BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Slider

latest
randomposts4

SULAWESI UTARA

Sulut/block-7/#E4D932

PAPUA

Papua/block-2/#5351E5

JAKARTA

JAKARTA/block-2/#00A0A2

POHUWATO

Pohuwato/block-1/#235FB6

NUSA TENGGARA

Nusa%20Tenggara/block-2/#0019A2

GORONTALO

Gorontalo/block-2

KESEHATAN

Kesehatan/block-1/#45B623

RIAU

Riau/block-2

SULAWESI SELATAN

Sulsel/block-2/#1200EF

OPINI

Opini/block-7/#990505

KALIMANTAN TIMUR

KALTIM/block-2/#C603AB

ACEH

Aceh/block-2/#C60350

KRIMINAL DAN HAM

Kriminal%20Dan%20Ham/block-5/#FF0000

NASIONAL

Nasional/block-8

DAERAH

Daerah/block-9

EKONOMI

Economy/block-3/#229304

OLAH RAGA

Olah%20Raga/block-5/#FF0000

JABODETABEK

Jabodetabek/block-1

GLOBAL

internasional

Latest Articles

Yonif TP 860/NSK Bersama Warga Bersihkan Enam Kampung di Distrik Waropen Bawah.



WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Distrik Waropen Bawah menggelar aksi pembersihan lingkungan yang melibatkan personel TNI dari Yonif TP 860/NSK serta partisipasi masyarakat, sebagai upaya menjaga kebersihan dan keasrian wilayah.


Kepala Distrik Waropen Bawah, Alfonsius D. Wenggi, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di enam kampung, yakni Kampung Waren I, Ataburei, Uri, Lembah Buiomo, Nonomi, dan Asarani.


“Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari TNI dan masyarakat. Kami mengapresiasi keterlibatan Yonif TP 860/NSK yang menurunkan personel secara langsung,” ujar Alfonsius, Rabu (04/02/2025).


Dalam kegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen mengerahkan dua unit armada dump truk untuk mengangkut sampah dari sejumlah titik pembersihan. Sedikitnya 100 personel TNI turut membantu proses pembersihan bersama aparat kampung, Bamuskamp, pelaku usaha, dan warga setempat.


Menurut Alfonsius, aksi bersih lingkungan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia terkait peningkatan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.


Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan, tidak hanya pada momen tertentu.


“Lingkungan yang bersih akan berdampak pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat,” katanya.


Pemerintah Distrik Waropen Bawah, lanjut Alfonsius, berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan lingkungan di wilayahnya.

Buka Pelatihan UMKM, Bupati M. Syukur Dorong Industri Lokal Masuk Dunia Ritel Waralaba



Suaraindonesia1.com, BANGKO - Bupati Merangin, M. Syukur membuka secara resmi pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Aula Rumah Dinas Bupati, Kamis (29/1).


Dalam pelatihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin menggandeng salah satu usaha ritel waralaba terbesar di Indonesia yakni PT Indomarco Prismatama (Indomaret) yang memberikan pelatihan agar setiap produk lokal Merangin memenuhi standar gerai agar bisa masuk dalam dunia ritel waralaba modern.


Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan komitmennya untuk membawa industri lokal masuk ke jaringan ritel waralaba nasional. Ia menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari visi besar "Merangin Baru 2030" melalui program unggulan Merangin Berdaya.


"Saya sampaikan kepada manajemen Indomaret, saya akan beri 'karpet merah' di mana saja, sepanjang masyarakat saya diberdayakan, salah satunya adalah UMKM. Inilah wujudnya hari ini, pelaku usaha dilatih agar produknya memenuhi standar gerai modern," ujar Bupati M. Syukur.


Ia berharap produk-produk khas dari pelosok daerah seperti Sungai Manau, Muara Siau, hingga Kuamang Kuning tidak lagi hanya beredar di pasar tradisional, tetapi mampu bersaing di etalase pasar modern.


Menurut Bupati, salah satu tantangan utama UMKM Merangin adalah masalah pengemasan (packaging) dan promosi. Ia mencontohkan produk Keripik Cabai dari Pamenang (Rejosari) yang memiliki rasa berkualitas namun kalah dalam tampilan.


Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Merangin mengarahkan para pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).


Fasilitas ini menyediakan layanan konsultasi dan pendaftaran usaha, pelatihan teknis dan pengembangan kemasan produk, pusat promosi dan pemasaran.


Bupati M. Syukur juga menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 213/DKUKMPP/2023, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi prioritas pengembangan seperti Kopi, Gula Aren, Gelamai, Keripik, Jahe, Kunyit, dan Kepayang. Sementara di sektor kerajinan ada  Batik, Anyaman, Songket, dan Batu Sungkai.


