SULAWESI UTARA
Sulut/block-7/#E4D932
Apel tersebut turut dihadiri Wakapolres Merangin Kompol Simsal Siahaan, S.A.P., para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran, serta para perwira Polres Merangin. Sebanyak 333 personel yang terlibat berasal dari berbagai satuan fungsi, meliputi Sat Lantas, Sat Samapta, Sat Intelkam, Sat Reskrim, gabungan staf, dan gabungan personel Polsek jajaran yang dipersiapkan untuk melaksanakan pengamanan sesuai dengan wilayah penugasan masing-masing.
Dalam arahannya, Kapolres Merangin menyampaikan bahwa Pilkades merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin di tingkat desa. Oleh karena itu, perbedaan pilihan dan dukungan terhadap calon kepala desa harus disikapi secara dewasa. Jangan sampai perbedaan tersebut menimbulkan perselisihan, perpecahan, maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kapolres menegaskan bahwa seluruh personel harus memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing, menguasai lokasi pengamanan, mengenali karakteristik wilayah, serta membangun koordinasi dengan seluruh unsur terkait. Setiap personel juga diminta menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab serta melaporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang.
"Saya tegaskan kepada seluruh personel agar menjaga netralitas dan integritas sebagai anggota Polri. Tidak boleh ada yang memihak kepada salah satu calon kepala desa maupun kelompok pendukung tertentu. Kehadiran Polri harus memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan. Tugas kita adalah mengamankan jalannya demokrasi, bukan menjadi bagian dari kepentingan politik salah satu pihak," tegas AKBP Kiki Firmansyah Effendi.
Selain menjaga netralitas, Kapolres juga menginstruksikan seluruh personel untuk mengedepankan langkah preventif dan pendekatan humanis melalui deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas. Kewaspadaan harus ditingkatkan terhadap kemungkinan provokasi, intimidasi, konflik antarpedukung, penyebaran berita bohong (hoaks), serta gangguan lainnya, terlebih pelaksanaan pemungutan suara menggunakan mekanisme elektronik atau e-voting. Apabila ditemukan permasalahan, personel diminta melakukan penanganan secara profesional, proporsional, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat sinergitas dan soliditas bersama TNI, pemerintah daerah, panitia Pilkades, Satpol PP, Linmas, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan hasil kerja sama seluruh unsur yang terlibat. Personel juga diminta menjaga sikap, etika, kedisiplinan, kesehatan, dan keselamatan selama menjalankan tugas.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Merangin AKP Sakirman menyampaikan bahwa pengerahan 333 personel tersebut merupakan bentuk keseriusan Polres Merangin dalam memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan kerukunan masyarakat harus tetap kita jaga. Inilah wujud nyata semangat Polisi Bersama Masyarakat," ungkapnya.
Melalui Apel Pergeseran Pasukan ini, Polres Merangin berkomitmen untuk mengawal seluruh tahapan Pilkades Se
Sidang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Sidang, Bapak Penatua Adam Aiba. Pembukaan sidang diawali dengan ibadah pembukaan, doa, dan penyalaan lilin sebagai tanda dibukanya persidangan secara resmi. Suasana pembukaan berlangsung dengan khidmat dan penuh sukacita.
Turut hadir dalam pembukaan sidang tersebut, Ketua Klasis Ransiki, Pendeta Benhur Maniawasi, S.Si., Th., yang hadir selaku Penasehat Sidang.
Hadir pula Ketua Panitia Sidang Jemaat Elim Nyantui, Bapak Yance Mandacan, yang juga merupakan Anggota DPRK Manokwari Selatan.
Adapun peserta sidang hanya terdiri dari unsur-unsur jemaat, Majelis Jemaat, Ketua Sidang, Bendahara, Sekretaris Sidang, serta utusan dari Rayon I, Rayon II, dan Rayon III.
Dalam sambutan pembukaannya, Bapak Penatua Adam Aiba selaku Ketua Sidang menyampaikan rasa syukur atas penyertaan Tuhan sehingga Sidang Jemaat ke-14 ini dapat terlaksana. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk bersidang dengan penuh hikmat, kasih, dan tanggung jawab demi pertumbuhan dan pelayanan jemaat ke depan.
Dalam jalannya sidang, Bapak Yance Mandacan selaku Ketua Panitia Sidang Jemaat ke-14 menyampaikan laporan keuangan pelaksanaan sidang. Dalam laporannya, beliau memaparkan secara terbuka pemasukan dan pengeluaran keuangan selama persiapan hingga pelaksanaan sidang, sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia kepada sidang jemaat. Laporan tersebut diterima dan ditanggapi oleh peserta sidang dengan penuh keterbukaan dan kebersamaan.
Sidang juga membahas berbagai permasalahan intern jemaat yang ada. Dalam pembahasan tersebut, Bapak Pendeta Benhur Maniawasi, S.Si., Th. selaku Penasehat Sidang dan Ketua Klasis Ransiki, menanggapi permasalahan tersebut dengan penuh kebijaksanaan.
Dengan penuh tanggung jawab, beliau mengajak seluruh peserta sidang untuk mengutamakan persatuan jemaat, saling mengampuni, dan saling memahami, sehingga setiap permasalahan intern jemaat dapat menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.
Arahan bijaksana tersebut disambut baik oleh seluruh peserta sidang, dan menjadi momentum untuk mempererat persatuan serta kebersamaan dalam Jemaat GKI Elim Nyantui Rabut.
Adapun agenda utama dalam Sidang Jemaat ke-14 ini adalah mengevaluasi program pelayanan yang telah berjalan, serta merumuskan program kerja dan arah pelayanan jemaat untuk tahun pelayanan berikutnya.
Diharapkan melalui Sidang Jemaat ke-14 ini, Jemaat GKI Elim Nyantui Rabut, Rayon I, II, dan III semakin bertumbuh dalam iman, bersatu dalam pelayanan, dan menjadi berkat bagi masyarakat di Ransiki dan sekitarnya.
