SULAWESI UTARA
Sulut/block-7/#E4D932
Manado — Suaraindonesia1, Polresta Manado menggelar press release terkait pengungkapan dugaan tindak pidana keributan disertai kepemilikan senjata tajam yang terjadi di sejumlah titik di Kota Manado. Aksi brutal tersebut diduga dipicu oleh tawuran antarkampung (tarkam) dan perselisihan pribadi, Selasa (15/7/2025).
Kapolresta Manado, melalui Satreskrim Polresta Manado bersama unit gabungan Tim Delta, Tim Bravo, serta Resmob, berhasil mengamankan enam orang terlapor. Mereka adalah AFK alias Akmal (19), AP alias Adit (15), APA alias Haikal (19), ZH alias Kakung (21), MT (23), dan WP (14). Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi terpisah setelah terlibat dalam rangkaian aksi keributan yang berlangsung sejak Minggu (13/7/2025) hingga Senin pagi (14/7/2025).
Dari hasil pengungkapan, diketahui bahwa para pelaku membawa berbagai jenis senjata tajam, di antaranya parang, badik, pedang, hingga pelontar panah wayer. Barang-barang berbahaya tersebut digunakan untuk menyerang lawan, membuat keributan, hingga melukai warga sipil. Salah satu korban, pria berinisial HG (21), mengalami luka bacok di bagian punggung.
Kronologi kejadian bermula dari laporan masyarakat melalui media sosial yang mengabarkan adanya bentrokan di Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting. Polisi segera bergerak ke lokasi dan mengamankan tiga pelaku pertama yang sedang membawa senjata tajam jenis panah dan badik.
Selanjutnya, pengembangan dilakukan terhadap laporan penganiayaan yang menimpa korban HG. Polisi berhasil menangkap pelaku utama, ZH alias Kakung, berikut parang yang digunakan dalam penyerangan. Dalam kejadian lainnya, MT diamankan usai bertikai dengan istrinya dalam keadaan mabuk sambil membawa badik, dan WP ditangkap saat mencari pelaku yang menganiaya temannya sambil membawa sebilah pedang.
Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid melalui Kasat Reskrim Kompol Muhammad Isral didampingi Kasi Humas Iptu Agus Haryono dalam Konferensi pers menyatakan, para pelaku dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam ilegal. Ancaman hukuman maksimal mencapai 10 tahun penjara.
Kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya anak muda, untuk tidak terlibat dalam aksi kekerasan dan tawuran yang meresahkan. “Kami tegaskan bahwa Polresta Manado tidak akan mentolerir tindakan anarkis, terlebih yang menggunakan senjata tajam,” tegas Kompol Muhammad Isral.
Reporter Hasim Law
SUARAINDONESIA1.COM----Pada tanggal 4 Juli 2025, aparat kepolisian Polres Sumba Barat Daya (SBD) Khususnya BuruSergap menangkap 4 orang warga yang melakukan penambangan pasir secara ilegal di Pantai Waikelo. Berdasarkan informasi yang di himpun media ini, keempat oknum warga tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Aparat Penegak Hukum Polres Sumba Barat Daya.
Namun, dari keempat tersangka, baru 3 orang yang telah dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, sedangkan 1 tersangka lainnya belum kooperatif. Polres SBD terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus penambangan pasir ilegal ini.
Polres SBD menegaskan akan terus mengawasi dan menindak kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerugian negara. Penambangan pasir ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat.
Untuk mencegah penambangan pasir ilegal, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan penambangan di wilayah pantai. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan kegiatan penambangan pasir dilakukan secara legal dan berkelanjutan. Penangkapan 4 Orang Warga karena Penambangan Pasir Ilegal di Pantai Waikelo.
**** Eman Ledu ****
( SUARAINDONESIA1.COM ).
SUARAINDONESIA1.COM---Acara pelepasan ini dihadiri oleh Asisten 1, Cristian Horo, Kadispora, Yohanis Tende, dan Ketua Askab PSSI Kabupaten Sumba Barat Daya, Yos De Ornai.
Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla berpesan kepada tim pelatih kontingen Soeratin NTT Persada Fc Sumba Barat Daya untuk "Bersatu, Berjuang, Menang, Menang, Menang".
Beliau juga menekankan bahwa anak-anak yang berlaga bukan hanya membawa bola, tetapi juga membawa harapan bagi generasi muda Sumba Barat Daya.
