BPJN Bungkam Soal Anggaran Jembatan 12 Miliar, APRN: Ada Aroma Busuk yang Disembunyikan!

Gorontalo - Suaraindonesia1, Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara (APRN) mengecam keras sikap membisu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait rincian anggaran proyek pergantian jembatan yang menelan dana APBN fantastis, yakni lebih dari Rp12 Miliar. Sikap tertutup otoritas jalan nasional ini dinilai memperkuat dugaan adanya praktik "main mata" di balik layar proyek tersebut.

​Koordinator APRN, Roy Syawal, menyatakan bahwa di tengah kebijakan efisiensi keuangan negara yang ketat, BPJN justru mempertontonkan pemborosan anggaran yang tidak masuk akal. Menurutnya, terdapat disparitas angka yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan proyek serupa di periode sebelumnya.

​"Kami mencium aroma busuk di balik angka 12 Miliar ini. Mengapa BPJN seolah alergi dan enggan memberikan jawaban transparan soal perbandingan biaya? Jika memang bersih, kenapa harus risih? Ketidakterbukaan ini adalah sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari publik," tegas Roy Syawal dalam keterangannya, Rabu (25/3).

​Indikasi Pemborosan di Tengah Krisis

​Roy menilai, nilai proyek kali ini melonjak tajam tanpa urgensi dan penjelasan teknis yang rasional. Ia menyoroti bahwa uang rakyat melalui APBN seharusnya dikelola dengan prinsip akuntabilitas, bukan dijadikan instrumen untuk memperkaya segelintir pihak melalui penggelembungan anggaran (mark-up) yang terstruktur.

​Langkah Konkrit: Menyeret BPJN ke Meja Hearing

​Tak main-main dengan temuannya, Roy Syawal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan persoalan ini menguap begitu saja. Dalam waktu dekat, APRN bersama tim Akpersi Provinsi Gorontalo akan melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

​"Kami akan mendesak DPRD untuk segera menjadwalkan Hearing atau audiens terbuka. Kami akan konfrontasi pihak BPJN di hadapan wakil rakyat. Rakyat Gorontalo berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir," tambah Roy.

​APRN memperingatkan BPJN agar tidak mencoba-coba bermain dengan hak informasi publik. Jika transparansi tetap disumbat, APRN mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan melakukan aksi massa yang lebih besar untuk menuntut keadilan anggaran.

Korem 052/Wkr Gas Pembangunan, Jembatan Garuda dan Program Gentengisasi Dimulai

Jakarta, suaraindonesia1.com, Korem 052/Wijayakrama tancap gas dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan program sosial kemasyarakatan. 

Hal ini ditandai dengan kegiatan ground breaking Jembatan Garuda dan dimulainya program gentengisasi di wilayahnya, Rabu (25/3/2026).

Kegiatan dilaksanakan di kawasan Jembatan Kali Sentiong, Jl. Pesanggrahan RT 006/12, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan melibatkan sekitar 65 peserta dari unsur TNI, pemerintah, dan masyarakat.

Penanggung jawab kegiatan, *Kolonel Inf  Dony Gredinand, SH..,M.Tr.Han,M.I.Pol ( Dandim 0502/JU )* menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan Jembatan Garuda ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga membuka akses, mempercepat mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, serta sambutan. Selanjutnya dilakukan pemotongan tumpeng dan prosesi peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan. 

Kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat setempat.

Selain pembangunan jembatan, program gentengisasi turut menjadi perhatian sebagai upaya peningkatan kualitas hunian warga di wilayah Korem 052/Wkr.

Dengan dimulainya dua program tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan tempat tinggal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Pademangan dan sekitarnya.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 11.00 WIB.

Hadir dalam kegiatan

:

1. Kolonel Inf Dony Gredinand, S.H., M.Tr. Han, M.I.Pol. ( Dandim 0502/JU)

2. Mayor Czi Yohana ( Pabung Kodim 0502/JU)

3. Kapten Arh Muklisin ( Wadan Ramil 03/Tj Priok )

4. Kapten Inf Muhammad Yusuf ( Pasi Ter Kodim 0502/JU

5. Kapten Inf Nono Sunyoto ( Kaurlat Ops Kodim 0502/JU )

6. letda Arm Afrizal ( Paur Ter Kodim 0502/JU )

7. Peltu Ari Mewakili Danramil 02/Pjr.

8. Bapak Edwin ( Lurah Pademangan Timur diwakili Kasi Pem )

9. Bapak Sukimin ( Kasatpol PP Kel. Pademangan Timur diwakili  )

10. Bapak Suselo ( Ketua RW. 01 )

11. Bapak Aperius ( Ketua RW. 12 )

12. Para ketua RT jajaran RW. 01, RW. 12

Report, Ida

Sikap Tegas Pemuda Bone Bolango: Desak Pemda Nonaktifkan Oknum ASN Diduga Provokator Bentrok Antar-Kampung

BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Tokoh pemuda Bone Bolango, Ibnu Datuela, melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Bone Bolango untuk segera menonaktifkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Puskesmas Bone Pantai. Oknum berinisial S.R. tersebut diduga kuat menjadi provokator dalam pertikaian antar-kelompok pemuda di wilayah Bone Pesisir.

