Progres Signifikan TMMD Ke-127, Infrastruktur Air Bersih Rembai Hampir Rampung

KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Pembangunan bak penampungan air bersih dalam program TMMD ke-127 oleh Kodim 1709/Yawa kini menunjukkan progres signifikan. Bangunan yang sebelumnya tampak polos dengan dinding abu-abu, kini telah berbalut warna dan terlihat semakin sempurna. Jaringan pipa pun mulai terpasang rapi, menandakan proyek tersebut telah memasuki tahap akhir pengerjaan di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (5/3/2026).

Di lokasi kegiatan, Danpok TMMD Serka Prayogo menyampaikan bahwa proses pengecatan merupakan bagian penting sebelum bak air difungsikan. Selain memperindah tampilan, pengecatan juga bertujuan melindungi struktur bangunan agar lebih tahan lama.

“Kami optimis sasaran ini dapat rampung sebelum penutupan TMMD,” ujarnya penuh keyakinan.

Menurutnya, pekerjaan yang saat ini dilakukan bukan sekadar sentuhan akhir, melainkan bagian dari upaya memastikan bangunan benar-benar kokoh dan siap digunakan masyarakat. Pemasangan jaringan pipa menjadi elemen vital sebagai jalur utama distribusi air bersih ke rumah-rumah warga.

Program TMMD Ke-127 ini memang menyasar pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Kehadiran bak penampungan air bersih tersebut diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan mendasar warga Kampung Rembai yang selama ini mendambakan akses air bersih yang lebih mudah dan layak.

Dengan progres yang terus dikebut, bak penampungan air ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, tetapi juga menjadi “harapan” baru bagi masyarakat—membawa kemudahan, kesehatan, dan kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang.

Dit Lantas Polda Sulut dan Bapenda Berbagi 500 Takjil kepada Pengguna Jalan di Depan Mapolda

​ Suaraindonesia1,Manado  - Personel Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Sulut bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar aksi simpatik berupa pembagian takjil gratis kepada para pengguna jalan, di depan Mapolda Sulut, Rabu (4/3/2026) sore.

​Kegiatan yang dimulai pukul 17.00 WITA ini dipimpin langsung oleh Wadir Lantas Polda Sulut AKBP Dasveri Abdi serta dihadiri oleh jajaran Pejabat Dit Lantas, Kepala Bapenda Sulut beserta staf, serta seluruh Polwan Dit Lantas Polda Sulut.

​Dalam aksi tersebut, sebanyak 500 paket takjil ludes dibagikan dalam waktu singkat. Sasaran kegiatan ini adalah para pengemudi ojek online (Ojol), sopir angkutan kota (Angkot) dan masyarakat umum yang melintasi jalur depan Mapolda Sulut.

​Kegiatan ini juga menjadi sarana Kepolisian untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang tertib berlalulintas.

​Direktur Lalu Lintas Polda Sulut melalui Wadir Lantas menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba.

"Kegiatan ini adalah wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya di bulan suci ini. Kami berkolaborasi dengan Bapenda Sulut untuk berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan edukasi secara humanis kepada pengguna jalan agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara," ujar Wadir Lantas.

Ia juga menambahkan bahwa melalui kegiatan rutin seperti ini, diharapkan hubungan antara aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat semakin erat, sehingga tercipta Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) yang ideal di Kota Manado. (Rom/RedSi1)

​

Kapolres Sarolangun Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadhan 1447 H dengan kegiatan yang penuh makna, Polres Sarolangun menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat serta buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim, Rabu (04/03/2026).

Kegiatan diawali dengan pembagian takjil kepada masyarakat yang melintasi depan Mako Polres Sarolangun. Kapolres Sarolangun, AKBP Wendi Oktariansyah, bersama  personel turun langsung ke jalan membagikan paket takjil kepada pengendara roda dua maupun roda empat. Aksi sosial tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang melintas.