Tujuan utama kontingen Soeratin U-17 Kabupaten Sumba Barat Daya adalah untuk mengharumkan nama daerah dan memberikan prestasi terbaik dalam ajang Piala Gubernur NTT Soratin U-17. Dengan dukungan penuh dari Pemda Sumba Barat Daya melalui Dispora tahun anggaran 2025, kontingen ini siap berlaga di GOR Oepoi Kota Kupang pada 21 Juli 2025.
Pemda Sumba Barat Daya memberikan dukungan penuh kepada kontingen Soeratin U-17 dengan menyediakan pendanaan melalui Dispora tahun anggaran 2025.
Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla berharap agar kontingen ini dapat menampilkan performa terbaik dan mengharumkan nama Sumba Barat Daya.
**** Eman Ledu ****
( SUARAINDONESIA1.COM ).
Bandar Lampung — Suaraindoneaia1, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, kembali menorehkan langkah progresif dalam dunia pendidikan. Melalui pendirian SMA SIGER (Sekolah Integrasi Gratis Eva-Rakyat), Pemerintah Kota bertekad menampung anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan secara gratis dan bermartabat.
"SMA SIGER kita dirikan untuk anak-anak kita yang tidak mampu secara finansial. Ini bukan soal saingan sekolah, tapi soal keberpihakan kepada rakyat. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak punya uang," tegas Bunda Eva, sapaan akrab Wali Kota, dalam keterangannya di Bandar Lampung, Selasa (15/7/2025).
Sekolah yang dibangun dengan pendekatan gotong-royong dan dukungan penuh pemerintah daerah ini, tidak hanya membebaskan biaya SPP, tetapi juga menyediakan fasilitas penunjang seperti seragam, buku, dan program pembinaan karakter.
Langkah berani dan menyentuh ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A, yang juga merupakan Alumni PPRA-48 Lemhanas RI tahun 2012.
"Kami dari PPWI Nasional menyatakan dukungan penuh terhadap langkah mulia Ibu Wali Kota Eva Dwiana. Mendirikan SMA SIGER adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah kesenjangan pendidikan. Ini seharusnya menjadi contoh bagi kepala daerah lain di seluruh Indonesia," ujar Wilson Lalengke kepada awak media, Selasa (15/7/2025).
Wilson, yang juga dikenal sebagai pegiat literasi dan tokoh nasional dalam isu-isu pendidikan rakyat, menambahkan bahwa gerakan ini sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diskriminasi ekonomi.
"Langkah ini bukan hanya mendidik, tetapi juga memanusiakan. PPWI siap ikut mengawal dan menyosialisasikan SMA SIGER ke seluruh pelosok Kota Bandar Lampung, bahkan ke tingkat nasional," pungkasnya.
Dukungan dari berbagai tokoh nasional menunjukkan bahwa gerakan pendidikan rakyat seperti SMA SIGER bukan sekadar program lokal, melainkan gerakan moral untuk membuka masa depan anak bangsa tanpa sekat ekonomi.
Pemkot Bandar Lampung melalui Bunda Eva menegaskan bahwa keberadaan SMA SIGER bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi akan terus dikembangkan sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu. (TIM/Red)
SUARAINDONESIA1.COM---Pada tanggal 15 Juli 2025, sekitar pukul 14:45 WITA, pihak pendiri dan pihak RA AL-FALAH Weetobula mendatangi Ruang SPKT Polres Sumba Barat Daya untuk melaporkan kasus penggembokan sekolah yang dilakukan oleh oknum yang tidak diketahui. Pihak sekolah didampingi oleh kuasa pendamping dalam proses pelaporan ini.
Pihak sekolah melaporkan bahwa sekolah RA AL-FALAH Weetobula telah digembok oleh oknum yang tidak diketahui, sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu. Pihak sekolah meminta Aparat Penegak Hukum Polres Sumba Barat Daya untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Pihak sekolah berharap agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal seperti semula dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Dengan dilakukannya olah TKP, pihak sekolah berharap dapat mengetahui identitas oknum yang melakukan penggembokan dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Polres Sumba Barat Daya akan melakukan penyelidikan dan olah TKP untuk mengetahui identitas oknum yang melakukan penggembokan. Pihak kepolisian juga akan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.
