SULAWESI UTARA
Sulut/block-7/#E4D932
GORONTALO, SuaraIndonesia.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, menuai sorotan dan kecaman dari Forum Pemuda Gorontalo. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berlangsung di sekitar kawasan Hutan Nantu.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar Forum Pemuda Gorontalo di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo, hari ini. Dalam aksi tersebut, massa secara tegas meminta kepolisian segera memanggil dan memeriksa nama-nama yang telah dilaporkan dan diduga terlibat dalam aktivitas PETI di Kecamatan Asparaga.
Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo, menegaskan bahwa persoalan PETI di Asparaga tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berdekatan dengan kawasan Hutan Nantu merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem di kawasan tersebut.
"Kami marah karena aktivitas PETI ini sudah berada di dekat kawasan Hutan Nantu. Jika terus dibiarkan, bukan hanya kerusakan lingkungan yang akan terjadi, tetapi juga kehidupan berbagai satwa dan makhluk hidup yang berada di kawasan hutan tersebut terancam. Jangan sampai kita baru bertindak setelah kerusakan terjadi," tegas Zasmin dalam orasinya.
Ia menilai, aparat penegak hukum harus mengambil langkah konkret dan tidak sekadar memberikan respons normatif terhadap laporan masyarakat. Menurutnya, perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas sebelum aktivitas pertambangan ilegal menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas.
Zasmin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memasukkan surat secara tertulis kepada Polres Gorontalo, termasuk mencantumkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI tersebut.
"Kami sudah memasukkan surat laporan secara tertulis ke Polres Gorontalo, termasuk nama-nama yang kami duga terlibat dalam aktivitas PETI. Karena itu, kami mendesak agar laporan ini segera ditindaklanjuti dan nama-nama tersebut dipanggil untuk dimintai klarifikasi serta diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Dalam orasinya, Zasmin turut menyoroti dugaan perpindahan aktivitas pelaku PETI dari wilayah Kecamatan Mootilango ke Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga.
Ia menduga, pelaku yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango kemudian berpindah ke Asparaga setelah adanya penertiban di lokasi sebelumnya.
"Pelaku PETI yang ada di Pangahu diduga merupakan orang-orang yang sebelumnya beraktivitas di wilayah Mootilango. Karena sering dilakukan penertiban, mereka kemudian berpindah ke Asparaga. Ini harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Jangan sampai penertiban hanya membuat aktivitas PETI berpindah tempat, sementara persoalan utamanya tidak pernah benar-benar diselesaikan," tegasnya.
Lebih lanjut, Zasmin menyampaikan bahwa selama ini pihaknya memilih untuk tidak banyak bersuara terkait aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kabupaten Gorontalo. Namun, ketika aktivitas tersebut diduga mulai mendekati kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis penting, Forum Pemuda Gorontalo menyatakan sikap tegas untuk menolak.
Menurutnya, kawasan Hutan Nantu bukan sekadar hamparan hutan biasa, melainkan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan ekosistem dan habitat berbagai jenis satwa. Karena itu, segala aktivitas yang berpotensi mengancam kelestariannya harus segera mendapat perhatian serius.
"Kami selama ini diam terhadap aktivitas PETI di Kabupaten Gorontalo karena kami tahu kondisi masyarakat. Tetapi kalau sudah masuk dan mendekati kawasan hutan, kami menolak keras. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita lindungi, yaitu lingkungan, ekosistem, dan seluruh kehidupan yang ada di dalam kawasan tersebut," tutup Zasmin.
Sementara itu, dalam aksi tersebut, pihak Polres Gorontalo menyampaikan akan menindaklanjuti laporan dan memanggil nama-nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI sebagaimana disampaikan oleh massa aksi.
Forum Pemuda Gorontalo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah nyata dari aparat penegak hukum.
Mereka berharap penanganan PETI di Kecamatan Asparaga tidak berhenti pada pemanggilan pihak-pihak yang dilaporkan, tetapi juga dilanjutkan dengan penyelidikan menyeluruh, penindakan sesuai hukum, serta langkah konkret untuk mencegah kerusakan lingkungan di sekitar kawasan Hutan Nantu.
Bagi Forum Pemuda Gorontalo menjaga kawasan hutan bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab bersama. Jangan sampai keuntungan segelintir pihak harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya habitat kehidupan yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu singkat.
Rep: JO
BUOL, SuaraIndonesia1.com — Tumpukan ribuan kayu gelondongan yang memenuhi aliran Sungai Buol menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai dari mana kayu-kayu tersebut berasal dan siapa yang bertanggung jawab atas keberadaannya dalam jumlah yang begitu besar.
Aktivis Jamaludin B. Hamsa mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Buol, untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Menurut Jamaludin, aparat tidak boleh hanya melihat kayu gelondongan tersebut sebagai material yang terbawa banjir. Ribuan batang kayu yang terlihat di sepanjang aliran sungai, menurutnya, harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap kemungkinan aktivitas di wilayah hulu.
"Jangan jadi Kapolres Buol kalau tidak berani membongkar ini sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya kayunya yang dikumpulkan. Saya tantang APH, telusuri dari mana kayu-kayu ini berasal dan siapa yang bertanggung jawab," tegas Jamaludin.
Ia meminta aparat tidak berhenti pada lokasi ditemukannya kayu. Penelusuran harus dilakukan dari hilir menuju hulu dengan memeriksa anak-anak sungai, kawasan hutan, lokasi pembukaan lahan, hingga titik yang diduga menjadi sumber kayu.
Jamaludin menilai jumlah kayu yang terlihat dalam gambar dan kondisi lapangan menunjukkan persoalan yang tidak boleh dianggap sederhana. Ia mempertanyakan apakah seluruh kayu tersebut benar-benar berasal dari proses alami seperti banjir dan longsor atau terdapat aktivitas manusia yang menyebabkan kayu dalam jumlah besar masuk ke badan sungai.
