KTNA Bone Bolango Gelar Rembug Harian, Tindak Lanjut PENAS dan Persiapan Pemilihan Ketua

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bone Bolango menggelar Rembug Harian di Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, pada Rabu (08/07/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi partisipasi pada Pekan Nasional (PENAS) XVII sekaligus merumuskan program kerja ke depan.

Rembug dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konsumsi Pangan (Kabidluh) Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Bone Bolango, Yoana Rahman, STP, MSi, mewakili Kepala Dinas. Dalam sambutannya, Yoana menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kegigihan kontingen KTNA Bone Bolango yang telah mengharumkan nama daerah dan Provinsi Gorontalo di kancah nasional.

Turut hadir dalam forum tersebut unsur Balai Riset dan Pengembangan (BRMP) Provinsi Gorontalo yang memberikan sosialisasi serta menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan KTNA dalam penataan lokasi Gelar Teknologi (Geltek) pada even PENAS lalu. Selain itu, Koordinator Penyuluh Bonebol, Zulkifly Rauf, turut mensosialisasikan program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).

Komitmen dan Capaian Strategis Pasca PENAS

Ketua KTNA Bone Bolango, Faisal Mohie, ST, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Bone Bolango, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Ketua KTNA Provinsi H. Ardjun Mogulaingo, SH, Ketua Panitia PENAS XVII DR. Ir. H. Mulyadi Mario, hingga seluruh kontingen yang telah berpartisipasi aktif.

"Kami banyak menerima ilmu terkait kemajuan teknologi pertanian dan perikanan selama PENAS. Harapannya, pengetahuan ini dapat diterapkan di lahan masing-masing," ujar Faisal yang akrab disapa Famo.

Salah satu capaian penting yang diumumkan dalam rembug adalah persetujuan dari Bupati Bone Bolango untuk pemanfaatan lahan seluas 2 Hektar milik Pemda di kompleks GOR HP. Lahan tersebut akan dijadikan lokasi Gelar Teknologi (Geltek) mandiri milik KTNA Bone Bolango, meniru keberhasilan lokasi serupa di Limboto.

Pengurus Baru dan Agenda Pemilihan Ketua

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penambahan struktur kepengurusan KTNA Bone Bolango. Toni Mohamad dipercaya sebagai Koordinator Bidang Sosial Masyarakat Petani dan Nelayan, didampingi anggota Nasir Abas Amuntu, SPt, MSi. Sementara itu, Abd. Kadir Lahmutu ditunjuk sebagai anggota Bidang Pemuda Tani, dan Yamin Mahmud sebagai anggota Bidang UMKM.

Rembug juga menetapkan bahwa pemilihan Ketua KTNA periode 2026-2031 akan digelar pada 27 Juli 2026 mendatang. Bersamaan dengan itu, pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) akan segera dituntaskan dan dibagikan kepada anggota pada hari pemilihan.

Perjuangan UMKM dan Inovasi Peternakan

Menyikapi tindak lanjut program, Famo menegaskan bahwa proposal pengajuan bantuan dari KTNA Kecamatan Kabila, khususnya Desa Tanggilingo untuk UMKM Pembuat Kue Kerawang, akan segera diperjuangkan ke kementerian di Jakarta.

Di sektor peternakan, kemajuan signifikan terlihat pada konsep Kandang Ayam Ras Petelur Minimalis. Kerjasama dengan Dinas Peternakan & Perkebunan Provinsi Gorontalo akan segera direalisasikan. Rencananya, besok (Rabu, 9 Juli 2026), akan dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Formulasi Pakan di lokasi Farm Azzam Mandiri, Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara. Mengusung tema "Pakan Cerdas Untuk Ayam Petelur Modern", acara ini akan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

Dukungan Penuh dan Penutupan

Rembug turut dihadiri anggota DPRD Bone Bolango, yakni Abd. Rahman Ngabito, Imran Mahmud, dan Hendra Suleman. Sebagai Wakil Ketua KTNA, Hendra Suleman beserta rekan-rekannya menyatakan kesiapan untuk mem-backup seluruh kegiatan dan kebutuhan KTNA ke depan. Dukungan tersebut dibuktikan dengan aksi pembayaran iuran anggota yang dinaikkan menjadi Rp 100.000 per bulan, khusus untuk anggota KTNA sebesar Rp 25.000 per bulan.

Acara yang dipandu oleh Wakil Ketua KTNA Zainal Abdi Ilolu dan Sekretaris Tri Tulus Budiono ini diakhiri dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada seluruh anggota kontingen Bone Bolango atas partisipasi mereka pada PENAS XVII, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (RED)

Bongkar Lapas Cipinang, Rieke DP Tegaskan Semua Warga Binaan Lewat Asesmen

Jakarta, SuaraIndonesia1.com , Apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang pertama kali memasuki lembaga pemasyarakatan? 

Pertanyaan itu dijawab langsung oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, saat melakukan peninjauan ke Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta.

Tidak sekadar mendengar paparan dari jajaran petugas, Rieke memilih melihat langsung setiap tahapan yang dijalani warga binaan baru. Mulai dari pemeriksaan awal, masa pengenalan lingkungan (Mapenaling), hingga proses asesmen sebelum mereka ditempatkan di blok hunian.