**** SUARAINDONESIA1.COM ).
Jakarta – Suaraindoneaia1, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 pada tahun 2025 ini. Momen penting ini disambut hangat oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang turut menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan kontribusi BNSP dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Ketua LSP Pers Indonesia, Heintje Mandagi, menyoroti peran krusial BNSP dalam menciptakan ekosistem sertifikasi profesi yang kredibel dan akuntabel. Menurutnya, keberadaan BNSP telah menjadi fondasi utama dalam memastikan kompetensi para profesional di berbagai sektor, termasuk di bidang pers.
"Kami dari LSP Pers Indonesia sangat mengapresiasi peran BNSP selama dua dekade ini dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia," ujar Heintje Mandagi dalam pesan tertulis di Jakarta, Selasa (15/07/2025).
Ia menambahkan, BNSP telah menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap individu yang memiliki kompetensi diakui secara resmi melalui sertifikasi. Ini adalah langkah maju yang sangat signifikan untuk daya saing bangsa.
Mandagi juga mengatakan bahwa sertifikasi profesi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah pengakuan nyata atas keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Hal ini, lanjutnya, sangat penting untuk menghadapi tantangan global dan memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki standar yang setara dengan tenaga kerja di negara lain.
"Dua puluh tahun adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, BNSP telah membuktikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM kita," tegas Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Bidang Pengembangan Pers dan Media.
Senada dengan Heintje Mandagi, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia, Ir. Soegiharto Santoso, SH, juga turut menyampaikan apresiasinya. "Perjalanan BNSP selama 20 tahun ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun SDM berkualitas. Sertifikasi profesi adalah kunci utama untuk meningkatkan daya saing bangsa di kancah global, dan BNSP telah menjalankan peran ini dengan sangat baik," kata Soegiharto Santoso yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.
Peran dan Dukungan terhadap Tugas Komisioner BNSP Periode 2023-2028
Keberhasilan BNSP dalam menjalankan perannya tidak lepas dari dedikasi para Komisioner BNSP yang saat ini mengemban amanah untuk periode 2023-2028.
• Syamsi Hari (Ketua merangkap Anggota)
• Ulfah Masfufah (Wakil Ketua merangkap Anggota)
• Amilin (Anggota)
• Miftahul Azis (Anggota)
• Adi Mahfudz Wuhadji (Anggota)
• Nurwijoyo Satrio Aji Martono (Anggota)
• Muhammad Nur Hayid (Anggota)
Dukungan penuh terhadap para komisioner ini sangat krusial agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Peran BNSP dalam verifikasi skema standar kompetensi, mengakreditasi lembaga sertifikasi, dan mengawasi pelaksanaan uji kompetensi telah memberikan dampak positif yang besar terhadap peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. LSP Pers Indonesia berharap kerja sama antara BNSP dan berbagai lembaga sertifikasi profesi akan terus diperkuat demi tercapainya SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.
Dengan dukungan yang solid dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas, para Komisioner BNSP akan semakin kuat dalam melanjutkan misi penguatan SDM nasional, memastikan setiap individu memiliki kompetensi yang diakui dan siap bersaing di pasar kerja global. (HM)
SUARAINDONESIA1.COM----Sebuah kasus pengembokan terjadi pada RA.AL.FALAH Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Yayasan Pendidikan Pengajaran Islam (YAPPI) RA AL-FALAH WEETOBULA yang berlokasi di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka menjadi korban pengembokan oleh oknum yang tidak diketahui identitasnya.
Pengembokan tersebut menimbulkan ketakutan dan kerugian bagi anak-anak usia dini dan tenaga pembina di RA tersebut.
Pihak pendiri RA AL-FALAH WEETOBULA telah melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Sumba Barat Daya dan akan didampingi oleh kuasa pendamping, Melchianus Nona, S.H.
RA AL-FALAH WEETOBULA memiliki NPSN 69750511 dan terakreditasi pada tahun 201. Didirikan pada tahun 1990, lembaga pendidikan ini terletak di Jalan Cendrawasi, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas oknum yang melakukan pengembokan dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak pendiri RA AL-FALAH WEETOBULA berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan keamanan lingkungan sekolah dapat terjamin.
( EL.SUARAINDONESIA1.COM ).
Gorontalo Utara - SuaraIndonesia1.com, Lonjakan Kasus yang Mengkhawatirkan.
Kasus pelecehan seksual di Kabupaten Gorontalo Utara mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Gorontalo Utara per Juli 2025, tercatat adanya kenaikan sebesar 40 persen kasus dibandingkan periode Januari–Juli 2024.
