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Hari kedua Fun Shoot Competition 2026 terasa semakin meriah! Semangat seluruh anggota komunitas tampak begitu membara, terutama dari keluarga besar GSC. Kehadiran Bapak Penasehat GSC Periode 2026–2030 — yang juga mantan Ketua GSC sekaligus anggota kepolisian — memberikan dorongan semangat yang luar biasa bagi para peserta GSC yang sedang bertanding.

Beliau menyampaikan pesan yang menyentuh hati:

"Semangat kepada semua kawan-kawan GSC! Memang setingan unit sangat menentukan, tetapi teknik dan insting juga sangat utama. GSC dikenal sebagai 'Gudangnya Mekanik' — maka kompaklah, bersatulah, dan persiapkan unit jauh-jauh hari sebelum lomba. Tidak perlu mahal, asal gruping! Terima kasih banyak kepada tuan rumah Pengkab Perbakin Gorontalo yang telah menyelenggarakan acara ini."

Rendy Abdul Latif — Debutan Cemerlang Raih Podium 2!

Hari yang istimewa itu semakin bersinar dengan pencapaian luar biasa dari Rendy Abdul Latif, peserta yang tergolong baru namun sukses meraih Juara 2! Sebuah prestasi gemilang mengingat pengalaman bertandingnya masih sangat muda dibandingkan peserta lain.

Juara 1 diraih oleh BSC, komunitas andalan Bone Bolango di bawah pimpinan Bang Riki Wartabone. Selamat untuk BSC!

Dengan senyum bahagia, Rendy berbagi cerita:

"Unit ini baru disetel dua hari sebelum pertandingan, dan kebetulan Pak Sofyan — Ketua Bidang Berburu GSC — yang seting. Saya juga bisa menyeting, tetapi kali ini saya ingin menggunakan setingan unit dari Beliau. Dan alhamdulillah, saya dapat podium!"

"Terima kasih kepada Om Sofyan Yubi atau biasa di sapa Om Pian, terima kasih kepada semua teman-teman GSC, dan terima kasih kepada Bapak Penasehat GSC. Hidup Perbakin! Jaya, jaya, Jaya, luar biasa!"

Pesan Penyemangat untuk Semua

Raihan Rendy adalah bukti nyata bahwa pengalaman bukan segalanya — semangat, kepercayaan, dan kebersamaanlah yang membawa kita ke puncak. Unit yang baru disetel dua hari sebelumnya mampu bersaing ketat berkat kerja sama, kepercayaan, dan dukungan satu sama lain. Inilah jiwa sejati GSC — kompak, saling mendukung, dan terus berkembang!

Teruslah percaya diri, asah kemampuanmu, dan jangan pernah ragu untuk belajar dari sesama. Siapa pun kamu, berapa pun lama kamu telah bergabung — prestasi bisa datang dari mana saja, asalkan kita tetap bersatu dan berjuang bersama. Semangat Rendy adalah semangat kita semua!

(Rep: FD)

Sidang Jemaat Ke-25 GKI Petra Kodim Aifoti Evaluasi Program Pelayanan & Tetapkan Majelis Baru Periode 2027-20232

SERUI-Suaraindonesia1.com. Jemaat Gereja Kristen Injili (GKI) Petra Kodim Aifoti melaksanakan Sidang Jemaat ke-25 Tahun 2026 dengan agenda utama evaluasi program pelayanan periode 2022–2027, penyusunan rencana kerja (Renja) periode 2027–2032, serta pemilihan majelis jemaat yang baru untuk periode pelayanan 2027–2032.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Petra Kodim Aifoti, Mikha Runaweri, didampingi Ketua Panitia, Apt. Yulinda Batto, S.Farm., dan Sekretaris Panitia, Dan Raweyai.

Mikha Runaweri menjelaskan bahwa Sidang Jemaat ke-25 merupakan sidang periodik yang memiliki sejumlah agenda penting, terutama mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan program pelayanan selama lima tahun sebelumnya, yakni periode 2022–2027, sekaligus menyusun rencana kerja untuk periode 2027–2032.

Selain itu, sidang juga membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat (APBJ) Tahun Pelayanan 2027. Agenda lainnya adalah pemilihan majelis jemaat yang akan menjalankan tugas pelayanan untuk periode 2027–2032.