Kronologi Kejadian

Ketegangan bermula pada Jumat, 20 Maret 2026. Bentrokan pecah antara sekelompok pemuda dari Desa Oluhuta dan Desa Bintalahe. Pemicu utama diduga berasal dari komentar seorang pemuda Desa Oluhuta di siaran langsung di medsos, menyulut emosi remaja Desa Bintalahe hingga berujung pada perkelahian fisik.

Dugaan Keterlibatan Oknum ASN

Situasi semakin memanas pada Sabtu, 21 Maret 2026 ba'da salat Idul Fitri. Oknum berinisial S.R. (yang dikenal warga sebagai Mantri A.) mendatangi Desa Bintalahe untuk memberitahukan adanya rencana penyerangan. Namun, S.R. justru kembali mendatangi Desa Bintalahe bersama sekitar 30 orang remaja dari Desa Oluhuta. Kehadiran massa yang dipimpin oleh oknum ASN tersebut memicu terjadinya bentrokan susulan yang lebih besar.

Tuntutan dan Langkah Hukum

Ibnu Datuela menyayangkan keterlibatan seorang abdi negara dalam aksi provokasi massa. Menurutnya, tindakan S.R. sangat mencederai citra ASN dan merusak kondusivitas wilayah Bone Pesisir.

"Kami meminta Pemda Bone Bolango segera mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan S.R. Seorang ASN seharusnya menjadi penengah dan pelayan masyarakat, bukan justru menjadi motor penggerak pertikaian antar-kampung," tegas Ibnu.

Saat ini, pihak Polsek Kabila Bone telah melakukan langkah hukum serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Reporter: Jhul-Ohi

Polres Parimo Bungkam, Publik Curiga Ada Kejanggalan dalam Penegakan Hukum PETI

PARIGI MOUTONG, suaraindonesia1.com – Sikap diam seribu bahasa yang ditunjukkan Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong (Parimo) terkait skandal Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Karya Mandiri memicu mosi tidak percaya di tengah masyarakat. Bungkamnya pihak kepolisian atas pertanyaan-pertanyaan krusial masyarakat bukan sekadar hambatan komunikasi, melainkan sinyal kuat adanya kejanggalan dalam proses penegakan hukum.

Hingga detik ini, Polres Parimo tidak menjawab lima persoalan fundamental yang mengarah pada dugaan "main mata" antara oknum aparat dengan mafia tambang:

1. Memburu Sang "Cukong": Sejauh mana langkah konkret Polres Parimo dalam mengejar pemodal besar (aktor intelektual) yang menggerakkan alat berat di Karya Mandiri? Publik mencurigai penegakan hukum hanya menyasar pekerja lapangan (operator), sementara pemilik modal tetap bebas.
2. Logistik Haram: Aktivitas alat berat membutuhkan ribuan liter BBM dan modal miliaran rupiah. Diamnya Polres soal penelusuran aliran dana dan suplai BBM menunjukkan kegagalan total dalam memutus urat nadi kejahatan lingkungan ini.
3. Bau Amis "Beking" Aparat: Rumor di masyarakat bukan sekadar isapan jempol. Bertahannya PETI Karya Mandiri diduga kuat karena adanya "payung perlindungan" dari oknum aparat. Jika Polres bersih, mengapa Propam tidak transparan dalam menyapu bersih isu keterlibatan internal ini?
4. Drama P-21 yang Berlarut: Pelimpahan berkas ke Kejaksaan yang terus-menerus dikembalikan (P-19) adalah bukti nyata ketidakprofesionalan penyidik atau—yang lebih buruk—upaya sengaja untuk memperlemah kasus agar tersangka bisa lepas demi hukum. Apa poin krusial yang tidak mampu dipenuhi?
5. Operasi "Gimmick" & Tebang Pilih: Penertiban awal Maret diduga hanya sandiwara (gimmick). Informasi di lapangan menunjukkan alat berat masih menderu pasca-operasi. Diduga ini bukan penegakan hukum, melainkan praktik "tebang pilih" yang hanya menindak mereka yang tidak menyetor!

Mendesak Intervensi Polda Sulteng dan Mabes Polri

Sikap bungkam Polres Parimo adalah penghinaan terhadap keterbukaan informasi publik dan semangat Presisi Kapolri. 

"Jika Polres Parimo terus menutup diri, wajar jika masyarakat berasumsi ada sesuatu yang disembunyikan," ucap Supri.

Supri menambahkan, jika Polres Parimo tidak mampu atau "takut" menyentuh para bos tambang di Karya Mandiri, kami mendesak Kapolda Sulawesi Tengah dan Divisi Propam Mabes Polri untuk segera mengambil alih kasus ini dan mencopot pejabat terkait yang terindikasi membiarkan perusakan alam terjadi di depan mata.

Hukum tidak boleh kalah oleh negosiasi di bawah meja!

Reporter: Jhul-Ohi

Efek Domino Skandal Boalemo, FPKG Desak DPRD Provinsi Audit Total 165 Unit KDMP Bone Bolango: Jangan Sampai Rakyat Makan Ampas!

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Ketua Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG), Fahrul Wahidji, memberikan peringatan keras terkait potensi kebocoran anggaran raksasa pada proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bone Bolango. Desakan ini mencuat menyusul terbongkarnya "skandal potongan" anggaran di Boalemo yang kini mulai menjadi bola salju di tengah publik.

