PP KAMMI Desak Makzulkan Gibran dan Copot Menteri Kehutanan

AMBON, SuaraIndonesia1.com — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan pernyataan sikap tegas pasca penyelenggaraan Muktamar XIV KAMMI di Ambon menetapkan Ricki Pratama Putra sebagai Ketua Umum periode 2026–2028.

Dalam pernyataannya, KAMMI menilai kondisi bangsa saat ini "tidak sedang baik-baik saja", ditandai krisis ekologis yang memburuk, pemborosan keuangan negara, hingga hukum yang terkesan tidak lagi berpihak pada keadilan.

5 Tuntutan Tegas PP KAMMI

1. Mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur/dimundurkan dari Wapres RI dan dorong Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat DPR RI.

2. Copot Raja Juli Antoni dari posisi Menteri Kehutanan RI atas ketidakmampuan menangani Karhutla dan krisis ekologis.

3. Hentikan program populistis tanpa arah yang menghamburkan APBN; alokasikan untuk daya beli dan kedaulatan pangan rakyat.

4. Jamin pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan merata, dan lapangan kerja layak.

5. Pulihkan ruang demokrasi, hentikan kriminalisasi, serta militerisasi di ruang sipil.

Peringatan: Jika Diabaikan, Siap Turun ke Jalan

Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra, menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar seremonial. Jika pemerintah dan lembaga negara mengabaikan aspirasi tersebut, KAMMI menyerukan Konsolidasi Nasional bagi seluruh mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat luas untuk bersatu dan turun ke jalan menyuarakan perubahan.

"Abadi Perjuangan! Kondisi bangsa tidak sedang baik-baik saja. Krisis ekologis, pemborosan APBN, dan hukum yang dijadikan alat kekuasaan — ini harus diubah sekarang," tegas Ricki.

Rep: JO

KELOMPOK TANI KARYA BERSAMA DESA MOUTONG PANEN SEMANGKA, DUKUNG PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS MELALUI KEMITRAAN DENGAN SPPG

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Kelompok Tani Karya Bersama Desa Moutong, yang merupakan binaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, telah melakukan transaksi penjualan produk hortikultura berupa semangka sebanyak 140 kg. Hasil panen tersebut dijual kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat sebagai mitra dalam penyediaan bahan baku.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Bakri Hasan, menjelaskan bahwa kelompok tani binaan dinas telah mendapatkan bantuan benih sayur dan buah untuk selanjutnya dibudidayakan, dan hasil produksinya dijual kepada SPPG.

"Sebagai mitra, kami telah melakukan kerja sama atau kemitraan dengan SPPG setempat untuk menyiapkan bahan baku bagi kebutuhan SPPG dalam rangka mendukung program makanan bergizi gratis. Tujuannya untuk memperpendek rantai pasok bahan baku dan kelompok mendapatkan harga yang wajar sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani," ujar Bakri Hasan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Karya Bersama, Sadam Djibu, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi melalui bantuan benih dan kemitraan dengan SPPG. Menurutnya, kerja sama ini memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi kelompok tani sehingga petani lebih bersemangat dalam berbudidaya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berkomitmen untuk terus mendorong penguatan kelembagaan kelompok tani serta memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, guna meningkatkan produksi, memperpendek rantai pasok, dan meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung program makanan bergizi gratis. (RED)

SDGs Center UNG, GIZ, dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Wujudkan Transformasi Tata Kelola Pencegahan Stunting

KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan Multi-Stakeholder Partnership (MSP) atau Kemitraan Multipihak yang mengintegrasikan program pemerintah dan nonpemerintah dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sekda Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menegaskan bahwa sejak awal Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyambut baik model tata kelola MSP yang didukung GIZ dan difasilitasi SDGs Center UNG. Disamping itu Kepala Bapperida Kabupaten Gorontalo, Bambang Supriyanto, menjelaskan bahwa pendekatan ini dinilai strategis untuk mentransformasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo, karena model tata kelola ini mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan nonpemerintah dalam intervensi pencegahan stunting yang konvergen, berdampak, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara Principal Advisor GIZ untuk Gorontalo, Boby R. Payu menyampaikan bahwa fokus dukungan GIZ dalam kolaborasi ini adalah penguatan perencanaan dan tata kelola pencapaian SDGs serta implementasi perencanaan berbasis MSP. Oleh karena itu, sejak awal peran Bapperida Kabupaten Gorontalo dan SDGs Center UNG penting dalam proses identifikasi isu prioritas dan ruang lingkupnya, pemetaan pemangku kepentingan serta penyusunan kerangka kerja bersama (logical framework).

Kepala Pusat SDGs Center UNG, Raghel Yunginger menjelaskan bahwa kerangka kerja MSP penurunan risiko stunting mencakup dua outcome, delapan output, dan 17 program intervensi yang diarahkan pada peningkatan ekonomi keluarga, perbaikan pola konsumsi bergizi, pola asuh dan perawatan kesehatan, serta akses lingkungan bersih dan sehat yang dipetakan dalam berbagai bentuk komitmen stakeholder pemerintah, dan nonpemerintah seperti Baznas, CSR, dan lembaga swadaya masyarakat. Disamping itu perguruan tinggi juga memperkuat peran melalui skenario program pengabdian dosen dan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), antara lain dari UNG, UIN Gorontalo, UBM, UG, UMGo, dan UNUGo. Melalui mekanisme tersebut, MSP tidak lagi sekadar menjadi wadah koordinasi, tetapi berkembang sebagai model tata kelola yang mempertemukan kapasitas, keahlian dan inovasi, serta sumber daya berbagai aktor untuk menjawab kebutuhan keluarga berisiko stunting secara terintegrasi.