Bupati menginstruksikan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) untuk melakukan pembinaan intensif agar produk-produk tersebut dapat menembus pasar internasional.


"Kita mungkin kalah di kemasan, tapi dengan pendampingan dari Indomaret dan fasilitasi PLUT, saya optimis UMKM Merangin akan membanjiri pasar modern," tutupnya. (Bg nasri)

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Alfred Papare Tiba di Manokwari



MANOKWARI, Suaraindonesia1 - Kapolda Papua Barat yang baru Brigjen Pol Alfred Papare,S.I.K. yang sebelumnnya pernah menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat priode 2023-2024 tiba bersama sang istri Risetyani Tapaningtyas, yang juga sebagai ketua Bhayangkari Papua Barat. (05/02/2026)


Kedatangan Kapolda Papua Barat yang baru menggantikan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir ini, disambut oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani.


turut hadir pada prosesi penjemputan, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, M.Si., CRGP., CHCM., CRPP.,Bupati Manokwari Hermus Indou,S.IP.,M.H., PJU Polda Papua Barat,Pamen Polda Papua Barat dan Pengurus Bhayangkari Daerah Papua Barat. 



Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan usai prosesi penyambutan, Kapolda Papua Barat bersama ketua Bhayangkari Papua Barat menuju Hotel Mansinam Beach.


Wakil Gubernur usai menyambut kedatangan Kapolda Papua Barat menyampaikan selamat datang kembali di ibu kota Papua Barat.

“Selamat datang kembali kepada Bapak Kapolda Brigjen Pol Alfred Papare, selamat bertugas di ibu kota Papua Barat, di wilayah adat Bomberai dan Doberai,” ucapnya.


Wakil Gubernur berharap dalam kepemimpinan Kapolda yang baru, Kondisi Kamtibmas di Provinsi Papua Barat akan terwujud dengan baik. Sehingga menjadi modal penting dalam akselerasi pembangunan di tanah Papua.



( Hasim )

Praktik Ilegal Distribusi Bio Solar, Wartawan Disogok dengan Uang 1 Juta


Bitung– Suaraindonesia1, Upaya membungkam kebenaran kembali terjadi dalam kasus dugaan distribusi BBM bio solar ilegal di Sulawesi Utara! Pertemuan yang dikemas seolah klarifikasi, justru berujung pada dugaan percobaan suap terhadap awak media! (Rabu, 4 Februari 2026)

 

Awak media yang diundang ke Hotel Swessbell Manado sekitar pukul 20.14 WITA mendapati indikasi kuat adanya praktik kotor di balik distribusi BBM bio solar yang diduga ilegal!

 

Pantauan di lokasi mencatat sedikitnya enam orang hadir, dua di antaranya Adi Manopo, yang diketahui menjabat sebagai manager di PT SKS dan SKL, serta Ical Mawuntu yang diduga kuat berperan sebagai penghubung utama permintaan pasokan BBM bio solar ke sejumlah agen ilegal yang berkedok sebagai transportir resmi!

 

Di sela-sela pertemuan tersebut, Adi Manopo mengatakan kalau Haji Farhan lagi berada di Jakarta dan lagi sakit! Adi juga mengatakan dia telah diperintah oleh Haji Farhan untuk memberikan sejumlah uang kepada awak media agar tidak mengaitkan pemberitaan dengan instansi Polairud karena pihaknya sudah mendapat tekanan dari pihak Polairud!

 

Bak adegan dalam film kriminal, alih-alih memberikan penjelasan terbuka, Adi Manopo (manager SKL) justru diduga nekat menyodorkan uang tunai sebesar Rp1.000.000 kepada awak media! Uang tersebut disampaikan secara langsung dengan maksud agar berita yang telah terbit dihapus dan proses investigasi dihentikan!

 

"Ini bukan klarifikasi, ini upaya membeli diam! Kami melihatnya sebagai suap terang-terangan terhadap kerja jurnalistik!" tegas salah satu awak media dengan nada keras dan penuh kekecewaan!

 

Tindakan tersebut dinilai sebagai serangan frontal terhadap kebebasan pers, sekaligus memperkuat dugaan bahwa aktivitas distribusi BBM bio solar yang dijalankan tidak ingin tersentuh sorotan publik dan aparat hukum!

 

Upaya bujuk rayu ini memunculkan pertanyaan serius: jika kegiatan benar-benar legal, mengapa harus diselesaikan dengan amplop, bukan data dan dokumen resmi?

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas. SH. MH menyampaikan bahwa aktivitas distribusi BBM tersebut diklaim memiliki izin dan disebut berlangsung di dermaga Polairud!

