BEM SI Gorontalo Desak Penelusuran Jalur Batu Hitam Gorontalo–Surabaya, Soroti Dua Kontainer TAKU dan Kapal IMO 8906664

Altio P. Lengato

Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo

GORONTALO, SuaraIndonesa1.com – Dugaan pengiriman material batu hitam dari Gorontalo menuju Surabaya menyisakan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui penelusuran dokumen pelayaran dan administrasi pengangkutan. Perhatian kini tertuju pada identitas kapal serta dua kontainer yang diduga berkaitan dengan rangkaian pengiriman material tersebut.

Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo, Altio P. Lengato, menyampaikan bahwa berdasarkan dokumentasi dan penelusuran yang dihimpun, terdapat dua identitas kontainer yang menjadi perhatian, yakni TAKU 242297 dan TAKU 245742. Keduanya tercatat menggunakan kode tipe 22G1.

Selain identitas kontainer, dokumentasi pelacakan pelayaran juga memperlihatkan nomor IMO 8906664 yang menjadi salah satu petunjuk dalam penelusuran jalur pengiriman tersebut. Data yang dihimpun mencatat waktu penerimaan informasi pada 28 Oktober 2026 pukul 14.38 UTC atau 22.38 WITA.

Pelat spesifikasi pada kedua kontainer mencantumkan berat kotor maksimum sebesar 30.480 kilogram, berat kosong 2.210 kilogram, serta kapasitas muatan maksimum 28.270 kilogram. Spesifikasi tersebut merupakan batas teknis kontainer dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan berat aktual maupun jenis muatan di dalamnya.

Bagi BEM SI Wilayah Gorontalo, informasi tersebut bukan sekadar deretan nomor dan spesifikasi teknis. Identitas kapal dan kontainer merupakan petunjuk awal yang dapat digunakan untuk menelusuri pergerakan barang, asal pengiriman, pihak yang bertanggung jawab, hingga tujuan akhir distribusinya.

Penelusuran ini mengarah pada dugaan keterkaitan jalur pengiriman dari Gorontalo menuju Surabaya dan temuan kontainer di kawasan Depo PT Tanto. Karena itu, pencocokan data antara dokumentasi pelacakan, nomor kontainer, manifest, serta dokumen penerimaan menjadi langkah penting untuk memastikan keseluruhan rangkaian pengiriman.

"Kami tidak ingin informasi mengenai dua kontainer ini hanya menjadi dokumentasi yang beredar tanpa tindak lanjut. Nomor kontainer dan identitas kapal harus benar-benar ditelusuri. Harus diketahui dari mana kontainer diberangkatkan, siapa yang mengurus pengirimannya, siapa pemilik barang, dan siapa pihak yang menerima material tersebut," tegas Altio.

Menurutnya, pengungkapan perkara semacam ini tidak boleh hanya mengandalkan pemeriksaan terhadap barang setelah tiba di daerah tujuan. Riwayat perjalanan dan administrasi pengiriman harus menjadi bagian penting dari proses penyelidikan.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu ditelusuri secara terbuka dan menyeluruh.

Pertama, kesesuaian identitas kapal IMO 8906664 dengan catatan pelayaran pada waktu pengiriman.

Kedua, riwayat pergerakan kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742, termasuk lokasi pemuatan dan keberangkatannya.

Ketiga, manifest serta dokumen pengangkutan yang menerangkan jenis barang, pemilik, pengirim, dan penerima material.

Keempat, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengangkutan melalui jalur penyeberangan dari Gorontalo.

Kelima, hubungan antara pengiriman tersebut dengan pihak-pihak yang ditemukan atau diperiksa dalam rangkaian penanganan perkara di Surabaya.

"Kalau identitas kapal dan kontainer dapat ditelusuri, jangan biarkan penyelidikan berhenti pada pertanyaan siapa yang membawa barang. Telusuri siapa yang mengirim, siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan, dan ke mana material tersebut akan didistribusikan. Jangan sampai orang-orang yang berada di balik rantai perdagangan justru tidak pernah diperiksa," lanjutnya.

Altio mendesak Polda Gorontalo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Jawa Timur untuk mencocokkan seluruh data pengiriman. KSOP dan instansi pengelola penyeberangan juga diminta memberikan keterangan sesuai kewenangannya mengenai administrasi serta pengawasan keberangkatan.

Sementara itu, PT Tanto diminta kooperatif dalam memberikan informasi yang relevan mengenai identitas, dokumen penerimaan, serta riwayat pergerakan kontainer yang menjadi objek penelusuran.

BEM SI Wilayah Gorontalo menilai keterbukaan terhadap data pengangkutan merupakan bagian penting untuk memastikan apakah material yang dikirim memiliki asal-usul dan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami ingin persoalan ini dibuka berdasarkan fakta, bukan sekadar saling melempar tanggung jawab. Jika ditemukan pelanggaran, ungkap siapa yang bertanggung jawab. Jika ada pihak yang terbukti terlibat, periksa berdasarkan bukti. Jangan sampai identitas kontainer sudah dapat ditelusuri, tetapi jaringan di balik pengirimannya justru tidak terungkap," tegas Altio.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penelusuran harus mampu menjangkau seluruh pihak yang memiliki peran dalam rantai distribusi. Jangan sampai proses hukum hanya menyasar pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga memiliki kendali dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut tidak tersentuh.

BEM SI Wilayah Gorontalo menegaskan akan terus mengawal penelusuran jalur pengiriman batu hitam tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai asal material, pihak pengirim, penerima, serta seluruh rangkaian distribusinya.

"Dua nomor kontainer dan identitas kapal ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta. Kami meminta aparat bekerja secara profesional dan transparan. Jangan berhenti pada temuan barang, tetapi telusuri seluruh pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat Gorontalo berhak mengetahui ke mana sumber daya alam daerahnya dibawa dan bagaimana proses pengirimannya berlangsung."

Rep: JO

Viral Video 34 Detik: Oknum Anggota DPRD Kab. Gorontalo Diduga Serobot Antrean BBM, Publik Desak Sanksi BK dan Pertamina

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Gelombang kecaman publik meluas pasca beredarnya video berdurasi 34 detik yang memperlihatkan dugaan aksi penyerobotan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Ulapato, Kabupaten Gorontalo. Aksi tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo berinisial AK.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, sepeda motor yang dikendarai oknum legislator tersebut tampak langsung masuk memotong barisan dari arah depan SPBU, tanpa ikut mengantre bersama warga yang sudah berdiri dan berbaris panjang sejak lama. Sikap memotong antrean di tengah kesulitan warga mengakses BBM ini memicu amarah publik dan dinilai mencederai moralitas seorang wakil rakyat.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Gorontalo, Dimas Bobihu, mengecam keras tindakan oknum anggota dewan tersebut. Menurutnya, aksi memotong antrean menggunakan pengaruh kekuasaan memperlihatkan minimnya rasa empati terhadap beban yang dirasakan masyarakat kecil.

"Tindakan saudara AK sangat tidak menggambarkan etika seorang wakil rakyat. Di saat warga harus menghabiskan waktu dan tenaga mengantre secara tertib, seorang pejabat publik justru memanfaatkan pengaruhnya untuk menerobos antrean dengan sepeda motornya. Ini bentuk arogansi kekuasaan yang sangat mencederai rasa keadilan," ujar Dimas saat memberikan keterangan pers, Jumat (6/11/2026).

Dimas mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gorontalo untuk segera mengambil langkah tegas dan tidak berdiam diri atas insiden yang merusak citra institusi dewan tersebut.

