230 Peserta Ramaikan O2SN Tingkat Jakarta Utara Wilayah 2

Jakarta, suaraindonesia1.com, Sebanyak 230 siswa SMP negeri dan swasta mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kota Jakarta Utara Wilayah 2 yang digelar Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara, Kamis (21/5/2026).

Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara, Heni, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mencetak atlet muda sekaligus membentuk karakter dan sportivitas peserta didik.

“Kegiatan O2SN ini dilaksanakan untuk mencetak atlet-atlet di bidang olahraga. Selain berprestasi di bidang akademik, para siswa juga bisa berprestasi di non akademik,” ujar Heni.

Ia berharap peserta dari Jakarta Utara Wilayah 2 mampu melaju hingga tingkat provinsi dan nasional.

Kasi SMP dan SMA Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara, Acep Mahmudi, menjelaskan O2SN tahun ini mempertandingkan lima cabang olahraga, yakni pencak silat, bulu tangkis, renang, atletik, dan panjat tebing.

“Kegiatan ini diikuti 230 peserta. Kami berharap para peserta bertanding secara sportif, menjunjung tinggi kebersamaan dan persaudaraan,” kata Acep.

Ia juga mengapresiasi dukungan MKKS, MGMP PJOK, serta seluruh stakeholder yang telah membantu terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ketua MKKS SMP Jakarta Utara, Umi Artati, mengatakan O2SN menjadi ajang pencarian bakat atlet dari lingkungan sekolah.

“Kegiatan ini menjadi ajang untuk melihat atau mencari bakat-bakat atlet. Harapan saya Jakarta Utara bisa maju sampai tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKSS Harun menyebut O2SN menjadi ruang kompetisi sekaligus pembentukan karakter siswa.

Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jakarta Utara, Ichwan Ridwan, turut mengapresiasi masuknya cabang olahraga panjat tebing dalam O2SN tahun ini.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan semoga di tahun yang akan datang akan lebih baik,” katanya.

Report, Ida Ismayni

Klarifikasi Kepala Inspektorat Gorut: Keberadaan APH (Kepolisian, Kejaksaan) dan TNI dalam Struktur Saber Pungli Memiliki Dasar Hukum yang Jelas

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Menanggapi pemberitaan terkait dugaan “gaji menggelembung” pada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara Bpk. Azhar Abdullatif Hasanah, S.Sos, M.Si, CGCAE, memberikan hak jawab sekaligus klarifikasi guna meluruskan informasi yang dinilai kurang utuh dalam pemberitaan sebelumnya.

Hak jawab tersebut dijelaskan pada Kamis malam melalui pesan WhatsApp kepada awak media, sebagai bentuk klarifikasi resmi atas pemberitaan yang telah beredar terkait jumlah personel dan dasar pembentukan Unit Saber Pungli di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam penjelasannya, pihak Inspektorat menyampaikan bahwa struktur organisasi Unit Saber Pungli Kabupaten Gorontalo mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

“Struktur Organisasi Unit Saber Pungli Kab. Gorontalo mengacu pada Surat Edaran ini (Tindaklanjut atas Perpres 87 Tahun 2016). Kalau mengaju pada struktur ini maka jelas jumlah personil Saber Pungli pasti akan lebih dari 10 org. Jika terisi setiap 1 org saja setiap struktur, maka jumlahnya bisa sampai 21 orang. Yg namanya Pokja (kelompok kerja) tdk mungkin hanya diisi 1 org,” jelas Kepala Inspektorat Gorut, Azhar melalui pesan WhatsApp.

Pihak Inspektorat juga menegaskan bahwa pembentukan Unit Saber Pungli Kabupaten Gorontalo bukan dilakukan untuk menabrak aturan sebagaimana yang terkesan dalam pemberitaan sebelumnya.

“Jadi kurang tepat kalau Unit Saber Pungli Kab Gorontalo dibuat menabrak aturan. Karena pembentukannya disdasari pada Edaran Mendagri sbg TL dari Perpres 87 th 2016,” lanjut penjelasan tersebut.

Selain itu, Inspektorat menjelaskan adanya perbedaan persepsi dengan Tim Pemeriksa BPK terkait aturan yang dijadikan dasar dalam pembatasan jumlah personel Saber Pungli.

“Kami punya Perbedaan Persepsi dgn Tim Pemeriksa BPK terkait dgn aturan yg digunakan, tetapi kamipun harus menghormati BPK jika menjadikan Perpres 33 th 2020 ttg Standarisasi Harga untuk membatasi jlh personil Saber Pungli Maksimal 10 org,” tulis Kepala Inspektorat Gorut.

Dalam klarifikasi itu juga dijelaskan bahwa pihak terkait sebenarnya telah menyusun draft perubahan Surat Keputusan (SK) Unit Saber Pungli untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun proses tersebut tidak lagi dilanjutkan setelah adanya kebijakan pembubaran Saber Pungli pada pertengahan tahun 2025.

“Ketika kami sementara menyusun draf SK Perubahan Unit Saber Pungli guna menindaklanjuti rekomendasi BPK, tiba2 dipertengahan th 2025 keluarlah Perpres bhw Saber Pungli dibubarkan sehingga SK Perubahan tdk lagi dilanjutkan,” sambungnya.

Pihak Inspektorat juga menegaskan bahwa keberadaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan TNI di dalam struktur Saber Pungli memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian dari struktur resmi Unit Saber Pungli.