 

"Kegiatan itu ada izinnya di dermaga Polairud! Silakan bertemu untuk penjelasan lebih lanjut," ujar Dirpolairud Polda Sulut singkat, seolah ingin menutupi sesuatu!

 

Namun, pernyataan tersebut justru menambah daftar tanda tanya, lantaran tidak disertai penjelasan rinci terkait izin apa yang dimaksud, siapa pemegangnya, serta bagaimana mekanisme pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang rawan disalahgunakan!

 

Lebih jauh, tanggapan dari Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas. SH. MH dinilai bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia! Dermaga Polairud sebagai infrastruktur milik Polri seharusnya difungsikan untuk mendukung operasional kepolisian di bidang perairan seperti patroli, penegakan hukum, dan tanggapan darurat, bukan untuk kegiatan komersial yang berpotensi disalahgunakan!

 

Fakta di lapangan yang disertai dugaan keterlibatan agen BBM ilegal serta upaya pembungkaman media dengan uang dinilai sebagai alarm keras bagi aparat penegak hukum untuk segera turun tangan!

 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan, intimidasi, maupun bujuk rayu, dan akan terus membuka tabir dugaan praktik gelap distribusi BBM bio solar yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat luas!

 

Masyarakat Sulawesi Utara menuntut keadilan! Usut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya! Bongkar jaringan mafia BBM! Periksa Dirpolairud! Hukum seberat-beratnya para pelaku! Jangan biarkan praktik koruptif mengakar dan merusak tatanan hukum di negeri ini! Awak media tidak akan tunduk! Kebenaran harus diungkap!

Gunung Avulua Menjadi Gunung Api Selama Tiga Hari Warga Minta Bupati Carikan Solusi Cerdas



Parigi Moutong , Suaraindonesia1.com, 05, Februari, 2026-,   Tiga hari api tak padam kebakaran hutan  di desa Avulua  dan Uwevolo  seakan mengubah gunung yang berada di desa mereka menjadi gunung api,  salah satu warga Avulua yang tak ingin di sebutkan namanya (UD) angkat bicara  saat di konfirmasi Via teleponoleh jurnalis , minta solusi cerdas untuk pemadaman. 


Warga avulua mulai berkomentar Seakan tak mendapat solusi cerdas dari bupati parigi moutong, menjadi gambaran lemahnya kepemimpinan Bupati dalam menghadapi situasi darurat bencana. Apalagi warga mulai merasakan dampak serius dari kebakaran hutan tersebut yang dimana sesak nafas akibat menghirup asap tebal yang sudah tiga hari ini menyelimuti desa mereka. 


" Tiga hari ini sudah jadi gunung api ini pak kasian kami dan anak-anak sudah mulai sesak menghirup asap yang tak pernah henti dari kebakaran hutan ini, Damkar sudah ada tapi tak mampu menjangkau lokasi akibat medan di atas gunung tersebut extrim. Tapi jika ini di biarkan terus menerus Kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat saat ini mulai menurun. Penyebabnya adalah partikel debu dan asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Masyarakat pun kini mulai mengkhawatirkan akan kesehatannya, terlebih kesehatan anak - anaknya." Ungkap UD (Warga) 


" Maka dari itu kami masyarakat menginginkan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom. Turun ke desa kami untuk memberikan solusi cerdas dengan berkordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa menurunkan helikopter agar bisa menjangkau perbukitan yang terjal dan extrim agar penanganan kebakaran hutan ini efektif bukan hanya menerbitkan surat Basi. " Tutup UD



Jurnalis : RJB

Padamkan Listrik Tanpa Pemberitahuan, PLN Kotaraya Dinilai Tak Profesional



Parigi, Suaraindonesia1.com, 04, Februari, 2026-,  Sejumlah masyarakat mengaku kesal dengan PLN Kotaraya, Kec. Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. Pasalnya, petugas PLN melakukan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan.


Pemadaman listrik dilakukan PLN pada, Rabu, (04/02/2026) sekitar pukul 16.00 WITA hingga berita ini di terbitkan belum sekitar pukul 21 : 20 WITA. Hal ini tentu merugikan masyarakat khususnya pengusaha yang membutuhkan listrik.


Salah seorang pengusaha di Kecamatan Ongka Malino , DM mengaku kecewa dengan keputusan PLN yang memadamkan listrik tanpa pemberitahuan sebelumnya. Akibat pemadaman listrik mendadak tersebut, dirinya kehilangan pelanggan dan mengalami kerugian besar.