"Kami meminta secara tegas kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk segera memanggil dan memeriksa saudara AK. Jangan ada upaya melindungi anggota. BK harus memberikan sanksi etik seberat-beratnya agar ada efek jera dan martabat lembaga dewan tetap terjaga," tegasnya.

Selain menyasar oknum anggota dewan, tuntutan tegas juga ditujukan kepada pengelola SPBU Ulapato dan PT Pertamina (Persero). Pihak SPBU dinilai bersikap diskriminatif dengan lebih mengutamakan pihak berkuasa ketimbang konsumen yang mengantre tertib.

"Kami juga meminta pihak Pertamina untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola SPBU Ulapato. Operator SPBU tidak boleh membiarkan praktik diskriminasi seperti ini. Fasilitas umum harus melayani seluruh masyarakat secara setara tanpa perlakuan khusus bagi pejabat," pungkas Dimas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo maupun manajemen SPBU Ulapato belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan sanksi dan insiden yang ada dalam video viral tersebut.

Rep: JO

Rakerprov Perbakin Gorontalo 2026: Satukan Visi, Perkuat Prestasi Olahraga Menembak

GORONTALO — Suaraindonesia1, Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 resmi digelar. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Organisasi Perbakin Pengprov, Dr. Irawan Huntoyungo, M.Kes, Sp.OT, dan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah seluruh jajaran organisasi di wilayah Gorontalo yang Dihadiri Tokoh Penting Lintas Sektoral

 

Acara ini berjalan khidmat dan dihadiri oleh berbagai elemen penting, antara lain:

 

- Ketua Umum Perbakin Pengprov Gorontalo

- Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo

- Ketua Umum Pengkab, Pengkot, dan organisasi menembak se-Provinsi Gorontalo

- Danrem 131 Nani Wartabone

- Direktur Intelkam Polda Gorontalo

 

Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan luas terhadap kemajuan olahraga menembak di Provinsi Gorontalo

 

 Sidang pleno  RAKERPROV dibuka langsung oleh Sekretaris Umum Pengprov Perbakin Gorontalo, Jemmy Mamangkey, yang juga bertindak sebagai Pimpinan Sidang Rakerprov ini. Dalam pemaparannya, masing-masing bidang menyampaikan laporan kerja dan rencana program ke depan.

 

Salah satu capaian yang dibanggakan adalah prestasi gemilang dari Bidang Tembak Reaksi, yang telah berhasil meraih sejumlah medali di ajang nasional. Di samping itu, disampaikan pula Oleh Ketua Tembak Reaksi PENGPROV komitmen penting: Perbakin akan senantiasa membela anggotanya, selama hal tersebut sejalan dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

 

Sementara itu, dari Bidang Organisasi ditegaskan:

 

"Dalam berorganisasi, kita harus memiliki satu visi, satu misi, dan senantiasa mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Inilah kunci agar organisasi berjalan sehat dan berkelanjutan."

 

 

 

Juga Ketua Umum Perbakin Pengprov Gorontalo menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi seluruh pengurus, baik di tingkat Pengprov, Pengkot, Pengkab, maupun klub-klub yang berada di bawah naungan Perbakin.

 

Dalam mengapresiasi dua klub baru, yaitu:

✅ Klub Menembak BSC

✅ Klub Menembak GSC

 

Club ini menandai semakin bertumbuhnya ekosistem olahraga menembak di Gorontalo.

 

 

 Harapan dari Wakil Ketua Umum Komunitas GSC, Vebrianto Usman, menyampaikan pandangan yang menginspirasi:

 

"Rakerprov ini bukan sekadar agenda rutin atau formalitas semata. Ini adalah momentum penting untuk mengevaluasi kinerja, menyatukan visi dan misi, serta merumuskan langkah strategis bagi kemajuan olahraga menembak di Gorontalo."

 

Ia juga menekankan pentingnya komitmen nyata:

 

"Semua program yang direncanakan harus benar-benar diwujudkan, bukan hanya menjadi catatan di atas kertas. Diperlukan komitmen, koordinasi, transparansi, dan kerja sama yang erat antara Pengprov, Pengkab/Pengkot, klub, dan seluruh insan olahraga menembak."

 

Tak lupa ia mengingatkan soal pembinaan atlet:

 

"Kita harus lebih memperhatikan pembinaan atlet, peningkatan kualitas SDM, pengembangan klub, serta pencarian bibit-bibit unggul yang kelak bisa mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional maupun internasional."

 

Terkait keberagaman pandangan di dalam organisasi, Vebrianto menegaskan:

 

"Mari kita jadikan perbedaan pendapat sebagai kekuatan untuk membangun, bukan penghalang untuk bersatu. Harapan kami, Perbakin Gorontalo ke depan semakin solid, profesional, berprestasi, dan menjadi rumah yang nyaman bagi kemajuan seluruh anggotanya."

 

 

Rakerprov Perbakin Gorontalo 2026 menjadi bukti bahwa organisasi ini terus bergerak maju. Dengan satu visi, satu misi, dan dukungan dari berbagai pihak, olahraga menembak di Gorontalo siap melangkah lebih jauh — Melangkah Bersama, Meraih Prestasi.

 Fikriyanto Humas GSC&Pengkab BoneBolango

Isbagiyo, S.Pd Kepala Sekolah SD Negeri 68/VII Siap Bawa Sekolah Lebih Maju Dan Berprestasi

Suaraindonesia1.com  _ Sarolangun. SD Negeri 68/VII Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun resmi memiliki Kepala Sekolah definitif Isbagiyo, S.Pd menggantikan Kepala Sekolah lama Efrianto, S.Pd.

Isbagiyo, S.Pd sosok yang sudah mengabdi selama 21 tahun sebagai guru ini mengaku senang dan bangga dipercaya memimpin SDN 68/VII, meski baru 3 bulan menjabat sebagai kepala sekolah, ia langsung tancap gas membenahi sekolah.

"Pertama saya senang guru gurunya ramah, mereka disiplin dan mengerti dengan tugas," ujar Isbagiyo kepada awak media SuaraIndonesia1, jum'at. 6/11/2026.

Dari SDN Sungai Dingin Kecamatan Limun. Sebelum di SD Negeri 68/VII Pasar Singkut Isbagiyo, S.Pd bertugas di SD Negeri Sungai Dingin Kecamatan Limun sebagai Pelaksana Tugas (peltu) Kepala Sekolah. 

Baginya, menjadi pendidik adalah sebuah kebanggaan tersendiri, "Pengalaman paling berkesan selama menjadi pendidik itu rasanya nyaman, tenang, dan kebanggaan tersendiri untuk saya sebagai pendidik," katanya.

Visi, Pelayanan yang nyaman dan Misi, Membangun. Untuk SD Negeri 68/Pasar Singkut Isbagiyo, S.Pd mengusung visi sederhana tapi jelas Pelayanan yang Nyaman dengan misi Membangun.

Hal pertama yang ia lihat dan ingin benahi adalah lingkungan sekolah,"yang pertama ingin saya benahi itu lingkungan sekolah. Target pertama saya fokus ke penataan lingkungan," tegasnya.

Untuk meningkatkan prestasi akademik murid, Isbagiyo menyiapkan program ekstrakurikuler sebagai penggerak,"Programnya ekstrakurikuler dan drumband. Yang akan kita aktifkan Pramuka dan Drumband," jelasnya.

Soal murid yang kurang disiplin atau kurang semangat belajar, Isbagiyo memilih cara humanis: pembinaan dengan memanggil orang tua atau wali murid. Untuk mencegah murid putus sekolah atau tidak bisa baca tulis, ia punya cara khusus, "Memanggil siswa bersangkutan dan memberi tugas tambahan. Berkunjung ke rumah dan berkomunikasi ke orang tua atau wali murid," ujarnya.