Dalam kegiatan evaluasi bersama pada 3 November 2026, oleh GIZ yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, SDGs Center UNG, dan Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, implementasi MSP di Desa Hayahaya dan Desa Hutabohu menunjukkan berkembangnya praktik kolaborasi lintas sektor. Kepala Desa Hayahaya, Husain Abdullah memaparkan bahwa berbagai aktivitas pemberdayaan yang diintervensi oleh stakeholder kepada kelompok KRS semakin memberikan dampak praktik ekonomi sirkular melalui pengolahan komoditas lokal menjadi produk pangan bernilai tambah, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta pengembangan kegiatan pertanian produktif berbasis potensi lokal. Intervensi tersebut dilengkapi dengan edukasi pemenuhan gizi keluarga, pendampingan pola pengasuhan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan akses pelayanan kesehatan melalui kontribusi OPD, perguruan tinggi, pemerintah desa, kader kesehatan, PKK, dan Dasawisma. Pada aspek lingkungan, implementasi MSP telah menyasar pada penyediaan akses air bersih, rumah layak huni, dan jamban sehat yang lebih tepat sasaran.

Tim GIZ dan SDGs Center UNG memandang bahwa praktik baik ini menunjukkan tata kelola kemitraan multipihak mulai menghasilkan berbagai intervensi nyata yang saling melengkapi, sekaligus mencerminkan transformasi tata kelola pembangunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dari pendekatan sektoral dan parsial menuju kolaborasi yang semakin konvergen, inklusif, dan berkelanjutan.

Rep: JO

Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Gelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Dapodik untuk Pemenuhan SPM 2026

Kepala Dinas Dr. Jurni Biahimo, S.Pd., M.H. Kabupaten Gorontalo Gelar Bimbingan Pengelolaan Dapodik untuk Pemenuhan SPM 2026

KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis terkait penguatan pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Rabu, 11 November 2026. Kegiatan strategis ini dipusatkan di SMP Negeri 2 Telaga dan mengangkat tema utama "Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bagi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2026".

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan, validitas data serta sinkronisasi data satuan pendidikan di seluruh jenjang. Keberadaan data Dapodik yang mutakhir dan akurat menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program pendidikan serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjalan secara optimal pada tahun 2026.

Kegiatan secara resmi dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, Dr. Jurni Biahimo, S.Pd., M.H. Dalam sambutannya, beliau menekankan betapa krusialnya peran tata kelola data yang terintegrasi untuk mendasari pengambilan kebijakan strategis dan penyaluran berbagai bantuan operasional sekolah di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Bimbingan teknis ini dihadiri oleh 250 peserta tenaga operator sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, formal mulai dari TK, SD, SMP, hingga satuan pendidikan non-formal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar). Antusiasme para peserta terlihat dari semangat mereka dalam mengikuti seluruh rangkaian pengarahan.

Selama kegiatan berlangsung, para operator sekolah dibekali pemahaman mendalam mengenai prosedur pembaruan data terbaru, verifikasi dan validasi data peserta didik maupun tenaga pendidik, serta solusi atas berbagai kendala teknis dalam sistem Dapodik. Hal ini diharapkan mampu meminimalisasi kesalahan input data yang dapat berdampak pada capaian indikator SPM daerah.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk terus mendampingi dan memperkuat kapasitas para tenaga operator sekolah. Sinergi yang solid antara dinas dan operator di lapangan diharapkan mampu mendorong terwujudnya layanan pendidikan berkualitas dan merata di seluruh Kabupaten Gorontalo.

Penulis: Nandar Suleman

Sidang Jemaat GKI Ebenhaezer Warari, Yan Raubaba: Pelayanan Adalah Wujud Kasih kepada Tuhan

SERUI-Suaraindonesia1.com. Sekretaris Klasis GKI Yapen Selatan, Pnt. Yan Raubaba, mengajak seluruh pelayan dan warga jemaat GKI Eben-haezer Warari untuk terus menjaga kesetiaan, kebersamaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan gereja. Selasa, 10 November 2026

Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan Badan Pekerja Klasis pada pelaksanaan Sidang Jemaat GKI Ebenhaezer Warari. Dalam kesempatan itu, Pnt. Yan Raubaba menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Majelis Jemaat GKI Ebenhaezer Warari selaku mandataris sidang yang telah mempersiapkan seluruh kebutuhan sehingga persidangan dapat berlangsung dengan baik.

Ia mengatakan bahwa persidangan jemaat merupakan kesempatan bagi seluruh pelayan dan anggota sidi jemaat untuk bersama-sama mengevaluasi serta menggumuli tugas dan tanggung jawab pelayanan.

Menurutnya, seluruh peserta sidang memiliki kewajiban untuk mengawal dan melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan, baik untuk masa pelayanan lima tahun maupun secara khusus dalam tahun pelayanan 2027.

Mengutip firman Tuhan dalam 1 Korintus 3:6, Pnt. Yan Raubaba mengingatkan bahwa manusia hanyalah alat dalam pekerjaan Tuhan.

"Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan."

Ia menegaskan bahwa pendeta, penatua, syamas, pengajar sekolah minggu, maupun seluruh anggota sidi jemaat merupakan alat di tangan Tuhan yang diberikan kesempatan untuk berkarya dalam pelayanan gereja.

Karena itu, setiap orang yang telah dipercayakan tugas pelayanan hendaknya menjalankannya dengan kesetiaan, ketaatan, ketulusan hati, serta kesediaan untuk berkorban.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan selamat kepada para penatua dan syamas yang telah terpilih sebagai Majelis Jemaat GKI Ebenhaezer Warari periode pelayanan 2027–2032.

Menurutnya, tanggung jawab sebagai majelis jemaat bukanlah pekerjaan yang mudah karena membutuhkan proses, kerja keras, kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan. Ia mengingatkan bahwa pelayanan gereja bukanlah pekerjaan untuk memperoleh upah atau gaji, melainkan sebagai bentuk ungkapan syukur atas keselamatan yang telah diberikan Yesus Kristus.

"Jangan kita mengatakan bahwa kita bekerja supaya mendapat berkat. Sesungguhnya kita sudah menerima berkat itu, yaitu keselamatan yang Yesus kerjakan bagi kita. Karena itu, panggilan pelayanan kita merupakan wujud kasih kepada Tuhan," ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh warga jemaat untuk merefleksikan tanggung jawab masing-masing melalui sebuah ungkapan, jangan bertanya apa yang gereja berikan kepada kita, tetapi tanyakan kepada diri sendiri apa yang telah kita berikan untuk gereja.

