Air Terkontaminasi E. Coli, Aktivis Desak Audit Dirut PDAM Bone Bolango

BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Temuan resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terkait kualitas air PDAM memicu sorotan serius dari publik. Aktivis muda, Jamaludin B. Hamsa, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas setelah hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kontaminasi bakteri berbahaya dalam air yang didistribusikan ke masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kualitas Air Dinas Kesehatan tertanggal 19 Januari 2026, air PDAM Bone Bolango diketahui mengandung bakteri Escherichia coli (E. coli) sebesar 15 CFU/100 ml dan total coliform 45 CFU/100 ml, yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai standar baku mutu air minum dalam Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut, kandungan E. coli seharusnya berada pada angka nol.

Menanggapi hal itu, Jamaludin menilai kondisi ini sebagai persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele. Ia menegaskan bahwa keberadaan E. coli merupakan indikator kuat adanya pencemaran biologis yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini soal air yang setiap hari digunakan masyarakat ternyata terkontaminasi bakteri yang berasal dari kotoran. Ini ancaman nyata bagi kesehatan publik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa air yang secara fisik terlihat jernih justru dapat menipu masyarakat, karena di balik tampilannya yang bersih, terkandung bakteri berbahaya yang tidak terlihat secara kasat mata.

“Rakyat tidak pernah diberi pilihan. Mereka menggunakan air itu setiap hari tanpa tahu bahwa kualitasnya tidak memenuhi standar. Ini bentuk pengabaian terhadap hak dasar masyarakat,” lanjut Jamaludin.

Menurutnya, temuan dari Dinas Kesehatan tersebut sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa telah terjadi kegagalan dalam sistem pengelolaan air bersih, baik pada tahap pengolahan maupun distribusi.

“Kalau E. coli bisa lolos sampai ke jaringan distribusi, itu artinya ada yang tidak beres dalam sistem. Ini bukan kejadian biasa, ini kegagalan yang nyata,” ujarnya.

Atas dasar itu, Jamaludin mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen PDAM, termasuk mengevaluasi kinerja Direktur Utama sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan air bersih.

“Kami mendesak audit terhadap Direktur PDAM segera dilakukan. Harus ada pertanggungjawaban atas air yang terkontaminasi ini. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari buruknya pengelolaan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa membiarkan kondisi ini tanpa penanganan yang serius sama saja dengan membiarkan risiko kesehatan masyarakat terus berlangsung.

“Kalau ini terus dibiarkan, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran terhadap keselamatan rakyat,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Jamaludin menegaskan bahwa air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dikompromikan oleh buruknya tata kelola.

“Air adalah kebutuhan hidup paling mendasar. Ketika itu sudah tercemar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya layanan, tetapi keselamatan masyarakat secara keseluruhan,” tutupnya.

— REDAKSI —

Dari MBG Sampai TNI Merangkap Sipil: Badko HMI Sulut-Go Gelar Bicara Buku #Reset Indonesia Menuju May Day

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Di tengah denyut persoalan kebangsaan yang kian menyesakkan, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) menggelar Diskusi Aksi [DIKSI] Vol VII, Bicara Buku bertajuk Reset Indonesia pada Senin, 21 April 2026, bertempat di Kampus 2 IAIN Limboto Barat. Forum ini bukan sekadar diskusi intelektual; ia adalah sinyal perlawanan, deklarasi sikap kritis mahasiswa Islam yang menolak diam di hadapan negara yang dinilai tengah kehilangan arah. Ketua Umum Badko HMI Sulutgo, Aris Setiawan Karim, membuka forum dengan nada yang membara.

"Ini bukan sekadar diskusi buku. Ini adalah langkah awal konsolidasi kita menuju May Day. Kita hadir di sini karena kita sadar bahwa persoalan kebangsaan hari ini tidak bisa kita diamkan. Gerakan ini akan terus berlanjut, dan akan semakin masif," tegas Aris dalam opening speech-nya, memantik semangat seluruh peserta yang hadir.

Narasumber pertama yang tampil adalah Idil Supu, kader HMI IAIN Gorontalo, membawa perspektif segar dari akar rumput gerakan mahasiswa. Ia mengingatkan bahwa perubahan sejati tidak lahir dari ruang-ruang elit, melainkan dari kesadaran kolektif kader yang terkonsolidasi dengan baik.

"Buku Reset Indonesia mengingatkan kita bahwa bangsa ini butuh keberanian untuk memulai ulang—dan itu harus dimulai dari kita, dari gerakan mahasiswa yang tidak takut untuk kritis dan tidak mudah dibeli," ujar Idil, menutup sesi diskusi dengan tepuk tangan meriah.