Dari total 28 laporan yang diterima selama tahun berjalan, hanya 7 kasus yang berhasil ditindaklanjuti hingga ke tahap proses hukum. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Gorontalo mencatat bahwa 65 persen korban berasal dari kelompok usia remaja perempuan, yakni usia 15–24 tahun.
Ironisnya, sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban—termasuk anggota keluarga, guru, bahkan tokoh masyarakat setempat.
Maimun Puana, aktivis perempuan dari Cabang Gorontalo yang juga merupakan peserta Latihan Khusus Kohati (LKK) di Cabang Palu, menilai situasi ini sebagai bentuk kegagalan sistemik.
“Tingginya angka pelecehan seksual di Gorontalo Utara adalah bukti kegagalan sistem perlindungan. Korban sering tidak mendapat keadilan karena tekanan sosial, kurangnya bukti, atau intervensi dari pihak-pihak yang ingin menyelesaikan kasus secara diam-diam,” tegas Maimun Puana.
Faktor Penyebab: Dari Budaya hingga Lemahnya Penegakan Hukum
1. Normalisasi Pelecehan dalam Budaya Patriarki. Survei Koalisi Perempuan Gorontalo pada Mei 2025 mengungkapkan bahwa 68 persen masyarakat masih menganggap tindakan pelecehan verbal atau sentuhan tidak senonoh sebagai “hal biasa”. Hanya 1 dari 5 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan ke pihak berwenang. Sisanya, diselesaikan secara kekeluargaan atau bahkan ditutup-tutupi demi menjaga nama baik.
2. Lambannya Penanganan Hukum. Dari 7 kasus yang berhasil diproses secara hukum sepanjang 2024–2025, 4 di antaranya terhenti di tengah jalan karena kurangnya alat bukti atau adanya tekanan dari pihak tertentu.
Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan pelecehan oleh seorang guru honorer terhadap siswinya. Hingga Juli 2025, proses peradilan terhadap pelaku masih tertunda tanpa kejelasan.
3. Minimnya Edukasi dan Layanan Korban
Data Dinas Pendidikan tahun 2025 menyebutkan, hanya 25 persen sekolah di Gorontalo Utara yang telah mengimplementasikan program edukasi kesehatan reproduksi. Lebih jauh lagi, Kabupaten ini belum memiliki rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan seksual. Akibatnya, korban kerap dipaksa kembali ke lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung.
Yang Harus Dilakukan:
1. Percepatan Proses Hukum dengan Pengawasan Ketat
Polres Gorontalo Utara perlu segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual dan memastikan tidak ada penundaan dalam proses hukum. Kejaksaan juga diharapkan lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan perkembangan perkara kepada publik.
2. Edukasi Kesetaraan Gender dan Kesehatan Reproduksi
Materi mengenai consent, bahaya pelecehan seksual, dan hak-hak korban harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah serta kegiatan
keagamaan masyarakat. Aparat desa, guru, dan tokoh agama wajib mengikuti pelatihan khusus dalam menangani laporan dan pendampingan korban.
3. Pendirian Layanan Terpadu untuk Korban
Pemerintah daerah didesak segera membangun rumah aman, menyediakan layanan psikologis gratis, serta mengaktifkan hotline pengaduan 24 jam yang mudah diakses oleh siapa pun yang menjadi korban.
Kesimpulan: Jangan Biarkan Korban Berjuang Sendiri.
Kasus pelecehan seksual di Gorontalo Utara bukan sekedar angka statistik. Ia mencerminkan penderitaan nyata para korban yang seringkali tidak mendapatkan pembelaan.
Jika pemerintah dan masyarakat tidak segera mengambil tindakan serius, budaya impunitas terhadap pelaku akan semakin mengakar.
Maimun Puana kembali menegaskan.“Korban butuh keberanian untuk bersuara, tetapi yang lebih penting, mereka butuh sistem yang mendukung, bukan mengkhianati.
Catatan: Maimun Puana
Tanggal: 15 Juli 2025
Pendidikan: Kampus Universitas Ichsan Gorontalo Utara
Organisasi: HMI
KEPULAUAN YAPEN-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda, Personel Babinsa Koramil 1709-01/Serui, Sertu Nanang Pujianto melaksanakan kegiatan pemberian materi tentang Bela Negara kepada para siswa-siswi di SMAN 1 Serui, yang berlokasi di Jl. Maluku, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (14/7/2025).