“Harusnya petugas PLN mengumumkan akan ada pemadaman listrik di daerah tersebut. Karena gak ada pengumuman, kami jadi kehilangan pelanggan dan terpaksa mengembalikan uang mereka,” kata DM.

“Kasihan anggota kami di marah sama pelanggan karena mati listrik, padahal ini salah PLN karena tidak ada pemberitahuan kalau mau padamkan listrik,” tambahnya.


Selain itu, ungkap DM, dirinya juga mengalami kerugian materil karena 2 unit mesin cuci miliknya rusak parah.

“Kalau PLN memberi informasi akan ada pemadaman listrik di daerah itu, kami pasti tidak akan menerima pelanggan Loundy. Alhasil dua unit mesin cuci kami rusak parah,” kata DM dengan nada kecewa.


Diketahui, pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini merupakan kali kedua yang dilakukan oleh PLN Kotaraya di wilayah Ongka Malino dan selalu tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas kepada masyarakat


“Saya menuntut PLN bertanggung jawab, dan kedepan harus lebih profesional serta mengedepankan pelanggan. Ingat kami adalah konsumen yang hakikatnya harus dijaga bukan menimbulkan kerugian,” tegas DM


Sementara salah seorang masyarakat lainnya, Fajar juga mengaku geram dengan sikap PLN Karimun yang sesuka hati memadamkan listrik tanpa pemberitahuan.


“Kalau ada kerusakan parah karena faktor alam okelah padamkan listrik tanpa pemberitahuan, kalau tidak parah apa salahnya diberitahukan kepada masyarakat terlebih dahulu,” ujar Fajar.


RJB

Dua Hari Operasi Keselamatan Siginjai 2026 Berjalan, Polres Merangin Kedepankan Teguran Humanis



Suaraindonesia1.Com, Merangin  - Jambi. Polres Merangin melalui Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) yang dikedepankan dalam Operasi Keselamatan Siginjai 2026 mulai melakukan kegiatan operasi. Di hari pertama pelaksanaan, pihak kepolisian lebih menekankan pada pendekatan edukatif dan teguran lisan dibandingkan penindakan tilang denda.


Kapolres Merangin melalui Kasubsi Penmas AIPTU Ruly.S.Sy.,M.H, menyampaikan bahwa operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Merangin.


"Dua hari pelaksanaan operasi ini, kami memberikan 33 teguran tertulis. Sesuai instruksi, pada tahap awal Operasi Keselamatan Siginjai ini, kami mengedepankan tindakan simpatik berupa teguran dan himbauan. Belum ada pemberlakuan tilang tertulis maupun denda bagi para pelanggar," ujar Ruly.


Operasi Keselamatan Siginjai 2026 direncanakan berlangsung selama 14 hari ke depan. Fokus utama petugas adalah 9 prioritas pelanggaran, mulai dari tidak menggunakan helm, penggunaan ponsel saat berkendara, Penggunaan Knalpot Bising / Brong, Pengendara Ranmor yang melawan arus, Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) tidak sesuai ketentuan, pengendara ranmor yang masih di bawah umur atau tidak memiliki SIM, pengendara yang dalam pengaruh alkohol, hingga kendaraan yang melebihi kapasitas (Over Dimension/Over Load).


Sementara itu Kasat Lantas Polres Merangin mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa melengkapi surat-surat kendaraan dan mematuhi rambu lalu lintas, bukan hanya karena adanya operasi kepolisian, melainkan demi keselamatan pribadi.


"Kami mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Patuhi aturan lalu lintas, gunakan helm SNI, dan pastikan kendaraan dalam kondisi standar. Ingat, awal dari kecelakaan adalah pelanggaran," tutup AKP Iwan.



(Bg nasri)

Kedai MIB Diduga Langgar POJK dan UU Perlindungan Konsumen


GORONTALO, suaraindonesia1.com — Kritik keras dan peringatan hukum disampaikan oleh Trizan M. A. Hasan terhadap keberadaan Kedai MIB yang diduga menjalankan usaha pergadaian tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi berpotensi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen.


Trizan menegaskan bahwa usaha gadai bukan kegiatan ekonomi biasa, melainkan bagian dari sektor jasa keuangan yang secara tegas diatur dan diawasi oleh negara. Oleh karena itu, setiap bentuk usaha pergadaian wajib tunduk pada rezim perizinan OJK, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pelanggaran terhadap POJK Usaha Pergadaian merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 61/POJK.05/2020, ditegaskan bahwa: Usaha pergadaian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum, dan setiap pihak dilarang menjalankan usaha pergadaian tanpa izin OJK.