Menurut Rieke, transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

"Saya ingin melihat sendiri bagaimana mekanisme ini berjalan. Jangan hanya berdasarkan laporan. Semua harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan," ujar Rieke lewat konten di IG pribadinya @riekediahp beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Rieke didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta, Wachid Wibowo, serta Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Syarpani.

Rieke meninjau Blok E yang digunakan sebagai ruang masa pengenalan lingkungan bagi warga binaan yang baru masuk.

Pada tahap ini, seluruh warga binaan menjalani observasi dan asesmen sebelum ditempatkan ke blok pembinaan sesuai tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing.

Rieke menegaskan tidak ada ruang bagi perlakuan istimewa.

"Tidak ada karpet merah. Tidak ada privilege. Semua warga binaan diperlakukan sama di hadapan hukum dan aturan pemasyarakatan," tegasnya.

Ia menjelaskan masa pengenalan lingkungan umumnya berlangsung sekitar satu minggu dan dapat diperpanjang hingga satu bulan apabila diperlukan untuk kepentingan asesmen.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, Wachid Wibowo, mengatakan ruang Mapenaling saat ini berada di lantai bawah Blok E dengan lima kamar yang masing-masing berkapasitas lima orang.

"Lantai bawah digunakan sebagai ruang Mapenaling. Sedangkan lantai dua difungsikan untuk kebutuhan pengawasan terhadap warga binaan tertentu berdasarkan hasil asesmen risiko. Jadi bukan ruang khusus ataupun fasilitas istimewa," kata Wachid.

Ia menegaskan setiap keputusan penempatan didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan secara profesional.

"Kami mempertimbangkan tingkat risiko, kondisi keamanan, dan kesehatan warga binaan. Ada warga binaan yang rutin menjalani cuci darah dua kali dalam sepekan sehingga ditempatkan di lantai bawah agar pelayanan kesehatannya lebih mudah. Semua berbasis kebutuhan, bukan karena status ataupun latar belakang," ujarnya.

Kalapas Kelas I Cipinang Syarpani menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya menerima pelimpahan warga binaan dalam jumlah terbatas setiap bulan.

"Biasanya sekitar 20 sampai 30 orang. Sebelum masuk blok pembinaan, mereka melewati pemeriksaan administrasi, kesehatan, dan asesmen sesuai standar operasional prosedur," ujar Syarpani.

Menurut dia, seluruh petugas memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh warga binaan.

"Tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus. Hak warga binaan dipenuhi sesuai ketentuan, tetapi semua proses dilakukan berdasarkan aturan. Integritas menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan," katanya.

Selain memastikan mekanisme penerimaan berjalan baik, Rieke juga menyoroti persoalan overkapasitas yang masih membebani lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah.

Ia mengungkapkan sekitar 52 persen penghuni lapas berasal dari perkara narkotika. Karena itu, Komisi XIII DPR RI bersama pemerintah sedang mendorong implementasi KUHP baru, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta pembaruan kebijakan penanganan tindak pidana narkotika.

Menurut Rieke, penguatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui asesmen risiko akan menjadi salah satu solusi agar pelaku tindak pidana dengan kategori tertentu dapat diarahkan ke program rehabilitasi, sehingga kapasitas lapas dapat lebih terkendali.

Wachid menilai penerapan KUHP dan KUHAP yang baru akan memperluas penggunaan pidana alternatif sehingga tidak semua pelanggar hukum harus menjalani pidana penjara.

"Harapan kami, kebijakan tersebut mampu mengurangi kepadatan lapas sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih efektif," ujarnya.

Menutup kunjungannya, Rieke mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan menjaga integritas sebagai fondasi reformasi.

"Perubahan memang membutuhkan waktu. Namun, selama kita menjaga integritas, bekerja secara profesional, dan terus memperbaiki tata kelola, saya optimistis sistem pemasyarakatan Indonesia akan semakin dipercaya masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara maksimal," pungkasnya. 

(Red)

Hubungan Eksekutif-Legislatif Terlalu Mesra, Fungsi Kontrol DPRD Bolsel Dianggap Tumpul

BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap jalannya pemerintahan daerah kembali menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai lembaga legislatif belum optimal dalam menjalankan kontrol terhadap penggunaan APBD, pelaksanaan program pembangunan, hingga kualitas pelayanan publik.

Aktivis masyarakat, Andika Wijaya, menyoroti pentingnya menjaga independensi DPRD agar tidak terkikis oleh hubungan yang terlalu harmonis dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kedekatan yang berlebihan berpotensi menumpulkan daya kritis legislatif dalam menjalankan amanat konstitusi.

Ia menegaskan, jika dinamika antara DPRD dan eksekutif lebih didominasi oleh upaya menjaga kenyamanan politik ketimbang menjalankan fungsi kontrol yang substantif, maka mekanisme pengawasan akan kehilangan esensi dan maknanya.

"Lembaga legislatif dibentuk sebagai penyeimbang kekuasaan. Apabila fungsi itu tidak dijalankan dengan tegas, maka pengawasan hanya akan menjadi formalitas belaka dan berisiko menggerus kepercayaan publik," ujar Andika.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa lemahnya kontrol dari DPRD dapat membuka celah bagi berbagai masalah dalam tata kelola pemerintahan. Mulai dari inefisiensi anggaran, proyek pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan, dapat terjadi apabila pengawasan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh.