Lebih lanjut, Pnt. Yan Raubaba memberikan apresiasi kepada pendeta dan seluruh warga jemaat GKI Eben-haezer Warari atas kebersamaan dan kerja sama yang telah dibangun selama ini. Ia menilai pertumbuhan jemaat tidak terlepas dari kerja sama antara pendeta, majelis jemaat, badan pelayanan unsur, dan seluruh warga jemaat.

Ia juga menyoroti keberadaan gedung gereja baru yang menjadi tempat pelaksanaan persidangan tersebut. Menurutnya, persidangan kali ini menjadi momen istimewa karena merupakan sidang pertama yang dilaksanakan di gedung gereja baru.

Dalam sambutannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan bergereja. Perbedaan pendapat, menurutnya, merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan persekutuan.

"Kebersamaan, kekompakan, dan kerja sama merupakan bagian terpenting dalam pekerjaan gereja. Silakan berbeda pendapat, tetapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Rumah besar ini harus kita jaga bersama," pesannya.

Di akhir sambutannya, Pnt. Yan Raubaba turut menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah rekan di Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan sedang menjalani masa pelayanan terakhir dalam periode kepengurusan saat ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada para pendeta, penatua, syamas, badan pelayanan unsur, serta seluruh warga jemaat yang selama ini telah memberikan dukungan, doa, dan kerja sama dalam tugas pelayanan di Klasis GKI Yapen Selatan.

Ia berharap seluruh pekerjaan dan pelayanan yang telah dilakukan dapat menjadi berkat bagi jemaat, seraya menyerahkan segala hasil pelayanan kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan.

Terkait agenda gerejawi, ia juga menyampaikan bahwa seluruh aktivitas ibadah tahun pelayanan 2026 dijadwalkan ditutup secara resmi pada 30 November 2026. Selanjutnya, gereja akan memasuki masa Minggu Adven hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, peneguhan dan pelantikan majelis jemaat periode pelayanan 2027–2032 direncanakan berlangsung pada Februari 2027.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pnt. Yan Raubaba menyampaikan permohonan maaf apabila selama kebersamaan dan pelaksanaan tugas pelayanan di lingkungan Klasis GKI Yapen Selatan terdapat perkataan, tindakan, maupun sikap yang kurang berkenan.

Ia berharap Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada seluruh pelayan serta warga jemaat untuk terus menjalankan panggilan pelayanan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab.

(ELVINO)

Sam A. Numberi Harap Hasil Sidang Jadi Tolok Ukur Peningkatan Pelayanan Jemaat

SERUI-Suaraindonesia1.com. Panitia Sidang Jemaat GKI Eben-Haezer Warari yang diketuai Sam A. Numberi berhasil menghimpun dana sebesar Rp27.500.000 untuk mendukung pelaksanaan Sidang Jemaat periode pelayanan 2022–2027.

Sam A. Numberi menjelaskan, panitia yang berasal dari Rayon Getsemani tersebut mulai dibentuk pada Mei 2026. Sejak saat itu, panitia langsung melakukan berbagai upaya penggalangan dana guna menunjang seluruh kebutuhan pelaksanaan sidang.

Menurutnya, dalam proses pengumpulan dana, panitia menghadapi sejumlah kendala. Namun, melalui semangat kebersamaan dan kerja sama, berbagai tantangan tersebut dapat dilalui.

Penggalangan dana dilakukan melalui berbagai usaha fisik, derma dari KSP-KSP, serta dukungan tiga rayon yang turut mengumpulkan persembahan melalui kantong-kantong kolekte untuk menambah pos dana panitia.

“Total dana yang berhasil kami kumpulkan sejak bulan Mei hingga pelaksanaan sidang berlangsung mencapai Rp27.500.000. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan seksi yang bekerja dalam menyukseskan pelaksanaan sidang,” ungkap Sam.

Ia merincikan, dari total dana tersebut, sebesar Rp9.000.000 dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan Rp7.000.000 digunakan untuk kebutuhan sekretariat. Sementara itu, dana lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan koordinator dan seksi-seksi lainnya.

Sam menyampaikan bahwa seluruh dana yang terkumpul telah digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Sidang Jemaat periode 2022–2027.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik melalui bantuan dana maupun uluran tangan secara sukarela.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada para donatur, termasuk dukungan dari berbagai pos pelayanan, serta saudara-saudara kita, janda, duda, dan anak yatim piatu yang turut membantu panitia sehingga proses persidangan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sam menjelaskan bahwa Sidang Jemaat GKI Eben-Haezer Warari periode pelayanan 2022–2027 diikuti sebanyak 96 peserta, yang terdiri dari 49 anggota PHMJ, 36 peserta, serta dua utusan dari Badan Pekerja Klasis (BPK).

Menurutnya, pengalaman selama menjalankan tugas kepanitiaan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus tolok ukur bagi panitia berikutnya, terutama dalam membangun kerja sama, pengelolaan dana, dan pelaporan yang lebih baik.

Ia berharap seluruh hasil persidangan dapat menjadi pedoman bagi PHMJ dan jemaat dalam meningkatkan pelayanan ke depan.

“Harapan kami, sidang ini boleh menjadi acuan dan tolok ukur bagi PHMJ maupun seluruh jemaat. Kiranya hasil dari sidang ini membawa harapan yang baik bagi jemaat dan semakin memperlancar pekerjaan Tuhan,” tutupnya.

KETUA DPD KAMPAK MAS RI KECAM KERAS DUGAAN INTIMIDASI DI KANTOR BPJN SULUT: DESAK KAPOLDA SEGERA USUT DAN TANGKAP PELAKU!

MANADO – Suaraindonesia1, Ketua DPD KAMPAK MAS RI mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan dugaan adanya konspirasi yang dilakukan oleh oknum yang diduga bertindak seperti preman di lingkungan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara terhadap Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri.