Kegiatan tersebut disambut antusias oleh pihak sekolah dan para pelajar, yang mengikuti dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dalam penyampaian materinya, Sertu Nanang menjelaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin, cinta lingkungan, dan menjauhi paham-paham negatif.
“Bela negara tidak selalu harus dengan senjata. Dalam kehidupan pelajar, 5gbentuk bela negara bisa dilakukan dengan rajin belajar, menjaga persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,” ujar Sertu Nanang dalam penyampaiannya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelajar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh, memiliki semangat patriotisme, serta siap menjadi garda terdepan dalam mempertahankan dan membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.
WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka mencegah dan meminimalisir perilaku kenakalan remaja, khususnya pada pelajar dilingkungan sekolah, Unit PPA Satuan Reskrim Polres Waropen laksanakan kegiatan sosialisasi di SMA Negeri Waren, Senin (14/07/2025).
Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin oleh Kanit PPA Satuan Reskrim Bripka. Ridwan L. Sineri dan dihadiri oleh ±200 pelajar yang mengikuti MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) dan Ketua Panitia Penerimaan Murid Baru SMA Negeri Waren yang juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Imelda Soindemi, S.Pd, beserta para guru dan panitia lainnya.
Saat menyampaikan materi sosialisasinya, Kanit PPA Satuan Reskrim Bripka. Ridwan L. Sineri menyampaikan pentingnya peran aktif orang tua, keluarga, guru, serta masyarakat dalam membimbing dan mengawasi perilaku maupun pergaulan remaja.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud sengan remaja adalah individu berusia 13 hingga 18 tahun yang masih berada pada masa transisi menuju kedewasaan, masa ini rentan terhadap perilaku menyimpang apabila tidak mendapatkan perhatian yang intens." Terangnya
"Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu remaja, yang melanggar norma sosial dan norma hukum serta berpotensi merugikan diri sendiri, ataupun orang lain."
Ia pun menambahkan bahwa kenakalan remaja ini dapat mencakup perilaku atau tindakan ringan seperti membolos sekolas atau berkelahi hingga tindakan kriminal seperti penyalahgunaan narkoba atau tawuran.
"Pencegahan dan penanganan kenakalan remaja dapat kita lakukan dengan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah daerah, kemudian dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, pembentukan karakter dan bimbingan konseling."
"Swlain itu dapat juga dilakukan dengan membangun keluarga yang harmonis, serta peran orang tua dalam memberikan kasih sayang maupun perhatian yang intens serta memberikan contoh byang baik."
Dengan adanya peran dan motivasi dari semua pihak tersebut, kenakalan remaja ini dapat diminimalisir sehingga remaja tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas, berkarakter serta bertanggungjawab.
Kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kenakalan remaja ini disambut antusias para pelajar dan guru, serta diharapkan materi yang disampaikan ini dapat membuka wawasan para pelajar untuk dapat menjauhi perilaku menyimpang atau kenakalan remaja serta fokus untuk belajar guna meraih prestasi dan masa depan yang cerah.
WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Kepala Kepolisian Resor Waropen, AKBP. Iip Syarif Hidayat, S.H., memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Cartenz 2025. "Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas". di Lapangan Apel Mapolres Waropen pada Senin (14/07/2024).
Apel Gelar Pasukan tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) dan Personel Polres Waropen, Personel Koramil 1709-03/Waropen Bawah, Personel Satpol PP Kabupaten Waropen, serta Personel Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Waropen.
Dalam kegiatan tersebut, bertindak sebagai Perwira Apel adalah Kabag Ops AKP Frits B. Arera, S.Sos., sedangkan Komandan Apel adalah Kasat Tahti, Ipda Daniel G. Ayorbaba. Kapolres Waropen juga menyematkan pita tanda Operasi Zebra Cartenz 2025 kepada perwakilan dari Polres Waropen, Koramil 1709-03/Waropen Bawah, Satpol PP Kabupaten Waropen, dan Dinas Perhubungan serta Kominfo Kabupaten Waropen.
Saat dikonfirmasi setelah pelaksanaan Apel Gelar Pasukan tersebut, Kapolres Waropen, AKBP. Iip Syarif Hidayat, S.H., menjelaskan bahwa Operasi Patuh Cartenz 2025 ini akan dilaksanakan secara serentak selama 14 hari, mulai dari tanggal 14 Juli 2025 hingga 27 Juli 2024. Tema dari operasi ini adalah “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas".