Ransiki, 11 November 2026
Pewarta: CHREISLY RURU
Media: Suara Indonesia 1.com
Prosesi penganugerahan dan pengukuhan Gelar Adat ini menjadi momentum penting dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Melayu Jambi, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan lembaga adat.
Kehadiran Camat Singkut beserta Lurah dan Pj Kades merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Singkut terhadap pelestarian adat istiadat di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko, Kabupaten Sarolangun.
Camat Singkut, M. Maini, S.Pd.I menyampaikan bahwa Gelar Adat Melayu Jambi bukan hanya prosesi seremonial, tetapi juga wadah untuk menanamkan nilai-nilai adat, sopan santun, kebersamaan, dan gotong royong kepada generasi muda agar tidak tergerus zaman.
"Adat adalah jati diri kita. Melalui Gelar Adat ini, kita perkuat persatuan, kebersamaan, dan silaturahmi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat," ujar M. Maini.
Acara berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Sarolangun, serta tamu undangan lainnya.
Dengan digelarnya prosesi ini, diharapkan adat Melayu Jambi di Kabupaten Sarolangun semakin lestari dan terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.
Djarnawi Kusuma
BATAM, SuaraIndonesia1.com — Dukungan kepada Profesor Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terus mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, pemuda, dan berbagai kelompok aktivis serentak berdatangan. Mereka menilai Prof Dasco layak dijadikan Wakil Presiden dengan berbagai indikator.
Salah satunya datang dari mantan Koordinator Pusat Aliansi BEM Nusantara 2021–2022, Eko Pratama. Ia menilai sosok Prof Dasco yang selama ini selalu menjadi jembatan aspirasi rakyat kepada DPR dan pemerintah dengan modal pengalaman panjang dalam kepemimpinan nasional sangat layak menduduki kursi Wakil Presiden yang saat ini kosong.
"Beliau sangat piawai dalam menjaga stabilitas politik nasional, selalu hadir di tengah-tengah kebuntuan, tegas dan sejuk di mata publik," ungkap Eko.
"Hal itu sangat bisa kita lihat dari berbagai dinamika publik yang terjadi belakangan ini. Prof Dasco selalu hadir di tengah-tengah persoalan dengan memberikan kepastian dan solusi yang dapat diterima publik, selalu pasang badan dengan keputusannya yang terukur. Mampu melakukan diplomasi lintas partai politik, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, aktivis mahasiswa untuk terciptanya stabilitas politik nasional di tengah ketidakpastian global yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia," tambahnya.
"Prof Dasco adalah figur yang memiliki kemampuan membaca dinamika politik nasional secara cermat. Di tengah kompleksitas persoalan bangsa dan kondisi geopolitik dunia, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga kecerdasan dalam mengambil keputusan, ketegasan dalam bersikap, serta kemampuan membangun konsolidasi nasional," tegas Eko.
"Kami berharap proses yang akan berjalan di Majelis Permusyawaratan Rakyat nantinya diberi kelancaran, dan dapat melahirkan Wakil Presiden yang dapat membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan, mengakselerasi terwujudnya Asta Cita Presiden, stabilitas politik nasional dan bersama-sama rakyat menuju Indonesia adil makmur. Dan saya berharap orang itu adalah Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.," tutup Eko Pratama.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Komunitas Gorontalo Shooting Community (GSC) melaksanakan kegiatan latihan bersama sekaligus kerja bakti pembersihan areal latihan di Lapangan Tembak Polres Kota Gorontalo. Kegiatan dimulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 17.00 sore, berlangsung penuh kekompakan, keakraban, serta nuansa persaudaraan yang erat antar seluruh anggota.
Kegiatan ini diwarnai kebersamaan yang hangat. Berbagai latar belakang profesi hadir bergotong-royong: atlet, mekanik, security, guru, sopir, wartawan, pengusaha ponsel, pengusaha stiker, Tentara, tenaga medis, Polisi, dan banyak lainnya. Para pria tangguh olahragawan sniper ini pun turun langsung ke dapur, ikut menumbuk bumbu, membakar ikan, hingga mencuci piring. Meskipun dikenal tangguh di hutan maupun lapangan tembak, mereka juga para kepala keluarga yang mampu membantu pekerjaan rumah tangga layaknya membantu istri di dapur.
Satu momen yang menarik perhatian adalah kehadiran Afik DJ, anak berusia 9 tahun siswa SDN 2 Tilamuta Kelas 3. Anak ini sedang dipersiapkan oleh orang tua serta jajaran komunitas GSC untuk menjadi calon atlet menembak masa depan. Terlihat Afik DJ bersama Sofyan Yubi, atlet GSC yang sudah berulang kali meraih podium di berbagai ajang lomba menembak.
Ketua GSC, Bapak Ardianto Ismail, menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres Kota Gorontalo yang telah berkenan meminjamkan Lapangan Tembak Polres Kota Gorontalo sebagai sarana olahraga serta penyaluran bakat menembak bagi anggota GSC. Harapannya, fasilitas ini dapat membantu GSC mencetak atlet-atlet berprestasi hingga mampu meraih juara di kejuaraan tingkat nasional. Tak lupa beliau juga menyampaikan apresiasi kepada PERBAKIN Pengkab, Pengkot, maupun Pengprov atas dukungan penuh terhadap keberadaan organisasi menembak GSC.
Kegiatan ditutup dalam suasana hangat, penuh keakraban, perut terisi, dan semangat yang membara.
SEMANGAT TERUS GSC! TERUS PUPUK KOMPAK DAN PERSAUDARAAN. GSC MAJU BERSAMA PERBAKIN
SALAM OLAHRAGA
Redaktur: FD. Humas GSC (Red/JO)
Kegiatan tersebut dihadiri Badan Pekerja Klasis (BPK) Yapen Timur, yakni Ketua Klasis Pdt. Gayus Wamea, S.Si.Teol., Sekretaris Klasis Bpk. N. Luturmas, S.Si.Teol., serta BPPG Bpk. S. Tahapary, S.Pd.
Hadir pula Ketua Jemaat GKI Maranatha Wartawoi, Pdt. M.E. Worumi, S.Si.Teol., selaku pimpinan sidang, bersama seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan rayon dan unsur-unsur pelayanan jemaat.