“Hak jawab saja untuk meluruskan... Krn dlm rilis pemberitaan seakan2 Unit Saber Pungli, pembentukannya sengaja menabrak aturan padahal edaran Mendagri yg mendasari pembentukannya. Keberadaan APH berada dlm struktur Saber Pungli juga karena ada aturan yg menjadi dasar hukumnya,” tutup Kepala Inspektorat Gorut, Azhar Abdullatif Hasana dalam keterangannya melalui WhatsApp.

(JO)

Pemerhati Wisata Soroti Dampak Pesparawi Nasional XIV terhadap Objek Wisata di Papua Barat

MANOKWARI, SuaraIndonesia1.com – Pemerhati Wisata Papua Barat, Drs. R. Sarwom, M.Si, menyoroti pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV yang direncanakan berlangsung pada bulan Juni 2026 di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Menurutnya, even nasional ini akan berdampak signifikan terhadap berbagai objek wisata yang ada di daerah tersebut.

Dampak tersebut dinilai sangat mungkin terjadi karena ajang lomba Pesparawi Nasional ini akan melibatkan sekitar enam hingga tujuh ribu orang peserta yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kehadiran ribuan peserta dan kemungkinan wisatawan pendamping, kata Sarwom, akan memberikan tekanan sekaligus peluang besar bagi destinasi wisata lokal.

Oleh karena itu, Sarwom yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat mengimbau agar dinas terkait, khususnya Dinas Pariwisata, mulai memperhatikan berbagai sarana dan prasarana pendukung.

"Infrastruktur pariwisata di Papua Barat perlu disiapkan dengan matang sehingga dapat memberi dampak positif bagi daerah ini," ujarnya.

Beberapa objek wisata unggulan di Papua Barat yang patut mendapatkan perhatian antara lain Teluk Triton di Kaimana, Kawasan Gunung Botak di Manokwari Selatan, Danau Anggi di Pegunungan Arfak, Taman Nasional Teluk Wondama, serta Gunung Meja dan Yenbeba Pasir Putih di Manokwari. (Djufri)

PWOD Jakarta Utara Apresiasi Prestasi Sudin Pendidikan Wilayah 2 Sebagai Juara Umum LKS Tingkat DKI Jakarta 2026

Jakarta, suaraindonesia1.com, Ketua Persatuan Wartawan Online Diwpantara (PWOD) Chairulsyah Hasibuan mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan atas pencapaian Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara tang berhasil menjadi  Juara Umum dalam ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan pendidikan vokasi serta kerja keras para siswa, guru pembimbing, kepala sekolah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta Utara.

"Kita layak berbangga dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pencapaian ini. Semoga prestasi ini dapat menular ke unit lainnya sesuai dengan arahan Gubernur DKI kepada para ASN untuk selalu berinovasi," jelas Opung sapaan akrab Chairul di kantornya, Jumat 22 Mei 2026.

Kemenangan ini didukung oleh kontribusi dari sekolah-sekolah unggulan wilayah Jakarta Utara, yang berhasil memborong berbagai gelar juara di bidang kompetisi teknologi, industri, dan keahlian

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, Heni Nurhayani menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil dari semangat, disiplin, dan dedikasi seluruh peserta didik dalam mengembangkan kompetensi serta keterampilan sesuai bidang keahlian masing-masing.

“Prestasi Juara Umum LKS Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 ini menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan Jakarta Utara. Kami berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus berprestasi, berinovasi, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sendiri merupakan wadah pengembangan kemampuan, kreativitas, dan profesionalisme siswa sekolah kejuruan dalam berbagai bidang kompetensi. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga mendorong peningkatan mutu pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

"Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi siswa melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan guna mencetak generasi muda yang unggul, kompetitif, dan berkarakter," jelasnya.

Report, Ida Ismayni

Wonosari Semakin Rusak! Tambang Ilegal Belum Selesai, Kini Galian C Tanpa Izin Marak Beroperasi — Kapolres Boalemo Dinilai Gagal Menjaga Boalemo

BOALEMO, SuaraIndonesia1.com – Kerusakan lingkungan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, semakin memprihatinkan. Di tengah belum tuntasnya penanganan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang terus menggerus kawasan hutan dan aliran sungai, kini masyarakat kembali dihadapkan dengan maraknya aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin resmi.

Aktivitas alat berat yang bebas keluar masuk wilayah Wonosari menjadi bukti bahwa praktik perusakan lingkungan masih terus berlangsung tanpa pengawasan dan penindakan serius dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat perlahan berubah keruh, sementara kondisi lingkungan terus terancam akibat pengerukan secara masif.

Koordinator aksi, Rivandi Abdullah, menegaskan bahwa situasi ini menunjukkan lemahnya keseriusan aparat dalam menindak aktivitas ilegal yang merusak lingkungan di Boalemo. Menurut Rivandi, hingga hari ini masyarakat hanya disuguhi janji penertiban, sementara di lapangan aktivitas ilegal masih berjalan tanpa hambatan. Bahkan, dugaan perpindahan jalur alat berat melalui wilayah Dulupi semakin memperlihatkan adanya upaya untuk menghindari pengawasan.

“Kami menilai Kapolres Boalemo sudah tidak becus mengurus Boalemo. Tambang ilegal tidak selesai, sekarang muncul lagi galian C tanpa izin yang terus merusak lingkungan. Jika aparat serius, seharusnya aktivitas seperti ini sudah dihentikan sejak awal,” tegas Rivandi Abdullah.