"Kalau memang ini murni karena bencana alam, silakan dibuktikan secara ilmiah. Tetapi kalau ada aktivitas penebangan atau pembukaan kawasan di hulu, maka aparat harus menemukan titiknya. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kayunya, sementara sumber persoalannya tidak pernah disentuh," ujarnya.
Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup asal-usul kayu, status kawasan, dokumen perizinan, aktivitas pembukaan lahan, keberadaan alat berat, hingga pihak yang menguasai atau membiayai aktivitas tersebut.
Jamaludin secara khusus meminta Kapolres Buol mengambil langkah konkret. Ia menilai persoalan kayu gelondongan tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan penelusuran lapangan.
"Kapolres Buol jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Ini sudah terlihat di depan mata. Ribuan kayu ada di sungai. Pertanyaannya sekarang: apa tindakan aparat?" katanya.
Ia meminta fungsi Reskrim/Tipidter dan jajaran terkait segera melakukan penyelidikan, berkoordinasi dengan KPH Pogogul, Dinas Kehutanan, pemerintah daerah, serta instansi teknis lainnya. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana, Jamaludin meminta proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Selain keberadaan kayu gelondongan, Jamaludin juga menyoroti kondisi Sungai Buol yang melintasi sejumlah kecamatan hingga ke wilayah pusat Kota Buol. Menurutnya, kondisi air sungai yang dalam waktu cukup lama terlihat keruh perlu menjadi perhatian tambahan dalam penelusuran sumber kayu tersebut.
"Yang membuat saya semakin bertanya-tanya, Sungai Buol ini bahkan ketika musim kemarau baru-baru ini airnya tidak pernah benar-benar jernih. Sekarang masuk penghujan, ditambah munculnya ribuan kayu seperti ini. Karena itu, saya meminta aparat jangan melihat peristiwa ini secara terpisah," ujarnya.
Ia juga meminta KPH Pogogul dan instansi kehutanan melakukan pengecekan terhadap kawasan yang berada di wilayah hulu untuk memastikan apakah terdapat indikasi tebangan baru, tunggak, jalan angkutan kayu, pembukaan kawasan, atau aktivitas lain yang berkaitan dengan munculnya kayu tersebut.
Bagi Jamaludin, pertanyaan publik saat ini sangat sederhana, dari mana ribuan kayu tersebut berasal? Ia meminta APH memberikan jawaban berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar asumsi.
"Kalau benar ini akibat bencana alam, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Tetapi kalau ternyata ada aktivitas ilegal di belakangnya, masyarakat juga berhak tahu siapa pelakunya," ujarnya.
Jamaludin kembali memberikan tantangan terbuka kepada Kapolres Buol. "Saya tantang Kapolres Buol untuk bongkar ini. Jangan hanya melihat kayunya. Cari sumbernya. Cari titik asalnya. Cari siapa yang menguasai aktivitasnya. Kalau ada pelanggaran, proses. Kalau tidak ada, sampaikan kepada publik bahwa semuanya jelas. Itu yang kami minta."
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan spekulasi. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, pemeriksaan terbuka, dan kepastian hukum.
"Ribuan kayu gelondongan ini sudah menjadi perhatian publik. Sekarang bola ada di tangan APH. Kayunya sudah terlihat jelas, tetapi mengapa sumber dan aktornya belum juga terlihat?" pungkas Jamaludin.
Rep: JO
JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan dukungan sekaligus rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Rino Triyono, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki popularitas dan dukungan politik, tetapi juga pengalaman panjang dalam memahami tata kelola pemerintahan, dinamika ketatanegaraan, komunikasi politik, serta kemampuan menjaga stabilitas nasional.
Rino menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang memiliki rekam jejak dan pengalaman kelembagaan yang patut dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto.
REKAM JEJAK DAN PENGALAMAN SUFMI DASCO AHMAD
Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967.
Perjalanan pendidikannya menunjukkan latar belakang akademis lintas disiplin. Dasco menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung.
Tidak hanya memiliki pengalaman politik, Dasco juga mempunyai latar belakang profesional di bidang usaha dan hukum. Ia pernah berkiprah sebagai advokat serta terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi.
Dalam perjalanan politiknya, Dasco telah terlibat sejak awal pembentukan Partai Gerindra pada 2008. Beliau juga pernah menduduki posisi Ketua DPP Gerindra dan kemudian dipercaya menjalankan sejumlah tanggung jawab strategis di internal partai.
Pada Pemilu 2014, Dasco terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III. Dalam periode 2014–2019, ia bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Pengalaman kelembagaannya semakin luas ketika pada 2019 ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024. Kepercayaan tersebut kembali diberikan kepadanya untuk periode 2024–2029.
Dalam kepemimpinannya di DPR, Dasco menjalankan fungsi koordinasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai dengan tugas kelembagaan parlemen. Di internal Partai Gerindra, ia juga dipercaya menjabat Ketua Harian DPP Gerindra. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkaran strategis pengambilan keputusan dan koordinasi organisasi partai.
Pengalaman lainnya adalah ketika Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran pada masa transisi pemerintahan 2024. Pengalaman tersebut menjadi salah satu catatan keterlibatannya dalam proses koordinasi politik dan kelembagaan menjelang pergantian pemerintahan.
Dengan perjalanan panjang tersebut, AKPERSI memandang Dasco mempunyai bekal pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan dalam mengemban tanggung jawab kenegaraan yang lebih besar.
RINO TRIYONO: WAKIL PRESIDEN HARUS MAMPU MENJADI MITRA STRATEGIS PRESIDEN
Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan, integritas, kecakapan komunikasi, serta kemampuan membangun sinergi antarlembaga negara.