Sidang Periodik ke-III ini secara resmi dibuka langsung oleh Ketua Klasis Yapen Timur, Pdt. Gayus Wamea, S.Si.Teol.
Dalam pelaksanaannya, sidang membahas berbagai agenda penting yang menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi strategis bagi pengembangan serta peningkatan pelayanan jemaat pada masa mendatang. Salah satu keputusan penting dalam sidang tersebut adalah penetapan Majelis Terpilih untuk periode pelayanan 2027–2032.
Usai pelaksanaan sidang, Ketua Klasis Yapen Timur, Pdt. Gayus Wamea, S.Si.Teol., menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Jemaat GKI Maranatha Wartawoi atas kerja sama dan kebersamaan yang telah ditunjukkan sehingga sidang dapat berlangsung dengan baik dan sukses.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, seluruh peserta sidang, serta semua pihak yang telah mengambil bagian dan berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Dalam pesannya, Ketua Klasis berharap agar seluruh pelayanan di Jemaat GKI Maranatha Wartawoi terus ditingkatkan, baik dari sisi kebersamaan, tanggung jawab maupun komitmen dalam menjalankan tugas panggilan gereja.
Ia menegaskan pentingnya menghidupi tiga tugas utama gereja, yakni Koinonia (bersekutu), Marturia (bersaksi), dan Diakonia (melayani) sebagai landasan dalam membangun kehidupan bergereja yang semakin bertumbuh dan berdampak bagi jemaat maupun masyarakat.
Sidang Periodik ke-III ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan, memperkuat komitmen pelayanan, serta membangun semangat kebersamaan dalam menyongsong periode pelayanan yang baru.
Dengan semangat kebersamaan dan iman, Jemaat GKI Maranatha Wartawoi diharapkan terus bertumbuh dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Hotel Shankee Sudirman, Jakarta, Jumat (13/11/2026), dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FBN RI, Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin Sahabuddin, M.M.
Dalam pengukuhan tersebut, Andi Muhammad Said Chalik, S.E., M.M., kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPW FBN RI DKI Jakarta. Ia didampingi Totok Sediyantoro, MBA., Ph.D., sebagai Sekretaris dan dr. Sitti Sarah Kartika, M.H., sebagai Bendahara.
Pengukuhan juga mencakup empat kepengurusan DPD, yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dipimpin Rozali, Jakarta Utara oleh Juwanto Bayu Setia, S.Sos., Jakarta Timur oleh Kuntoro Budi Winarko, serta Jakarta Selatan oleh Yeni Fadil.
Ketua Panitia, Totok Sediyantoro, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat struktur organisasi, meneguhkan komitmen pengurus melalui ikrar bela negara dan pakta integritas, serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.
Ketua Umum DPP FBN RI, Zainal Abidin Sahabuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa bela negara merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara. Implementasinya tidak harus melalui jalur militer, tetapi dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai profesi, kapasitas, dan tanggung jawab masing-masing.
Ia berharap kepengurusan FBN RI DKI Jakarta mampu menjadi garda terdepan dalam menanamkan kesadaran bela negara sekaligus menjadi barometer penguatan ketahanan nasional di ibu kota.
Sementara itu, Ketua DPW FBN RI DKI Jakarta, Andi Muhammad Said Chalik, menegaskan kesiapannya untuk segera mengonsolidasikan seluruh jajaran dan menggerakkan program organisasi. Menurutnya, tantangan bela negara saat ini membutuhkan kerja bersama, bukan sekadar slogan maupun kegiatan seremonial.
Andi menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Forkopimda, dunia usaha, serta komunitas masyarakat. Melalui sinergi tersebut, FBN RI DKI Jakarta diharapkan mampu menghadirkan program konkret untuk membangun Jakarta yang tangguh, rukun, dan berdaya saing.
Sekretaris DPW FBN RI DKI Jakarta, Totok Sediyantoro, menambahkan bahwa penguatan tata kelola administrasi dan soliditas internal hingga tingkat DPD menjadi prioritas. Langkah tersebut diperlukan agar program edukasi sadar bela negara dapat berjalan terarah, terukur, dan menjangkau masyarakat hingga akar rumput.
Rangkaian pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan DPP FBN RI Nomor 010A/SKEP/DPP-FBNRI/X/2026 oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP FBN RI, Ida Made Sugita, S.Ag., M.Fil.H. Seluruh pengurus kemudian mengikuti pembacaan Ikrar Bela Negara yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP FBN RI.
Prosesi ditutup dengan penyematan pin, pemasangan baret, serta penyerahan bendera pataka organisasi kepada jajaran pengurus.
Dengan pengukuhan kembali untuk masa bakti 2025–2030, FBN RI DKI Jakarta diharapkan semakin solid dan mampu memperluas kontribusinya dalam membangun kesadaran bela negara. Komitmen menjaga persatuan, memperkuat ketahanan sosial, dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diwujudkan melalui program dan pengabdian nyata kepada masyarakat. (Tri)
OPINI — (Catatan kecil sepulang menghadiri acara peringatan Hari Pahlawan yang digagas IARMI Maharuyung Jabodetabek dan DPK IARMI Jakarta Utara)
JAKARTA, SuaraIndonesia1.com — Sabtu pagi itu, Jakarta Utara terasa masih menyimpan sisa-sisa Hari Pahlawan. Tempatnya di Aula Kantor Walikota Jakarta Utara, saya mewakili Ketua Umum DPN IARMI Prof. Bahrullah Akbar menyampaikan sambutan. Di depan saya ada anak-anak yatim yang tersenyum malu-malu saat menerima santunan, ada bingkisan yang dibagikan satu per satu, ada para alumni Menwa yang tergabung dalam IARMI Maharuyung Jabodetabek, IARMI DPK Jakarta Utara, ada mahasiswa yang datang dengan jaket almamaternya, dan ada petugas KPUD yang dengan sabar menjelaskan soal pemilihan umum.