Aliansi mahasiswa dan pemuda peduli lingkungan menilai kerusakan alam yang terjadi bukan lagi persoalan biasa, melainkan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat Boalemo di masa depan. Jika pembiaran terus terjadi, maka potensi bencana ekologis seperti banjir dan longsor akan semakin besar.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap pembiaran tersebut, Rivandi Abdullah bersama massa aksi menegaskan akan kembali menggelar Aksi Demo Jilid 2 di Polda Gorontalo dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan membawa tuntutan tegas:

· Mendesak penindakan seluruh aktivitas tambang ilegal dan galian C tanpa izin di Boalemo.

· Meminta evaluasi total terhadap kinerja aparat penegak hukum di Boalemo.

· Mendesak pencopotan Kapolres Boalemo karena dianggap gagal menjaga lingkungan dan menindak pelaku perusakan alam.

“Kami akan terus turun ke jalan sampai ada tindakan nyata. Jangan sampai rakyat dipaksa hidup di tengah kerusakan lingkungan sementara para pelaku bebas meraup keuntungan,” tutup Rivandi Abdullah.

(JO)

Pengantaran Arca Bunda Maria Warnai Napak Tilas 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua

FAKFAK — Suaraindonesia1, Prosesi pengantaran Arca Bunda Maria dari Gereja Katolik Santo Yosep Fakfak menuju Gereja Stasi Santo Petrus Torea berlangsung khidmat dan penuh nuansa religius, Kamis sore, 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Ratusan umat Katolik tampak mengikuti prosesi dengan penuh penghormatan sambil mendaraskan doa dan Rosario sepanjang perjalanan. Sebelum diantar menuju Torea, Arca Bunda Maria terlebih dahulu disemayamkan selama beberapa hari di Paroki Santo Yosep Fakfak untuk rangkaian doa bersama umat.

Dari Gereja Santo Yosep Fakfak, arca kemudian diberangkatkan menuju Gereja Stasi Santo Petrus Torea yang berada di wilayah Paroki Santo Paulus Wagom. Suasana persaudaraan, iman, dan kebersamaan umat begitu terasa sepanjang prosesi berlangsung.

Pengantaran arca ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada Bunda Maria, tetapi juga bagian dari napak tilas sejarah masuknya agama Katolik di Tanah Papua yang telah berlangsung selama 132 tahun.

Sesuai agenda panitia, pada Jumat, 22 Mei 2026 pukul 09.00 WIT, Arca Bunda Maria akan kembali diantar dari Torea menuju Kampung Sekru, salah satu kampung bersejarah dalam perjalanan misi Katolik di Papua. Di lokasi tersebut akan dilaksanakan prosesi adat, doa Rosario bersama, serta rangkaian ibadat umat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah awal penyebaran iman Katolik di wilayah Papua.

Kampung Sekru sendiri dikenal sebagai salah satu titik penting dalam sejarah masuknya misi Katolik di Tanah Papua. Dari kampung tersebut, semangat pewartaan iman kemudian berkembang ke berbagai wilayah di Papua, khususnya di kawasan Fakfak dan sekitarnya.

Setelah prosesi di Sekru, kegiatan akan dilanjutkan dengan rally Rosario atau estafet doa Rosario yang melibatkan umat dari berbagai paroki di Kabupaten Fakfak. Rally Rosario tersebut menjadi simbol perjalanan iman Gereja Katolik yang terus hidup dan diwariskan lintas generasi sejak awal kedatangan para misionaris di Tanah Papua.

Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor, mengatakan bahwa salah satu agenda utama dalam perayaan tahun ini adalah perjalanan napak tilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Bunda Maria menuju Pulau Bonyum untuk ditahtakan.

Menurutnya, arca tersebut memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Katolik di Tanah Papua karena menjadi simbol perlindungan, pengharapan, dan persatuan umat dalam perjalanan sejarah Gereja Katolik di Papua.

“Perjalanan napak tilas itu juga akan bersamaan dengan mengantar arca Bunda Maria yang akan ditahtakan di Pulau Bonyum. Arca itu terbuat dari batu utuh dengan berat kurang lebih 500 kilogram atau setengah ton,” ujar Fredikus.

Ia menjelaskan, arca akan diarak melalui jalur darat sambil didoakan Rosario bersama umat Katolik di Fakfak. Prosesi tersebut melibatkan lima paroki di Kabupaten Fakfak dan dilakukan secara estafet hingga tiba di Kampung Raduria.

“Seluruh umat akan terlibat dan sudah dibagi tugasnya. Ada lima paroki di Fakfak dan nantinya arca akan dibawa secara estafet sampai di Kampung Raduria,” katanya.

Setelah tiba di Kampung Raduria, Arca Bunda Maria akan diseberangkan menggunakan perahu menuju Pulau Bonyum. Pulau tersebut menjadi salah satu lokasi utama dalam rangkaian perayaan napak tilas 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua.

Panitia juga telah menyiapkan armada transportasi laut untuk mendukung mobilisasi umat selama kegiatan berlangsung, mengingat diperkirakan ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah di Papua Barat akan hadir mengikuti rangkaian kegiatan religius dan napak tilas sejarah tersebut.

Perayaan 132 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua tahun ini menjadi momentum refleksi iman sekaligus penghormatan terhadap perjalanan panjang karya misi Gereja Katolik di Papua. Fakfak sebagai salah satu pusat sejarah awal penyebaran agama Katolik di Papua kembali menjadi saksi perjalanan spiritual umat yang terus menjaga warisan iman, budaya, dan persaudaraan lintas generasi.

