Aktivis Reza Beeg Tantang APH Tutup Aktivitas Tambang Ilegal Potolo

BOLMONG, suaraindonesia1.com — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), khususnya di kawasan Perkebunan Potolo, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Kegiatan ini tidak hanya berlangsung dalam skala besar, tetapi juga dilakukan secara terbuka dengan penggunaan alat berat.

Ironisnya, praktik ini terus berlangsung meskipun Pemerintah Kabupaten Bolmong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah secara resmi menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan tersebut adalah ilegal. Fakta ini menegaskan adanya jurang besar antara kebijakan dan realitas penegakan hukum di lapangan.

Pemerhati lingkungan Bolmong Reza Beeg, mengkritik tegas terhadap aktivitas pertambangan yang kian marak di kawasan Potolo. Aktivitas itu dinyatakan tidak memiliki izin resmi, bahkan ditemukan menggunakan alat berat di kawasan Area Penggunaan Lain (APL). PETI di kawasan Potolo berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan bersifat permanen.

Reza Beeg mendesak agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) segera menangani dan menutup maraknya tambang ilegal di wilayah Bolmong. Berdasarkan hasil Forkopimda yang ada serta segera berkoordinasi dengan Pemprov Sulut serta Kementerian terkait.

Dari sisi sosial-ekonomi, PETI menciptakan ilusi kesejahteraan semu. Keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pelaku dan pemodal, sementara masyarakat lokal menanggung dampak kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta risiko kesehatan.

Selain itu:

· PETI tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara maupun daerah.

· Muncul ketergantungan ekonomi berisiko pada aktivitas ilegal.

· Potensi konflik horizontal antarwarga dan konflik vertikal dengan aparat meningkat.

· Dalam jangka panjang, PETI justru memperparah kemiskinan struktural dan ketidakadilan ekologis.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas melarang aktivitas pertambangan tanpa izin dan mengatur sanksi pidana bagi pelakunya.

“Saya berharap APH segera mengambil langkah dalam penegakan hukum atas penambang ilegal ini, karena ini merusak lingkungan dan berdampak pada masyarakat di sekitar tambang,” lugas Reza. Ia mendesak agar APH menindak tegas para pelaku Tambang Ilegal, untuk diseret ke meja hijau Pengadilan serta diberikan hukum seberat-beratnya.

“Terutama kepada pemodal karena mereka ini hanya merusak lingkungan yang tentu dapat mengancam keselamatan masyarakat sekitar tambang,” tutur Reza.

Redaksi.

Aktivis Desak Aparat Penegak Hukum Tangkap dan Penjarakan Joker PETI Potolo Berinisial GL Bersama Anaknya

BOLMONG, suaraindonesia1.com — Potolo, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Pertambanga Ilegal (PETI) di Potolo bukan sekadar titik tambang di peta. Di balik hiruk-pikuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin itu, tersembunyi operasi gelap yang rapi dan terstruktur.

Diduga, joker berinisial GL bersama anaknya bekerja sama dengan investor. Pembagian hasil berjalan bagus. Kerja sama ini sudah lama terbangun. Sehingga puluhan alat berat bisa masuk dalam lokasi PETI Potolo.

Aktivis Reza Beeg, sekaligus Putra Daerah asal Tungoi 2, mendesak agar joker berinisial GL bersama anaknya yang diduga bermain dalam aktivitas tambang ilegal Potolo ditangkap dan dipenjarakan.

“Kami siap melaporkan dan menyerahkan segala bukti permainan joker berinisial GL bersama anaknya pada aktivitas tambang ilegal Potolo. Apabila tidak dilanjuti, maka kami akan menggerakkan massa sebanyak-banyaknya untuk menggeruduk Polres Kotamobagu,” tegas Reza Beeg.

“Ini adalah bukti lemahnya penegakan hukum terkait tambang ilegal Potolo. Sehingganya kami perlu mempertanyakan kinerja Polres Kotamobagu,” tambahnya.

Aktivis tersebut juga menyatakan komitmen penuh terhadap agenda pemerintahan. “Kami memegang penuh asta cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk membasmi seluruh aktivitas pertambangan ilegal.”

“Maka, segala lagi saya tegaskan kepada pihak Aparat Penegak Hukum untuk segera menangkap serta memenjarakan joker berinisial GL bersama anaknya yang diduga kuat menjadi mafia tambang ilegal Potolo di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara,” pungkas Reza Beeg.

Redaksi.

Rangkaian HPN 2026, PWI dan Kemenhan Gelar Retret Perkuat Pers Profesional dan Berwawasan Kebangsaan

Bogor, suaraindonesia1.com, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Retret PWI Tahun 2026 sebagai upaya strategis memperkuat peran insan pers dalam menjaga ketahanan informasi, demokrasi, dan keamanan nasional. Kegiatan ini resmi dibuka di Pusat Kompetensi Bela Negara, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Pembukaan retret dilakukan melalui upacara resmi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertahanan Kemhan RI, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia, dengan didampingi oleh Ketua Umum PWI, Akhmad Munir dan Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang.