Acara itu sederhana. Tapi justru dikesederhanaan itulah saya merasa Hari Pahlawan menjadi nyata. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Walikota Jakarta Utara, Penggagas dan pelaksana acara Bung Dasril, S.Pd.I, M.Si (Han) selaku Ketua IARMI Maharuyung Jabodetabek, didukung oleh Bung Raden Umar, M.Pd selaku Kaskonas Menwa Indonesia, elemen masyarakat Ketua PMI Jakarta Utara Bang Rizal SE, Ketua DPD Ikatan Keluarga Minang Jakarta Utara Bapak Auliya Dato Rajo Majo Basa, Ketua Umum DPP GMPD (Gerakan Muda Pemerhati Desa) Wahyu Irawan, SPdI, MM, serta ibu-ibu yang biasa disebut emak-emak yang tangguh.
Dalam sambutan, saya menyampaikan hal yang pernah diajarkan oleh guru di sekolah:
"Pahlawan adalah mereka yang berani menegakkan kebenaran, berani berbuat baik, dan berani mencegah kemungkaran. Mereka tidak lahir sebagai pahlawan. Mereka menjadi pahlawan karena berani memilih sikap ketika orang lain memilih diam."
Saya mengajak IARMI, mahasiswa, dan masyarakat untuk meneladani keberanian itu di lingkungan kita masing-masing. Berani menolak tawuran. Berani menolak judi. Berani menolak narkoba. Berani menolak pinjol yang menjerat. Berani mengatakan tidak pada kebatilan, meskipun yang melakukannya adalah teman sendiri, tetangga sendiri, bahkan keluarga sendiri.
Saya melihat hadirin mengangguk. Saya pun merasa sambutan itu berhasil.
Tapi sore harinya, keberanian yang saya sampaikan itu diuji. Bukan di atas panggung, tapi di pinggir jalan.
Di sana saya melihat seorang laki-laki paruh baya dan seorang perempuan sedang memindahkan bensin jenis Pertalite dari tangki sepeda motor ke dalam jerigen. Jerigen itu hampir penuh. Gerak-gerik mereka canggung. Ketika saya melihat, mereka seperti berusaha membuat kegiatan itu tampak wajar, seolah hanya untuk kebutuhan sehari-hari.
Saya tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Mereka mengumpulkan Pertalite untuk dijual kembali. Di mata hukum, itu salah. BBM bersubsidi dilarang diperjualbelikan kembali. Ada aturan, ada sanksi.
Tapi di saat itu, lidah saya kelu. Saya tidak berani menegur. Saya tidak berani mengatakan, "Itu melanggar hukum."
Apakah saya munafik? Pagi saya bicara soal keberanian membela kebenaran, sore saya diam melihat kemungkaran di depan mata. Pertanyaan itu menghantui saya sepanjang perjalanan pulang, dan dari kegelisahan itulah tulisan ini lahir, sebagai refleksi Hari Pahlawan yang tidak selesai di panggung.
Saya tidak berani memastikan apakah keduanya suami istri. Tapi jika iya, saya bisa membayangkan percakapan mereka di rumah sebelum berangkat. Mungkin tentang beras yang menipis, tentang uang sekolah anak yang belum lunas, tentang kontrakan yang jatuh tempo. Mereka tidak sedang merencanakan kejahatan besar. Mereka sedang berusaha agar dapur tetap mengepul.
Pemandangan itu bukan pemandangan orang yang ingin kaya mendadak, merusak perekonomian negara, atau menimbun BBM hingga membuat SPBU kosong. Itu pemandangan orang kecil yang sedang mencari celah untuk bertahan hidup. Bahkan bisa jadi, dalam cara mereka yang terbatas, mereka sedang membantu orang lain. Mereka membantu tukang ojek yang kehabisan bensin di tengah malam, membantu nelayan kecil, membantu warga yang jauh dari SPBU dan butuh Pertalite eceran untuk pergi bekerja esok pagi.
Apakah itu membenarkan perbuatan mereka? Secara hukum, tidak. Tapi secara kemanusiaan, kita tidak bisa menutup mata pada alasannya.
Inilah dilema pahlawan zaman sekarang. Dulu, musuh itu jelas: penjajah dengan senjata. Sekarang, musuh itu sering kali adalah kemiskinan, kelaparan, dan sistem yang belum berpihak. Dan "pelanggar hukum" itu sering kali adalah korban dari sistem itu sendiri.
Kita mudah menjadi pahlawan ketika yang kita lawan adalah judi, narkoba, atau tawuran. Karena musuh itu terlihat jahat. Tapi kita menjadi ragu ketika yang kita hadapi adalah ibu dan bapak yang melanggar aturan karena tidak punya pilihan lain. Di situlah keberanian kita diuji, bukan keberanian untuk menghakimi, tapi keberanian untuk memahami.
Lalu, keadilan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah?
Keadilan bukan hanya soal menangkap dan menghukum. Keadilan adalah memastikan tidak ada lagi warga yang terpaksa melanggar hukum hanya untuk makan. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai polisi yang menilang di hilir, tapi absen sebagai pelindung di hulu.
Jika negara belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan kesejahteraan yang merata, maka negara tidak bisa berlaku seolah semua warga sudah hidup dalam kondisi yang sama. Penegakan hukum terhadap penjual Pertalite eceran di pinggir jalan tidak bisa disamakan dengan penegakan hukum terhadap mafia BBM yang menimbun ribuan liter dengan truk tangki. Yang satu mencari makan, yang satu lagi mencari kekuasaan.
Keadilan yang dibutuhkan adalah keadilan yang berlapis. Pertama, tegakkan hukum pada pemain besar yang benar-benar merusak. Kedua, bina dan beri jalan keluar bagi pelaku kecil. Beri mereka akses pada usaha yang legal, beri pelatihan, beri modal mikro, beri lapangan kerja. Jangan hanya disita jerigennya, lalu ditinggalkan tanpa solusi. Karena besok, jerigen itu akan terisi lagi, bukan karena mereka bandel, tapi karena perut tidak bisa diajak menunggu kebijakan.