Dugaan tindakan tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi ketika Ketua Umum GTI sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan nasional yang hingga kini menjadi keluhan publik dan dinilai lambat mendapatkan penanganan.

Ketua DPD KAMPAK MAS RI menegaskan bahwa perjuangan menyampaikan aspirasi masyarakat tidak boleh dihadapkan dengan intimidasi, ancaman, ataupun tekanan dari pihak mana pun.

"KAMI MENGECAM KERAS DUGAAN AKSI PREMANISME DI KANTOR PEMERINTAH!"

"Ini sangat serius. Ketua Umum GTI datang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat terkait jalan rusak yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bukan untuk mencari konflik. Kalau masyarakat datang membawa aspirasi, seharusnya diberikan ruang dialog, bukan justru menghadapi dugaan intimidasi. Kantor pemerintahan bukan tempat untuk mempertontonkan tindakan premanisme," tegas Ketua DPD KAMPAK MAS RI.

Menurutnya, persoalan kerusakan jalan nasional harus menjadi perhatian utama BPJN Sulut. Jangan sampai masyarakat terus menanggung risiko kecelakaan akibat infrastruktur yang belum mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

DESAK KAPOLDA SULUT SEGERA BERTINDAK!

Ketua DPD KAMPAK MAS RI mendesak Kapolda Sulawesi Utara agar segera memerintahkan jajaran terkait untuk:

1. Memeriksa pihak yang diduga melakukan intimidasi terhadap Fikri Alkatiri.

2. Mengusut dugaan adanya konspirasi atau keterlibatan pihak lain.

3. Memeriksa saksi-saksi dan mengamankan rekaman CCTV Kantor BPJN Sulut apabila tersedia.

4. Mengambil tindakan hukum, termasuk penangkapan apabila telah terpenuhi syarat hukum dan terdapat bukti yang cukup.

5. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

JANGAN BIARKAN ASPIRASI RAKYAT DIBUNGKAM!

"Kami meminta Kapolda Sulut tidak menganggap persoalan ini sebagai perkara biasa. Dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik harus ditindaklanjuti secara serius. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa perjuangan menyangkut keselamatan masyarakat akibat kerusakan jalan nasional harus mendapatkan dukungan, bukan tekanan.

KAMPAK MAS RI menegaskan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Garda Timur Indonesia dan meminta seluruh pihak menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi.

PENEGASAN:

JANGAN GUNAKAN INTIMIDASI UNTUK MEMBUNGKAM ASPIRASI RAKYAT! JALAN RUSAK HARUS DIPERBAIKI, DUGAAN INTIMIDASI HARUS DIUSUT, DAN HUKUM HARUS DITEGAKKAN!

KETUA DPD KAMPAK MAS RI

KETUA DPD GTI MINUT GEDEON LILAH KECAM KERAS DUGAAN INTIMIDASI DI KANTOR BPJN SULUT: JANGAN BIARKAN OKNUM PREMAN MENGHAMBAT ASPIRASI MASYARAKAT!

MINAHASA UTARA – Suaraindonesia1, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Timur Indonesia (GTI) Kabupaten Minahasa Utara, Gedeon Lilah, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan dugaan adanya upaya terorganisasi untuk menghambat penyampaian aspirasi masyarakat yang dialami Ketua Umum GTI, Fikri Alkatiri, di lingkungan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara.

Gedeon menilai, apabila benar terdapat pihak yang melakukan intimidasi terhadap Ketua Umum GTI saat menyampaikan aspirasi masyarakat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian aparat penegak hukum.

"Kami mengecam keras dugaan tindakan intimidasi tersebut. Ketua Umum GTI Fikri Alkatiri datang membawa aspirasi masyarakat, khususnya menyangkut kerusakan jalan nasional dan keselamatan pengguna jalan. Bukan untuk mencari konflik ataupun kepentingan pribadi. Jangan sampai kantor pemerintahan justru menjadi tempat masyarakat mendapatkan tekanan ketika memperjuangkan hak-haknya," tegas Gedeon Lilah.

ASPIRASI MASYARAKAT BUKAN UNTUK DIHAMBAT!

Menurut Gedeon, penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Tidak boleh ada pihak mana pun yang menggunakan intimidasi, ancaman, maupun tekanan untuk membungkam suara masyarakat.

Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum yang bertindak layaknya preman dalam menghambat penyampaian aspirasi tersebut.

"Kalau ada pihak yang merasa keberatan dengan aspirasi masyarakat, jawab dengan argumentasi, data, dan penjelasan resmi. Bukan dengan intimidasi atau tindakan yang menimbulkan ketakutan. Negara ini negara hukum, bukan negara yang tunduk pada tekanan oknum preman," tegasnya.

DESAK PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN

DPD GTI Minahasa Utara mendukung langkah Ketua Umum GTI untuk membawa persoalan ini ke Polda Sulawesi Utara melalui laporan resmi.

Gedeon mendesak agar aparat kepolisian:

1. Segera memeriksa pihak yang diduga melakukan intimidasi.

2. Meminta keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian.

3. Memeriksa rekaman CCTV Kantor BPJN Sulut apabila tersedia.

4. Mengusut dugaan adanya pihak lain yang terlibat dalam upaya menghambat aspirasi masyarakat.

5. Memberikan kepastian hukum secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.

GTI TETAP SOLID MENGAWAL ASPIRASI RAKYAT

Gedeon Lilah menegaskan bahwa DPD GTI Minahasa Utara tetap berdiri bersama Ketua Umum Fikri Alkatiri untuk mengawal perjuangan masyarakat terkait persoalan infrastruktur jalan nasional.

"Kami tidak akan mundur hanya karena adanya dugaan intimidasi. Perjuangan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan keselamatan pengguna jalan. Kami meminta BPJN Sulut menjawab aspirasi masyarakat secara terbuka dan meminta Polda Sulut memastikan persoalan dugaan intimidasi ini diproses sesuai hukum," tutupnya.

GEDEON LILAH

Ketua DPD Garda Timur Indonesia Kabupaten Minahasa Utara

GARDA TIMUR INDONESIA

Solid Bergerak, Tegak Membela Kepentingan Masyarakat.

