Wartawan Muda Andre Hariyanto Soroti Dugaan Penyadapan Presiden dan Ancaman terhadap Kebebasan Pers

MALANG, SuaraIndonesia1.com — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi dan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian publik. Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tetapi juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, aktivis, hingga kalangan pengusaha.

Menanggapi perkembangan tersebut, Founder Yayasan Suara Utama Indonesia dan pemegang sertifikasi wartawan Dewan Pers dengan Nomor Registrasi: 166272-Kompas/Wda/DP/IX/2026/24/05/93), Andre Hariyanto, menilai bahwa dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian masyarakat, khususnya insan pers dan seluruh elemen yang memperjuangkan kebebasan berekspresi.

Menurut Andre, apabila dugaan penyadapan terhadap nomor telepon milik jurnalis maupun pihak media terbukti dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, hal tersebut berpotensi mengancam privasi, independensi redaksi, serta kebebasan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

"Pers memiliki tanggung jawab untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis, narasumber, serta kerahasiaan komunikasi jurnalistik harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai praktik penyalahgunaan kewenangan justru menimbulkan ketakutan bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya," demikian pernyataan Andre Hariyanto, Kamis (05/11/2026).

Dugaan Penyadapan Menyasar Presiden hingga Media Massa

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026), penyidik menetapkan tiga orang tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.

Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Penyidik mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi dan prosedur yang semestinya.

Sasaran dugaan penyadapan meliputi nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Bareskrim juga menyampaikan adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dan jejak log pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Informasi tersebut disampaikan dalam pemberitaan detikNews dan CNN Indonesia pada 3 - 4 November 2026 lalu.

Wartawan Muda, Andre Hariyanto: Jangan Sampai Kebebasan Pers Terancam

Andre Hariyanto menegaskan bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap kalangan media harus diusut secara transparan. Menurutnya, komunikasi antara jurnalis, redaksi, narasumber, dan informan merupakan bagian penting dalam proses kerja jurnalistik.

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Selain itu, Pasal 4 ayat (3) memberikan jaminan kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

"Penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan tidak boleh digunakan untuk membatasi kerja jurnalistik. Kami mendukung pengungkapan perkara ini secara objektif, tetapi tetap mengingatkan bahwa setiap orang yang berstatus tersangka memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tegasnya dalam draf pernyataan tersebut.

Tiga Tersangka dan Proses Hukum Berjalan

Dalam perkembangan perkara, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka.

Reuters melaporkan pada 4 November 2026 bahwa pemerintah belum mengungkap motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Pemerintah juga menyoroti seriusnya perkara yang menyangkut keamanan kepala negara dan kepentingan negara.

Sementara itu, proses hukum terhadap ketiga tersangka masih berjalan. Mereka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pendiri dan Pembina Yayasan Suara Utama Indonesia, Andre Hariyanto mengajak seluruh insan pers agar tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berpegang pada kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi informasi, serta tidak terjebak dalam penyebaran kabar yang belum terkonfirmasi.

Menurutnya, teknologi penyadapan harus digunakan sesuai ketentuan hukum dan bukan menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan.

"Jurnalisme harus tetap merdeka, independen, dan bertanggung jawab. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus diproses sesuai hukum. Negara harus memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi dan masyarakat tetap memperoleh hak atas informasi," tutup Andre Hariyanto.

Rep: JO

BEM SI WILAYAH GORONTALO SIAPKAN LAPORAN KE MABES POLRI, DESAK BONGKAR JARINGAN PENGIRIMAN BATU HITAM LINTAS DAERAH

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Persoalan dugaan perdagangan dan pengiriman material batu hitam di Provinsi Gorontalo memasuki babak baru. BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI) Wilayah Gorontalo menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat dengan melaporkannya secara resmi kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Langkah ini diambil menyusul munculnya sejumlah informasi dan petunjuk yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk dugaan jalur pengiriman material batu hitam dari Gorontalo menuju Surabaya, identitas dua kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742, serta identitas kapal dengan nomor IMO 8906664.

Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo, Altio P. Lengato, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan batu hitam hanya berhenti pada pengungkapan kasus di tingkat daerah. Menurutnya, perlu ada penelusuran yang lebih luas untuk mengetahui siapa pihak yang berada di balik aktivitas perdagangan tersebut.

"Kami akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri. Ada sejumlah informasi, dokumentasi, dan petunjuk yang menurut kami perlu diuji serta ditelusuri secara serius. Kami ingin mengetahui siapa pemodalnya, siapa yang mengendalikan distribusi, siapa yang mengurus pengiriman, dan siapa pihak yang menerima material tersebut," tegas Altio.

Menurut Altio, munculnya identitas dua kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742 serta nomor IMO 8906664 harus menjadi salah satu pintu masuk bagi aparat untuk melakukan penelusuran lebih mendalam.

Ia menilai, data tersebut perlu dicocokkan dengan manifest kapal, dokumen pengangkutan, catatan pergerakan kontainer, identitas pengirim, hingga penerima barang di daerah tujuan.

"Jangan sampai nomor kontainer sudah diketahui, identitas kapal sudah menjadi perhatian publik, tetapi tidak ada upaya serius untuk membuka keseluruhan rantai distribusinya. Kami ingin semua diperiksa berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing," ujarnya.

MINTA MABES POLRI SUPERVISI PENANGANAN DI GORONTALO

BEM SI Wilayah Gorontalo menilai pelibatan Mabes Polri penting untuk memastikan proses penelusuran berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Laporan yang direncanakan tersebut akan meminta Mabes Polri memberikan perhatian dan melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek, mulai dari asal-usul material, aktivitas pengumpulan dan penampungan, dugaan keterlibatan pemodal, proses pengangkutan, hingga jalur distribusi antarpulau.