AFPK Soroti "Gaji Menggelembung" Satgas Saber Pungli Gorut: 14 Nama APH dan Pejabat Diduga Tabrak Perpres

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi (AFPK) Gorontalo, Fahrul Wahidji, menyoroti temuan fantastis terkait realisasi anggaran pada Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2024. Fahrul mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran regulasi terkait jumlah keanggotaan dan penerimaan honorarium yang melibatkan 14 nama dari berbagai instansi penegak hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan data yang dihimpun AFPK, pembentukan tim melalui Inspektorat Gorontalo Utara ini dinilai melebihi kuota maksimal keanggotaan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pelanggaran Kuota dan Temuan Anggaran

Fahrul menjelaskan bahwa dalam Perpres tersebut, jumlah keanggotaan tim kerja maksimal adalah 10 orang untuk kategori tertentu, atau maksimal hingga 24 orang namun dengan rincian SKPD yang ketat. Temuan di lapangan menunjukkan adanya 14 nama yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Kemenkumham, Kodim, hingga internal Inspektorat yang menerima honorarium sebanyak 12 kali dengan total mencapai Rp79.350.000.

"Ini adalah ironi yang nyata. Tim yang dibentuk untuk memberantas pungutan liar justru diduga menabrak aturan sejak dalam proses pembentukannya. Ada penggelembungan jumlah penerima yang tidak sesuai dengan konteks regulasi yang lebih tinggi," tegas Fahrul Wahidji dalam keterangannya.

Daftar Instansi yang Terlibat

Nama-nama yang terseret dalam daftar penerima tersebut menduduki posisi strategis di instansi masing-masing, antara lain:

– Kejaksaan Negeri Gorut: Kasi Pidum dan Kasi Pidsus.

– Polres Gorut: Kasat Sabhara, Kanit Tipikor, Kasiwas, dan Kasi Propam.

– Kemenkumham: Kabid Yankum.

– TNI: Pasi Intel Kodim.

– Pemkab Gorut: Sekretaris Inspektorat, Irban Wilayah I, II, dan III, Kabag Hukum, serta Kasubag Bantuan Hukum dan HAM.

Desakan Audit dan Pemeriksaan Internal

Fahrul meminta agar pimpinan tiap instansi tidak tinggal diam melihat anggotanya terseret dalam pusaran anggaran yang diduga bermasalah ini.

"Kami meminta masing-masing instansi, baik itu Kapolda melalui Propam, Kajati melalui Jamwas, hingga Kemenkumham, untuk segera memeriksa anggota-anggota yang namanya tercantum sebagai penerima upah tersebut. Jangan sampai aparat penegak hukum justru menjadi penikmat anggaran yang cacat prosedur," tambah Fahrul.

AFPK juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran di Inspektorat Gorontalo Utara tahun 2024 guna memastikan apakah ada unsur kerugian negara yang wajib dikembalikan.

"Publik bertanya-tanya, mengapa APH dimasukkan dalam daftar penerima yang secara konteks hukum di luar mandat UU yang ada? Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan status hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait," tutupnya.

(JO)

Sukses di 6 Kota, Roadshow “AI Driven Secure & Efficient” Bersiap Sapa Sektor Kesehatan di Jakarta dan Balikpapan

Jakarta - Suaraindonesia1, Kolaborasi strategis antara Yorindo Communication, APTIKNAS, dan APKOMINDO, serta PERATIN dengan dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI), terus menunjukkan momentum positif melalui rangkaian Roadshow Nasional bertajuk “AI Driven Secure & Efficient: Engineering The Digital Transformation Blueprint.”

Hingga Mei 2026, roadshow tersebut telah sukses diselenggarakan di 6 (enam) kota besar di Indonesia, yakni Surabaya, Bali, Cikarang, Batam, Purwakarta, dan Tangerang. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku industri, praktisi teknologi informasi, asosiasi, regulator, serta vendor solusi digital dalam mendorong percepatan transformasi digital nasional yang aman, efisien, dan berbasis Artificial Intelligence (AI).

Rangkaian roadshow ini secara khusus membahas berbagai tantangan dan peluang transformasi digital di sektor manufaktur, kesehatan, hingga industri strategis lainnya, termasuk penguatan keamanan siber, efisiensi operasional, cloud computing, data center, autonomous cyber defense, serta implementasi AI yang adaptif dan sesuai regulasi.

Antusiasme peserta sepanjang penyelenggaraan di enam kota pertama menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data panitia, tingkat partisipasi dan minat peserta terhadap solusi teknologi yang dipresentasikan para sponsor terus mengalami peningkatan.

Rekapitulasi Roadshow AI Driven Secure & Efficient 2026: 

1. Surabaya (10–11 Februari 2026), Registrasi: 206 peserta, Kehadiran: 165 peserta, Responden: 125 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 92 peserta. Sebagai kota pembuka, Surabaya menghadirkan pembahasan terkait transformasi digital sektor rumah sakit, manufaktur, dan perbankan melalui pendekatan Smart Industry dan Hospital 5.0.

2. Bali (5 Maret 2026), Registrasi: 95 peserta, Kehadiran: 82 peserta, Responden: 45 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 25 peserta. Roadshow di Bali turut menghadirkan pembahasan mengenai pentingnya kedaulatan data dan penguatan sistem pertahanan siber nasional di era AI.