Retret PWI 2026 mengusung tema Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi, dan Keamanan Nasional. 

Kegiatan ini diikuti oleh 160 peserta yang merupakan perwakilan PWI Pusat dan PWI Daerah dari seluruh Indonesia, dan akan berlangsung selama empat hari, mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026.

Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menegaskan bahwa Retret PWI menjadi bagian dari ikhtiar organisasi dalam membentuk wartawan yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat di tengah tantangan disinformasi dan polarisasi publik.

“Dirancang sebagai ruang pembelajaran dan refleksi bersama bagi insan pers, agar wartawan Indonesia tidak hanya kuat secara profesional dan etik jurnalistik, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi tantangan disinformasi, polarisasi, dan dinamika informasi global,” ujar Akhmad Munir.

Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan RI membacakan sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin yang menekankan pentingnya peran pers dalam pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik sebagai bagian dari ketahanan nasional.

“Saya menegaskan bahwa pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan nasional. Dalam konteks ini, pers yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan menempati posisi strategis sebagai mitra negara dalam memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kebebasan pers sebagaimana dijamin oleh konstitusi,” ungkap Menhan dalam sambutan yang disampaikan Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan.

Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada seluruh peserta Retret PWI 2026. Selanjutnya, para peserta menerima materi Building Learning Commitment (BLC) serta Pengantar Nilai Dasar Bela Negara sebagai fondasi awal dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Turut hadir dalam pembukaan Retret PWI 2026 antara lain Kepala Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Ferry Trisnaputra, para pejabat Eselon II di lingkungan BPSDM Pertahanan Kemhan, serta jajaran pengurus PWI Pusat.

Report, Jp

Peringati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Kapolres : Jadikan Momentum Refleksi Spiritual Dalam Menjalankan Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat

Suaraindonesia1.com, Merangin  - Jambi. Kepolisian Resor (Polres) Merangin, menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan penuh khidmat di Masjid At Taubah Polres Merangin, pada Kamis (29/1/2026). 

Kegiatan keagamaan ini menjadi momentum refleksi spiritual bagi seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat Merangin. Peringatan Isra Mi’raj tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Efendi, S.I.K.,M.H didampingi Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU), personel Polres dan Polsek jajaran, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Ketua Bhayangkari dan pengurus Bhayangkari Cabang Merangin. 

Dalam sambutannya Kapolres Merangin menegaskan bahwa sebagai anggota Polri, nilai-nilai Isra’ Mi’raj tersebut sangat relevan dalam membentuk karakter polisi yang profesional, jujur, dan berintegritas. 

”Saya berharap, melalui peringatan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita, sehingga terwujud perilaku yang amanah dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” tegas Kapolres.

Kemudian acara dilanjutkan dengan lantunan pembacaan ayat suci Al Qur’an yang menggema di dalam masjid, menciptakan suasana religius dan penuh kekhusyukan. Seluruh jamaah mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh penghayatan. 

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang disampaikan oleh Ustadz  Muhammad Nur Musthofah. Dalam ceramahnya, ia menekankan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberi manfaat bagi sesama.

Dia juga mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu serta memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Ustadz  Muhammad Nur Musthofah, peristiwa Isra’ Mi’raj bukan sekadar perjalanan luar biasa Rasulullah SAW, melainkan terkandung maksud dan tujuan untuk memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi manusia yang mau berfikir.

Selain itu kegiatan Isra’ Mi’raj ini juga bertujuan untuk meneguhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang mengandung pesan mendalam tentang pentingnya kualitas ibadah, khususnya sholat, sebagai pondasi kehidupan yang tercermin dalam sikap dan perilaku. Disamping melayani masyarakat yang membutuhkan ustadz juga berpesan kepada seluruh anggota Polri yang bertugas untuk mengamalkan 2 kalimat yang mudah dan ringan di ucapkan oleh lisan, tapi berat ditimbangan di hari kiamat  dan sangat dicintai Allah yakni “Subhanallah Wabihamdihi Subhanallahil Adzim”

Kegiatan yang berlangsung khusyuk dan penuh khidmat ini, kemudian ditutup dengan Do’a bersama dan ramah tama. 

(Bg nasri)

Wakapolda Papua Barat Pimpin Sosialisasi Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Polri

Manokwari – Suaraindonesia1, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, S.I.P., M.Si. memimpin kegiatan Sosialisasi Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Polri yang diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) dan Polres/ta jajaran Polda Papua Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan manajemen risiko dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional dan terukur, yang dilaksanakan di Aula Arfak Polda Papua Barat, Kamis (29/1/25).

Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat menyampaikan bahwa sosialisasi manajemen risiko ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di lingkungan Polda Papua Barat. Ia menegaskan bahwa dalam diskursus modern, risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompleksitas tugas Polri di berbagai bidang. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dinilai sangat penting untuk membantu Polri dalam mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, menentukan prioritas penanganan risiko, serta meminimalisir bahkan menghilangkan risiko secara internal.