Selain itu, BEM SI juga mendorong evaluasi dan supervisi terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan batu hitam di Gorontalo, apabila ditemukan aspek yang membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari tingkat pusat.

"Kami tidak sedang mencari siapa yang harus dikorbankan. Kami ingin proses hukum mengungkap fakta secara utuh. Kalau memang ada pihak yang terlibat, siapa pun orangnya harus diperiksa berdasarkan bukti. Jangan hanya pekerja lapangan yang berhadapan dengan hukum, sementara pihak yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan justru tidak tersentuh," lanjut Altio.

DUA KONTAINER DAN JALUR GORONTALO–SURABAYA HARUS DITELUSURI

Sebelumnya, BEM SI Wilayah Gorontalo telah menyoroti dugaan keterkaitan pengiriman batu hitam melalui jalur laut dari Gorontalo menuju Surabaya.

Dalam penelusuran yang disampaikan kepada publik, terdapat dua identitas kontainer, yakni TAKU 242297 dan TAKU 245742, serta nomor IMO 8906664 yang dinilai dapat menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi riwayat pelayaran dan pergerakan muatan.

BEM SI menekankan bahwa informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi dan pemeriksaan instansi berwenang. Karena itu, pencocokan data pelayaran, manifest, administrasi pelabuhan, serta dokumen penerimaan barang menjadi hal yang mendesak.

Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkutan dan pengawasan pelabuhan juga diharapkan dapat memberikan keterangan secara terbuka sesuai ketentuan hukum.

JANGAN BIARKAN KASUS BATU HITAM BERULANG TANPA PENGUNGKAPAN MENYELURUH

Altio menyampaikan bahwa persoalan batu hitam bukan sekadar persoalan ditemukannya material atau diamankannya sejumlah orang. Lebih dari itu, publik membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung, siapa yang mengorganisasi rantai perdagangan, serta bagaimana material bisa masuk ke jalur distribusi antardaerah.

Menurutnya, penegakan hukum harus mampu mengungkap keseluruhan konstruksi perkara, bukan hanya berhenti pada pihak yang bertugas mengangkut atau menjaga material.

"Kami ingin Gorontalo mendapatkan kepastian hukum. Jangan sampai sumber daya alam daerah ini terus menjadi objek perdagangan yang tidak jelas legalitas dan pertanggungjawabannya. Kalau ada jaringan yang bekerja di balik aktivitas ini, maka jaringan itulah yang harus diungkap," tegasnya.

BEM SI Wilayah Gorontalo memastikan akan mengawal rencana pelaporan tersebut dan menyiapkan informasi serta dokumentasi pendukung untuk disampaikan kepada Mabes Polri.

"Kami akan membawa persoalan ini ke pusat. Kami ingin Mabes Polri melihat persoalan ini secara menyeluruh dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum. Jangan berhenti pada barang bukti, jangan berhenti pada pelaku lapangan. Bongkar sampai ke akar-akarnya," tutup Altio.

BEM SI WILAYAH GORONTALO

Altio P. Lengato

Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo

Rep: JO/Red

Berawal dari Informasi Warga, Satresnarkoba Polres Sarolangun Amankan Pria dengan 4,88 Gram Sabu

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Berawal dari informasi masyarakat, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sarolangun berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Sarolangun. Seorang pria berinisial RA (35) diamankan petugas pada Sabtu (7/11/2026) dini hari sekitar pukul 01.50 WIB.

Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Sarolangun.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun yang dipimpin Kanit Opsnal Aipda Satria P. Manggala, S.H., melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan RA di depan sebuah kontrakan di RT 03, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun.

Saat dilakukan pemeriksaan awal dengan disaksikan warga setempat, petugas belum menemukan barang bukti narkotika. Namun, ketika diinterogasi, RA mengaku masih menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rumahnya di RT 07, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan.

Petugas kemudian bergerak menuju rumah tersebut dan mengajak dua orang warga sebagai saksi untuk menyaksikan penggeledahan.

Dari hasil penggeledahan di kamar terduga pelaku, petugas menemukan satu klip plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 4,88 gram. Selain itu, turut diamankan satu bal plastik klip kosong, satu alat hisap sabu beserta kaca pirek, satu tas hitam, serta satu unit handphone merek Realme warna biru.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Narkoba AKP Fatur Rohman, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang peduli terhadap peredaran narkotika di lingkungannya.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polres Sarolangun dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian sehingga kasus ini dapat ditindaklanjuti," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, RA mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dari seseorang berinisial RB. Ia juga mengaku baru satu kali menerima narkotika jenis sabu dari orang tersebut.

Saat ini, penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan saksi, melengkapi administrasi penyidikan serta melakukan gelar perkara guna proses hukum selanjutnya.

Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasat Narkoba juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba.

"Peran serta masyarakat sangat penting. Mari bersama-sama kita lindungi keluarga dan generasi muda dari bahaya narkoba demi mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang aman dan bebas dari narkotika," tutupnya.

Selain itu, Polres Sarolangun mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana maupun aktivitas mencurigakan, khususnya peredaran narkotika.

Masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110 untuk menyampaikan pengaduan maupun laporan gangguan kamtibmas. Layanan 110 dapat diakses secara gratis.

Bersama-sama, kita wujudkan Kabupaten Sarolangun yang aman, nyaman, dan bersih dari narkoba.

Redaksi/ Suara Indonesia 1

Sidang Jemaat Ke-25 GKI Petra Kodim Aifoti Digelar, 105 Peserta Evaluasi Program Pelayanan

SERUI-Suaraindonesia1.com Gereja Kristen Injili Di tanah Papua (GKI) Jemaat Petra Kodim Aifoti melaksanakan Sidang Jemaat ke-25 pada Sabtu (7/11/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 105 peserta dan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program pelayanan selama lima tahun terakhir sekaligus menyusun arah pelayanan untuk lima tahun ke depan.