Pemerintah juga harus berani jujur: selama subsidi masih menjadi satu-satunya cara orang miskin mendapatkan energi murah, selama itu pula akan ada celah untuk diperjualbelikan. Solusinya bukan sekadar melarang, tapi memperbaiki distribusi agar tepat sasaran dan memastikan harga kebutuhan pokok tidak membuat orang kecil harus putar otak setiap hari.
Lalu, bagaimana dengan saya? Apa pemaafan bagi saya yang diam?
Saya harus jujur mengakui, diam saya sore itu bukan karena saya setuju dengan pelanggaran. Diam saya karena saya sadar, saya belum punya hak moral untuk menghakimi sebelum saya memberi solusi. Menegur tanpa memberi jalan keluar hanya akan menambah beban mereka. Pahlawan bukan orang yang paling keras suaranya, tapi orang yang paling tepat sikapnya.
Pemaafan bagi saya adalah dengan tidak berhenti pada rasa bersalah. Rasa bersalah harus berubah menjadi kerja. Jika saya bicara soal keberanian di panggung IARMI, maka keberanian itu harus saya wujudkan dengan memperjuangkan agar IARMI, mahasiswa, dan masyarakat tidak hanya pandai berpidato, tapi juga pandai membuka lapangan kerja, pandai mendampingi UMKM, pandai membantu tetangga yang kesulitan.
Dan pemaafan bagi mereka berdua? Saya percaya, Tuhan Maha Melihat niat. Jika mereka melakukannya bukan karena tamak, tapi karena terdesak, maka yang mereka butuhkan bukan cacian, melainkan uluran tangan. Negara, organisasi, dan kita semua punya tugas untuk mengubah jerigen itu menjadi kios yang legal, mengubah keputusasaan itu menjadi harapan.
Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang mereka yang gugur. Hari Pahlawan adalah tentang keberanian kita hari ini untuk tidak menjadi hakim yang gampang menunjuk, tapi menjadi penolong yang gampang mengulurkan tangan.
Pahlawan zaman dulu merebut kemerdekaan dengan bambu runcing. Pahlawan zaman sekarang merebut keadilan dengan cara memastikan tidak ada lagi bapak dan ibu yang harus memindahkan bensin dari motor ke jerigen demi sesuap nasi.
Dan jika suatu hari saya bertemu lagi dengan mereka, saya berharap saya tidak lagi hanya diam. Saya berharap saya sudah datang dengan membawa solusi, bukan sekadar teguran. Itulah pahlawan yang kita butuhkan hari ini.
Oleh: Dr. Drs. M. Ismael P Sinaga, M.Si
(Waketum IV DPN IARMI)
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak Polda Gorontalo segera menindaklanjuti dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, termasuk memeriksa Tomi Umar yang namanya disebut dalam laporan pengaduan masyarakat.
BEM SI menyatakan memiliki sejumlah bukti dan informasi pendukung terkait dugaan aktivitas PETI tersebut, yang juga disebut berkaitan dengan wilayah Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
BEM SI meminta aparat tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pemodal, pengendali operasional, pemberi perintah, pengangkut, hingga penampung hasil tambang.
"Kami meminta Polda Gorontalo tidak berhenti pada pekerja lapangan. Telusuri siapa pemodal dan siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut. Jangan sampai pekerja terus berganti, sementara pihak yang diduga berada di belakangnya tidak tersentuh," tegas BEM SI.
Secara khusus, BEM SI mendesak penyidik memeriksa Tomi Umar untuk menguji seluruh bukti dan informasi yang berkaitan dengan dugaan keterlibatannya. Bantahan melalui klarifikasi internal partai tidak boleh menggantikan proses hukum.
"Kami tidak meminta aparat langsung menyatakan seseorang bersalah. Kami meminta bukti diuji dan fakta diungkap. Jika ditemukan keterlibatan, proses sesuai hukum tanpa perlakuan istimewa," lanjutnya.
BEM SI juga meminta Polda Gorontalo berkoordinasi dengan Polres Pohuwato serta jajaran kepolisian di Sulawesi Tengah guna menelusuri dugaan keterkaitan aktivitas PETI di kedua wilayah tersebut.
BEM SI menegaskan siap menyerahkan bukti dan informasi pendukung kepada aparat untuk diuji keaslian, sumber, serta relevansinya dalam proses penyelidikan.
BEM SI mendesak Kapolda Gorontalo segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan dan pengaruh.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak DPW PKB Provinsi Gorontalo segera memeriksa anggota DPRD Pohuwato, Tomi Umar, dan Ketua DPC PKB Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Desakan ini muncul setelah pemberitaan SuaraPost.id yang menyebutkan bahwa Ketua DPC PKB Pohuwato telah meminta klarifikasi kepada Tomi Umar dan yang bersangkutan membantah keterlibatannya. Namun, BEM SI menilai bantahan tersebut tidak cukup tanpa menguji laporan pengaduan masyarakat ARMADA beserta dokumentasi dan bukti pendukung terkait dugaan aktivitas PETI di Molosipat, Popayato Barat, hingga Moutong, Sulawesi Tengah.
Sebagai bentuk keseriusan, besok BEM SI Wilayah Gorontalo akan mendatangi DPW PKB untuk menyerahkan seluruh bukti dan informasi pendukung, sekaligus meminta pemeriksaan resmi terhadap kedua pihak.
“Kami tidak datang membawa tuduhan kosong. Kami punya bukti dan siap menyerahkannya. Jangan hanya mendengar bantahan, tetapi uji juga bukti yang kami bawa. Jika tidak terlibat, buktikan melalui pemeriksaan yang objektif,” tegas BEM SI.
BEM SI juga mengingatkan bahwa AD/ART PKB hasil Muktamar Bali 2024, khususnya Pasal 18, mengatur kewajiban anggota menaati disiplin partai. Karena itu, DPW PKB diminta tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi menindaklanjuti persoalan ini sesuai mekanisme organisasi apabila ditemukan pelanggaran.
BEM SI menegaskan, pemeriksaan internal partai tidak boleh menggantikan proses hukum. Aparat penegak hukum tetap harus menelusuri dugaan PETI, termasuk kemungkinan keterlibatan pemodal, pengendali kegiatan, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.