Usai kegiatan berbagi takjil, acara dilanjutkan di Masjid Asmaul Husna Polres Sarolangun dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim. Dalam suasana penuh kekeluargaan, Kapolres Sarolangun secara simbolis menyerahkan santunan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Polri terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim.

Dalam sambutannya, Kapolres Sarolangun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Momentum Ramadhan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk berbagi dan mempererat tali silaturahmi. Semoga kegiatan ini membawa berkah serta kebahagiaan bagi adik-adik kita dan masyarakat Kabupaten Sarolangun,” ujarnya.

Sebelum waktu berbuka puasa tiba, kegiatan diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Imam Masjid Asmaul Husna Polres Sarolangun. Dalam tausiyahnya, beliau mengajak seluruh hadirin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadhan, memperbanyak amal ibadah, serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Ustazd Fauzan juga menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan antara aparat kepolisian dan masyarakat demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Suasana masjid tampak khidmat saat para personel, anak-anak yatim, dan tamu undangan menyimak ceramah yang disampaikan. Tausiyah tersebut menjadi pengingat sekaligus motivasi spiritual.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan buka puasa bersama dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan.

Sekira pukul 19.00 WIB seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dalam keadaan aman, tertib dan kondusif. Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin erat serta situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sarolangun tetap terjaga dengan baik selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Djarnawi Kusuma

M. Maini Jabat Sekcam Kecamatan Singkut di Lantik Langsung Bupati Bersama 142 Pejabat Lingkungan Pemerintah Daerah Sarolangun

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun.  H. Hurmin, SE Bupati Kabupaten Sarolangun resmi melantik M. Maini sebagai Sekretaris Camat di  Kecamatan Singkut. Bersama 142 pejabat Administrator dan Pengawas untuk mengisi berbagai posisi strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah Sarolangun, Rabu. 4/3/2026 di Aula Kantor Bupati Sarolangun.

Pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Wakil Bupati Gerry Trisatwika SE, Sekretaris Daerah (Sekda). Ir, Arief RH, MUM, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala BKPSDM Sarolangun Linda Novita Herawaty SH.,MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Sarolangun M. syatar serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan yang pertama dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai kepala daerah. Ia menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja birokrasi.

“Selamat kepada saudara-saudara yang hari ini resmi dilantik. Jalankan tugas dengan baik, jujur, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Jabatan ini adalah amanah untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan”, tegasnya.

Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik dapat langsung beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, bekerja secara profesional, serta mengedepankan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kepimpinan harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Bekerjalah sesuai aturan perundang-undangan, bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan”, pesan Hurmin.

Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintah terutama di Kecamatan Singkut dapat berjalan optimal serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. M. Maini sebagai pemangku jabatan Sekretaris Camat semoga mampu bertindak sebagai perantara operasional dan pembina hubungan internal di lingkungan kantor Kecamatan Singkut dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 

Djarnawi Kusuma

Pengacara Cantik Tuty Rahayu Bagikan Takjil Gratis di Malang, Sasar Pengendara yang Kelaparan Saat Berbuka

Malang, suaraindonesia1.com, Jawa Timur – 5 Maret 2026 Di tengah hiruk-pikuk bulan Ramadhan, pengacara Tuty Rahayu Matari dari Tuty dr Law Office “Tuty Rahayu Matari, S.H & Partners” berani turun langsung ke jalan. 

Pada Rabu, 4 Maret 2026, ia membagikan takjil gratis kepada puluhan pengendara dan warga sekitar di kawasan Malang, Jawa Timur, tepat saat waktu berbuka tiba.Kegiatan bertajuk "Berbagi Kasih di Bulan Suci Ramadhan" ini secara tegas menyasar pengguna jalan yang terjebak kemacetan, belum sempat berbuka di rumah. 

Takjil berisi minuman dingin, kurma, dan makanan ringan dibagikan secara gratis, menunjukkan komitmen nyata meringankan beban sesama di tengah tantangan ekonomi Ramadhan tahun ini."Tujuan kami sederhana: ingin berbagi kebahagiaan dan meringankan beban sesama, khususnya saudara-saudara kita yang masih di jalan saat berbuka puasa," tegas Tuty Rahayu saat ditemui di lokasi.