Andika menekankan, setiap kebijakan dan belanja daerah wajib diawasi secara objektif, mengingat seluruh anggaran yang digunakan bersumber dari uang rakyat.

"Setiap rupiah dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. DPRD tidak boleh kehilangan independensinya hanya karena hubungan politik dengan pemerintah daerah. Kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama," tegasnya.

Tidak hanya persoalan anggaran, Andika juga menyoroti dampak lanjutan dari melemahnya fungsi pengawasan, yakni lahirnya kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Ia mengkhawatirkan program pembangunan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal jalannya pemerintahan melalui partisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.

"Transparansi adalah hak masyarakat. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan tidak boleh ragu menyampaikan kritik maupun laporan apabila menemukan indikasi penyimpangan. Pengawasan yang kuat harus datang dari DPRD maupun dari masyarakat itu sendiri," tutupnya.

(JO)

Rare Indonesia Perkuat Kolaborasi Ekonomi Biru di Sulawesi Utara, Sinkronkan Program Perlindungan Pesisir dan Laut

Suaraindonesia1, Sulut – Rare Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar lokakarya sinkronisasi program sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan di Sulawesi Utara.

Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai mitra pembangunan guna menyelaraskan kebijakan serta program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, mengatakan pengelolaan sumber daya pesisir saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi biru hanya dapat diwujudkan melalui kemitraan yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan.

"Perubahan tidak lahir dari satu pihak, tetapi dari kolaborasi. Ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha bergerak bersama, maka perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Ray.

Ia menjelaskan, lokakarya ini menjadi langkah strategis untuk menyusun arah kolaborasi pada tahun 2027, termasuk mengidentifikasi berbagai peluang pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir serta laut di Sulawesi Utara.
Menurut Ray, dokumen yang dihasilkan dari forum tersebut akan menjadi pijakan bersama dalam menyusun kebijakan, program, hingga penganggaran yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan para mitra pembangunan.

"Harapannya, forum ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menjadi awal lahirnya komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kolaborasi," katanya.

Ray menambahkan, Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai laboratorium ekonomi biru Indonesia. Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki daerah ini menjadi modal besar untuk mendukung target konservasi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan.

Saat ini, kawasan konservasi di Sulawesi Utara telah mencapai luas 244.601,42 hektare, yang dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala DKP Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun bersama Rare Indonesia. Menurutnya, sinkronisasi program menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat berjalan searah.

"Kolaborasi seperti ini menjadi kunci agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir," ujar Salman.
(Si1/Rom)

PUSTERAL dan ITL Trisakti Harmoniskan Rencana Kegiatan Tahun 2026–2027

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Pusat Teritorial Angkatan Laut (PUSTERAL) menerima kunjungan resmi dari Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti di Markas Komando PUSTERAL, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (6/7). Kunjungan ini bertujuan menyelaraskan program kerja sama kedua lembaga untuk periode Juli 2026 hingga Desember 2027.

Komandan PUSTERAL, Laksamana Pertama TNI A. Agung P.S., didampingi jajaran pejabat utama, secara langsung menyambut rombongan ITL Trisakti yang terdiri atas Kepala Bidang Kemahasiswaan Hartoni Razak, AMTrU., MM., Kepala Bidang Alumni Dr. Prima Widiyanto, SE., MM., serta Kepala Pusat Karir Widi Nugroho.

Dalam pertemuan tersebut, Komandan PUSTERAL memaparkan sejumlah kegiatan yang dapat diikuti mahasiswa ITL Trisakti sepanjang rentang waktu yang disepakati.

“Kami mewakili almamater menyampaikan terima kasih kepada PUSTERAL,” ujar Hartoni Razak.

Ia mengingatkan bahwa sekitar 100 mahasiswa ITL Trisakti telah dilibatkan dalam Sailing Pass di hadapan Presiden RI pada peringatan HUT TNI tahun 2025 di Perairan Teluk Jakarta menggunakan KRI Tarakan.

Hartoni juga menambahkan bahwa TNI Angkatan Laut kembali memberi kesempatan kepada 100 mahasiswa untuk mengikuti sailing camp ke Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Lampung, dengan kegiatan berlayar bersama mahasiswa Universitas Pertahanan, Politeknik Imigrasi, Politeknik Pemasyarakatan, serta Sekolah Tinggi Metrologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

Menanggapi hal itu, Laksma Agung menyatakan, “Saya menerima kunjungan ini sebagai upaya memelihara silaturahmi antara Angkatan Laut dan ITL Trisakti, dengan harapan hubungan baik ini tetap terjaga meski terjadi pergantian personel di lingkungan Angkatan Laut.”

Dr. Prima Widiyanto menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dengan Rektor dan pimpinan ITL Trisakti di Cilangkap pada September 2025.

“Kami bersyukur, setelah itu kedua lembaga juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang semakin memperkuat silaturahmi ini,” ungkapnya.