Besok bukti kami serahkan. Kini publik menunggu keberanian DPW PKB untuk memeriksa kadernya sendiri secara objektif, tanpa pandang jabatan dan kedudukan.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Penanganan dugaan perdagangan batu hitam asal Gorontalo kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya mendatangi PT Bahari Kurnia Agency dan Polda Gorontalo untuk mendesak keterbukaan manifest pengiriman ke Surabaya per 28 Oktober serta meminta koordinasi dengan Polda Jawa Timur, kini BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak aparat mengungkap pihak yang diduga menjadi pembeli maupun investor di balik pengiriman tersebut.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Sebagaimana diberitakan News Times pada 3 November 2026, petugas gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan pemeriksaan terhadap empat kontainer di depo peti kemas PT Tanto, Jalan Teluk Kumai Timur, Surabaya, pada 2 November 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan karung-karung berisi material berbentuk batu berwarna hitam di dalam kontainer kedua dan ketiga. Sementara kontainer pertama dan keempat dilaporkan berisi botol minuman. Berdasarkan informasi yang dihimpun media tersebut, dua kontainer yang memuat material batu hitam telah disegel petugas.
News Times juga melaporkan bahwa dokumen pengiriman kontainer tersebut diduga perlu dipertanyakan. Meski demikian, dugaan kandungan emas pada material batu hitam belum dapat dipastikan dan masih menunggu pengujian laboratorium.
Perkembangan berikutnya, pada 11 November 2026, News Times memberitakan bahwa Ditreskrimsus Polda Jawa Timur masih mendalami dokumen dan isi empat kontainer tersebut. Artinya, penelusuran terhadap muatan dan administrasi pengiriman masih berlangsung.
Kondisi ini semakin memperkuat alasan BEM SI Wilayah Gorontalo untuk meminta Polda Gorontalo tidak berhenti pada pemeriksaan pihak pengiriman, tetapi juga menelusuri asal barang, pemilik, pemodal, pembeli hingga penerima akhir.
Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo, Altio Prasetyo Lengato, mengatakan bahwa salah satu informasi yang perlu didalami penyidik adalah dugaan keterlibatan seseorang berinisial Ko'Li, yang berdasarkan informasi yang diterima pihaknya diduga memiliki hubungan sebagai pembeli atau investor dalam rantai perdagangan batu hitam.
"Sejak awal kami sudah mendatangi PT Bahari Kurnia Agency untuk meminta keterbukaan seluruh manifest pengiriman ke Surabaya per 28 Oktober. Kami juga mendatangi Polda Gorontalo agar berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur terkait dugaan pengamanan empat kontainer tersebut. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berada di balik transaksi ini? Siapa pembelinya dan siapa yang membiayai pengiriman tersebut?" tegas Altio.
Ia menilai, pemeriksaan empat kontainer di Surabaya seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan perdagangan secara menyeluruh, bukan hanya memastikan keberadaan barang dan dokumen pengangkutannya.
"Kalau barang sudah sampai di Surabaya, tentu ada rangkaian transaksi dan pihak-pihak yang perlu ditelusuri. Kami meminta Polda Gorontalo mendalami informasi mengenai Ko'Li. Panggil dan periksa jika terdapat dasar hukum untuk itu. Apabila ditemukan alat bukti yang cukup dan keterlibatan pidananya terbukti, tindak tegas sesuai ketentuan hukum. Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan," ujarnya.
Altio juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin komitmen Polda Gorontalo untuk menelusuri persoalan tersebut berhenti sebatas pernyataan. BEM SI meminta adanya perkembangan konkret, terutama terkait koordinasi dengan Polda Jawa Timur dan penelusuran dokumen manifest pengiriman.
Bahkan, apabila penanganan perkara dinilai berjalan lambat, BEM SI Wilayah Gorontalo menyatakan siap menyerahkan informasi dan dokumentasi yang telah dihimpun, termasuk foto-foto kontainer serta dokumen manifest pengiriman yang dapat menjadi petunjuk bagi penyidik.
"Kalau Polda masih lambat dan tidak menunjukkan keseriusan, kami siap menyerahkan dugaan bukti yang kami miliki, termasuk foto kontainer dan manifest pengiriman. Kami ingin semua petunjuk itu diperiksa dan dicocokkan oleh penyidik. Jangan sampai masyarakat justru lebih aktif menelusuri jejak pengiriman dibandingkan aparat yang memiliki kewenangan," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Altio kembali menantang Polda Gorontalo agar berani mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk siapa pun yang diduga menjadi pemodal maupun pembeli dalam rantai perdagangan batu hitam tersebut.
"Kami tidak meminta polisi menangkap seseorang hanya berdasarkan tuduhan. Tetapi kami meminta setiap informasi ditindaklanjuti secara serius. Jika Ko'Li memang terlibat, buktikan dan proses. Jika alat bukti sudah cukup, jangan ragu melakukan penindakan. Jangan sampai empat kontainer sudah disegel di Surabaya, tetapi siapa pemilik dan pembeli di baliknya justru tidak pernah terungkap," tutup Altio.
BEM SI Wilayah Gorontalo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga asal-usul material, legalitas pengiriman, aliran transaksi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab mendapatkan kejelasan hukum.
Rep: JO
JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Nama Prof Sufmi Dasco Ahmad atau yang biasa disapa Don Dasco dinilai layak masuk dalam pertimbangan politik nasional sebagai salah satu figur potensial untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia apabila terjadi kekosongan jabatan dan proses pengisian dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.
Pandangan tersebut disampaikan Farel Novriyanto W. Kahar yang menilai bahwa rekam jejak kepemimpinan, pengalaman politik, kapasitas komunikasi kelembagaan, serta kemampuan membangun konsolidasi politik menjadi sejumlah indikator penting dalam menilai kelayakan seorang figur untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan nasional.
Menurut Farel, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kematangan kepemimpinan, kemampuan koordinasi, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika ketatanegaraan.
Lima Indikator Kelayakan Sufmi Dasco Ahmad
1. Pengalaman Kepemimpinan di Lembaga Negara
Dasco memiliki pengalaman sebagai Wakil Ketua DPR RI selama dua periode, yakni 2019–2024 dan 2024–2029. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memahami proses legislasi, pengawasan pemerintahan, serta dinamika hubungan antarlembaga negara.