Giliran berikutnya, Muh. Kamal Sayidina Ali, Ketua Bidang Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan, yang membuka diskusinya dengan menyerang keras kondisi dunia pendidikan nasional dan skandal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang alih-alih mencerdaskan, justru meracuni anak-anak bangsa. Data yang ia paparkan mencengangkan: berdasarkan hasil monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal 2025 hingga April 2026, setidaknya 33.626 pelajar di Indonesia mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG, tersebar di 31 provinsi. Tragisnya, rata-rata korban per bulan pada 2026 melonjak 42,56 persen dibandingkan tahun 2025. Gorontalo pun tak luput: sedikitnya 11 siswa SMK Tridarma Kota Gorontalo diduga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG, dan Badan Gizi Nasional bahkan terpaksa menutup dua dapur SPPG di Provinsi Gorontalo setelah ditemukan roti berjamur dalam menu MBG dan dugaan keracunan pada seorang balita.

"Program MBG didesain untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak bangsa, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ribuan anak keracunan, dapur-dapur bermasalah tetap dibiarkan beroperasi, dan pemerintah lebih sibuk membela program daripada menyelamatkan anak-anak. Ini bukan kegagalan teknis—ini kegagalan moral negara terhadap generasinya sendiri," serang Idil dengan lantang di hadapan peserta.

Melanjutkan kritik dengan menyoroti bahwa krisis MBG hanyalah cermin dari wajah pendidikan Indonesia yang lebih luas, sebuah sistem yang telah lama sakit. Ia menegaskan bahwa pendidikan hari ini lebih banyak memproduksi tenaga kerja penurut daripada warga negara yang kritis dan berdaulat atas pikirannya sendiri.

"Pendidikan kita sedang dalam darurat. Kita mencetak lulusan yang lihai mencari kerja, tapi buta membaca ketidakadilan. Reset Indonesia bukan hanya soal kebijakan di atas kertas, ia harus dimulai dari cara kita mendidik. Karena sistem pendidikan yang sakit akan terus melahirkan generasi yang mudah diatur dan mudah dibungkam," ujar Kamal dengan penuh keyakinan, disambut tepuk tangan riuh peserta.

Suasana diskusi semakin memanas ketika Harun Alulu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, naik berbicara. Ia mengupas secara tajam tentang lemahnya supremasi hukum, maraknya represifitas negara terhadap suara kritis, hingga yang paling menggelisahkan—masifnya keterlibatan TNI dalam ranah sipil. Mulai dari pengelolaan program MBG hingga Koperasi Merah Putih. 

"Kita bersyukur program MBG ini menyasar anak-anak untuk pemenuhan gizi mereka, tetapi kita tidak ingin negara kita dibombardir negara lain, tetapi sementara itu tentara kita malah sibuk ngurusin MBG dan Koperasi," tegas Harun, membuat ruang diskusi bergemuruh.

Menutup rangkaian pemaparan narasumber, Arga Nurmasyah Mokodompit, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan ESDM, tampil dengan data dan analisis yang menohok soal keserakahan negara dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia. Ia menelanjangi bagaimana dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi terus-menerus dijadikan tiket bagi korporasi besar untuk mengeksploitasi sumber daya alam, sementara rakyat di sekitar area tambang dan konsesi justru semakin terpinggirkan dari tanahnya sendiri. 

"Negara kita kaya luar biasa, tapi kekayaan itu tidak pernah benar-benar sampai ke tangan rakyat. Yang ada justru lubang-lubang bekas tambang, hutan yang gundul, laut yang tercemar, dan masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. Selama kebijakan ESDM masih berpihak pada oligarki dan korporasi, maka bicara tentang kesejahteraan rakyat hanyalah omong kosong belaka," beber Arga dengan nada berapi-api, menutup sesi yang penuh ledakan argumentasi kritis.

Kegiatan Bicara Buku Reset Indonesia yang digelar di Kampus 2 IAIN Limboto Barat ini ditutup dengan komitmen kolektif yang bulat: konsolidasi tidak akan berhenti. Badko HMI Sulutgo menegaskan bahwa forum ini adalah pembuka dari serangkaian aksi yang akan digelar secara masif dan terstruktur menjelang May Day. Buku Reset Indonesia telah menjadi kompas, dan HMI Sulutgo siap melangkah lebih jauh, lebih keras, dan lebih nyata dalam membawa suara rakyat ke hadapan kekuasaan.