Sebagai rangkaian awal kegiatan, Hartoni Razak menjelaskan bahwa mahasiswa ITL Trisakti akan mengikuti pengenalan olahraga selam di Kolam Renang Marinir, Cilandak, pada 6–9 Juli 2026. (RED)

DKP Sulut Perkuat Sinergi Ekonomi Biru, Gandeng Rare Indonesia Selaraskan Program Perlindungan Pesisir

Suaraindonesia1, Sulut  – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat langkah mewujudkan pembangunan ekonomi biru melalui kolaborasi lintas sektor. Bersama Rare Indonesia, DKP menggelar Lokakarya Sinkronisasi Program yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi mitra pembangunan.

Forum tersebut menjadi wadah menyelaraskan arah kebijakan dan program perlindungan ekosistem pesisir serta laut agar sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Utara.

Kepala DKP Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., mengatakan keberhasilan pembangunan ekonomi biru tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Sinkronisasi program ini menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dapat berjalan selaras. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir," kata Salman.

Menurutnya, kolaborasi yang dibangun melalui lokakarya ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat.

Ia menilai tantangan yang dihadapi kawasan pesisir saat ini semakin kompleks, sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

"Ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha bergerak bersama, perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci utama mewujudkan ekonomi biru yang inklusif," ujarnya.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta lokakarya akan menyusun sinkronisasi program prioritas tahun 2027 sekaligus memetakan berbagai peluang pendanaan yang dapat mendukung pengelolaan kawasan pesisir dan laut di Sulawesi Utara.
Hasil pembahasan nantinya akan dituangkan dalam dokumen bersama yang menjadi pedoman pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta para mitra pembangunan dalam menyusun kebijakan, program, dan penganggaran sektor kelautan dan perikanan.

Ray menambahkan, Sulawesi Utara memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Dengan kawasan konservasi yang telah mencapai 244.601,42 hektare, provinsi ini dinilai memiliki modal kuat untuk mendukung target konservasi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.

(Si1/Rom)

Ancol Gratis untuk Pengunjung pada 10 Juli 2026, Berikut Ketentuan dan Jadwalnya

Jakarta, suaraindonesia1.com, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk akan menggratiskan tiket masuk orang ke kawasan wisata Ancol pada Jumat, 10 Juli 2026, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 perusahaan.

Program bertajuk Gratis Masuk Ancol tersebut berlaku mulai pukul 05.00 hingga 23.00 WIB sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan Ancol sebagai salah satu destinasi rekreasi terbesar di Indonesia.

Perwakilan manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mengatakan program ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan ruang publik yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

"Kami ingin merayakan momen bersejarah pendirian perusahaan ini dengan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat. Ancol bukan hanya tempat wisata, tetapi juga ruang publik milik bersama. Melalui program gratis masuk ini, kami ingin menegaskan komitmen kami untuk terus hadir sebagai destinasi yang inklusif dan berkualitas," ujar perwakilan manajemen.

Tanggal 10 Juli memiliki makna penting bagi perusahaan karena pada 10 Juli 1992 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk resmi berdiri sebagai perseroan terbatas, menggantikan status sebelumnya sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol. Sementara itu, hari jadi kawasan wisata Ancol tetap diperingati setiap 23 Desember dan pada 2026 genap berusia 66 tahun.

Selama program berlangsung, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas ruang terbuka di kawasan Ancol, seperti pantai, taman, area olahraga, hingga beragam pilihan kuliner. Namun, tiket gratis hanya berlaku untuk tiket masuk orang dan tidak mencakup tiket kendaraan maupun tiket masuk ke unit rekreasi berbayar seperti Dunia Fantasi, SeaWorld, Atlantis Water Adventure, serta wahana lainnya.

Untuk memperoleh tiket gratis, masyarakat diwajibkan melakukan reservasi melalui situs resmi Ancol paling lambat Kamis, 9 Juli 2026. Setiap orang hanya dapat melakukan satu kali reservasi untuk mendapatkan satu tiket gratis.

Pengunjung yang datang pada 10 Juli tanpa melakukan reservasi sebelumnya tetap dapat memasuki kawasan Ancol dengan membeli tiket masuk sesuai tarif yang berlaku.

Melalui program ini, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berharap masyarakat dapat memanfaatkan momen peringatan HUT perusahaan untuk menikmati kawasan rekreasi bersama keluarga dan kerabat, sekaligus memperkuat kedekatan Ancol sebagai ruang publik yang inklusif dan nyaman bagi seluruh pengunjung.

Report, Ida Ismayani

Heboh Dugaan Bullying Peserta PPDS di Manado, Polresta Dalami Penyebab Kematian dr. A.R.

Suaraindonesia1, Manado – Dugaan perundungan (bullying) terhadap seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berinisial dr. A.R. yang ditemukan meninggal dunia menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Menyikapi informasi yang berkembang, Polresta Manado memastikan tengah melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Elwin Kristanto, didampingi Kasi Humas Polresta Manado IPTU Agus Haryono, menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti, tanpa terpengaruh opini yang berkembang di masyarakat.

"Kami telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan, mulai dari menelusuri informasi di media sosial, berkoordinasi dengan pihak RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, mengumpulkan dokumen, hingga meminta keterangan dari sejumlah pihak. Dugaan perundungan yang beredar masih dalam tahap pendalaman dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta," ujar Kompol Elwin Kristanto.