"Menurut pandangan kami, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau memiliki pengalaman panjang di parlemen, memahami dinamika politik nasional, mempunyai latar belakang pendidikan hukum hingga doktoral, serta telah menjalankan berbagai tanggung jawab strategis di lingkungan kelembagaan negara dan partai politik," ujar Rino Triyono.
Rino melanjutkan, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar menjalankan fungsi seremonial.
"Kami berharap Wakil Presiden yang terpilih nantinya benar-benar mampu membantu Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik. Pengalaman dan kematangan dalam bernegara menjadi modal yang sangat penting," tegasnya.
AKPERSI: DUKUNGAN BUKAN SEKADAR KEPENTINGAN POLITIK
Rino Triyono menegaskan bahwa dukungan yang disampaikan DPP AKPERSI merupakan pandangan dan rekomendasi organisasi berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan seorang figur publik.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak hanya pada pertimbangan kedekatan politik maupun kepentingan kelompok dalam menentukan figur yang akan mengisi posisi strategis kenegaraan.
"Negara ini terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan politik sesaat. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kapasitas, integritas, pengalaman, komitmen kebangsaan, dan kemampuan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.
Rino juga menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden harus mampu berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan partai atau kelompok tertentu.
PESAN KEPADA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO
Melalui pernyataan tersebut, Ketua Umum DPP AKPERSI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan secara objektif berbagai nama yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.
"Kami menghormati sepenuhnya kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden. Namun, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil dan organisasi yang bergerak di bidang pers, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi kepada pemerintah," katanya.
Rino menambahkan, dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad bukan berarti menutup ruang bagi figur lain. Setiap calon harus dinilai berdasarkan kemampuan, integritas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.
"Harapan kami sederhana, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, solid, dan mampu bekerja bersama. Apabila Presiden Prabowo menilai Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang tepat, kami berharap beliau dapat diberikan kesempatan untuk mengemban amanah tersebut melalui mekanisme konstitusional yang berlaku," tutup Rino Triyono.
DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kehidupan demokrasi, menjaga independensi pers, serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.
DPP AKPERSI – CEPAT, AKURAT, BERIMBANG.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Pangahu, Kabupaten Gorontalo, yang masuk melalui Desa Tumba Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara, menjadi perhatian masyarakat. Aktivitas yang diduga berlangsung di wilayah tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan serta lemahnya pengawasan terhadap praktik pertambangan ilegal.
Dion Hipy, Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sekaligus masyarakat Sumalata, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah nama yang telah dihimpun dan perlu ditelusuri keterangannya oleh aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas pertambangan tersebut.
Adapun nama-nama yang diduga pelaku usha yakni ,Heni Pateda, Soni, Fernando, Iten, Ramli Mampo, Ronal, Ike, daeng Supu dan Redi.
Dion menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut bukan merupakan vonis atau penetapan kesalahan, melainkan informasi awal yang perlu diverifikasi melalui penyelidikan secara profesional dan transparan.
"Jangan hanya menyasar pekerja di lapangan. Aparat harus berani menelusuri siapa yang diduga menjadi pemodal, pengelola, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berlaku tanpa pandang bulu," tegas Dion.
Ia mendesak Polres Kabupaten Gorontalo agar segera turun langsung ke lokasi pertambangan di Desa Pangahu untuk memastikan legalitas aktivitas tersebut, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta melakukan penindakan apabila ditemukan unsur pidana.
Menurutnya, persoalan PETI bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan menyangkut keberlangsungan lingkungan hidup dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat.
"Jangan sampai hukum hanya berani kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan kepentingan. Lingkungan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir orang," tutupnya.
Rep: JO
GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menuai sorotan serius. Persoalan ini dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan, buruknya tata kelola administrasi kepegawaian, serta tidak optimalnya penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan daerah.
Aktivis Gorontalo, Rizal Agu, menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyusul temuan BPK mengenai sembilan orang ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, tetapi masih menerima pembayaran gaji dan tunjangan.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK, total kelebihan pembayaran gaji kepada sembilan ASN tersebut mencapai Rp340.497.900. Dari jumlah itu, baru Rp73.730.000 yang dikembalikan ke kas daerah, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp266.767.900.
Lebih jauh, dalam bagian akibat permasalahan, BPK juga mencatat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp442.613.354, serta lebih saji Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp524.230.908.
Menurut Rizal Agu, temuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administrasi biasa. Sebab, pembayaran gaji dan tunjangan merupakan penggunaan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan dan kinerja aparatur yang bersangkutan.
"Ini persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Bagaimana mungkin ada ASN yang tidak masuk kerja dalam waktu yang sangat lama, tetapi pembayaran gaji dan tunjangannya tetap berjalan? Di mana fungsi pengawasan atasan langsung, kepala SKPD, BKPP, Inspektorat, dan pihak yang bertanggung jawab atas administrasi penggajian?" tegas Rizal Agu.
Ia menilai, kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Apalagi, BPK turut mengungkap adanya keterlambatan penegakan disiplin terhadap pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari kerja berturut-turut.
Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, sampai dengan 31 Desember 2025, proses penegakan disiplin terhadap sembilan pegawai tersebut masih belum diselesaikan secara tuntas.
Rizal juga mempertanyakan tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kehadiran, pembinaan disiplin, verifikasi data kepegawaian, hingga proses pembayaran gaji.
"Jangan sampai uang negara terus dibayarkan tanpa pengawasan yang memadai, sementara ketika ditemukan persoalan, semuanya hanya berlindung di balik alasan kelalaian administrasi. Pejabat yang memiliki kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing," ujarnya.