Aksi ini langsung menuai antusiasme tinggi. "Alhamdulillah, terima kasih atas takjilnya. Sangat membantu bagi kami yang masih di jalan," ujar salah satu pengendara motor yang enggan disebut namanya, sambil menyeruput minuman dinginnya.

Tuty Rahayu tak berhenti di situ. Ia berharap inisiatif ini menginspirasi masyarakat luas untuk terus berbagi kebaikan, terutama di bulan suci Ramadhan, sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga di tengah kesenjangan sosial yang kian nyata.

Kegiatan ini menjadi contoh konkret bagaimana profesional hukum seperti Tuty memanfaatkan posisinya untuk aksi sosial langsung, bukan sekadar retorika.

Report, Jp

PERMIKOMNAS Desak Pemerintah Tindak Tegas Platform Digital yang Biarkan Judi Online

JAKARTA, suaraindonesia1.com – Permasalahan serius dalam tata kelola ekosistem teknologi informasi nasional semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kekacauan di ruang digital. Maraknya konten perjudian online yang dengan mudah diiklankan dan tersebar luas di berbagai platform media digital dinilai sebagai indikasi lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan penyedia teknologi terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) belum sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, terdapat indikasi pengabaian terhadap komitmen kepatuhan yang melekat pada status operasional mereka di Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi besar dan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak negatif kejahatan digital, termasuk praktik perjudian online. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip negara hukum serta melemahkan kepercayaan publik terhadap kehadiran negara dalam melindungi warganya di ruang digital.

Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (BPP PERMIKOMNAS) menyoroti bahwa salah satu faktor utama masifnya penyebaran situs dan konten judi online ilegal berasal dari lemahnya pengendalian distribusi konten pada platform milik Meta. Maraknya iklan dan promosi judi online di platform tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan sistem moderasi konten secara optimal, preventif, dan bertanggung jawab sesuai hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.

Ketua Umum PERMIKOMNAS, Fadli, menegaskan bahwa pembiaran terhadap penyebaran konten judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional, khususnya peraturan tentang larangan perjudian serta kewajiban PSE untuk mencegah dan menanggulangi konten ilegal.

"Situasi ini menuntut adanya langkah tegas, konsisten, dan akuntabel dari penyedia platform digital untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Indonesia. Platform yang terbukti melanggar hukum—khususnya dengan memfasilitasi atau membiarkan penyebaran konten ilegal—harus dikenakan tindakan tegas berupa pemblokiran secara menyeluruh," ujar Fadli dalam keterangannya, Rabu.

Menurutnya, langkah pemblokiran merupakan bentuk penegakan hukum yang adil, upaya perlindungan terhadap masyarakat, serta instrumen penting untuk memastikan tanggung jawab dan kepatuhan penyedia platform digital terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reporter: Jhul-Ohi

Akademisi Desak Gubernur Segera Ambil Kebijakan Atasi Krisis Penjualan Emas Rakyat di Gorontalo

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Para akademisi dan pengamat politik mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas persoalan mendesak yang dihadapi para penambang emas skala kecil di daerah tersebut. Imbauan ini muncul menyusul keresahan yang melanda sejumlah penambang rakyat dan pemilik toko emas lokal akibat terhambatnya rantai penjualan emas di hampir seluruh wilayah Gorontalo.

Krisis ini dipicu oleh operasi penegakan hukum terhadap sindikat yang diduga sebagai mafia pembelian emas ilegal. Penangkapan terhadap salah satu pembeli emas terbesar beserta barang bukti yang diamankan, dikaitkan dengan potensi kerugian negara yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 1.000 triliun.

