Peringati Milad ke-60, KAHMI Gorontalo Pererat Silaturahmi dan Kawal Pembangunan

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Gorontalo menggelar peringatan Milad KAHMI ke-60 dalam suasana khidmat di Graha KAHMI Provinsi Gorontalo, Minggu (20/9/2026).

Acara tersebut menjadi momentum konsolidasi sekaligus ajang temu kangen bagi para kader dan alumni HMI dari berbagai latar belakang profesi dan generasi.

Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah tokoh penting daerah, di antaranya Gubernur Gorontalo serta Bupati Gorontalo Utara yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Presidium KAHMI Provinsi Gorontalo. Kehadiran para pimpinan daerah tersebut semakin memperkuat nuansa kebersamaan dan kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah.

Presidium KAHMI Provinsi Gorontalo, Nelson Pomalingi, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa peringatan milad ini bukan sekadar perayaan seremonial semata. Menurutnya, Milad KAHMI ke-60 merupakan ajang mempererat tali silaturahmi sekaligus wadah strategis untuk memperkuat kontribusi nyata para alumni bagi daerah dan bangsa.

Nelson juga menegaskan komitmen KAHMI untuk terus mengabdi dan bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat maupun pemerintah. Dengan semangat kebersamaan yang terjalin, KAHMI diharapkan mampu terus memberikan gagasan konstruktif serta peran aktif dalam mengawal pembangunan di Provinsi Gorontalo ke depan.

Rep: NS

Diskusi Media 2026: Penegakan Hukum LP2B Mandul dan Politisasi Kelompok Tani Ancam Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA, Minggu (20/9/2026) — Suaraindonesia1, Dua persoalan kronis dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan ketahanan dan swasembada pangan nasional: masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif yang diperparah mandulnya penegakan hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta politisasi kelompok tani dan carut-marutnya data penerima subsidi yang membuat bantuan tidak tepat sasaran.

Dua isu kritis tersebut menjadi fokus utama dalam *Diskusi Media 2026 bertajuk "Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global" yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI)*. Diskusi digelar pada Minggu (20/9/2026) pukul 12.30–14.30 WIB di Rarampa Resto & Bar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan menghadirkan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI (2022–2024), *Jan S. Maringka*, serta praktisi dan pionir pertanian nasional, *Andi Undru Mario*.

Dalam sesi pertama, Jan S. Maringka menyoroti penyusutan lahan sawah produktif yang terjadi secara masif sepanjang jalur Pantura dari Serang hingga Jawa Timur akibat tergerus proyek infrastruktur, kawasan industri, dan pemukiman. Menurutnya, meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B telah mengancam pelanggar dengan sanksi pidana dan kurungan, eksekusi di lapangan hampir tidak pernah berjalan. Dari sekitar 600 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar sepertiga yang melegalisasikan Peraturan Daerah (Perda) LP2B.

"Aturan sanksi pidana dan kurungan alih fungsi lahan seolah hanya menjadi kertas kaku yang tidak pernah dieksekusi. Penyebab utamanya karena kewenangan penjatuhan sanksi berada di tangan kepala daerah (Bupati atau Gubernur), yang sering kali berada dalam posisi dilematis antara mengejar investasi daerah atau mempertahankan lahan pertanian," ungkap Jan.

Oleh karena itu, Jan mendesak agar DPRD dan elemen masyarakat mengambil peran aktif dalam fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah daerah. Harus ada keberanian politik dari legislatif untuk memberikan rekomendasi sanksi maupun evaluasi terhadap kebijakan tata ruang yang mengorbankan lahan pertanian.

"Jika alih fungsi lahan produktif dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, strategi pemenuhan pangan nasional akan selalu terkendala oleh makin menyusutnya ruang produksi petani kita," tegas Jan.

Pada isu kedua, Jan menyoroti kelemahan mendasar dalam rantai distribusi bantuan pertanian. Selama ini berbagai skema subsidi dan bantuan pemerintah dinilai sering kali berhenti pada lingkaran pengurus kelompok tani (KTNA) atau asosiasi yang memiliki kedekatan politik tertentu, sementara petani yang benar-benar menggarap lahan justru terabaikan.

"Penyaluran subsidi dan bantuan pertanian harus disistematisikan secara digital dan terverifikasi ketat berbasis _by name, by address, and by land_. Jika seseorang tidak memiliki atau menggarap lahan pertanian riil, jangan diklaim sebagai penerima bantuan," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, praktisi dan pionir pertanian nasional yang juga merupakan *Formulator Pupuk Super Tani Indonesia, Andi Undru Mario*, menegaskan bahwa kesenjangan distribusi bantuan dan alokasi subsidi sangat dirasakan oleh para petani kecil di akar rumput. Alur birokrasi penyaluran bantuan saat ini sering tidak tepat sasaran karena dominasi kelompok atau asosiasi tani yang terafiliasi secara politik.

"Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bantuan dan subsidi sering lebih banyak dinikmati oleh oknum pengurus kelompok tani daripada petani kecil yang benar-benar memeras keringat menggarap lahan. Sistem pendataan dan alur penyaluran harus segera dibenahi total agar bantuan pemerintah langsung menyentuh sasaran riil demi meningkatkan kesejahteraan petani secara nyata," ujar Andi Undru Mario, Formulator Pupuk Super Tani Indonesia.

Melalui diskusi yang diinisiasi DPP Serikat Pers Republik Indonesia ini, para narasumber mendorong adanya komitmen bersama antara kementerian terkait, aparat penegak hukum, DPRD, dan pemerintah daerah untuk memperketat izin tata ruang, memberlakukan sanksi tegas penyelamatan lahan, serta memutus mata rantai politisasi kelompok tani melalui pembenahan data penerima bantuan yang transparan dan terverifikasi. (Tri)

Dukungan Dari Tokoh Masyarakat Terus Mengalir Untuk Calon Kepala Desa, Marwan Dinilai Kuat Jadi Pemimpin

Suaraindonesia1, Sarolangun– 20/09/2026 Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten Sarolangun akan dilaksanakan 29 Oktober 2026 mendatang.

Dukungan terhadap saudara Marwan sebagai calon kepala Desa Tinting dengan no urut 2, untuk Periode 2026 – 2034 terus mengalir

Kali ini, salah satu tokoh masyarakat desa Tinting,  menyatakan dukungan penuh terhadap Marwan yang dinilai memiliki komitmen untuk membawa perubahan dan memperkuat pembangunan desa.

Dukungan tersebut menjadi sinyal bahwa kontestasi mulai memasuki fase penting,

Bukan hanya soal popularitas calon, dukungan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa kapasitas, rekam jejak, serta gagasan calon mulai diperhatikan warga.

Salah satu sosok calon kades berpengalaman yang cukup diperhitungkan adalah Marwan dengan no urut 2 tersebut, yang mengikuti kontestasi Pilkades di Desa Tinting kecamatan Sarolangun  kabupaten Sarolangun

“ Dengan bekal dan pengalaman hampir 3 dekade menjadi ketua pemuda desa Tinting sampai saat ini, juga pernah menjabat sebagai ketua RT dan terakhir menjabat sebagai ketua BPD desa Tinting preode 2020 - 2026. 

Jadi Untuk melakukan  perubahan demi pembangunan dan kemajuan 

di Desa Tinting saya rasa saudara Marwan adalah calon yang sangat tepat, dan memberi semangat baru untuk lebih memajukan ” Ucap salah satu tokoh masyarakat kepada awak media Minggu (20/9/2026).