Dalam proses pemilihan tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemilihan pejabat fungsional, yakni Penatua dan Syamas. Selanjutnya, Penatua dan Syamas terpilih menentukan unsur Pelaksana Harian Majelis Jemaat dengan susunan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua: Pnt. Hermanus Tanawani.

2. Sekretaris: Pnt. Chi Djawa.

3. Wakil Sekretaris: Pnt. Yandri Elwarin.

4. Bendahara: Sym. H. Sahetappy.

Sidang Jemaat ke-25 juga menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG) tingkat jemaat untuk periode 2027–2032, yakni Levina Ayeri.

Lebih lanjut, Runaweri menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan sidang tidak terlepas dari kerja sama panitia bersama Majelis Jemaat, khususnya unsur PAM  dan majelis pada Rayon Pengharapan yang dipercayakan oleh Majelis Jemaat GKI Petra Kodim Aifoti sebagai pelaksana kegiatan.

Menurutnya, seluruh persiapan telah dilakukan dengan baik sehingga rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan hingga penutupan Sidang Jemaat ke-25, dapat berlangsung dengan lancar.

Ia berharap seluruh keputusan dan hasil yang telah disepakati dalam sidang tersebut dapat diwujudkan menjadi program pelayanan pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya melalui kepemimpinan majelis jemaat yang baru, yang nantinya akan diteguhkan dan dilantik pada tahun 2027.

Atas nama panitia dan Majelis Rayon Pengharapan, Runaweri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan sidang. Ia turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses persiapan maupun pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan.

"Kiranya apa yang kami lakukan bersama panitia pada hari ini dapat menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat, masyarakat di lingkungan GKI Petra Kodim Aifoti, serta bagi pelayanan di wilayah Klasis Yapen Selatan," ungkapnya.

Menutup penyampaiannya, Runaweri berharap seluruh hasil Sidang Jemaat ke-25 dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan gereja ke depan.

Ia juga mengajak seluruh warga jemaat untuk kembali bertemu dalam agenda Sidang Jemaat ke-26 pada tahun 2027 mendatang.

"Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian," tutupnya.

Ahmad Syarifudin Pertanyakan Hasil Verifikasi DLH, Pembakaran Limbah di Bantarsari Jadi Sorotan

KAB.BEKASI, SuaraIndonesia1.com – Aktivitas pembakaran limbah yang dikeluhkan warga Kampung Selang, RT 003/RW 003, Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., mempertanyakan hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi terkait aktivitas tersebut.

Ahmad menyampaikan perhatian serius terhadap persoalan itu setelah mendatangi DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan mengenai hasil verifikasi atau pemeriksaan lapangan yang sebelumnya dilakukan oleh instansi terkait.

Kedatangannya bertujuan memperoleh informasi secara terbuka mengenai apa saja yang telah diperiksa, temuan petugas di lokasi, serta langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Menurut Ahmad, DLH tidak cukup hanya memberikan imbauan apabila aktivitas pembakaran masih terus berlangsung. Pemerintah perlu memastikan efektivitas imbauan tersebut dan mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangannya.

"Kalau sudah diberikan imbauan oleh DLH, tetapi aktivitas pembakaran masih berjalan, saya meminta dinas terkait segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat terus menghirup asap dan mengeluhkan persoalan yang sama tanpa mendapatkan kepastian," tegas Ahmad.

Ia juga meminta DLH menjelaskan apakah kegiatan pembakaran tersebut telah memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau masih ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki.

"Kami datang ke DLH untuk mempertanyakan hasil verifikasi di lapangan. Apa saja yang sudah diperiksa, bagaimana hasilnya, dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas," ujarnya.

Ahmad mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan atau verifikasi semata. DLH harus memastikan kondisi terkini di lapangan dan menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan hasil pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan.

Ia juga menilai, apabila aktivitas pembakaran tetap berlangsung meskipun sudah mendapatkan imbauan, aparat penegak hukum (APH) perlu turun tangan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

"Jangan sampai imbauan hanya menjadi formalitas. Jika setelah diberikan imbauan aktivitas masih terus berlangsung, DLH harus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan APH apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama," tambahnya.

Sementara itu, Darma dari bidang Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Bekasi memberikan respons melalui pesan WhatsApp pada Jumat (6/11/2026).

Dalam pesannya, Darma menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan dan menyatakan akan meneruskannya kepada Ketua Tim (Katim) untuk ditindaklanjuti.