Membedah Potensi Kerugian di Bone Bolango

Fahrul Wahidji mengungkapkan bahwa dengan target pembangunan 165 unit KDMP di seluruh desa/kelurahan di Bone Bolango, ruang bagi oknum untuk bermain sangatlah besar jika tidak ada pengawasan ketat dari legislatif dan aparat penegak hukum.

"Jika di Boalemo saja anggaran 1,6 Miliar 'disunat' menjadi 1,1 Miliar dan masih dipotong lagi 7 hingga 10 persen, bayangkan apa yang terjadi pada 165 unit di Bone Bolango? Jika polanya sama, ada potensi perampokan dana rakyat sebesar Rp26,4 Miliar hanya dari selisih pemotongan 10 persen tersebut. Ini angka yang sangat fantastis dan melukai hati rakyat desa," tegas Fahrul Wahidji.

Desakan Transparansi: Audit Jalur Anggaran

FPKG menuntut DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera menggunakan hak pengawasannya guna melakukan audit investigatif terhadap alur distribusi anggaran dari pusat hingga ke tingkat pelaksana teknis (Satgas). Fahrul menekankan bahwa jalur pemeriksaan harus dilakukan secara transparan meliputi:

• Verifikasi Kontrak: Kesesuaian antara pagu anggaran pusat (1,6 M) dengan kontrak yang diterima di daerah.
• Audit Pelaksana Teknis: Memeriksa laporan pertanggungjawaban dari satuan tugas pembangunan (unsur TNI) di Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
• Cek Fisik Lapangan: Menilai apakah kualitas bangunan fisik senilai 1,1 Miliar atau justru jauh di bawah itu (kualitas bangunan 600-700 juta).

"Jangan Ada Institusi yang Kebal Audit"

Fahrul juga memperingatkan bahwa keterlibatan unsur aparat dalam pelaksanaan teknis tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan.

"Kami meminta DPRD jangan mandul! Panggil pihak perbankan, dinas terkait, dan perwakilan Satgas pembangunan. Skandal Boalemo hanyalah puncak gunung es. Jika Bone Bolango dan Kota Gorontalo tidak diaudit sekarang, program strategis nasional ini hanya akan menjadi ladang 'bancakan' oknum berbaju dinas," pungkas Fahrul dengan nada tajam.

FPKG menyatakan siap menyodorkan data pendukung kepada Komisi terkait di DPRD Provinsi dan akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan mengenai sisa anggaran yang diduga "menguap" tersebut.

Reporter: Jhul-Ohi

Kota Gorontalo Memanas! Ibnu Datuela (FPKG) Desak DPRD Provinsi Audit Investigatif Dana KDMP, Cium Aroma 'Gelap' Transparansi

GORONTALO, suaraindonesia1.com – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) kembali melempar "bola panas" terkait pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kali ini, Anggota Aliansi FPKG, Ibnu Datuela, secara khusus menyoroti pembangunan gerai KDMP di wilayah Kota Gorontalo yang dinilai tertutup dan jauh dari prinsip transparansi publik.

Laporan Masyarakat: Dana "Siluman" Tanpa Kejelasan

Ibnu Datuela mengungkapkan bahwa desakan ini muncul bukan tanpa alasan. FPKG telah menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai ketidakjelasan alur anggaran dan pelaksanaan fisik di lapangan.

"Kami menerima banyak keluhan dari warga. Masyarakat bertanya-tanya, anggaran jumbo hingga 1,6 Miliar per unit itu lari ke mana saja? Di Kota Gorontalo, informasi mengenai rincian belanja dan siapa pelaksana teknis yang bertanggung jawab seolah menjadi 'barang gaib' yang sulit diakses," tegas Ibnu Datuela.

Desak DPRD Provinsi Turun Gunung

Ibnu meminta DPRD Provinsi Gorontalo tidak hanya menjadi penonton di tengah kegaduhan anggaran program strategis nasional ini. Ia mendesak Komisi terkait untuk segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan 50 unit KDMP di Kota Gorontalo.

"DPRD harus segera melakukan pemeriksaan. Jangan biarkan hak-hak rakyat di Kota Gorontalo 'disunat' oleh oknum pelaksana dengan dalih instruksi pusat. Rakyat berhak tahu mengapa ada selisih anggaran yang sangat mencolok antara pagu pusat dengan realita bangunan di lapangan," tambahnya.

Ancaman "Kebocoran" di Ibu Kota Provinsi

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Gorontalo seharusnya menjadi percontohan transparansi. Namun, Ibnu menilai skandal yang terjadi di Boalemo bisa saja merembet ke Kota jika tidak ada audit investigatif sejak dini.

"Jika di kabupaten lain sudah terdeteksi ada potongan 7 hingga 10 persen, kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi di Kota Gorontalo. Kami menuntut transparansi penuh dari pelaksana teknis. Jika ditemukan bukti pemotongan, kami akan menyeret oknum tersebut ke jalur hukum tanpa pandang bulu," tutup Ibnu.

FPKG menyatakan akan terus melakukan investigasi mandiri dan mengawal setiap laporan masyarakat hingga ke meja hijau.