Lebih lanjut disampaikan bahwa selama ini masih terdapat kebiasaan anggota Polri dalam bertindak tanpa pengelolaan risiko yang terstruktur, sehingga belum sepenuhnya diawali dengan pola pikir berbasis risiko dalam pelaksanaan tugas, padahal setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum maupun operasional.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Wakapolda berharap seluruh peserta dapat memahami secara utuh Peraturan Manajemen Risiko Polri Tahun 2021 yang saat ini sedang dalam proses revisi oleh Divisi Hukum Mabes Polri. Ia juga menekankan bahwa manajemen risiko di masing-masing satuan kerja bukan sekadar sebatas sosialisasi, namun harus benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Saya menegaskan bahwa manajemen risiko ini harus dilaksanakan secara realistis dan seluruh jajaran mampu melalui proses manajemen risiko secara berjenjang dengan benar,” tegas Wakapolda.

Wakapolda Papua Barat juga menghimbau kepada para Pejabat Utama (PJU), Kapolres, serta seluruh jajaran agar memberikan perhatian serius terhadap penerapan manajemen risiko, dengan selalu mempertimbangkan risiko dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Sebagai penutup, disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sampai di sini, namun akan dilanjutkan dengan kegiatan lanjutan berupa Focus Group Discussion (FGD) guna memperdalam pemahaman dan memperkuat implementasi manajemen risiko di lingkungan Polda Papua Barat.

( Hasim Law )

Proyek "Amburadul" Rp43 Miliar: FPK Gorontalo Seret BWS Sulawesi II dan Kontraktor BUMN ke KPK dan Kejagung!

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aliansi Front Pemberantas Korupsi (FPK) Gorontalo menabuh genderang perang terhadap praktik manajemen proyek yang dinilai ugal-ugalan dan sarat indikasi korupsi. Fokus utama serangan tertuju pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Utama D.I Provinsi Gorontalo Paket III Tahun Anggaran 2025 senilai Rp43 Miliar yang dianggap sebagai proyek gagal proyeksi dan salah sasaran.

Pimpinan FPK Gorontalo, Fahrul Wahidji, menegaskan bahwa pihaknya tengah merampungkan berkas laporan untuk diajukan secara resmi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rapor Merah BUMN dan Manajemen "Ugal-ugalan"

Fahrul mengecam keras kinerja PT. Brantas Abipraya (Persero) selaku kontraktor dan PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selaku konsultan supervisi. Menurutnya, status sebagai perusahaan pelat merah seharusnya menjamin profesionalisme, bukan justru menjadi tameng atas keterlambatan pekerjaan yang signifikan.

"Anggaran 43 Miliar itu uang rakyat, bukan uang mainan! Keterlambatan realisasi ini adalah bentuk kegagalan fatal. Kami mendesak agar perusahaan-perusahaan ini segera di-blacklist. Sangat memalukan jika BUMN bekerja dengan rapor merah di tanah Gorontalo," tegas Fahrul dalam pernyataan resminya.

Empat Tuntutan Harga Mati FPK Gorontalo:

1. Evaluasi Total Usulan Pemda Bone Bolango: Mendesak audit investigatif terhadap usulan Dinas PU Bone Bolango yang dinilai dipaksakan dan tidak matang secara perencanaan.

2. Lapor Aparat Penegak Hukum (APH): FPK akan membawa kasus Paket III TA 2025 ke Kejagung dan KPK akibat keterlambatan progres yang berpotensi merugikan keuangan negara.

3. Copot Pejabat BWS Sulawesi II Gorontalo yang Lalai: Menuntut pertanggungjawaban penuh atas lemahnya verifikasi administrasi dan lapangan yang menyebabkan proyek berjalan "compang-camping".

4. Sanksi Tegas Kontraktor/Konsultan: Desakan untuk mem-blacklist PT. Brantas Abipraya dan PT. Agrinas Pangan Nusantara dari seluruh proyek di Provinsi Gorontalo.

Ironi "Inpres Irigasi" dan Skandal Salah Sasaran

Meskipun Balai Wilayah Sungai (BWS) berdalih proyek ini demi mengejar target "3 kali panen", fakta di lapangan menunjukkan anomali. Perubahan lokasi proyek dari Pinogu ke titik pengeboran di Tunggulo dan Duano dengan alasan hibah dianggap sebagai alibi yang lemah.

"Ada anggaran Swakelola Rp10,8 Miliar dan paket reguler Rp13 Miliar, tapi kenapa banyak pekerjaan yang belum selesai? Sistem SIPURIT jangan dijadikan kambing hitam atas perencanaan yang mentah. Ini adalah pola manajemen ugal-ugalan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa output yang jelas bagi petani," tambah Fahrul.

Dukungan Parlemen: Proyek Tidak Tepat Sasaran

Kritik tajam FPK ini mendapat amunisi tambahan dari Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota DPRD, Anas Yusuf, secara terbuka menyuarakan ketidaktepatan sasaran proyek irigasi ini, yang memperkuat dugaan adanya malpraktik sejak tahap perencanaan.