Penyidik Satreskrim juga telah berkoordinasi dengan Instalasi Forensik dan Humas RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado untuk memperoleh informasi terkait penanganan jenazah korban.

Dari hasil pemeriksaan fisik luar yang dilakukan atas permintaan keluarga, ditemukan luka pada bagian leher yang polanya mengarah pada dugaan gantung diri. Namun, karena keluarga tidak mengajukan permohonan autopsi, penyebab pasti kematian secara medis belum dapat dipastikan secara menyeluruh.

Polisi juga memastikan korban tidak meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah dibawa ke RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado setelah korban meninggal dunia untuk menjalani pemeriksaan luar dan proses pemulasaran sebelum dipulangkan ke keluarga dan dimakamkan di Kabupaten Morowali.

Hingga kini, pihak keluarga belum membuat laporan polisi terkait dugaan perundungan maupun dugaan tindak pidana lainnya. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan penyelidikan awal dengan mengumpulkan dan memverifikasi seluruh informasi yang berkembang.

"Apabila nantinya ditemukan fakta, alat bukti, maupun unsur pidana yang cukup, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kompol Elwin Kristanto.

Polresta Manado juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, patroli siber terus dilakukan untuk memantau penyebaran hoaks maupun konten provokatif yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian menegaskan bahwa setiap perkembangan penyelidikan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat setelah didukung fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Si1/Red)

Pasporia Jadi Primadona Baru di CFD Jakarta

Jakarta, suaraindonesia1.com, Car Free Day (CFD) Jakarta kini tak hanya menjadi tempat favorit warga berolahraga. Ribuan pengunjung juga memanfaatkan momen akhir pekan untuk mengurus paspor melalui layanan Pasporia yang kembali dihadirkan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Program yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan itu membuka layanan permohonan paspor baru maupun penggantian paspor secara walk in di area Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi dan Gedung Wisma KEIAI.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Begitu selesai berlari, berjalan santai, hingga senam bersama, warga langsung memadati lokasi pelayanan untuk mengurus dokumen perjalanan mereka.

Salah seorang pemohon, Tiari Parasdia, mengaku akhirnya berhasil mengurus paspor setelah sebelumnya kesulitan memperoleh jadwal layanan.

"Saya sebelumnya sudah mencoba beberapa kali, tapi belum dapat jadwal. Pas tahu ada Pasporia di CFD, saya langsung datang. Pelayanannya cepat, petugasnya ramah, dan semua proses dijelaskan dengan sangat baik," ujar Tiari.

Menurutnya, layanan akhir pekan seperti ini menjadi jawaban bagi masyarakat yang memiliki aktivitas padat pada hari kerja.

"Buat kami yang bekerja sangat membantu. Jadi habis olahraga pagi bisa langsung mengurus paspor tanpa harus izin kerja atau mengambil cuti," katanya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Iqbal Ma'ruf mengatakan Pasporia merupakan inovasi pelayanan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan publik lebih fleksibel.

"Kami ingin masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan keimigrasian. Kehadiran Pasporia di Car Free Day menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan alternatif waktu pelayanan di luar hari kerja," ujar Iqbal dalam siaran pers, Senin (6/7).

Ia menegaskan seluruh pelayanan tetap dilaksanakan sesuai standar operasional dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, serta kualitas pelayanan yang prima.

Menurut Iqbal, Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keimigrasian tanpa harus meninggalkan aktivitas produktif mereka.

Program Pasporia pun menjadi bukti bahwa pelayanan publik kini hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tidak lagi terbatas di kantor pelayanan, layanan keimigrasian kini hadir di ruang publik sehingga masyarakat dapat menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi dengan lebih praktis, cepat, dan efisien.

Dengan konsep tersebut, akhir pekan warga Jakarta kini memiliki nilai tambah. Selain menjaga kebugaran tubuh melalui aktivitas olahraga, masyarakat juga dapat menyelesaikan pengurusan paspor hanya dalam satu kunjungan. 

( Jp  )

Pengurusan Sertipikat Tanah Makin Mudah, Mobil Keliling Kantah Jakarta Barat Diapresiasi Warga

Jakarta, suaraindonesia1.com, Layanan Mobil Keliling yang diselenggarakan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai mempermudah pengurusan administrasi pertanahan tanpa harus datang ke kantor BPN.

Salah seorang warga mengaku mengetahui layanan tersebut melalui media sosial Instagram @kantahkotajakartabarat. Setelah memperoleh informasi, ia memanfaatkan layanan Mobil Keliling untuk mengurus peningkatan sertipikat tanah milik orang tuanya.

"Awalnya cari tahu di internet, ternyata prosesnya semudah ini dan bisa diurus sendiri tanpa ke kantor BPN sama sekali," ujar warga tersebut.

Melalui layanan itu, masyarakat cukup mendatangi lokasi Mobil Keliling untuk berkonsultasi dan menyerahkan persyaratan kepada petugas. Setelah proses selesai, pemohon akan menerima pemberitahuan melalui WhatsApp saat sertipikat telah selesai diproses dan dapat diambil kembali di lokasi layanan.

Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat menyebut layanan tersebut merupakan upaya mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat sekaligus mendorong pengurusan sertipikat secara mandiri tanpa menggunakan jasa perantara atau calo.

