SULAWESI UTARA
Sulut/block-7/#E4D932
GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Pangahu, Kabupaten Gorontalo, kini memunculkan persoalan lain yang tidak boleh dibiarkan luput dari penegakan hukum. Salah satu akses yang diduga menuju kawasan aktivitas tambang tersebut disebut melintasi wilayah Desa Tumba, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap fungsi pengawasan pemerintah desa, khususnya Kepala Desa Tumba.
Dion Hipy, Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sekaligus masyarakat Sumalata, melontarkan desakan keras kepada aparat penegak hukum agar segera menelusuri dugaan pembiaran terhadap akses jalan yang disinyalir digunakan menunjang aktivitas PETI Pangahu.
Menurutnya, apabila akses tersebut benar digunakan untuk mobilisasi menuju aktivitas pertambangan ilegal, maka tidak boleh ada pihak yang merasa kebal dari pemeriksaan. Kepala desa harus dimintai keterangan mengenai pengetahuan, tindakan, dan tanggung jawabnya terhadap penggunaan jalan di wilayah desa tersebut.
"Tangkap Kepala Desa Tumba jika terbukti terlibat atau memenuhi unsur pelanggaran hukum! Jangan biarkan dugaan pembiaran menjadi pintu masuk bagi aktivitas tambang ilegal. Jabatan kepala desa bukan tameng untuk menghindari pemeriksaan hukum," tegas Dion.
Ia mempertanyakan bagaimana akses yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan dapat terus menjadi sorotan tanpa kejelasan pengawasan. Ia meminta Polres Gorontalo Utara segera turun ke lapangan, memeriksa jalur yang dimaksud, menelusuri mobilisasi menuju kawasan tambang, serta mengusut kemungkinan adanya pihak yang memfasilitasi atau sengaja membiarkan aktivitas tersebut.
Dion menegaskan, penindakan PETI tidak boleh hanya menjadi formalitas dengan menyasar pekerja kecil, sementara pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam akses, pengelolaan, maupun kepentingan di balik aktivitas tambang tidak tersentuh.
"Kami tidak ingin hukum hanya berani kepada mereka yang berada di lapangan, tetapi kehilangan nyali ketika harus memeriksa pihak yang memiliki kewenangan. Jika ada dugaan pembiaran, usut. Jika ada bukti keterlibatan, proses. Jika unsur pidananya terpenuhi, tangkap! Jangan ada kompromi terhadap pelanggaran hukum," lanjutnya.
Ia juga mendesak agar aparat tidak menjadikan persoalan ini sekadar isu lintas wilayah antara Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Perbedaan administrasi wilayah, menurutnya, bukan alasan untuk mengendurkan penelusuran terhadap jalur yang diduga mendukung aktivitas PETI.
Dion memperingatkan, diamnya aparat terhadap persoalan yang terus disuarakan masyarakat hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik. Penegakan hukum harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau janji penertiban.
"Polres Gorontalo Utara jangan diam. Periksa Kepala Desa Tumba, telusuri aksesnya, buka fakta di lapangan. Jangan sampai masyarakat melihat hukum hanya keras kepada rakyat kecil, tetapi lunak terhadap mereka yang memiliki kuasa. Kami menuntut pengusutan yang serius, transparan, dan tanpa tebang pilih!"
Desakan ini, lanjut Dion, merupakan bentuk peringatan bahwa masyarakat akan terus mengawal persoalan dugaan PETI Pangahu dan akses yang disinyalir melintasi Desa Tumba hingga ada kejelasan serta langkah konkret dari aparat penegak hukum.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Penurunan angka kemiskinan kerap dipresentasikan sebagai salah satu keberhasilan pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan. Namun, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur melalui grafik pertumbuhan ekonomi, persentase penurunan kemiskinan, maupun sederet capaian administratif dalam laporan pemerintahan. Ukuran paling mendasar dari keberhasilan pembangunan adalah sejauh mana negara mampu memastikan setiap warga negara memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat.
Hal inilah yang patut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo ketika kita melihat kondisi kehidupan Aisa Kilimani (76), warga Dusun Bohulo, Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
Di usia senjanya, Aisa masih harus bertahan hidup bersama cucunya di sebuah gubuk sederhana dengan kondisi hunian yang jauh dari standar kelayakan. Dalam satu ruangan sempit, aktivitas memasak, makan, dan beristirahat berlangsung tanpa pembagian ruang yang memadai. Bahkan, untuk sekadar tidur, ia hanya mengandalkan tikar sebagai alas.
Bagi kami, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan keterbatasan ekonomi sebuah keluarga. Ini adalah potret kerentanan sosial yang semestinya menjadi perhatian serius negara, khususnya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
KETIKA ANGKA KEMISKINAN MENURUN, TETAPI KUALITAS HIDUP BELUM MERATA
Kami memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dibangun melalui narasi statistik. Sebab, angka kemiskinan yang menurun secara agregat tidak otomatis menjamin bahwa seluruh masyarakat telah keluar dari kondisi kemiskinan dan kerentanan.
Dalam perspektif pembangunan manusia, kemiskinan merupakan persoalan multidimensional. Amartya Sen melalui pendekatan Capability Approach menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan bermartabat.
Artinya, seseorang belum dapat dikatakan sejahtera hanya karena tercatat dalam kategori statistik tertentu. Ketika seseorang masih kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak, akses kesehatan, pangan, sanitasi, dan perlindungan sosial, maka sesungguhnya masih terdapat persoalan pembangunan yang harus diselesaikan.
Kami ingin mengingatkan pemerintah bahwa statistik seharusnya menjadi instrumen untuk membaca realitas sosial, bukan menjadi tirai yang menutupi persoalan masyarakat.
Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk merayakan keberhasilan penurunan angka kemiskinan, sementara masih terdapat warga lanjut usia yang harus menghabiskan masa tuanya dalam hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan dasar.
NEGARA TIDAK BOLEH ABSEN DI HADAPAN KERENTANAN RAKYAT
Secara konstitusional, Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Amanat konstitusi tersebut bukan sekadar kalimat normatif yang dibacakan dalam seremoni kenegaraan. Ia merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan, program, penganggaran, serta tindakan nyata pemerintah.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan landasan bagi negara dalam melaksanakan penanganan fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, kondisi Aisa Kilimani harus menjadi perhatian pemerintah, bukan justru dibiarkan menjadi cerita kemanusiaan yang hanya ramai diperbincangkan sesaat.