Cara Isbagiyo membangun kekompakan dengan guru juga unik. Ia tidak mau ada jarak,"Tidak membedakan adanya atasan dan bawahan, saling membaur. Bekerja sama dengan komite sekolah untuk berkomunikasi," katanya.

Kepada orang tua / wali murid, ia berharap terjalin tali silaturahmi dan komunikasi yang baik untuk kemajuan murid. Isbagiyo juga memastikan pintu sekolah selalu terbuka untuk keluhan dan saran, "Tentunya pasti akan kita tanggapi sesuai dengan permasalahan dan memberi saran untuk menyelesaikan keluhan atau persoalan yang terjadi," tegasnya.

Isbagiyo tidak menutupi kendala terbesar saat ini di SD Negeri 68/VII yaitu, anggaran dan tata ruang. Namun ia tetap optimis bisa membangun perlahan bersama komite, guru, dan masyarakat.

Isbagiyo, S.Pd sangat berharap,"Saya berharap orang tua yang tinggal sekitar SD Negeri 68/VII bisa menyekolahkan anaknya di sini. Untuk masyarakat sekitar, berharap saling menjaga dan membantu demi kemajuan pendidikan di sekolah ini," pungkasnya.

Djarnawi Kusuma

Gugatan Sally Chandra terhadap James Tono dan BCA: Hingga Kini Bukti P-5 Penalti 100 Kali Lipat Belum Ditunjukkan

Jakarta – Suaraindonesia1, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova terhadap James Tono dari Toko FCS (Fokus Cipta Solusindo) selaku Tergugat I dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) selaku Tergugat II, dengan Nomor Perkara 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst., menyisakan persoalan mendasar: Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026, yang dikaitkan dengan penalti 100 kali lipat, hingga kini belum ditunjukkan dalam persidangan.

Perkara ini diperiksa Majelis Hakim yang diketuai Dr. Sriti Hesti, S.H., M.H., dengan hakim anggota Victor Suryadipta, S.H., M.H. dan Masduki, S.H., serta Tuti Yuliati, S.H. selaku Panitera Pengganti.

Sally Chandra didampingi tim Hummerson Law Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/HMP.SK/IV/2026 tertanggal 23 April 2026, yaitu Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., Dr. Aldo Joe, S.H., M.H., Dr. M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., Hendri Nugraha, S.H., M.H., Ricky Febrianto, S.H., dan Maulana Ishkhak, S.H. Dalam persidangan 29 Oktober 2026, pihak Penggugat dihadiri Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H. dan Muhammad Husnul Harizi, S.H., C.MSP.

Sementara itu, James Tono sejak awal menghadapi gugatan tersebut seorang diri, tanpa didampingi kuasa hukum. Ia secara langsung mengikuti proses persidangan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai Tergugat I. Baru ketika persidangan memasuki agenda pemeriksaan saksi, James Tono didampingi oleh Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky) selaku kuasa hukum dari Mustika Raja Law Office.

Penalti 100 Kali Lipat Dipersoalkan

Usai persidangan 29 Oktober 2026, Hoky menyoroti belum ditunjukkannya Bukti P-5 yang disebut sebagai dasar pengenaan penalti 100 kali lipat dan perhitungan tuntutan kerugian hingga Rp5.565.315.000.

Dalam gugatannya, Sally Chandra menyebut memiliki kewajiban kepada 29 kreditur atau toko komputer di kawasan Mangga Dua senilai total Rp3.320.762.772. Salah satunya Toko Fokus Cipta Solusindo (FCS), terkait James Tono, dengan nilai tagihan Rp159.009.000.

Menurut uraian gugatan, pada 11 April 2026 terdapat kesepakatan penyelesaian secara lisan sebesar Rp60.000.000. Selanjutnya, pada 13 April 2026, Penggugat mentransfer Rp55.653.150 ke rekening BCA atas nama James Tono.

Gugatan juga menguraikan komunikasi WhatsApp dan Surat Pernyataan terkait opsi penyelesaian tunai sebesar 35% dari total kerugian James Tono. Namun, Penggugat mendalilkan bahwa setelah pembayaran dilakukan dan kesepakatan disetujui, James Tono membatalkannya dan kembali menuntut pembayaran penuh.

Penggugat kemudian mengaitkan Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 dengan klausul penalti 100 kali lipat. Nilai yang disebut mencapai Rp5.565.315.000 dan menjadi dasar perhitungan tuntutan kerugian sebesar Rp5.560.968.150.

Persoalannya, hingga persidangan 29 Oktober 2026, dokumen tersebut belum ditunjukkan maupun diunggah melalui sistem e-Court. Bahkan, menurut keterangan pihak Tergugat I, dalam persidangan muncul penjelasan bahwa dokumen tersebut masih dicari oleh kuasa hukum Penggugat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keberadaan, isi, dan keabsahan perjanjian yang dijadikan dasar tuntutan miliaran rupiah tersebut.

James Tono telah berulang kali meminta agar Bukti P-5 dilengkapi dan diunggah melalui e-Court. Namun, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikannya hingga persidangan berikutnya pada 12 November 2026.

Hoky Dampingi 5 dari 29 Kreditur

Keterlibatan Hoky dalam persoalan ini tidak hanya sebagai kuasa hukum James Tono. Ia juga dipercaya memberikan pendampingan hukum kepada lima (5) pihak dari total 29 kreditur atau toko-toko di kawasan Mangga Dua, yaitu James Tono, Herman Kisto, Gunawan, Theresia Avilia Warti, dan Juwandi Sulianto.

Dalam kaitan dengan peristiwa tersebut, terdapat dua Laporan Polisi yang telah diajukan James Tono sebagai alat bukti dalam persidangan, yaitu:

1. Bukti T.I-15: Laporan Polisi Nomor LP/B/1319/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Mei 2026.

2. Bukti T.I-16: Laporan Polisi Nomor LP/B/1431/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Mei 2026.

Menurut Hoky, kedua laporan tersebut menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran lebih utuh mengenai rangkaian peristiwa dan dampaknya terhadap para kreditur lainnya. Seluruh bukti dan keterangan para pihak harus diperiksa secara objektif agar fakta hukum menjadi terang.

Hoky: Tuntutan Miliaran Rupiah Harus Didukung Bukti yang Jelas

Hoky menegaskan bahwa dokumen yang dijadikan dasar pengenaan penalti 100 kali lipat harus dapat diperlihatkan dan diuji keabsahannya.

"Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 menjadi sangat penting karena dikaitkan dengan penalti 100 kali lipat dan tuntutan hingga Rp5.565.315.000. Jika perjanjian tersebut benar-benar ada dan menjadi dasar tuntutan, tentu harus dapat diperlihatkan serta dibuktikan secara jelas di persidangan," tegas Hoky.

Ia juga mempertanyakan mengapa dokumen tersebut belum dapat ditunjukkan sejak gugatan didaftarkan pada 27 April 2026 hingga persidangan 29 Oktober 2026.

"Jangan sampai tuntutan kerugian miliaran rupiah dibangun berdasarkan perjanjian yang keberadaan dan keabsahannya belum dapat dibuktikan. Setiap dalil harus didukung alat bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.

James Tono Pertimbangkan Langkah Hukum

James Tono menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut apabila hingga batas waktu yang diberikan Majelis Hakim pada 12 November 2026, Bukti P-5 tetap tidak disampaikan.

Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melaporkan kepada kepolisian dugaan pemberian keterangan tidak benar dalam surat gugatan, sepanjang hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia memberikan dasar hukum yang cukup.

Hoky menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan hak kliennya untuk memperjuangkan kepastian hukum dan melindungi hak-haknya sebagai pihak yang digugat.

Ia berharap Majelis Hakim memeriksa seluruh dalil dan alat bukti secara objektif, transparan, serta berimbang. Sebab, tuntutan dengan nilai lebih dari Rp5,5 miliar, terlebih yang didasarkan pada klausul penalti 100 kali lipat, harus ditopang dokumen yang nyata, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian hukum dan keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta serta alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan dalil yang disampaikan para pihak. (Hdr)

Pisah Sambut Dandim 0420/Sarko, Bupati M. Syukur: Masyarakat Merangin Itu Rukun dan Ramah Tamu

Suaraindonesia1.com, MERANGIN — Suasana keakraban dan haru menyelimuti Aula Rumah Dinas Bupati Merangin pada Kamis (5/11). Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar malam pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0420/Sarko dari pejabat lama Letkol Inf Yakhya Wisnu Arianto, S.Sos., M.Han., kepada pejabat baru Letkol Kav Wahyu Nurdin, S.E., M.M.

Acara yang sarat dengan kearifan lokal ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Merangin, Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Ketua TP PKK Kabupaten Merangin, Ketua GOW, Ketua DWP Kabupaten Merangin, serta unsur Forkopimda Plus beserta istri masing-masing.

Turut hadir pula para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, para Kabag, Camat, serta perwakilan Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Toda), dan Tokoh Pemuda (Todat).

Dalam sambutannya, Bupati Merangin M. Syukur menggambarkan Kabupaten Merangin sebagai cerminan kebhinekaan nusantara atau "Indonesia Mini". Menurutnya, keragaman suku, agama, dan budaya hidup berdampingan secara harmonis, rukun, dan damai di bumi Tali Undang Tambang Teliti.

"Masyarakat di Merangin ini adalah Indonesia mini. Kalau mau lihat Indonesia itu, lihatlah Merangin ini. Semua suku ada, semua agama ada, budaya ada semua—mulai dari budaya Jawa, Sunda, Bugis, Padang, hingga Batak. Dan di sini semuanya hidup rukun dan damai," ujar Bupati M. Syukur penuh kebanggaan.

Selain kaya akan keragaman budaya, Bupati juga menyampaikan karakter khas masyarakat Merangin yang dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keramahtamahan, terutama dalam menyambut tamu yang datang ke daerah mereka.

"Orang sini senang menerima tamu, paling ramah. Kalau di Sungai Manau itu, bahkan orang yang datang ke rumah harus dipastikan makan dulu sebelum pulang," tambahnya menggambarkan kearifan lokal setempat.

Menutup sambutannya, Bupati M. Syukur menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi Letkol Inf Yakhya Wisnu Arianto selama bertugas di wilayah Kodim 0420/Sarko (Sartolangun-Merangin). Kepada pejabat yang baru, Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dengan sapaan hangat khas lokal.

"Selamat datang Pak Dandim yang baru. Mudah-mudahan betah dan senang berada di Kabupaten Merangin," pungkasnya. 

(M.janasri)

PENYADAPAN POLITIK: KETIKA ALAT KEKUASAAN MENGAWASI PRESIDEN, DEMOKRASI BERADA DALAM ANCAMAN

Oleh: Dr. Fachrul Razi

Mantan Ketua Komite I DPD RI 2019-2024 

Jakarta – Suaraindonesia1, Dalam negara demokrasi, penyadapan tidak bisa hanya dilihat sebagai aktivitas teknis untuk memperoleh informasi. Lebih jauh, penyadapan merupakan instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk kepentingan keamanan negara, penegakan hukum, pengumpulan intelijen, maupun kepentingan politik tertentu.

   

Persoalan mendasarnya bukan semata-mata siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang menjadi target, untuk kepentingan siapa informasi dikumpulkan, bagaimana informasi tersebut digunakan, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari operasi tersebut.

Apabila sasaran penyadapan mencakup presiden, pejabat tinggi negara, pimpinan partai politik, media massa, hingga kelompok masyarakat sipil, maka persoalannya sudah memasuki dimensi yang lebih luas. Kita perlu menguji apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi intelijen yang sah atau justru telah bergeser menjadi praktik pengumpulan informasi untuk kepentingan persaingan dan pengendalian politik.

Dalam perspektif ilmu politik, penyadapan dapat menjadi instrumen untuk memetakan relasi kekuasaan, mengidentifikasi kerentanan lawan, mengendalikan informasi, bahkan membangun tekanan terhadap aktor politik.

Teknologi penyadapan mungkin bersifat teknis, tetapi tujuan penggunaannya dapat memiliki konsekuensi politik yang sangat besar.

Karena itu, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh politik harus diperiksa melalui tiga pertanyaan utama yaitu siapa yang mengendalikan operasi, siapa yang menjadi sasaran, dan siapa yang mendapatkan manfaat politiknya?

Dalam ilmu politik, penyadapan politik mengingatkan kita kepada George Orwell dalam novel yang berjudul Nineteen Eighty-Four  yang terbit pada tahun 1949.

  

Dalam buku Orwell menggambarkan negara totalitarian yang menggunakan pengawasan terus-menerus untuk mengontrol perilaku, pikiran, dan kesetiaan politik masyarakat.

Gagasan Big Brother is watching you bukan sekadar gambaran tentang teknologi pengawasan. Ia merupakan metafora mengenai kekuasaan yang berusaha menghilangkan ruang privat dan kebebasan individu.

Orwell memperlihatkan bagaimana pengawasan dapat menjadi instrumen dominasi politik. Ketika seseorang merasa selalu diawasi, ia akan cenderung membatasi kebebasan berbicara, menghindari kritik, dan menyesuaikan perilakunya dengan kehendak penguasa.

Relevansinya dengan persoalan penyadapan politik hari ini terletak pada bahaya ketika instrumen pengawasan tidak lagi dibatasi oleh hukum dan kepentingan publik, tetapi digunakan untuk membangun kontrol terhadap aktor-aktor politik dan masyarakat.

Namun, terdapat perbedaan penting dimana pengawasan negara totalitarian terhadap masyarakat tidak identik dengan setiap praktik penyadapan dalam negara demokrasi. Yang perlu diuji adalah dasar hukum, tujuan, proporsionalitas, dan mekanisme pengawasannya.

Di Amerika Serikat pada tahun 1972-1974, viral dengan isu Watergate Scandal. Penyadapan markas Partai Demokrat di kompleks Watergate menjadi salah satu skandal politik paling berpengaruh dalam sejarah demokrasi Amerika. Kasus Watergate juga mempertontonkan ketika penyadapan menjadi bagian dari operasi politik

Pada 17 Juni 1972, lima orang ditangkap setelah memasuki kantor Komite Nasional Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC. Mereka membawa peralatan elektronik untuk penyadapan. Penyelidikan kemudian mengungkap hubungan operasi tersebut dengan jaringan kampanye pemilihan kembali Presiden Richard Nixon.

Masalahnya berkembang jauh melampaui tindakan penyadapan. Ada dugaan keterlibatan jaringan politik, upaya menutupi fakta, dan penggunaan kekuasaan untuk menghambat proses penyelidikan. Pada Agustus 1974, Nixon mengundurkan diri sebelum menghadapi pemakzulan. 