Ketua Panitia Sidang Jemaat ke-25 GKI Petra Kodim Aifoti dalam keterangannya menjelaskan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan sejak panitia dilantik pada Februari 2026. Panitia sendiri berasal dari unsur Rayon Pengharapan yang terdiri dari 27 kepala keluarga (KK), serta mendapat dukungan dari anggota PAM Petra Kodim yang turut bergabung dalam kepanitiaan.

Ia menjelaskan, setelah pelantikan, panitia mulai melaksanakan berbagai kegiatan persiapan sejak Maret 2026. Berbagai upaya penggalangan dana dilakukan, termasuk dukungan melalui iuran anggota Rayon Pengharapan.

“Kurang lebih delapan bulan kami bekerja, hingga akhir Oktober kemarin. Puji Tuhan, seluruh persiapan telah dilakukan sehingga pelaksanaan Sidang Jemaat ke-25 dapat berlangsung hari ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Sidang Jemaat ke-25 merupakan sidang periodik yang membutuhkan persiapan lebih matang. Hal ini karena agenda sidang tidak hanya membahas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mengevaluasi seluruh program pelayanan selama lima tahun terakhir.

Selain evaluasi, sidang tersebut juga menjadi forum untuk mempersiapkan dan merumuskan program pelayanan lima tahun mendatang. Agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemilihan Majelis Jemaat GKI Petra Kodim Aifoti untuk periode pelayanan lima tahun ke depan.

Atas nama panitia, ia berharap melalui pelaksanaan Sidang Jemaat ke-25 ini, GKI Petra Kodim Aifoti dapat terus menjalankan seluruh tugas pelayanan dengan penuh sukacita.

“Kami berharap untuk lima tahun ke depan, GKI Petra Kodim Aifoti boleh menjalani semua pelayanan dengan penuh sukacita, terus bersaksi dan melayani demi kemuliaan nama 

Tuhan,” tutupnya.

Pelaksanaan Sidang Jemaat ke-25 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membawa jemaat semakin bertumbuh dalam iman dan persekutuan.

(ELVINO)

DPD II KNPI KEPULAUAN YAPEN GELAR TURNAMEN KNPI CUP, 26 TIM IKUT BERLAGA.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026, Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Turnamen KNPI Cup dengan kategori usia 17 hingga 23 tahun.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen KNPI dalam mendorong semangat, kreativitas, serta pengembangan potensi generasi muda, khususnya di bidang olahraga sepak bola.

Ketua DPD II KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen Densius Amamehi, S.IP. dalam keterangannya menyampaikan bahwa turnamen tersebut merupakan wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan bakat yang dimiliki, sekaligus menjadi pesan kepada publik bahwa pemuda tidak boleh tinggal diam dalam melihat berbagai situasi dan tantangan yang terjadi saat ini.

"Ini merupakan semangat pemuda yang ingin kami sampaikan kepada publik bahwa generasi muda tidak harus tinggal diam melihat situasi hari ini. Kami juga ingin menunjukkan bakat-bakat yang dimiliki anak-anak muda di Pulau Panjang ini," ungkapnya.

Ia menjelaskan, antusiasme peserta dalam mengikuti turnamen KNPI Cup cukup tinggi. Hingga pelaksanaan kegiatan, tercatat sebanyak 26 tim telah mendaftarkan diri kepada panitia untuk berlaga memperebutkan prestasi dalam kompetisi tersebut.

Turut hadir disana juga ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., Kapolres  Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Felle, S.I.K., dan sejumlah anggota DPRK  dan Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Lebih lanjut, Ketua KNPI Yapen Densius Amamehi, S.IP.  juga berharap agar potensi generasi muda yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terus diperhatikan dan dikembangkan melalui kerja sama antara KNPI dan pemerintah daerah.

Menurutnya, bakat-bakat sepak bola yang dimiliki anak muda di setiap kampung dan distrik perlu mendapatkan ruang serta kesempatan untuk berkembang sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah.

"Kami berharap potensi-potensi muda yang ada di 17 distrik harus kita angkat bersama-sama, baik KNPI maupun pemerintah. Bakat-bakat yang ada di setiap kampung dan distrik perlu kita kembangkan bersama melalui prestasi sepak bola," tutupnya.

Melalui Turnamen KNPI Cup ini, diharapkan semangat Hari Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan positif yang mampu membangun persatuan, sportivitas, solidaritas, dan prestasi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Yapen.

(ELVINO)

Mahasiswa MBKM SDN 1 Tilongkabila Gelar Sosialisasi Tiga Dosa Besar Pendidikan, Suasana Kegiatan Berlangsung Penuh Haru

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang melaksanakan program kegiatan di SDN 1 Tilongkabila menggelar sosialisasi tiga dosa besar pendidikan pada Jumat, 6 November 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh mahasiswa MBKM yang bertugas di SDN 1 Tilongkabila, dengan melibatkan tujuh orang penyelenggara, yaitu Fikriawan J. Lupoyo, Andi Mutiara, Cinta Labaso, Revalina Kasamo, Risnawati, Lirawati Harundja, dan Layla Djuma. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kontribusi mahasiswa MBKM bersama pihak sekolah dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman dan positif.

Dalam kegiatan tersebut, Fikriawan J. Lupoyo selaku Koordinator Sekolah (Korsek) juga bertindak sebagai pemateri. Ia menyampaikan materi mengenai tiga persoalan utama yang dikenal sebagai tiga dosa besar pendidikan, yakni perundungan (bullying), kekerasan seksual, dan intoleransi. Ketiganya merupakan persoalan serius yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, serta perkembangan peserta didik apabila tidak dicegah dan ditangani dengan baik.