Kami mempertanyakan sejauh mana efektivitas pendataan masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Gorontalo. Apakah seluruh warga yang mengalami kondisi kerentanan ekstrem telah teridentifikasi? Apakah program bantuan sosial dan rehabilitasi rumah tidak layak huni telah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan?
Jika masih terdapat masyarakat dengan kondisi seperti Aisa, maka pemerintah perlu mengevaluasi ketepatan sasaran, efektivitas pendataan, dan kualitas implementasi program penanggulangan kemiskinan.
Bidang Lingkungan Hidup dan ESDM HMI Badko Sulut-Go memandang bahwa pembangunan daerah harus diletakkan dalam kerangka keadilan sosial dan keadilan antargenerasi.
Kekayaan sumber daya alam, pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan aktivitas ekonomi daerah seharusnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Jangan sampai daerah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi masih terdapat masyarakat yang kesulitan memperoleh kebutuhan paling mendasar.
Pembangunan yang tidak mampu menjangkau kelompok paling rentan berisiko melahirkan ketimpangan. Sebab, kemajuan ekonomi yang tidak disertai distribusi kesejahteraan hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Dalam perspektif keadilan sosial, pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan mereka yang telah memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi harus memastikan kelompok masyarakat miskin dan rentan memperoleh perlindungan serta kesempatan hidup yang layak.
Atas kondisi yang dialami Aisa Kilimani, kami menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui dinas terkait agar segera melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi kehidupan Aisa Kilimani dan keluarganya.
2. Mendesak Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo untuk memastikan status kepesertaan bantuan sosial serta memberikan intervensi perlindungan sosial sesuai hasil asesmen kebutuhan keluarga.
3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Gorontalo agar segera mengupayakan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui program yang tersedia sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
4. Mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar masyarakat paling rentan tidak terlewatkan.
5. Meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap akurasi pendataan kemiskinan, khususnya dalam mengidentifikasi kelompok lanjut usia, masyarakat miskin ekstrem, dan keluarga dengan kondisi hunian tidak layak.
6. Mendorong transparansi capaian program penanggulangan kemiskinan, sehingga publik tidak hanya menerima angka statistik, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai perubahan kualitas hidup masyarakat.
Kami ingin menegaskan bahwa persoalan ini bukan tentang mencari siapa yang paling pantas disalahkan, melainkan tentang mengingatkan bahwa kekuasaan pemerintahan selalu memiliki konsekuensi tanggung jawab terhadap kehidupan rakyat.
Kisah Aisa Kilimani seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah daerah. Bahwa di balik setiap angka kemiskinan terdapat manusia, keluarga, dan kehidupan yang membutuhkan perhatian negara.
Pemerintah tidak boleh menjadikan statistik sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, sementara realitas sosial di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan.
Sebab, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa indah angka kemiskinan dipresentasikan dalam laporan pembangunan, melainkan dari seberapa nyata negara hadir ketika rakyatnya membutuhkan pertolongan.
Jangan sampai kemiskinan hanya terlihat menurun dalam statistik, tetapi tetap tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
Negara tidak boleh hanya hadir dalam angka-angka pembangunan. Negara harus hadir di rumah-rumah rakyat yang membutuhkan keadilan.
ALMISBAH ALI DODEGO
Kabid Lingkungan Hidup dan ESDM
HMI Badko Sulawesi Utara–Gorontalo
Rep: JO
KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga mulai mendekati kawasan Hutan Nantu di Kabupaten Gorontalo menuai sorotan dan kecaman dari FPG. Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengancam kelestarian kawasan hutan yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat.
FPG dengan tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun tangan melakukan penertiban, penyelidikan, serta penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Hutan Nantu bukan kawasan yang bisa diperlakukan semena-mena. Ini bukan sekadar persoalan aktivitas pertambangan, melainkan menyangkut keberlangsungan ekosistem, kelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
FPG menegaskan bahwa ketika aktivitas PETI mulai merambah dan mendekati kawasan hutan yang dilindungi, maka tidak ada alasan bagi aparat maupun pemerintah untuk menunda-nunda tindakan. Jangan sampai aparat baru bergerak setelah kerusakan lingkungan terjadi dan dampaknya sudah dirasakan masyarakat.
Tidak hanya APH, FPG juga mendesak Bupati Gorontalo bersama DPRD Kabupaten Gorontalo agar segera mengambil sikap dan menunjukkan tanggung jawab nyata dalam menyikapi persoalan ini.
Jangan sampai pemerintah dan DPRD hanya disibukkan dengan agenda-agenda seremonial, sementara persoalan serius yang menyangkut keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat justru luput dari perhatian.
Persoalan PETI di sekitar kawasan Hutan Nantu bukan perkara sepele. Ada ekosistem yang harus dijaga, ada keanekaragaman hayati yang harus dilindungi, serta ada kehidupan masyarakat yang bergantung pada kelestarian alam.
FPG juga mengingatkan bahwa kerusakan hutan di wilayah hulu, khususnya kawasan Kecamatan Asparaga, berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas. Terlebih, di wilayah tersebut terdapat infrastruktur bendungan yang keberadaannya juga berkaitan dengan kondisi lingkungan dan tata kelola sumber daya air.
Apabila kawasan hulu mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali, maka risiko seperti erosi, sedimentasi, dan meningkatnya potensi banjir harus menjadi perhatian serius. Dampaknya bukan tidak mungkin meluas hingga wilayah Boliyohuto dan sekitarnya.
Jangan hanya melihat PETI sebagai persoalan tambang hari ini, tetapi lihat pula potensi bencana yang bisa diwariskan kepada masyarakat di kemudian hari.
FPG menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan tidak bermaksud mengabaikan kebutuhan masyarakat dalam mencari penghidupan. Namun, aktivitas pertambangan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan, merusak lingkungan, serta mempertaruhkan keselamatan masyarakat luas.
Masyarakat membutuhkan ruang untuk mencari nafkah, tetapi bukan berarti aktivitas ekonomi dapat dilakukan tanpa memperhatikan aturan, batas kawasan, dan dampak ekologisnya.