2. Kemampuan Komunikasi dan Konsolidasi Politik
Dalam situasi politik nasional yang membutuhkan stabilitas, kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik menjadi salah satu aspek penting. Pengalaman Dasco di lingkungan parlemen dan partai politik dinilai dapat menjadi modal untuk menjembatani berbagai kepentingan demi menjaga keberlangsungan pemerintahan.
3. Kapasitas Akademik dan Pemahaman Hukum
Latar belakang pendidikan Dasco di bidang hukum hingga jenjang doktor serta kiprahnya sebagai guru besar ilmu hukum Universitas Pakuan menjadi salah satu indikator kapasitas intelektual yang patut dipertimbangkan. Pemahaman terhadap hukum dan konstitusi sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
4. Pengalaman Organisasi dan Pemerintahan
Keterlibatannya dalam membangun Partai Gerindra sejak 2008, pengalaman di DPR RI, serta keterlibatannya dalam proses sinkronisasi transisi pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pengalaman organisasi dan politik yang panjang.
5. Potensi Menjaga Stabilitas Nasional
Di tengah dinamika politik dan tantangan pembangunan nasional, Indonesia membutuhkan figur yang memiliki pengalaman, kematangan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan membangun koordinasi. Dasco dinilai memiliki sejumlah modal tersebut untuk dipertimbangkan sebagai salah satu figur Wakil Presiden.
Farel menilai bahwa situasi politik nasional saat ini membutuhkan pertimbangan yang objektif dan mengutamakan kepentingan bangsa. Pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilihat bukan semata-mata dari pertimbangan politik praktis, melainkan juga dari kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan menjalankan amanah konstitusional.
Menurutnya, Prof Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto untuk masuk dalam bursa calon Wakil Presiden, dengan tetap memperhatikan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Lebih lanjut, Farel menegaskan bahwa dukungan terhadap figur calon Wakil Presiden harus berangkat dari kepentingan bangsa dan negara. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta memastikan agenda pembangunan berjalan secara efektif.
"Menurut saya, Prof Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah indikator yang layak dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Pengalaman panjang di parlemen, kapasitas akademik, kemampuan komunikasi politik, serta rekam jejak organisasi merupakan modal penting dalam menghadapi tantangan kepemimpinan nasional. Namun, yang paling utama adalah komitmen terhadap konstitusi dan kepentingan rakyat," ujar Farel.
Ia berharap proses penentuan Wakil Presiden pengganti dapat berlangsung secara demokratis, konstitusional, transparan, dan mengedepankan kepentingan nasional.
Farel Novriyanto W. Kahar
Pemerhati Kepemimpinan dan Dinamika Politik Nasional
Rep: JO
Persoalan tersebut turut mendapat sorotan Ketua Persatuan Warga Olahraga dan Daerah (PWOD) Jakarta Utara, Chaerul Syah Hasibuan. Ia menilai informasi mengenai keberadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan.
Menurut Chaerul, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari banyaknya kendaraan yang terparkir di lokasi, tetapi juga perlu ditelusuri menyangkut asal-usul kendaraan, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta legalitas kegiatan usaha yang berlangsung.
Ia menekankan bahwa setiap aktivitas usaha harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian administrasi, hal tersebut perlu diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Selain legalitas kendaraan, Chaerul juga menyoroti aspek pemanfaatan lahan. Menurutnya, pemerintah daerah dan instansi pertanahan perlu memastikan apakah penggunaan lahan tersebut telah sesuai dengan peruntukan tata ruang serta ketentuan perizinan yang berlaku.
"Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Kalau memang seluruh aktivitasnya sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan melalui dokumen yang sah. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum," demikian pokok perhatian yang disampaikan terkait persoalan tersebut.
Legalitas Kendaraan Perlu Diverifikasi
Berdasarkan informasi pemberitaan sebelumnya, lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus aktivitas jual beli kendaraan dan alat berat.
Lahan itu disebut milik seseorang bernama Joko Akong dan disewakan selama satu tahun kepada pihak yang dikenal dengan nama Koh Dino.
Dalam penelusuran lapangan pada 1 Oktober 2026, tim pemberitaan bertemu dengan seorang pria bernama Yudi yang disebut bekerja sebagai montir sekaligus menjaga lokasi.
Informasi mengenai dokumen kendaraan sempat menjadi perhatian setelah muncul keterangan yang dikutip dari media lain mengenai dugaan status ilegal sejumlah unit. Namun, pernyataan tersebut masih membutuhkan konfirmasi langsung dan pemeriksaan dokumen oleh instansi berwenang.
Tidak diperlihatkannya STNK dan BPKB saat penelusuran lapangan tidak serta-merta membuktikan kendaraan tersebut ilegal. Penentuan status kendaraan harus dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka, nomor mesin, dokumen kepemilikan, dan data registrasi kendaraan.
Fungsi Sosial Tanah dan Kesesuaian Tata Ruang
Di sisi lain, pemanfaatan lahan tersebut juga perlu ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 6 yang menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Prinsip tersebut bukan berarti kegiatan usaha dilarang, tetapi pemanfaatan tanah harus memperhatikan ketentuan hukum, tata ruang, perizinan, serta kepentingan masyarakat.
Karena itu, pemeriksaan terhadap status lahan dan aktivitas usaha di lokasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Instansi Terkait Diharapkan Memberikan Klarifikasi
Sejumlah instansi memiliki kewenangan masing-masing untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Kepolisian dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terkait identitas, asal-usul, maupun dokumen kendaraan. Sementara itu, pemerintah daerah dan instansi pertanahan dapat memberikan penjelasan mengenai kesesuaian pemanfaatan lahan serta persyaratan perizinan kegiatan usaha.
Chaerul berharap persoalan ini mendapatkan perhatian serius sehingga masyarakat memperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar informasi yang berkembang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi terverifikasi yang memastikan adanya pelanggaran hukum terkait kendaraan maupun pemanfaatan lahan tersebut.
