SULAWESI UTARA
Sulut/block-7/#E4D932
Latest Articles
Oleh: Ismawaty Pakaya
Kader HMI Gorontalo
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com, OPINI – Demokrasi selalu dipromosikan sebagai sistem yang menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga negara. Namun, di balik narasi tersebut terdapat kenyataan yang sering diabaikan, demokrasi tidak pernah benar-benar netral. Sejak kelahirannya di Athena, demokrasi dibangun di atas praktik eksklusi. Mereka yang dianggap tidak layak berkuasa dikeluarkan dari kategori "rakyat", termasuk perempuan.
Ironisnya, lebih dari dua ribu tahun kemudian, persoalan itu belum sepenuhnya selesai. Bentuknya memang berubah, tetapi substansinya tetap sama. Jika dahulu perempuan dilarang memasuki ruang politik, hari ini mereka dipersilakan masuk, tetapi belum tentu diberikan kekuasaan yang setara untuk menentukan arah politik. Demokrasi modern tampak lebih inklusif, tetapi sering kali hanya mengubah cara pengecualian itu bekerja.
Di Indonesia, perempuan tidak lagi menghadapi larangan hukum untuk berpolitik. Konstitusi menjamin kesetaraan hak politik, dan berbagai regulasi bahkan mewajibkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Namun persoalannya, demokrasi tidak hanya soal hak untuk hadir. Demokrasi juga soal siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan keputusan. Pada titik inilah kita menemukan paradoks besar demokrasi Indonesia: keterwakilan perempuan meningkat, tetapi struktur kekuasaan tetap didominasi oleh elite yang sama.
Kita terlalu sering merayakan angka. Setiap pemilu, perhatian publik tersedot pada berapa persen perempuan berhasil masuk parlemen, berapa perempuan menjadi kepala daerah, atau berapa perempuan menduduki jabatan strategis. Padahal angka hanyalah permukaan. Demokrasi tidak berubah hanya karena komposisi kursi berubah. Demokrasi berubah ketika distribusi kekuasaan berubah.
Pertanyaannya, apakah itu yang sedang terjadi? Belum tentu.
Dalam banyak kasus, perempuan yang berhasil masuk ke ruang politik justru dipaksa beradaptasi dengan sistem yang sejak awal dibangun berdasarkan logika kekuasaan laki-laki, patronase politik, oligarki ekonomi, dan transaksi elektoral. Akibatnya, perempuan sering hadir sebagai individu di dalam sistem, tetapi sistem itu sendiri tidak berubah. Mereka masuk ke gedung yang sama, tunduk pada mekanisme yang sama, dan sering kali terikat pada kepentingan politik yang sama.
Karena itu, tidak semua keterwakilan perempuan otomatis berarti kemenangan gerakan perempuan. Kehadiran perempuan dalam jabatan publik tidak selalu identik dengan hadirnya perspektif perempuan dalam kebijakan publik. Politik identitas gender tidak secara otomatis menghasilkan politik keadilan gender.
Barangkali di sinilah kritik paling mendasar terhadap demokrasi harus diarahkan. Demokrasi Indonesia semakin terjebak pada representasi simbolik saja. Perempuan dijadikan bukti bahwa sistem telah inklusif, sementara ketimpangan yang mereka hadapi tetap berlangsung. Demokrasi merasa cukup dengan menghadirkan perempuan di panggung, tanpa memastikan mereka memiliki pengaruh untuk mengubah naskah yang sedang dimainkan.
Konteks Gorontalo memberikan contoh yang menarik untuk dibaca secara kritis. Jika perempuan semakin banyak terlibat dalam politik, seharusnya kita dapat melihat dampaknya pada isu-isu yang selama ini paling dekat dengan kehidupan perempuan. Apakah angka perkawinan anak menurun secara signifikan? Apakah kekerasan terhadap perempuan dan anak berkurang? Apakah akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi semakin membaik? Apakah anggaran daerah semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan?
Jika jawabannya belum cukup untuk dikatakan baik, maka sekiranya kita perlu berani mengajukan pertanyaan yang lebih tidak nyaman: apakah keterwakilan perempuan selama ini benar-benar menghasilkan perubahan, atau justru hanya menjadi dekorasi demokrasi?
Pertanyaan ini penting karena demokrasi sering kali terjebak dalam ilusi kemajuan. Kehadiran perempuan di ruang politik dianggap sebagai bukti bahwa masalah kesetaraan telah selesai. Padahal yang terjadi bisa jadi sebaliknya. Sistem politik memperoleh legitimasi karena terlihat inklusif, sementara ketimpangan substantif tetap bertahan. Demokrasi menjadi mahir menciptakan simbol, tetapi gagal menciptakan transformasi.
Lebih jauh lagi, persoalan perempuan dalam demokrasi tidak dapat dipisahkan dari persoalan oligarki. Dalam sistem politik yang mahal, kompetitif, dan sangat bergantung pada modal ekonomi, perempuan sering menghadapi hambatan berlapis. Mereka tidak hanya berhadapan dengan budaya patriarki, tetapi juga dengan struktur politik yang dikuasai segelintir elite. Dalam situasi seperti ini, perempuan yang berhasil masuk politik sering kali bukan mereka yang paling mewakili kepentingan perempuan, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi dengan struktur kekuasaan yang sudah ada.
Akibatnya, demokrasi menghasilkan sesuatu yang paradoksal: perempuan hadir lebih banyak, tetapi suara perempuan belum tentu semakin kuat.
Karena itu, ukuran keberhasilan demokrasi tidak boleh lagi berhenti pada pertanyaan "berapa banyak perempuan yang duduk di kursi kekuasaan". Pertanyaan yang lebih penting adalah "siapa yang diuntungkan dari kekuasaan tersebut". Sebab sejarah mengajarkan bahwa demokrasi selalu memiliki kemampuan untuk mengakomodasi kehadiran kelompok yang terpinggirkan tanpa harus menyerahkan kekuasaan yang sesungguhnya kepada mereka.