Tanamkan Kesadaran Sejak Dini

Dalam penyampaian materi, para siswa diberikan pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, mendapatkan perlakuan yang baik, serta belajar dalam lingkungan yang menghargai perbedaan.

Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Para siswa diajak mengenali berbagai bentuk perundungan, memahami pentingnya menjaga batasan diri dan menghormati orang lain, serta tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang maupun perbedaan yang dimiliki.

Selain itu, siswa juga diingatkan agar tidak menganggap tindakan menyakiti, mengejek, mengucilkan, atau merendahkan orang lain sebagai sesuatu yang wajar hanya karena dilakukan dengan alasan bercanda.

Peserta didik juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keberanian untuk berbicara dan melapor kepada guru atau pihak sekolah apabila mengalami maupun mengetahui tindakan yang mengarah pada kekerasan.

Suasana Haru Warnai Penyampaian Materi

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan suasana yang penuh perhatian dan penghayatan. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika penyampaian materi menyentuh perasaan para siswa. Beberapa siswa tampak terharu hingga meneteskan air mata saat mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh pemateri.

Suasana tersebut menjadi gambaran bahwa pesan mengenai kepedulian, kasih sayang, persahabatan, dan perlindungan terhadap sesama dapat memberikan kesan mendalam bagi peserta didik.

Lebih dari sekadar penyampaian materi, kegiatan ini menjadi ruang refleksi bagi siswa untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak terhadap orang lain. Perkataan yang menyakitkan, perlakuan yang merendahkan, maupun tindakan diskriminatif dapat meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat.

Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan semakin memahami pentingnya saling menjaga, menghormati, dan memperlakukan teman dengan baik.

Bentuk Kontribusi Mahasiswa MBKM bagi Sekolah

Penyelenggaraan sosialisasi tiga dosa besar pendidikan ini merupakan bagian dari kontribusi mahasiswa MBKM dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih positif dan berpihak pada kepentingan peserta didik.

Kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa kehadiran mahasiswa di lingkungan sekolah tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas akademik, tetapi turut memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan edukatif yang bermanfaat bagi warga sekolah.

Kolaborasi antara mahasiswa MBKM dan pihak sekolah diharapkan dapat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sejak dini.

Melalui sosialisasi ini, SDN 1 Tilongkabila berharap seluruh peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, rasa empati, sikap saling menghargai, serta keberanian untuk menolak segala bentuk kekerasan.

Pada akhirnya, sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, melainkan juga tempat membangun karakter, menanamkan nilai kemanusiaan, dan membentuk generasi yang mampu menghargai serta melindungi satu sama lain.

SDN 1 Tilongkabila terus berupaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari tiga dosa besar pendidikan.

Rep: JO

Dosen HTN Desak DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa Pemberhentian Gibran Rakabuming Raka

Jakarta, suaraindonesia1.com, Sabtu (6 November 2026),- Bertempat di Kompleks Parlemen, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. seorang Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana sekaligus Ketua Dewan Pembina DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Jakarta Timur melalui tim Kuasa Hukumnya secara resmi telah menyampaikan dokumen Permohonan dan Penyampaian Aspirasi Ketatanegaraan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa pengajuan usulan kepada MPR RI guna menyelenggarakan Sidang Istimewa, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 16 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober  2026. 

Langkah konstitusional ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab akademis dan etis bagi Pemohon sebagai Dosen Hukum Tata Negara dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) untuk mengawal norma konstitusi, mengingat kondisi saat ini DPR RI mengalami kebuntuan politik (political deadlock) akibat fragmentasi koalisi partai politik, yang menyebabkan tidak berjalannya Lembaga Pemakzulan (Impeachment) yang menjadi kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945.

Menurut pemohon, DPD RI sebagai kamar independen yang mewakili seluruh daerah di Indonesia wajib tampil sebagai safety valve (katup pengaman) konstitusi. DPD RI berwenang secara mandiri menggunakan hak inisiatifnya untuk menyampaikan usulan tindakan administrasi pemerintahan ke MPR RI untuk segera menyelenggarakan Sidang Istimewa guna menyelamatkan negara dari krisis konstitusional.

Tuntutan dan Petitum Resmi Pemohon kepada DPD RI:

Pertama, Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan dan Penyampaian Aspirasi Ketatanegaraan dari Pemohon untuk seluruhnya;  

Kedua, Menerbitkan Surat Keputusan / Rekomendasi Resmi Tindakan Administrasi Pemerintahan DPD RI untuk menindaklanjuti aspirasi ini ke dalam Sidang Paripurna DPD RI dan memprosedurkannya secara kelembagaan;  

Ketiga, Mengajukan Usulan Resmi dan Memprakarsai Penyelenggaraan Sidang Istimewa / Sidang Paripurna Khusus MPR RI guna:  

a. Membatalkan keabsahan pelantikan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2024–2029;  

b. Memberhentikan Saudara Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, demi menegakkan hukum dan UUD NRI 1945;  

c. Menyelenggarakan tata cara pemilihan dan pengisian Jabatan Wakil Presiden RI yang baru sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Untuk informasi Para Advokat yang tergabung Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi yang hadir pada saat penyerahan permohonan yaitu Dr. Bahrain, S.H.M.H, Marulitua Rajagukguk, S.H, Hincat Silalahi, S.H,, Muhammad Ratho Priyasa, S.H.M.H, Suluh Utomo, S.H, Dinda Wulan Ariani, S.H, Abdul Rozak, S.H, Tamrin, S.H.M.H., Karsedi, S.H. (cr)

FUN SHOOT COMPETITION 2026 — Semangat Kompetisi & Persaudaraan Semakin Kuat

KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pengkab Perbakin Gorontalo yang berlokasi di lapangan tembak HBG sukses menggelar Fun Shoot Competition 2026. Acara kali ini terasa begitu istimewa dan berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, antusiasme luar biasa terpancar dari para peserta yang hadir, mewakili berbagai klub menembak: GSC, BSC, HBG, ISC, LHC, serta kehadiran pengurus Perbakin Pengprov dan rekan-rekan dari Kepolisian.