Beberapa praktik yang ditemukan menjadi perhatian meliputi:


  1. Barang gadai diterima hanya sekitar 50% dari nilai barang bekas;
  2. Bunga dibayarkan per bulan tanpa pengurangan pokok pinjaman;
  3. Barang dilelang setelah keterlambatan 3 hari, tanpa mekanisme perlindungan konsumen yang memadai.


Skema tersebut menunjukkan indikasi praktik eksploitatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8, yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, perlakuan adil, serta perlindungan dari praktik merugikan.


“Tanpa izin dan pengawasan OJK, tidak ada kepastian hukum, tidak ada transparansi biaya, dan tidak ada mekanisme pengaduan yang sah bagi konsumen. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi ancaman serius terhadap keadilan ekonomi,” tegas Trizan.


Atas dasar tersebut, Trizan M.A Hasan menyatakan akan melaporkan Kedai MIB kepada aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk dilakukan penghentian operasional, pemeriksaan legalitas usaha, serta proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.


Reporter: Jhul-Ohi

H M Syukur Bangga, M Fhaiz Runner Up 01 Duta Siswa Indonesia



Suaraindonesia1.Com, Bangko–Bupati Merangin H M Syukur sangat bangga dan memberi apresiasi atas keberhasilan Putra Merangin Muhamad Fhaiz Perkasa, sebagai Runner Up 01 Duta Siswa Indonesia 2026, yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Senin (02/2).


Pada Grand Final yang berlangsung meriah tersebut, Muhamad Fhaiz Perkasa bersaing dengan 171 orang pelajar terbaik dari seluruh Nusantara. ‘’Saya berterimakasih kepada Ananda Fhaiz, bisa menjadi contoh pelajar Merangin lainnya,’’ujar Bupati.


Keberhasilan Fhaiz tersebut jelas bupati, tentunya mengangkat derajat dunia pendidikan Kabupaten Merangin di tingkat nasional. Bupati berharap akan mencul M Fhaiz lainnya.


M Fhaiz sendiri mengaku benar-benar sangat bersyukur, bisa sampai ke titik runner Up 01 Duta Siswa Indonesia 2026. ‘’Terimakasih untuk semua doa, dukungan dan orang-orang baik di sepanjang perjalanan ajang ini,’’ujarnya.


Terpisah, Ketua Duta Siswa Indonesia Anggita Wulan Sari Nasution menegaskan, perjalanan para finalis menuju ajang nasional itu merupakan proses panjang dan terstruktur.


 Proses tersebut lanjut Anggita, disusun untuk memastikan setiap peserta memiliki karakter unggul, kepemimpinan kuat, serta jiwa pengabdian sosial. Tahapan itu meliputi Seleksi Administrasi dan Kompetensi Akademik, Pembinaan Karakter dan Penguatan Kepemimpinan, Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Berpikir, Pengabdian Sosial dan Aksi Nyata


"Pada Grand Final tahun ini, para finalis berkompetisi pada empat kategori utama, yaitu Duta Siswa Indonesia Berbakat 2026, Duta Siswa Indonesia Favorite 2026, Duta Siswa Indonesia Kreatif 2026, Top 6 Duta Siswa Indonesia 2026,"sebut Anggita.(Bg nasri)

Tragedi Pendidikan di NTT: Alarm Keras Bagi Negara, BEM Nusantara Jatim Tuntut Evaluasi Menyeluruh



Surabaya, Suaraindonesia1, 4 Februari 2026 – Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara Jawa Timur menyatakan duka cita mendalam sekaligus kemarahan atas tragedi kemanusiaan yang kembali mencoreng wajah pendidikan Indonesia. Kasus kematian YBS (10), seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi—tidak mampu membeli buku dan pena—adalah tamparan keras bagi negara.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Muhammad Zainnur Abdillah, menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar statistik kematian, melainkan bukti nyata kegagalan sistem perlindungan sosial dan pendidikan yang merata.


"Ketika seorang anak berusia 10 tahun merasa beban hidupnya begitu berat hanya karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seharga puluhan ribu rupiah, maka negara telah gagal hadir untuk rakyatnya yang paling rentan. Ini bukan takdir, ini adalah pembiaran struktural," tegas Muhammad Zainnur Abdillah di Surabaya, Rabu (4/2/2026).

Sorotan Utama BEM Nusantara Jatim:

1. Ironi Pendidikan Gratis: Slogan pendidikan gratis yang didengungkan pemerintah terbukti masih semu di lapangan. Kasus YBS membuka mata kita bahwa biaya-biaya "kecil" (buku, seragam, alat tulis) masih menjadi tembok raksasa bagi masyarakat miskin, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

2. Rentetan Kasus di NTT: BEM Nusantara Jatim mencatat bahwa ini bukan satu-satunya kabar buruk dari NTT. Belum hilang dari ingatan kita kasus kekerasan guru terhadap siswa SD di Timor Tengah Selatan (TTS) pada akhir 2025 lalu yang juga berujung kematian. Rentetan peristiwa ini menandakan adanya kondisi "Darurat Pendidikan" dan "Darurat Perlindungan Anak" di Nusa Tenggara Timur yang luput dari prioritas nasional.