3. Cikarang (9 April 2026), Registrasi: 127 peserta, Kehadiran: 138 peserta, Responden: 92 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 65 peserta. Sebagai kawasan industri manufaktur terbesar di Indonesia, Cikarang menjadi momentum penting untuk mendorong efisiensi industri berbasis digital backbone yang aman dan terintegrasi.

4. Batam (22 April 2026), Registrasi: 113 peserta, Kehadiran: 75 peserta, Responden: 42 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 23 peserta. Di Batam, pembahasan difokuskan pada perlindungan infrastruktur digital strategis dan kesiapan industri menghadapi ancaman siber berbasis AI.

5. Purwakarta (28 April 2026), Registrasi: 87 peserta, Kehadiran: 78 peserta, Responden: 62 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 50 peserta. Pada seri ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan tata kelola AI untuk menghindari risiko “black box syndrome” dalam implementasi teknologi.

6. Tangerang (7 Mei 2026), Registrasi: 105 peserta, Kehadiran: 69 peserta, Responden: 47 peserta, Tertarik pada solusi sponsor: 38 peserta. Tangerang menjadi penutup rangkaian sektor manufaktur sebelum roadshow beralih fokus ke sektor kesehatan.

Memasuki kota ketujuh dan kedelapan, roadshow nasional ini akan secara khusus menyasar sektor kesehatan yang saat ini tengah mengalami pertumbuhan dan transformasi digital sangat pesat.

Ketua Umum APTIKNAS sekaligus Ketua Umum APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Hoky), menegaskan bahwa sektor kesehatan membutuhkan solusi teknologi yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga aman, patuh regulasi, dan mampu menjaga kedaulatan data nasional.

“Kita tidak punya waktu lagi untuk ragu. Gelombang AI tidak akan menunggu kesiapan kita. Pertanyaan utamanya saat ini adalah bagaimana rumah sakit dan industri kesehatan membangun fondasi digital yang aman, efisien, serta siap memanfaatkan peluang besar dari perkembangan AI,” ujar Hoky, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum SPRI.

Sebagai asosiasi TIK nasional, APTIKNAS hadir menjembatani kebutuhan industri dengan mempertemukan pengguna teknologi dengan vendor dan penyedia solusi terpercaya dari anggota APTIKNAS dan APKOMINDO.

Kegiatan ini sekaligus menjadi peluang strategis bagi anggota asosiasi untuk memperkenalkan solusi, produk, dan layanan unggulannya secara langsung kepada para pengambil keputusan di sektor kesehatan.

Agenda Roadshow Berikutnya di Jakarta, 10 Juni 2026, 09.00 – 15.00 WIB bertempat di  Hotel Menara Peninsula, dengan target peserta 100 Direktur Rumah Sakit, Manajemen Rumah Sakit, dan Tim IT Rumah Sakit.

Selanjutnya sebagi penutupan Roadshow Nasional di Balikpapan, 25 Juni 2026, 09.00 – 15.00 WITA bertempat di Hotel Platinum Balikpapan, dengan target peserta 100 Direktur Rumah Sakit, Manajemen Rumah Sakit, dan Tim IT Rumah Sakit.

Sebagai bagian dari acara penutupan, akan diselenggarakan pula Business Meetup Balikpapan pada 25 Juni 2026, 16.00 – 19.00 WITA.

Kegiatan ini akan mempertemukan sekitar 30 pelaku usaha IT dari Balikpapan dan Samarinda yang terdiri dari system integrator, dealer, reseller, dan pelaku industri teknologi lokal guna memperkuat ekosistem digital di Kalimantan Timur, termasuk dalam mendukung perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Hoky, di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis, pelaku industri TIK harus tetap optimistis dan aktif menciptakan peluang baru.

“Di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak, kita harus tetap semangat, terus bergerak, dan aktif mencari peluang baru. APKOMINDO dan APTIKNAS hadir untuk membuka peluang dan memberikan kesempatan bagi seluruh anggota agar dapat tumbuh dan berkembang bersama,” tegasnya.

Panitia saat ini masih membuka kesempatan bagi vendor teknologi dan perusahaan digital untuk bergabung sebagai sponsor maupun mitra kegiatan.

Untuk informasi sponsorship dan detail paket kerja sama, dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp:

08777-903-5000.

Dugaan Pencurian Alat Pembajak Kebun Dilaporkan ke Polisi, Nama Kadus Disebut dalam Laporan

GORONTALO UTARA— SuaraIndonesia1.com, Kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa kembali menjadi sorotan setelah seorang warga Kecamatan Tomilito resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencurian alat pembajak kebun ke Polres Gorontalo Utara.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/93/V/2026/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/POLDA GORONTALO tertanggal 21 Mei 2026.

Pelapor, Seprin Limonu, warga Dusun Sangobungo, Kecamatan Tomilito, mendatangi SPKT Polres Gorontalo Utara untuk melaporkan dugaan hilangnya alat pembajak kebun miliknya yang sebelumnya berada di lokasi perkebunan.

Dalam uraian laporan polisi, peristiwa itu disebut terjadi pada Rabu malam, 20 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 WITA di wilayah Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

Pelapor menjelaskan bahwa alat pembajak tersebut awalnya ditinggalkan di area perkebunan. Namun, setelah mendapat informasi dari pihak keluarga, pelapor kembali mendatangi lokasi dan mendapati alat tersebut diduga telah berpindah tangan.

Nama Amir Nayo turut disebut dalam laporan sebagai pihak terlapor. Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa terlapor diketahui merupakan seorang aparat desa yang masih aktif menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus).