Pertandingan ini juga dirangkaikan dengan peringatan HUT Korps Brigade Mobil (Brimob), menjadikan suasana semakin bermakna.

Kehadiran Tokoh Semarakkan Acara

Turut hadir dalam kegiatan ini IPDA M. S. Gani, S.H., M.H. (CPPS), anggota Brimob yang juga menjabat sebagai Sekretaris Club ISC sekaligus Kepala Bidang Tembak Reaksi Perbakin Provinsi.

Sebagai tuan rumah, Hajrin Ishak — atau yang akrab disapa Om Hais, Ketua Umum HBG, menyampaikan rasa senangnya:

"Pertandingan kali ini sangat kompetitif dan meriah! Namun di atas segalanya, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta dan tamu: keselamatan di lapangan tembak adalah yang utama."

Beliau juga menambahkan betapa hangatnya kebersamaan yang terjalin hari ini — terlihat dari banyaknya klub yang berpartisipasi serta kehadiran jajaran pengurus Perbakin Pengprov, termasuk Ketua Harian dan Sekretaris Umum Pengprov. "Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan abadi," ujarnya dengan harapan yang tulus.

Hadir juga turut meramaikan sekaligus ikut bertanding, Bapak Riki Warta Bone, Ketua Umum BSC, dan Dr. Irawan Huntoyungo, M.Kes, Sp.OT, Kabid Organisasi Pengprov Perbakin.

Semangat Kompetisi Menuju Tingkat Lebih Tinggi

Tujuan utama dari ajang ini sederhana namun besar: melatih mental dan kemampuan para insan menembak agar siap bersaing, hingga mampu tampil di panggung nasional.

Kepada seluruh peserta, mari terus asah kemampuanmu, jaga sportivitas, dan jadikan setiap tembakan sebagai langkah menuju prestasi. Percayalah, dengan latihan dan semangat yang tak pernah padam, siapa pun bisa melesat tinggi dan mengharumkan nama daerah kita di kancah nasional.

Semangat yang Terus Membara

Ketua Umum GSC juga menyampaikan apresiasinya:

"Kemeriahan dan keakraban yang kita rasakan hari ini, mari kita pertahankan dan tingkatkan. Terus sebarkan semangat berolahraga dan berorganisasi yang sehat!" Beliau juga mengajak seluruh anggota klub menembak untuk mulai mempersiapkan diri, karena sebentar lagi akan hadir pertandingan menarik yang diselenggarakan oleh Club BSC di bawah pimpinan Bang Riki Wartabone. Siapkan diri kalian, jadilah yang terbaik!

Dilaporkan oleh:

Fikriyanto

Humas GSC — Humas PENGKAB Bonebolango

(Red)

Pengedar Sabu Asal Jambi, Tak Berkutik Saat Dibekuk Satresnarkoba Polres Merangin

Suaraindonesia1.Com, Merangin- Perang terhadap narkoba terus di tabuh,  Kali ini dua pengedar sabu asal propinsi Jambi berhasil di amankan,saat akan bertransaksi di wilayah Bangko rendah, dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan puluhan gram narkoba jenis sabu dari tangan keduanya.

Dari data yang berhasil di himpun,menyebutkan bahwa pada hari kamis (8/10/2026)  sebelumnya tim satnarkoba polres Merangin mendapatkan informasi , jika di jalan lintas sumatera  RT 11 lingkungan Bangko rendah kelurahan dusun Bangko, sering menjadi lokasi transaksi narkoba.

Mendapatkan informasi tersebut,polisi lalu melakukan penyelidikan dan pengintaian,pada pukul 02 wib tim opsnal Satnarkoba mendapati  ada dua orang yang mencurigakan gerak geriknya, dan insting polisi yang terlatih kemudian melakukan penangkapan terhadap keduanya, dan ternyata dari tangan keduanya di dapati sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu,jika di hitung berat narkoba yang sudah di kemas dalam klip siap edar berjumlah lebih dari 20  gram sabu.

Sementara dari hasil penggeledahan dan interogasi di ketahui bahwa kedua pelaku tersebut berinisial FAP, dan FCA dua warga asal Jambi, yang mengakui jika narkoba yang di bawanya akan di edarkan di wilayah Merangin.

Sejumlah barang bukti yang di amankan dari dua pelaku,Berupa

- 3 (Tiga) bungkus plastik klip Warna Bening Diduga berisi narkotika sabu Bruto 19,47 gram

- 2 (Dua) bungkus Plastik Klip Warna Bening diduga Berisi narkotika jenis Extasi dengan Bruto 1,70 Gram

- ⁠1 (Satu) Unit handphond Jenis Samsung S21 Berwarna Hitam.

- 1 (Satu) Bungkus Kotak Rokok Merx Slava

- ⁠1 (Satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong).

- ⁠1 (Satu) Helai Tissu Warna Putih.

  1 (Satu) Unit handphone Jenis SAMSUNG  S7 dengan warna Biru.

Untuk tindak lanjut dan guna mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, lalu di bawa ke polres Merangin untuk di lakukan proses hukum.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah, memalui kasatnarkoba AKP Rezi,membenarkan penangkapan dua bandar sabu asal Jambi.

Dan keduanya sudah di tahan di rutan polres Merangin,selain itu dua pelaku di jerat pasal 114,Jo pasal 132 tentang UU narkotika.

"Benar dua pengedar sabu asal Jambi berhasil kita amankan, puluhan gram sabu berhasil kita sita,untuk keduanya kita jerat dengan UU nomor 35  tahunn2009 tentang narkotika,dan terancam hukuman di atas enam tahun dan paling lama 20 tahun penjara" ungkap Rezi.