Penutup

FPK Gorontalo memastikan tidak akan mundur selangkah pun hingga kasus ini terang benderang di meja penyidik.

"Jika BWS Sulawesi II dan Brantas Abipraya tidak mampu mengemban amanah rakyat, biarkan hukum yang bekerja mencopot paksa topeng profesionalisme mereka," pungkas Fahrul.

Reporter: Jhul-Ohi

PERNYATAAN SIKAP: RSUD TOTO KABILA "DARURAT KORUPSI", FPKG INSTRUKSIKAN AKSI MASSA BESAR-BESARAN KE KEJARI, KEJATI, POLDA, DAN POLRES!

BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Front Pemuda dan Keadilan Gorontalo (FPKG) secara resmi menyatakan sikap perang terhadap praktik maladministrasi dan dugaan korupsi yang menggurita di RSUD Toto Kabila. Berdasarkan LHP BPK, ditemukan indikasi kerugian daerah miliaran rupiah yang menyentuh sektor pengadaan alat medis hingga skandal beasiswa "siluman".

Koordinator FPKG, Fahrul Wahidji, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat dijadikan "bancakan" oleh oknum pejabat rumah sakit dan kontraktor nakal.

Dosa Besar RSUD Toto Kabila: Proyek MOT dan Beasiswa Ganda

FPKG menyoroti dua temuan krusial yang dianggap sebagai bentuk perampokan uang negara secara terang-terangan:

Mega Skandal Proyek MOT: Pembangunan Modular Operating Theatre senilai Rp5,5 Miliar ditemukan mengalami kelebihan pembayaran sebesar Rp915 Juta.

"Ini gila! Pekerjaan tanpa pengawasan pihak ketiga, menabrak Permen PUPR No. 8 Tahun 2023, dan PPK sengaja membiarkan tagihan fiktif lolos tanpa reviu. Ini bukan kelalaian, ini kesengajaan!" tegas Fahrul.

Mafia Beasiswa Pendidikan: Kerugian daerah senilai Rp320 Juta dari pos beasiswa menjadi bukti bobroknya mentalitas birokrasi. FPKG mengecam keras adanya "Beasiswa Ganda" senilai Rp540 Juta (akumulasi 2022-2025) yang diterima oknum dokter spesialis (B.R.A) yang meraup dana dari Kemenkes sekaligus APBD secara ilegal.

Instruksi Aksi Massa: Kepung Penegak Hukum!

Sebagai bentuk protes keras, FPKG mengumumkan akan turun ke jalan dengan agenda "Aksi Kepung Penegak Hukum" yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan sasaran:

Kejaksaan Tinggi Gorontalo & Kejari Bone Bolango: Mendesak segera memeriksa PPK, PPTK, dan Direktur RSUD Toto Kabila atas dugaan kerugian negara pada proyek MOT.

Polda Gorontalo & Polres Bone Bolango: Meminta penyidik Tipikor melakukan audit investigatif terhadap seluruh penerima beasiswa PNS dan PTT di RSUD Toto yang tidak memiliki SK Tugas Belajar namun tetap menerima aliran dana.

Tuntutan FPKG:

1. Copot dan Periksa oknum PPK dan PPTK yang terbukti lalai dan sengaja melanggar PP No. 12 Tahun 2019 dan Perbup No. 61 Tahun 2011.

2. Blacklist PT. GJM dari seluruh proyek di Provinsi Gorontalo karena terindikasi menerima kelebihan bayar yang merugikan daerah.

3. Kembalikan Uang Rakyat dari para penerima beasiswa ilegal dan "beasiswa ganda" ke kas daerah dalam waktu 2x24 jam.

"Kami sudah mengantongi data lengkap. Jika aparat penegak hukum lambat bergerak, kami yang akan bergerak membawa massa rakyat untuk menduduki kantor-kantor mereka. RSUD Toto Kabila harus dibersihkan dari mental koruptor!" tutup Fahrul Wahidji.

Reporter: Jhul-Ohi

Buka Pelatihan UMKM, Bupati M. Syukur Dorong Industri Lokal Masuk Dunia Ritel Waralaba

Suaraindonesia1.com, BANGKO - Bupati Merangin, M. Syukur membuka secara resmi pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Aula Rumah Dinas Bupati, Kamis (29/1).

Dalam pelatihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin menggandeng salah satu usaha ritel waralaba terbesar di Indonesia yakni PT Indomarco Prismatama (Indomaret) yang memberikan pelatihan agar setiap produk lokal Merangin memenuhi standar gerai agar bisa masuk dalam dunia ritel waralaba modern.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan komitmennya untuk membawa industri lokal masuk ke jaringan ritel waralaba nasional. Ia menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari visi besar "Merangin Baru 2030" melalui program unggulan Merangin Berdaya.