Dampak dari peristiwa tersebut langsung terasa di tingkat akar rumput. Para penambang rakyat di berbagai wilayah kesulitan untuk menjual hasil tambang mereka. Situasi ini diperparah dengan ketakutan akan jerat pidana jika nekat menjual emas, sementara di sisi lain, para pembeli ilegal juga enggan bertransaksi karena alasan serupa. Akibatnya, permodalan usaha dari para pemodal besar terhenti, melumpuhkan aktivitas pertambangan rakyat yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga.

Pengamat akademisi, Nandar Suleman, menilai persoalan ini bukanlah masalah kecil karena telah menyentuh hajat hidup orang banyak. Menurutnya, polemik ini memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

"Sampai saat ini, belum ada kebijakan konkret yang diambil oleh pemerintah provinsi untuk menyelamatkan para penambang lokal. Saya berpikir ini bukan masalah sepele. Pemerintah, dalam hal ini Gubernur, harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata, tidak boleh hanya terpaku pada pasal-pasal dalam undang-undang," tegas Nandar Suleman.

Ia merujuk pada ketentuan dalam Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur sanksi pidana. Nandar menekankan bahwa meskipun penegakan hukum penting untuk memberantas mafia, negara tidak boleh abai terhadap nasib ribuan penambang tradisional yang terdampak kolateral dari operasi tersebut. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan solusi ekonomi bagi para penambang rakyat di Gorontalo.

Reporter: Jhul-Ohi

Debi Jabat Lurah Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut di Lantik Langsung Bupati Sarolangun

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Bupati Kabupaten Sarolangun akhirnya melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Rabu, 4/3/2026. di Aula Kantor Bupati Sarolangun.

H. Hurmin SE Bupati Kabupaten Sarolangun resmi melantik Debi Lurah Sungai Benteng Kecamatan Singkut.

Pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Wakil Bupati Gerry Trisatwika SE, Sekretaris Daerah (Sekda). Ir, Arief RH, MUM, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala BKPSDM Sarolangun Linda Novita Herawaty SH.,MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Sarolangun M. syatar serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan yang pertama dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai kepala daerah. Ia menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja birokrasi.

“Selamat kepada saudara-saudara yang hari ini resmi dilantik. Jalankan tugas dengan baik, jujur, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Jabatan ini adalah amanah untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan”, tegasnya.

Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik dapat langsung beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, bekerja secara profesional, serta mengedepankan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kepimpinan harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Bekerjalah sesuai aturan perundang-undangan, bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan”, pesan Hurmin.

Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintah terutama di Kecamatan Singkut dapat berjalan optimal serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat . 

Djarnawi Kusuma

Sentuhan Presisi Satgas TMMD Ke-127, Pemasangan Pintu dan Jendela Delapan Rumah di Kampung Rembai

Kepulauan Yapen-Suaraindonesia1.com. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 yang dilaksanakan oleh Kodim 1709/Yawa terus menunjukkan progres signifikan. Memasuki tahap lanjutan sasaran fisik, anggota Satgas TMMD mulai mengerjakan pemasangan daun pintu dan jendela pada delapan unit rumah di Kampung Rembai, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Rabu (4/3/2026).

Tahap pemasangan pintu dan jendela ini menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian rumah, karena menentukan kerapihan, kekuatan, serta kenyamanan bangunan. Pengerjaan dilakukan secara teliti dan penuh perhitungan oleh personel yang memiliki keahlian pertukangan.

Danpok TMMD, Serka Prayogo, menjelaskan bahwa proses pembuatan dan pemasangan daun pintu harus disesuaikan secara presisi dengan ukuran kusen yang telah dibuat sebelumnya.

“Dalam pengerjaan daun pintu dan jendela, ukuran harus benar-benar menyesuaikan dengan kusen. Jika ukuran tidak sama, maka pintu tidak dapat dipasang. Karena itu dibutuhkan tukang kayu yang ahli agar hasilnya maksimal,” ujar Serka Prayogo.