Jaga Sungai Batang Tembesi untuk Anak Cucu, Polisi Ajak Warga Bersama Cegah PETI

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Menjaga kelestarian sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Demi melindungi lingkungan dan menjaga sumber kehidupan bagi generasi mendatang, jajaran Polres Sarolangun melalui Polsek Pauh terus mengajak masyarakat bersama-sama mencegah aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan imbauan dan pengecekan langsung di sepanjang aliran Sungai Batang Tembesi, khususnya wilayah perairan antara Desa Batu Ampar dan Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Pauh IPTU Hans Simangunsong, S.H., dengan melibatkan Lurah Pauh, personel Polsek Pauh, Sekretaris Desa Batu Kucing serta masyarakat dari Desa Batu Ampar dan Desa Batu Kucing.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin, baik menggunakan alat berat, mesin dompeng, rakit maupun peralatan lainnya.

Selain memberikan imbauan, personel juga melakukan pengecekan langsung di sepanjang aliran Sungai Batang Tembesi. Dari hasil pengecekan tersebut, tidak ditemukan adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Pauh IPTU Hans Simangunsong, S.H., menegaskan bahwa kepolisian terus mengedepankan langkah pencegahan melalui pendekatan persuasif, edukasi dan patroli guna mencegah aktivitas PETI yang dapat merusak lingkungan.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak tergiur keuntungan sesaat dari aktivitas penambangan ilegal yang berpotensi menyebabkan pencemaran air, kerusakan lingkungan, pendangkalan sungai hingga terganggunya ekosistem.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Jangan menggunakan mesin dompeng, rakit maupun alat berat untuk kegiatan PETI. Selain melanggar hukum, aktivitas tersebut dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat luas," ujar IPTU Hans menyampaikan imbauan Kapolres.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memiliki kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian Sungai Batang Tembesi serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan emas ilegal.

"Jangan sampai demi mendapatkan keuntungan sesaat, kita mengorbankan lingkungan dan sumber kehidupan anak cucu kita. Sungai Batang Tembesi adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama," tambahnya.

Polsek Pauh memastikan akan terus melakukan pemantauan dan patroli di sepanjang aliran Sungai Batang Tembesi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait guna mencegah aktivitas PETI di wilayah hukumnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Sarolangun berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin meningkat, sehingga Sungai Batang Tembesi tetap terjaga kebersihan dan kelestariannya untuk generasi mendatang.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.

Redaksi/Suara Indonesia 1

Hari Kushardanto: Perlindungan Ekosistem Laut Butuh Kolaborasi Lintas Negara

SUARAINDONESIA1, MINAHASA UTARA–Kabupaten Minahasa Utara (Minut), SulawesiUtara, menjadi tuan rumah Coastal 500 Regional Summit for Asia Pacific & Africa Regions yang

mempertemukan para pemimpin daerah dari berbagai negara untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir.

Kegiatan yang digelar di Casabaio Paradise Hotel & Resort, Selasa (10/11/2026), menjadi forum strategis untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta membangun kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, mengatakan bahwa perlindungan ekosistem laut membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari satu daerah, tetapi juga melibatkan wilayah lain hingga lintas negara.

Menurutnya, laut merupakan ekosistem yang saling terhubung sehingga kerusakan lingkungan di suatu kawasan dapat berdampak terhadap wilayah lain. Karena itu, kepala daerah memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

“Kerusakan di Sulawesi Utara bisa berdampak juga kepada negara tetangga seperti Filipina dan Papua Nugini. Ikan yang kita tangkap di sini mungkin hidupnya di Papua Nugini, kemudian berenang ke arah Sulawesi Utara. Jadi, semuanya memiliki keterkaitan,” jelas Hari.


Ia menjelaskan, Coastal 500 merupakan jaringan kolaborasi internasional yang melibatkan para pemimpin daerah dari sejumlah negara, di antaranya Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Palau, Kenya, dan Mozambik.

Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat bertukar pengetahuan, membagikan praktik terbaik, serta memperkuat komitmen dalam menjaga sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hari juga mengungkapkan alasan Minahasa Utara dipilih sebagai lokasi pelaksanaan forum regional tersebut. Selain memiliki pengalaman menjadi tuan rumah forum kepemimpinan tingkat Asia Pasifik dua tahun sebelumnya, Minut dinilai memiliki posisi strategis. 

“Kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, komitmen para kepala daerah terhadap perlindungan laut dan masyarakat pesisir semakin kuat. Praktik baik yang sudah berhasil di satu negara atau daerah bisa direplikasi di wilayah lainnya,” ujarnya.

Hari menambahkan, upaya konservasi laut harus berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sektor perikanan perlu melibatkan masyarakat lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Minahasa Utara, Robby Parengkuan, menyampaikan apresiasi kepada Rare yang telah mempercayakan Minahasa Utara sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut.
Mewakili Bupati Joune Ganda, Robby mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan berharga bagi pemerintah daerah untuk menyerap berbagai pengalaman dan inovasi dari negara maupun daerah peserta.


Menurutnya, selain memperkuat kerja sama internasional, forum ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi pariwisata Minahasa Utara serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

“Kami berharap melalui diskusi ini ada inovasi dan pengalaman dari daerah lain yang bisa kita adopsi dan kembangkan di Minahasa Utara. Dengan demikian, pertemuan ini memberikan nilai tambah bagi daerah,” katanya.
Robby juga berharap kegiatan Coastal 500 Regional Summit dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap potensi pariwisata Minahasa Utara. Ia menilai, pariwisata yang dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan berpotensi memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.


Selain pariwisata, ia menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan secara terpadu. Sebab, pergerakan ikan dan siklus kehidupannya tidak mengenal batas wilayah administratif sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas daerah.


Dari sektor perikanan, Kepala Dinas Perikanan Minahasa Utara, Jack Paruntu, memaparkan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan Rare melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).