"Saya sampaikan kepada manajemen Indomaret, saya akan beri 'karpet merah' di mana saja, sepanjang masyarakat saya diberdayakan, salah satunya adalah UMKM. Inilah wujudnya hari ini, pelaku usaha dilatih agar produknya memenuhi standar gerai modern," ujar Bupati M. Syukur.

Ia berharap produk-produk khas dari pelosok daerah seperti Sungai Manau, Muara Siau, hingga Kuamang Kuning tidak lagi hanya beredar di pasar tradisional, tetapi mampu bersaing di etalase pasar modern.

Menurut Bupati, salah satu tantangan utama UMKM Merangin adalah masalah pengemasan (packaging) dan promosi. Ia mencontohkan produk Keripik Cabai dari Pamenang (Rejosari) yang memiliki rasa berkualitas namun kalah dalam tampilan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Merangin mengarahkan para pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Fasilitas ini menyediakan layanan konsultasi dan pendaftaran usaha, pelatihan teknis dan pengembangan kemasan produk, pusat promosi dan pemasaran.

Bupati M. Syukur juga menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 213/DKUKMPP/2023, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi prioritas pengembangan seperti Kopi, Gula Aren, Gelamai, Keripik, Jahe, Kunyit, dan Kepayang. Sementara di sektor kerajinan ada  Batik, Anyaman, Songket, dan Batu Sungkai.

Bupati menginstruksikan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) untuk melakukan pembinaan intensif agar produk-produk tersebut dapat menembus pasar internasional.

"Kita mungkin kalah di kemasan, tapi dengan pendampingan dari Indomaret dan fasilitasi PLUT, saya optimis UMKM Merangin akan membanjiri pasar modern," tutupnya. (Bg nasri)

Reskrim Polsek Pauh Bersama Tim Macan Pseko Ungkap Sindikat Curanmor

Suaraindonesia1.com_Sarolangun. Unit Reskrim Polsek Pauh yang dibantu Tim Macan Pseko Satreskrim Polres Sarolangun berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan empat orang pelaku. Penangkapan dilakukan secara maraton pada Selasa, 27 Januari 2026, sekira pukul 04.00 WIB.

Dari pengungkapan tersebut, dua orang pelaku berinisial BP dan EE diamankan sebagai pelaku utama pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan g KUHPidana. Sementara dua pelaku lainnya, berinisial MDP dan S alias MK, berperan sebagai penadah hasil kejahatan dan dijerat Pasal 591 Ayat (1) KUHPidana.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.Si melalui Kapolsek Pauh Iptu Afandi Anora, S.H menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berdasarkan dua laporan polisi yang diterima pihak kepolisian.

“Laporan pertama yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B-03/I/2026/SPKT/Sek Pauh/Res Srl. Peristiwa terjadi pada Kamis, 22 Januari 2025, sekitar pukul 18.30 WIB, di RT 08 Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun,” jelas Kapolsek.

Pada kejadian tersebut, korban memarkirkan sepeda motor di depan pintu dapur rumahnya. Saat kembali, kendaraan tersebut telah hilang. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap BP (19), warga RT 01 Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, dan EE (24), warga RT 03 Desa Gurun Baru Sekamis, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.

“Hasil interogasi mengungkap bahwa sepeda motor hasil curian berada di tangan MDP (21), warga RT 01 Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit sepeda motor Honda CRF warna hitam,” tambahnya.

Selanjutnya, laporan kedua tercatat dengan Nomor: LP/B-04/I/2026/SPKT/Sek Pauh/Res Srl. Kejadian berlangsung pada Senin, 26 Januari 2025, sekitar pukul 11.30 WIB, di RT 10 Desa Danau Serdang, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.

“Untuk laporan kedua, pelakunya masih orang yang sama, yakni BP dan EE. Sepeda motor hasil curian dijual kepada S alias MK (45), warga RT 04 Desa Gurun Baru Sekamis, Kecamatan Mandiangin. Dari tangan pelaku penadah ini, polisi menyita satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah,” sambung Kapolsek.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan beberapa unit sepeda motor lainnya dari tangan pelaku BP dan EE. Berdasarkan hasil interogasi sementara, kedua pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian serupa di sedikitnya lima tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Kecamatan Pauh dan Kabupaten Sarolangun.

“Kami akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya TKP lain serta jaringan pelaku yang terlibat,” tutup Iptu Afandi Anora.

Djarnawi Kusuma

Dugaan KKN dalam Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gorontalo: Supplier Keluarga dan Supplier Bayangan

GORONTALO, suaraindonesia1.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjamin pemenuhan hak gizi anak-anak kini menghadapi persoalan serius. Terdapat indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan MBG di Kabupaten Gorontalo, khususnya pada penentuan supplier.

Dugaan tersebut mencakup dua pola utama yang berjalan bersamaan. Pertama, keluarga pemilik atau pengurus yayasan mitra MBG diduga terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai supplier. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan terbuka, karena yayasan berperan sebagai pengelola program sekaligus penentu penyedia barang dan jasa.