Pada akhirnya, demokrasi tidak sedang diuji oleh sedikit atau banyaknya perempuan yang menduduki jabatan publik. Tetapi, demokrasi diuji oleh kemampuannya mengubah pengalaman hidup perempuan menjadi kebijakan yang konkret dan keadilan yang nyata. Jika hari ini perempuan telah hadir di parlemen, pemerintahan, dan partai politik, tetapi kekerasan tetap tinggi, perkawinan anak tetap terjadi, kemiskinan perempuan tetap bertahan, dan kebutuhan perempuan tetap berada di pinggir kebijakan, maka kita harus berani mengatakan satu hal: masalahnya bukan pada kurangnya perempuan dalam demokrasi, melainkan pada demokrasi yang belum sungguh-sungguh bersedia berbagi kekuasaan. Demokrasi seperti itu mungkin berhasil menghadirkan perempuan ke dalam ruang politik, tetapi belum berhasil menjadikan perempuan sebagai subjek yang benar-benar menentukan arah politik itu sendiri. (JO)
BOALEMO — Suaraindonesia1, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Boalemo menyoroti kondisi jembatan penghubung Desa Potanga dan Desa Tutulo yang hingga saat ini memprihatinkan dan dinilai sudah tidak layak dilalui masyarakat.
GMNI Boalemo menilai infrastruktur yang seharusnya menjadi akses utama warga untuk beraktivitas justru dibiarkan tanpa perhatian serius dari pemerintah daerah. Padahal, akses tersebut sangat penting bagi mobilitas warga.
Ironisnya, di tengah minimnya perhatian pemerintah, masyarakat secara swadaya berupaya memperbaiki bagian jembatan yang rusak agar masih dapat digunakan. Dengan alat dan kemampuan seadanya, warga bergotong royong melakukan perbaikan demi menjaga akses penghubung antar desa tetap bisa dilalui.
Ketua DPC GMNI Boalemo, Sahril Tialo, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat. Menurutnya, kerusakan jembatan bukan hanya persoalan infrastruktur semata, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang aman dan layak.
“Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan mempertaruhkan keselamatan hanya karena lambannya penanganan pemerintah. Bahkan masyarakat sendiri yang turun tangan memperbaiki jembatan agar tetap bisa digunakan. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah harus segera hadir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sahril juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih sangat dirasakan masyarakat desa. Ia meminta pemerintah daerah jangan sampai menjadikan Kecamatan Botumoito hanya sebagai alat penyuplai suara saat momentum politik, namun mengabaikan aspirasi masyarakat ketika membutuhkan perhatian dan pembangunan.
“Pemerintah daerah diminta segera turun langsung meninjau kondisi jembatan dan mengambil langkah konkret untuk melakukan perbaikan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Selain itu, GMNI Boalemo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal persoalan tersebut agar tidak terus berlarut-larut. Sebab, keberadaan jembatan tersebut menjadi urat nadi aktivitas masyarakat yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
GORONTALO UTARA – Si1, Kasus dugaan pencurian alat pembajak kebun yang melibatkan oknum Kepala Dusun (Kadus) berinisial AN alias Amir di Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, kini memasuki babak baru. Di balik dalih “pengamanan” yang sebelumnya disampaikan pemerintah desa, terungkap adanya persoalan sengketa tanah yang lebih kompleks, bahkan mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen dan penerbitan sertifikat bermasalah.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus ini telah dilaporkan oleh Seprin Limonu ke Polres Gorontalo Utara dengan nomor LP/B/93/V/2026/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/POLDA GORONTALO. Terlapor disebut mengambil alat pembajak dari kebun tanpa sepengetahuan pemilik, yang kemudian oleh Kepala Desa Bulango Raya, Kisman Ahmad Noe, disebut sebagai tindakan “pengamanan” karena lokasi tersebut masih dalam status sengketa keluarga.
Namun, fakta terbaru yang diungkap Sekretaris Desa (Sekdes) Bulango Raya, Amir Ismail, membuka dimensi baru dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa sengketa tanah yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut sebenarnya telah lama terjadi dan bahkan pernah diputuskan secara administratif pada masa pemerintahan kepala desa sebelumnya, Masrin Liputo.
Menurut Amir, pada saat itu pemerintah desa telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa. Hasilnya, tanah tersebut dinyatakan sebagai milik pihak Dude Talango, mengacu pada kesesuaian batas-batas lahan dalam berbagai surat tanah milik warga sekitar.
“Semua dokumen yang kami lihat, termasuk milik warga seperti Masrin Moha dan lainnya, secara konsisten menyebut berbatasan dengan tanah milik almarhum Adi Talango, ayah dari Dude Talango. Artinya, secara administrasi jelas tanah itu milik mereka,” ungkap Amir.
Lebih jauh, ia mengungkap adanya dugaan penerbitan dokumen baru yang menjadi dasar terbitnya sertifikat di atas lahan yang masih bersengketa. Dokumen tersebut disebut ditandatangani oleh Kepala Desa saat ini, Kisman Ahmad Noe.
“Kalau kemudian muncul sertifikat dari proses yang seperti itu, maka yang berpotensi terseret bukan hanya pemilik sertifikat, tapi juga pihak yang menerbitkan dokumen awalnya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Amir juga menyinggung dugaan serius terhadap oknum Kadus AN alias Amir yang kini berstatus terlapor dalam kasus pengambilan alat pembajak. Ia diduga turut terlibat dalam pemalsuan dokumen terkait kepemilikan lahan tersebut.
Keterkaitan antara sengketa tanah dan tindakan “pengamanan” alat pembajak pun kini semakin terang. Sejumlah pihak menilai, tindakan pengambilan alat tersebut tidak bisa dilepaskan dari konflik kepentingan dalam sengketa lahan, termasuk dugaan keberpihakan terhadap keluarga.
Sebelumnya, Kepala Desa Kisman Ahmad Noe menyatakan bahwa tindakan Kadus tersebut dapat dibenarkan sebagai langkah pencegahan konflik. Namun, munculnya fakta baru terkait riwayat sengketa dan dugaan manipulasi dokumen justru memperkuat pertanyaan publik: apakah tindakan tersebut murni pengamanan, atau bagian dari konflik yang lebih dalam.
Pernyataan kepala desa yang menyebut tindakan tersebut “boleh” juga menjadi sorotan, karena dinilai berpotensi memberikan legitimasi terhadap tindakan sepihak di tengah sengketa yang belum memiliki kepastian hukum.
Sementara itu, Sekdes Amir Ismail menegaskan bahwa dirinya mengetahui secara langsung riwayat sengketa tersebut karena telah menjabat sejak masa pemerintahan sebelumnya.
Dengan terbukanya fakta-fakta baru ini, kasus yang awalnya dilihat sebagai dugaan pencurian kini berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks, mencakup sengketa tanah, dugaan pemalsuan dokumen, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan administrasi pertanahan.
Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Masyarakat pun mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh aspek perkara, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam proses penerbitan dokumen dan sertifikat tanah.