Ia menambahkan bahwa tahapan ini memerlukan ketelitian ekstra, mulai dari pengukuran hingga pemilihan bahan kayu yang berkualitas. Selain faktor kekuatan, aspek kerapihan dan kesimetrisan juga menjadi perhatian utama.

“Balok kayu yang sudah diserut harus diperhatikan kelurusannya, sehingga saat dibentuk menjadi daun pintu hasilnya simetris dan siku. Ini membutuhkan perhitungan matang dan kehati-hatian,” jelasnya.

Menurutnya, proses pembuatan satu set kusen dan daun pintu rumah dapat memakan waktu sekitar satu setengah hingga dua hari. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang solid antaranggota Satgas agar target penyelesaian delapan unit rumah dapat tercapai tepat waktu.

Komsos di Bulan Ramadhan, Babinsa Koramil 420-03/Pauh Pererat Silaturahmi dengan Warga Desa Seko Besar

Suaraindonesia1.com, Sarolangun – Dalam suasana penuh berkah di bulan suci Ramadhan, Babinsa Koramil 420-03/Pauh, Koptu Edi Sulistiyono, memanfaatkan momen istimewa ini untuk melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama warga binaannya di Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.(04-03-26)

Kegiatan yang dilaksanakan secara santai dan penuh keakraban tersebut menjadi sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi antara aparat kewilayahan dengan masyarakat.

Koptu Edi Sulistiyono menyapa warga, berdialog langsung, serta mendengarkan berbagai aspirasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Dengan melaksanakan silaturahmi ataupun anjangsana ke rumah warga ini, harapannya dapat mempererat hubungan kekeluargaan, sekaligus untuk mengetahui situasi dan kondisi warga secara langsung di wilayah binaan,” ungkapnya.

Menurutnya, bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat hubungan emosional antara Babinsa dan masyarakat. 

Selain sebagai wujud kepedulian, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

“Selain melakukan kegiatan silaturahmi, saya juga ingin memastikan bahwa wilayah binaan dalam keadaan kondusif, aman, dan terkendali selama bulan Ramadhan,” tambahnya.

Dengan komunikasi yang terjalin harmonis, diharapkan tercipta suasana yang nyaman dan tenteram sehingga warga dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk tanpa adanya gangguan keamanan.

Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat pun mendapat respon positif dari warga Desa Seko Besar. Mereka merasa diperhatikan dan semakin dekat dengan aparat teritorial yang selalu hadir dalam setiap dinamika kehidupan desa.

Melalui kegiatan Komsos yang rutin dan berkelanjutan, diharapkan sinergitas antara TNI dan masyarakat semakin kuat, sehingga pelaksanaan tugas Babinsa di lapangan dapat berjalan optimal demi terciptanya wilayah yang aman, damai, dan sejahtera.

(M.Nasri)

Peduli Lingkungan, Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat”

KABUPATEN BOALEMO – Suaraindonesia1, Semangat kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Dakwah (KKD) melalui kegiatan bertajuk “Peduli Lingkungan, Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat” yang dilaksanakan di Desa Pentadu Timur, Kabupaten Boalemo.

Kegiatan ini dipusatkan di lokasi samping Taman Mangrove Desa Pentadu Timur dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari mahasiswa KKD, Polisi Air, remaja muda setempat, hingga personel TNI AU. Kolaborasi lintas elemen tersebut menjadi bukti nyata sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Koordinator Desa (Kordes) KKD, Dion Usman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Kegiatan ini bukan sekadar aksi bersih-bersih, tetapi juga bentuk edukasi dan ajakan kepada masyarakat agar bersama-sama merawat lingkungan, khususnya kawasan pesisir dan mangrove yang memiliki peran penting bagi ekosistem,” ujar Dion.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta melakukan pembersihan sampah di sekitar area taman mangrove, memilah sampah organik dan anorganik, serta memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan. Kehadiran Polisi Air dan TNI AU turut memberikan semangat serta memperkuat pesan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Perwakilan Polisi Air menyampaikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa KKD yang telah menggagas kegiatan positif ini. Menurutnya, kawasan mangrove memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut serta melindungi wilayah pesisir dari abrasi.