 

Di tempat berbeda awak Media juga mengunjungi kediaman calon kades no urut 2 (Marwan)

"Selama ini Desa Tinting masih kurang serius dalam pemberdayaan sumber Daya Manusia (SDM) mudah-mudahan dengan terpilihnya saya nanti, Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa yang pertama saya bangun. Ucap Marwan 

Marwan ini diketahui merupakan sosok, mantan Ketua  BPD yang cukup aktif berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan, Marwan juga sebagai ketua pemuda desa Tinting beliau dikenal sebagai pemuda yang sopan ramah dan selalu dekat dengan masyarakat.

Optimisme Marwan sebagai calon kepala desa, karena dia didukung oleh tokoh dan lapisan masyarakat,

sosok calon kepala Desa yang dekat dengan masyarakat juga royal terhadap masyarakat.

Dengan Bekal Selma menjadi ketua BPD desa Tinting, dirinya memahami betul segala potensi dan titik kekurangan yang selama ini terjadi di Desa Tinting.

Intinya ingin memberikan perubahan untuk desa Tinting agar lebih baik kedepannya.

“Selain menyampaikan visi dan komitmennya Marwan juga menghimbau kepada para pendukungnya agar tetap menjaga kondusivitas selama tahapan pilkades berlangsung, Ia minta seluruh simpatisan, tidak mudah terprovokasi serta menghormati bakal calon yang ikut berkompetisi.

“Saya mengajak seluruh pendukung untuk menjaga persatuan dan tidak bersikap arogan, Pilkades adalah pesta demokrasi yang harus dijalani dengan damai, tertib, aman dan penuh rasa kekeluargaan. "Tutup nya

Chandra Gunawan.

PT PEMA Agresif Cari Investor, 16 CEO China-Malaysia-Thailand Diajak Garap Potensi Aceh

PT PEMA Agresif Cari Investor, 16 CEO China-Malaysia-Thailand Diajak Garap Potensi Aceh

LANGKAWI, MALAYSIA – Aceh semakin membuka diri terhadap investasi dan kerja sama bisnis internasional. Momentum tersebut diperkuat PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama 16 CEO perusahaan dari China, Thailand, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya.

MoU tersebut ditandatangani Direktur Utama PT PEMA Faisal Ilyas dalam rangkaian Langkawi International Agriculture & Aquaculture Conference (LIAA) 2026, Jumat (18/9/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya PT PEMA memperluas jejaring bisnis sekaligus membuka peluang masuknya investasi internasional ke Aceh, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan akuakultur.

Kehadiran PT PEMA dalam forum internasional tersebut juga memperlihatkan upaya perusahaan daerah Aceh untuk membangun konektivitas bisnis dengan pelaku usaha di kawasan Asia.

Penandatanganan MoU disaksikan Direktur Pengembangan Bisnis PT PEMA Naufal Natsir Mahmud serta Direktur Umum dan Keuangan PT PEMA Tgk. Muhammad Nur.

Dari Forum Internasional Menuju Peluang Investasi Aceh

LIAA 2026 mempertemukan pelaku industri, investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas perkembangan sektor pertanian dan akuakultur.

Forum tersebut menjadi ruang untuk menjajaki peluang kerja sama dalam bidang teknologi, investasi, pembiayaan, pengembangan usaha, hingga keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Datok Sri Ooi Boon Seang, CEO Officer Ausin Group; Han Bigchen, CEO Fujian Azure Ocean Group Co. Ltd sekaligus perwakilan China; Datuk Dr. Haji Abdul Salim, Direktur General dan Ketua Pengarah LKIM; serta Ahmad Faisal, Head of Marine Aquaculture Section, Aquaculture Division, Department of Fisheries Malaysia.

Direktur Utama PT PEMA Faisal Ilyas mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan penting untuk membangun komunikasi bisnis sekaligus memetakan peluang kerja sama yang dapat dikembangkan di Aceh.

"Kehadiran PT PEMA pada Forum LIAA ini bagian dari kolaborasi di sektor perikanan. Kami sedang memetakan kolaborasi jangka pendek dan panjang serta mengajak investasi di Aceh," kata Faisal.

Faisal menegaskan, peluang kerja sama yang muncul dari forum internasional tersebut akan dikaji secara profesional sebelum masuk pada tahap implementasi.

"PT PEMA akan memastikan setiap tindak lanjut atas MoU ini tetap memperhatikan aspek kelayakan bisnis, tata kelola, pengelolaan risiko, serta manfaat ekonomi bagi Aceh," ujarnya.

Memperkuat Posisi Aceh di Kawasan

Kerja sama internasional yang dibangun PT PEMA diharapkan dapat membuka ruang baru bagi Aceh untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara kawasan.

Sektor pertanian dan akuakultur menjadi salah satu ruang potensial untuk dikembangkan melalui transfer teknologi, penguatan rantai pasok, peningkatan produktivitas, serta masuknya investasi baru.

Posisi geografis Aceh yang berada di jalur strategis kawasan turut memberikan peluang untuk memperkuat konektivitas ekonomi dengan negara-negara tetangga.

Kerja sama tersebut juga sejalan dengan semangat penguatan Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT-GT) sebagai salah satu koridor kerja sama ekonomi kawasan.

Bagi PT PEMA, keterlibatan dalam forum internasional seperti LIAA menjadi bagian dari langkah memperluas jejaring dan mencari peluang bisnis yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

Dengan semakin terbukanya komunikasi dengan investor dan pelaku usaha internasional, Aceh memiliki ruang untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus menarik kerja sama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Rep: JO

Bupati Resmi Tutup Perkemahan Saka Widya Budaya Bakti Sekaligus Peringati Hari Aksara Nasional

KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Bupati Kabupaten Gorontalo secara resmi menutup kegiatan Perkemahan Saka Widya Budaya Bakti Pangkalan SPNF sekaligus memperingati Hari Aksara Nasional. Acara penutupan yang berlangsung meriah ini digelar pada Minggu (20/9/2026).

Penutupan kegiatan tersebut dihadiri oleh Kak Jayusdi selaku Ketua Saka Widya Budaya Bakti Kabupaten Gorontalo, para Pimpinan OPD Kabupaten Gorontalo, serta Pimpinan PKK Kabupaten Gorontalo.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi peran aktif gerakan pramuka yang kini telah menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah. Kehadiran pramuka dinilai sangat strategis dalam membentuk karakter disiplin, kemandirian, dan jiwa sosial para peserta didik di Kabupaten Gorontalo.

Selain itu, Bupati juga meminta seluruh stakeholder terkait untuk memberikan perhatian lebih dan memprioritaskan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Langkah ini dinilai krusial guna memperluas akses pendidikan non-formal serta menekan angka buta aksara di tengah masyarakat.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, gerakan pramuka, dan pengelola PKBM, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gorontalo dapat terus meningkat.

Kegiatan perkemahan ini pun ditutup dengan penyerahan penghargaan serta semangat baru untuk terus memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan daerah.

Rep: NS

Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke 71 Tahun 2026, Satlantas Polres Waropen Gelar Bakti Sosial Minggu Kasih di Dua Gereja

Waropen-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke Tahun 2026, Satlantas Polres Waropen menggelar kegiatan Bakti Sosial Minggu Kasih dengan menyambangi anak-anak Sekolah Minggu di dua gereja di wilayah Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Minggu (20/09/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekolah Minggu GKI Winggai Winuri Sanggei, Kampung Urfas I, serta Sekolah Minggu Yeheskiel Ghandeguai GKI Diaspora SP V, Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, dan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Iptu. Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., yang didampingi Personel Satlantas dan Sihumas.

Dalam kegiatan tersebut, Kasat Lantas dan Personel Satlantas, menyambangi anak-anak dan remaja yang mengikuti kegiatan Sekolah Minggu. Selain menjalin silaturahmi dan berbagi kebahagiaan, personel juga menyampaikan himbauan kamseltibcar lantas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Pesan keselamatan lalu lintas diberikan sebagai bentuk edukasi sejak dini, khususnya mengenai pentingnya mengenal dan memahami aturan lalu lintas serta membangun budaya tertib dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di jalan raya.