Di Tegasnya Rezi,bahwa Polres Merangin akan terus perang melawan narkoba,demi terjaminnya masa depan generasi muda Merangin dari jeratan bahaya narkoba.

"Sesuai dengan program kapolri untuk perang melawan narkoba, dan saya ingatkan bagi para bandar narkoba jangan pernah main main di Merangin,kita akan sikat habis" tegasnya.

Report(m.janasri)

BEM SI Gorontalo Desak Penelusuran Jalur Batu Hitam Gorontalo–Surabaya, Soroti Dua Kontainer TAKU dan Kapal IMO 8906664

Altio P. Lengato

Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Dugaan pengiriman material batu hitam dari Gorontalo menuju Surabaya menyisakan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui penelusuran dokumen pelayaran dan administrasi pengangkutan. Perhatian kini tertuju pada identitas kapal serta dua kontainer yang diduga berkaitan dengan rangkaian pengiriman material tersebut melalui Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Koordinator BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI) Wilayah Gorontalo, Altio P. Lengato, menyampaikan bahwa berdasarkan dokumentasi dan penelusuran yang dihimpun, terdapat dua identitas kontainer yang menjadi perhatian, yakni TAKU 242297 dan TAKU 245742. Keduanya tercatat menggunakan kode tipe 22G1.

Selain identitas kontainer, dokumentasi pelacakan pelayaran juga memperlihatkan nomor IMO 8906664 yang menjadi salah satu petunjuk dalam penelusuran jalur pengiriman tersebut. Data yang dihimpun mencatat waktu penerimaan informasi pada 28 Oktober 2026 pukul 14.38 UTC atau 22.38 WITA.

Pelat spesifikasi pada kedua kontainer mencantumkan berat kotor maksimum sebesar 30.480 kilogram, berat kosong 2.210 kilogram, serta kapasitas muatan maksimum 28.270 kilogram. Spesifikasi tersebut merupakan batas teknis kontainer dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan berat aktual maupun jenis muatan di dalamnya.

Bagi BEM SI Wilayah Gorontalo, informasi tersebut bukan sekadar deretan nomor dan spesifikasi teknis. Identitas kapal dan kontainer merupakan petunjuk awal yang dapat digunakan untuk menelusuri pergerakan barang, asal pengiriman, pihak yang bertanggung jawab, hingga tujuan akhir distribusinya.

Penelusuran ini mengarah pada dugaan keterkaitan jalur pengiriman dari Pelabuhan Anggrek, Gorontalo Utara, menuju Surabaya dan temuan kontainer di kawasan Depo PT Tanto. Karena itu, pencocokan data antara dokumentasi pelacakan, nomor kontainer, manifest, serta dokumen penerimaan menjadi langkah penting untuk memastikan keseluruhan rangkaian pengiriman.

"Kami tidak ingin informasi mengenai dua kontainer ini hanya menjadi dokumentasi yang beredar tanpa tindak lanjut. Nomor kontainer dan identitas kapal harus benar-benar ditelusuri. Harus diketahui dari mana kontainer diberangkatkan, siapa yang mengurus pengirimannya, siapa pemilik barang, dan siapa pihak yang menerima material tersebut," tegas Altio.

Menurutnya, pengungkapan perkara semacam ini tidak boleh hanya mengandalkan pemeriksaan terhadap barang setelah tiba di daerah tujuan. Riwayat perjalanan dan administrasi pengiriman harus menjadi bagian penting dari proses penyelidikan.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu ditelusuri secara terbuka dan menyeluruh.

Pertama, kesesuaian identitas kapal IMO 8906664 dengan catatan pelayaran pada waktu pengiriman.

Kedua, riwayat pergerakan kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742, termasuk lokasi pemuatan dan keberangkatannya melalui Pelabuhan Anggrek.

Ketiga, manifest serta dokumen pengangkutan yang menerangkan jenis barang, pemilik, pengirim, dan penerima material.

Keempat, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengangkutan dan pengawasan keberangkatan melalui Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Kelima, hubungan antara pengiriman tersebut dengan pihak-pihak yang ditemukan atau diperiksa dalam rangkaian penanganan perkara di Surabaya.

"Kalau identitas kapal dan kontainer dapat ditelusuri, jangan biarkan penyelidikan berhenti pada pertanyaan siapa yang membawa barang. Telusuri siapa yang mengirim, siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan, dan ke mana material tersebut akan didistribusikan. Jangan sampai orang-orang yang berada di balik rantai perdagangan justru tidak pernah diperiksa," lanjutnya.

Altio mendesak Polda Gorontalo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Jawa Timur untuk mencocokkan seluruh data pengiriman. KSOP dan instansi pengelola Pelabuhan Anggrek juga diminta memberikan keterangan sesuai kewenangannya mengenai administrasi, aktivitas pemuatan, serta pengawasan keberangkatan kontainer.

Sementara itu, PT Tanto diminta kooperatif dalam memberikan informasi yang relevan mengenai identitas, dokumen penerimaan, serta riwayat pergerakan kontainer yang menjadi objek penelusuran di Surabaya.

BEM SI Wilayah Gorontalo menilai keterbukaan terhadap data pengangkutan merupakan bagian penting untuk memastikan apakah material yang dikirim memiliki asal-usul dan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami ingin persoalan ini dibuka berdasarkan fakta, bukan sekadar saling melempar tanggung jawab. Jika ditemukan pelanggaran, ungkap siapa yang bertanggung jawab. Jika ada pihak yang terbukti terlibat, periksa berdasarkan bukti. Jangan sampai identitas kontainer sudah dapat ditelusuri, tetapi jaringan di balik pengirimannya justru tidak terungkap," tegas Altio.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penelusuran harus mampu menjangkau seluruh pihak yang memiliki peran dalam rantai distribusi. Jangan sampai proses hukum hanya menyasar pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga memiliki kendali dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut tidak tersentuh.