Reporter: Jhul-Ohi

Andika Wijaya Soroti Sikap Diam Kapolres Bolsel Soal Pertambangan Ilegal

BOLMONG SELATAN, suaraindoneisa1.com — Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) marak terjadi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kegiatan ilegal ini dinilai merusak lingkungan dan belum mendapat persetujuan tegas dari pihak yang berwenang.

Andika Wijaya menyoroti sikap Kapolres Bolsel yang dinilai diam terhadap permasalahan tersebut. Ia menyebut aktivitas PETI di wilayah tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Andika yang juga sebagai jenderal lapangan mengklaim adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu.

“Berdasarkan informasi dan data yang kami pegang, ada beberapa oknum pemerintah dan penegak hukum yang diduga terlibat langsung atau sekadar meminta setoran dari kegiatan PETI. Meski ini masih sebatas dugaan, namun jika benar, inilah yang membuat penertiban tidak berjalan,” jelasnya.

Ia menilai, para pelaku PETI didorong oleh potensi keuntungan besar yang didapat tanpa hambatan hukum, meski harus mengorbankan lingkungan dengan penggunaan zat kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida.

Aktivitas PETI marak dan banyak di Bolsel, namun ironisnya sampai saat ini tidak ada penindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga kegiatan ilegal tersebut menjadi semakin berkembang liar dan menjamur.

“Sehingga menggelar aksi demonstrasi adalah wujud komitmen dan keseriusan saya bersama teman-teman aktivis yang konsisten dalam pergerakan ini agar permasalahan tambang ilegal di Bolsel secepatnya tuntas,” tegas Andika.

Reporter: Jhul-Ohi

APARAT PETI Siap Gelar Aksi, 8 Tuntutan Menjadi Desakan Keras

BOLMONG SELATAN, suaraindonesia1.com — Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Bolaang Mongondow Selatan kembali memicu perhatian publik. Praktik yang berlangsung secara terbuka di sejumlah wilayah itu dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah aktivis yang juga putra daerah dan terafiliasi dalam Aliansi Pergerakan Rakyat Tolak Pertambangan Tanpa Izin (APARAT PETI) untuk menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik aksi, yakni Polres Bolsel, Kantor Bupati Bolsel, dan Kantor DPRD Bolsel.

Masyarakat mendesak Kapolres Bolsel mengusut tuntas pelaku tambang ilegal di Bolaang Mongondow Selatan. Mereka juga mempertanyakan sikap polres terkait dugaan aktivitas tambang batu hitam di Kecamatan Tomini, serta meminta tindakan tegas terhadap mafia di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti kejanggalan transparansi dalam penertiban PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Desa Tolondadu dan Desa Pidung. Mereka mendesak pemeriksaan terhadap oknum polisi yang diduga melindungi aktivitas ilegal itu.

Di sisi lain, masyarakat meminta kepala dinas terkait mundur jika tak mampu mengatasi kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Badan Kehormatan (BK) DPRD Bolsel juga didesak untuk memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Dapil 2 dalam aktivitas PETI dan tambang batu hitam di Kecamatan Tomini.

Andika Wijaya sebagai Jenderal Lapangan mengatakan ada 8 tuntutan aksi yakni:

1. Mendesak Kapolres Bolsel untuk mengusut tuntas seluruh pelaku pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Mempertanyakan sikap Polres Bolaang Mongondow Selatan terkait dugaan aktivitas pertambangan batu hitam yang ada di Kecamatan Tomini.
3. Meminta Kapolres Bolsel untuk segera bertindak tegas terkait adanya mafia batu hitam di Kecamatan Tomini.
4. Menyerahkan laporan terkait adanya dugaan aktivitas pertambangan batu hitam yang ada di Kecamatan Tomini.
5. Mendesak Kapolres Bolsel untuk mengklarifikasi kejanggalan transparansi dalam penertiban lokasi PETI di Desa Tolondadu dan Desa Pidung.
6. Mendesak Kapolres Bolsel memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Bolsel dalam melindungi aktivitas PETI dan pertambangan batu hitam di Kabupaten Bolsel.
7. Mendesak kepala dinas terkait untuk segera mundur dari jabatannya apabila tidak bisa menangani persoalan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal.
8. Mendesak BK DPRD Bolsel untuk memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Dapil 2 dalam aktivitas PETI dan pertambangan batu hitam di Kecamatan Tomini.

Andika Cs berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menertibkan praktik tambang ilegal serta memastikan kekayaan alam dikelola secara legal dan berkelanjutan.

Andika juga mengajak masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta media untuk ikut mengawal proses penegakan hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.

“Harapan masyarakat masih ada. Jika semua pihak mengawal bersama, kami percaya praktik tambang ilegal dapat dihentikan dan kekayaan alam Bolsel bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Andika.

—REDAKSI—

Hampir Setahun Plt, Prof. Fory Armin Naway Resmi Sebagai Ketua Definitif DPW PSI Gorontalo

GORONTALO, suaraindonesia1.com — Hampir setahun lamanya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Gorontalo, Prof. Fory Armin Naway akhirnya resmi ditetapkan sebagai Ketua definitif DPW PSI Gorontalo masa bakti 2026-2031.