Kondisi ini sontak memicu perhatian warga. Pasalnya, jabatan aparat desa sejatinya melekat dengan tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan, ketertiban, serta menjadi contoh di tengah masyarakat.

Masyarakat kini menanti langkah profesional aparat penegak hukum dalam mengusut laporan tersebut secara objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih. Penanganan perkara ini dinilai penting demi menjaga marwah hukum serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa maupun aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan proses penanganan dan pendalaman atas laporan yang telah diterima.

Reporter: Opan Luawo

GPDP Patmos Miosnum Siap Sukseskan Sidang Klasis Wonawa ke III

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Gembala Jemaat GPDP Patmos Miosnum, Nova Paririe, menyampaikan bahwa seluruh kesiapan sebagai tuan rumah pelaksanaan Sidang Klasis Wonawa ke III Gereja Pentakosta Di Papua (GPDP) telah dilakukan dengan baik.

Dalam keterangannya, Nova Paririe mengatakan bahwa jemaat GPDP Patmos Miosnum bersama panitia dan masyarakat setempat terus bekerja sama demi menyukseskan kegiatan rohani tersebut. Mulai dari persiapan tempat ibadah, penginapan, konsumsi, hingga penyambutan tamu dari berbagai jemaat di wilayah Klasis Wonawa telah dipersiapkan secara maksimal.

“Kami selaku tuan rumah telah siap melaksanakan Sidang Klasis Wonawa ke III Gereja Pentakosta Di Papua. Ini menjadi suatu kehormatan bagi Jemaat GPDP Patmos Miosnum karena dipercayakan menjadi tempat pelaksanaan sidang,” ujar Nova Paririe.

Ia juga mengajak seluruh jemaat dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kekompakan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, Sidang Klasis bukan hanya menjadi agenda organisasi gereja, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan meningkatkan pelayanan iman di tengah jemaat.

Selain itu, Nova Paririe berharap seluruh peserta sidang dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan baik sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemajuan bagi Gereja Pentakosta Di Papua, khususnya di wilayah Klasis Wonawa.

Sidang Klasis Wonawa ke III GPDP rencananya akan dihadiri para pendeta, majelis jemaat, serta utusan dari berbagai jemaat di lingkungan Klasis Wonawa. Dengan semangat pelayanan dan kebersamaan, Jemaat GPDP Patmos Miosnum optimistis kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan penuh berkat.

Polda Sulut, Kemenag, dan Kesbangpol Gelar Coffee Morning Jaga Kondusifitas Terkait Isu Kedatangan UAS

Manado 21/05/2026, Suaraindonesia1, Kegiatan coffee morning yang diselenggarakan oleh Polda Sulawesi Utara melalui Direktorat Intelkam bersama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, turut dihadiri oleh lima belas organisasi masyarakat (ormas) dan LSM di Sulawesi Utara.

Bertempat di warong Kobong manado tepatnya di jalan pumorow pada jam 09:00

Kegiatan coffee morning tersebut membahas terkait penolakan terhadap kedatangan Ustaz Abdul Somad ke Sulawesi Utara. 

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengedepankan dialog serta komunikasi yang baik antar seluruh pihak yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Bpk Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd  menyampaikan beberapa poin penting terkait pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama, memperkuat kerukunan, serta menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat di Sulawesi Utara yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman dan semangat toleransi yang tinggi.

Sementara itu, melalui Dir Intelkam, Polda Sulawesi Utara Bpk  Kombes Pol. Sugeng Prayitno, S.I.K.  mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas dan LSM, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah.

Coffee morning tersebut menjadi sarana silaturahmi dan komunikasi antar lembaga serta elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan keharmonisan di Sulawesi Utara agar tetap aman, damai, dan kondusif.

Pelantikan dan Pengukuhan KOPVITNAS Periode 2026–2031 Perkuat Komitmen Pengamanan Objek Vital Nasional

BOGOR, SuaraIndonesia1.com – Pelantikan dan Pengukuhan Komunitas Objek Vital Nasional (KOPVITNAS) Periode 2026–2031 yang berlangsung di Lorin Sentul Hotel menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi nasional guna menjaga dan mengamankan Objek Vital Nasional (Obvitnas) sebagai pilar penting stabilitas negara, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri tokoh nasional dari unsur pertahanan, keamanan, ekonomi, dan pembangunan nasional, serta diikuti para pengurus dan anggota KOPVITNAS dari berbagai daerah di Indonesia. Acara diawali dengan registrasi peserta dan tamu undangan, dilanjutkan pembukaan oleh Master of Ceremony (MC), menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta pemutaran video profil KOPVITNAS.

Ketua KOPVITNAS, Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M., dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan Objek Vital Nasional memiliki peranan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, sektor strategis seperti pelabuhan, kawasan industri, jaringan listrik, sistem distribusi energi, hingga transportasi nasional merupakan penggerak utama aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

 

“Ketika objek vital berjalan dengan baik, distribusi logistik menjadi lancar, investasi meningkat, lapangan kerja terbuka, dan produktivitas nasional dapat terus berkembang,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap Objek Vital Nasional harus dipandang sebagai investasi jangka panjang demi menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, pembacaan Surat Keputusan (SK) Pelantikan dan Pengukuhan KOPVITNAS dilakukan oleh Wakil Ketua KOPVITNAS, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CPHCM., CIQnR., CIQaR., IPU., ASEAN Eng, sebelum prosesi pelantikan pengurus dan penandatanganan berita acara yang dipimpin Ketua Dewan Pengawas KOPVITNAS, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. yang diwakili oleh Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nugroho Budi Wicaksono.