— REDAKSI —

Masyarakat Waropen Sampaikan Aspirasi ke BPK RI Papua, Desak Audit Jujur dan Transparan

Waropen-Suaraindonesia1.com. Masyarakat Kabupaten Waropen menyampaikan aspirasi resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua terkait pelaksanaan audit kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Rabu (22/04/2026)

Aspirasi tersebut ditujukan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua sebagai bentuk harapan masyarakat terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Warga menyambut baik kehadiran tim auditor BPK di wilayah Waropen, yang dinilai membawa harapan baru bagi perubahan kondisi keuangan daerah.

Dalam pernyataan yang disampaikan, masyarakat menegaskan keinginan agar status opini keuangan daerah dapat meningkat, dari sebelumnya TMP (Tidak Memberikan Pendapat) menuju WDP (Wajar Dengan Pengecualian), atau bahkan mencapai opini yang lebih baik. Namun demikian, masyarakat menekankan bahwa perubahan tersebut harus diperoleh melalui kerja nyata dan integritas, bukan melalui praktik lobi, negosiasi tertutup, maupun indikasi suap.

Lebih lanjut, masyarakat mengungkapkan sejumlah temuan dan kejanggalan selama proses audit berlangsung. Salah satu yang disoroti adalah adanya pergeseran anggaran yang dilakukan setelah penetapan APBD Perubahan Tahun 2025, di mana waktu pelaksanaan anggaran tersisa sangat singkat. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi terhadap potensi penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti adanya krisis dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah. Di lapangan, ditemukan bahwa honor aparat kampung belum terbayarkan serta adanya penumpukan utang kepada pihak ketiga, yang dinilai bertolak belakang dengan laporan keuangan yang tampak tertib secara administratif.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah adanya perbedaan data antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), khususnya terkait nomor Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam pergeseran anggaran. Ketidaksinkronan ini dinilai sebagai indikasi serius yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Masyarakat Waropen berharap agar hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah. Mereka juga meminta agar setiap temuan penyimpangan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami percaya BPK RI adalah benteng terakhir harapan masyarakat dalam menegakkan keadilan fiskal. Oleh karena itu, kami berharap tim auditor dapat bekerja secara independen dan objektif, tanpa intervensi dari pihak mana pun,” demikian pernyataan masyarakat.

Aspirasi ini disampaikan dengan harapan agar pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Waropen ke depan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak.

Pernyataan ini turut didukung oleh narasumber Petrus Kritofol Maniburi, S.H, yang menyampaikan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

Warga Desa Motilango Keluhkan Distribusi Elpiji 3 Kg: Harga Melambung, Stok Diduga Dialihkan ke Luar Wilayah

KAB. GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Warga Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, mengeluhkan distribusi gas Elpiji 3 kilogram yang dinilai tidak tepat sasaran. Keluhan utama meliputi harga jual yang diduga melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta sulitnya masyarakat setempat mendapatkan stok. Ironisnya, stok yang terbatas tersebut justru diduga lebih banyak dialihkan ke pembeli dari luar wilayah kecamatan dengan harga lebih tinggi.

Seorang warga Desa Motilango, Djabalnur Tangoi, menyatakan bahwa kondisi ini sudah menjadi rahasia umum. Ia menyayangkan adanya ketidaksesuaian antara informasi resmi yang tertera di spanduk pangkalan dengan realitas pelayanan di lapangan.

"Kami menangkap adanya kegelisahan yang mendalam di masyarakat. Berdasarkan pantauan, pangkalan memasang spanduk HET Rp18.000 sebagai formalitas, namun laporan dari warga menyebutkan harga yang dibebankan jauh melampaui angka itu," ungkap Djabalnur kepada media, Selasa (21/04).

Lebih lanjut, Djabalnur mencurigai adanya unsur pembiaran dari pihak terkait sehingga praktik merugikan warga kecil ini bisa berlangsung lama tanpa sanksi tegas.

"Praktik ini seolah-olah dibiarkan. Saat warga desa sendiri datang membeli, alasan yang diberikan seringkali stok tidak cukup atau habis. Namun, disinyalir stok tersebut justru dialihkan ke pihak luar desa dengan harga selangit. Ini jelas mencederai rasa keadilan warga yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi," tegasnya.

Djabalnur menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi ke pihak Pertamina serta instansi pemerintah terkait.