Pelajaran penting Watergate adalah bahwa penyadapan politik dapat menjadi pintu masuk bagi persoalan konstitusional yang jauh lebih serius yaitu penyalahgunaan jabatan, manipulasi informasi, intervensi terhadap lembaga penegak hukum, dan pelemahan mekanisme pengawasan demokratis.

Dengan demikian, Watergate bukan hanya cerita tentang alat penyadap yang ditemukan di sebuah kantor partai. Ia merupakan contoh bagaimana operasi intelijen dan informasi dapat masuk ke dalam kompetisi politik dan akhirnya mengancam legitimasi pemerintahan.

Kasus J. Edgar Hoover, Direktur FBI selama hampir 48 tahun, dari 1924 sampai 1972, memberikan perspektif yang lebih menarik karena persoalannya bukan sekadar penyadapan yang dilakukan untuk memenangkan pemilu.

Hoover membangun pengaruh yang sangat besar melalui penguasaan informasi rahasia, dokumentasi pribadi tokoh-tokoh penting, dan operasi pengawasan terhadap individu maupun kelompok yang dianggap mengancam kepentingan politik tertentu.

Sejumlah catatan sejarah FBI dan penelitian akademis mendokumentasikan pengawasan terhadap gerakan hak-hak sipil, aktivis, tokoh politik, serta penggunaan informasi rahasia untuk menekan atau memengaruhi pihak-pihak tertentu.

Praktik tersebut memperlihatkan potensi bahaya ketika lembaga keamanan memiliki informasi sensitif mengenai elite politik, sementara mekanisme pengawasan terhadap lembaga itu sendiri tidak cukup kuat.

Ada satu perbedaan kelembagaan yang penting. Hoover tidak menghadapi batas masa jabatan seperti pejabat politik biasa. Masa kepemimpinannya yang sangat panjang turut menimbulkan pertanyaan tentang konsentrasi kekuasaan dalam institusi penegak hukum.

Namun, tidak setiap klaim bahwa Hoover menyadap seorang presiden harus dianggap terbukti tanpa pemeriksaan arsip dan bukti spesifik. Yang terdokumentasi dengan kuat adalah luasnya operasi pengawasan politik dan penggunaan informasi rahasia oleh FBI pada masa kepemimpinannya.

Dari sini muncul sebuah pertanyaan institusional, Siapa yang mengawasi lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengawasi hampir semua orang? Pertanyaan itu sangat relevan bagi setiap negara demokrasi, termasuk Indonesia.

Kembali ke persoalan penyadapan politik di republik kita, penulis berpendapat adanya dugaan penyadapan justru mengarah ke dalam institusi kekuasaan

Di sinilah persoalan Indonesia menjadi sangat menarik sekaligus membutuhkan pemeriksaan yang serius.

Berdasarkan pemberitaan media pada 4 November 2026, aparat telah menetapkan dan menahan tiga pejabat tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Sasaran yang disebut dalam pemberitaan meliputi pejabat pemerintahan, politisi, jurnalis, kalangan bisnis, serta kelompok masyarakat sipil. Penyelidik juga menduga terdapat penggunaan sistem intersepsi kepolisian tanpa prosedur dan dasar penegakan hukum yang semestinya, termasuk dugaan perintah penghapusan data hasil intersepsi. 

Tentu, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum. Status tersangka bukanlah putusan bersalah. Motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain juga belum dapat disimpulkan hanya dari informasi awal penyidikan.

Namun, apabila konstruksi perkara yang diberitakan itu terbukti, Indonesia menghadapi persoalan kelembagaan yang berbeda dari pola Watergate.

Dalam Watergate, operasi penyadapan diarahkan kepada lawan politik dalam kompetisi pemilihan presiden. Dalam dugaan perkara Indonesia ini, justru muncul pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan perangkat dan kewenangan institusi kepolisian untuk mengumpulkan informasi mengenai kepala negara sendiri dan berbagai kelompok strategis.

Ini menimbulkan persoalan serius mengenai hubungan antara kekuasaan, loyalitas institusi, dan tanggung jawab konstitusional.

Lembaga penegak hukum dibentuk untuk menjalankan hukum, bukan menjadi pusat pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengatur persaingan politik.

Ada tiga kemungkinan yang harus diperiksa secara objektif, pertama, kepentingan mempertahankan posisi dan pengaruh jabatan. Apakah pengumpulan informasi dilakukan untuk memperoleh kendali terhadap aktor-aktor penting, melindungi posisi tertentu, atau membangun instrumen tekanan? Kedua, Apakah terdapat pihak di luar pelaksana operasi yang memerintahkan, membiayai, mengarahkan, atau menerima hasil penyadapan? Ketiga, Apakah informasi yang dikumpulkan dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan, membangun posisi tawar, atau mengintervensi relasi kekuasaan? Ketiga kemungkinan tersebut merupakan hipotesis penyelidikan, bukan kesimpulan tentang motif para tersangka.

Hal yang paling penting adalah menelusuri rantai komando dan aliran informasi. Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang mengoperasikan perangkat? Siapa yang memiliki akses terhadap hasil penyadapan? Kepada siapa informasi diserahkan? Apakah ada pihak yang memperoleh manfaat dari informasi tersebut?

Mencari pelaksana operasi saja tidak cukup. Penyelidikan harus mampu menjangkau struktur perintah, jaringan penerima informasi, dan kemungkinan pihak yang menjadi penerima manfaat.

Salah satu karya klasik untuk memahami distribusi kekuasaan, sumber daya, pengaruh, dan keuntungan dalam kehidupan politik adalah karya Harold D. Lasswell yang memperkenalkan pertanyaan mendasar dalam ilmu politik: siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana?

Kerangka tersebut dapat digunakan untuk membedah dugaan penyadapan politik di Indonesia.

Dari perspektif ini, penyadapan bukan sekadar kegiatan memperoleh percakapan telepon atau data komunikasi. Informasi adalah sumber daya kekuasaan. Pihak yang memiliki akses terhadap informasi rahasia dapat mengetahui kelemahan, strategi, hubungan, dan kepentingan aktor lain. Informasi tersebut berpotensi digunakan untuk membangun pengaruh, melakukan negosiasi, menciptakan tekanan, atau mengubah keseimbangan kekuatan.

Karena itu, pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang disadap, melainkan siapa yang menguasai informasi hasil penyadapan dan untuk kepentingan apa informasi itu digunakan.

Jika informasi rahasia menjadi komoditas politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya privasi seseorang, melainkan integritas proses demokrasi.

Dalam negara demokrasi, kepolisian harus berdiri sebagai institusi penegak hukum yang bekerja berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian tidak boleh menjadi instrumen persaingan antarkelompok elite. Demikian pula, kewenangan penyadapan tidak boleh menjadi alat untuk mengumpulkan informasi yang kemudian dapat dipakai sebagai modal politik.

Persoalan yang harus diperiksa bukan hanya apakah terjadi intersepsi komunikasi, tetapi apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai tujuan pemberiannya.

Dalam konteks kasus ini, pengungkapan perkara harus disertai audit terhadap sistem intersepsi, pemeriksaan rantai komando, penelusuran penerima data, serta pengujian kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak privasi.

Hal ini penting agar penyelidikan tidak berhenti pada individu yang menjalankan perintah, tetapi juga mengungkap apakah terdapat struktur kepentingan yang lebih luas.

Kasus ini menghadirkan tantangan kelembagaan bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Jika dugaan penyadapan terhadap presiden dan berbagai tokoh negara terbukti, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan pergantian pejabat atau penindakan terhadap pelaksana teknis namun diperlukan pembenahan sistemik.