Program yang telah berjalan sekitar dua tahun tersebut diterapkan di empat pulau, yakni Talise, Gangga, Kinabuhutan, dan Bangka.


Jack menjelaskan, melalui program PAAP telah dibentuk kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga kawasan pengelolaan perikanan. Salah satu upayanya adalah menetapkan kawasan larang ambil sebagai wilayah perlindungan untuk mencegah eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan.


Menurutnya, langkah tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap ketersediaan stok ikan dan hasil tangkapan nelayan.


“Sudah ada manfaat yang dirasakan nelayan. Hasil tangkapan ikan menunjukkan peningkatan karena tidak terjadi penangkapan berlebihan atau overfishing. Ada wilayah larang ambil yang dijaga supaya stok ikan tetap tersedia,” ungkap Jack.


Ia menambahkan, program PAAP sejalan dengan konsep ekonomi biru atau blue economy, yakni pendekatan pembangunan ekonomi kelautan yang mengutamakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.
Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pengelolaan perikanan, tetapi juga mencakup perlindungan ekosistem penting lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove.

Jack berharap program PAAP dapat terus berlanjut dan diperluas ke kawasan pesisir lainnya di Minahasa Utara sehingga semakin banyak nelayan, khususnya nelayan kecil, yang merasakan manfaat pengelolaan perikanan berkelanjutan.


“Kami berharap program ini bisa dilanjutkan karena manfaatnya sudah mulai dirasakan masyarakat. Ke depan, tentu harapannya semakin banyak nelayan yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan perikanan berkelanjutan,” pungkasnya.

Penyelenggaraan Coastal 500 Regional Summit di Minahasa Utara diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat jejaring kerja sama internasional, mendorong kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta memastikan kelestarian ekosistem laut tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat pesisir.
(SI1/Rommy)

PERSIAPAN EVENT BARDAYA SHOOTING COMPILATION (BSC)

Tanggal Rapat: 10 November 2026

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — NANTIKAN DAN SAKSIKAN AJANG PECINTA AKURASI YANG LUAR BIASA! Bardaya Shooting Compilation (BSC) akan segera hadir! Persiapan matang sedang berjalan, siap-siap menyaksikan para penembak andalan bersaing menunjukkan ketajaman bidik terbaik mereka. GSC (Gorontalo Shooting Community) juga turut terlibat mendukung kepanitiaan demi kesuksesan ajang ini!

Bardaya Shooting Compilation (BSC) telah melaksanakan rapat persiapan besar demi kelancaran ajang lomba menembak yang paling ditunggu-tunggu, dengan dukungan penuh dari GSC. Berikut poin-poin hasil keputusan rapat:

1. Penentuan Teknis Lomba

Akan ditetapkan detail teknis untuk setiap bidang lomba yang dipertandingkan, tersiapkan secara sempurna untuk pertarungan akurasi yang seru.

2. Pembagian Tugas & Tanggung Jawab

Telah disepakati pembagian tanggung jawab kepada masing-masing tim termasuk peran dari GSC, tanpa mengurangi tanggung jawab keseluruhan panitia demi keberhasilan acara. Semangat untuk seluruh tim panitia BSC beserta rekan-rekan GSC, tunjukkan kekompakan kalian!

3. Susunan Kepanitiaan Acara (Dukungan penuh dari tim GSC)

✅ Ketua Panitia: Id Apuadji

✅ Sekretaris: Rezaldath

✅ Bendahara: Regina Wartabone

✅ PJ Class Monte: Waris Umar

✅ PJ Class Multireng: Iman Tulie & Rendi Abdul Latif

✅ PJ Class Tembak Reaksi: Haji Oga

✅ PJ Class BR: Pongki & Icuk

✅ PJ Humas, Sound System & Lapangan: Ayah Roni dan Om Uli

4. Jadwal Pelaksanaan Event

Jumat 20 November 2026

· Exhibition: Class BR

· Lomba: Class BR

Sabtu 21 November 2026

· Lomba

  • Class Monte

  • Class Multireng

Minggu 22 November 2026

· Lomba (Lanjutan)

  • Lanjutan kelas dari tanggal 21

  • Class Tembak Reaksi

· Upacara Penutupan

  • Sambutan sekaligus Penyerahan Hadiah

Siap-siap para pecinta akurasi, pertarungan sengit antar peserta terbaik segera dimulai! Siapa yang akan keluar sebagai juara? Semua akan terjawab di Bardaya Shooting Compilation, dengan kolaborasi hebat BSC + GSC! Semangat untuk para peserta, berikan performa terbaikmu! Semoga seluruh panitia BSC bersama rekan-rekan GSC bekerja secara kompak, saling mendukung satu sama lain, sehingga event Bardaya Shooting Compilation berjalan lancar, sukses, dan menjadi ajang menembak yang bergengsi! Jaga selalu tata tertib dalam Lapangan Tembak.

PERBAKIN, JAYA JAYA JAYA. LUAR BIASA

Reporter: Fikri Dj

(humas PERBAKIN pengkab Bone Bolango)

Yohanis Y. Mabui Kembali Terpilih sebagai Wakil Ketua Majelis Jemaat GKI Yedid-Yah Serui Laut Periode 2027–2032

SERUI-Suaraindonesia1.com. Sidang Jemaat GKI Yedid-Yah Serui Laut periode pelayanan 2027–2032 telah menetapkan sejumlah pengurus Majelis Jemaat melalui proses pemilihan yang berlangsung dalam sidang periodik tahun 2026. Senin, 09/11/ 2026.

Yohanis Y. Mabui, S.E., yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Jemaat periode 2022–2027, kembali terpilih untuk mengemban tugas yang sama pada periode pelayanan 2027–2032.

Dalam keterangannya, Yohanis menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan sidang periodik maupun proses pemilihan Majelis Jemaat. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik berkat pertolongan Tuhan serta dukungan berbagai pihak di lingkungan jemaat.

Ia mengungkapkan bahwa dalam proses persiapan, panitia sempat menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kebutuhan dana. Namun, melalui dukungan dan bantuan dari warga jemaat, berbagai kebutuhan dapat terpenuhi sehingga sidang dapat terlaksana dengan baik.