DESAK APARAT PENEGAK HUKUM LAKUKAN PENELUSURAN
Atas temuan tersebut, Rizal Agu secara tegas mendesak Kejaksaan dan Kepolisian agar tidak tinggal diam. Ia meminta aparat penegak hukum melakukan penelaahan dan penyelidikan secara profesional terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam laporan pemeriksaan BPK.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah terdapat unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, pembiaran, atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran uang negara.
Ia juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada pegawai yang menerima pembayaran, tetapi turut menelusuri tanggung jawab pejabat yang berwenang dalam proses pengawasan, verifikasi kehadiran, pengusulan penghentian pembayaran, dan pencairan gaji.
"Penegak hukum harus berani menelusuri persoalan ini sampai tuntas. Periksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dan kewenangan. Jangan hanya melihat siapa yang menerima uang, tetapi telusuri juga siapa yang mengetahui, siapa yang membiarkan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, dan bagaimana pembayaran tersebut tetap bisa berlangsung," tegasnya.
Rizal menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila persoalannya merupakan pelanggaran administrasi dan disiplin, pemerintah daerah juga wajib menyelesaikannya melalui mekanisme yang berlaku.
BUPATI JANGAN HANYA BERJANJI MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK
Selain mendesak aparat penegak hukum, Rizal Agu juga meminta Bupati Gorontalo Utara bertanggung jawab memastikan seluruh rekomendasi BPK benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar menjadi dokumen formalitas pemeriksaan.
Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kehadiran ASN, memperbaiki administrasi penggajian, menindaklanjuti pelanggaran disiplin, serta memastikan seluruh kelebihan pembayaran diproses pengembaliannya ke kas daerah.
Menurutnya, pengembalian uang negara merupakan kewajiban yang harus dituntaskan, tetapi tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.
"Jangan sampai persoalan ini hanya berakhir dengan pengembalian uang, kemudian tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang lalai atau menyalahgunakan kewenangannya. Pengembalian uang negara dan penegakan hukum merupakan dua hal yang harus dilihat sesuai ketentuan masing-masing," katanya.
Rizal juga mendesak Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin ASN, termasuk mengevaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.
UANG NEGARA HARUS DIJAGA, BUKAN DIBIARKAN BOCOR
Di akhir pernyataannya, Rizal Agu menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan setiap temuan hasil pemeriksaan BPK.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menuntut kedisiplinan masyarakat, sementara kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur di lingkungan pemerintahan justru tidak diawasi secara maksimal.
"Jangan sampai rakyat terus dibebani dengan tuntutan kepatuhan terhadap aturan, tetapi di dalam pemerintahan sendiri masih ditemukan persoalan serius dalam pengelolaan uang negara. Kami meminta Bupati Gorontalo Utara membuka secara transparan tindak lanjut temuan ini. Kami juga mendesak Kejaksaan dan Kepolisian segera menelaah serta memprosesnya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum," tutup Rizal Agu.
Bagi Rizal Agu, temuan BPK ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan di Gorontalo Utara. Uang negara adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibayarkan harus memiliki dasar, prosedur, dan pertanggungjawaban yang jelas. Jangan biarkan persoalan ini menguap tanpa penyelesaian.
Rep: JO
Ketua Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen, Leonard Sirami, mengatakan aksi damai tersebut merupakan bentuk perjuangan para tenaga honorer yang masih menantikan kepastian status kepegawaian mereka.
Menurut Leonard, masih terdapat sekitar 600 tenaga honorer yang masuk dalam sisa kuota Kabupaten Kepulauan Yapen dan hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan mengenai proses maupun pengumuman pengangkatan.
Ia menjelaskan, keresahan para honorer semakin meningkat setelah melihat sejumlah kabupaten lain telah melakukan proses pengangkatan, baik melalui jalur CPNS maupun mekanisme pengangkatan tenaga honorer.
"Kami melakukan aksi damai ini agar teman-teman honorer di Kepulauan Yapen juga mendapatkan kepastian nasib. Banyak dari mereka yang sejak tahun 2023 sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat, tetapi namanya belum diakomodir," ungkap Leonard kepada awak media.
Ia menegaskan, salah satu persoalan utama yang dihadapi tenaga honorer saat ini adalah kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan dan kendala pengangkatan tenaga honorer.
Leonard secara khusus berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Yapen dapat segera mengadakan pertemuan bersama perwakilan tenaga honorer dan Aliansi Honorer Nasional.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan tenaga honorer sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman serta diskomunikasi yang selama ini menimbulkan keresahan.
"Yang terpenting bagi kami adalah adanya keterbukaan informasi dan kepastian. Kami berharap pemerintah daerah, dalam hal ini BKD, dapat mengadakan pertemuan dengan para honorer sehingga informasi bisa disampaikan dengan baik dan tidak ada lagi kebingungan," tegasnya.
Lebih lanjut, Leonard meminta agar pemerintah daerah tidak memandang Aliansi Honorer Nasional sebagai pihak yang berseberangan, melainkan sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan kepentingan tenaga honorer.
Ia menjelaskan bahwa Aliansi Honorer Nasional merupakan wadah yang memiliki legalitas hukum dan hadir sebagai jembatan atau mediator untuk menyampaikan aspirasi para tenaga honorer kepada pemerintah.
"Kami berharap pemerintah daerah menerima aliansi sebagai mitra. Jangan melihat kami sebelah mata, tetapi mari bergandengan tangan untuk mencari solusi. Kehadiran aliansi di Yapen semata-mata untuk memperjuangkan nasib teman-teman honorer," ujarnya.
Terkait hasil pertemuan dengan pemerintah daerah dalam rangkaian aksi tersebut, Leonard mengakui bahwa sebagian besar tenaga honorer belum merasa puas dengan hasil pembahasan yang dilakukan.