Presiden juga perlu memastikan bahwa pengungkapan perkara tidak berubah menjadi instrumen untuk menyingkirkan kelompok politik tertentu. Pemberantasan penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat diuji. Sebab, membersihkan institusi bukan berarti mengganti satu jaringan kekuasaan dengan jaringan kekuasaan yang lain.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah terdapat operasi pengumpulan informasi yang mempunyai tujuan politik, siapa yang berada di belakangnya, dan untuk kepentingan siapa operasi tersebut dilakukan.

Presiden harus dilindungi oleh konstitusi, tetapi presiden juga harus memastikan seluruh institusi negara tunduk kepada konstitusi.

Jika benar terdapat penyalahgunaan kewenangan penyadapan terhadap kepala negara, pejabat publik, politisi, media, dan masyarakat sipil, maka pengungkapannya harus dilakukan sampai tuntas. Ancaman demokrasi tidak selalu datang dari luar kekuasaan. Terkadang, ancaman justru dapat muncul dari dalam institusi yang diberi mandat untuk menjaga negara.

Dan ketika alat negara mulai digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan kekuasaan politik, yang harus kita pertanyakan bukan hanya siapa yang disadap, melainkan siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan negara.

Penulis adalah Dr. Fachrul Razi, Mantan Ketua Komite I DPD RI 2019-2024 / Wakil Rektor Universitas Kartamulia

BIG MAFIA PETI ALASON!! DIDUGA KO HONGGO TAK TERBENDUNG, KAPOLDA YUDHO HERMANTO DIMINTA SEGERA BERTINDAK

MINAHASA TENGGARA – Suaraindonesia1, Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga kembali berlangsung secara masif di kawasan Hutan Alason, tepatnya wilayah Tower, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, menuai sorotan serius dari LSM Garda Timur Indonesia (GTI).

Puluhan unit alat berat dilaporkan kembali beroperasi mengeruk material tanah dan batuan di kawasan hutan serta perbukitan. Aktivitas tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan ilegal di wilayah Ratatotok.

Nama Mr. Honggo Siswanto alias Ko Honggo turut mencuat berdasarkan informasi masyarakat yang menyebut dirinya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengolahan emas di lokasi tersebut. Namun, dugaan keterlibatan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Berdasarkan informasi investigasi lapangan pada 3 November 2026, aktivitas pengerukan disebut berlangsung dalam skala besar. Bahkan, terdapat informasi mengenai volume material yang ditaksir mencapai sekitar 20.000 muatan dump truck 10 roda dalam satu siklus pengangkutan. Angka tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis dan investigasi resmi.

Tidak hanya pengerukan, di lokasi juga dilaporkan terdapat kolam atau bak penampungan material berukuran sangat besar yang diduga digunakan untuk proses pengolahan dan pemisahan material yang mengandung emas.

Informasi mengenai rencana pengangkatan hasil pengolahan emas dalam waktu dekat semakin memperkuat urgensi bagi aparat untuk segera melakukan pemeriksaan langsung sebelum aktivitas tersebut berlanjut.

FIKRI ALKATIRI: KAPOLDA JANGAN SAMPAI DIKELABUI!

Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, menyampaikan keprihatinan sekaligus desakan keras kepada Kapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Yudho Hermanto, agar segera mengambil langkah konkret dan terukur.

Menurut Fikri, apabila benar aktivitas PETI berskala besar tersebut kembali beroperasi setelah sebelumnya dilakukan penertiban, maka kondisi ini harus menjadi evaluasi serius bagi seluruh jajaran penegak hukum.

"Jangan sampai Kapolda Sulut justru mendapatkan informasi yang tidak utuh mengenai kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan sampai ada pihak yang bermain di balik aktivitas pertambangan ini sehingga seolah-olah situasi sudah aman dan terkendali, padahal alat berat diduga kembali bekerja. Kapolda Yudho Hermanto jangan sampai dikelabui oleh laporan-laporan yang tidak menggambarkan fakta sebenarnya," tegas Fikri.

GTI menilai penanganan PETI tidak boleh berhenti pada penertiban sesaat, penyitaan alat berat, ataupun pemeriksaan pekerja lapangan. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh rantai aktivitas pertambangan, termasuk pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali operasional, penampung, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan emas.

GTI DESAK PENYELIDIKAN MENYELURUH, BUKAN SEKADAR PENERTIBAN!

Atas kondisi tersebut, GTI secara tegas mendesak:

1. Kapolda Sulawesi Utara segera memerintahkan penyelidikan dan pemeriksaan langsung terhadap dugaan aktivitas PETI di Hutan Alason, wilayah Tower, Ratatotok.

2. Ditreskrimsus Polda Sulut menelusuri legalitas pertambangan, kepemilikan alat berat, pihak pengendali operasional, serta dugaan keterlibatan pemodal.

3. Penelusuran dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila ditemukan bukti awal mengenai aliran dana yang berasal dari tindak pidana pertambangan.

4. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kawasan hutan, termasuk potensi kerusakan lingkungan dan pencemaran daerah aliran sungai.

5. Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi kehutanan segera melakukan pemeriksaan terpadu sesuai kewenangan masing-masing.

6. Mengungkap seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu, baik pekerja, operator, pemodal, penampung emas maupun pihak lain yang turut membantu aktivitas tersebut.

JANGAN HANYA TANGKAP PEKERJA, UNGKAP BIG BOSS-NYA!

Fikri Alkatiri menegaskan bahwa persoalan PETI di Ratatotok tidak boleh terus berulang dengan pola penertiban sementara, kemudian kembali beroperasi ketika situasi dianggap aman.

"Kalau benar ada puluhan alat berat yang beroperasi, ada kolam pengolahan berukuran besar, dan aktivitas ini berlangsung secara terbuka, maka pertanyaannya sederhana: siapa yang mengendalikan semuanya? Dari mana sumber modalnya? Ke mana hasil emasnya dijual? Ini yang harus dijawab melalui penyelidikan profesional," ujar Fikri.

Ia juga meminta agar nama Ko Honggo yang disebut-sebut oleh masyarakat ditelusuri secara objektif oleh aparat penegak hukum. GTI tidak ingin tuduhan hanya berhenti sebagai isu masyarakat, tetapi harus diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian hukum.

Menurutnya, apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak tertentu, proses hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan.

GTI: HUTAN ALASON BUKAN MILIK MAFIA!

GTI mengingatkan bahwa kawasan hutan bukan ruang bebas untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan kelestarian lingkungan.

Kerusakan hutan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan erosi, sedimentasi, pencemaran sungai, serta hilangnya fungsi ekologis kawasan yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang. Hutan Alason harus diselamatkan. Kami mendukung penuh Kapolda Sulut untuk melakukan penindakan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jika ditemukan bukti tindak pidana, tangkap dan proses semua pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku," tutup Fikri Alkatiri.

Pemerintah Katakan Ada Kebocoran IPAL, SPPG Katakan Itu Bukan Kebocoran. Lantas Siapa yang Benar?

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Persoalan pengelolaan limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, kembali menuai sorotan. Kali ini, Forum Pemuda Gorontalo (FPG) secara tegas mempertanyakan dugaan aliran air limbah SPPG yang mengarah ke saluran drainase pertanian atau persawahan warga.

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. FPG menilai persoalan pengelolaan limbah tidak boleh dianggap sepele, terlebih jika benar terdapat air buangan yang berasal dari aktivitas dapur SPPG dan mengalir ke saluran drainase yang digunakan untuk kepentingan pertanian.

Atas persoalan itu, FPG mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Gorontalo untuk meminta penjelasan sekaligus mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan permasalahan IPAL tersebut.