Kedua, terdapat indikasi keterlibatan sejumlah oknum penyelenggara negara sebagai “supplier bayangan”. Meski tidak tercantum secara administratif, pihak-pihak ini diduga mengendalikan pasokan, memengaruhi harga, atau memperoleh keuntungan melalui pihak ketiga yang dipinjam namanya. Praktik ini menunjukkan adanya penyamaran kepentingan dalam program yang dibiayai oleh uang publik.

Penentuan supplier MBG dilakukan tanpa mekanisme seleksi terbuka, tanpa transparansi harga, dan tanpa pengawasan independen. Dalih “program sosial” terus digunakan untuk mengaburkan kewajiban akuntabilitas, seolah-olah uang negara dapat dikelola sebagai urusan keluarga atau jaringan kekuasaan.

Dampak dari tata kelola yang bermasalah ini tidak bisa dianggap sepele. Kualitas bahan pangan dan standar gizi berpotensi dikorbankan, sementara anak-anak—yang seharusnya menjadi subjek utama program—justru menjadi pihak paling dirugikan.

MBG bukan proyek keluarga dan bukan ruang bisnis terselubung bagi relasi kekuasaan. Keterlibatan keluarga yayasan sebagai supplier merupakan nepotisme, sementara keterlibatan penyelenggara negara sebagai supplier bayangan adalah pelanggaran etika dan hukum yang serius.

Atas dasar itu, didesak Aparat Penegak Hukum (APH)—Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—untuk memantau, menyelidiki, dan menindaklanjuti dugaan KKN dalam pengelolaan MBG di Kabupaten Gorontalo, terutama pada aspek penentuan supplier, alur anggaran, dan relasi kepentingan.

Praktik ini berpotensi melanggar:

· Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

· Pasal 5, 11, dan 12 UU Tipikor,

· Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta

· ketentuan benturan kepentingan dalam PP No. 94 Tahun 2021.

Dinyatakan siap membuka data dan bukti relasi keluarga maupun pola keterlibatan supplier bayangan kepada aparat penegak hukum. Membiarkan dugaan KKN sama artinya dengan membiarkan perampasan hak gizi anak-anak secara sistematis.

MBG adalah hak anak.

Bukan warisan keluarga.

Bukan proyek relasi kekuasaan.

Reporter: Jhul-Ohi

HIPERMAKES Majene Layangkan Surat Hearing ke DPRD Majene; Komitmen Mengawal MBG, Program Prioritas Presiden RI

MAJENE, suaraindonesia1.com – Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan (HIPERMAKES) Cabang Majene, Sulawesi Barat, melayangkan surat hearing ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene sebagai bentuk komitmen untuk mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pada Rabu, 28 Januari 2026.

Menurut Ketua HIPERMAKES Majene, Sapriadi, surat hearing ini merupakan langkah awal HIPERMAKES Majene untuk mengawal dan memastikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik dan efektif di Kabupaten Majene.

“HIPERMAKES Majene berkomitmen untuk mendukung dengan mengawal program prioritas Presiden RI, terutama program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia,” ujar Ketua HIPERMAKES Majene, ketika dikonfirmasi via WhatsApp.

Ia menambahkan, dalam surat hearing tersebut, HIPERMAKES Majene meminta DPRD Majene untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Majene, KODIM 1401 Majene, Kejari Majene, Polres Majene, BPOM Mamuju, Korwil MBG Majene dan BEM Nusantara Daerah Sulawesi Barat untuk membahas implementasi program MBG.

“HIPERMAKES Majene siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mengawal dan memastikan bahwa implementasi program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Majene. Yah, InsyaAllah minggu ini agenda pertemuannya,” sambungnya.

Pihaknya berharap bahwa dengan kerja sama yang baik antara semua elemen bangsa, dalam hal ini pemerintah, DPRD, APH, elemen mahasiswa dan masyarakat, program MBG dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di seluruh pelosok nusantara, khususnya di Kabupaten Majene.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen bersama, agar bagaimana program MBG yang diamanatkan oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, berjalan dan dapat mencapai tujuannya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup generasi penerus bangsa,” imbuhnya.

“Namun, dalam realisasinya tentu kita tidak boleh mengesampingkan regulasi serta kaidah yang berlaku dan senantiasa mengedepankan kepentingan yang berpihak pada pemberdayaan sumber daya lokal, bukan melulu bicara kepentingan individu maupun kelompok tertentu,” pungkasnya tegas.

Reporter: Jhul-Ohi

PERMIKOMNAS DKI Jakarta Lakukan Audiensi Strategis dengan Jakarta Smart City untuk Sinergi Pengembangan Ekosistem Digital Ibu Kota

JAKARTA, suaraindonesia1.com — Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS) Wilayah VI DKI Jakarta melaksanakan kunjungan audiensi ke Jakarta Smart City Dinas Kominfotik DKI Jakarta pada Senin, 26 Januari 2026. Audiensi ini menjadi langkah awal strategis dalam membangun sinergi antara organisasi profesi dan keilmuan dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pengembangan ekosistem digital Jakarta sebagai kota global.