Jangan jadikan alasan ekonomi sebagai pembenaran untuk merusak kawasan hutan yang seharusnya dilindungi.
Oleh karena itu, Zasmin Dalanggo koordinator FPG menyampaikan desakan tegas kepada:
1. APH, agar segera melakukan penertiban, penyelidikan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI yang diduga beroperasi di sekitar kawasan Hutan Nantu.
2. Bupati Gorontalo, agar segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi mengancam kawasan hutan.
3. DPRD Kabupaten Gorontalo, agar tidak tinggal diam dan segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan PETI serta mendorong langkah nyata perlindungan lingkungan.
4. Instansi terkait, agar melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kawasan hutan dan memastikan tidak terjadi perluasan aktivitas pertambangan ke wilayah yang dilindungi.
FPG mengingatkan, jangan sampai ketika Hutan Nantu sudah rusak, ekosistem sudah terganggu, dan masyarakat mulai merasakan dampak bencana, barulah semua pihak saling melempar tanggung jawab.
Hutan tidak bisa bersuara ketika dirusak. Satwa tidak bisa mengajukan protes ketika habitatnya dihancurkan. Namun, pemerintah dan aparat memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk mencegah semua itu terjadi.
"Jangan tunggu Hutan Nantu rusak baru pemerintah sibuk mengambil tindakan. Jangan tunggu banjir melanda masyarakat Boliyohuto dan sekitarnya baru semua pihak saling menyalahkan. Sekarang waktunya bertindak, bukan sekadar berbicara!" ungkap Zasmin.
FPG menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan Hutan Nantu bukan sekadar tanggung jawab satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama demi menjaga lingkungan dan memastikan keselamatan generasi mendatang.
JANGAN KORBANKAN HUTAN NANTU DEMI KEPENTINGAN SESAAAT. SELAMATKAN HUTAN, LINDUNGI EKOSISTEM, DAN JAGA KESELAMATAN MASYARAKAT!
Rep: JO
Kedatangan AKBP D.K. Zendrato bersama istri sekitar pukul 08.00 WIB disambut langsung oleh AKBP Wendi Oktariansyah beserta istri, didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Sarolangun atau perwakilan, Wakapolres, pejabat utama, personel Polres Sarolangun serta Bhayangkari Cabang Sarolangun.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan laporan kesatuan di Aula Polres Sarolangun sekitar pukul 09.00 WIB sebagai bagian dari proses peralihan kepemimpinan dan penyampaian situasi serta kondisi kesatuan.
Selanjutnya, pada pukul 10.30 WIB digelar acara pisah sambut yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Momen tersebut menjadi bentuk penghormatan atas pengabdian AKBP Wendi Oktariansyah sekaligus penyambutan bagi Kapolres Sarolangun yang baru.
Pada pukul 14.00 WIB, dilaksanakan Apel Farewell Parade di Lapangan Apel Polres Sarolangun. Apel dipimpin oleh Komandan Apel Kapolsek Limun IPTU Heri Cipta, S.H., serta diikuti Wakapolres KOMPOL Sumarno Berutu, S.H., para pejabat utama, Kapolsek jajaran dan seluruh personel Polres Sarolangun.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Wendi Oktariansyah menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat utama, Kapolsek jajaran, personel serta Bhayangkari atas dedikasi, loyalitas dan kerja sama selama dirinya bertugas memimpin Polres Sarolangun.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekhilafan, baik secara pribadi maupun kedinasan.
AKBP Wendi turut memohon doa restu untuk menjalankan amanah baru sebagai Kapolres Tebo. Dirinya juga berpesan agar seluruh personel tetap solid dan memberikan dukungan penuh kepada Kapolres Sarolangun yang baru demi menjaga serta meningkatkan kinerja organisasi.
Sementara itu, Kapolres Sarolangun AKBP D.K. Zendrato menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat keluarga besar Polres Sarolangun.
Ia juga memberikan penghormatan kepada AKBP Wendi Oktariansyah atas kepemimpinan, prestasi serta fondasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang telah dibangun selama bertugas di Kabupaten Sarolangun.
Kapolres yang baru mengajak seluruh personel untuk menjaga soliditas internal, memperkuat kerja sama dan melanjutkan program-program positif yang telah berjalan.
Selain itu, peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat serta penguatan sinergitas bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat menjadi perhatian penting dalam menjaga situasi kamtibmas Kabupaten Sarolangun agar tetap aman dan kondusif.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan tradisi Pedang Pora sebagai bentuk penghormatan dan pelepasan kepada AKBP Wendi Oktariansyah beserta istri, Ny. Sukma Wendi, di Lobby Polres Sarolangun sekitar pukul 15.00 WIB.
Tradisi tersebut menjadi momen penuh makna, mengiringi langkah pengabdian AKBP Wendi Oktariansyah menuju tempat tugas yang baru.
Pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar serah terima jabatan, melainkan juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan profesionalisme dan melanjutkan pengabdian Polri kepada masyarakat.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 15.15 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif.
Red/Suara Indonesia 1
Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus momentum untuk melanjutkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Keluarga Besar Satlantas Polres Cianjur juga menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi AKP Didit Permadi dalam mengemban amanah di tempat tugas yang baru. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.
Pada kesempatan yang sama, keluarga besar Satlantas Polres Cianjur menyambut AKP Andi Noviyandi, S.A.P., M.H., yang kini mengemban amanah sebagai Kasat Lantas Polres Cianjur.
Diharapkan, di bawah kepemimpinan AKP Andi Noviyandi, Satlantas Polres Cianjur semakin solid, profesional, humanis, serta mampu memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.
Komitmen memberikan pelayanan terbaik, menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kabupaten Cianjur diharapkan terus ditingkatkan.
Selamat jalan dan sukses di tempat tugas yang baru kepada AKP Didit Permadi. Selamat datang dan selamat mengemban amanah kepada AKP Andi Noviyandi.
Teruslah mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Report,
Akun TikTok yang dikelola oleh pria bernama Aris Prakasa ini menayangkan berita dengan judul "Viral Sarang Pungli Satpas Kabupaten Bogor Kembali Jadi Perhatian".