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP PSI Nomor: 129/SK/DPP/2026 tertanggal 13 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep dan Sekjen Raja Juli Antoni.

Dengan ditetapkannya mantan Ketua TP PKK Kab. Gorontalo 2016-2025 itu, menempatkannya menjadi satu-satunya sosok perempuan Gorontalo berlatar belakang akademisi dan menyandang predikat Guru Besar yang memegang tampuk kepemimpinan partai di Gorontalo.

Ditetapkannya mantan Ketua PGRI Kab. Gorontalo itu sebagai Ketua definitif tidak terlepas dari keberhasilannya saat masih menjabat Plt yang mampu membentuk struktur kepengurusan DPW-DPD dan DPC PSI se-Provinsi Gorontalo. Hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan, yakni sejak Juni-Desember 2025, Prof. Fory berhasil membentuk struktur kepengurusan 6 DPD dan 77 DPC PSI se-Provinsi Gorontalo. Bahkan sejak Desember 2025 lalu, ia tengah berpacu membentuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di tingkat desa dan kelurahan yang ditargetkan akan tuntas tahun ini juga.

Tidak hanya itu saja, dalam rentang waktu kepemimpinannya sebagai Plt sejak Juni 2025, DPW PSI Gorontalo berperan aktif dalam kegiatan agenda nasional, di antaranya Kongres PSI di Solo pada Juli 2025 dan Rakernas PSI di Makassar pada Januari 2026 lalu. DPW PSI Gorontalo dalam rentang waktu tersebut juga terus melakukan sosialisasi dan konsolidasi partai ke kabupaten/kota dan kecamatan hingga desa dan kelurahan dengan menghadirkan sejumlah kegiatan amal dan bakti sosial yang menyentuh lapisan masyarakat.

Menariknya, dilihat dari komposisi struktur kepengurusan DPW PSI Provinsi Gorontalo dan kepengurusan di tingkat DPD, ternyata merupakan figur-figur yang diperhitungkan karena kiprahnya di tengah masyarakat. Di tingkat DPW ada nama Moh. Ali Syufriadi Lagandja sebagai Wakil Ketua yang pernah duduk di lembaga legislatif. Selanjutnya ada nama Rusli Anwar Ahmad yang dikenal sebagai pengusaha sukses di Gorontalo yang dipercaya sebagai Sekretaris. Ada juga nama AKBP (Purn) Novri Wulur yang pernah menjabat Wakapolres Gorut sebagai Ketua Bapilu.

Kepengurusan di tingkat DPW tersebut ditopang oleh struktur kepengurusan di tingkat DPD yang dinakhodai oleh figur-figur yang sudah teruji karakter kepemimpinannya. Di antaranya Usman Hasan Hulopi yang dikenal sebagai pengusaha mantan Anggota DPRD Bone Bolango 2 periode yang ditetapkan sebagai Ketua DPD PSI Bone Bolango. Di Kota Gorontalo tampil sebagai Ketua Drs. Arifin Mohamad, MH yang dikenal sebagai sosok birokrat handal, mantan Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo yang juga pernah menjabat Camat di beberapa wilayah di Kota Gorontalo.

Di Kab. Gorontalo nama Suwandi DJ. Musa yang dipercaya memangku jabatan sebagai Ketua, bukanlah figur yang asing di kalangan masyarakat Kab. Gorontalo. Ia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Gorontalo 2 periode dari PDIP dan Partai Hanura. Sementara di Kab. Gorontalo Utara tampil sebagai Ketua DPD, adalah sosok birokrat senior Gorontalo Ridwan Yasin, SH, MH yang juga mantan Sekda di wilayah utara Provinsi Gorontalo ini. Di wilayah barat Provinsi Gorontalo, yakni Kab. Pohuwato tampil sebagai Ketua Ibrahim Bouty yang pernah menjabat Kepala Dinas dan mantan calon Wakil Bupati Pohuwato yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Pohuwato.

Adapun Ketua DPD Kab. Boalemo terdapat nama Saipul Kamumu, S.Kom yang namanya cukup mengakar di kalangan masyarakat di wilayah ini, karena keberhasilan kepemimpinannya semasa menjabat Kepala Desa 2 periode dan kiprahnya di organisasi APDESI dan partai Gerindra sebelum akhirnya berlabuh di PSI. Ia didampingi oleh Sekretaris Selvia Sun Pido yang juga pernah menjabat Kepala Desa dan aktif dalam organisasi PKK di tingkat Kabupaten Boalemo.

Dengan komposisi kepengurusan PSI Gorontalo yang menghadirkan figur-figur handal di tengah masyarakat ini, PSI Gorontalo tidak hanya diprediksi akan meraih kursi yang signifikan pada Pemilu 2029, tapi juga menjadi babak baru kebangkitan PSI di Gorontalo. Diprediksi partai yang berlambang gajah ini akan tampil sebagai partai yang diperhitungkan di Gorontalo dan bakal memiliki andil yang besar dalam proses percaturan politik di bumi Serambi Madinah. (AM)

Reporter: Jhul-Ohi

PROFIL SINGKAT Petrus Kristofe Maniburi (Peki) Bakal Calon Ketua KNPI Kabupaten Waropen.