Dalam arahannya, perwakilan Ketua Dewan Pengawas KOPVITNAS menyampaikan bahwa Objek Vital Nasional merupakan aset strategis bangsa yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas negara, keselamatan masyarakat, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Ia menyebut berbagai infrastruktur strategis seperti pembangkit listrik, kilang minyak, pelabuhan, bandara, sistem telekomunikasi, bendungan, hingga pusat data nasional menjadi bagian penting yang menopang kehidupan masyarakat sehari-hari. 

 

“Pengamanan Objek Vital Nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara,” tegasnya.

Menurutnya, ancaman terhadap objek vital saat ini semakin kompleks, mulai dari sabotase, aksi terorisme, gangguan siber, hingga bencana alam yang berpotensi mengganggu pelayanan publik dan stabilitas nasional. Karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem pengamanan, koordinasi lintas sektor, serta modernisasi teknologi guna memastikan seluruh objek strategis nasional tetap aman dan berfungsi optimal.

Sementara itu, Suyono Thamrin menekankan bahwa keberadaan Objek Vital Nasional pada dasarnya bertujuan mendukung kehidupan masyarakat secara luas. Ia menjelaskan bahwa fasilitas air bersih, listrik, jaringan komunikasi, rumah sakit, transportasi publik, dan berbagai infrastruktur lainnya memiliki peran vital dalam menentukan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

 

“Masyarakat perlu memahami bahwa apabila suatu negara gagal melindungi Objek Vital Nasional, dampaknya akan sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk terganggunya distribusi energi, layanan komunikasi, hingga munculnya keresahan sosial,” ujarnya.

Menurutnya, menjaga Objek Vital Nasional bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum, mendukung keamanan lingkungan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan infrastruktur negara. 

 

“Objek Vital Nasional bukan sekadar simbol pembangunan, tetapi merupakan jaminan keberlangsungan hidup, keamanan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.

Pelantikan dan Pengukuhan KOPVITNAS Periode 2026–2031 diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan Objek Vital Nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang. Melalui sinergi nasional yang kuat, Indonesia diyakini mampu mewujudkan sistem perlindungan Objek Vital Nasional yang modern, tangguh, dan berkelanjutan demi mendukung terwujudnya negara yang aman, maju, dan berdaulat. (JO)

Kantor BPN/ATR Jakarta Utara Hadirkan Layanan Fast Track dan PELATARAN

Jakarta, suaraindonesia1.com - Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Jakarta Utara terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai motto Melayani, Profesional dan Terpercaya. Unit layanan ini dinilai sangat baik dalam pelaksanaan tujuh layanan prioritas Kementerian ATR/BPN yang bertujuan mempercepat dan mempermudah pengurusan pertanahan.

Tujuh layanan tersebut meliputi Pengecekan Sertipikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya, Peralihan Hak, Pendaftaran Surat Keputusan (SK), dan Perubahan Hak.

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Uunk Din Parunggi, menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses seluruh layanan tersebut melalui loket pelayanan maupun platform digital resmi. Ia menegaskan bahwa datang langsung ke kantor memberikan sejumlah manfaat, antara lain menghindari praktik percaloan dan memperoleh kejelasan proses administrasi.

Selain layanan prioritas, Kantor Pertanahan Jakarta Utara juga menyediakan layanan pendukung PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) yang dibuka setiap Sabtu pukul 08.00–12.00 WIB bagi pemohon langsung tanpa kuasa. Uunk menambahkan bahwa pihaknya akan membuka layanan Fast Track khusus pemohon langsung untuk semakin menekan potensi percaloan.

Di samping itu, kantor pertanahan turut menyediakan Layanan Prioritas bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses layanan tanpa harus melalui antrean panjang.

Ketua DPD Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) Jakarta Utara, Chaerul Syah Hasibuan, menyambut baik inovasi dan program layanan tersebut. Ia menyatakan siap mendukung Kantor Pertanahan Jakarta Utara sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat.

Report, Ida Ismayni

Laut Papua Jadi Ruang Baru Masa Depan OAP

Teluk Wondama — Suaraindonesia1, Akademisi Universitas Papua, Dr. John Manangsang Wally, M.Kes., menegaskan bahwa Laut Papua harus dipandang sebagai ruang hidup dan masa depan orang asli Papua (OAP) menuju Papua Emas 2041. Hal itu disampaikan dalam Sidang Pleno XIX Dewan Adat Papua di Teluk Wondama, 19 Mei 2026.

Menurut Wally, dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup di Tanah Papua dalam dekade terakhir semakin kompleks dan merugikan masyarakat adat. “Ketimpangan penguasaan lahan, eksploitasi sumber daya alam tanpa dampak signifikan, serta pembangunan yang kurang berpihak pada pemilik hak ulayat masih menjadi realitas harian masyarakat Papua,” ujarnya.

Wally menekankan bahwa konflik di darat semakin tinggi akibat perampasan lahan dan program ketahanan pangan nasional yang mewajibkan daerah menyediakan 20 persen lahannya. Karena itu, laut dinilai sebagai alternatif ruang hidup baru. “Laut Papua menyumbang 20 persen dari seluruh tangkapan laut Indonesia. Ini bukan sekadar hamparan air asin, tetapi ruang strategis yang bisa menjadi poros maritim dunia,” katanya.