"Waduh... Terima kasih atas informasinya, Kang. Akan saya teruskan ke Katim kami, Kang," tulis Darma melalui pesan WhatsApp.

Darma juga mengundang pihak pemberi informasi untuk datang ke kantor DLH pada Senin guna menyampaikan persoalan tersebut bersama-sama kepada Katim Pengaduan.

"Izin, Kang. Hari Senin kalau ada waktu merapat ke kantor ya, Kang. Kita sampaikan bareng ke Katim Pengaduan. Semoga ini menjadi masukan buat kami," lanjutnya.

Respons tersebut menjadi langkah awal komunikasi antara pihak pemberi informasi dan Gakkum DLH. Namun, masyarakat masih menantikan tindak lanjut konkret, terutama kejelasan hasil verifikasi lapangan, temuan pemeriksaan, serta langkah pengawasan terhadap aktivitas pembakaran limbah di Kampung Selang.

Dari sisi regulasi, aktivitas pembakaran limbah tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, Pasal 453 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 mengatur larangan pembakaran secara terbuka (open burning) dalam pengelolaan limbah non-B3.

Selain itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 65 ayat (1) UU PPLH juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sementara itu, Pasal 68 UU PPLH mewajibkan setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup.

Apabila ditemukan pelanggaran, Pasal 76 UU PPLH memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penerapannya harus berdasarkan pembuktian unsur-unsur hukum yang berlaku.

Atas dasar ketentuan tersebut, AKPERSI DPD Jawa Barat mendorong DLH Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi jenis limbah, asal limbah, legalitas kegiatan, metode pengolahan, hingga potensi dampaknya terhadap lingkungan permukiman warga.

Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Selang mengeluhkan asap dan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran limbah. Warga menyebut asap berwarna hitam kerap muncul ketika pembakaran berlangsung sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan permukiman.

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan publik, mulai dari jenis limbah yang dibakar, legalitas kegiatan, sistem pengelolaan limbah, hingga potensi dampaknya terhadap kualitas udara, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

AKPERSI DPD Jawa Barat berharap DLH Kabupaten Bekasi tidak hanya menerima informasi dan melakukan koordinasi internal, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut nyata di lapangan.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas usaha, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kini masyarakat menantikan langkah konkret DLH Kabupaten Bekasi. Apakah hasil verifikasi akan dibuka kepada publik, apakah pemeriksaan ulang akan dilakukan, dan apakah aktivitas pembakaran yang dikeluhkan warga akan ditangani sesuai ketentuan hukum lingkungan hidup?

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi DLH Kabupaten Bekasi mengenai hasil verifikasi, temuan pemeriksaan, serta keputusan tindak lanjut atas aktivitas pembakaran limbah tersebut masih dinantikan.

Rep: JO

Bunda PAUD Hj Lavita Syukur Launching Merangin Sigap dan Pijar

Suaraindonesia1. Com, Bangko-Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Merangin Hj Lavita Syukur, melaunching program Merangin Sigap (Siap dukung dunia PAUD) dan orientasi website platfon Pijar (Pusat informasi dan jejaring Bunda PAUD), Sabtu (07/11).

Pada acara yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Dinas Kesbangpol Merangin tersebut, Hj Lavita Syukur pada sambutannya mengatakan, program Merangin Sigap dan Pijar, merupakan komitmen nyata daerah.

Tujuannya untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, demi terwujudnya layanan Wajib Belajar 01 Tahun Pra-Sekolah yang berkualitas, adil, inklusif dan menyenangkan.

‘’Jadi kunci urgensi dari program Merangin Sigap dan Pijar ini adalah komitmen nyata daerah, sehingga pada akhirnya dapat menguatkan program tersebut dengan baik,’’ujar Bunda PAUD Merangin.

Dikatakan Bunda PAUD Merangin, masa usia dini (golden age) adalah periode emas yang menentukan masa depan anak-anak. Melalui program tersebut, dapat diusung lima pilar utama.

Lima pilar utama itu, satu data anak usia dini, integrasi anggaran, gerakan sosialisasi masif, akses layanan berkualitas, serta penguatan transisi PAUD-SD yang menyenangkan tanpa tes calistung.