Kantah juga mengapresiasi dukungan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta pengurus RT/RW yang telah membantu menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.

Selama Juli 2026, Mobil Keliling dijadwalkan hadir di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan setiap hari Rabu pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan tersebut untuk memperoleh pelayanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.

Report, Jp

Menyingkap Tabir PETI Boalemo: Ketika Oknum Aleg Ikut ‘Bermain’ di Dulupi

Oleh : Nandar Munaidin

BOALEMO, SuaraIndonesia1.com – Desing mesin dompeng memecah keheningan hutan Dulupi, Boalemo. Di balik rimbunnya vegetasi dan aliran sungai yang kian mengeruh, sebuah rahasia umum sedang digali dalam-dalam. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukan lagi sekadar urusan perut warga lokal yang terdesak ekonomi. Hari ini, ia telah menjelma menjadi industri bawah tanah yang terorganisir, diduga kuat disokong oleh mereka yang memiliki kuasa dan mandat rakyat.

Ironi terbesar muncul ketika desas-desus di lapangan mulai mengerucut pada satu titik: Indikasi Dugaan keterlibatan oknum Anggota Legislatif (Aleg). Kabupaten Boalemo adalah Sosok yang seharusnya menjadi benteng regulasi dan penjaga konstitusi, justru ditengarai ikut ‘bermain’ di keruhnya air Dulupi.

Karpet Merah di Balik Jeruji Regulasi

Aktivitas PETI di Kecamatan Dulupi bukanlah barang baru. Namun, mengapa riaknya jarang sampai ke permukaan hukum yang tegas? Jawabannya klasik: kekuatan modal dan proteksi politik.

Ketika seorang oknum wakil rakyat partai biru diduga ikut menanam saham, menerima hasil, atau menjadi 'tameng' hukum bagi para cukong, maka penegakan aturan otomatis mandek. Warga Lokal Ditangkap, Pemodal dan penerima hasil tidak tersentuh hukum. PETI tidak lagi dipandang sebagai kejahatan lingkungan, melainkan komoditas politik yang saling menguntungkan.

Dampak Nyata di Lapangan:

• Kerusakan Ekologis: Aliran sungai Dulupi tercemar merkuri dan sedimentasi hebat, mengancam sektor pertanian di hilir.

• Kerugian Negara: Miliaran rupiah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menguap ke kantong-kantong pribadi.

• Konflik Sosial: Kesenjangan tajam antara pekerja lokal yang bertaruh nyawa dengan para pemodal yang duduk manis menerima setoran.

Menuntut Nyali Penegak Hukum

Dugaan Keterlibatan oknum Aleg dalam pusaran PETI Dulupi adalah ujian komitmen bagi aparat penegak hukum (APH) dan institusi kehormatan dewan. Jika terus dibiarkan, opini publik akan semakin liar, dan mosi tidak percaya masyarakat terhadap lembaga legislatif akan mencapai titik nadir.

Masyarakat Boalemo tidak butuh sekadar razia seremonial yang bocor sebelum dimulai. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menyentuh para aktor intelektual di balik layar.

Aspek Realita Saat Ini Kondisi yang Diharapkan

Penegakan Hukum Cenderung menyasar pekerja kecil di lapangan. Tidak Mengusut tuntas pemodal dan oknum pejabat yang membekingi.

Fungsi Pengawasan Oknum legislatif justru diduga menjadi bagian dari masalah. DPRD Harus bersikap tegas melalui Badan Kehormatan (BK) untuk memeriksa oknum terkait.

Sikap Pemkab Dilema antara penegakan aturan dan stabilitas sosial. Mendorong lokalisasi atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang legal dan ramah lingkungan.

Kesimpulan: Jangan Biarkan Dulupi Hancur Demi Syahwat Politik

Menyingkap tabir PETI di Boalemo, khususnya di Dulupi, adalah tentang menyelamatkan masa depan daerah. Ketika oknum Aleg ikut 'bermain', mereka tidak hanya mengeruk emas dari bumi Boalemo, tetapi juga sedang mengeruk habis kepercayaan rakyat yang memilih mereka.

Pilihan kini berada di tangan para pemangku kebijakan: terus menutup mata demi lingkaran omset haram, atau berani bertindak tegas membersihkan parasit di dalam sistem demi kelestarian lingkungan dan wibawa hukum di Bumi Boalemo. Sebab, emas bisa habis, namun kerusakan lingkungan dan moral akan diwarisi hingga anak cucu. (JO)

Polsek Duren Sawit Ringkus Dua Pelaku Curanmor, Motor Korban Berhasil Diselamatkan

Jakarta, suaraindonesia1.com, Polsek Duren Sawit menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di kawasan Jalan Haji Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku diamankan bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor hasil curian hanya sekitar dua jam setelah laporan diterima polisi.

Kapolsek Duren Sawit, Kompol Sutikno, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan korban yang berhasil melacak keberadaan sepeda motornya menggunakan perangkat Global Positioning System (GPS) yang terpasang pada kendaraan.

"Dalam waktu kurang lebih dua jam, anggota berhasil mengamankan dua orang pelaku beserta barang bukti satu unit sepeda motor," kata Kompol Sutikno, Senin.