Suaraindonesia1, Petrus Kristofe Maniburi, yang akrab disapa Peki, adalah sosok anak muda yang lahir di Urfas pada 9 Januari 1999. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, anak dari pasangan Yosep Maniburi dan Ibu Adina Ruatakurei sebuah keluarga yang hidup dalam nilai pelayanan dan kesederhanaan.

Sejak kecil, Peki telah ditempa dalam kehidupan rohani. Ia dibesarkan sebagai anak seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah perkampungan, tepatnya di Kampung Odase, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen. Dari lingkungan pelayanan inilah, Peki belajar arti pengabdian, keberanian, dan tanggung jawab. Ia terbiasa mengikuti orang tuanya dalam pelayanan, dan di situlah ia mulai belajar berdiri dan berbicara di depan banyak orang.

Perjalanan pendidikannya dimulai di SD Negeri Urfas (2006–2012), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Urfas (2012–2015), dan SMA Waren (2015–2018). Semangat belajarnya terus membawanya melangkah hingga ke perguruan tinggi, di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Ia masuk pada tahun 2018 dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2023.

Dalam perjalanan hidupnya, Peki tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia memulai dari lingkungan gereja sebagai anggota pemuda GPDI, kemudian berkembang menjadi aktivis mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi.

Sebagai seorang aktivis, Peki dikenal aktif dalam gerakan anti korupsi dan turut mengawal jalannya pemerintahan, dengan fokus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Komitmennya terhadap keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi ciri khas dalam setiap langkah pengabdiannya.

Kini, dengan pengalaman, semangat, dan latar belakang yang kuat, Peki maju sebagai Bakal Calon Ketua KNPI Kabupaten Waropen membawa harapan baru bagi generasi muda.

Dengan moto hidup:

“Waktu sudah buktikan, dan akan terus membuktikan.”

Lurah Siduan Imbau Masyarakat Hentikan Segala Bentuk Perjudian Pasca-Ramadhan

Pohuwato – Suaraindonesia1, Pemerintah Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato mempertegas sikapnya terhadap praktik perjudian yang dinilai tidak hanya meresahkan, tetapi juga menggerus fondasi sosial dan kultural masyarakat. Lurah Siduan, Mahmud Wasilu, S.AP, menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar menghentikan segala bentuk aktivitas perjudian, tidak hanya dalam momentum Ramadhan, tetapi sebagai komitmen jangka panjang dalam kehidupan bermasyarakat.

Imbauan tersebut disampaikan pada Senin (23/03/2026), dengan penekanan bahwa persoalan perjudian bukan sekadar isu ketertiban, melainkan persoalan serius yang menyentuh dimensi moral, sosial, hingga keberlanjutan nilai-nilai adat di tengah masyarakat Siduan.

“Yang kami lakukan adalah membangun kesadaran. Judi bukan hanya melanggar norma, tetapi juga perlahan merusak struktur sosial dan masa depan generasi,” tegas Mahmud Wasilu.

Dari sudut pandang sosial, aktivitas perjudian terbukti memicu gangguan dalam kehidupan masyarakat. Kehadirannya menciptakan ruang-ruang sosial yang tidak produktif, memicu konflik, serta mengikis rasa aman dan ketenteraman warga di lingkungan sekitar.

Lebih dalam, ancaman terbesar justru terletak pada dampak laten terhadap anak-anak. Paparan yang terus-menerus terhadap praktik perjudian berpotensi membentuk normalisasi perilaku menyimpang, yang pada akhirnya dapat melegitimasi praktik tersebut dalam cara pandang generasi muda. Kondisi ini dinilai berbahaya karena menciptakan siklus sosial yang sulit diputus.

Dalam perspektif kultural, Kelurahan Siduan sebagai bagian dari entitas “kerajaan empat” memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga kemurnian nilai adat. Praktik perjudian secara tegas dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur yang selama ini menjadi identitas masyarakat. Bahkan, dalam banyak kasus, aktivitas ini menjadi pintu masuk terhadap tindakan kriminal yang lebih kompleks.

Meneguhkan hal tersebut, Mahmud Wasilu mengutip falsafah adat Gorontalo:

“Lipu'ndo to lipu lo uwopato, adati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to Kuru'ani.”

Ungkapan ini menegaskan bahwa tatanan kehidupan masyarakat berdiri di atas fondasi adat yang bersendikan syariat, dan syariat yang bersumber dari Al-Qur’an. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai tersebut, termasuk perjudian, tidak memiliki ruang legitimasi dalam kehidupan sosial masyarakat Siduan.

Tidak hanya itu, dampak ekonomi dari praktik perjudian juga dinilai destruktif. Ketergantungan terhadap judi kerap menyeret individu pada kondisi finansial yang tidak stabil, yang pada akhirnya memicu konflik internal dalam keluarga dan merusak keharmonisan rumah tangga.

Meski demikian, pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Kelurahan Siduan tetap bersifat persuasif dan preventif. Imbauan yang disampaikan diharapkan mampu menggugah kesadaran kolektif masyarakat, sekaligus diperkuat dengan sinergi bersama aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Jika kesadaran tidak dibangun dari dalam masyarakat itu sendiri, maka persoalan ini akan terus berulang,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang menitikberatkan pada kesadaran moral, penguatan nilai adat, dan tanggung jawab sosial, Pemerintah Kelurahan Siduan berharap masyarakat mampu menjaga integritas lingkungan sosialnya, sekaligus melindungi generasi mendatang dari dampak destruktif praktik perjudian.