Secara tematik, judul berita yang ditayangkan ini menyerang Satpas Cibinong Polres Bogor. Namun subjek dan pelaku yang dinarasikan dalam berita adalah Ipda Damela yang bertugas di Unit Regident Polresta Bogor Kota.
"Berita ngarang ini sudah memfitnah saya sebagai aktor di balik pungutan liar. Tapi yang dinarasikan itu Satpas Cibinong Polres Bogor. Bukan Satpas Polresta Bogor Kota. Cuma orang yang dinarasikan di TikTok itu saya. Kan konyol," kata Ipda Damela dengan nada geram, Minggu, 22 November 2026.
Dipaparkannya, aksi jurnalistik brekele ini benar-benar ternilai memalukan dan kampungan. Ditambah lagi narasi yang termuat dalam berita yang diunggah ke akun TikTok mata dunia juga terlihat benar mengarang indahnya. Bukan murni dari hasil investigasi di lapangan.
Yang seharusnya, kata Ipda Damela, sesuai Kode Etik Jurnalistik si wartawan harusnya melakukan konfirmasi terlebih dulu kepada dirinya sebagai sosok yang disebutkan dan diceritakan dalam berita. Dan hasil konfirmasi yang dilakukan itu juga harus turut ditayangkan dalam pemberitaan. Bukannya malah menayangkan berita viral pungli yang jelas-jelas hoaks ke media sosial.
Terlebih judul berita dan foto yang ditayangkan juga salah sasaran. Judul berita dan foto yang ditayangkan adalah Satpas Cibinong di Kabupaten Bogor, namun pelaku yang disebutkan dalam berita yakni Ipda Damela bertugas di Satpas Polresta Bogor Kota.
"Orang yang muat berita juga sudah tak bisa dihubungi lagi. Kalau wartawan bener, ga mungkin nomor teleponnya langsung ganti, kan. Ini sudah ga bisa dihubungi lagi," sungut Ipda Damela menahan kesal.
"Makanya saya putuskan lebih baik penyelesaiannya dengan bikin laporin polisi atau LP untuk masalah ini. Biar ada efek jera juga buat para bandit berjubah wartawan yang coba memeras dengan cara meminta imbalan penghapusan berita."
"Jika Satpas Cibinong juga mau bikin LP kita dukung penuh. Soalnya judul berita dan foto yang ditayangkan adalah Satpas Cibinong. Lebih baik kita serang balik biar ga diremehin lagi sama para wartawan bandit bermental bodrek," sambung Ipda Damela lagi.
Report, Jp
Turnamen yang diselenggarakan oleh DPD II KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlangsung di Lapangan Stadion Marora Serui, Sabtu (21/11/2026).
Dalam pertandingan tersebut, Yabar 2 FC berhasil tampil gemilang setelah menaklukkan Angkaisera FC dengan skor meyakinkan 3-1.
Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Yabar 2 FC, tim yang berasal dari Negeri Seribu Tiang, untuk memastikan langkah mereka menuju babak 8 besar Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026.
Keberhasilan Yabar 2 FC menembus babak delapan besar sekaligus menunjukkan bahwa persaingan dalam turnamen ini semakin kompetitif. Setiap tim berjuang memberikan penampilan terbaik demi meraih prestasi dan membawa nama daerah masing-masing.
Selain Yabar 2 FC, tim Skatela juga berhasil memastikan diri lolos ke babak 8 besar dan melanjutkan perjuangan dalam turnamen bergengsi tersebut.
Secara keseluruhan, pertandingan babak 16 besar pada Sabtu (21/11/2026) berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Semangat sportivitas para pemain, dukungan suporter, serta pelaksanaan pertandingan yang tertib menjadi bagian penting dalam menyukseskan Turnamen KNPI CUP U.23 Tahun 2026.
Panitia Pelaksana berharap seluruh tim yang melaju ke babak 8 besar tetap menjunjung tinggi sportivitas, menjaga persaudaraan, serta menjadikan turnamen ini sebagai ajang mempererat persatuan dan kebersamaan generasi muda di Kabupaten Kepulauan Yapen.
KNPI CUP 2026 bukan sekadar kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, membangun sportivitas, dan melahirkan bibit-bibit pesepak bola muda berbakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.
DPD II KNPI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
TURNAMEN KNPI CUP U.23 TAHUN 2026
Pertandingan berlangsung penuh ketegangan dan menyita perhatian para pendukung kedua tim. Skatela FC dan Sanayoka FC sama-sama menunjukkan semangat juang serta permainan terbaik demi mengamankan tiket menuju babak 8 besar.
Setelah pertandingan harus ditentukan melalui adu tendangan penalti, Skatela FC akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3 atas Sanayoka FC.
Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Skatela FC. Dengan hasil ini, Skatela FC resmi memastikan satu tempat di babak 8 besar Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026, sementara langkah Sanayoka FC harus terhenti pada babak 16 besar.
Ribuan penonton yang hadir di Stadion Marora Serui turut memberikan warna tersendiri dalam pertandingan tersebut. Antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya perhatian dan dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen sepak bola KNPI Cup tahun ini.
Secara keseluruhan, pertandingan berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Situasi tersebut menjadi bukti pentingnya menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, serta semangat kebersamaan dalam dunia olahraga.
Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026 bukan hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah mempererat tali persaudaraan, mengembangkan bakat generasi muda, dan membangun semangat olahraga di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga marwah hukum, profesionalisme, independensi, dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
AMPH menilai bahwa setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik, terlebih yang berkaitan dengan institusi penegak hukum maupun individu tertentu, harus memiliki dasar fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua AMPH menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang membela individu secara membabi buta, melainkan memperjuangkan prinsip bahwa hukum harus berdiri di atas kebenaran, bukti, etika, dan keadilan.
"Jangan jadikan ruang publik sebagai tempat membangun opini tanpa dasar pembuktian. Jika menyampaikan tudingan, maka harus siap membuktikan. Berbicara hukum harus berlandaskan fakta, bukan sekadar narasi dan kepentingan tertentu," tegas perwakilan AMPH.
Dalam aksi tersebut, AMPH akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Mendesak pihak-pihak yang menyampaikan tudingan kepada publik agar membuktikan seluruh pernyataannya secara terbuka dan bertanggung jawab.