Kegiatan ini juga disambut antusias oleh para remaja Desa Pentadu Timur. Mereka berharap aksi peduli lingkungan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Melalui kegiatan “Peduli Lingkungan, Wujud Nyata Pengabdian untuk Masyarakat”, mahasiswa KKD di Desa Pentadu Timur menunjukkan bahwa peran generasi muda sangat penting dalam mendorong perubahan positif. Sinergi antara mahasiswa, aparat, dan masyarakat menjadi cerminan kuatnya semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Boalemo.

Silaturahmi Ramadan, Pemuda Timur Tegaskan Dukungan agar Polri Tetap di Bawah Presiden demi Jaga Profesionalisme dan Stabilitas Nasional

JAKARTA, suaraindonesia1.com – Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut disampaikan dalam momentum silaturahmi dan buka puasa bersama yang dihadiri elemen pemuda lintas daerah di Indonesia Timur.

Dalam pidatonya, Sandri menekankan bahwa generasi muda Indonesia Timur bukanlah kelompok termarginalkan, melainkan komunitas yang sedang tumbuh dan menguat dalam percaturan kebangsaan.

“Kita ini bukan termarginalkan. Kita memang baru berkembang dan menemukan momentum untuk bersatu. Silaturahmi seperti ini adalah fondasi membangun kekuatan kolektif,” ujarnya.

Tegas pada Konstitusi dan Supremasi Sipil

Presidium Pemuda Timur memandang dukungan terhadap Polri di bawah Presiden sebagai bentuk konsistensi terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Sandri, garis komando langsung di bawah Presiden menjadi kunci menjaga profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tantangan global berdampak langsung pada stabilitas nasional. Untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan independen, Polri harus tetap berada di bawah Presiden,” tegasnya.

Ia menilai, wacana penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi serta membuka ruang politisasi yang dapat mengganggu independensi aparat.

Antisipasi Konflik di Kawasan Timur

Presidium Pemuda Timur juga menyoroti pentingnya posisi strategis Polri dalam menjaga stabilitas sosial di kawasan timur Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama.

Sandri menegaskan, independensi Polri adalah faktor penting dalam mencegah konflik horizontal, baik antar kampung, antar kelompok, maupun antar agama.

“Menjaga independensi Polri berarti menjaga Indonesia. Terutama di Timur, di mana keragaman adalah kekuatan sekaligus tantangan,” katanya.

Empat Sikap Politik Pemuda Timur

Dalam deklarasi politiknya, Presidium Pemuda Timur menyampaikan empat poin sikap tegas:

1. Setia pada Konstitusi – Berpegang teguh pada amanat UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

2. Menjaga Independensi Polri – Menolak segala bentuk intervensi struktural yang berpotensi melemahkan netralitas kepolisian.

3. Polri sebagai Penyatu Nusantara – Mendukung posisi Polri langsung di bawah Presiden demi stabilitas nasional.

4. Dukung Transformasi Presisi – Mendukung transformasi Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Di akhir pernyataannya, Sandri menegaskan bahwa Pemuda Timur siap menjadi garda moral dalam menjaga stabilitas nasional.

“Kami berdiri tegak. Upaya melemahkan Polri secara struktural adalah ancaman terhadap stabilitas negara. Dan kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.

Reporter: Jhul-Ohi

Temuan BPK: Dana CSR Rp900 Juta Lebih Mengalir ke Rekening Pribadi Oknum Pejabat, Aktivis Desak Tindakan Hukum

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Gorontalo tahun 2024 membuka fakta yang mencengangkan. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank SulutGo (Bank BSG) dengan nilai lebih dari Rp900 juta justru tercatat mengalir ke rekening pribadi salah satu oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini adalah persoalan integritas dan potensi pelanggaran hukum. Dana CSR bukan uang pribadi. CSR adalah dana yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, sosial, dan pembangunan masyarakat. Ketika dana sebesar itu masuk ke rekening pribadi pejabat, maka publik berhak bertanya: Apa dasar hukumnya? Siapa yang memberi perintah? Untuk kepentingan siapa dana itu digunakan? Mengapa tidak melalui mekanisme kas daerah atau rekening resmi pemerintah?