"Ketika kami berpikir tentang kebutuhan dana, puji Tuhan, Tuhan mengirim orang-orang untuk datang menolong kami dalam jemaat. Apa yang kami ragukan dan pikirkan, ternyata Tuhan jawab sehingga hari ini sidang bisa berjalan dengan baik," ungkap Yohanis.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jumlah Majelis Jemaat lama dan baru yang terlibat dalam kepengurusan mencapai 58 orang. Dalam sidang tersebut, telah dilaksanakan pemilihan sejumlah unsur Pengurus Harian Majelis Jemaat (PHMJ).

Adapun susunan PHMJ yang telah terpilih untuk periode pelayanan 2027–2032, yakni Yohanis Y. Mabui, S.E. sebagai Wakil Ketua Majelis Jemaat, Pdt. Dominggus Wayoi sebagai Sekretaris, Yohana Genuni sebagai Wakil Sekretaris, serta Evalin Numberi sebagai Bendahara.

Sementara itu, untuk melengkapi struktur organisasi Majelis Jemaat, termasuk sekretaris urusan dan koordinator masing-masing rayon, akan dibahas dan ditetapkan melalui rapat lanjutan.

Yohanis berharap Majelis Jemaat yang baru terpilih dapat menjalankan tugas pelayanan dengan lebih baik serta membangun kebersamaan dalam kehidupan bergereja.

Menurutnya, pelayanan dalam jemaat harus dilandasi hati yang tulus dan ikhlas, tanpa keluhan maupun sungut-sungut, karena setiap orang yang dipanggil dan dipercayakan untuk melayani merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan.

"Intinya, kita datang karena Tuhan percayakan kita untuk melayani jemaat. Kita harus melayani dengan hati yang ikhlas, tidak bisa melayani dengan bantahan, mengeluh dan sungut-sungut. Apa pun kondisi yang terjadi dalam jemaat, itulah bagian dari kehidupan jemaat," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh Majelis Jemaat terpilih untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan dalam pelayanan, terutama dalam merangkul warga jemaat yang belum aktif beribadah agar kembali datang dan bersekutu di rumah Tuhan.

"Kita belajar dari teladan Kristus, supaya kita bisa merangkul mereka yang mungkin tidak beribadah atau kurang aktif, sehingga mereka kembali datang beribadah di dalam rumah Tuhan," tutup Yohanis.

Di akhir keterangannya, Yohanis turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada insan pers yang telah hadir meliput serta mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan sidang periodik Majelis Jemaat GKI Yedid-Yah Serui Laut.

(ELVINO)

PELATIHAN DASAR BERBURU PENGPROV PERBAKIN GORONTALO

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Pengprov PERBAKIN Provinsi Gorontalo secara resmi akan menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Dasar Berburu yang DIBUKA UNTUK UMUM, TERMASUK PESERTA DARI SELURUH DAERAH LUAR GORONTALO, ditujukan untuk seluruh pecinta akurasi, para penghobi menembak, anggota TNI‑Polri, serta masyarakat sipil yang memiliki minat pada dunia berburu.

Kegiatan Pelatihan Dasar Berburu ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2026. Lokasi pelaksanaan akan diumumkan kemudian secara terpisah. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengasah keterampilan menembak dan akurasi, serta menanamkan etika berburu yang baik dan benar serta kesadaran konservasi alam bagi seluruh peserta.

Adapun materi yang akan disampaikan selama pelatihan meliputi:

✅ Teknik & Strategi Berburu

✅ Keselamatan Berburu

✅ Etika & Konservasi Alam

✅ Penggunaan Peralatan Berburu

Untuk biaya partisipasi pelatihan:

🔹 Sipil : Rp 8.000.000

🔹 TNI / Polri : Rp 7.000.000

Batas akhir pendaftaran peserta ditutup pada tanggal 25 November 2026. Bagi rekan‑rekan pecinta akurasi (baik warga Gorontalo MAUPUN peserta dari luar daerah) yang ingin mendaftar dapat menghubungi narahubung berikut:

1. Jemmy Mamangkkey : 0852‑4020‑8939

2. Ilman Namkatu : 0852‑9064‑1472

3. Silvester Ompi : 0852‑9892‑2655

Untuk para pecinta akurasi dari mana saja, ini momen emas untuk mengasah ketajaman bidikmu! Tidak ada batasan daerah, peserta dari luar Gorontalo juga diterima. Buktikan ketepatan sasaranmu, tingkatkan kemampuan, pelajari tata cara berburu yang aman, tertib, bertanggung jawab, serta lestarikan alam kita bersama‑sama di bawah naungan Pengprov PERBAKIN Gorontalo. Ayo daftarkan diri sebelum kuota habis!

Bersama Pengprov PERBAKIN Gorontalo, kita wujudkan pengembangan berburu yang AMAN, TERTIB, DAN BERTANGGUNG JAWAB.

Reporter: Fikriyanto Djibu

Sengketa Tanah Warisan Berujung Bentrok di Pulau Pandan, Sejumlah Warga Terluka

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Perselisihan terkait tanah warisan di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, berujung bentrok pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Berdasarkan informasi kepolisian, kejadian bermula ketika seorang perempuan berinisial N bersama JT, A dan sejumlah anggota keluarganya melakukan pengukuran lahan yang merupakan tanah warisan keluarga.

Namun, kegiatan tersebut memicu cekcok setelah seorang pria berinisial JD datang dan tidak menerima adanya pengukuran tanah yang menurutnya masih dalam sengketa keluarga.

Situasi kemudian memanas. JD diduga mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah N hingga mengenai bagian kepala. JT yang berada di lokasi juga mengalami luka pada bagian tangan.

Melihat kejadian tersebut, seorang pria berinisial A yang merupakan keluarga N berupaya mengejar JD. Dalam peristiwa lanjutan, terjadi aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Seorang pria berinisial R juga mengalami luka pada bagian tangan kanan yang diduga dilakukan oleh pria berinisial H.