Pada kesempatan itu, Hj Lavita Syukur menyampaikan pesan khusus kepada para operator Pijar di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin, untuk bersama-sama serius mengawal keandalan data,

‘’Ibu dan bapak operator memegang peran kunci dalam era-digitalisasi ini. Pastikan data dan seluruh rekam kegiatan Bunda PAUD dari tingkat kecamatan hingga desa terbarui dengan baik (up-to-date),’’pinta Bunda PAUD Merangin.

Sehingga lanjut istri Bupati Merangin H M Syukur ini, kerja keras yang dilakukan di lapangan, terintegrasi dengan sempurna di tingkat nasional dan ini sangat penting dilakukan.

Agenda dilanjutkan dengan orientasi dan pelatihan teknis platform Pijar (Pusat informasi dan jejaring Bunda PAUD) bagi para operator Pijar tingkat kecamatan. Platform digital resmi besutan Kemendikdasmen, melalui PAUDPedia ini hadir sebagai wadah integrasi, pemetaan data, publikasi dan jejaring komunikasi terpadu.

Tampil sebagai narasumber utama pada acara tersebut, Dr Sutimah dari BPMP Provinsi Jambi, yang tampil memukau memberikan materi dan wawasan mendalam terkait penjaminan mutu pendidikan serta penguatan transisi PAUD ke SD.

Melalui sinergi antara semangat program Merangin Sigap dan optimalisasi platform Pijar, Pemkab Merangin optimistis dapat mencetak generasi emas Merangin yang sehat, cerdas, ceria dan berkarakter.

Terpisah, Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Merangin Ny Sri Rezeki Zulhipni melaporkan strategis pelaksanaan sosialisasi. ‘’Program ini untuk memperkuat konsolidasi dan kesiapan layanan PAUD di tingkat kecamatan dan desa,’’ujarnya.

Tanpak hadir pada acara itu, Kabid PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin Irwanton, jajaran Tim Pokja Bunda PAUD Merangin, Bunda PAUD kecamatan dan para Operator Pijar dari 24 kecamatan se-Kabupaten Merangin. 

(janasri)

GARDA TIMUR INDONESIA NYATAKAN DUKUNGAN MORAL KEPADA KAPOLRI, FIKRI ALKATIRI: KETEGASAN DAN PROFESIONALISME ADALAH KUNCI MENJAGA MARWAH INSTITUSI POLRI

MANADO, SULAWESI UTARA – Suaraindonesia1, Dukungan moral kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tengah berbagai dinamika dan persoalan internal institusi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, yang menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Kapolri beserta langkah-langkah strategis dalam menjaga integritas dan marwah institusi Polri.

Dalam pernyataannya, Fikri Alkatiri menyampaikan rasa prihatin dan penyesalan atas persoalan yang menyeret nama mantan Kapolri berinisial LSP. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan hanya menjadi perhatian internal kepolisian, tetapi juga menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar terhadap institusi Polri.

"Pertama-tama, kami dari daerah, khususnya Sulawesi Utara, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi. Ini tentu menjadi perhatian serius, bukan hanya bagi keluarga besar Polri, tetapi juga masyarakat luas. Institusi Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik," ungkap Fikri.

Lebih lanjut, Fikri memberikan apresiasi terhadap keberanian dan ketegasan Kapolri dalam mengambil keputusan yang tidak mudah, terutama ketika menyangkut kepentingan institusi dan penegakan prinsip profesionalisme.

Menurutnya, seorang pemimpin institusi sebesar Polri dituntut memiliki keberanian mengambil keputusan secara objektif, tanpa pandang bulu, serta mengutamakan kepentingan organisasi dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Kami memberikan apresiasi penuh kepada Bapak Kapolri. Keputusan yang berat sekalipun harus berani diambil apabila memang demi menjaga kehormatan institusi. Profesionalisme, integritas, dan ketegasan adalah fondasi penting untuk membangun Polri yang semakin dipercaya masyarakat," tegasnya.

Fikri juga menilai bahwa dinamika yang terjadi tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap seluruh institusi Polri. Sebaliknya, momentum ini harus menjadi ruang pembenahan, evaluasi, dan penguatan internal agar Polri semakin solid serta konsisten menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

DUKUNGAN MASYARAKAT DAN HARAPAN TERHADAP POLRI

Sebagai organisasi masyarakat sipil, Garda Timur Indonesia menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang ada. Dukungan tersebut justru merupakan bentuk kepedulian agar setiap persoalan ditangani secara transparan, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami percaya bahwa kepemimpinan yang berintegritas akan selalu diuji oleh keadaan. Namun, selama keputusan diambil berdasarkan hukum, kepentingan bangsa, dan kehormatan institusi, masyarakat harus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pembenahan tersebut," lanjut Fikri.