Redaksi perisaihukum.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Joko Akong, Koh Dino, Yudi, serta instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan seluruh fakta dapat diuji secara objektif.
Dalam keterangannya, Samelius mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja keras panitia yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan sejak Maret 2026 hingga pelaksanaan kegiatan pada Sabtu, 14 November 2026.
Ia mengaku bersyukur karena seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, berkat kerja sama dan campur tangan Tuhan.
"Pertama-tama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah bekerja luar biasa. Sejak dibentuk pada bulan Maret hingga hari ini, seluruh panitia telah menunjukkan komitmen dan kerja keras sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Semua ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan," ungkap Samelius.
Ia berharap melalui kegiatan LDKPG tersebut dapat lahir generasi muda gereja yang memiliki kualitas iman, karakter, serta jiwa kepemimpinan yang kuat, sehingga mampu menjadi teladan di tengah kehidupan bermasyarakat maupun dalam mendukung pemerintah.
Menurutnya, pemuda gereja memiliki tanggung jawab penting untuk terus bertumbuh dalam iman, mengembangkan potensi diri, serta mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan pembangunan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Samelius juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Ketua Umum FGM GKI di Tanah Papua, Petronela Krenak, atas bantuan dan dukungan yang diberikan untuk menyukseskan kegiatan LDKPG PAM Klasis GKI Yapen Selatan.
Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada FGM GKI Kabupaten Kepulauan Yapen serta seluruh Persekutuan Anggota Muda (PAM) se-Klasis GKI Yapen Selatan yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
"Kiranya semua yang telah diberikan oleh teman-teman untuk menopang pekerjaan pelayanan ini dapat menjadi berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Tuhan yang punya pekerjaan ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan," tuturnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Samelius mengajak seluruh pemuda GKI untuk terus menjaga semangat persatuan, pelayanan, dan komitmen dalam membangun generasi muda gereja yang lebih baik.
(ELVINO)
Menurut Loeis, kegiatan LDKPG merupakan bagian dari rangkaian pendidikan kader dalam lingkungan PAM GKI yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat jemaat hingga tingkat sinode.
Ia menjelaskan, pendidikan kader PAM GKI terdiri atas tiga tahapan, yakni Masa Perkenalan Organisasi (MPO), Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda Gereja (LDKPG), dan Latihan Kepemimpinan Pemuda Gereja (LKPG).
"MPO dilaksanakan di tingkat jemaat, kemudian dilanjutkan dengan LDKPG di tingkat klasis. Selanjutnya, pendidikan kader akan berlanjut ke tingkat sinode melalui kegiatan LKPG. Jadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman PAM Klasis Yapen Selatan hari ini merupakan kelanjutan dari proses pendidikan kader yang sebelumnya telah dilaksanakan di masing-masing jemaat," jelasnya.
Loeis yang juga merupakan mantan koordinator dan Ketua PAM GKI tersebut mengatakan, sebagai bagian dari senior PAM yang kini dipercayakan memimpin FGEM GKI Kabupaten Kepulauan Yapen, dirinya bersama rekan-rekan FGEM memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap proses pembinaan generasi muda gereja.
Menurutnya, kehadiran FGEM dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan dan kebersamaan untuk mendorong generasi muda gereja agar terus berkembang melalui pendidikan, pembinaan, serta penguatan kapasitas kepemimpinan.
Ia berharap materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri dapat memberikan pemahaman baru, sekaligus menjadi motivasi dan inspirasi bagi peserta dalam mempersiapkan masa depan serta mengambil peran dalam pelayanan gereja dan kehidupan bermasyarakat.
"Kami di FGEM bersama-sama dengan PAM. Kita satu dan berjalan bersama untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapan kami, melalui materi-materi yang diberikan, adik-adik PAM mendapatkan pemahaman baru yang bisa menjadi bekal, motivasi, dan inspirasi untuk melihat serta mempersiapkan masa depan mereka," ungkapnya.
Lebih lanjut, Loeis berharap kegiatan pendidikan kader seperti ini tidak hanya dilaksanakan oleh PAM GKI Klasis Yapen Selatan, tetapi juga dapat dilanjutkan oleh tiga klasis lainnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni Klasis Yapen Utara, Yapen Timur, dan Yapen Barat.
Dengan demikian, proses pendidikan kader PAM GKI dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di seluruh wilayah pelayanan gereja.
Ia juga menekankan bahwa pembinaan kepemimpinan di lingkungan gereja menjadi bekal penting bagi pemuda ketika melanjutkan pengabdian di berbagai organisasi kepemudaan, seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), maupun FGEM.
"Setelah mendapatkan bekal melalui pendidikan kader ini, kita harus mampu menentukan apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda hari ini, baik bagi diri sendiri, gereja, daerah, bangsa, maupun negara. Jangan sampai pendidikan ini hanya berhenti pada kegiatan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan dan pengabdian nyata," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Loeis juga menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik.
Apresiasi turut diberikan kepada tuan rumah, PHMJ Jemaat GKI Kapernaum, yang bersama pengurus PAM Klasis Yapen Selatan telah memberikan dukungan dan bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan LDKPG tersebut.
Ia berharap semangat kebersamaan dan kolaborasi antara PAM, FGEM, serta seluruh unsur pelayanan gereja terus terpelihara demi melahirkan generasi muda Kristen yang memiliki iman kuat, karakter baik, serta kapasitas kepemimpinan untuk melayani gereja dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.
(ELVINO)
suaraindonesia1 Adalah media online yang menyajikan informasi terkini serta terpercaya. Dibawah naungan badan hukum PT. SUARA KHARISMA BINTANG INDONESIA terdaftar legal di Kemenkumham dengan nomor: AHU-0117306.AH.01.11.TAHUN 2019
suaraindonesia1 berkantor pusat di PLAZA ALDEOS Jl. Warung Buncit Raya No. 39, Warung Jati Barat, RT 001/RW 09, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia
Email : redaksi.skrinews@gmail.com
Telp/WA : 0822 250000 24
COPYRIGHT © SUARA INDONESIA 1