Media ini masih terus berupaya mengonfirmasi berbagai pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
BANGGAI KEPULAUAN, SuaraIndonesia1.com — Sikap diam DPRD Banggai Kepulauan mulai menuai sorotan setelah dokumen aduan beserta bukti awal yang diserahkan oleh Aliansi Pemuda Kalumbatan hingga kini belum menunjukkan perkembangan tindak lanjut yang jelas. Padahal, dokumen tersebut sebelumnya disampaikan sebagai bahan pendukung rekomendasi resmi DPRD terhadap sejumlah dugaan persoalan yang mencuat di Desa Kalumbatan.
Koordinator Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, menilai hilangnya respons dari DPRD setelah penyerahan dokumen menjadi pertanyaan serius di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap proses pengawalan kasus tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) benar-benar dijalankan, bukan hanya berhenti sebagai kesimpulan rapat tanpa implementasi nyata.
“Dokumen pendukung, bukti awal, serta poin-poin tuntutan sudah kami serahkan secara resmi. Tapi sampai hari ini, kami belum melihat adanya perkembangan yang jelas. Jangan sampai DPRD hanya tegas di forum RDP, tetapi kehilangan keberanian ketika memasuki tahap pengawalan nyata,” tegas Kevin.
Ia menilai bahwa diamnya lembaga legislatif berpotensi melahirkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih ketika persoalan yang diadukan menyangkut dugaan praktik yang dinilai merugikan kepentingan publik. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kata Kevin, setiap aduan masyarakat seharusnya ditindaklanjuti secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kevin juga menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan rekomendasi yang telah dikeluarkan tidak kehilangan arah. Menurutnya, rekomendasi DPRD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif tanpa keberanian untuk mendorong langkah konkret kepada aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan daerah.
“Kalau setelah dokumen diserahkan kemudian semuanya menjadi sunyi, maka wajar masyarakat mempertanyakan keseriusan lembaga ini. Jangan sampai laporan rakyat hanya menjadi arsip birokrasi yang perlahan dilupakan,” ujarnya tajam.
Aliansi Pemuda Kalumbatan menilai bahwa lambannya respons terhadap dokumen dan bukti awal tersebut dapat memperbesar krisis kepercayaan publik terhadap institusi pengawasan daerah. Sebab dalam perspektif demokrasi lokal, keberadaan DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi, tetapi juga instrumen kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Kevin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pengawalan terhadap persoalan tersebut. Ia memastikan gerakan pemuda akan terus melakukan konsolidasi dan tekanan moral agar seluruh tuntutan yang telah disampaikan benar-benar diproses secara serius dan transparan.
“Aliansi ini lahir bukan untuk mencari sensasi ataupun panggung politik. Kami bergerak karena ada keresahan masyarakat yang harus diperjuangkan. Dan kami tidak akan berhenti hanya karena ada pihak yang mulai memilih diam,” pungkasnya.Situasi ini pun menjadi ujian bagi DPRD Banggai Kepulauan dalam membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan keberpihakan kepada rakyat. Sebab ketika lembaga pengawas mulai kehilangan respons setelah menerima dokumen dan bukti awal dari masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas institusi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum di daerah. (JO)
GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Polemik "gaji menggelembung" pada Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 memasuki babak baru. Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi (AFPK) Gorontalo, Fahrul Wahidji, secara terbuka mendesak Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Inspektorat Gorontalo Utara.
Desakan ini muncul setelah pihak Inspektorat memberikan pembelaan yang dinilai tidak masuk akal dengan menggunakan aturan usang tahun 2016 untuk membenarkan struktur tim yang melampaui kuota personel.
Evaluasi Kinerja adalah Keharusan
Fahrul menegaskan bahwa Bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah tidak boleh membiarkan adanya pejabat yang secara terang-terangan menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami aturan hukum terbaru.
"Kami meminta Bupati Thariq Modanggu untuk melakukan evaluasi total terhadap Kepala Inspektorat Gorontalo Utara. Sangat berbahaya bagi integritas daerah jika lembaga pengawas internal justru dipimpin oleh sosok yang diduga melakukan pembangkangan terhadap Perpres Nomor 33 Tahun 2020," tegas Fahrul Wahidji.
Penyanderaan APH dan Rusaknya Marwah Daerah
Menurut Fahrul, ketidaktelitian Inspektorat dalam menyusun struktur Satgas Saber Pungli tidak hanya berdampak pada kebocoran anggaran sebesar Rp79.350.000, tetapi juga mencederai independensi Aparat Penegak Hukum (APH) yang ditarik masuk ke dalam daftar penerima honorarium ilegal tersebut.
"Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini masalah moral birokrasi. Dengan memasukkan 14 nama APH ke dalam daftar yang cacat prosedur, Inspektorat diduga kuat sedang melakukan upaya 'penyanderaan moril' agar fungsi pengawasan hukum terhadap Pemda menjadi tumpul," lanjut Fahrul.
Tantangan untuk Bupati
AFPK menuntut keberanian Bupati untuk mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan marwah Gorontalo Utara dari praktik-praktik birokrasi yang ugal-ugalan.
1. Pencopotan Jabatan: Bupati diminta mempertimbangkan reposisi atau pencopotan jika Kepala Inspektorat Gorontalo Utara terbukti gagal menjalankan fungsi pengawasan sesuai regulasi terbaru.
2. Audit Internal Independen: Mendorong Bupati memerintahkan audit eksternal melalui BPK RI untuk membersihkan nama baik instansi yang terseret.
3. Pengembalian Dana: Memastikan seluruh kelebihan bayar akibat struktur yang "gemuk" segera dikembalikan ke kas daerah.
"Jika Bupati tetap bungkam dan memelihara pejabat yang bermental pembangkang regulasi, maka jangan salahkan publik jika berasumsi bahwa Bupati ikut merestui praktik maladministrasi ini. Gorontalo Utara butuh pembersihan, bukan pembelaan yang dipaksakan!" tutup Fahrul.
(JO)
MANOKWARI, SuaraIndonesia1.com – Ikatan Keluarga Besar Yogyakarta (IKBY) Manokwari, Papua Barat, kembali melaksanakan pemotongan hewan kurban seperti tahun-tahun sebelumnya, Kamis (28/5) lalu.
Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi tersebut berlangsung di lingkungan rumah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris IKBY Manokwari dengan dipimpin langsung Ketua IKBY Manokwari, Muhammad Subagyo Sugiarto, bersama jajaran pengurus serta panitia pelaksana. Sempat pula terlihat kehadiran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang hadir di lokasi dan memberikan dana pribadi sebagai dukungan operasional untuk dapat dipergunakan bagi pengobatan jagal sapi yang terluka pada saat bertugas di kegiatan tersebut.