Dalam paparannya, Wally menyebut Laut Papua memiliki potensi besar dari aspek sumber hayati, non-hayati, migas, mineral, energi, hingga geopolitik dan oceanografi. “Laut Papua harus menjadi pusat perhatian baru untuk merajut masa depan yang lebih baik menuju Papua Emas 2041 dan Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan pembangunan Terusan Papua sebagai terobosan konektivitas baru yang dapat mendorong pembangunan terpadu dan komprehensif. “Terusan Papua akan membuka akses ekonomi dan maritim yang lebih luas bagi OAP, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional,” jelasnya.

Wally menekankan perlunya segera digelar Musyawarah Besar Dewan Adat Papua tentang Maritim untuk menetapkan kebijakan dan produk hukum terkait hak ulayat laut. “OAP tidak bisa tinggal diam atau menunggu belas kasih pihak lain. Kita harus bangkit, satukan hati dan pikiran untuk menentukan ruang dan masa depan sendiri,” pungkasnya. (cr)

Pleno XIX Dewan Adat Papua Resmi Dibuka di Teluk Wondama

Teluk Wondama, Suaraindonesia1, 19 Mei 2026,-;Pleno XIX Dewan Adat Papua (DAP) resmi dibuka di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama, pada Selasa (19/5/2026). Acara yang berlangsung khidmat ini menandai dimulainya rangkaian sidang adat yang akan berlangsung hingga 21 Mei 2026, dengan tema “Konsolidasi Kelembagaan dan Advokasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua dalam Konteks Sosial Politik Kekinian di Tanah Papua.”  

Ketua Panitia Pelaksana, Ir. Hendrik S. Mambor, M.M, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pleno di tanah yang disebutnya sebagai “Tanah Peradaban Orang Papua.” Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan formal organisasi, melainkan sebuah ziarah budaya dan migrasi jiwa untuk menatap masa depan Papua dengan semangat persaudaraan dan kebijaksanaan.  

 “Kami berkumpul dengan satu napas persaudaraan, di bawah naungan langit Atumierei, untuk memastikan suara-suara dari tiap wilayah adat bergema dengan jernih,” ujar Hendrik Mambor.  

Dalam kesempatan tersebut, Hendrik juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama atas dukungan penuh dan keramahtamahan sebagai tuan rumah, serta kepada Masyarakat Adat Wondama yang telah membuka pintu rumah dan hati bagi seluruh peserta pleno. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Kolegial Dewan Adat Papua, para donatur, simpatisan, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras demi kehormatan martabat adat.  

Hendrik mengakui bahwa dalam pelaksanaan acara masih mungkin terdapat kekurangan, namun ia berharap semangat kebersamaan dan niat tulus seluruh peserta akan melahirkan keputusan-keputusan besar yang menjaga eksistensi dan kedaulatan adat serta manusia asli Papua untuk selamanya.  

"Mari kita berdialog dengan kepala dingin dan hati yang jernih, agar dari teluk yang teduh ini lahir hikmat untuk menjaga adat dan manusia asli Papua,” tutupnya.  

Pleno XIX Dewan Adat Papua di Teluk Wondama menjadi momentum penting bagi masyarakat adat untuk memperkuat kelembagaan, mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Tanah Papua. (cr)

Aktivis Muda Gorontalo Soroti Perkembangan Kasus Keributan di Tambang Batu Gergaji

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Aktivis muda Gorontalo, Yanto Atjil, kembali menyoroti perkembangan kasus keributan di kawasan pertambangan Batu Gergaji, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan aksi sejumlah orang membawa dan menggunakan senjata tajam (sajam) di lokasi tersebut. Dalam video yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan masyarakat, muncul dugaan keterlibatan nama Ci’ Mei yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Yanto, aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan informasi dan visual yang telah tersebar di tengah masyarakat. Ia menilai video tersebut harus dijadikan salah satu pintu masuk untuk menelusuri siapa saja pihak yang berada di lokasi saat keributan terjadi, termasuk dugaan keterlibatan Ci’ Mei yang namanya mulai ramai diperbincangkan publik.

“Kalau memang ada video yang memperlihatkan penggunaan sajam dan ada nama-nama yang disebut masyarakat, maka polisi harus mendalami itu secara serius. Jangan sampai ada kesan publik bahwa proses hukum hanya menyasar pelaku tertentu sementara nama lain yang diduga terlibat justru tidak disentuh,” tegas Yanto Atjil.

Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengamanan di area pertambangan Batu Gergaji. Menurutnya, lolosnya sejumlah orang membawa sajam ke dalam kawasan tambang menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan dan kontrol keamanan di lokasi tersebut.

“Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin senjata tajam bisa masuk ke area tambang tanpa terdeteksi? Ini bukan hanya soal keributan biasa, tapi soal potensi kelalaian pengawasan yang bisa mengancam keselamatan banyak orang,” ujarnya.

Yanto mendesak Kepolisian Resor Bone Bolango agar membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus, termasuk hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga muncul dalam video keributan tersebut. Ia menilai keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, ia meminta aparat tidak berhenti hanya pada penangkapan pelaku lapangan, tetapi juga mengusut kemungkinan adanya aktor lain yang diduga memiliki peran dalam mobilisasi massa maupun pemicu bentrokan di kawasan tambang Batu Gergaji.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan penyelidikan terkait insiden keributan di area pertambangan tersebut. Sejumlah orang telah diamankan untuk diperiksa, sementara masyarakat menanti langkah tegas aparat dalam mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penggunaan sajam di lokasi tambang Batu Gergaji. (JO)