Meski demikian, ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi pintu awal untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan Aliansi Honorer Nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi harus terus berupaya memberikan informasi dan membangun koordinasi dengan pemerintah pusat agar tersedia ruang dan kesempatan bagi tenaga honorer di Papua, khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk dapat diakomodir.
Dalam kesempatan itu, Leonard juga meminta perhatian para wakil rakyat asal Papua yang berada di DPR RI, di antaranya Yan Mandenas, Tonny Tesar, serta Ibu Rumbiak, agar turut mendengar dan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Ia juga mengajak insan pers untuk berperan aktif menyuarakan persoalan tersebut hingga ke tingkat nasional agar mendapat perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Leonard menilai keterbatasan kemampuan fiskal atau anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer. Karena itu, diperlukan perhatian dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kami berharap media dapat mengekspos persoalan ini sampai ke tingkat nasional agar Bapak Presiden, Bapak MenPAN-RB, dan anggota DPR RI dari Papua bisa mengetahui serta mendengar langsung aspirasi kami. Kami tidak hanya berharap mereka menonton, tetapi juga harus ada respons dan langkah nyata," harapnya.
Leonard menegaskan, perjuangan Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus dilakukan melalui komunikasi dan penyampaian aspirasi secara damai.
Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius sehingga ratusan tenaga honorer yang selama ini menantikan kepastian tidak terus berada dalam ketidakjelasan status dan masa depan pekerjaan mereka.
(ELVINO)
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 20.00 WIB hingga 23.30 WIB tersebut menyasar Blok Hunian Andalas, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
Razia dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun, AKP Fatur Rohman, S.H., M.H., dengan melibatkan 11 personel Satresnarkoba, 4 personel Sat Sabhara, 38 petugas Lapas, serta seorang dokter Lapas.
Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 15 kamar di Blok Andalas yang merupakan blok khusus bagi narapidana kasus narkotika, dengan jumlah penghuni sebanyak 238 warga binaan.
Selain pemeriksaan kamar, petugas juga melaksanakan tes urine secara acak terhadap 15 warga binaan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkotika di dalam lingkungan Lapas.
Hasilnya, petugas tidak menemukan narkotika selama pelaksanaan razia. Sementara itu, seluruh 15 warga binaan yang menjalani tes urine dinyatakan negatif narkotika.
Meski demikian, dalam pemeriksaan petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian, di antaranya tiga tali pinggang, satu pengharum ruangan, dua gelas kaca, lima buah deodoran, empat sikat gigi, lima botol parfum kaca, delapan alat cukur, 12 korek api, serta beberapa obat-obatan medis berupa pil dan salep.
Seluruh barang tersebut selanjutnya disita dan diamankan oleh pihak Lapas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun, AKP Fatur Rohman, S.H., M.H., mengatakan bahwa razia gabungan tersebut merupakan langkah preventif sekaligus bentuk komitmen kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan tidak ada celah bagi masuk dan beredarnya narkotika di dalam Lapas. Pengawasan dan pemeriksaan secara berkala perlu terus dilakukan melalui sinergi bersama pihak Lapas," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Satresnarkoba Polres Sarolangun akan terus mendukung upaya pemberantasan narkotika serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi bahaya narkoba.
Melalui kegiatan razia gabungan dan pemeriksaan urine tersebut, diharapkan pengawasan terhadap warga binaan semakin optimal sehingga lingkungan Lapas tetap aman, tertib, dan bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Kegiatan berakhir sekitar pukul 23.30 WIB. Selama pelaksanaan razia, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Red/ Suara Indonesia 1
Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolsek Pauh, IPTU H. Simangunsong, S.H., tersebut dilaksanakan di dua lokasi, yakni Jembatan Pauh Seberang, Kelurahan Pauh, serta di pinggir sungai kawasan permukiman warga RT 01 Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Pemasangan baliho ini melibatkan Lurah Pauh, staf Kelurahan Pauh Sambeki, Kasium Polsek Pauh AIPTU Raharjono, Kanit Binmas BRIPKA Didik P., Bhabinkamtibmas BRIPKA Rudi, Ketua RT 03 Muhammad, serta masyarakat setempat.
Langkah antisipasi tersebut dilakukan menyusul meningkatnya debit air Sungai Batang Tembesi akibat tingginya curah hujan di wilayah hulu, khususnya Kecamatan Batang Asai, Cermin Nan Gedang, dan Limun.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan banjir di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), bahkan dapat menyebabkan sebagian permukiman warga yang berada di bantaran sungai terendam air.
Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun, khususnya yang bermukim di sepanjang aliran sungai, agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan potensi meningkatnya debit air sungai yang dapat mengakibatkan banjir.
Masyarakat diminta untuk rutin memantau kondisi air sungai, menghindari aktivitas di sekitar bantaran sungai saat debit air meningkat, serta mengamankan barang-barang berharga dan dokumen penting sebagai langkah antisipasi.
Kapolres juga mengingatkan para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya dan tidak membiarkan mereka bermain atau berenang di sungai, terutama saat kondisi air sedang meningkat.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan diri dan keluarga. Jangan menunggu sampai air meluap untuk melakukan antisipasi. Apabila terjadi peningkatan debit air yang signifikan, segera cari tempat yang lebih aman dan laporkan kepada perangkat desa, Bhabinkamtibmas atau pihak kepolisian terdekat," imbau Kapolres.
Kapolres juga meminta masyarakat tetap tenang, tidak mudah panik, serta saling memberikan informasi apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana. Keselamatan masyarakat merupakan hal utama yang harus diutamakan bersama.
Selain memasang baliho imbauan, Polsek Pauh juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi debit air di wilayah kelurahan dan desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Batang Tembesi.
Melalui langkah antisipasi ini, Polres Sarolangun berharap masyarakat semakin peduli terhadap keselamatan diri dan keluarga serta dapat melakukan upaya pencegahan sejak dini guna meminimalkan risiko banjir maupun dampak yang ditimbulkannya.