Kunjungan audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Wilayah PERMIKOMNAS Wilayah VI DKI Jakarta, Niha Nihaya, serta dihadiri oleh perwakilan ketua himpunan dan delegasi mahasiswa dari kampus-kampus anggota aktif PERMIKOMNAS di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas kampus dan komitmen bersama dalam mendorong kontribusi nyata generasi muda di bidang teknologi dan informatika.

Dari pihak Jakarta Smart City yang berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta, rombongan PERMIKOMNAS DKI Jakarta disambut oleh Aris Munandar selaku Pranata Komputer Jakarta Smart City Dinas Kominfotik. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan fokus pada pertukaran gagasan serta penjajakan peluang kolaborasi ke depan.

Dalam audiensi ini, PERMIKOMNAS DKI Jakarta memperkenalkan profil organisasi, struktur wilayah, serta arah gagasan dan rencana program kerja yang berfokus pada literasi digital, pengembangan talenta digital, dan penguatan peran pemuda dalam transformasi digital perkotaan. Diskusi juga membahas potensi kolaborasi program yang selaras dengan agenda Jakarta Smart City, termasuk ruang partisipasi mahasiswa dalam inovasi berbasis data, teknologi, dan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat.

Koordinator Wilayah PERMIKOMNAS DKI Jakarta, Niha Nihaya, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk kesiapan organisasi untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

“PERMIKOMNAS hadir sebagai ruang konsolidasi talenta muda informatika dan komputer. Kami melihat Jakarta Smart City sebagai mitra penting dalam membuka ruang kolaborasi, pembelajaran, dan kontribusi nyata mahasiswa terhadap pembangunan kota berbasis teknologi dan data,” ujar Niha Nihaya.

Sementara itu, perwakilan Jakarta Smart City, Aris Munandar, menyambut baik inisiatif audiensi tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi dengan komunitas dan perguruan tinggi.

“Jakarta Smart City terbuka terhadap kolaborasi dengan organisasi dan komunitas, termasuk PERMIKOMNAS Wilayah VI DKI Jakarta, dalam mendorong partisipasi talenta muda. Sinergi dengan kampus dan mahasiswa menjadi elemen penting untuk memperkuat inovasi, pemanfaatan data, dan solusi digital yang berdampak bagi masyarakat Jakarta,” ungkap Aris Munandar.

Lebih lanjut, audiensi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama berkelanjutan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menghasilkan program kolaboratif yang berdampak, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi nasional.

Melalui kunjungan ini, PERMIKOMNAS DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran organisasi sebagai jembatan antara dunia akademik, komunitas teknologi, dan kebijakan publik, guna mendorong terwujudnya ekosistem digital Jakarta yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Reporter: Jhul-Ohi

Bupati M. Syukur Lantik 6 Kades Pergantian Antar Waktu PAW Singgung Tambang Rakyat, Dana Desa dan Camat

Suaraindonesia1.com, BANGKO – Bupati Merangin, M. Syukur, resmi melantik enam Kepala Desa (Kades) hasil pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2022-2030. 

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin pada Rabu (28/1).

Adapun enam kades yang dilantik yakni Sargawi (Desa Limbur Merangin), Asmadi (Desa Pulau Baru), Ichan Danuri (Desa Pematang Kancil), Rudi Hartono (Desa Muara Jernih), Sayuti (Desa Mekar Limau Manis), dan Juli Hendra Saputra (Desa Muara Kibul).

Dalam arahannya, Bupati M. Syukur memberikan peringatan keras terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Ia menegaskan bahwa pakta integritas yang ditandatangani bukan sekadar formalitas, melainkan ada berkekuatan hukum yang memiliki konsekuensi.

"Saya sudah mengirim surat resmi kepada seluruh Kades dan Camat untuk tidak terlibat PETI. Apa yang Bapak bacakan di atas materai tadi ada akibatnya. Ini bukan menakut-nakuti, tapi sebagai pemerintah, kita jangan ikut-ikutan merusak lingkungan," tegas Bupati.

Bupati menambahkan, pemerintah saat ini telah membuka ruang melalui regulasi Tambang Rakyat agar aktivitas pertambangan bisa diawasi dan legal.

"Manfaatkan regulasi Tambang Rakyat yang ada supaya lingkungan terjaga dan ekonomi masyarakat tetap terbantu tanpa harus melanggar hukum," imbuhnya.

Selain soal lingkungan, M. Syukur yang juga mantan Ketua Perancang UU Desa di DPD RI ini menyoroti pemanfaatan Dana Desa. Ia meminta para kades fokus pada program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari anggaran desa.

Ia mencontohkan inovasi kolektif seperti di wilayah Sungai Manau, di mana beberapa desa mengumpulkan anggaran untuk membangun usaha ayam petelur skala besar.