2. Meminta agar profesionalisme, independensi, dan integritas profesi advokat tetap dijunjung tinggi.
3. Mendesak adanya klarifikasi terbuka terhadap pernyataan yang berkembang di ruang publik.
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat menghormati proses hukum dan tidak membangun opini yang berpotensi merugikan pihak lain tanpa dasar pembuktian.
5. Meminta Kementerian Hukum memberikan perhatian terhadap pentingnya pengawasan, pembinaan, serta penegakan etika profesi hukum sesuai kewenangannya.
AMPH menegaskan bahwa aksi ini akan dilaksanakan secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami tidak anti kritik, tetapi kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab. Kami tidak ingin hukum dijadikan alat kepentingan, melainkan harus menjadi instrumen keadilan bagi seluruh masyarakat."
Melalui aksi ini, AMPH berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat, menghormati proses hukum, serta menjaga kehormatan profesi dan institusi hukum.
HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS KEBENARAN, BUKAN KEPENTINGAN!
ALIANSI MASYARAKAT PEDULI HUKUM (AMPH)
Bersama:
- Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI)
- Garda Timur Indonesia (GTI)
Penanggung Jawab: Stenly Sendouw
Koordinator Aliansi: Fikri Alkatiri
GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Desa Tumba, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, diduga menjadi salah satu jalur akses menuju aktivitas pertambangan yang disinyalir ilegal di Desa Pangahu, Kabupaten Gorontalo. Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap pemerintah desa, khususnya Kepala Desa Tumba, yang diduga melakukan pembiaran terhadap akses jalan yang digunakan menuju aktivitas pertambangan tersebut.
Dion Hipy, Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sekaligus masyarakat Sumalata, menilai dugaan pemanfaatan akses jalan tersebut tidak boleh dianggap persoalan sepele. Jika jalur desa digunakan secara terus-menerus untuk menunjang aktivitas pertambangan, maka perlu dipertanyakan sejauh mana pengawasan dan langkah pemerintah desa dalam menyikapi kondisi tersebut.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan pembiaran oleh Kepala Desa Tumba serta memastikan apakah pemerintah desa mengetahui atau pernah mengambil tindakan terhadap penggunaan akses jalan tersebut.
"Jangan sampai akses jalan yang berada di wilayah desa diduga digunakan untuk menunjang aktivitas tambang ilegal, tetapi pemerintah desa seolah tidak mengetahui atau memilih diam. Ini harus ditelusuri. Jika ada pembiaran atau keterlibatan, jangan segan untuk memproses sesuai hukum," tegas Dion.
Menurutnya, aparat tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan di lokasi pertambangan Desa Pangahu. Jalur mobilisasi yang diduga melewati Desa Tumba juga harus menjadi bagian dari penyelidikan, termasuk menelusuri siapa yang menggunakan akses tersebut, tujuan mobilisasi, serta apakah ada pihak yang memfasilitasi atau membiarkannya.
Dion meminta Polres Gorontalo Utara agar serius menindaklanjuti dugaan tersebut, sehingga tidak muncul kesan bahwa aktivitas pertambangan yang bermasalah dapat berlangsung tanpa pengawasan.
"Jangan biarkan hukum berhenti di lokasi tambang. Telusuri juga akses, pihak yang memfasilitasi, dan siapa pun yang diduga melakukan pembiaran. Jika ditemukan bukti pelanggaran, tindak tegas tanpa pandang bulu," tutupnya.
Rep: JO
Pertemuan awal tersebut dihadiri oleh Karang Taruna, Lembaga Adat Desa Sungai Bemban, perangkat desa, serta warga setempat. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.
Ketua Kelompok KKN, Supio, menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Desa Sungai Bemban. Ia berharap selama menjalankan tugas, mahasiswa KKN dapat diterima dengan baik dan bisa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dusun (Kadus) Desa Sungai Bemban, Kusnadi, menitipkan pesan kepada mahasiswa Kukerta agar selama bertugas dapat membantu membina TK, Masjid, SD, dan PAUD yang ada di Desa Sungai Bemban.
Kami berharap adik-adik KKN bisa membantu membina TK, masjid, SD, dan PAUD selama berada di desa kami, ujar Kusnadi dalam pertemuan tersebut.
Dengan sambutan yang begitu hangat, diharapkan program KKN UNSAR di Desa Sungai Bemban dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulisan Abdulrazak,
Program pro rakyat itu disampaikan dalam acara Penyerahan Bantuan Hilirisasi Beras Merangin dan Gerakan Penanaman Padi melalui Sistem PM-AAS di Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Sabtu (21/11).
Pada kegiatan tersebut, M. Syukur turun langsung melakukan gerakan penanaman padi pada hamparan sawah seluas 40 hektare di wilayah Tabir Ulu.
Untuk mempercepat proses tanam dan meningkatkan efisiensi petani, Pemerintah Kabupaten Merangin menyalurkan bantuan alsintan berupa alat tanam drum seeder sebanyak 34 unit dengan alokasi khusus 5 unit bagi petani di Kecamatan Tabir Ulu.
Selain dukungan alsintan, diserahkan pula bantuan benih padi varietas Inpari 32 yang memiliki masa panen singkat sekitar tiga bulan sehingga berpeluang dipanen hingga tiga kali dalam setahun, serta bantuan bibit sayur-sayuran untuk menopang ketahanan pangan keluarga dan ekonomi masyarakat desa.
Dari sisi hilirisasi, Bupati M. Syukur memastikan hasil panen petani akan memiliki identitas merek dan kepastian pasar melalui produk Beras Merangin Suka.
Ia menuturkan bahwa nama tersebut disepakati bersama untuk menghadirkan rasa senang sekaligus kebanggaan terhadap produk unggulan daerah sendiri, sebagaimana masyarakat mengenal Beras Solok maupun antusiasme publik terhadap Kopi Jangkat.
Guna memastikan beras lokal mampu bersaing di pasaran, Bupati meminta Dinas Perdagangan memberikan pendampingan penuh, mulai dari pelatihan pengemasan hingga dukungan alat sablon.
Pemkab Merangin juga telah menjalin kerja sama dengan jaringan ritel modern Alfamart dan Indomaret agar wajib menyerap beras lokal yang telah dikemas dengan baik, di samping dorongan penyerapan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat luas.