Suasana semakin hangat ketika personel Satlantas membagikan snack dan drink box kepada anak-anak dan remaja Sekolah Minggu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban serta sukacita.

Kapolres Waropen AKBP. Tofan Irdiyanto, S.Sos., melalui Kasat Lantas Iptu. Jimmy H. J. Lufkey, S.I.P., M.H., mengatakan bahwa kegiatan Bakti Sosial Minggu Kasih merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke 71 Tahun 2026 sekaligus menjadi sarana untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, kami ingin hadir tidak hanya dalam pelaksanaan tugas di jalan raya, tetapi juga di tengah masyarakat untuk berbagi kasih, membangun komunikasi dan menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini,” terangnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa edukasi keselamatan berlalu lintas perlu dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, tempat ibadah maupun komunitas.

“Kami berharap pesan-pesan keselamatan yang disampaikan dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama, sehingga budaya tertib berlalu lintas perlu dibangun sejak dini,” tambahnya.

Melalui momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke 71 Tahun 2026, Satlantas Polres Waropen berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, edukasi serta kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, tertib dan kondusif, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Maringan Tampubolon Dorong Siswa Sekolah Bethel Tanjung Priok Tumbuh Mandiri Lewat PERJUSA

Jakarta, suaraindonesia1.com, Sekolah TK,SD,SMP Bethel Tanjung Priok Jalan, Swasembada Timur XI No.36-38, RT.12/RW.10, Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, menggelar kegiatan Perkemahan Jumat-Sabtu (PERJUSA) di halaman sekolah. Kegiatan kepramukaan tersebut diikuti para siswa dengan penuh antusias sebagai bagian dari upaya membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan rasa tanggung jawab.

Sejumlah kegiatan kepramukaan dikemas dalam PERJUSA, sekaligus menjadi sarana bagi para siswa untuk belajar bekerja sama dan membangun kekompakan bersama teman-temannya.

Suasana halaman sekolah pun berubah menjadi area kegiatan kepramukaan. Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan bersama guru dan pembina dengan semangat.

Kepala Sekolah Bethel Tanjung Priok, Maringan Tampubolon, S.Pd., mengatakan kegiatan PERJUSA tidak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik.

"Kami berharap melalui kegiatan PERJUSA ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, kerja sama dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari,” kata,Maringan

Menurutnya, kegiatan kepramukaan memiliki peran penting karena siswa mendapatkan pengalaman secara langsung melalui berbagai aktivitas bersama.

“Kegiatan seperti ini penting untuk membangun karakter anak. Mereka belajar bekerja sama, saling membantu, menghargai teman, dan menyelesaikan berbagai kegiatan secara bersama-sama,” ujarnya.

Maringan berharap pengalaman yang diperoleh selama PERJUSA dapat menjadi bekal positif bagi para siswa, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara siswa, guru, dan pembina melalui suasana kebersamaan yang edukatif dan menyenangkan.

Report,

Andre Hariyanto Lulus Uji Kompetensi Wartawan, Siap Tingkatkan Profesionalitas Jurnalistik

SURABAYA, SuaraIndonesia1.com – Berawal dari hobi menulis sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), Andre Hariyanto terus mengembangkan kiprahnya di bidang jurnalistik hingga dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Hotel Amaris Surabaya, selama 2 hari pada Jumat-Sabtu (18-19/9/2026).

UKW tersebut diselenggarakan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Kompas, Kompas Gramedia (KG) Media bekerja sama dengan Google dan diikuti 45 wartawan dari berbagai platform media, baik cetak, siber, maupun televisi. Para peserta berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk satu peserta dari Sorong, Papua.

"Alhamdulillah, lulus Uji Kompetensi Wartawan merupakan suatu kebanggaan dan menjadi pengalaman penting untuk terus meningkatkan kompetensi serta profesionalitas di bidang jurnalistik," kata Andre Hariyanto, yang juga merupakan penulis buku Mutiara Hikmah.

Menurut ayah dari Zahwa Qarira Nazhira Prabumoker, materi yang diperoleh selama UKW dapat diterapkan dalam pengelolaan redaksi maupun kegiatan jurnalistik. Pemahaman terhadap aturan pers dan kode etik jurnalistik, kata dia, menjadi bagian penting dalam menyajikan informasi kepada publik secara profesional dan bertanggung jawab.

Selain aktif sebagai trainer dan jurnalis, Andre kini juga menjabat sebagai Trainer Lembaga AR Learning Center, Pendiri Yayasan Suara Utama Indonesia dan Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara.

Kelulusan UKW tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi dan profesionalitas Andre Hariyanto dalam menjalankan aktivitas jurnalistik serta pengelolaan media.

Peserta yang dinyatakan kompeten dalam UKW memperoleh sertifikat kompetensi dan kartu kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dari Dewan Pers.

Pria kelahiran Kota Mojokerto 24 Mei 1993, Andre Hariyanto, mengikuti UKW pada jenjang Wartawan Muda.

Rep: JO

Dari Jakarta Menuju Bogor, Perkuat Kekompakan, Kepedulian Sosial dan Semangat Kolaborasi

BOGOR, suaraindonesia1.com, Rangkaian Rising Communities JNE 2026 resmi dibuka oleh Mohammad Feriadi Soeprapto, Presiden Direktur JNE yang akrab disapa Feri. Kegiatan yang mengusung tema “Together We Rise, Together We Thrive” tersebut berlangsung pada 19–20 September 2026 dan menjadi momentum mempererat kebersamaan, silaturahmi, kepedulian sosial serta kolaborasi antarkomunitas JNE.

Pembukaan kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan. Para peserta sebelumnya berkumpul di JNE Tomang 11, Jakarta, sebelum bersama-sama melakukan perjalanan menuju wilayah Bogor.

Kehadiran Presiden Direktur JNE Mohammad Feriadi Soeprapto dalam pembukaan menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Feri membuka secara resmi agenda Rising Communities JNE 2026 sekaligus memberikan semangat kepada seluruh peserta yang akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan di Bogor.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda berkumpul dan melakukan perjalanan bersama, tetapi juga dirancang sebagai ruang untuk membangun komunikasi, mempererat hubungan antarkomunitas serta menumbuhkan semangat kolaborasi.

Sejak pagi, suasana di titik keberangkatan JNE Tomang 11 sudah dipenuhi para peserta. Setelah melakukan registrasi dan persiapan, peserta mengikuti coffee morning, cone flag, pengarahan rute serta safety riding briefing.

Seluruh peserta kemudian bergerak bersama menuju Bogor dengan tetap mengedepankan keselamatan dan ketertiban selama perjalanan.

Perjalanan Jakarta–Bogor menjadi bagian tersendiri dalam kegiatan Rising Communities JNE 2026. Peserta dari berbagai komunitas dapat saling berinteraksi, berkomunikasi dan membangun kebersamaan dalam satu rangkaian perjalanan.

Setibanya di Bogor, rombongan mengikuti agenda di JNE Wilayah Bogor sebelum melanjutkan perjalanan menuju Lingkung Gunung Adventure Camp and Resort, Caringin, Bogor, sebagai lokasi utama kegiatan.

Sambutan Manajer EEGD Wahyu Robihun

Dalam rangkaian acara tersebut, turut hadir dan memberikan sambutan Manajer ECWD, Wahyu Robihun.

Dalam sambutannya, semangat kebersamaan dan kekompakan menjadi bagian penting dari pelaksanaan Rising Communities JNE 2026.