Selain persoalan aliran limbah, FPG juga menyoroti dugaan tidak tersedianya tempat penampungan sampah yang memadai serta belum optimalnya pengelolaan dan pemilahan sampah di lokasi SPPG. Kondisi tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap apabila tidak ditangani dengan sistem pengelolaan sampah yang baik.

Namun, persoalan yang paling mendasar adalah dugaan air limbah dari aktivitas dapur yang mengalir ke drainase persawahan. Apalagi, air buangan dapur berpotensi mengandung campuran minyak, lemak, dan deterjen atau sabun yang apabila tidak diolah sesuai ketentuan dapat menimbulkan pencemaran serta penumpukan sedimen pada saluran drainase.

Dua Pernyataan Berbeda, Publik Berhak Mendapatkan Kejelasan

FPG turut mempertanyakan adanya perbedaan keterangan antara pemerintah dan pihak pengelola SPPG terkait persoalan tersebut.

Di satu sisi, pemerintah menyampaikan adanya kebocoran IPAL yang menyebabkan air limbah mengalir ke saluran drainase persawahan, disertai persoalan bau tidak sedap.

Namun, di sisi lain, pihak SPPG menyatakan bahwa tidak terjadi kebocoran IPAL. Menurut keterangan pihak SPPG, aliran air tersebut merupakan kelebihan air dan bukan semata-mata berasal dari aktivitas dapur SPPG, melainkan diduga juga terdapat kontribusi aliran dari kawasan perumahan serta tempat pencucian mobil dan motor.

Perbedaan keterangan ini tentu tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.

Lantas, mana yang sebenarnya terjadi? Apakah benar terjadi kebocoran IPAL sebagaimana disampaikan pemerintah, atau justru aliran tersebut merupakan kelebihan air dari sejumlah sumber sebagaimana diklaim pihak SPPG?

Pertanyaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar saling memberikan pernyataan. Pemerintah dan pihak SPPG harus terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi maupun saling menyalahkan.

FPG menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak boleh diselesaikan hanya dengan pernyataan lisan. Harus ada pemeriksaan langsung, evaluasi sistem IPAL, penelusuran sumber aliran air, serta pengujian kualitas air apabila diperlukan.

FPG Dukung Program Presiden, Tetapi Jangan Korbankan Lingkungan

Dalam keterangannya, Zasmin Dalanggo menegaskan bahwa FPG tidak pernah menolak program pemerintah pusat maupun program Presiden Prabowo Subianto terkait pemenuhan gizi masyarakat.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi yang patut didukung. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan standar lingkungan dan tidak boleh menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.

"Kami tidak pernah menolak program pemerintah pusat maupun program Presiden Prabowo. Kami mendukung program ini karena memiliki tujuan yang baik dalam pemenuhan gizi masyarakat. Tetapi jangan sampai program yang baik justru dicederai oleh persoalan pengelolaan limbah dan kerusakan lingkungan di sekitarnya," tegas Zasmin Dalanggo.

Ia juga mengingatkan bahwa Kota Gorontalo harus dijaga dari persoalan pencemaran dan buruknya pengelolaan limbah. Jangan sampai aktivitas pelayanan yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat justru menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, khususnya kawasan pertanian dan permukiman warga.

Desak DLHK Keluarkan Rekomendasi dan Tindak Tegas Jika Terbukti Melanggar

Lebih lanjut, FPG menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke DLHK Kota Gorontalo merupakan bentuk desakan agar pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret.

FPG meminta DLHK melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap sistem IPAL SPPG, termasuk memastikan ke mana aliran air buangan tersebut bermuara dan apakah pengelolaannya telah memenuhi ketentuan lingkungan hidup.

FPG juga mendesak agar DLHK segera mengeluarkan rekomendasi resmi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran atau sistem pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas, termasuk penghentian sementara operasional yang berkaitan dengan sumber pencemaran sampai permasalahan tersebut diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Alhamdulillah, dalam pertemuan tersebut pihak DLHK Kota Gorontalo merespons aspirasi FPG dengan baik dan menyampaikan akan segera menindaklanjuti serta mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan IPAL tersebut.

Meski demikian, FPG menegaskan bahwa respons tersebut harus diikuti langkah nyata. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji tindak lanjut, tetapi juga kepastian bahwa persoalan limbah benar-benar ditangani.

Jangan Tunggu Lingkungan Tercemar Baru Bertindak

FPG mengingatkan bahwa persoalan limbah bukan perkara administratif semata. Ini menyangkut kualitas lingkungan, keberlangsungan saluran irigasi, serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan aktivitas pertaniannya pada kondisi lingkungan yang baik.

Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat dicegah justru dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan dampak yang lebih luas.

Pemerintah harus memastikan setiap SPPG menjalankan operasional sesuai standar pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, pihak pengelola SPPG juga harus menunjukkan tanggung jawab dan keterbukaan terhadap setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

"Program pemerintah harus kita dukung, tetapi persoalan lingkungan juga tidak boleh dikompromikan. Jangan sampai atas nama program pemenuhan gizi, persoalan limbah justru diabaikan. Kota Gorontalo harus kita jaga bersama, dan siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan harus bertanggung jawab," tutup Zasmin Dalanggo.

Rep: JO

Klarifikasi BPBD Dana Banpres Karhutla Bukan Rp. 4 Miliar Hanya Rp. 2,7 Miliar Sisa Rp. 2,3 Miliar Dikembalikan ke BPKAD

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Kepala BPBD Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri, S.H  akhirnya buka suara soal Dana Bantuan Presiden (Banpres) Karhutla. Ia meluruskan informasi yang beredar bahwa BPBD mendapatkan alokasi terbesar Rp 4 Miliar.

"BPBD bukan mendapatkan alokasi terbesar Rp 4 Miliar. Yang diterima BPBD hanya sebesar Rp 2,7 Miliar, itu melalui usulan yang kami ajukan sesuai kebutuhan di lapangan," tegas Solahuddin Nopri kepada awak media SuaraIndonesia1. 

Dari Rp. 2,7 Miliar, hanya Rp. 392 juta yang terpakai. Yang lebih mengejutkan, dari total Rp. 2,7 Miliar yang diterima, dana yang benar-benar terpakai hanya Rp. 392 Juta. Sisa dana sebesar Rp. 2,3 Miliar telah dikembalikan ke BPKAD Kabupaten Sarolangun dan masuk kembali ke kas daerah.

"Uang yang tidak terpakai sudah kami kembalikan ke BPKAD dan masuk ke uang kas," jelas Solahuddin.

Untuk apa Rp. 392 juta. 

Solahuddin merinci, dana Rp 392 Juta tersebut digunakan untuk, Insentif Tim Lapangan Rp. 120.000 per orang per hari dan Biaya Operasional serta Makan dan minum tim di lapangan. Untuk bahan bakar (BBM) kendaraan operasional, BPBD tidak menggunakan dana Banpres karena dibantu oleh pihak SPBU.

Tim gabungan di lapangan berjumlah 96 orang yang diterjunkan untuk memadamkan karhutla terdiri dari, 

Kepolisian :  30 orang

BPBD : 30 orang

TNI :  18 orang

Manggala Agni : 1 Danton (18 orang)

Enam kecamatan titik Karhutla di Kabupaten Sarolangun tersebar di 6 kecamatan:

1. Kec. Air Hitam

2. Kec. Pauh

3. Kec. Mandiangin

4. Kec. Mandiangin Timur

5. Kec. Sarolangun

6. Kec. Bathin VIII

Transpiransi di tuntut Masyarakat Sarolangun tetap meminta transparansi total sebelum akhir 2026. BPBD menyatakan siap mempublikasikan RAB dan laporan realisasi dana ini ke publik. Awak media SuaraIndonesia1 mengapresiasi langkah BPBD yang mengembalikan sisa dana Rp. 2,3 Miliar ke BPKAD. Ini menjadi contoh bahwa uang negara yang tidak terpakai harus kembali ke kas negara, bukan menguap.