"Kebutuhan telur dan daging melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat besar. Ini peluang bisnis. Jangan hanya membangun fisik yang tidak berdampak signifikan. Bangun BUMDes yang produktif," jelasnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa Kades adalah perpanjangan tangan bupati di tingkat bawah. Ia meminta sinergitas total dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah.

"Membangun Merangin tidak bisa hanya Bupati dan Wakil Bupati. Harus ada rasa memiliki dari Kades dan Camat. Bekerjalah untuk rakyat, jangan rakus," cetus M. Syukur.

Di akhir sambutannya, Bupati juga menyentil para Camat untuk menempati rumah dinas yang telah diperbaiki tahun ini. Menurutnya, keberadaan Camat di wilayah tugas sangat vital untuk merespons cepat persoalan masyarakat di desa. 

(Bg nasri)

MASYARAKAT DUA DESA MENDESAK PERCEPATAN PENYELESAIAN PROYEK SALURAN IRIGASI: "JIKA TIDAK MAMPU, DIGANTI SAJA!"

GORONTALO UTARA, suaraindonesia1.com – Masyarakat Desa Ilotunggula dan Desa Tolinggula Ulu mendesak dengan tegas pihak pelaksana pekerjaan, PT/CV Nacheyla Engineering, untuk segera merampungkan pembangunan saluran air yang sangat vital bagi kebutuhan pertanian mereka. Saluran irigasi tersebut dibutuhkan segera untuk mengairi areal persawahan yang padinya telah berumur sekitar 60 hari atau dua bulan dan berada pada fase kritis memerlukan pengairan.

Kebutuhan dan kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat, TOMAS Effendy Bone. Dalam pernyataannya, Effendy Bone menekankan urgensi penyelesaian proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025-2026 tersebut, sekaligus menyuarakan kritik keras atas pelaksanaan pekerjaan yang dinilai lamban.

"Tanaman padi kami sudah ditanam dan berusia sekitar dua bulan. Ini adalah fase di mana ketersediaan air sangat menentukan hasil panen. Kami khawatir jika saluran tidak segera berfungsi, akan terjadi gagal panen yang merugikan petani," tegas Effendy Bone.

Dengan nada tegas, Effendy Bone menyampaikan kekecewaan masyarakat atas kinerja kontraktor. "Kinerja perusahaan terkesan lamban dan tidak sesuai harapan. Kepada PT/CV Nacheyla Engineering, kami sampaikan: kalau tidak mampu, berhenti saja! Kalau perlu, diganti saja dengan perusahaan lain yang lebih siap dan berkomitmen melaksanakan pekerjaan ini hingga tuntas," imbuhnya.

Lebih lanjut, Effendy Bone juga menyampaikan harapan dan ajakannya kepada seluruh instansi terkait, dalam hal ini Balai Sungai selaku penanggung jawab teknis dan pengawas proyek, serta seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung dan memastikan kelancaran program/proyek strategis ini.

"Kami meminta dukungan dan intervensi tegas dari semua pihak, terutama Balai Sungai sebagai penanggung jawab, untuk mengawal, mendorong, dan jika perlu mengambil langkah evaluasi terhadap kontraktor agar proyek yang menggunakan anggaran negara ini dapat segera diselesaikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT/CV Nacheyla Engineering maupun Balai Sungai terkait desakan dan kritik keras ini. Masyarakat kedua desa berharap agar tuntutan mereka didengar dan dipenuhi untuk menyelamatkan musim tanam saat ini serta menjamin keberlanjutan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Prakarsa Warga Jakarta Utara Bidang Sosial Audiensi dengan Sudin, Perkuat Sinergi Program Kemasyarakatan

Jakarta Utara, suaraindonesia1.com, Prakarsa Warga Jakarta Utara Ketua Bidang Sosial, *Siti Julaiha* bersama jajarannya didampingi oleh Sekertaris Prakarsa Warga Jakarta Utara melaksanakan audiensi dengan Suku Dinas (Sudin) Sosial terkait di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara di kantor walikota lantai 10, Rabu ( 28/01/2026) 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program-program sosial yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Prakarsa Warga Jakarta Utara Bidang Sosial menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya terkait peningkatan pelayanan sosial, pemberdayaan warga, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat.

Sekretaris Prakarsa Warga Jakarta Utara, *Puriawan* , mengatakan audiensi ini merupakan langkah strategis untuk membangun komunikasi yang efektif dan kolaboratif.

“Audiensi ini menjadi ruang dialog yang positif agar program-program sosial dapat diselaraskan dan lebih tepat sasaran serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar *Puriawan* 

Pihak Suku Dinas Sosial, *Agus Kurniawan* menyambut baik audiensi tersebut dan mengapresiasi peran aktif Prakarsa Warga Jakarta Utara sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program sosial dan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat,"ujar Agus

Melalui audiensi ini, Prakarsa Warga Jakarta Utara Bidang Sosial berharap terjalin kerja sama yang berkelanjutan dengan Suku Dinas terkait guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas pelayanan publik di wilayah Jakarta Utara.

Report, Jp