“Terdapat 7 prioritas pelanggaran lalu lintas yang menjadi target pada Operasi Patuh Cartenz 2025, yaitu menggunakan HP saat berkendara, pengemudi dibawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI dan safety belt, berkendara dalam pengaruh alkohol, pengendara yang melawan arus, dan berkendara melebihi batas kecepatan,” tandasnya.
SUARAINDONESIA1.COM-----Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumba Barat Daya menunjukkan respons cepat dalam menangani kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memberikan pertolongan kepada korban.
Satlantas Polres Sumba Barat Daya segera menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan tentang laka lantas. Dengan keahlian dan peralatan yang memadai, mereka melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti dan menentukan penyebab kecelakaan.
Selain melakukan olah TKP, Satlantas Polres Sumba Barat Daya juga sigap memberikan pertolongan kepada korban laka lantas. Korban yang mengalami luka-luka segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif dari tim medis.
Dengan adanya penanganan yang cepat dan tepat dari Satlantas Polres Sumba Barat Daya, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sumba Barat Daya. Pihak kepolisian juga akan terus melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan patroli dan penyuluhan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.
**** Eman Ledu ****
( SUARAINDONESIA1.COM )
Gorontalo Utara – Suaraindoneaia1, Kondisi infrastruktur di Desa Garapia, Kecamatan Monano, Gorontalo Utara, kembali menjadi sorotan publik. Salah satu yang paling disoroti adalah jalan tani yang mengarah ke wilayah perbukitan Dusun Leyao.
Jalan tersebut dilaporkan dalam kondisi rusak parah, dengan pengecoran yang terkesan asal-asalan dan terpisah-pisah, sehingga menyulitkan masyarakat saat melintasinya, terutama ketika hujan turun.
Selain jalan tani, sejumlah pekerjaan yang bersumber dari dana desa juga menjadi perhatian publik.
Di antaranya adalah proyek pembangunan tambatan perahu, rest area yang hingga kini belum rampung, serta penebangan liar hutan manggrove yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
Ironisnya, dugaan pembiaran oleh pemerintah desa terhadap aktivitas ilegal tersebut menambah panjang daftar persoalan yang dianggap mencerminkan lemahnya pengawasan aparat pemerintah desa garapia tersebut.
Tak hanya itu, pembuatan empang di kawasan manggrove yang dilindungi. menjadi sorotan serius, tanpa teguran atau penindakan dari pihak pemerintah desa.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan sekaligus menyoroti ketidak tegasan pemerintah desa dalam menegakkan aturan.
lemahnya pengawasan dan ketidak tegasan pemerintah Desa Garapia dalam mengelola proyek-proyek desa dan membiarkan masyarakat garapia menebang manggrove sembarangan dan merusak lingkungan menjadi akar persoalan.
Makah patut di duga, kepala desa garapia tutup mata dan tidak mau ambil pusing dengan adanya kasus-kasus dana desa dan persoalan lainya yang menimpah desanya di bawa kepemimpinanya tersebut
SUARAINDONESIA1.CPM--Kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) terjadi pagi tadi 14 Juli 2025 di Lokolangira, Desa BondoBoghila, Kecamatan Loura, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa naas tersebut menyebabkan satu orang petugas PLN bagian lapangan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami luka parah dengan kaki patah.
Pihak kepolisian, khususnya Satlantas Polres Sumba Barat Daya, telah menindaklanjuti peristiwa ini dan masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengetahui kronologi terjadinya kecelakaan.
Petugas PLN yang terlibat dalam kecelakaan ini merupakan bagian dari tim lapangan yang bertugas memastikan ketersediaan listrik di wilayah Sumba Barat Daya. Kantor PT. PLN (Persero) Area Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan kantor yang melayani kebutuhan terkait listrik masyarakat.
Satlantas Polres Sumba Barat Daya akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan ini. Proses olah TKP akan membantu pihak kepolisian memahami kronologi dan penyebab kecelakaan, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Masyarakat diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dengan memberikan informasi yang relevan terkait kecelakaan ini. Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua.