Namun publik tetap berhak melihat bukti lengkap RAB awal, daftar insentif yang dibayarkan, dan bukti pengembalian dana ke BPKAD.

Redaksi SuaraIndonesia1 masih menunggu klarifikasi serupa dari DPKP Damkar dan Dinas Kesehatan Sarolangun terkait realisasi dana mereka masing-masing.

Djarnawi Kusuma

Di duga kades Tabolobolo Tolak Terbitkan Surat Penanganan Tanah dan Kerusakan Tanaman Warga

PARIGI MOUTONG — Suaraindonesia1,  Warga Desa Tabolobolo, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, menghadapi kendala pelayanan administrasi.di duga Kepala Desa Tabolobolo dilaporkan secara tegas menolak menerbitkan dua jenis surat keterangan yang dimohonkan warga, yaitu surat keterangan pelimpahan penanganan permasalahan tanah dan surat keterangan peristiwa kerusakan tanaman serta hilangnya hasil panen.

 

 

Warga bernama Sugiarto menyampaikan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Tabolobolo untuk menerbitkan dua dokumen penting. Pertama, surat keterangan pelimpahan penanganan permasalahan tanah agar dapat ditindaklanjuti di tingkat kecamatan. Kedua, surat keterangan peristiwa kerusakan tanaman kopi dan cengkeh beserta hilangnya hasil panen di lahannya.

 

Namun, menurut pelapor, Kepala Desa Tabolobolo secara tegas menyatakan tidak akan menerbitkan kedua surat keterangan tersebut.

 

"Beliau secara tegas menyatakan tidak bisa dan tidak akan mengeluarkan kedua surat yang saya minta — baik surat keterangan pelimpahan penanganan permasalahan tanah maupun surat keterangan peristiwa kerusakan tanaman — tanpa memberikan alasan tertulis yang dapat saya pahami," ungkap Sugiarto kepada awak media, Kamis (5/11/2026).

 

Sugiarto menegaskan bahwa yang dimohonkan bukanlah keputusan atas sengketa tanah, melainkan sekadar keterangan agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi.

 

"Saya hanya memohon keterangan bahwa permasalahan ini ada dan perlu ditindaklanjuti. Bukan memihak siapa pun, sekadar membuka jalan penyelesaian yang benar. Jika pemerintah desa tidak dapat memfasilitasi hal ini, lalu kepada siapa warga harus berpaling?" tambahnya.

 

Warga berharap jika kedua permohonan tersebut memang tidak dapat dipenuhi, penolakan itu disampaikan secara tertulis dan resmi beserta alasannya.

 

"Jika memang ada alasan yang membuat Bapak tidak dapat menerbitkannya, mohon disampaikan secara tertulis. Itu pun akan saya terima. Namun pelayanan administrasi seharusnya tidak boleh ditolak tanpa kejelasan apa pun," ujarnya.

 

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi Kepala Desa Tabolobolo untuk memperoleh tanggapan resmi terkait penolakan penerbitan kedua surat tersebut. Pernyataan dari pihak desa akan kami muat segera setelah diperoleh sebagai bentuk keberimbangan informasi.

 

Sugiarto berharap permohonannya dapat ditinjau kembali, atau setidaknya diberikan kejelasan tertulis atas penolakan tersebut.

 

"Saya tidak meminta perlakuan khusus. Cukup dilayani atau diberi kejelasan alasannya. Itu saja yang saya butuhkan," pungkasnya.

Aksi Aliansi Barisan Gorontalo Sadar: Manifestasi Kesadaran Kritis Mahasiswa Menuntut Keadilan Substantif dari Negara

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aksi demonstrasi yang digelorakan oleh Aliansi Barisan Gorontalo Sadar pada 5 Oktober 2026 lalu merupakan manifestasi nyata dari kesadaran kritis kaum intelektual muda terhadap berbagai persoalan struktural yang mendera bangsa.

Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, aliansi mahasiswa Gorontalo ini hadir bukan sekadar sebagai penyambung lidah rakyat, melainkan sebagai kekuatan moral yang menuntut keadilan substantif dari negara.

Tuntutan agar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional menunjukkan kepekaan ekologis yang tinggi. Kebijakan ini dinilai sangat mendesak agar penanggulangannya tidak lagi setengah-setengah, melainkan melibatkan konsolidasi nasional yang terpadu demi keselamatan lingkungan hidup dan kesehatan masa depan generasi bangsa.

Di sektor strategis lainnya, aliansi dengan tegas menuntut perwujudan pendidikan gratis yang berkualitas serta pengawalan ketat terhadap regulasi sistem pendidikan nasional agar benar-benar dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.

Narasi kritis ini diselaraskan dengan desakan agar kebijakan ketenagakerjaan berpihak secara adil kepada kaum buruh, serta tuntutan reforma agraria sejati melalui redistribusi tanah yang berpihak kepada kesejahteraan petani.

Sikap kritis yang disuarakan oleh Aliansi Barisan Gorontalo Sadar ini patut diapresiasi sebagai wujud partisipasi publik yang konstruktif dalam mengawal jalannya demokrasi.

Melalui langkah rasional dan konstitusional ini, mahasiswa Gorontalo kembali membuktikan perannya sebagai penjaga gawang keadilan sosial dan pengingat bagi pemegang kebijakan agar senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat kecil dan bukan tendensi politik.

Rep: Nandar

Skandal Surat Bebas Narkoba DPRD Bone Bolango, HMI: "Ini Soal Integritas!"

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Dinamika politik pemilihan legislatif sering kali diiringi dengan ironi yang mencederai prinsip demokrasi. Untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seseorang diwajibkan memenuhi serangkaian persyaratan administrasi yang ketat, termasuk melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, serta bebas dari narkoba.

Namun, validitas dokumen yang seharusnya menjadi instrumen utama pembuktian kelayakan tersebut justru tersandung persoalan serius berupa dugaan pemalsuan. Persoalan surat keterangan bebas narkoba ini bahkan sempat mencuat ke publik dan menyeret Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango hingga berujung pada penonaktifan dari jabatannya. Kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif selembar kertas semata, melainkan menyangkut marwah integritas, kejujuran, dan kepercayaan publik yang fundamental.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, melontarkan kritik keras. Menurutnya, publik tidak boleh menutup mata terhadap cacat prosedural yang mencoreng lembaga legislatif.

"Ini bukan sekadar persoalan selembar kertas atau formalitas administratif belaka. Ini menyangkut integritas, kejujuran, dan kepercayaan publik yang harus dijaga oleh setiap figur yang ingin menjadi wakil rakyat," tegas Rolan Abdullah.

Rolan juga mengingatkan agar proses politik tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Kehormatan institusi dewan harus dijaga sejak dari proses pencalonannya.

"Jangan sampai kursi kehormatan diperoleh dengan cara yang justru mempertanyakan kehormatan itu sendiri. Rakyat memang memberikan suara di bilik suara, tetapi bukan berarti integritas dan marwah hukum boleh ditawar begitu saja," pungkasnya.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan etika dan hukum kepemiluan di daerah, agar kejadian serupa tidak kembali berulang dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap para pemangku kekuasaan.

Rep: JO