Sebagai aktivis, saya, M. Fadli, menilai ini adalah alarm keras bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gorontalo. Jika benar dana publik dikelola melalui rekening pribadi, maka itu berpotensi melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan daerah.

Lebih jauh, praktik seperti ini dapat membuka ruang terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan dana di luar mekanisme APBD, serta potensi tindak pidana korupsi jika ditemukan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pengembalian dana — jika nanti ada — tidak otomatis menghapus potensi pidana. Publik harus memahami bahwa aspek administrasi dan aspek pidana adalah dua ranah yang berbeda.

Kami mendesak:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
2. Inspektorat dan aparat penegak hukum melakukan penelusuran menyeluruh atas aliran dana tersebut.
3. BPK RI Perwakilan Gorontalo membuka secara transparan rincian temuan kepada masyarakat.

Jangan sampai dana CSR yang seharusnya membantu rakyat justru menjadi bancakan oknum. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dipertaruhkan. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka kita sedang melegitimasi budaya pengelolaan keuangan yang gelap dan rawan manipulasi. Rakyat tidak butuh penjelasan normatif. Rakyat butuh kejujuran.

Reporter: Jhul-Ohi

Ketua DPO KPMI Bangkep Desak Komisi IV DPRD Gelar RDP dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk Usut Tuntas Kasus Keracunan MBG

BANGGAI KEPULAUAN, suaraindonesia1.com – Ketua Dewan Pimpinan Organisasi (DPO) Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia (KPMI) Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Gorontalo, Irfan Kahar, mendesak Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Kepulauan untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Langkah ini dinilai penting guna mengusut tuntas dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret sedikitnya 12 siswa hingga harus dirawat di RSUD Trikora Salakan.

Menurut Irfan, insiden tersebut bukan sekadar kejadian biasa, melainkan indikasi kuat adanya kelalaian dalam pengawasan distribusi pangan kepada peserta didik. Ia menilai Komisi IV DPRD Bangkep yang membidangi kesehatan dan pendidikan tidak boleh bersikap pasif terhadap peristiwa yang menyangkut keselamatan anak-anak sekolah.

“Ini menyangkut nyawa dan kesehatan siswa. Komisi IV wajib menggunakan fungsi pengawasannya. Jangan sampai DPRD terkesan diam ketika generasi muda menjadi korban kelalaian sistem,” tegas Irfan.

Ia meminta RDP dilakukan secara terbuka dan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaksana program dan pengelola dapur penyedia. Transparansi hasil uji laboratorium, standar distribusi susu, serta prosedur keamanan pangan harus dibuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.

Irfan juga menekankan bahwa secara regulatif, keamanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan penyedia menjamin keamanan produk yang diedarkan. Jika terbukti terjadi kelalaian, maka harus ada konsekuensi administratif maupun hukum.

Lebih jauh, ia menilai kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas pengawasan DPRD Bangkep. Jika Komisi IV tidak segera mengambil langkah konkret melalui RDP dan rekomendasi resmi, maka fungsi kontrol terhadap eksekutif patut dipertanyakan.

“Program MBG adalah program mulia, tetapi tanpa pengawasan ketat, ia bisa berubah menjadi ancaman. Komisi IV harus berdiri di garis depan membela kepentingan rakyat dan memastikan kasus ini diusut tuntas tanpa kompromi,” tutup Irfan.

Reporter: Jhul-Ohi

Ketua Umum KPMI Bangkep Gorontalo Desak Pemda Cabut Izin Kontrak Yayasan Batara Annajah

BANGGAI KEPULAUAN, suaraindonesia1.com – Ketua Umum KPMI Bangkep Gorontalo, Rusnia Subanomo, melontarkan kritik keras atas dugaan keracunan massal dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyebabkan 12 siswa dirawat di RSUD Trikora Salakan.