"Saya akan melaporkan pangkalan ini, termasuk pangkalan-pangkalan lain di wilayah Desa Motilango yang melakukan praktik serupa. Kami menuntut adanya inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti melanggar, kami minta izinnya dicabut karena sudah menyengsarakan rakyat demi keuntungan pribadi," pungkas Djabalnur.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan Pertamina segera turun tangan melakukan pengawasan ketat agar distribusi Elpiji 3 kg kembali sesuai aturan dan tepat sasaran bagi warga yang berhak menerima subsidi.

— REDAKSI —

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Teguhkan Komitmen Bebas Narkoba dan Handphone Lewat Apel Ikrar Bersama

Jakarta, Suaraindonesia1, 21 April 2026 – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dan penggunaan handphone ilegal di dalam lingkungan pemasyarakatan melalui Apel Ikrar Bebas Narkoba dan Handphone, Selasa (21/04).

Kegiatan yang berlangsung tertib dan khidmat ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas, Nety Saraswaty, serta diikuti oleh seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural, JFU/JFT, PPPK, CPNS, anggota regu jaga, hingga warga binaan. Keterlibatan seluruh elemen ini menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan narkoba dan handphone ilegal merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan ikrar oleh perwakilan petugas, Putri Mawar Sari, dan warga binaan berinisial UK. Ikrar tersebut kemudian diikuti secara serentak oleh seluruh peserta apel, mencerminkan tekad kuat untuk menolak segala bentuk pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan narkoba dan penggunaan alat komunikasi ilegal.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar bersama oleh Pejabat Eselon IV. Penandatanganan ini menjadi simbol keseriusan seluruh jajaran dalam menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap narkoba dan handphone ilegal.

Dalam amanatnya, Kepala Lapas Nety Saraswaty menegaskan bahwa ikrar yang telah diucapkan bukan sekadar seremonial, melainkan janji moral dan profesional yang wajib diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan lapas tetap bersih dari narkoba dan handphone ilegal. Ikrar ini harus diwujudkan dalam tindakan, bukan hanya diucapkan,” ujar Kalapas Saraswati dalam sambutannya.

Ia juga menekankan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran. Baik petugas maupun warga binaan yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak.

Apel ikrar ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara petugas dan warga binaan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan komitmen bersama ini, seluruh pihak diharapkan dapat saling mengingatkan serta berperan aktif dalam menjaga keamanan di dalam lapas.

Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba dan handphone ilegal, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui apel ikrar ini, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus berbenah, memperkuat pengawasan, serta mengendalikan potensi pelanggaran. Diharapkan, langkah ini mampu menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih aman, tertib, dan mendukung proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial warga binaan secara optimal. (Hms)

Dishub Palu Cabut Larangan Parkir Di Jl Hasanuddin Diduga Kuat Demi Kepentingan Pengusaha Di Sisi Kiri Jalan

Suarindonesia1.com- Palu, (21/04/2026), Pencabutan larangan parkir di sisi kiri Jalan Hasanuddin, Kota Palu, viral di sosial media dan menjadi perbincangan hangat media sosial. Banyak yang berkomentar itu dilakukan oleh pihak dinas perhubungan kota palu bukan untuk kelancaran arus lalu lintas melainkan untuk kelancaran beberapa usaha disisi kiri jalan.

Menurut  LI salah satu warga yang menghubungi  awak media via pesan Facebook. 

" Keputusan yang diambil DISHUB Palu melanggar hukum yaitu  UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan : dilarang parkir di ruas jalan nasional. Saya sangat menyayangi keputusan pencopotan larangan tersebut dan saya  juga mendapatkan informasi ada pungli dari coffe shop ke dishub Palu. Makannya rambu larangan parkir yg tadinya di pasang di sebelah kiri (jalur satu arah), malah mereka copot dan pindahkan ke sebelah kanan,  yg mana artinya sdh boleh parkir sebelah kiri. padahal itu jalan statusnya jalan nasional , harus bebas hambatan dan samgat tidak boleh parkir di badan jalan baik kiri jalan maupun kanan jalan" . 

LI pun menambahkan " Setiap usaha itu harus ada izin usahanya dimana setiap usaha harus ada lahan parkir, curiga izin nya jg abal-abal makannya marak di Kota Palu tercinta ini parkiran di pinggir jalan semua, karena usaha tdk ada tempat parkir". 

Kami berharap ada pemerintah kota dan Provinsi yaitu Pak wali kota dan gubernur Sulawesi Tengah bisa memberikan teguran keras kepada Kadis Perhubungan kota Palu atas tindakan ini.