Ia berharap di bawah kepemimpinan Kapolri saat ini, Polri semakin kuat, independen, profesional, serta tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun.

Menutup pernyataannya, Fikri Alkatiri menegaskan bahwa Garda Timur Indonesia tetap berdiri sebagai bagian dari elemen masyarakat yang mendukung institusi negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

"Merah Putih dan kepentingan bangsa harus selalu menjadi yang utama. Kami ingin Polri semakin kuat, semakin profesional, dan semakin dipercaya rakyat. Dukungan kami adalah dukungan untuk institusi Polri yang berintegritas dan berkeadilan," tutup Fikri Alkatiri.

Wartawan Muda Andre Hariyanto Soroti Dugaan Penyadapan Presiden dan Ancaman terhadap Kebebasan Pers

MALANG, SuaraIndonesia1.com — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi dan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian publik. Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tetapi juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan pengusaha.

Menanggapi perkembangan tersebut, Founder Yayasan Suara Utama Indonesia dan pemegang sertifikasi wartawan Dewan Pers dengan Nomor Registrasi: 166272-Kompas/Wda/DP/IX/2026/24/05/93), Andre Hariyanto, menilai bahwa dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian masyarakat, khususnya insan pers dan seluruh elemen yang memperjuangkan kebebasan berekspresi.

Menurut Andre, apabila dugaan penyadapan terhadap nomor telepon milik jurnalis maupun pihak media terbukti dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, hal tersebut berpotensi mengancam privasi, independensi redaksi, serta kebebasan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

"Pers memiliki tanggung jawab untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis, narasumber, serta kerahasiaan komunikasi jurnalistik harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai praktik penyalahgunaan kewenangan justru menimbulkan ketakutan bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya," demikian pernyataan Andre Hariyanto, Kamis (05/11/2026).

Dugaan Penyadapan Menyasar Presiden hingga Media Massa

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026), penyidik menetapkan tiga orang tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.

Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Penyidik mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi dan prosedur yang semestinya.

Sasaran dugaan penyadapan meliputi nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Bareskrim juga menyampaikan adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dan jejak log pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Informasi tersebut disampaikan dalam pemberitaan detikNews dan CNN Indonesia pada 3 - 4 November 2026 lalu.

Wartawan Muda, Andre Hariyanto: Jangan Sampai Kebebasan Pers Terancam

Andre Hariyanto menegaskan bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap kalangan media harus diusut secara transparan. Menurutnya, komunikasi antara jurnalis, redaksi, narasumber, dan informan merupakan bagian penting dalam proses kerja jurnalistik.

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Selain itu, Pasal 4 ayat (3) memberikan jaminan kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

"Penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan tidak boleh digunakan untuk membatasi kerja jurnalistik. Kami mendukung pengungkapan perkara ini secara objektif, tetapi tetap mengingatkan bahwa setiap orang yang berstatus tersangka memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tegasnya dalam draf pernyataan tersebut.

Tiga Tersangka dan Proses Hukum Berjalan

Dalam perkembangan perkara, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka.

Reuters melaporkan pada 4 November 2026 bahwa pemerintah belum mengungkap motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Pemerintah juga menyoroti seriusnya perkara yang menyangkut keamanan kepala negara dan kepentingan negara.

Sementara itu, proses hukum terhadap ketiga tersangka masih berjalan. Mereka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pendiri dan Pembina Yayasan Suara Utama Indonesia, Andre Hariyanto mengajak seluruh insan pers agar tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berpegang pada kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi informasi, serta tidak terjebak dalam penyebaran kabar yang belum terkonfirmasi.

Menurutnya, teknologi penyadapan harus digunakan sesuai ketentuan hukum dan bukan menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan.

"Jurnalisme harus tetap merdeka, independen, dan bertanggung jawab. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus diproses sesuai hukum. Negara harus memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi dan masyarakat tetap memperoleh hak atas informasi," tutup Andre Hariyanto.

Rep: JO