“Wajib menerima. Beras Merangin Suka ini bisa dijual di Alfamart dan Indomaret. Kalau tidak boleh, nanti izinnya (alfamart/indomart) tidak saya kasih. Silakan bikin sebaik mungkin,” tegas M. Syukur.
Di akhir arahannya, Bupati M. Syukur turut mengingatkan para kepala desa dan camat agar menjaga komitmen bersama dalam merawat infrastruktur pertanian dan lingkungan desa supaya pembangunan di lapangan berjalan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) sekaligus Direktur Wilayah Provinsi Jambi Kementerian Pertanian Dr. Yunimar, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta unsur terkait lainnya.
(M.janasri)
JAKARTA, SuaraIndonesia1.com — Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi RI mengadakan Sarasehan dan Kopi Sore bertemakan "Jaringan Usaha Koperasi Sektor Pariwisata", yang merupakan rangkaian agenda Expo Jaringan Usaha Koperasi & Jakarta Tourism Market 2026 pada Jumat (20-11-2026) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Agenda tersebut turut diisi oleh penggiat Masyarakat Sadar Wisata (MASATA). Selain berdiskusi, juga membangun kolaborasi penguatan jaringan usaha koperasi dalam dunia kepariwisataan.
Ketua Harian DPP DEKOPIN Ir. Priskhianto, M.B.A dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal terkait agenda tersebut.
"Kami membuat acara ini secara outdoor biar lebih dekat dengan masyarakat, dan kami menghadirkan berbagai macam usaha-usaha dari masyarakat, yang nantinya akan kami dampingi, apalagi mereka memungkinkan membentuk koperasi, karena jaringan usaha koperasi merupakan suatu urat nadi dari koperasi, antara satu dengan yang lainnya bisa bekerjasama saling membangun usaha," ungkapnya.
"Acara ini juga bermaksud untuk mentriger teman-teman untuk bisa membangun sinergitas. Koperasi dibentuk atas dasar kebutuhan dan keinginan. Sudah hampir 30 tahun Koperasi tidak terdengar, kita apresiasi kepada Presiden Pranowo bahwa beliau ingin menggerakkan ekonomi dari desa. KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) keberadaan sangat mulia, karena menyalurkan barang-barang bersubsidi kepada masyarakat dan KDMP juga ditugaskan untuk mengambil atau membeli barang-barang produksi masyarakat, serta untuk menyalurkan bantuan sosial, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di desa," ulas Ketua Harian DPP Dekopin Ir. Priskhianto, M.B.A.
"Kami mengajak, mari kita bikin konten-konten positif terkait Koperasi, supaya konten-konten negatif tenggelam. Mari kita saling bertukar informasi dan bisnis karena acara ini memang dibuat untuk Jaringan Usaha, yang berbentuk Koperasi," tambahnya.
Turut hadir dalam Sarasehan tersebut Trias Sudjatmiko, SH, MH selaku Asdep Kemenkop RI, Suryandaru, ST, MT selaku Ketua Umum MASATA, Gunawan Rajim selaku Kabid Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara, Boni Asso selaku Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Budpar Provinsi Papua, Novrianto Putra selaku Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, jajaran pengurus DPP DEKOPIN, Pengurus MASATA, Ormas Kosgoro 57, dan Perwakilan Pelaku Koperasi khususnya Sektor Pariwisata. (Jhul)
#priskhianto
#dppdekopin
#dekopin
Menurut Darmawansyah, kenaikan tersebut perlu dikritisi dan dievaluasi secara serius. Pemerintah jangan hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan tingginya biaya hidup serta kebutuhan nyata pekerja di Jakarta.
"Jangan sampai kenaikan upah hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi tidak mampu menjawab kebutuhan hidup buruh. Pemerintah harus berpihak pada kesejahteraan pekerja, bukan sekadar menetapkan angka," tegas Darmawansyah.
Ia juga menyoroti perbandingan dengan wilayah Bekasi. Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan tahun 2027, kenaikan UMK Kota Bekasi mencapai sekitar 8,01 persen, sedangkan Kabupaten Bekasi sekitar 8,23 persen. Angka tersebut masih menunggu penetapan resmi Gubernur Jawa Barat.
Sementara itu, UMP DKI Jakarta hanya naik 7,10 persen. Artinya, kenaikan Jakarta masih berada di bawah rekomendasi kenaikan Kabupaten Bekasi sebesar 1,13 poin persentase.
Sebagai perbandingan tahun 2026, kenaikan UMK Kota Bekasi tercatat 5,31 persen dan Kabupaten Bekasi 6,84 persen, sedangkan UMP DKI Jakarta naik 6,17 persen.
Darmawansyah menegaskan, Jakarta sebagai ibu kota dengan biaya hidup tinggi seharusnya memiliki kebijakan pengupahan yang benar-benar memperhatikan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
"Kami meminta pemerintah jangan menutup mata terhadap kondisi buruh. Upah bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut kehidupan, keluarga, dan masa depan pekerja. Jangan korbankan kesejahteraan buruh atas nama kompromi kepentingan!" pungkasnya.
FSB PMPI DKI Jakarta menegaskan akan terus mengawal kebijakan pengupahan agar hak dan kesejahteraan kaum buruh tidak hanya menjadi janji pemerintah.
Report,
SuaraIndonesia1.com - Sarolangun. Perkembangan kasus dugaan penusukan terhadap seorang pemuda asal Kabupaten Sarolangun di Rumah Sakit DKT Jambi terus menjadi perhatian publik.
Peristiwa yang terjadi saat korban dan terduga pelaku mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi calon siswa Secaba TNI tersebut kini diwarnai perbedaan keterangan antara kedua belah pihak.
Berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga, terduga pelaku diketahui berasal dari Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
Menurut keterangan keluarga korban, dugaan penusukan tersebut bermula dari kesalahpahaman saat berada dalam antrean pemeriksaan kesehatan. Perselisihan yang terjadi kemudian diduga berujung pada insiden penusukan.
Akibat kejadian tersebut, korban disebut mengalami tiga luka tusukan di bagian samping kanan tubuh. Keluarga juga menyampaikan bahwa korban mengalami kebocoran paru-paru serta cedera saraf pada tangan kanan.