BUNGKAM DAN PENUH MISTERI! BPJN Gorontalo Diduga Tutupi Kejanggalan Anggaran Jembatan Dilehito Senilai Rp 12,4 Miliar

Boalemo - Suaraindonesia1, Aroma tak sedap dugaan pemborosan anggaran dan ketidakberesan proyek infrastruktur kembali mengguncang Gorontalo. Pengurus DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Provinsi Gorontalo secara terang-terangan membongkar kejanggalan fantastis pada proyek penggantian jembatan di bawah naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Gorontalo.

Roy Syawal, Pengurus DPD Akpersi Provinsi Gorontalo, menyoroti tajam perbedaan angka yang sangat jomplang pada proyek pekerjaan jembatan yang secara spesifikasi panjang dan lebarnya hampir sama, khususnya di kawasan Desa Tapadaa.

Fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan anggaran yang tidak masuk akal:

- Jembatan Dulimata: Menelan anggaran hanya sekitar Rp 5 Miliar lebih.

- Jembatan Palu-Palu: Menelan anggaran sekitar Rp 8 Miliar lebih.

- Jembatan Dilehito - Hutamonu - Boalemo: Anggarannya membengkak fantastis hingga mencapai Rp 12.402.743.000 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

"Ini adalah angka yang sangat irasional! Ketiga jembatan ini memiliki volume, panjang, dan lebar yang hampir serupa. Lalu dari mana datangnya selisih miliaran rupiah pada Jembatan Dilehito? Ketimpangan harga yang sangat jauh ini jelas memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Jangan salahkan publik jika mencium adanya indikasi mark-up atau permainan kotor di balik angka 12,4 miliar ini!" tegas Roy Syawal.

Yang lebih memprihatinkan, pihak BPJN Provinsi Gorontalo seolah-olah bermain petak umpet dan lari dari tanggung jawab. Roy Syawal mengungkapkan bahwa sejak bulan lalu, dirinya telah berupaya menempuh jalur persuasif dengan menghubungi pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPJN melalui Kepala Satuan Kerja (KaSatker) untuk mempertanyakan dasar dari perbedaan angka yang mencurigakan tersebut.

Namun, hingga rilis ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban, balasan, atau klarifikasi dari pihak BPJN.

"Sikap bungkam dari pihak BPJN ini justru semakin mempertegas kecurigaan kami. Ada apa sebenarnya di balik proyek 12,4 Miliar ini? Apakah ada oknum yang sedang melindungi kepentingan tertentu? Institusi negara yang menggunakan uang rakyat tidak seharusnya bersikap antikritik dan tertutup seperti ini," cecar Roy dengan nada geram.

DPD Akpersi Provinsi Gorontalo mendesak agar BPJN Provinsi Gorontalo segera membuka rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jembatan Dilehito ke ranah publik. Jika sikap bungkam ini terus dipertahankan, Akpersi tidak akan segan-segan untuk membawa temuan ini ke aparat penegak hukum dan instansi pengawas terkait agar dilakukan audit investigasi secara menyeluruh.

"Uang rakyat bukan untuk dibagi-bagi dalam keheningan. Kami tunggu keberanian BPJN Gorontalo untuk bicara!" tutup Roy SyawaL 

Yonif TP 860/NSK Laksanakan Karya Bakti Jumat Bersih di Gereja GKI Imanuel Batu Zaman

Waropen-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat, prajurit Yonif TP 860/NSK melaksanakan kegiatan Karya Bakti Jumat Bersih di Gereja GKI Imanuel Batu Zaman, Kampung Ronggaiwa, Kabupaten Waropen.

Kegiatan karya bakti tersebut dilaksanakan dengan penuh semangat kebersamaan antara prajurit Yonif TP 860/NSK bersama masyarakat setempat yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kampung Batu Zaman. Pada kesempatan tersebut, prajurit bersama warga melaksanakan pengecoran bangunan gereja sebagai bagian dari proses pembangunan rumah ibadah agar dapat segera digunakan oleh jemaat untuk melaksanakan kegiatan peribadatan.

Sebanyak 50 personel prajurit Yonif TP 860/NSK diterjunkan dalam kegiatan karya bakti tersebut. Para prajurit bersama masyarakat bahu-membahu mengangkat material, mencampur semen, serta melakukan proses pengecoran secara gotong royong.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap pembangunan fasilitas masyarakat serta wujud nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat.

 Selain membantu percepatan pembangunan gereja, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara prajurit Yonif TP 860/NSK dengan masyarakat di wilayah binaan.

Melalui kegiatan karya bakti ini diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat akan terus terjalin dengan baik, sehingga tercipta kemanunggalan TNI dengan rakyat yang semakin kuat dalam mendukung pembangunan dan menjaga kebersamaan di wilayah Kabupaten Waropen.

Harapan Warga Jakarta Utara di Balik Sertifikat Elektronik: Mudah, Cepat, dan Tanpa Beban

Jakarta, suaraindonesia1.com, Program transformasi sertifikat tanah dari bentuk analog ke elektronik yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah Jakarta Utara

 Inovasi ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pertanahan yang lebih modern, aman, dan efisien.