Red/Suara Indonesia 1
Mengusung tema “Wellness 5.0: Where Beauty, Health, Technology & Human Wellbeing Converge”, kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi bagi berbagai sektor, mulai dari kesehatan, kecantikan, kebugaran, pariwisata, teknologi, hingga pengembangan produk dan layanan berbasis kearifan lokal.
WIW 2026 akan mempertemukan dokter, tenaga kesehatan, praktisi wellness, akademisi, pengelola spa dan hotel, pelaku usaha, pemilik brand, UMKM, komunitas, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan industri wellness.
Penyelenggaraan WIW 2026 merupakan bagian dari inisiatif Wonderful Indonesia Wellness berdasarkan Surat Penunjukan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Nomor B/SD/130/PP.02.01/D.5.5/2026 tertanggal 2 September 2026.
Pelaksanaannya melibatkan Kementerian Pariwisata bersama Pilar Wellskin – Perkumpulan Pelatih dan Instruktur Wellness, Spa dan Kecantikan Indonesia, Yayasan Cipta Wellness Indonesia, serta Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia (PERKEDWI). Sementara itu, Bali Spa & Wellness Association (BSWA) dan United in Diversity (UID) menjadi organisasi pendukung.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan memperkuat ekosistem wellness nasional sekaligus membuka peluang pengembangan Indonesia sebagai salah satu destinasi wellness unggulan dunia.
Menghadirkan Pakar dan Inovasi Wellness
Selama dua hari penyelenggaraan, WIW 2026 menghadirkan seminar, diskusi, dan workshop yang membahas berbagai perkembangan industri wellness global. Topik yang diangkat mencakup wellness tourism, holistic health, medical wellness, wellness beauty, aesthetic wellness, spa, kesehatan mental, kewirausahaan, inovasi teknologi, hingga sustainable wellness.
Sejumlah pakar dari berbagai bidang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Prof. dr. Irawan Satriotomo, MD, Ph.D, BCMAS, misalnya, akan membawakan materi “The New Era of Healing: Merging Wellness and Regenerative Medicine”, termasuk pembahasan “Stem Cells, Peptides, Exosomes: What Works and What Don’t?” serta workshop mengenai peptide injection untuk wajah dan rambut.
Sementara itu, dr. H. Arius Karman, MARS, akan mengulas peluang pengembangan medical aesthetic tourism dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wellness Indonesia.
Materi lainnya mencakup pengujian genomik dan pengobatan preventif yang dibawakan dr. Edi Alpino Rivai Siregar, MKK, melalui topik “Genomic Testing & Preventive Medicine: Can We Predict Disease Before Symptoms Appear”.
Dr. Hafiza Fathan, Sp.DVE, FINSDV, FAADV, akan membahas konsep “Healthy Aging vs Anti-Aging: From Appearance to Biological Health”, sedangkan dr. Evania Astella Setiawan, M.Gizi, Sp.GK, mengangkat integrasi nutrisi dan teknologi stimulasi otak melalui materi “Understanding EXOMIND Technology: Neuro-Wellness Revolution: Integrating Nutrition & Brain Stimulation”.
Selain perkembangan teknologi dan pendekatan medis modern, WIW 2026 juga memberikan perhatian terhadap pengobatan tradisional dan kearifan lokal Indonesia.
Dr. I Gusti Ngurah Putra Eka Santosa, M.Fis., AIFO-K, akan membahas ethnomedicine dan medical wellness tourism. Adapun dr. Riani Maharani, M.Si., menghadirkan workshop “The New Face of Jamu: Innovation, Mixology and Wellness Tourism” yang mengeksplorasi potensi jamu melalui inovasi produk dan pengembangan pariwisata wellness.
Diskusi mengenai kesiapan Indonesia bersaing di pasar global juga dihadirkan melalui panel “Indonesia Wellness Standard: From Local Wisdom to Global Excellence” dengan menghadirkan Annie Savitri, Tantowi Yahya, dan Lulu S. Widjaya.
Sejumlah pembicara lainnya turut memperkaya perspektif wellness dari sisi kesehatan fisik, mental, dan hubungan manusia dengan alam. Di antaranya Coach Yusa Aziz melalui sesi “PULANG: The Individual Journey Beyond Wellness Tourism”, Carey Benenson dengan “Three Bodies Method – How Trauma Speaks Through The Body”, serta Klara Wilujeng Rahayu, herbalist Kembang Desa Bali, yang mengangkat hubungan manusia dan tumbuhan melalui pengetahuan herbal leluhur.
Pada hari kedua, peserta akan mengikuti berbagai workshop yang berfokus pada praktik wellness tradisional Indonesia, aromaterapi, bodywork, teknik spa, sound healing, terapi herbal, breathwork, mindfulness, nutrisi, kecantikan, dan perawatan diri.
Beberapa sesi yang dijadwalkan antara lain “Awaken Your Energy with 7 Chakra Sound Journey” oleh Ida Ayu Ketut Sumiati, SE, SPsi, Cht, “Soul Dialogue: True Conversations Within You” oleh Komang Arya Eka Darmadi, ST, serta “A Journey Taking: The Art of Balance and Harmony” oleh Christine Ann Foster.
Fasilitasi Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi
Tidak hanya berorientasi pada edukasi dan pengalaman, WIW 2026 juga menyediakan fasilitasi sertifikasi kompetensi wellness sesuai skema, persyaratan, kuota, dan ketentuan lembaga sertifikasi yang terlibat.
Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan, profesionalisme, serta standar kualitas pelayanan para praktisi wellness di Indonesia.