Menurut Trisno, selaku kepala dinas perhubungan kota Palu saat di hubungi  via telepon  oleh Jurnalis Suaraindonesia1.com " Memang benar pak kami melakukan pencopotan larangan tersebut namun hal itu kami lakukan sebenarnya untuk kepentingan masyarakat yang ingin belanja di sisi kiri jalan karena jika kami mau terapkan aturan yang berlaku maka setiap hari kami memberikan denda sebesar lima juta rupiah kepada pelaku usaha dan menggembok setiap kendaraan yang parkir disisi kiri "

"Kami selaku dinas perhubungan kota palu menghimbau Bagi setiap pelaku usaha agar sebelum berusaha di kota palu wajib menyiapkan lahan parkir , sehingga konsumennya tidak parkir di bahu jalan , apalagi parkir dibawah rambu larangan  diruas ruas  jalan nasional  dalam wilayah kota palu , jika hal tersebut terjadi maka sudah pasti dishub kota palu akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlakul  kepada pelaku usaha maupun pemilik kendaraan", tutupnya.

Hari Jadi Ke-27 Kota Banjarbaru, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Dukung Visi dan Pertegas Sinergi Menuju Banjarbaru Emas.

Banjarbaru, suaraindomesia1.com, Puncak perayaan Hari Jadi Ke-27 Kota Banjarbaru Tahun 2026, diselenggarakan di Lapangan Dr. Murdjani Kota Banjarbaru, Senin (20/04/2026). Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 13/D.II Lanud Sjamsudin Noor Ny. Yana Ambarita, turut hadir pada acara tersebut.

Dengan mengusung tema “Kita Gawi Sabarataan, Bakurinah Gasan Banjarbaru Emas”, prosesi puncak perayaan Hari Jadi Ke-27 Kota Banjarbaru tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, S.T., Gubernur Kalsel H. Muhidin serta para unsur Forkopimda Kalsel, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta para tamu undangan terkait lainnya.

Dalam memeriahkan Hari Jadi Ke-27 Kota Banjarbaru ini Lanud Sam turut berpartisipasi dengan membuka stand pameran event Expo dan Job Fair 2026 yang bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat TNI AU kepada masyarakat, memberikan edukasi dan informasi terkait tugas serta peran TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara nasional, sebagai media promosi rekrutmen prajurit TNI AU dan SPMB TK Angkasa Lanud Sam, menjadi sarana integrasi pelayanan yang humanis dan inovatif, sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan kehadiran stand Lanud Sam tersebut, diharapkan masyarakat dapat semakin mengenal, memahami, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap TNI AU, sekaligus mempererat sinergi antara Lanud Sam, pemerintah daerah, dan seluruh elemen demi mendukung serta mewujudkan Kota Banjarbaru Emas.

Report, Ida

Dugaan Tindakan Tidak Profesional Mencuat di Puskesmas Dulukapa, Kepala Puskesmas Dinilai Sewenang-wenang

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Dugaan tindakan tidak profesional mencuat di lingkungan Puskesmas Dulukapa. Isu ini berkaitan dengan pola kepemimpinan kepala puskesmas yang dinilai belum sejalan dengan prinsip tata kelola pelayanan kesehatan yang baik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pimpinan tersebut diduga kerap bersikap sewenang-wenang serta mencampuradukkan persoalan pribadi dengan urusan pekerjaan. Salah satu yang disoroti adalah pembatalan kegiatan pelayanan kesehatan yang disebut terjadi akibat konflik pribadi antara pimpinan dan staf. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, kepala puskesmas juga diduga sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas, serta memberikan tekanan kepada staf. Sejumlah pegawai berstatus PPPK kerap merasa terintimidasi, dengan adanya ancaman tidak diperpanjang kontrak kerja. Upaya pelaporan terkait kondisi ini disebut telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan Gorontalo Utara. Namun, hingga saat ini belum terdapat informasi resmi mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan pihak dinas, staf puskesmas juga mengaku kerap menerima pernyataan yang menyudutkan. Bahkan disebutkan bahwa laporan tidak akan diproses apabila tidak disampaikan langsung oleh pimpinan puskesmas. Situasi ini dinilai semakin melemahkan posisi staf dalam menyampaikan keluhan dan aspirasi di lingkungan kerja.

Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, dapat segera melakukan investigasi guna memastikan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Puskesmas Dulukapa maupun Dinas Kesehatan Gorontalo Utara terkait dugaan tersebut.