Kegiatan ini diharapkan mampu mempertemukan berbagai komunitas dalam suasana yang lebih dekat, sehingga komunikasi dan hubungan antarpeserta dapat semakin kuat.

Kegiatan juga menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, membangun jejaring dan memperkuat semangat kerja sama.

Santunan untuk Rumah Yatim

Tidak hanya kegiatan komunitas, Rising Communities JNE 2026 juga diisi dengan agenda sosial berupa pemberian santunan kepada Rumah Yatim.

Santunan tersebut menjadi salah satu wujud kepedulian sosial dalam rangkaian kegiatan. Penyerahan santunan turut didampingi oleh Ibu Elmira.

Agenda sosial tersebut mendapat perhatian karena menunjukkan bahwa semangat kebersamaan yang dibangun dalam kegiatan Rising Communities JNE 2026 juga diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Fun Games hingga Leadership Challenge

Sesampainya di lokasi utama di Lingkung Gunung, peserta mengikuti berbagai kegiatan yang telah dipersiapkan.

Di antaranya fun games, Treasure Hunt, Leadership Challenge, Survival Mini Games dan Problem Solving Race.

Berbagai kegiatan tersebut memberikan tantangan kepada peserta untuk membangun kekompakan, komunikasi dan kerja sama tim.

Tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, peserta dituntut untuk mampu bekerja bersama dalam menyelesaikan setiap tantangan.

Suasana semakin meriah ketika peserta mengikuti berbagai permainan dan aktivitas kelompok. Kebersamaan yang terbangun menjadi salah satu bagian penting dari tujuan Rising Communities JNE 2026.

BOD Sharing dan Malam Kebersamaan

Pada malam hari, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan BOD Sharing.

Agenda tersebut menjadi ruang berbagi mengenai kepemimpinan, pengalaman dan harapan ke depan. Peserta mendapatkan kesempatan untuk menyimak berbagai pengalaman sekaligus memperluas wawasan.

Setelah agenda tersebut, suasana semakin hangat melalui live acoustic dan story sharing.

Peserta kemudian mengikuti pembagian hadiah yang menjadi salah satu agenda penutup kegiatan malam tersebut.

Apresiasi untuk JNE Pusat dan JNE Wilayah Bogor

Pihak penyelenggara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Rising Communities JNE 2026.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada JNE Pusat atas dukungan terhadap kegiatan serta JNE Wilayah Bogor yang turut membantu kelancaran rangkaian kegiatan di wilayah Bogor.

“Terima kasih kami sampaikan kepada JNE Pusat, seluruh jajaran JNE dan JNE Wilayah Bogor yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Rising Communities JNE 2026 dapat berjalan dengan baik,” ujar pihak penyelenggara.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh peserta dan komunitas yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias.

“Terima kasih kepada seluruh komunitas, peserta, panitia dan semua pihak yang telah bersama-sama menyukseskan kegiatan ini. Kebersamaan seperti inilah yang menjadi kekuatan kita. Semoga silaturahmi dan komunikasi yang sudah terbangun dapat terus berlanjut,” ungkapnya.

Dari Jakarta Menuju Bogor, Membawa Semangat Baru

Rising Communities JNE 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan riding dan gathering semata.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membangun persaudaraan, kepedulian sosial, kepemimpinan dan kolaborasi.

Perjalanan dari Jakarta menuju Bogor menjadi simbol kebersamaan. Peserta bergerak dalam satu rangkaian kegiatan, saling menjaga selama perjalanan dan kemudian mengikuti berbagai aktivitas bersama di lokasi acara.

Kehadiran Presiden Direktur JNE Mohammad Feriadi Soeprapto atau Feri dalam pembukaan semakin memberikan makna tersendiri bagi kegiatan tersebut.

Dengan mengusung semangat “Together We Rise, Together We Thrive”, Rising Communities JNE 2026 diharapkan mampu melahirkan energi positif dan semangat baru bagi seluruh komunitas.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kebersamaan, kepedulian dan kolaborasi merupakan bagian penting dalam membangun komunitas yang kuat.

Dari Jakarta menuju Bogor, para peserta membawa satu semangat yang sama: bergerak bersama, saling menjaga, saling mendukung dan tumbuh bersama.

Reporter, Jp

RUMAH WARGA DIBONGKAR DI AREA KNMP KALUMBATAN, KEVIN LAPENDOS: JANGAN ATAS NAMA PEMBANGUNAN LALU HAK WARGA DIABAIKAN

BANGGAI KEPULAUAN, SuaraIndonesia1.com — Pembongkaran salah satu rumah warga Desa Kalumbatan yang berada di sekitar kawasan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum, perlindungan warga, serta dasar pemerintah desa dalam melakukan pengosongan lahan.

Koordinator Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, menyoroti keras pembongkaran tersebut. Menurut Kevin, persoalan utamanya bukan semata-mata mengenai bangunan yang dibongkar, tetapi menyangkut bagaimana pemerintah memperlakukan warga ketika sebuah proyek pembangunan pemerintah berlangsung.

Kevin menyebut, sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah Desa Kalumbatan memang telah memberikan peringatan kepada warga agar segera meninggalkan lokasi karena area tersebut akan digusur. Namun, berdasarkan keterangan warga yang diwawancarai, peringatan tersebut justru dirasakan sebagai bentuk tekanan dan intimidasi.

Warga tersebut mengaku bahwa Kepala Desa Kalumbatan menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diberitahukan kepada Bupati serta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Warga juga mengaku diberi peringatan bahwa apabila tidak segera meninggalkan lokasi, dirinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

“Kalau benar pernyataan itu disampaikan seperti yang diterangkan oleh warga, tentu ini harus dijelaskan secara terbuka. Apa maksudnya membawa nama Bupati dan kepolisian dalam proses pengosongan rumah warga? Apakah warga sedang diberi ruang untuk menyelesaikan persoalan secara baik, atau justru sedang ditekan agar segera pergi?” kata Kevin.

Menurutnya, pemerintah desa harus mampu menunjukkan dasar hukum dan administrasi yang jelas apabila memang memiliki kewenangan untuk meminta warga meninggalkan lokasi.

Kevin juga mempertanyakan status hubungan warga dengan lokasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa rumah atau lokasi tersebut disebut telah dikontrakkan selama dua tahun dengan nilai Rp3 juta, dan menurut keterangan yang diterimanya, kontrak tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Desa Kalumbatan.

Jika benar demikian, kata Kevin, muncul pertanyaan mendasar: mengapa warga harus meninggalkan lokasi sebelum masa kontraknya berakhir?

“Kalau memang benar ada kontrak dua tahun senilai Rp3 juta dan kontrak itu diberikan langsung oleh kepala desa, maka pemerintah desa harus menjelaskan bagaimana status kontrak tersebut. Kalau masa kontraknya belum selesai, atas dasar apa warga kemudian digusur? Jangan sampai warga membayar kontrak, tetapi di tengah jalan justru kehilangan hak menggunakan tempat tersebut tanpa penyelesaian yang jelas,” tegas Kevin.

Kevin menilai persoalan tersebut tidak boleh begitu saja disederhanakan sebagai urusan pembangunan KNMP. Menurut dia, jika memang terdapat perubahan peruntukan lokasi, pemerintah harus menjelaskan mekanisme, dasar keputusan, status kontrak, serta bentuk penyelesaian terhadap warga yang terdampak.

Pertanyaan lain yang disampaikan Kevin adalah mengenai dasar pembongkaran rumah tersebut. Ia mempertanyakan apakah lokasi rumah warga tersebut benar-benar masuk dalam batas atau site plan pembangunan KNMP atau justru berada di luar area pekerjaan.