Secara keseluruhan, penyelenggaraan WIW 2026 bertumpu pada empat pilar utama, yakni education, experience, certification, dan recognition. Keempatnya menjadi landasan untuk membangun ekosistem wellness yang tidak hanya berkembang dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki kualitas sumber daya manusia dan standar pelayanan yang semakin baik.
Malam Apresiasi untuk Industri dan Profesional Wellness
Rangkaian kegiatan juga akan dimeriahkan melalui Wellness Appreciation Night, sebuah malam apresiasi bagi pelaku industri, profesional, praktisi, dan penggerak wellness Indonesia.
Untuk kategori industri, penghargaan mencakup berbagai bidang, antara lain Best Balinese Wellness Concept, Best Spa Suite Concept, Best Spa Villa Concept, Best Family Massage & Reflexology Service, Best Holistic Wellness Club, Best Urban Wellness Experience, Best Family Massage Chain Development, Best Signature Wellness Spa Program, dan Best Signature Spa Ritual.
Kategori lainnya meliputi Best Aesthetic and Wellness Clinic, Best Nature-Inspired Wellness Resort, Best Luxury Wellness Retreat, Best Holistic Wellness Spa, Best Traditional Indonesian Spa Product, serta Best Essential Oil and Aromatic Brand.
Sementara itu, apresiasi untuk kategori profesi diberikan kepada praktisi, terapis, instruktur, guru, dan pengelola wellness. Program penghargaan ini juga menyediakan kategori inklusif bagi profesional penyandang disabilitas serta ruang apresiasi bagi UMKM yang mengembangkan produk wellness.
Sejumlah perusahaan, hotel, spa, klinik, institusi pendidikan, dan brand yang tercantum dalam daftar kategori apresiasi antara lain Adiwana Svarga Loka/Ayusha Spa, InterContinental Sanur/Sansara Spa, Grand Hyatt Bali/Kriya Spa, Kokuo Wellness, Aarti Wellness, Onsei, Griya Sehat, The Kayon Valley Resort/Serayu Spa, TanaDewa Villas Nusa Dua Bali/Tana Spa, One Life+ Integrated Health Centre Kemang, Inara Alas Harum Resort, COMO Shambhala Estate, ESKA Wellness, Andaru Spacosmetologie, Bali Ayu Nature, Boemi Botanical, Makanan dan mengangkat makanan dan minuman sehat: studio jamu, coconut drinks, tekwan Palembang dari Farina Pempek, Pacific International Beauty Institute, dan LSP Pariwisata Wellness Nusantara.
Selain itu, WIW 2026 membuka peluang kemitraan dan sponsorship bagi berbagai sektor, termasuk medical wellness, beauty and wellness, minuman kesehatan, herbal, aromaterapi, makanan sehat, perhotelan, peralatan wellness, dan media.
Keterlibatan berbagai entitas tersebut mencerminkan upaya membangun kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, industri, asosiasi profesi, pelaku usaha, dan komunitas dalam mengembangkan ekonomi wellness nasional.
Diana Pungky Jadi Artist Icon Wellness Indonesia
Artis Diana Pungky turut mengambil bagian dalam WIW 2026 sebagai Artist Icon Wellness Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memperluas jangkauan kampanye wellness kepada masyarakat sekaligus mendorong kesadaran bahwa kesehatan dan kesejahteraan merupakan bagian penting dari kualitas hidup.
Melalui perannya tersebut, Diana mengajak masyarakat memandang wellness secara menyeluruh, tidak sebatas kecantikan dan kebugaran fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, keseimbangan hidup, serta perawatan diri.
Dengan target kehadiran lebih dari 300 peserta, WIW 2026 diharapkan menjadi ruang pertemuan strategis bagi para pemangku kepentingan untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, meningkatkan kompetensi, dan membuka peluang kerja sama.
Melalui rangkaian edukasi, pengalaman, sertifikasi, dan apresiasi, Wonderful Indonesia Wellness 2026 diharapkan turut memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan industri wellness global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wellness yang berkelanjutan.
Informasi lebih lanjut dan pendaftaran peserta dapat diakses melalui WIW2026.id.
Pertanyaan tersebut disampaikan melalui surat konfirmasi kepada Kepala Desa Bukit Talang Mas, Budi Setiawan, terkait apakah anggaran yang telah disalurkan sudah terealisasi sesuai dengan SPJ dan LPJ yang dibuat Pemerintah Desa.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Budi Setiawan *belum memberikan tanggapan atau klarifikasi* atas surat konfirmasi yang dilayangkan tim investigasi.
Dalam surat konfirmasi tersebut, Tim Investigasi SuaraIndonesia1.com menyampaikan:
"Assalamu'alaikum, Pak Kades. Kami tim investigasi dari Media SuaraIndonesia1.com izin minta waktunya Pak Kades untuk konfirmasi dan klarifikasi terkait penerapan anggaran Dana Desa 2023 dan 2025. Apakah sudah terealisasi sesuai dengan apa yang Pak Kades SPJ-kan atau LPJ-kan. Karena kami akan melakukan investigasi ke desa yang Bapak bangun yaitu Desa Bukit Talang Mas."
Tim juga meminta tanggapan Kades untuk berita berimbang, sebelum melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mengecek realisasi Dana Desa tersebut.
Ruang Hak Jawab Masih Terbuka
Redaksi SuaraIndonesia1.com menegaskan, berita ini disusun untuk kepentingan transparansi publik dan bukan tuduhan.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Desa Bukit Talang Mas, Budi Setiawan, maupun pihak Pemerintah Desa, untuk memberikan klarifikasi dan bukti realisasi kegiatan Dana Desa 2023-2025.
*Tim Investigasi.SuaraIndonesia1.com*
Melalui pendekatan komunikasi, mediasi, serta langkah persuasif yang dilakukan oleh jajaran Polsek Tuminting, persoalan yang sebelumnya terjadi akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Kedua belah pihak berhasil menemukan titik temu dan mencapai solusi secara kekeluargaan tanpa harus memperpanjang persoalan.