“Memang benar sempat terjadi tragedi yang menyebabkan jagal terluka bocor di kepala akibat tendangan sapi kurban yang mengamuk di lokasi. Karena luka yang diderita maka kemudian korban kami bawa ke RSUD Provinsi untuk penanganan lebih lanjut sebagai bentuk tanggung jawab panitia. Korban mengalami 3 luka jahitan,” jelas Subagyo.
Dalam pelaksanaan kurban tahun ini, IKBY Manokwari menyembelih tiga ekor sapi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat melalui 165 paket daging kurban dengan rincian 100 paket untuk didistribusikan kepada masyarakat sekitar, 20 paket untuk panitia, 39 paket untuk anggota IKBY Manokwari, 6 paket cadangan. Paket untuk anggota IKBY Manokwari tersebut disalurkan kepada seluruh anggota IKBY yang beragama Islam maupun Nasrani, warga sekitar, serta masyarakat di sejumlah wilayah yang dinilai belum tersentuh pembagian daging kurban.
Ketua IKBY Manokwari, Muhammad Subagyo Sugiarto, mengatakan seluruh hewan kurban yang disembelih berasal dari partisipasi internal anggota IKBY serta sejumlah donatur yang mempercayakan penyalurannya kepada organisasi tersebut.
“Kurban tahun ini kami melaksanakan penyembelihan tiga ekor sapi. Seluruhnya tidak menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan murni dari partisipasi anggota IKBY dan beberapa pihak dari luar yang mempercayakan penyalurannya kepada kami,” ujarnya.
Menurut Subagyo, pembagian daging kurban tidak hanya difokuskan kepada anggota organisasi, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi Manokwari yang dinilai sedang melemah berdasarkan pantauan di lapangan melalui diskusi dengan beberapa pelaku UMKM.
Ia menjelaskan, kegiatan kurban yang dilakukan tahun ini merupakan pelaksanaan keempat kalinya oleh IKBY Manokwari. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan secara bergilir di sejumlah lokasi anggota IKBY.
Subagyo juga mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan kurban pertama, pihaknya pernah menitipkan hewan kurban di Yayasan Alika Papua Barat yang berada di wilayah Soribo, Manokwari.
“Hari ini juga ada beberapa relawan dari Soribo karena sebagian daging kurban akan disalurkan ke sana. Meskipun untuk tahun ini jumlah paket yang disalurkan berkurang 25-50% dari jumlah paket yang biasa disalurkan di tahun-tahun sebelumnya. Penyaluran paket kurban di Soribo berdasarkan informasi yang kami terima karena masih ada warga muslim di wilayah tersebut yang sering terlewat dan tidak mendapatkan daging kurban,” ungkapnya.
Ia berharap kondisi ekonomi masyarakat Manokwari dapat segera membaik sehingga jumlah peserta kurban pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat sehingga kuantitas sebaran paket daging kurban ke masyarakat juga turut meningkat tanpa mengurangi bobot daging kurban yang biasa disebarkan.
“Bagi kami, yang terpenting bukan ukuran sapi, tetapi hewan tersebut memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban,” jelasnya.
Subagyo menambahkan, pihaknya pernah hampir membeli sapi berukuran besar untuk kurban. Namun setelah diperiksa, usia hewan tersebut tidak memenuhi ketentuan syariat sehingga akhirnya tidak dipilih.
“Dua kali kami melakukan pembatalan transaksi karena yang utama bagi kami adalah hewan kurban tersebut sah sesuai syariat,” tegasnya.
Selain aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, IKBY Manokwari aktif di bidang lingkungan hidup dan budaya. Di bidang budaya, IKBY Manokwari juga rutin menggelar kegiatan budaya Jawa di Manokwari. Salah satunya melalui latihan gamelan yang dilaksanakan setiap Sabtu sebagai upaya melestarikan budaya Jawa di tanah rantau.
“Ke depan kami akan upayakan ada kegiatan membatik di Manokwari dengan tenaga pengajar dari internal paguyuban. Terkait dengan itu saat ini kami telah meminta 2 delegasi IKBY Manokwari untuk mengikuti pelatihan langsung di salah satu sanggar batik di Yogyakarta. Adapun pembiayaan pelatihan ini terutama adalah berasal dari pribadi sedangkan dari IKBY Manokwari hanya bersifat sebagai dana stimulus saja dikarenakan kemampuan anggaran paguyuban mengingat sejak tahun 2024 IKBY Manokwari untuk melakukan banyak kegiatan ekonomi, sosial kemanusiaan, dan budaya, IKBY Manokwari mengandalkan sumber pendanaan internal. Sudah lama kami tidak mendapatkan dana hibah. Adapun dana insentif ketua paguyuban untuk tahun 2026 yang sempat tidak ada pencairan tahun sebelumnya dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak mendukung juga akhirnya digunakan untuk membayar kekurangan biaya transportasi pelatih gamelan yang saat itu masih tertunggak,” jelasnya.
IKBY Manokwari juga menegaskan dukungannya terhadap program ketahanan pangan pemerintah melalui pemanfaatan pangan lokal dan penguatan kearifan lokal masyarakat di Papua Barat. Karena selama ini IKBY Manokwari juga biasa terlibat dalam kegiatan terkait dengan lingkungan seperti kegiatan dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup tahun lalu yang membersihkan laut dari sampah dan distribusi bibit tanaman secara gratis khususnya tanaman buah yang berpotensi sekaligus untuk peluang menambah ekonomi warga. Sehingga sebelum panitia dan relawan melaksanakan aktivitas penyembelihan hewan kurban, seluruh peserta dan relawan serta tamu undangan terlebih dahulu disuguhi makanan berbasis pangan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan masyarakat.
“Hidangan pertama yang kami sajikan kepada panitia sebelum beraktivitas adalah menu berbasis kearifan lokal seperti betatas, singkong, pisang, jagung, dan arem-arem yang basis utamanya adalah padi. Artinya, kami ingin menghadirkan menu-menu ketahanan pangan, selain itu kami juga sajikan minuman jejamuan tradisional sebagai upaya dukungan terhadap kesehatan masyarakat dan pelestarian budaya tak benda, tentunya agar tidak pahit maka ditambahkan gula yang berasal dari tebu,” katanya.
Ia menilai perlunya pemanfaatan pangan lokal sebagai bentuk kemandirian pangan masyarakat, dukungan yang lebih optimal dari pemerintah terhadap para pelaku budidaya pangan lokal, sekaligus upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Papua Barat.