“Atas dasar apa rumah warga ini dibongkar? Kalau jawabannya karena kepentingan estetika kawasan, itu justru harus dipertanyakan. Pembangunan pemerintah bukan alasan untuk menghilangkan hak warga begitu saja,” ujar Kevin.

Ia juga mempertanyakan mengapa persoalan tersebut tidak dibicarakan secara terbuka sejak awal sebelum proyek berjalan.

“Kalau memang sejak awal lokasi itu dianggap mengganggu pembangunan atau penataan KNMP, kenapa tidak dibicarakan sejak awal? Kenapa setelah proyek berjalan baru warga diminta pergi? Pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi, bukan membuat warga berhadapan dengan rasa takut dan ketidakpastian,” lanjutnya.

Secara administratif, petunjuk teknis KNMP 2026 yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mensyaratkan calon lokasi memiliki tanah yang jelas status, letak, luas dan batas fisiknya serta digambarkan dalam peta. Juknis tersebut juga memuat persyaratan bahwa tanah lokasi harus clear and clean dan tidak dalam keadaan sengketa.

Karena itu, menurut Kevin, dokumen lokasi KNMP harus dibuka dan diperiksa bersama. Jika pemerintah menyatakan rumah warga berada di dalam area pembangunan, maka harus dapat ditunjukkan peta, batas fisik, dokumen penguasaan lahan, serta dasar administrasi pengosongan lokasi.

Sebaliknya, jika rumah tersebut memang berada di luar denah atau batas lokasi proyek, maka alasan pembongkarannya harus dijelaskan secara terpisah dan tidak boleh sekadar dikaitkan dengan proyek KNMP.

Kevin menegaskan bahwa Aliansi Pemuda Kalumbatan tidak menolak pembangunan KNMP. Namun, pembangunan menurutnya harus berjalan dengan prinsip keterbukaan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.

“Kami tidak anti pembangunan. Kami mendukung pembangunan yang benar-benar membawa manfaat bagi nelayan dan masyarakat. Tetapi pembangunan tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan hak warga. Pemerintah harus menjadi solusi bagi rakyat, bukan justru membuat rakyat merasa terancam oleh kebijakan pemerintah sendiri,” tegasnya.

Ia meminta Pemerintah Desa Kalumbatan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, pelaksana KNMP dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan tersebut.

Aliansi Pemuda Kalumbatan juga mendorong agar dilakukan verifikasi terhadap batas lahan KNMP, pemeriksaan dokumen kontrak warga, klarifikasi mengenai dasar pembongkaran, serta pemeriksaan apakah lokasi rumah tersebut benar-benar berada dalam denah atau site plan pembangunan KNMP.

“Jangan sampai setelah rumah warga dibongkar, baru semua pihak sibuk mencari dasar hukumnya. Kalau semuanya benar, buka dokumennya. Kalau ada kekeliruan, akui dan selesaikan. Negara tidak boleh hadir hanya ketika proyek akan dibangun, tetapi absen ketika rakyat membutuhkan kepastian,” tutup Kevin Lapendos.

Rep: JO

Keluhan Obat Pasien RS ZUS Disorot DPRD, Windra: Evaluasi Total Tengah Dilakukan Pemda

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com — Keluhan seorang pasien BPJS terkait ketersediaan obat di RSUD Zainal Umar Sidiki (RS ZUS) dan penggantian biaya obat yang dibelinya di luar rumah sakit mendapat perhatian DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasien yang menjalani perawatan pada 9 hingga 15 September 2026 mengaku beberapa kali membeli obat di luar rumah sakit karena obat yang diresepkan disebut tidak tersedia di apotek RS ZUS.

Dari total pembelian obat sebesar Rp165.000, pasien mengaku pihak rumah sakit hanya menyampaikan nilai yang dapat dibayarkan sekitar Rp31.000. Pasien mempertanyakan dasar perhitungan tersebut karena sebelumnya disebut dipersilakan membeli obat di luar dan menyimpan nota untuk pengajuan penggantian.

“Memang uangnya tidak banyak, hanya sekitar Rp165 ribu. Tapi ini bukan soal jumlah uangnya. Ini soal perlakuan terhadap pasien,” ujar pasien.

Keluhan tersebut mendapat tanggapan anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi PKS, Windra Lagarusu.

“Sudah dibahas di DPRD soal ZUS. Termasuk aduan dalam pemberitaan ini. Evaluasi total ZUS tengah dilakukan Pemda. Ini hanya bagian dari persoalan RS ZUS sekarang,” tegas Windra.

Menurutnya, perhatian terhadap RS ZUS tidak hanya berasal dari Komisi III.

“Tidak hanya Komisi III. Seluruh anggota DPRD Gorontalo Utara menyoroti manajemen ZUS sekarang,” katanya.

Windra menambahkan, evaluasi Pemda dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pelayanan BPJS Kesehatan.

“Semoga bisa lebih baik ke depannya,” ujarnya.

RS ZUS Belum Berikan Tanggapan

Hingga berita ini diterbitkan, pihak RS ZUS belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan pasien tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak RS ZUS maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Rep: JO

Setahun Tanpa Kejelasan, Korban Penganiayaan Brutal di Takalar Pertanyakan Kinerja Penyidik Polres TAKALAR

Takalar – Suaraindonesia1, Kasus penganiayaan brutal yang menimpa seorang perempuan bernama Sri Wahyuni hingga kini masih terkatung-katung tanpa kejelasan di Polres Takalar. Meski laporan polisi telah resmi dibuat sejak 25 Oktober 2025, pihak penyidik dinilai lamban dalam menuntaskan perkara hukum ini dan belum juga menahan tersangka.

Peristiwa pilu ini bermula saat Sri Wahyuni sekadar melintas di depan rumah tetangganya yang sedang menggelar acara hakikah keponakan pelaku. Tanpa alasan yang jelas, korban tiba-tiba diteriaki dengan kata-kata kasar. Situasi semakin memburuk saat pelaku berinisial AF (Aruna Fika) mendekati korban, menarik leher bajunya, lalu melakukan tindakan kekerasan fisik yang sangat keji.

Pelaku secara brutal menendang bagian ulu hati serta area sensitif (kelamin) korban. Akibat hantaman keras di bagian vital tersebut, korban mengalami kesakitan luar biasa hingga mengencingi dirinya sendiri di lokasi kejadian.

Kecewa dan menuntut keadilan, Sri Wahyuni langsung melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polres Takalar. Namun, perjalanan mencari keadilan justru penuh jalan buntu. Korban mengaku sudah hampir enam bulan bolak-balik mendatangi markas Polres Takalar demi menanyakan kelanjutan kasusnya."Pihak kepolisian sempat mengatakan bahwa surat panggilan kedua untuk tersangka Aruna Fika sudah dilaksanakan. Tapi setelah itu, sampai sekarang saya tidak pernah lagi mendengar kabar baru.

 Saya baru direspons kembali kalau saya yang aktif menghubungi duluan," ungkap Sri Wahyuni dengan nada kecewa.Hingga berita ini diturunkan, kasus yang sudah berjalan satu tahun ini belum menunjukkan tanda-tanda akan dilimpahkan ke kejaksaan. 

Korban mendesak Kapolres Takalar untuk mengevaluasi kinerja penyidik yang menangani perkaranya, agar tersangka segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

SW.

YPK Tanah Papua Konsolidasi Pengelolaan 56 Satuan Pendidikan di Kepulauan Yapen.

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua melakukan konsolidasi pengelolaan satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen melalui rapat kerja teknis (rakernis) bersama para pengelola dan kepala satuan pendidikan, Kamis 18/9/2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua YPK Tanah Papua, Pdt. Abraham I. Ungirwalu, S.Th., M.M., bersama jajaran pengurus serta para pengelola satuan pendidikan dari berbagai jenjang.