BEM SI Wilayah Gorontalo menegaskan akan terus mengawal penelusuran jalur pengiriman batu hitam tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai asal material, pihak pengirim, penerima, serta seluruh rangkaian distribusinya melalui Pelabuhan Anggrek.

"Dua nomor kontainer dan identitas kapal ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta. Kami meminta aparat bekerja secara profesional dan transparan. Jangan berhenti pada temuan barang, tetapi telusuri seluruh pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat Gorontalo berhak mengetahui ke mana sumber daya alam daerahnya dibawa dan bagaimana proses pengirimannya berlangsung."

Rep: JO

Viral Video 34 Detik: Oknum Anggota DPRD Kab. Gorontalo Diduga Serobot Antrean BBM, Publik Desak Sanksi BK dan Pertamina

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Gelombang kecaman publik meluas pasca beredarnya video berdurasi 34 detik yang memperlihatkan dugaan aksi penyerobotan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Ulapato, Kabupaten Gorontalo. Aksi tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo berinisial AK.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, sepeda motor yang dikendarai oknum legislator tersebut tampak langsung masuk memotong barisan dari arah depan SPBU, tanpa ikut mengantre bersama warga yang sudah berdiri dan berbaris panjang sejak lama. Sikap memotong antrean di tengah kesulitan warga mengakses BBM ini memicu amarah publik dan dinilai mencederai moralitas seorang wakil rakyat.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Gorontalo, Dimas Bobihu, mengecam keras tindakan oknum anggota dewan tersebut. Menurutnya, aksi memotong antrean menggunakan pengaruh kekuasaan memperlihatkan minimnya rasa empati terhadap beban yang dirasakan masyarakat kecil.

"Tindakan saudara AK sangat tidak menggambarkan etika seorang wakil rakyat. Di saat warga harus menghabiskan waktu dan tenaga mengantre secara tertib, seorang pejabat publik justru memanfaatkan pengaruhnya untuk menerobos antrean dengan sepeda motornya. Ini bentuk arogansi kekuasaan yang sangat mencederai rasa keadilan," ujar Dimas saat memberikan keterangan pers, Jumat (6/11/2026).

Dimas mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gorontalo untuk segera mengambil langkah tegas dan tidak berdiam diri atas insiden yang merusak citra institusi dewan tersebut.

"Kami meminta secara tegas kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk segera memanggil dan memeriksa saudara AK. Jangan ada upaya melindungi anggota. BK harus memberikan sanksi etik seberat-beratnya agar ada efek jera dan martabat lembaga dewan tetap terjaga," tegasnya.

Selain menyasar oknum anggota dewan, tuntutan tegas juga ditujukan kepada pengelola SPBU Ulapato dan PT Pertamina (Persero). Pihak SPBU dinilai bersikap diskriminatif dengan lebih mengutamakan pihak berkuasa ketimbang konsumen yang mengantre tertib.

"Kami juga meminta pihak Pertamina untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola SPBU Ulapato. Operator SPBU tidak boleh membiarkan praktik diskriminasi seperti ini. Fasilitas umum harus melayani seluruh masyarakat secara setara tanpa perlakuan khusus bagi pejabat," pungkas Dimas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo maupun manajemen SPBU Ulapato belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan sanksi dan insiden yang ada dalam video viral tersebut.

Rep: JO

Rakerprov Perbakin Gorontalo 2026: Satukan Visi, Perkuat Prestasi Olahraga Menembak

GORONTALO — Suaraindonesia1, Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 resmi digelar. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Organisasi Perbakin Pengprov, Dr. Irawan Huntoyungo, M.Kes, Sp.OT, dan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah seluruh jajaran organisasi di wilayah Gorontalo yang Dihadiri Tokoh Penting Lintas Sektoral

 

Acara ini berjalan khidmat dan dihadiri oleh berbagai elemen penting, antara lain:

 

- Ketua Umum Perbakin Pengprov Gorontalo

- Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo

- Ketua Umum Pengkab, Pengkot, dan organisasi menembak se-Provinsi Gorontalo

- Danrem 131 Nani Wartabone

- Direktur Intelkam Polda Gorontalo

 

Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan luas terhadap kemajuan olahraga menembak di Provinsi Gorontalo

 

 Sidang pleno  RAKERPROV dibuka langsung oleh Sekretaris Umum Pengprov Perbakin Gorontalo, Jemmy Mamangkey, yang juga bertindak sebagai Pimpinan Sidang Rakerprov ini. Dalam pemaparannya, masing-masing bidang menyampaikan laporan kerja dan rencana program ke depan.

 

Salah satu capaian yang dibanggakan adalah prestasi gemilang dari Bidang Tembak Reaksi, yang telah berhasil meraih sejumlah medali di ajang nasional. Di samping itu, disampaikan pula Oleh Ketua Tembak Reaksi PENGPROV komitmen penting: Perbakin akan senantiasa membela anggotanya, selama hal tersebut sejalan dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

 

Sementara itu, dari Bidang Organisasi ditegaskan:

 

"Dalam berorganisasi, kita harus memiliki satu visi, satu misi, dan senantiasa mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Inilah kunci agar organisasi berjalan sehat dan berkelanjutan."

 

 

 

Juga Ketua Umum Perbakin Pengprov Gorontalo menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi seluruh pengurus, baik di tingkat Pengprov, Pengkot, Pengkab, maupun klub-klub yang berada di bawah naungan Perbakin.

 

Dalam mengapresiasi dua klub baru, yaitu:

✅ Klub Menembak BSC

✅ Klub Menembak GSC

 

Club ini menandai semakin bertumbuhnya ekosistem olahraga menembak di Gorontalo.