Subagyo menegaskan IKBY Manokwari mendukung penuh program ketahanan pangan pemerintah. Namun, pihaknya secara tegas menolak perluasan perkebunan kelapa sawit baru yang dinilai dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, potensi kekeringan, potensi banjir, dan hilangnya lahan pangan maupun obat-obatan masyarakat bagi masyarakat adat yang biasa bergantung kepada hutan.
“Kami mendukung program ketahanan pangan pemerintah, tetapi untuk perluasan perkebunan kelapa sawit maka tetap kami tidak mendukung pembukaan lahan baru. Karena lebih baik apabila pemerintah dan perusahaan sebaiknya fokus pada optimalisasi lahan sawit yang sudah ada dibandingkan membuka kawasan baru yang berpotensi merusak hutan adat dan lingkungan hidup serta menambah terjadinya potensi konflik agraria,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, IKBY Manokwari merupakan paguyuban pertama di Manokwari yang menyelenggarakan acara nonton bareng film “Pesta Babi” yang viral beberapa saat ini. Film ini berfokus pada pelaksanaan PSN dan potensi kerusakan lingkungan hidup yang ada di daerah terdampak.
“Jika di film tersebut ada yang menyampaikan bahwa perusahaan membayar Rp300.000 untuk tiap hektar lahan adat yang dibebaskan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan, maka IKBY Manokwari siap menginisiasi penggantian Rp300.000 per hektar tersebut kepada perusahaan untuk perusahaan kembalikan kepada masyarakat adat sebagai lahan pangan guna tercapainya kemandirian pangan. IKBY Manokwari siap mengganti 10 hektar. Tapi dengan catatan, perusahaan memberikan dukungan bibit dan obat terhadap masyarakat adat agar lahan yang sudah dibongkar perusahaan tersebut dapat kembali dikelola sebagai lahan pangan guna tercapainya kemandirian pangan. Karena tanah yang dulu sifatnya melayani masyarakat, akibat ulah perusahaan telah berubah menjadi tanah yang sifatnya minta dilayani masyarakat. Bukan dikuasai oleh perusahaan,” ujarnya.
Selain itu, ia berharap keberadaan IKBY Manokwari tidak hanya menjadi wadah silaturahmi masyarakat perantauan asal Yogyakarta yang mau melakukan registrasi ke paguyuban atas kemauan dan kesadaran diri, tetapi juga mampu memberikan kontribusi sosial, budaya, dan kemasyarakatan bagi warga di Manokwari.
Subagyo menambahkan, semangat gotong royong yang dibangun melalui kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan menjadi salah satu cara mempererat hubungan antarmasyarakat di Papua Barat.
IKBY Manokwari juga mengecam keras tindakan yang dilakukan Forum Jihad Islam (FJI) Yogyakarta terkait pembubaran aktivitas ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (24/5) lalu.
Ketua IKBY Manokwari, Muhammad Subagyo Sugiarto, menegaskan tindakan pembubaran ibadah yang disertai dugaan intimidasi tersebut tidak mencerminkan nilai toleransi kerukunan beragama yang selama ini dijunjung masyarakat Yogyakarta dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Pembubaran tersebut yang berdasarkan berita di salah satu media online juga disertai adanya intimidasi, tentu sangat kami sesalkan karena dapat merusak keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan semangat persatuan, kebebasan beragama, serta kehidupan demokrasi di Indonesia,” katanya.
Subagyo menilai, tindakan intoleransi tidak hanya berdampak pada situasi sosial di Yogyakarta, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan antaragama di daerah lain, termasuk di Tanah Papua yang selama ini dikenal memiliki kehidupan masyarakat yang plural dan menjunjung nilai kebersamaan.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menghormati kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, karena itu juga telah diatur di UUD 1945,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat Yogyakarta yang berada di Papua Barat tetap berkomitmen menjaga kerukunan antaragama serta mendukung terciptanya suasana damai di tengah masyarakat.
“Keharmonisan sosial harus menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai tindakan-tindakan intoleran merusak persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik, karena nilai toleransi dan gotong royong harus tetap dijaga sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia yang majemuk,” tutupnya.
(Red)
Tangerang - Suaraindonesia1, Di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global, percepatan transformasi digital, serta kompleksitas ancaman siber yang terus berkembang, APKOMINDO bersama APTIKNAS, KADIN Banten Bidang ICT, Kadin Digital Institute, dan Yorindo Communication sukses menyelenggarakan Roadshow Nasional AI-Driven: Secure & Efficient di Hotel Aston Cimone, Tangerang, pada 7 Mei 2026.
Kegiatan ini merupakan kota ke-6 dari rangkaian Roadshow Nasional AI-Driven yang telah diselenggarakan di berbagai kota besar di Indonesia. Program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi nasional untuk mempercepat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), memperkuat keamanan siber, serta meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya sektor manufaktur.
Ketua Umum APKOMINDO dan Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Hoky), yang berhalangan hadir secara langsung, tetap menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurut Hoky, perkembangan Artificial Intelligence harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun kemandirian teknologi nasional dan memperkuat daya saing industri Indonesia di tingkat global.
“Transformasi digital berbasis Artificial Intelligence tidak boleh hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar teknologi semata. Kita harus mampu membangun ekosistem AI yang aman, terukur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Kolaborasi antara asosiasi, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas teknologi menjadi kunci untuk menciptakan transformasi digital yang berkelanjutan,” ujar Hoky.
Hoky yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum SPRI menambahkan bahwa APKOMINDO dan APTIKNAS akan terus mendorong berbagai program edukasi, workshop, sertifikasi, serta pengembangan talenta digital di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN RI, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dan implementasi AI tidak dapat dipisahkan dari kesiapan aspek keamanan siber.
Menurutnya, faktor manusia (people) tetap menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan siber organisasi.
“Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab divisi teknologi informasi, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen organisasi. Program awareness, budaya keamanan, dan tata kelola yang baik harus diterapkan secara menyeluruh agar perusahaan mampu menghadapi berbagai ancaman siber yang semakin kompleks,” jelas Mamung sapaan akrabnya.
Ia juga memaparkan berbagai tren ancaman siber terkini, termasuk meningkatnya serangan yang memanfaatkan teknologi AI untuk menyasar sektor industri, manufaktur, dan rantai pasok digital. Oleh karena itu, penerapan AI harus selalu diiringi dengan strategi keamanan siber yang matang agar manfaat teknologi dapat diperoleh secara optimal tanpa menimbulkan risiko baru bagi perusahaan.
Sementara itu, Yolanda Roring, Direktur Yorindo Communication selaku penyelenggara, memaparkan hasil survei dan evaluasi yang dilakukan pada lima kota penyelenggaraan sebelumnya.
Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah memiliki ketertarikan tinggi terhadap implementasi AI, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, tata kelola data, serta keamanan siber.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan edukasi, pendampingan implementasi AI, dan peningkatan kesadaran keamanan siber masih sangat besar di kalangan pelaku industri nasional.
Mewakili dunia usaha dan penggerak ekonomi daerah, Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM., MBA., selaku Wakil Ketua Umum KADIN Banten Bidang ICT, Ketua DPD APKOMINDO Banten, Ketua DPD APTIKNAS Banten, sekaligus Direktur Kadin Digital Institute, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus membuka ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang teknologi digital.
“Kami ingin membangun ekosistem digital yang kuat, sehat, dan saling mendukung agar transformasi digital tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan industri daerah,” tegas Nazir.
Sesi strategis berikutnya menghadirkan Didi Nurcahya, Chairman of Standing Committee Cybersecurity APTIKNAS, yang membawakan materi mengenai Smart Infrastructure serta risiko penggunaan AI instan yang dikenal dengan istilah Black Box Syndrome.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap platform AI tertutup berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan data, privasi, dan kedaulatan digital.
Karena itu, industri nasional perlu mulai membangun kemampuan AI yang lebih mandiri, transparan, dan sesuai kebutuhan bisnis agar tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi luar negeri.
Roadshow juga menghadirkan sesi Solution Sharing dari sejumlah perusahaan teknologi yang memperkenalkan berbagai inovasi untuk mendukung transformasi digital industri, antara lain:
• PT Ananta Multitech Internusa, dengan solusi infrastruktur digital dan jaringan cerdas berbasis teknologi H3C.
• PT Masahiro, yang menghadirkan solusi IoT dan robotik untuk meningkatkan efisiensi sektor manufaktur.
• PT Solusi Amanillah Indonesia (SAI), dengan inovasi pengelolaan limbah cerdas berbasis teknologi digital.
• BIPO Indonesia, yang memperkenalkan solusi modern pengelolaan sumber daya manusia di era AI dan digitalisasi.
• AI Tetap Membutuhkan Human Intelligence
Memasuki sesi siang, peserta mendapatkan Workshop People Intelligence yang dibawakan oleh Mario Wijaya, Direktur BIPO Indonesia.
Dalam paparannya, Mario menekankan bahwa AI tidak dapat menggantikan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis.
“AI yang baik tetap membutuhkan manusia yang memahami business process secara mendalam. Kita harus mampu mengendalikan AI untuk membantu pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, bukan justru menjadi pihak yang bergantung sepenuhnya kepada AI,” ujarnya.
Puncak kegiatan ditandai dengan Hands-on Workshop AI Automation menggunakan platform n8n yang dipandu oleh Agus Dedi Supriyadi, Praktisi AI dan IoT, Ketua DPD APKOMINDO Bekasi, Ketua DPD APTIKNAS Bekasi, sekaligus Direktur SMARTPLUS.
Dalam sesi ini, peserta diajak mempraktikkan secara langsung pembangunan workflow otomatis berbasis AI untuk berbagai kebutuhan perusahaan, mulai dari fungsi HRD, General Affair (GA), Finance, hingga operasional produksi.
Melalui demonstrasi interaktif, peserta mempelajari cara membangun automasi proses bisnis, mengelola integrasi aplikasi secara aman, melakukan konfigurasi Telegram Bot, hingga mengimplementasikan sistem penyaringan dan seleksi CV pelamar kerja secara otomatis menggunakan teknologi AI.
Menutup kegiatan, perwakilan KADIN Banten menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, sponsor, dan mitra teknologi yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara tersebut.
Melalui Roadshow Nasional AI-Driven, APKOMINDO, APTIKNAS, KADIN Banten, Kadin Digital Institute, dan Yorindo Communication berharap dapat terus melahirkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mencetak talenta digital yang mampu membangun ekosistem Artificial Intelligence Indonesia yang aman, efisien, berdaya saing, dan mandiri guna memperkuat ketahanan industri nasional di masa depan.
Agenda Roadshow Nasional AI-Driven Berikutnya
Sebagai bagian dari gerakan nasional percepatan adopsi AI, transformasi digital, dan penguatan keamanan siber industri, panitia juga mengumumkan dua agenda lanjutan yang diproyeksikan menjadi magnet bagi pelaku industri, komunitas teknologi, pemerintah, akademisi, serta calon sponsor nasional:
• Roadshow Nasional AI-Driven #7, di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, pada tanggal 10 Juni 2026.
• Roadshow Nasional AI-Driven #8, di Hotel Menara Peninsula, Balikpapan, pada tanggal 25 Juni 2026.
Kedua kegiatan tersebut akan menghadirkan pembahasan strategis seputar Artificial Intelligence, Cybersecurity, Smart Infrastructure, Industrial Automation, Digital Talent Development, hingga peluang kolaborasi bisnis dan investasi teknologi.
Panitia juga membuka kesempatan bagi perusahaan, vendor teknologi, integrator sistem, penyedia solusi digital, institusi pendidikan, BUMN, pemerintah daerah, maupun komunitas teknologi untuk berpartisipasi melalui berbagai skema kerja sama, antara lain:
• Sponsorship dan branding program;
• Exhibition booth dan product showcase;
• Business matching dan networking session;
• Strategic partnership;
• Corporate presentation dan solution sharing.
Seluruh rangkaian seminar dan workshop dapat diikuti secara gratis (free of charge) dengan kuota peserta terbatas serta syarat dan ketentuan yang berlaku.
Informasi pendaftaran peserta dan kerja sama sponsor: 0819-3267-4333, 0813-2175-8222 dan 0812-1414-9098
Panitia mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil bagian dalam gerakan bersama membangun ekosistem AI Indonesia yang aman, produktif, dan berdaulat menuju Indonesia yang semakin kompetitif di era ekonomi digital. (Hendr)
Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh menghadiri acara pembukaan kegiatan Karya Bakti Komando Distrik Militer (Kodim) 0420/Sarko tahun 2026.
Pembukaan Program sosial tersebut ditandai dengan upacara bendera yang digelar di Lapangan Gunung Kembang, Kompleks Perkantoran Kabupaten Sarolangun, Jumat (29/5) sekitar pukul 09.00 WIB.
Upacara pembukaan ini dipimpin langsung oleh Komandan Resor Militer (Danrem) 042/Gapu, Brigjen TNI Nyamin. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarolangun, Wabup Merangin A. Khafidh serta tamu undangan lainnya.