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi memastikan lokasi terjadinya tindak pidana atau locus delicti berada di wilayah hukum Polsek Jatinegara. Oleh karena itu, proses penyidikan dan penanganan perkara selanjutnya dilimpahkan kepada Polsek Jatinegara.

"Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui locus delicti berada di wilayah hukum Polsek Jatinegara, sehingga proses hukum selanjutnya kami limpahkan ke Polsek Jatinegara," ujarnya.

Kasus ini bermula saat korban menyadari sepeda motornya hilang setelah berkunjung ke rumah kerabat di kawasan Kalimalang pada Minggu (5/7) malam. Berbekal perangkat GPS yang terpasang pada kendaraan, korban berhasil mengetahui posisi sepeda motornya melalui telepon seluler dan segera melaporkannya kepada Polsek Duren Sawit.

Merespons laporan tersebut, Tim Reserse Kriminal Polsek Duren Sawit yang sedang berpatroli langsung menuju titik koordinat yang diberikan korban. Setibanya di lokasi, petugas menemukan dua terduga pelaku tengah menunggu calon pembeli sepeda motor hasil curian di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Haji Naman.

Polisi kemudian mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Sementara itu, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran aparat.

Pemilik sepeda motor, Ria, mengaku bersyukur kendaraannya berhasil ditemukan meski mengalami kerusakan.

"Alhamdulillah, bersyukur motornya bisa ditemukan. Kondisinya rusak, pelat nomornya sudah tidak ada, bagian kontak kunci juga sudah dirusak," ungkapnya.

Saat ini, kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Jatinegara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan mereka dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor lainnya. Polisi juga terus memburu satu pelaku yang masih buron.

Report, Jp

Dirut IPC Terminal Petikemas Berikan Penghargaan kepada Pekerja yang Memasuki Masa Purna Bakti

Jakarta, suaraindonesia1.com, IPC Terminal Petikemas melalui jajaran Direksi dan Manajemen menyelenggarakan kegiatan penyerahan cinderamata kepada para pekerja yang memasuki masa purna bakti sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama bertugas.

Penyerahan cinderamata tersebut menjadi simbol apresiasi perusahaan kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung operasional dan kemajuan IPC Terminal Petikemas selama masa pengabdiannya.

Direktur Utama IPC Terminal Petikemas, Guna Mulyana, mengatakan pemberian penghargaan kepada pekerja yang memasuki masa purna bakti merupakan bentuk terima kasih perusahaan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama bertahun-tahun.

"Para pekerja purna bakti telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dan perkembangan IPC Terminal Petikemas. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas loyalitas, profesionalisme, serta kontribusi terbaik yang telah didedikasikan bagi perusahaan. Semoga masa purna bakti menjadi awal dari kehidupan yang penuh kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan," ujar Guna Mulyana.

Menurutnya, penghargaan tersebut juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang menghargai setiap insan perusahaan atas pengabdian dan kinerja yang telah diberikan.

Melalui kegiatan ini, IPC Terminal Petikemas berharap semangat pengabdian para pekerja purna bakti dapat menjadi inspirasi bagi seluruh karyawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung kemajuan perusahaan.

Report, Jp

Bhabinkamtibmas Pondok Kopi Perkuat Cooling System, Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan Kamtibmas

Jakarta Timur, suaraindonesia1.com, Polsek Duren Sawit melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Pondok Kopi melaksanakan kegiatan Cooling System dengan mengunjungi warga di Jalan Jaya Gas RT 02/RW 01, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali kegiatan siskamling, khususnya pada malam hari, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas, termasuk aksi tawuran yang rawan terjadi di lingkungan permukiman.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan daring yang dilakukan melalui media sosial, telepon, aplikasi pesan singkat, maupun situs web. Warga diminta tidak mudah memberikan data pribadi atau melakukan transaksi kepada pihak yang tidak dikenal.

Bhabinkamtibmas turut mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan atau mengalami gangguan kamtibmas dengan menghubungi Bhabinkamtibmas setempat, Polsek Duren Sawit, atau melalui layanan darurat 110 yang dapat diakses secara gratis.

Melalui kegiatan Cooling System ini, Polsek Duren Sawit berharap terjalin komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

Report, Jp

PEDULI MASYARAKAT PULAU, PUSKESMAS KENDAHE GELAR POSYANDU ILP DAN CEK KESEHATAN GRATIS DI KAWALUSO

SuaraIndonesia1, Sangihe - Tenaga Kesehatan Puskesmas Kendahe tetap eksis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan dengan melaksanakan kegiatan Pelayanan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat umum dan anak sekolah di Pulau Kawaluso, Kecamatan Kendahe.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas Kendahe.