Abraham mengatakan, kehadiran YPK Tanah Papua di Kepulauan Yapen tidak hanya untuk melaksanakan rakernis, tetapi juga melakukan tatap muka dan konsolidasi kepengurusan, khususnya dengan para pengelola satuan pendidikan yang berada di setiap kabupaten dan kota di Tanah Papua.

“Kami hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka pelaksanaan rakernis dan sekaligus melakukan tatap muka bersama dengan pengelola satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ujar Abraham.

Menurutnya, konsolidasi tersebut penting untuk membangun komunikasi bersama mengenai teknis pengelolaan sekolah ke depan YPK ingin memastikan seluruh satuan pendidikan dapat dikelola secara lebih baik, mandiri, dan terarah.

“Tujuannya supaya kami dapat berbicara bersama dengan semua satuan pendidikan, bagaimana kerja-kerja dan teknis-teknis ke depan dalam mengelola sekolah-sekolah yang kami sebut sebagai satuan pendidikan,” katanya.

Ia berharap, melalui konsolidasi yang dilakukan secara berkelanjutan, YPK Tanah Papua dapat semakin mandiri dan mampu menjalankan tugasnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan gereja.

Abraham juga menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan bukan hanya berada pada pihak sekolah maupun yayasan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan bersama antara pengelola satuan pendidikan, Badan Pekerja Klasis, jemaat, serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini turut berkontribusi terhadap keberadaan YPK Tanah Papua.

“Jadi tidak hanya dari sekolah-sekolah yang kami libatkan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dengan para Badan Pekerja Klasis dan para pengelola satuan pendidikan, juga bersama dengan jemaat-jemaat yang selama ini menjadi satu kesatuan dalam kontribusi terhadap Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua,” jelasnya.

Apapun ditengah kegiatan dilakukan pengangkatan struktur Pengolah Satuan Pendidikan (PSP)  pada Kabupaten/kota se tanah Papua periode 2026-2031 diantaranya : Isak Torobi, M. Pd. (Sekretaris), Dra. Aplenci Patai, M. Pd.(Bendahara), Aleks Sangenafa, S. Pd.(Bidang Dikdasmenjur), Donela Woisiri, S. Pd(Bidang IT dan Data), Pdt. Hans Mansbawar, S. Th (Bidang Aset), Yunias Sineri, M. Pd. (Bidang Personalia) 

Sementara itu, Ketua Pengelola Satuan Pendidikan (PSP) Kabupaten Kepulauan Yapen, Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si., mengatakan raker tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus menata kembali penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan YPK.

Di Kabupaten Kepulauan Yapen, PSP mengelola sebanyak 56 satuan pendidikan, yang terdiri atas 52 SD, 2 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK. Raker diikuti para kepala satuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

Orgenes menjelaskan, sejumlah agenda menjadi fokus pembahasan dalam raker, di antaranya evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan, kelengkapan serta implementasi dokumen kurikulum, penataan aset dan pembiayaan sekolah, serta penyelarasan mekanisme kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan agar pengelolaan sekolah dapat berjalan lebih tertib dan setiap pihak memahami tugas serta tanggung jawabnya.

Melalui raker ini, PSP berharap dapat membangun komitmen bersama sekaligus memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab antara pengelola satuan pendidikan, pihak sekolah, jemaat, dan klasis GKI di Tanah Papua.

Dengan adanya kesepakatan bersama, penyelenggaraan pendidikan pada 56 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat berjalan lebih tertata, terkoordinasi, serta sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.

Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya YPK Tanah Papua untuk memperkuat tata kelola pendidikan dan meningkatkan koordinasi antara yayasan, satuan pendidikan, gereja, serta masyarakat dalam menjalankan pelayanan pendidikan di Tanah Papua.

#ELVINO

HMI: BUBARKAN SAJA KADIN GRONTALO

oleh: Aris Setiawan I Ketua Umum HMI BADKO Sulut-Gorontalo

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com, OPINI – BUBARKAN SAJA KADIN GORONTALO. Seruan ini tidak lahir dari kebencian terhadap satu organisasi yang bergerak didunia usaha, melainkan dari pertanyaan Fundamen: untuk apa sebuah institusi dipertahankan apabila keberadaannya semakin jauh dari tujuan dan semangat pembentukannya? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 menempatkan KADIN sebagai wadah pembinaan dunia usaha, penyalur aspirasi pengusaha, serta ruang komunikasi, konsultasi dan konsolidasi antara dunia usaha dengan pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi rakyat. Namun nyatanya di Gorontalo di bumi yang kita cintai ini, justru energi organisasi ini terbuang sia sia pada konflik kepengurusan, polemic caretaker, legitimasi Musyawarah Kabupaten dan Musyawarah Kota, perebutan hak peserta, persoalan KTA, serta saling berebut margin elektabilitas menjelang Musyawarah Provinsi. Ekspektasi public terhadap entitas organisasi ini: seharusnya menjadi rumah besar bagi pengusaha, malah yang ramai baru baru ini yang dibicarakan konflik internal organisasi daripada gagasan industrialisasi, investasi, UMKM, lapangan kerja dan ekspansi pasa! maka kami HMI dan rakyat Gorontalo berhak mempertanyakan manfaat konkret keberadaannya apa? Sampai saling sikut sikutan, lempar sumpah serapah, bahkan parahnya suda saling menjatuhkan didunia maya!

Persoalan KADIN Gorontalo bukan hanya konflik prosedural, tetapi juga krisis kepemimpinan dan regenerasi organisasi. Kepemimpinan KADIN seharusnya tumbuh dan lahir dari akar dunia usaha, dari pelaku UMKM, pengusaha yang merintis usahanya dari bawah, orang-orang yang memahami betapa sulitnya mendapatkan modal. Tetapi mirisnnya mekanisme organisasi lebih mudah diakses oleh figur yang memiliki suaka, modal besar, nama keluarga, kedekatan dengan pejabat atau berada dalam lingkar kekuasaan, maka terkesan kepemimpinan tidak lagi lahir dari grassroots dunia usaha, melainkan ditentukan dari atas. Di sinilah perosalan paing vital menurut kami. KADIN berisiko berubah menjadi Kumpulan para elit! Kita sebut saja "kaum priyayi eksklusif," begitu orang orang pribumi menyebutnya saat penjajah mengekspansi Nusantara.

Gaetano mosca dalam teori kelas penguasa, berargumen "bahwa dalam setiap masyrakat selalu ada minoritas terorganisir yang memerintah mayoritas terorganisir, penguasaan atas sumber daya ekonomi Adalah sala satu jalur utama bagi kelompok ini untuk mempertahankan posisinya sebagai kelas politik."

Nurkholis Madjid atau di HMI akrap kita mengenalnya dengan Cak Nur seorang Ideolog HMI menegaskan bahwa "Penguasaan sumber daya material (uang) Adalah salah satu dari beberapa "modal structural" yang membuat kekuatan politik sulit ditandingi"

Mereka sangat mudah mengakses kekuasaan, serta memiliki kekayaan dan jaringan. Sehingga nama besar keluarga lebih menentukan. dibanding rekam kerja, kapasitas organisasi dan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil. apabila ekosistem semacam ini dibiarkan, maka anggota biasa hanya berfungsi sebagai legitimasi administrative! Di HMI kita menyebutnya "tim hore atau Romli (Rombongan Lillahitala)" sementara keputusan strategis tetap berputar di lingkaran kelompok yang itu-itu saja.