Program Karya Bakti ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Merangin. Wabup A. Khafidh yang hadir dalam acara tersebut menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Merangin siap mengawal dan mendukung setiap program yang dicanangkan oleh TNI, khususnya Kodim 0420/Sarko.
"Kegiatan Karya Bakti ini merupakan wujud nyata sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI," ujar Wabup A. Khafidh saat memberikan keterangan usai upacara pembukaan.
Ia menambahkan, kolaborasi seperti ini sangat penting untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan serta mempercepat pembangunan di daerah.
Setelah prosesi upacara pembukaan selesai dan dinyatakan resmi dibuka oleh Danrem 042/Gapu, rangkaian acara ditutup dengan aksi sosial. Sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat sekitar, jajaran TNI bersama pemerintah daerah membagikan bantuan paket sembako kepada sejumlah warga yang membutuhkan.
Kegiatan berjalan dengan khidmat dan lancar, sekaligus menjadi simbol dimulainya aksi gotong royong TNI bersama masyarakat di wilayah Sarko.
(Bg nasri)
GORONTALO UTARA–SuaraIndonesia1.com, Kasus dugaan pencurian alat pembajak kebun yang melibatkan oknum Kepala Dusun (Kadus) berinisial AN alias Amir di Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, kian menguat dan menyisakan sorotan serius.
Perkara ini telah dilaporkan oleh Seprin Limonu dengan nomor laporan polisi: LP/B/93/V/2026/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/POLDA GORONTALO. Dalam laporan tersebut, alat pembajak milik pelapor disebut diambil langsung dari lokasi kebun tanpa seizin pemilik.
Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul penjelasan dari Kepala Desa Bulango Raya, Kisman Ahmad Noe, yang menyebut tindakan itu sebagai bentuk “pengamanan”. Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan.
Pasalnya, pengambilan alat pembajak diduga berkaitan dengan sengketa lahan yang melibatkan keluarga terlapor, termasuk orang tuanya sendiri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah tindakan tersebut murni langkah pencegahan konflik, atau justru bentuk keberpihakan terhadap kepentingan keluarga?
“Oknum Kadus (terlapor) mengamankan alat pembajak karena tanah tersebut masih bersengketa dengan orang tuanya,” ujar Kisman saat dihubungi melalui WhatsApp.
Fakta lain mengungkap bahwa terlapor secara aktif mengambil alat tersebut, lalu melaporkannya kepada kepala desa.
“Dia mengambil alat itu, lalu datang ke rumah saya untuk memberitahukan bahwa alat pembajak milik pelapor sudah diamankan,” jelasnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa tindakan pengambilan barang dilakukan secara sadar oleh terlapor, bukan dalam kondisi darurat yang tak terhindarkan.
Yang menjadi sorotan, Kepala Desa bahkan menilai tindakan tersebut dapat dibenarkan.
“Saya rasa boleh, karena dia bertujuan supaya tidak terjadi sesuatu,” tegas Kisman.
Penilaian ini dinilai berpotensi memperkuat kesan adanya pembenaran terhadap tindakan sepihak, terlebih dalam konteks sengketa yang melibatkan keluarga aparat desa itu sendiri.
Sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan netralitas oknum Kadus dalam perkara ini. Sebagai aparat pemerintah di tingkat dusun, posisi Kadus seharusnya menjunjung prinsip objektivitas dan tidak terlibat langsung dalam tindakan yang berpotensi menguntungkan pihak keluarganya.
Jika dugaan keberpihakan ini benar, maka tindakan tersebut tidak hanya berimplikasi hukum, tetapi juga menyentuh aspek etika jabatan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Di sisi lain, Kisman menegaskan bahwa pemerintah desa tetap menyerahkan perkara ini kepada proses hukum.
“Sebagai atasan, kami berhak melindungi, bukan membela. Jika dia salah, ada proses hukum. Kalau dia benar, juga harus dilindungi,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan yang terkesan membenarkan tindakan di awal, namun menyerahkan pada proses hukum di sisi lain, memunculkan dualisme sikap pemerintah desa yang kini menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Sekretaris Desa Bulango Raya menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui kasus tersebut dari pemberitaan media dan memilih tidak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak terlapor maupun pelapor guna menjaga keberimbangan informasi.
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada putusan hukum tetap. Dugaan konflik kepentingan yang menyeret aparat desa kini menjadi sorotan penting dalam perkembangan perkara ini.
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – PMII Rayon Maritim dan PMII Rayon Ibnusina Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar aksi kemanusiaan bertajuk “PMII Untuk Masyarakat Biau” sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara.
Aksi penggalangan dana tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 29–30 Mei 2026, di kawasan Perempatan JDS, tepatnya di depan Kantor NasDem Kota Gorontalo. Sebanyak sembilan kader PMII turut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut.
Pada hari pertama pelaksanaan, Kamis (29/5), tim penggalangan dana berhasil mengumpulkan donasi masyarakat sebesar Rp820.000. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah mengingat kegiatan penggalangan dana masih berlanjut hingga Jumat (30/5).
Ketua PMII Rayon Maritim, Radit S. Katili, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.
"Kami hadir bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Melalui aksi ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Kecamatan Biau," ujar Radit.
Menurutnya, bantuan yang diberikan masyarakat, sekecil apa pun nilainya, sangat berarti bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana banjir.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberikan donasi. Kepedulian yang ditunjukkan masyarakat menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan solidaritas masih sangat kuat di tengah kehidupan sosial kita," tambahnya.
PMII Rayon Maritim dan Rayon Ibnusina berencana menyalurkan hasil penggalangan dana tersebut secara langsung kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Biau pada 1–2 Juni 2026.
Melalui kegiatan ini, PMII berharap bantuan yang terkumpul dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus menjadi wujud nyata nilai kemanusiaan dan pengabdian sosial yang selama ini menjadi bagian dari gerakan PMII. "PMII Bergerak, PMII Mengabdi, PMII Hadir untuk Masyarakat." (JO)
BONE RAYA, SuaraIndonesia1.com – Kegiatan Diskusi Harian (DISHAR) yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir dilaksanakan pada Jum'at, 29 Mei 2026 pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Mootinelo, Kecamatan Bone Raya. Kegiatan tersebut mengusung tema "Peran Pelajar, Mahasiswa dan Tanggung Jawab Sosial di Tengah Masyarakat" dan berlangsung penuh antusiasme serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda.