Bagi sebagian warga, kehadiran sertifikat elektronik menjadi angin segar. Selain meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, sistem digital dinilai mampu mempercepat proses administrasi yang selama ini kerap memakan waktu.

“Kalau memang lebih cepat dan aman, tentu kami mendukung. Harapannya jangan ribet dan biayanya jelas,” ujar salah satu warga Jakarta utara

Menanggapi hal tersebut, Ketua Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara Jakarta Utara, *Chaerul Syah Hasibuan* , menegaskan bahwa digitalisasi sertifikat merupakan langkah maju, namun harus diimbangi dengan pelayanan yang transparan dan berpihak pada masyarakat.

“Program ini baik dan kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam modernisasi layanan pertanahan. 

Namun yang paling penting adalah implementasinya di lapangan. Jangan sampai masyarakat justru dibingungkan dengan prosedur yang kurang jelas atau biaya yang tidak transparan,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Kantor Pertanahan Jakarta Utara dari Badan Pertanahan Nasional memastikan bahwa program sertifikat elektronik dirancang untuk memberikan kemudahan serta kepastian hukum kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sertifikat elektronik merupakan bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan keamanan dokumen serta mempercepat proses layanan pertanahan,” ujar *Adie* perwakilan BPN Jakarta Utara.

Pihaknya juga menegaskan bahwa seluruh proses pelayanan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terkait biaya yang mengacu pada PP No. 128 Tahun 2015.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengurus langsung melalui kantor resmi dan tidak melalui perantara yang tidak jelas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas kami dalam memberikan pelayanan,” tambahnya.

Di sisi lain, masyarakat berharap program ini tidak hanya menjadi inovasi di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan. Kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta kejelasan biaya menjadi faktor utama yang terus menjadi perhatian publik.

Dengan adanya sinergi antara masyarakat, media, dan pemerintah, implementasi sertifikat elektronik diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Report, Jp

Sampaikan Pesan Moral di Hari Raya, Kapolres Tomohon AKBP Nur Kholis Jadi Khotib Idul Fitri 1447 H

SUARAINDONESIA1, TOMOHON – Kapolres Tomohon AKBP Nur Kholis menjadi khotib dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al Muhajirin Uluindano, Kota Tomohon.

Dalam khutbahnya, AKBP Nur Kholis menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual kepada jamaah, menekankan bahwa Idul Fitri bukan sekadar perayaan, tetapi menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah dan meningkatkan kualitas keimanan.

Ia mengajak umat Muslim untuk menjadikan nilai-nilai yang telah dibangun selama bulan Ramadan, seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial, sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Idul Fitri adalah kemenangan sejati bagi mereka yang mampu mengendalikan diri dan menjaga hati tetap bersih,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran dan ketulusan setiap individu dalam menjaga harmoni sosial.

Kehadiran Kapolres sebagai khotib menjadi simbol kedekatan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan humanis, sekaligus menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga turut membangun nilai-nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat.

Di akhir khutbah, AKBP Nur Kholis mengajak seluruh jamaah untuk terus mempererat silaturahmi dan menjaga persatuan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, dan harmonis di Kota Tomohon.

(Rom/RedSi1)

Sinergi KMI-Parimo dan Karang Taruna Desa Palapi: Pawai Obor Meriahkan Malam Kemenangan

TAOPA, suaraindonesia1.com – Ratusan cahaya api dari obor bambu membelah kegelapan malam di Desa Palapi. Kerukunan Mahasiswa Indonesia Parigi Moutong (KMI-Parimo) berkolaborasi dengan Karang Taruna Desa Palapi sukses menyelenggarakan Pawai Obor akbar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Jumat malam.

Kegiatan yang diikuti oleh ratusan warga ini bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi lokal sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah antara mahasiswa dan masyarakat desa.

Pawai dimulai setelah salat Isya, dengan rute melintasi jalan-jalan utama desa. Gema takbir yang dikumandangkan peserta menambah suasana khidmat di sepanjang jalur pawai. Kehadiran KMI-Parimo dalam agenda ini menegaskan peran mahasiswa tidak hanya di ranah akademik, tetapi juga dalam pengabdian sosial dan budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Saprin Sumar, Ketua Umum KMI-Parimo, memberikan pernyataan penting terkait makna filosofis di balik kegiatan ini. Menurutnya, pawai obor bukan sekadar iring-iringan lampu, melainkan simbol hak masyarakat untuk merayakan identitas budayanya.

Sinergi antara KMI-Parimo dan Karang Taruna Palapi membuktikan bahwa pemuda adalah garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial. Kami ingin memastikan bahwa semangat kebersamaan ini tidak padam seiring berakhirnya pawai.

Pawai obor diakhiri dengan tertib di titik finis yang ditentukan. Panitia pelaksana berharap kegiatan kolaboratif ini dapat menjadi agenda tahunan yang lebih besar ke depannya.

"Kami mengapresiasi seluruh warga Desa Palapi yang telah menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ini adalah kemenangan kita bersama," tutup Saprin.

Reporter: Jhul-Ohi