Tidak berhenti sampai di situ, seorang pria berinisial M yang merupakan anak JD diduga mengejar H menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam dan menabrakkan kendaraan tersebut ke arah H hingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Mobil tersebut kemudian menabrak sebuah ruko kosong di pinggir jalan, sementara pengemudinya melarikan diri dan meninggalkan kendaraan di lokasi.

Akibat kejadian tersebut, N dan JT mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun, sedangkan JD dan R dibawa ke RSUD Sarolangun.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU Rimhot Nainggolan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut dan saat ini tengah melakukan penanganan serta pendalaman terhadap perkara.

"Polres Sarolangun akan menangani perkara ini secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat," ujar IPTU Rimhot Nainggolan.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa dua bilah senjata tajam jenis parang dan dua potong kayu.

Adapun perkara ini tercatat dalam dua laporan polisi, yakni LP/B-144/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi tanggal 5 November 2026, dengan pelapor berinisial M.D., serta LP/B-145/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi tanggal 5 November 2026, dengan pelapor berinisial F.

Kedua laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) dan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Saat ini, penanganan perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mendalami keterlibatan masing-masing pihak, melengkapi administrasi penyidikan, serta mempersiapkan gelar perkara dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Lebih lanjut, IPTU Rimhot Nainggolan menyampaikan imbauan Kapolres Sarolangun agar masyarakat tidak menyelesaikan persoalan sengketa tanah dengan cara kekerasan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan menempuh jalur hukum apabila terjadi perselisihan. Jangan mudah terpancing emosi, apalagi sampai menggunakan senjata tajam atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," tutupnya.

Polres Sarolangun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta mempercayakan penyelesaian setiap permasalahan kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Chandra

Khidmat di Bawah Rintik Gerimis, Wabup A. Khafidh Pimpin Tabur Bunga di TMP Patriot Bangko

Suaraindonesia1.Com, BANGKO – Suasana haru dan khidmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangko, Selasa (10/11). 

Di tengah rintik gerimis, Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, memimpin langsung jalannya upacara ziarah dan tabur bunga untuk mengenang jasa para pejuang bangsa.  

Rintik hujan seolah menggambarkan ketulusan dan tetesan keringat serta air mata para pahlawan yang gugur demi merebut kemerdekaan. 

Mengenakan pakaian resmi berbalut peci hitam, Wakil Bupati A. Khafidh tampak membungkuk khidmat seraya menaburkan kelopak bunga di atas pusara makam pahlawan, didampingi Sekda Zulhifni, unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat lainnya.

Rangkaian acara diisi dengan doa bersama, prosesi tabur bunga di setiap pusara makam, serta penyerahan tali asih atau bantuan sosial kepada para veteran yang hadir sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para oahlawan di masa lampau.  

Di sela-sela kegiatan ziarah tersebut, Wabup A. Khafidh menyampaikan pesan mendalam, khususnya bagi generasi muda Kabupaten Merangin. 

Kata Wabup, mengisi kemerdekaan merupakan tanggung jawab moral yang harus diwujudkan melalui karya positif dan semangat persatuan.

"Pahlawan-pahlawan kita telah mengorbankan jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas generasi muda hari ini bukanlah mengangkat senjata, melainkan merawat kemerdekaan dengan prestasi, menjaga persatuan, serta mengisi pembangunan dengan ketulusan dan kerja keras. Jangan pernah lupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya," ujar A. Khafidh penuh semangat. 

(M. Janasri)

ALIANSI BEM SURABAYA DESAK DPRD JATIM KAWAL TUNTUTAN RAKYAT, TUANGKAN KOMITMEN DALAM MAKLUMAT TERTULIS

Surabaya, 10 November 2026 — Suaraindonesia1, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (10/11/2026). Aksi yang dinahkodai oleh Catur Wahyu Hidayat selaku Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya tersebut merupakan bentuk konsolidasi gerakan mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan nasional maupun regional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Surabaya membawa sejumlah tuntutan strategis, mulai dari transparansi dan evaluasi anggaran negara, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), stabilitas harga kebutuhan pokok, transparansi kebijakan publik, persoalan Koarmada, reklamasi kawasan Kenjeran, hingga perlindungan hak-hak pekerja perempuan.

Aksi ini menghasilkan sebuah Maklumat dan Pernyataan Komitmen DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Aspirasi dan Tuntutan Aliansi BEM se-Surabaya, sebagai instrumen tertulis untuk memastikan aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebatas diterima, melainkan memperoleh pengawalan dan tindak lanjut secara kelembagaan.

Salah satu poin penting dalam maklumat tersebut adalah tuntutan agar DPRD Provinsi Jawa Timur menunjukkan tindak lanjut konkret paling lambat 7 x 24 jam sejak maklumat ditandatangani. Tindak lanjut tersebut sekurang-kurangnya berupa respons tertulis, agenda pembahasan atau audiensi resmi, serta penerusan aspirasi kepada Pemerintah Pusat maupun instansi terkait sesuai kewenangannya.

Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Catur Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada seremoni penyampaian aspirasi ataupun sekadar mendapatkan ruang audiensi.

“Maklumat ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban politik atas aspirasi yang telah disampaikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap tuntutan memiliki kejelasan arah, mekanisme pengawalan, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai aspirasi rakyat hanya menjadi catatan di atas kertas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aliansi BEM Surabaya menegaskan akan terus mengawal seluruh komitmen yang telah dituangkan dalam maklumat tersebut. Apabila tidak terdapat tindak lanjut sesuai batas waktu yang disepakati, Aliansi BEM Surabaya menuntut pertanggungjawaban terbuka dari pihak yang menyatakan komitmen, termasuk konsekuensi politik sebagaimana tercantum dalam maklumat.

Bagi Aliansi BEM Surabaya, aksi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengawasan yang lebih serius terhadap jalannya kebijakan publik.

Mahasiswa tidak hadir untuk meminta kekuasaan mendengarkan, tetapi memastikan kekuasaan tidak pernah berhenti mendengar suara rakyat.