**** Eman Ledu ****
( SUARAINDONESIA1.COM )
Yapen-Suaraindonesia1. Com. Komando Distrik Militer (Kodim) 1709/Yawa turut serta dalam kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Cartenz 2025 yang diselenggarakan di halaman Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kepulauan Yapen, Jalan Bhayangkara, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, Kodim 1709/Yawa mengerahkan satu Satuan Setingkat Peleton (SST) personel sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan operasi.
Apel gelar pasukan dipimpin secara langsung oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Yapen, AKBP Ardyan Ukie Hercahyo, SIK, MIK, serta diikuti oleh unsur gabungan dari instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen.
Tujuan dari kegiatan apel tersebut adalah untuk meninjau kesiapan personel, serta memastikan kecukupan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Cartenz 2025. Operasi ini dirancang guna menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Komandan Kodim 1709/Yawa, Letnan Kolonel Infanteri Baskoro Wijaya Atmanto, SE, menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang telah terjalin antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, kerja sama lintas sektoral tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kodim 1709/Yawa menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Cartenz 2025. Keikutsertaan personel dalam apel gelar pasukan ini merupakan cerminan nyata dari sinergitas antara TNI-Polri serta instansi terkait dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum,” ujar Letkol Inf. Baskoro.
Beliau juga menambahkan bahwa partisipasi aktif Kodim dalam operasi lintas sektoral merupakan wujud nyata kontribusi TNI Angkatan Darat dalam mendukung program-program strategis nasional di bidang keamanan.
Bandar Lampung – Suaraindoneaia1, Detik-detik menjelang perhelatan akbar Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung kian terasa. Dengan semangat kolektif dan tekad kuat untuk menghadirkan acara pelantikan yang tak hanya megah tapi juga bermakna, panitia pelaksana menggelar rapat evaluasi dan finalisasi pada Minggu, 13 Juli 2025, di Sekretariat PPWI Provinsi Lampung.
Pelantikan pengurus DPD dan DPC PPWI se-Provinsi Lampung yang akan digelar pada Rabu, 16 Juli 2025, disebut-sebut sebagai momentum terbesar dalam sejarah organisasi pewarta warga di Bumi Ruwa Jurai. “Ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi sebuah tonggak sejarah. Kita ingin memastikan bahwa setiap detail pelantikan mencerminkan kesiapan, keseriusan, dan semangat perubahan,” ujar Sugiarto, Ketua Panitia Pelaksana, di hadapan para panitia yang hadir.
Dalam rapat tersebut, dibahas secara menyeluruh kesiapan tiap divisi—dari teknis acara, tata panggung, protokoler, hingga kehadiran tamu undangan penting. Gladi resik dijadwalkan pada 15 Juli, dan pelantikan akan berlangsung keesokan paginya, tepat pukul 08.00 WIB, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung.
Ketua DPD PPWI Provinsi Lampung, Husin Muchtar, menyampaikan optimisme dan tekad kuatnya untuk menjadikan pelantikan ini sebagai pencapaian bersama. "Kami ingin menorehkan kesan sepanjang masa, bahwa PPWI Lampung mampu menghadirkan pelantikan yang tertata, terkonsep, dan monumental. Ini bukan hanya pelantikan terbesar, tapi juga yang paling profesional dan bermartabat dalam sejarah organisasi kita,” ujar Husin penuh semangat.
Bagi PPWI, pelantikan ini adalah simbol kebangkitan. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan media digital, pewarta warga diharapkan tampil sebagai agen perubahan—menyuarakan kebenaran, memperkuat demokrasi, dan merawat integritas jurnalisme dari rakyat untuk rakyat.
Kini, semua mata tertuju ke Balai Keratun. Sebuah catatan baru akan ditulis. Dan PPWI Lampung bersiap menyambutnya dengan sepenuh jiwa. (Red)
_Sumber: Press release Sekretariat DPD PPWI Lampung_
suaraindonesia1 Adalah media online yang menyajikan informasi terkini serta terpercaya. Dibawah naungan badan hukum PT. SUARA KHARISMA BINTANG INDONESIA terdaftar legal di Kemenkumham dengan nomor: AHU-0117306.AH.01.11.TAHUN 2019
suaraindonesia1 berkantor pusat di PLAZA ALDEOS Jl. Warung Buncit Raya No. 39, Warung Jati Barat, RT 001/RW 09, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia
Email : redaksi.skrinews@gmail.com
Telp/WA : 0822 250000 24
COPYRIGHT © SUARA INDONESIA 1