Pada momentum pelayanan kesehatan ini juga dirangkaikan dengan pemasangan meteran listrik di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kawaluso dari PLN UP3 Tahuna dalam program 'Light Up The Dream'

Pemasangan meteran listrik tersebut disaksikan langsung oleh Camat Kendahe, Irwin R. Sasiang, S.P.  Koordinator PLN Kawaluso, Kepala Puskesmas Kendahe, dr Nur Islamiah serta Pejabat Kapitalaung Kampung Kawaluso, Auddy R Walukow

Pemasangan aliran listrik tersebut sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah, Tenaga Kesehatan, dan PLN dalam meningkatkan Pelayanan Publik

dr. isma, sapaan akrab Kepala Puskesma Kendahe menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Manajer PLN UP3 Tahuna, Camat Kendahe, Kepala Dinas Kesehatan Daerah, serta Pejabat Kapitalaung Kampung Kawaluso atas dukungan dan kolaborasi yang telah diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Manajer PLN UP3 Tahuna, Bapak Camat Kendahe, Kepala Dinas Kesehatan Daerah, serta Pejabat Kapitalaung Kampung Kawaluso atas dukungan yang diberikan. Semoga dengan hadirnya aliran listrik di Pustu Kawaluso, fasilitas ini semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kampung Kawaluso,” ucap dr. isma

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Pulau Kawaluso terus meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah, nyaman, dan berkualitas.

"Kami harap dengan kehadiran aliran listrik di Pustu Kawaluso ini diharapkan dapat menunjang operasional fasilitas kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal" tutup dr. isma

Hsn M.

PERMIKOMNAS RI Sukses Gelar Temu Nasional dan Permitech Expo 2026, Dorong Akselerasi Talenta Digital Menuju Indonesia Emas 2045

CIKARANG, SuaraIndonesia1.com — Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional Republik Indonesia (PERMIKOMNAS RI) sukses menggelar agenda akbar tahunan Temu Nasional & Permitech Expo 2026. Berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu, 4–5 Juli 2026, perhelatan berskala nasional ini diselenggarakan secara terpusat di Balai Pelatihan Teknis (BPT) Komdigi Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Mengusung tema besar "Akselerasi Talenta Digital Menuju Indonesia Emas 2045", kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam mempertemukan para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi industri, serta ratusan delegasi mahasiswa komputer dari berbagai wilayah di Indonesia untuk merumuskan langkah taktis dalam mempercepat kesiapan SDM digital nasional.

Agenda utama ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh nasional, pejabat kementerian, dan pakar industri digital. Di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital RI (Komdigi), Meutya Viada Hafid; Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang; Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto; Plt. Bupati Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja; serta Ketua Umum PERMIKOMNAS RI, Fadli, bersama Koordinator Wilayah VI DKI Jakarta Permikomnas, Niha Nihaya.

Kompetisi Keamanan Siber dan Pameran Karya Inovatif

Guna menguji sekaligus memamerkan kompetensi riil talenta muda Indonesia, Temu Nasional dan Permitech Expo 2026 ini menghadirkan dua pilar kegiatan kompetitif dan edukatif yang menarik perhatian banyak pihak:

Cyber Security Competition: Kompetisi tingkat nasional yang dirancang khusus untuk menguji ketangkasan, analisis, dan kemampuan problem-solving para mahasiswa dalam menangani ancaman serta kerentanan keamanan siber. Kompetisi ini krusial mengingat kebutuhan pertahanan siber Indonesia yang semakin mendesak menjelang era Indonesia Emas.

Pameran Karya (Permitech Expo): Ajang unjuk gigi bagi mahasiswa dan inovator muda dalam menampilkan produk teknologi, aplikasi web/mobile, sistem cerdas, dan cetak biru inovasi digital. Pameran ini berhasil menarik perhatian para praktisi industri yang mencari potensi kolaborasi dan komersialisasi riset mahasiswa.

Fadli, selaku Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS), menyatakan bahwa PERMIKOMNAS memiliki potensi besar dalam mendukung ekosistem digital Indonesia demi kemajuan bangsa. Ia berharap potensi tersebut dapat dioptimalkan dan diwujudkan dengan baik.

Dalam sambutan tambahannya, Fadli menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama. Melalui kompetisi siber dan pameran karya ini, pihak panitia dan organisasi membuktikan bahwa talenta digital muda Indonesia bukan sekadar konsumen teknologi, melainkan kreator dan benteng pertahanan digital masa depan bangsa menuju target besar Indonesia Emas 2045.

Sesi Kolaboratif dan Pandangan Para Ahli

Selain kompetisi dan expo, acara ini juga diperkaya dengan rangkaian talkshow interaktif yang menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai klaster strategis digital dan edukasi.

Para panelis ahli yang membagikan pandangannya secara bergantian antara lain Deny Haryadi selaku Dosen Information Technology dari Telkom University, Stepi Anriani selaku Direktur Eksekutif INSS, Naomi Triyuliani selaku Kepala Divisi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Alfreno Kautsar Ramadhan selaku Staf Khusus Menteri Komdigi RI, serta Wulandari Sawitri selaku Aktivis Mental Health.

Pembahasan dalam talkshow tersebut mencakup penguatan literasi digital, regulasi keamanan data nasional, kesiapan talenta menghadapi kecerdasan buatan (AI), aspek inklusivitas keuangan digital oleh OJK, hingga pentingnya menjaga kesehatan mental bagi para pekerja dan mahasiswa di industri kreatif-teknologi yang bergerak sangat cepat.

Dengan suksesnya penyelenggaraan Temu Nasional & Permitech Expo 2026 ini, PERMIKOMNAS RI meneguhkan perannya sebagai generator pencetak talenta digital yang kompeten, adaptif, dan siap berkontribusi nyata dalam peta jalan transformasi digital nasional.

Reporter: Jhul-Ohi