Lebih parah lagi ketika konflik internal bertemu dengan lemahnya pertanggungjawaban terhadap masyarakat. HMI Badko SulutGo perlu mempertanyakan apa kontribusi KADIN Gorontalo yang benar-benar dapat diukur terhadap perekonomian daerah, indikatornya apa?. Ekonomi Gorontalo memang mengalami pertumbuhan, tetapi pertumbuhan ekonomi daerah dengan sendirinya tidak membuktikan keberhasilan KADIN. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: berapa investasi yang secara konkret berhasil difasilitasi KADIN, berapa UMKM yang level up, berapa pengusaha kecil yang memperoleh akses pembiayaan, berapa kemitraan usaha yang dilahirkan, dan berapa lapangan kerja yang tercipta dari program yang dapat ditelusuri langsung kepada intervensi KADIN? Jika tidak tersedia laporan kinerja yang transparan dan terukur, maka istilah "mitra strategis pemerintah" berisiko hanya menjadi status seremonial yang tidak memiliki konsekuensi terhadap kesejahteraan pelaku usaha lebih khususnya Masyarakat Gorontalo.

Olehnya, persoalan terbesar KADIN Gorontalo sesungguhnya bukan siapa yang akan mengawangi organisasi ini, melainkan siapa yang sesungguhnya diwakili oleh KADIN?. Yang dibuthkan Gorontalo saat ini yaitu entitas organisasi pengusaha yang berada di lingkaran masyarakat yang dia bicara tentang apa itu hilirisasi pertanian, apa aitu industri pengolahan, bagaimana akses permodalan, strategi ekspor, transformasi digitalisasi usaha, industrialisasi daerah dan paling penting bagaimana dia mampu memobilisasi kepentingan rakyat kecil agar terciptanya lapangan pekerjaan. Yang dibutuhkan bukan kepemimpinan yang lahir karena kekuatan finansial, nama besar keluarga atau kedekatan dengan pejabat, tetapi pemimpin yang memiliki legitimasi dari bawah dan dapat membuktikan kerja nyata. bila organisasi terus menerus membidani para elite, maka pergantian ketua tidak akan pernah memecahkan masalah ia hanya akan mengganti orang di pucuk kekuasaan tanpa mengubah struktur masalah di bawahnya.

Atas dasar itulah, seruan "BUBARKAN SAJA KADIN GORONTALO" harus dipahami sebagai bentuk revlektif terhadap kegagalan kelembagaan, kepemimpinan dan regenerasi organisasi. Kita tau Secara hukum, memang pembubaran KADIN tentu tidak dapat dilakukan hanya melalui seruan ,slogan atau tekanan publik karena keberadaannya memiliki dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Tetapi status hukum tidak boleh dijadikan dalil untuk menghindari kritik dan evaluasi organisasi. Jika KADIN Gorontalo tidak mampu membuktikan legitimasi kepemimpinannya, membuka proses organisasi secara demokratis, melahirkan pemimpin dari basis dunia usaha, menghentikan dominasi elite, serta melahirkan legacy ekonomi yang terukur, maka struktur dan kepengurusannya patut dievaluasi secara total.

Pada akhirnya Gorontalo tidak membutuhkan KADIN yang hanya melahirkan ketua dari lingkar elite, Gorontalo membutuhkan KADIN yang berada di lingkaran Bersama sama pengusaha kecil, membuka lapangan kerja, memperluas pasar dan memperkuat ekonomi rakyat. Namun jika yang terus dihasilkan justru konflik kepentingan semata, melahirkan sentiment para elit maka kami atas nama rakyat gorontalo mempunyai alasan kuat untuk bertanya KADIN ini sebenarnya bekerja untuk apa dan untuk siapa?

Rep: JO

Jerat Hukum Dibalik Tanda Tangan Palsu Bagi ASN

Suaraindonesia1 - Ada hal-hal yang terlihat sederhana di atas meja kerja, tetapi bisa berubah menjadi persoalan serius ketika masuk ke ranah hukum.

Salah satunya adalah tanda tangan.

Dalam pemerintahan, tanda tangan pada sebuah dokumen bukan sekadar goresan tinta. Di baliknya bisa terdapat kewenangan, persetujuan, pengesahan, keputusan hingga dasar bagi seseorang untuk memperoleh hak atau menjalankan suatu kepentingan.

Karena itu, menggunakan tanda tangan orang lain tanpa kewenangan, membuat dokumen seolah-olah dibuat atau disetujui pejabat tertentu, maupun menggunakan surat yang diketahui tidak benar bukan perkara yang selalu selesai sebagai kesalahan administrasi.

Jika unsur pidananya terpenuhi, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi perkara hukum.

Bagi aparatur sipil negara (ASN), risikonya juga tidak berhenti pada proses pidana. Ada aturan disiplin kepegawaian yang dapat memberikan konsekuensi terhadap karier dan status kepegawaiannya.

Ketika Tanda Tangan Bukan Lagi Sekadar Formalitas

Dalam pekerjaan pemerintahan, dokumen menjadi bagian dari hampir setiap proses.

Ada surat keputusan, berita acara, surat pernyataan, dokumen pencairan, surat persetujuan, dokumen pelayanan masyarakat dan berbagai administrasi lainnya.

Tanda tangan menjadi salah satu bagian yang memberikan legitimasi terhadap dokumen tersebut.

Karena itu, ketika sebuah tanda tangan dicantumkan tanpa kewenangan atau dokumen dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah asli, persoalannya menjadi lebih serius.

Pertanyaan hukumnya tidak hanya soal apakah tanda tangan itu benar atau palsu.

Pemeriksaan dapat berkembang pada siapa yang membuat dokumen, siapa yang membubuhkan tanda tangan, apakah orang tersebut memiliki kewenangan, untuk apa dokumen dibuat, siapa yang menggunakan dan apakah dokumen tersebut kemudian menimbulkan hak, kewajiban, keuntungan ataupun kerugian bagi pihak tertentu.

Dengan kata lain, sebuah tanda tangan tidak dapat dilihat berdiri sendiri.

Konteks dokumen dan tujuan penggunaannya juga menjadi bagian penting dalam melihat apakah sebuah perbuatan memenuhi unsur tindak pidana.

KUHP Baru Tetap Mengatur Pemalsuan Surat

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia menggunakan KUHP nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan mengenai pemalsuan surat antara lain diatur dalam Pasal 391.

Secara umum, ketentuan tersebut mengatur perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal.

Ketentuan itu juga berkaitan dengan maksud agar surat tersebut digunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.

Jika unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut terpenuhi, ancaman pidananya dapat berupa penjara paling lama enam tahun atau denda kategori VI.

Bukan hanya orang yang membuat surat palsu yang perlu diperhatikan. Orang yang dengan sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar juga dapat berhadapan dengan ketentuan pidana apabila unsur yang dipersyaratkan terpenuhi.

Artinya, persoalan hukum tidak selalu berhenti pada pertanyaan siapa yang membuat tanda tangan.

Penggunaan dokumen tersebut juga dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.

Namun demikian, keberadaan sebuah dokumen yang dipersoalkan belum otomatis membuat seseorang dapat disebut sebagai pelaku pemalsuan.

Dugaan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan melihat alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen dan rangkaian fakta lainnya.

ASN Tidak Kebal Karena Jabatan

Status sebagai ASN bukan alasan seseorang terbebas dari hukum pidana.

Jabatan, pangkat maupun kewenangan yang melekat pada seorang aparatur tidak dapat dijadikan pelindung apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana.

Justru karena bekerja dalam lingkungan pemerintahan, setiap tindakan yang berkaitan dengan kewenangan dan dokumen kedinasan memiliki tanggung jawab yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Namun prinsip yang sama berlaku sebaliknya.

Seseorang yang berstatus ASN juga tidak boleh langsung dinyatakan bersalah hanya karena namanya disebut dalam laporan, pemeriksaan atau sengketa dokumen.

Ada proses yang harus dilalui.

Dugaan adalah dugaan sampai kemudian dibuktikan berdasarkan hukum.