 

 

 Harapan dari Wakil Ketua Umum Komunitas GSC, Vebrianto Usman, menyampaikan pandangan yang menginspirasi:

 

"Rakerprov ini bukan sekadar agenda rutin atau formalitas semata. Ini adalah momentum penting untuk mengevaluasi kinerja, menyatukan visi dan misi, serta merumuskan langkah strategis bagi kemajuan olahraga menembak di Gorontalo."

 

Ia juga menekankan pentingnya komitmen nyata:

 

"Semua program yang direncanakan harus benar-benar diwujudkan, bukan hanya menjadi catatan di atas kertas. Diperlukan komitmen, koordinasi, transparansi, dan kerja sama yang erat antara Pengprov, Pengkab/Pengkot, klub, dan seluruh insan olahraga menembak."

 

Tak lupa ia mengingatkan soal pembinaan atlet:

 

"Kita harus lebih memperhatikan pembinaan atlet, peningkatan kualitas SDM, pengembangan klub, serta pencarian bibit-bibit unggul yang kelak bisa mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional maupun internasional."

 

Terkait keberagaman pandangan di dalam organisasi, Vebrianto menegaskan:

 

"Mari kita jadikan perbedaan pendapat sebagai kekuatan untuk membangun, bukan penghalang untuk bersatu. Harapan kami, Perbakin Gorontalo ke depan semakin solid, profesional, berprestasi, dan menjadi rumah yang nyaman bagi kemajuan seluruh anggotanya."

 

 

Rakerprov Perbakin Gorontalo 2026 menjadi bukti bahwa organisasi ini terus bergerak maju. Dengan satu visi, satu misi, dan dukungan dari berbagai pihak, olahraga menembak di Gorontalo siap melangkah lebih jauh — Melangkah Bersama, Meraih Prestasi.

 Fikriyanto Humas GSC&Pengkab BoneBolango

Isbagiyo, S.Pd Kepala Sekolah SD Negeri 68/VII Siap Bawa Sekolah Lebih Maju Dan Berprestasi

Suaraindonesia1.com  _ Sarolangun. SD Negeri 68/VII Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun resmi memiliki Kepala Sekolah definitif Isbagiyo, S.Pd menggantikan Kepala Sekolah lama Efrianto, S.Pd.

Isbagiyo, S.Pd sosok yang sudah mengabdi selama 21 tahun sebagai guru ini mengaku senang dan bangga dipercaya memimpin SDN 68/VII, meski baru 3 bulan menjabat sebagai kepala sekolah, ia langsung tancap gas membenahi sekolah.

"Pertama saya senang guru gurunya ramah, mereka disiplin dan mengerti dengan tugas," ujar Isbagiyo kepada awak media SuaraIndonesia1, jum'at. 6/11/2026.

Dari SDN Sungai Dingin Kecamatan Limun. Sebelum di SD Negeri 68/VII Pasar Singkut Isbagiyo, S.Pd bertugas di SD Negeri Sungai Dingin Kecamatan Limun sebagai Pelaksana Tugas (peltu) Kepala Sekolah. 

Baginya, menjadi pendidik adalah sebuah kebanggaan tersendiri, "Pengalaman paling berkesan selama menjadi pendidik itu rasanya nyaman, tenang, dan kebanggaan tersendiri untuk saya sebagai pendidik," katanya.

Visi, Pelayanan yang nyaman dan Misi, Membangun. Untuk SD Negeri 68/Pasar Singkut Isbagiyo, S.Pd mengusung visi sederhana tapi jelas Pelayanan yang Nyaman dengan misi Membangun.

Hal pertama yang ia lihat dan ingin benahi adalah lingkungan sekolah,"yang pertama ingin saya benahi itu lingkungan sekolah. Target pertama saya fokus ke penataan lingkungan," tegasnya.

Untuk meningkatkan prestasi akademik murid, Isbagiyo menyiapkan program ekstrakurikuler sebagai penggerak,"Programnya ekstrakurikuler dan drumband. Yang akan kita aktifkan Pramuka dan Drumband," jelasnya.

Soal murid yang kurang disiplin atau kurang semangat belajar, Isbagiyo memilih cara humanis: pembinaan dengan memanggil orang tua atau wali murid. Untuk mencegah murid putus sekolah atau tidak bisa baca tulis, ia punya cara khusus, "Memanggil siswa bersangkutan dan memberi tugas tambahan. Berkunjung ke rumah dan berkomunikasi ke orang tua atau wali murid," ujarnya.

Cara Isbagiyo membangun kekompakan dengan guru juga unik. Ia tidak mau ada jarak,"Tidak membedakan adanya atasan dan bawahan, saling membaur. Bekerja sama dengan komite sekolah untuk berkomunikasi," katanya.

Kepada orang tua / wali murid, ia berharap terjalin tali silaturahmi dan komunikasi yang baik untuk kemajuan murid. Isbagiyo juga memastikan pintu sekolah selalu terbuka untuk keluhan dan saran, "Tentunya pasti akan kita tanggapi sesuai dengan permasalahan dan memberi saran untuk menyelesaikan keluhan atau persoalan yang terjadi," tegasnya.

Isbagiyo tidak menutupi kendala terbesar saat ini di SD Negeri 68/VII yaitu, anggaran dan tata ruang. Namun ia tetap optimis bisa membangun perlahan bersama komite, guru, dan masyarakat.

Isbagiyo, S.Pd sangat berharap,"Saya berharap orang tua yang tinggal sekitar SD Negeri 68/VII bisa menyekolahkan anaknya di sini. Untuk masyarakat sekitar, berharap saling menjaga dan membantu demi kemajuan pendidikan di sekolah ini," pungkasnya.

Djarnawi Kusuma