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum, Stenly Sendouw dan Fikri Alkatiri, menilai langkah yang dilakukan Polsek Tuminting merupakan contoh pelayanan kepolisian yang patut diapresiasi.
Menurut keduanya, penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran institusi kepolisian bukan hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, menjaga keharmonisan masyarakat, serta menjadi jembatan penyelesaian persoalan sosial di tengah masyarakat.
"Kami menilai apa yang dilakukan Kapolsek dan jajaran Polsek Tuminting sangat luar biasa dan berkelas. Pendekatan yang dikedepankan sangat profesional, humanis, persuasif, serta mengutamakan komunikasi yang baik sehingga kedua belah pihak bisa menemukan solusi secara kekeluargaan," ungkap Stenly Sendouw dan Fikri Alkatiri.
Keduanya juga menegaskan bahwa pendekatan seperti ini patut menjadi contoh dalam pelaksanaan tugas kepolisian di tengah masyarakat. Sebab, tidak semua persoalan harus berujung pada konflik berkepanjangan apabila masih terdapat ruang dialog dan itikad baik untuk mencari penyelesaian bersama.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum berharap pola pelayanan yang mengedepankan prinsip presisi, humanis, profesional, dan bermasyarakat seperti yang ditunjukkan Polsek Tuminting dapat terus dipertahankan dan menjadi bagian dari budaya pelayanan kepolisian.
"Kami percaya bahwa polisi yang dekat dengan masyarakat bukan hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga mampu menghadirkan ketenangan, membangun kepercayaan, dan memberikan solusi. Inilah wajah pelayanan kepolisian yang sesungguhnya diharapkan masyarakat."
Apresiasi ini menjadi bentuk dukungan terhadap institusi Polri, khususnya Polsek Tuminting, yang telah menunjukkan bahwa komunikasi, pendekatan persuasif, dan semangat kekeluargaan merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
ALIANSI MASYARAKAT PEDULI HUKUM
Stenly Sendouw – Fikri Alkatiri
Tim Investigasi Media Suara Indonesia 1 mempertanyakan, apakah anggaran sebesar *Rp 2,57 miliar* itu benar-benar terealisasi sesuai SPJ dan LPJ yang dibuat Pemerintah Desa, atau hanya terealisasi di atas kertas.
Upaya konfirmasi sudah dilakukan secara patut. Kepala Desa Bukit Talang Mas, *Budi Setiawan*, telah dihubungi sebanyak *empat kali* *dua kali melalui WhatsApp dan dua kali melalui telepon*.
Hasilnya nihil, Pesan tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. Tidak ada penjelasan, dan Tidak ada bantahan.
Padahal konfirmasi itu adalah hak jawab, sekaligus kewajiban pejabat publik untuk membuka informasi kepada masyarakat.
Dalam pesan konfirmasinya, Tim Investigasi menyampaikan:
"Assalamu'alaikum, Pak Kades. Kami tim investigasi dari Media Suara Indonesia 1, izin meminta waktu Pak Kades untuk konfirmasi dan klarifikasi terkait penerapan anggaran Dana Desa 2023 sampai 2025._
" Apakah sudah terealisasi sesuai dengan apa yang Pak Kades SPJ-kan dan LPJ-kan? Karena kami akan melakukan investigasi ke desa yang Bapak bangun, yaitu Desa Bukit Talang Mas."
Dana Desa Bukan Dana Pribadi, Wajib Terbuka.
Dana Desa adalah uang negara, Uang rakyat. Bukan dana pribadi Kepala Desa.
Karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka informasi mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Informasi tentang realisasi Dana Desa, SPJ, LPJ, dan laporan kegiatan adalah informasi publik yang wajib tersedia dan wajib diumumkan. Tidak ada alasan untuk menutup-nutupi.
Pejabat publik yang menolak atau mengabaikan permintaan konfirmasi, sama artinya dengan menghalangi hak masyarakat untuk tahu.
Sikap diam Kepala Desa selama empat kali dihubungi, bukan hanya soal etika. Itu adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi yang diamanatkan undang-undang.
Redaksi Suara Indonesia 1 menegaskan, berita ini bukan tuduhan. Ini adalah kontrol sosial.
Jika kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada yang perlu ditakuti. Cukup tunjukkan data. Tunjukkan bukti. Jawab dengan terbuka.
Justru diam yang berulang-ulang inilah yang menimbulkan tanda tanya besar, Jika sudah sesuai SPJ dan LPJ, kenapa harus bungkam?
Tim Investigasi akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi fisik kegiatan Dana Desa Bukit Talang Mas Tahun 2023-2025.
Redaksi Suara Indonesia 1 masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Desa Bukit Talang Mas, Budi Setiawan, maupun jajaran Pemerintah Desa.
Hak jawab dijamin oleh *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers* dan akan dimuat secara proporsional.
Silakan sampaikan klarifikasi, data, dan bukti realisasi kegiatan. Redaksi menunggu.
Red / Tim Investigasi Suara Indonesia 1
suaraindonesia1 Adalah media online yang menyajikan informasi terkini serta terpercaya. Dibawah naungan badan hukum PT. SUARA KHARISMA BINTANG INDONESIA terdaftar legal di Kemenkumham dengan nomor: AHU-0117306.AH.01.11.TAHUN 2019
suaraindonesia1 berkantor pusat di PLAZA ALDEOS Jl. Warung Buncit Raya No. 39, Warung Jati Barat, RT 001/RW 09, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia
Email : redaksi.skrinews@gmail.com
Telp/WA : 0822 250000 24
COPYRIGHT © SUARA INDONESIA 1