Kegiatan DISHAR ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen IPMBP dalam membangun budaya diskusi, memperkuat literasi, serta menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan pelajar dan mahasiswa Bone Pesisir. Di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks, mahasiswa dan pelajar dituntut tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga mampu hadir sebagai agen perubahan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat kekeluargaan. Para peserta yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya diskusi sejak awal hingga akhir kegiatan. Kehadiran pelajar, mahasiswa, dan calon mahasiswa dari berbagai latar belakang menjadikan forum tersebut hidup dengan berbagai pandangan, pengalaman, serta gagasan yang membangun.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan OSIS dari SMK Negeri 1 Bone Raya, SMP Negeri 1 Bone Raya, dan MTS Al-Mabrur Bone Raya. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh para calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kehadiran calon mahasiswa tersebut menjadi gambaran bahwa semangat untuk belajar, berkembang, dan membangun kepedulian sosial mulai tumbuh kuat di kalangan generasi muda Bone Raya.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir, Pahril Kono, hadir sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa mahasiswa dan pelajar merupakan kelompok intelektual muda yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan masyarakat dan daerah.
Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ilmu pengetahuan yang dimiliki harus mampu memberikan dampak nyata serta menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
"Mahasiswa dan pelajar adalah harapan daerah. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, maka di situlah lahir tanggung jawab untuk kembali hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat. Jangan sampai ilmu yang dimiliki hanya berhenti untuk diri sendiri," ungkap Pahril Kono di hadapan peserta diskusi.
Ia juga menyampaikan bahwa organisasi menjadi ruang pembelajaran yang sangat penting bagi generasi muda dalam membentuk karakter kepemimpinan, kemampuan komunikasi, solidaritas, serta kepedulian sosial. Menurutnya, generasi muda harus mampu menjaga idealisme dan semangat pengabdian di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat.
Lebih lanjut, Pahril Kono menekankan pentingnya budaya berpikir kritis dan budaya diskusi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Ia menilai bahwa diskusi bukan hanya tentang menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi sarana untuk belajar memahami persoalan sosial secara lebih luas dan mencari solusi bersama.
"Perubahan besar selalu lahir dari ruang-ruang diskusi kecil. Dari tempat sederhana seperti ini, lahir ide, gagasan, dan semangat untuk membangun daerah menjadi lebih baik," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir, Haikal Bakari, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa generasi muda saat ini memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Perkembangan teknologi, arus informasi, serta perubahan sosial yang cepat menuntut mahasiswa dan pelajar untuk memiliki kesiapan intelektual sekaligus kepekaan sosial.
Menurut Haikal, mahasiswa tidak boleh kehilangan arah dan identitasnya sebagai kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari sejauh mana seseorang mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.
"Kita harus menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga kuat dalam kepedulian sosial. Ketika ilmu pengetahuan dipadukan dengan rasa peduli terhadap masyarakat, maka akan lahir perubahan yang nyata dan berdampak," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta, khususnya calon mahasiswa, agar mempersiapkan diri menjadi generasi yang aktif, produktif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi ketika memasuki dunia perkuliahan. Menurutnya, mahasiswa harus mampu membawa perubahan positif dan menjaga nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.
Diskusi semakin hidup ketika peserta mulai menyampaikan berbagai pandangan mengenai kondisi generasi muda saat ini. Beberapa peserta menyoroti pentingnya menjaga solidaritas pelajar dan mahasiswa, meningkatkan budaya literasi, serta membangun kesadaran sosial di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Tidak sedikit peserta yang juga menyampaikan keresahan terkait minimnya ruang diskusi dan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Forum tersebut kemudian menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus motivasi untuk terus aktif berkontribusi bagi daerah.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Kaderisasi Internal Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir, Aril Mahanggi, menjelaskan bahwa kegiatan DISHAR merupakan bagian dari proses kaderisasi organisasi dalam membentuk generasi muda yang aktif, progresif, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.
Menurutnya, kaderisasi bukan hanya membangun loyalitas terhadap organisasi, tetapi lebih dari itu, bagaimana melahirkan kader yang memiliki integritas, semangat pengabdian, serta mampu menjadi solusi di tengah masyarakat.
"Kami ingin membangun generasi muda yang tidak hanya aktif di organisasi, tetapi juga mampu hadir membawa manfaat di tengah masyarakat. Karena nilai utama dari organisasi adalah pengabdian dan kebermanfaatan," jelas Aril Mahanggi.
Melalui kegiatan ini, Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir berharap mampu menumbuhkan semangat kepedulian sosial, memperkuat budaya literasi dan diskusi, serta membangun karakter generasi muda yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Kegiatan tersebut juga menjadi bukti bahwa semangat perubahan masih terus hidup di kalangan pelajar, mahasiswa, dan calon mahasiswa di Bone Raya. Dari ruang diskusi sederhana di Desa Mootinelo, lahir harapan besar akan hadirnya generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengabdi, peduli, dan menjadi pelopor perubahan bagi masyarakat dan daerahnya. (JO)
MANOKWARI, SuaraIndonesia1.com – Lembaga Pengembangan Paduansuara Gerejawi Daerah (LPPD) Papua Barat terus mematangkan persiapan menuju Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV tahun 2026. Sebagai bentuk kesiapan, Rapat Khusus Panitia Kontingen Pesparawi Nasional Papua Barat digelar pada Jumat, 29 Mei 2026, di Sekretariat LPPD Papua Barat, Jalan Trikora Wosi, Manokwari.
Rapat yang diawali dengan ibadah singkat oleh Seksi Kerohanian ini dipimpin oleh Wakil Ketua Kontingen, Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si, mewakili Ketua Kontingen. Dalam arahannya, Abraham menegaskan bahwa persiapan kontingen Papua Barat selaku tuan rumah harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek, terutama kesiapan peserta lomba di 12 kategori.
“Mengingat waktu pelaksanaan tinggal 14 hari lagi, tim harus dalam kondisi prima sehingga tidak mengalami hal yang fatal,” ujar Abraham.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh official, baik tim teknis maupun pendamping peserta, untuk terus mencermati petunjuk pelaksanaan dan tata tertib yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.
Kontingen Pesparawi Nasional Papua Barat diikuti oleh empat LPPD kabupaten, yaitu:
1. Kabupaten Kaimana
2. Kabupaten Manokwari
3. Kabupaten Fakfak
4. Kabupaten Manokwari Selatan.
Pelaksanaan lomba direncanakan berlangsung pada Juni 2026 di Manokwari. Dengan waktu yang tersisa, seluruh perangkat kontingen diminta bekerja maksimal demi suksesnya penyelenggaraan dan partisipasi sebagai tuan rumah.
(Djufri)
Langganan:
Postingan
(
Atom
)