3. Solidaritas dari Jawa Timur: Sebagai sesama anak bangsa, mahasiswa Jawa Timur tidak akan diam. Penderitaan siswa di NTT adalah luka bagi mahasiswa di Jawa Timur. Kami menyerukan solidaritas nasional untuk mengawal kasus ini agar tidak menguap begitu saja tanpa perbaikan sistem.

Tuntutan BEM Nusantara Jawa Timur:

Menyikapi hal tersebut, BEM Nusantara Jawa Timur mendesak:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh ke sekolah-sekolah di NTT. 

2. Pemerintah Daerah dan Pusat untuk menjamin ketersediaan perlengkapan sekolah (buku, pena, tas) bagi siswa kurang mampu secara riil, bukan hanya bantuan operasional sekolah (BOS) yang seringkali tidak menyentuh kebutuhan personal siswa.

3. Dinas Sosial dan Pihak Terkait untuk lebih peka mendeteksi keluarga rentan yang membutuhkan pendampingan psikologis dan ekonomi, agar anak tidak menjadi korban keputusasaan orang tua atau keadaan.

"Kami tidak ingin mendengar lagi ada anak Indonesia yang mati karena pena. Pena seharusnya menjadi alat mereka melukis masa depan, bukan alasan untuk mengakhiri hidup. BEM Nusantara Jatim akan terus bersuara hingga keadilan pendidikan benar-benar tercipta dari Sabang sampai Merauke," tutup Muhammad Zainnur Abdillah

Sinergi Ketua PWOD Jakarta Utara dengan Lurah Sukapura Kelola Informasi Publik



Jakarta, suaraindonesia1.com, Ketua Persatuan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) Jakarta Utara, Chairulsyah Hasibuan membangun sinergi dengan Lurah Sukapura, Ahmad Fitroh dalam mengelola informasi kepada masyarakat.


Hal ini dilakukan terkait munculnya polemik penutupan BKB PAUD WAZA oleh Pengurus dan Ketua RW 06 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.


Lurah menyatakan baru menjabat di Sukapura selama dua bulan dan juga baru mengetahui persoalan ini. Menurutnya, setelah didalami, masalah ini merupakan masalah yang sudah sangat berlarut-larut.


"Padahal penyelesaiannya cukup mudah. Pada dasarnya PAUD WAZA harus tetap beroperasi. Bahkan bila diperlukan kita mendukung agar PAUD ini dapat berkembang," ujar Fitroh di kantornya, Selasa 3 Februari 2026.


Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah menurunkan tensi dari masing-masing pihak agar persoalan tidak melebar. Setelah itu akan dilakukan langkah persuasif agar kegiatan BKB PAUD WAZA terlaksana dengan baik.


"Saya sudah memanggil Ketua RW 06. Jadi informasi terkait petisi menutup PAUD WAZA tidak dibenarkan. Ke depan saya juga akan memanggil Kepala PAUD WAZA agar hal-hal yang terjadi seperti kemarin tidak terjadi lagi," tegasnya.


Dirinya juga tidak membenarkan petisi yang dilakukan pengurus RW yang ditandatangani oleh para Ketua RT dan pengurus RW harus mengembalikan plang PAUD WAZA untuk dipasang kembali.


"Saya kira tidak ada masalah lagi terkait hal ini. Dalam waktu dekat saya akan komunikasi dengan Kepala PAUD WAZA. Ke depan polemik seperti ini tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.



Report, Jp

Kasiops Lanudal Manado hadiri Sosialisasi Road To Zero Accident Lambangjaau



TNI AL-Dispen Lanudal Manado, Suaraindonesia1 Selasa (03/02/2026) Komandan Lanudal Manado Letkol Laut (P) Akhmad Sen Sagupta diwakili Kasiops Lettu Laut (T) Argih Fran Yusanto menghadiri sosialisasi Lambangjaau (Keselamatan Terbang dan Kerja Angkatan Udara) road to zero accident bertempat di Gedung Balai Prajurit Fajar Adriyanto Lanud Sam Ratulangi, Manado, Selasa (03/02/2026)


Kegiatan tersebut digelar oleh Dirlambangjau yang dipimpin langsung oleh Marsma TNI Antariksa Anondo, S.E., M.Tr.(Han) sebagai Dirlambangja Puslaiklambangjaau dengan mengangkat Tema "Road To Zero Accident".