Hal ini penting karena perbedaan tanda tangan, kesalahan administrasi atau dokumen yang dipersoalkan belum dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana pemalsuan.

Yang menentukan adalah terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan fakta dan pembuktian.

Ada PNS yang Berakhir di Penjara

Bahwa perkara pemalsuan surat dapat berujung pada pidana penjara bukan sekadar teori.

Salah satu contohnya adalah perkara seorang PNS di Lhokseumawe, Aceh, bernama Azhari.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm, Azhari dinyatakan bersalah dalam perkara pemalsuan surat dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Perkara tersebut terjadi ketika ketentuan KUHP lama masih berlaku. Putusan itu menggunakan Pasal 263 KUHP lama.

Dalam dokumen perkara yang berkaitan dengan sengketa kepegawaiannya, putusan pidana tersebut kemudian menjadi bagian dari persoalan yang dibawa ke ranah tata usaha negara.

Kasus tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa persoalan dokumen yang dilakukan dalam lingkungan pekerjaan tidak selalu berhenti pada urusan administrasi.

Ketika unsur pidananya terbukti, konsekuensinya dapat masuk ke pengadilan.

Contoh Lebih Baru di Era KUHP Nasional

Contoh yang lebih baru terjadi pada seorang ASN di lingkungan Polri, Tusiyah.

Pada 27 April 2026, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dalam perkara pemalsuan surat tanah.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perkara ini menjadi gambaran bahwa ketentuan mengenai pemalsuan surat dalam KUHP nasional telah digunakan dalam perkara yang melibatkan ASN.

Tetapi contoh tersebut tidak boleh ditarik terlalu jauh.

Tidak setiap persoalan tanda tangan akan berakhir dengan pidana penjara. Setiap perkara mempunyai fakta, alat bukti, tujuan penggunaan dokumen dan unsur hukum yang harus dinilai secara tersendiri.

Yang bisa dipetik adalah satu hal: persoalan tanda tangan dan dokumen dapat masuk ke ranah pidana apabila unsur-unsurnya terbukti.

Risiko ASN Tidak Berhenti di Pidana

Bagi ASN, khususnya PNS, persoalan juga dapat memiliki konsekuensi dari sisi disiplin kepegawaian.

PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur mengenai Disiplin PNS, termasuk kewajiban, larangan serta jenis hukuman disiplin.

Hukuman disiplin terdiri atas tingkat ringan, sedang dan berat.

Pada tingkat tertentu, hukuman disiplin berat dapat berujung pada pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.

Artinya, ketika seorang PNS tersangkut persoalan hukum, terdapat dua sisi yang perlu dibedakan.

Pertama, proses pidana untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana.

Kedua, proses disiplin kepegawaian yang mempunyai mekanisme dan ketentuan tersendiri.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Seorang ASN yang sedang menghadapi laporan pidana belum otomatis kehilangan status kepegawaiannya. Begitu pula, sebuah dugaan pemalsuan belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang pasti akan diberhentikan.

Konsekuensi kepegawaian tetap bergantung pada jenis pelanggaran, proses pemeriksaan, ketentuan yang diterapkan dan, dalam kondisi tertentu, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemalsuan Tanda Tangan Pernah Berujung Sanksi Kepegawaian

Catatan mengenai konsekuensi kepegawaian dalam perkara pemalsuan tanda tangan juga pernah terjadi.

Pada 2012, Pemerintah Kabupaten Gresik diberitakan memberhentikan dua PNS yang terlibat perkara penipuan dan pemalsuan tanda tangan.

Salah satunya, Susiatin, disebut diberhentikan karena terlibat tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan memberikan keterangan palsu pada akta otentik.

Kasus tersebut memang terjadi dalam rezim aturan kepegawaian yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Karena itu, kasus lama tersebut tidak bisa begitu saja dijadikan dasar untuk menyamakan seluruh sanksi ASN pada masa sekarang.

Namun, secara historis, perkara itu menunjukkan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dapat memiliki konsekuensi serius terhadap pekerjaan seorang PNS.

Dalam aturan saat ini pun, pelanggaran disiplin berat tetap dapat membawa konsekuensi terhadap status kepegawaian apabila syarat dan ketentuannya terpenuhi.

Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Kebebasan

Ketika seorang ASN berhadapan dengan perkara hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya kemungkinan pidana penjara.

Ada reputasi.

Ada karier.

Ada jabatan.

Ada kepercayaan masyarakat.

Dan ada status kepegawaian yang dapat terdampak apabila berdasarkan proses yang sah ditemukan adanya pelanggaran.

Bagi aparatur yang bekerja menggunakan kewenangan negara, kepercayaan menjadi bagian penting dari pekerjaan.

Sebuah dokumen yang ditandatangani pejabat dapat menjadi dasar pencairan anggaran, pelayanan masyarakat, keputusan administratif ataupun tindakan pemerintahan lainnya.

Karena itu, setiap tanda tangan semestinya diberikan dengan kewenangan dan kehati-hatian.

Jangan menganggap dokumen internal sebagai sesuatu yang bebas diperlakukan sesuka hati.

Jangan pula menganggap tanda tangan hanya formalitas.

Sebab ketika dokumen tersebut kemudian diperiksa, seluruh proses di belakangnya dapat menjadi bagian dari pembuktian.

Tuduhan Juga Tidak Boleh Sembarangan

Di sisi lain, kehati-hatian tidak hanya berlaku bagi ASN.

Masyarakat yang menemukan dugaan pemalsuan juga perlu menyampaikan informasi berdasarkan bukti, bukan sekadar dugaan.

Perbedaan bentuk tanda tangan, misalnya, belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang telah melakukan pemalsuan.

Demikian pula sebuah laporan belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa seseorang telah bersalah.

Jika terdapat dugaan pelanggaran, dokumen, saksi, ahli, kewenangan penandatangan, proses administrasi serta penggunaan dokumen perlu diperiksa secara menyeluruh.

Prinsip tersebut juga penting bagi media.

Pemberitaan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan harus tetap menempatkan seseorang sebagai pihak yang diduga sampai ada proses hukum yang memberikan kepastian.

Media bukan pengadilan dan berita bukan vonis.

Tugas media adalah menyajikan fakta, menguji informasi, menghadirkan konteks dan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang disebut untuk memberikan klarifikasi.

Dengan begitu, pemberitaan tetap memenuhi prinsip keberimbangan sekaligus tidak mengorbankan kepentingan publik untuk mengetahui persoalan.

Satu Tanda Tangan Bisa Menjadi Alat Bukti. Pada akhirnya, persoalan tanda tangan seharusnya menjadi pengingat bagi siapa pun yang bekerja di pemerintahan.

Jabatan bukan ruang untuk bertindak tanpa batas.

Dokumen bukan sekadar tumpukan kertas.

Dan tanda tangan bukan sekadar goresan tinta.

Di balik sebuah tanda tangan dapat terdapat kewenangan, uang negara, keputusan pemerintahan, hak masyarakat dan tanggung jawab seorang aparatur.

Ketika semuanya dilakukan sesuai kewenangan, tanda tangan menjadi bagian dari administrasi yang sah.

Namun ketika kewenangan disalahgunakan dan dokumen dibuat atau digunakan secara tidak benar, persoalannya dapat berubah menjadi perkara hukum.

Bagi ASN, kehati-hatian menjadi penting.

Satu tanda tangan yang dianggap sepele hari ini dapat menjadi bagian dari alat bukti ketika sebuah perkara diperiksa.

Dan ketika proses hukum berjalan, jabatan bukanlah perisai.

Yang akan diuji adalah fakta, alat bukti dan terpenuhi atau tidaknya unsur hukum.

(Red)