Dalam wawancara bersama awak media, keluarga korban turut menyampaikan dugaan mengenai penggunaan narkoba oleh terduga pelaku. Namun, pernyataan tersebut masih sebatas keterangan salah satu pihak dan belum dapat dipastikan tanpa hasil pemeriksaan maupun bukti dari pihak berwenang.
Di sisi lain, keluarga terduga pelaku merasa keberatan dengan pernyataan tersebut. Mereka menilai pembahasan mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba telah melebar dari pokok persoalan, yakni peristiwa penusukan dan dugaan perundungan yang sebelumnya mereka sampaikan.
Selain menyampaikan keberatan, keluarga terduga pelaku meminta agar rekaman CCTV di lokasi kejadian, khususnya yang memperlihatkan situasi sebelum penusukan, dapat diperiksa dan diungkap secara utuh.
Menurut mereka, rekaman tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai rangkaian peristiwa sebelum insiden terjadi. Dengan demikian, kronologi kejadian dapat diketahui secara objektif dan tidak hanya berdasarkan keterangan sepihak.
Keluarga terduga pelaku sebelumnya juga mengungkapkan dugaan bahwa anak mereka mengalami perundungan sebelum insiden penusukan berlangsung. Dugaan tersebut diharapkan turut didalami oleh aparat penegak hukum.
Perbedaan keterangan antara keluarga korban dan keluarga terduga pelaku perlu disikapi secara bijak. Setiap pihak memiliki hak menyampaikan keterangan, tetapi setiap tuduhan harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik berharap aparat penegak hukum dapat mengusut secara menyeluruh sejumlah hal, mulai dari awal mula perselisihan, dugaan perundungan, motif kejadian, hingga keberadaan dan isi rekaman CCTV di lokasi apabila tersedia dan relevan dengan penyelidikan.
Pemeriksaan terhadap rekaman CCTV, keterangan saksi, serta bukti-bukti lainnya diharapkan dapat membantu mengungkap fakta sebenarnya.
Awak media tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dengan memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan masing-masing.
Hingga seluruh fakta terungkap melalui proses hukum, semua dugaan yang berkembang harus tetap ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan pembuktian.
Transparansi, objektivitas, dan penegakan hukum menjadi harapan masyarakat agar kasus dugaan penusukan di RS DKT Jambi dapat terungkap secara terang dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Djarnawi Kusuma
Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO sekaligus Ketua Dewan Pengawas AGKDI, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., yang akrab disapa Hoky, dalam sambutannya menegaskan bahwa IGEX bukan sekadar festival permainan ataupun kompetisi e-sport, melainkan sebuah platform kolaborasi yang mempertemukan industri teknologi, pengembang game, komunitas kreatif, talenta digital, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.
Menurut Hoky, industri game memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan ekonomi kreatif Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk game mancanegara, tetapi harus mampu tampil sebagai pencipta, pengembang, produsen, sekaligus pemilik kekayaan intelektual yang memiliki daya saing di tingkat global.
Pembukaan IGEX 2026 di Tangerang turut dihadiri dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh serta perwakilan pemerintah, industri, dan organisasi. Mereka yang memberikan sambutan antara lain Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan RI; Kasumi Liao, Manager TAITRA Jakarta; Khairil Irfan Partomuan, General Manager Mobile Consumer Business Telkomsel Region Jakarta Banten; Andi Muh Said Chalik, S.E., M.M., Ketua DPW Forum Bela Negara RI DKI Jakarta; Nazir Danurta Sudirman, Ketua DPD APTIKNAS Banten; serta Rawanto, Building Manager Tangcity Superblock.
Turut hadir Hendri Andrigo Sutanto, Ketua Umum AGKDI sekaligus Ketua DPD APKOMINDO dan APTIKNAS DKI Jakarta, selaku Ketua Penyelenggara IGEX 2026; Andri Sugondo, Bendahara Umum APKOMINDO dan APTIKNAS sekaligus Ketua Koperasi APTIKNAS Maju Bersama; Fanky Christian, Sekretaris Jenderal APTIKNAS; serta Soetresno Hartanto, Ketua Komtap Kerja Sama Luar Negeri APTIKNAS.
Dukungan Kementerian Kebudayaan untuk Ekosistem Industri Kreatif Digital
Dalam kesempatan tersebut, Hoky menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan RI atas dukungan terhadap penyelenggaraan IGEX 2026. Dukungan ini dinilai penting dalam membangun sinergi antara pengembangan teknologi, kreativitas generasi muda, dan penguatan kebudayaan nasional. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh mitra, sponsor, panitia, komunitas, serta pelaku industri yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian kegiatan IGEX selama empat tahun berturut-turut.
Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., dalam sambutannya memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan IGEX 2026. Ia menilai bahwa perkembangan industri game merupakan bagian dari dinamika ekosistem ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemanfaatan teknologi digital perlu berjalan beriringan dengan penguatan kreativitas, inovasi, serta pengembangan karya yang mencerminkan kekayaan budaya dan identitas bangsa Indonesia.
Menurutnya, pengembangan industri game nasional tidak hanya berorientasi pada aspek teknologi dan bisnis, tetapi juga perlu membuka ruang bagi nilai-nilai budaya Indonesia untuk hadir dalam karya kreatif yang memiliki daya tarik global. Dengan dukungan ekosistem, sarana dan prasarana yang memadai, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, generasi kreatif Indonesia diharapkan mampu melahirkan karya digital berkualitas yang dapat memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara ke panggung internasional.
Perjalanan IGEX sendiri berawal dari Jakarta Game Show pada 2011, kemudian berkembang menjadi Jakarta Game Expo, hingga bertransformasi menjadi Indonesia Game Experience. Perjalanan panjang tersebut mencerminkan konsistensi pengembangan industri game dan komitmen untuk membangun ekosistem yang lebih luas dengan melibatkan berbagai daerah di Indonesia.