Pada kesempatan tersebut Dirlambangja Puslaiklambangjaau Marsma TNI Antariksa Anondo, S.E., M.Tr.(Han) membacakan sambutan Kepala Puslaiklambangjaau Marsekal Muda TNI Fakhrizet, S.Sos., yang pada intinya, adalah mewujudkan Road to Zero accident dalam dunia penerbangan dan juga safety dalam berkegiatan sehari-hari khususnya di lingkungan TNI Angkatan Udara.


Dalam sosialisasi dipaparkan salah satunya pentingnya peningkatan kesadaran (safety awareness), kepatuhan terhadap prosedur, serta evaluasi terhadap potensi bahaya yang kemungkinan dapat terjadi dalam setiap penugasan.



Hal ini sesuai dengan arahan Komandan Puspeberbal Laksda TNI Bayu Alisyahbana, S.M., CHRMP., agar terus meningkatkan Sinergitas demi keamanan dan kemajuan dalam dunia penerbangan dan pertahanan udara.



Turut hadir pada PJU Lanud Sam Ratulangi, dan para stakeholder tamu undangan lainnya.

Antisipasi Demam Berdarah, Lanudal Manado Lakukan Kerja Bakti dan Pengasapan di Pangkalan

 




Suaraindonesia1 – Manado Selasa, 3 Februari 2026- Sebagai langkah preventif menghadapi potensi meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada musim penghujan, Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) Manado melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan yang dirangkaikan dengan fogging di kawasan pangkalan, Selasa (03/02/26).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Komandan Lanudal Manado, Letkol Laut (P) Akhmad Sen Sagupta, dan melibatkan seluruh prajurit. Aksi bersih-bersih difokuskan pada area perkantoran, mess, serta rumah dinas (rumdis) dengan sasaran membersihkan rumput liar, menyingkirkan barang-barang tidak terpakai, serta menguras genangan air di saluran drainase.




Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang kerap berkembang di lingkungan lembap dan tergenang air, terutama saat curah hujan meningkat.

Selain pembersihan lingkungan, Lanudal Manado melalui Balai Pengobatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Kodaeral VIII melaksanakan fogging atau pengasapan menggunakan insektisida guna memberantas nyamuk dewasa di sekitar area pangkalan.




Komandan Lanudal Manado menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan prajurit dan keluarga besar Lanudal Manado. Ia menekankan pentingnya peran seluruh personel dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit.

Ia juga mengimbau agar seluruh prajurit dan keluarga tetap waspada serta membiasakan pola hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan kerja maupun tempat tinggal masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta arahan Kepala Staf Angkatan Laut Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dan Komandan Puspenerbal Laksda TNI Bayu Alisyahbana, S.M., CHRMP, yang menekankan kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung kesehatan dan kesiapan personel.

(Si1-Red)

Lanudal Manado Dukung Aksi Donor Darah dalam Peringatan HUT ke-54 Basarnas






Suaraindonesia1 – Manado
Senin, (2/2/2026) .Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dimaknai Basarnas Manado dengan menggelar kegiatan sosial berupa donor darah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor SAR Manado, Jalan By Pass Worang, Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (02/02/2026), dan melibatkan berbagai unsur lintas instansi.

Dalam kegiatan ini, prajurit Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) Manado turut ambil bagian bersama personel TNI, Polri, serta unsur Pemerintah Daerah. Donor darah tersebut merupakan hasil kerja sama Basarnas Manado dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Minahasa Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat.






Kepala Kantor SAR Manado, George Mercy Randang, S.IP., MAP., menyampaikan bahwa kegiatan donor darah menjadi salah satu rangkaian bakti sosial yang dilaksanakan Basarnas Manado dalam memperingati hari jadinya yang ke-54.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol perayaan ulang tahun, tetapi juga wujud nyata sinergi antarinstansi dalam mendukung misi kemanusiaan. Darah yang berhasil dihimpun diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan transfusi darah.





Dengan mengusung tema “Berikan Darah, Berikan Harapan, Bersama-Sama Kita Menyelamatkan Nyawa”, pelaksanaan donor darah ini berhasil mengumpulkan 74 kantong darah. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi Basarnas Manado bersama PMI Minut, unsur TNI-Polri, serta Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.




Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan kebijakan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia, serta perintah dan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut, yakni Kepala Staf Angkatan Laut dan Komandan Puspenerbal Laksda TNI Bayu Alisyahbana, S.M., CHRMP, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan donor darah tersebut juga diikuti oleh personel Kodaeral VIII Manado, Lanud Sri, Guskamla Koarmada II, Bakamla RI Zona Maritim Tengah, Kodim 1310/Bitung, Polres Minahasa Utara, serta dihadiri tamu undangan lainnya.
(Si1-Red)

Akhoi Pamit dari Tugas Sekban BPPRD Merangin· Laksanakan Tugas Baru Sebagai Kadis Kominfo Merangin



Suaraindonesia1.Com, Bangko-Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Merangin Ahmad Khoiruddin Agung Saputro, SIP, MM, pamit dari tugasnya sebagai Sekretaris BPPRD Merangin.


Sekban BPPRD Merangin yang lebih akrab disapa Akhoi tersebut, akan menjalankan tugasnya yang baru, setelah resmi dilantik Bupati Merangin H M Syukur sebagai Kadis Kominfo Merangin pada Jumat (30/1).  


Acara pamitan dengan Kepala BPPRD Merangin Hj Siti Aminah, jajaran pejabat dan  pegawai di Kantor BPPRD Merangin itu, berlangsung penuh haru dan sangat berkesan di internal BPPRD Merangin, Selasa (03/2).


‘’Saya mengemban tugas sebagai Sekban  BPPRD Merangin ini selama 1,9 bulan, tentunya banyak suka dan duka yang dialami dan mohon maaf terhadap tugas yang belum maksimal,’’ujar Akhoi merendah.


Akhoi sangat bangga dengan para pegawai BPPRD Merangin yang sangat kompak, menjunjung sinergitas dan berdisiplin tinggi. Sikap tersebut, mesti terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.


‘’Alhamdulillah pada apel pagi ini para pejabatnya maupun para pegawai BPPRD Merangin hadir lengkap. Saya pamit dan tetap jaga silaturahmi,’’terang Sekban yang cukup berat dilepas para pagawainya itu.


BPPRD Merangin lanjut Kadis Kominfo Merangin ini, merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk itu para pegawai agar lebih meningkatkan kinerjanya, agar target dapat tercapai.


Sementara itu, Kaban BPPRD Merangin Hj Siti Aminah, merasa bersyukur dan berterimakasih kepada Akhoi, yang telah mengabdi serta membantunya, baik itu urusan kepegawian, admistrasi dan semuanya.


‘’Saya ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada Pak Sekban. Para pegawai sangat merasakan bimbingan maupun arahan yang diberikan, cukup bermanfaat dan bearti bagi para pegawai,’’ujar Hj Siti Aminah pada acara yang diakhiri dengan bersalam-salaman tersebut.


(Bg nasri)

Bareskrim Polri Limpahkan Laporan Kasus Lahan Sitaan ke Polda Riau



Jakarta, 29 Januari 2026 — Suaraindonesia1, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi melimpahkan penanganan Laporan Polisi atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, selaku salah satu pemegang hak pengelolaan lahan sitaan negara dari pemerintah, kepada Kepolisian Daerah (Polda) Riau, berdasarkan pertimbangan locus delicti yang berada di wilayah hukum Provinsi Riau.


Pelimpahan tersebut tertuang dalam Surat Bareskrim Polri Nomor: B/1574/I/RES.7.4./2026/Bareskrim tanggal 29 Januari 2026 perihal Pelimpahan Laporan Polisi, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau up. Direktorat Reserse Kriminal Umum, guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai kewenangan hukum.


Perlu ditegaskan bahwa laporan ini sebelumnya telah diterima secara resmi oleh Bareskrim Polri, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTL/42/I/2026/Bareskrim, tertanggal 23 Januari 2026, sebelum kemudian dilakukan pelimpahan ke Polda Riau sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah dan prosedural.


Laporan dimaksud terkait penguasaan tanpa hak di lahan sitaan negara di perkebunan eks PT. DMMP seluas ±1.458,7 hektare, di Jalan Barak Aceh, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Pihak-pihak terlapor antara lain oknum pengusaha berinisial SL serta pihak-pihak lain yang diduga turut serta menguasai lahan yang disita negara tersebut yang kini diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada PT Agrinas.


Penyebutan lokasi dan nama tersebut disampaikan berdasarkan dokumen laporan resmi dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan kesalahan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Kuasa Hukum pelapor, Jon Putra Ginting, S.H., dalam keterangan tertulis di Jakarta, (3/2/2026) menyatakan pelimpahan laporan ini menunjukkan keseriusan dan profesionalitas Polri dalam menangani laporan masyarakat.


“Kami berharap Polda Riau dapat menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan profesional guna memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap aset negara, serta penegakan hukum yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.