Rusnia menilai insiden tersebut menunjukkan kelalaian serius dalam standar keamanan pangan oleh Yayasan Batara Annajah selaku pengelola dapur SPPG. Ia menolak dalih bahwa siswa sakit karena mengonsumsi susu dalam kondisi perut kosong, dan menyebut alasan itu tidak mencerminkan manajemen yang profesional.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyedia wajib menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat, apalagi anak-anak sekolah. Jika terbukti lalai, Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan memiliki kewenangan administratif untuk menghentikan operasional dan mencabut kontrak yayasan tersebut.

Rusnia menegaskan bahwa program sebesar MBG tidak boleh dijalankan dengan pola coba-coba tanpa pengawasan ketat. Ia mempertanyakan apakah produk yang dibagikan telah melalui uji laboratorium, pemeriksaan tanggal kedaluwarsa, serta pengawasan suhu distribusi sesuai standar keamanan pangan.

Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi laik higiene sanitasi dapur serta kompetensi pengelola dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, jika standar dasar ini diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, tetapi keselamatan generasi muda di daerah.

Lebih lanjut, Rusnia meminta Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi. Audit menyeluruh terhadap rantai produksi dan distribusi dinilai menjadi langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Ia menilai kunjungan pejabat ke rumah sakit tidak cukup tanpa langkah konkret berupa sanksi tegas. Jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran kontrak, maka pencabutan izin kerja sama adalah konsekuensi yang sah secara hukum.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, Rusnia mendesak penghentian sementara operasional dapur terkait hingga hasil pemeriksaan resmi diumumkan. Ia menegaskan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan anggaran maupun citra program.

Reporter: Jhul-Ohi

Komisi III DPR RI Tegaskan Dukungan Penuh untuk Kinerja Positif Kapolda Aceh

BANDA ACEH, suaraindonesia1.com – Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah sebagaimana tergambar dalam hasil kajian Jaringan Survei Inisiatif. Ia menilai, berbagai indikator menunjukkan arah pengelolaan keamanan di Aceh yang semakin efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Nazaruddin, penurunan angka kriminalitas serta meningkatnya tingkat penyelesaian perkara menjadi bukti konkret profesionalisme jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolda Aceh.

“Capaian ini patut diapresiasi. Penegakan hukum berjalan lebih terukur, responsif, dan berdampak langsung pada rasa aman masyarakat,” ujar politikus yang juga menjabat Ketua MKD DPR RI tersebut.

Ia menambahkan, konsistensi dalam menjaga stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah. Keamanan yang kondusif, kata dia, akan menciptakan ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Tak hanya itu, Nazaruddin juga menyoroti langkah tegas Polda Aceh dalam pemberantasan narkotika. Pengungkapan jaringan lintas provinsi dengan barang bukti dalam jumlah besar dinilai sebagai bukti keseriusan aparat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

“Upaya pemberantasan narkotika ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga ikhtiar menyelamatkan generasi muda Aceh dari ancaman narkoba,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi pendekatan kepemimpinan Kapolda Aceh yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan perlindungan jangka panjang. Program Green Policing, seperti penanaman ribuan bibit mangrove, serta keterlibatan aktif dalam percepatan pembangunan infrastruktur pascabanjir, dinilai sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan jangka panjang, termasuk di sektor lingkungan dan kemanusiaan,” katanya.

Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III DPR RI, lanjut Nazaruddin, siap mendukung penguatan kapasitas institusi melalui fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempertahankan serta meningkatkan capaian yang telah diraih.

Nazaruddin menegaskan, stabilitas keamanan yang terjaga merupakan fondasi utama bagi pembangunan Aceh ke depan.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah positif yang sudah dilakukan Kapolda Aceh dan jajaran. Momentum ini harus terus dijaga demi kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.

Reporter: Jhul-Ohi