Bela Negara di Era Digital dan Peran Generasi Muda
Ketua Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI) DPW DKI Jakarta, Andi Muh Said Chalik, S.E., M.M., menegaskan bahwa bela negara di era digital tidak lagi terbatas pada perjuangan secara fisik, tetapi juga mencakup upaya menjaga kedaulatan bangsa di ruang digital. Menurutnya, generasi muda, termasuk komunitas gamers dan pelaku e-sport, memiliki peran strategis sebagai bagian dari kekuatan siber bangsa. Nilai-nilai disiplin, sportivitas, kerja sama tim, cinta tanah air, serta kemampuan menangkal hoaks, judi online, dan paham radikal harus menjadi bagian dari karakter generasi digital Indonesia.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan IGEX 2026 sebagai wadah positif untuk mengembangkan kreativitas, kompetensi, dan potensi generasi muda di bidang teknologi dan industri digital. Melalui kegiatan seperti ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi talenta digital yang produktif, berprestasi, serta turut menjaga persatuan dan memperkuat ketahanan bangsa di tengah perkembangan teknologi global.
APTIKNAS Perkuat Ekosistem dan Program Strategis Digital
Hoky menjelaskan bahwa APTIKNAS merupakan bagian dari perjalanan panjang industri teknologi informasi Indonesia yang berakar dari APKOMINDO, organisasi yang berdiri sejak 1991 dan pada 2026 telah memasuki usia 35 tahun.
Saat ini, APTIKNAS memiliki 31 DPD dari Aceh hingga Papua dengan lebih dari 2.000 perusahaan anggota. Untuk memperkuat manfaat organisasi bagi anggotanya, APTIKNAS terus mengembangkan sejumlah program strategis, antara lain APTIKNAS Mall sebagai platform e-commerce mandiri, Koperasi APTIKNAS Maju Bersama sebagai wadah penguatan ekonomi kolektif, serta Jatidiri, platform aplikasi yang mengintegrasikan teknologi digital dengan layanan psikologi profesional untuk mendukung pengembangan talenta dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di bidang transformasi digital, APTIKNAS secara konsisten menyelenggarakan National Cybersecurity Connect (NCC) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI selama lima tahun berturut-turut. Kegiatan ini telah berkembang menjadi ajang terbesar di bidang keamanan siber di Indonesia. Selain itu, APTIKNAS bersama BSSN RI juga menyelenggarakan Roadshow Nasional bertajuk AI Driven Secure & Efficient di delapan kota di Indonesia untuk mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara aman, efisien, dan bertanggung jawab.
APTIKNAS juga memperluas diplomasi industri teknologi Indonesia melalui penyelenggaraan ASOCIO Digital & AI Summit 2026 pada 5–7 Oktober 2026 di Swissôtel Jakarta PIK Avenue. Forum internasional tersebut mempertemukan pelaku industri teknologi dari 25 negara dan ekonomi anggota ASOCIO, serta turut dihadiri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam rangkaian ASOCIO Award Night 2026.
APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 Dorong Percepatan Ekosistem AI Nasional
Sebagai bagian dari komitmen memperkuat kolaborasi dan mempercepat transformasi industri teknologi nasional, Hoky juga mengundang para tamu undangan dan peserta IGEX untuk menghadiri APTIKNAS Summit yang berlangsung pada sesi siang hingga sore hari. Salah satu agenda utamanya adalah APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 dengan tema “AI-Native Indonesia 2026: From Agentic AI to Physical AI – Building the Next Intelligent Economy.”
Forum ini mengangkat berbagai topik strategis, mulai dari Agentic AI dan Enterprise Automation, AI Infrastructure dan Data Center, Cybersecurity di era AI, Smart City dan Digital Government, Robotics dan Physical AI, Edge Computing dan AIoT, pengembangan talenta digital masa depan, hingga Green AI dan teknologi berkelanjutan. Pembahasan tersebut mencerminkan pentingnya kesiapan Indonesia dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi AI, tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan industri dan ekonomi digital global.
APTIKNAS TECHSUMMIT 2026 menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah dan industri teknologi, antara lain Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan RI; Fanky Christian, Sekretaris Jenderal DPP APTIKNAS; Michael Edward, AI Server Specialist; Bayu Artha Seno, Country Sales Representative Kingston; Yolanda Roring, Direktur Marketing Masterdata Digital Cyberindo; serta Hanz Christianto, Country Sales Manager AMD Component.
Forum ini diharapkan menjadi ruang pertukaran wawasan, penguatan jejaring, serta pembukaan peluang kolaborasi dan bisnis antara pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem AI nasional.
Menurut Hoky, pembangunan ekosistem digital nasional membutuhkan kolaborasi Hexahelix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan. Sinergi seluruh unsur tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat inovasi, memperkuat daya saing industri, serta menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kegiatan seperti IGEX dan APTIKNAS TECHSUMMIT tidak semata-mata diukur dari jumlah pengunjung maupun peserta, tetapi juga dari lahirnya kolaborasi baru, meningkatnya investasi, berkembangnya industri kreatif dan teknologi nasional, serta terbukanya lapangan kerja bagi talenta digital Indonesia.
"Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang bukan hanya menggunakan teknologi, tetapi juga menciptakan teknologi, mengembangkan karya sendiri, serta memiliki kekayaan intelektual yang berdaya saing di pasar global," tegas Hoky, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN, Wakil Ketua Umum SPRI, serta Wakil Ketua FBN RI DPW DKI Jakarta.
Menutup sambutannya, Hoky menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan IGEX 2026 di lima kota. Ia berharap IGEX dapat terus berkembang menjadi platform berkelanjutan yang mempertemukan talenta, teknologi, investasi, budaya, komunitas, dan pasar, sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan industri game dan ekonomi kreatif Indonesia.
"Jati diri organisasi bukan diukur dari seberapa besar nama dan jabatan yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada anggota, industri, masyarakat, dan bangsa," pungkas Hoky. (Hendra)
suaraindonesia1 Adalah media online yang menyajikan informasi terkini serta terpercaya. Dibawah naungan badan hukum PT. SUARA KHARISMA BINTANG INDONESIA terdaftar legal di Kemenkumham dengan nomor: AHU-0117306.AH.01.11.TAHUN 2019
suaraindonesia1 berkantor pusat di PLAZA ALDEOS Jl. Warung Buncit Raya No. 39, Warung Jati Barat, RT 001/RW 09, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia
Email : redaksi.skrinews@gmail.com
Telp/WA : 0822 250000 24
COPYRIGHT © SUARA INDONESIA 1