— REDAKSI —

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Berikan Pengarahan kepada Ketua DPRD Seluruh Indonesia

Jawa Tengah, suaraindonesia1.com, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan pengarahan kepada para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia Emas 2045”, bertempat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran strategis Ketua DPRD sebagai bagian dari pilar kepemimpinan daerah. Kehadiran Presiden dalam forum tersebut menjadi wujud komitmen untuk menyampaikan pandangan secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah. “Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa para pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. “Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di daerah yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

TNI berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas nasional serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI senantiasa bersinergi dengan seluruh komponen bangsa guna mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera.

Report, IDA

Prajurit Yonif TP 860/NSK Laksanakan Karya Bakti “Jumat Bersih” di SMA Negeri Waren

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Prajurit Yonif TP 860/NSK melaksanakan kegiatan karya bakti dalam rangka “Jumat Bersih” di SMA Negeri Waren, pada hari Jumat. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 82 personel yang turut berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

Pelaksanaan karya bakti tersebut dilakukan bersama para siswa serta Kepala Sekolah SMA Negeri Waren, Hendrina Aplena Rogi, S.Pd., M.Pd. Seluruh peserta tampak antusias bergotong royong membersihkan area lingkungan sekolah, mulai dari halaman, ruang kelas, hingga fasilitas umum lainnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI, khususnya Yonif TP 860/NSK, terhadap kebersihan lingkungan serta upaya mempererat hubungan antara prajurit dengan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. 

Dengan adanya kegiatan karya bakti ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Aktivis Bolsel Kecam Aktivitas Pertambangan dan Penyelundupan Batu Hitam di Tomini

BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Aktivis asal Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Andika Wijaya, kembali mengecam keras aktivitas pertambangan dan penyelundupan batu hitam yang terjadi di Kecamatan Tomini. Ia menilai aparat kepolisian dan pemerintah daerah belum serius menangani permasalahan tersebut yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Dalam pernyataannya, Andika mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk segera mengambil sikap tegas.

“Kami meminta pihak APH dan pemerintah daerah segera mengambil sikap tegas dalam menindaklanjuti persoalan ini. Pasalnya, aktivitas pertambangan batu hitam sudah sangat meresahkan dan mengganggu stabilitas alam yang nantinya berdampak pada kondisi lingkungan,” ujar Andika.

Ia memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Menurutnya, terdapat banyak kejanggalan dalam aktivitas tersebut, baik dari sisi legalitas, izin, hingga dugaan keterlibatan mafia yang mengeruk keuntungan dari hasil pertambangan.

Lebih parah lagi, Andika menduga adanya mafia pendatang yang bukan masyarakat asli setempat.

“Jangan semena-mena di tanah kami sendiri. Kami putra daerah, dan kalian pendatang yang sudah tidak diterima di daerah seberang, lalu datang di tanah kami hanya untuk merusak, merampok, menjadi mafia dari hasil kekayaan alam di tanah adat kami sendiri,” tegasnya.

Andika mengklaim memiliki bukti kuat terkait aktivitas tambang ilegal tersebut yang diduga telah berlangsung cukup lama dengan pola kerja terorganisir, mulai dari penambangan hingga distribusi material ke luar daerah.

Oleh karena itu, Andika Wijaya secara tegas mendorong Polres Bolsel dan Polda Sulawesi Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) untuk segera melakukan penindakan hukum terhadap terduga pelaku utama serta cukong-cukong dalam aktivitas pertambangan dan penyelundupan batu hitam tersebut.

— REDAKSI —

Irmansyah R Adam Resmi Dilantik dan Nahkodai HMPIP UNISAN Periode 2026–2027

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Peralihan kepemimpinan dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (HMPIP) Universitas Ichsan Gorontalo menandai babak baru yang sarat harapan sekaligus tantangan. Terpilihnya Irmansyah R Adam sebagai nahkoda baru periode 2026–2027 bukan sekadar pergantian struktural, melainkan momentum strategis untuk merefleksikan arah gerak organisasi di tengah dinamika zaman yang kian kompleks dan menuntut adaptasi cepat.

Irmansyah hadir bersama pengurus baru dengan gagasan yang tidak hanya normatif, tetapi juga berani mendobrak stagnasi yang kerap menghinggapi organisasi kemahasiswaan. Dalam pidato perdananya, ia menegaskan bahwa HMPIP tidak boleh terjebak dalam rutinitas seremonial semata. Organisasi harus bertransformasi menjadi ruang produksi gagasan kritis, laboratorium kepemimpinan, sekaligus motor penggerak perubahan sosial yang nyata.

Di tengah arus digitalisasi, disrupsi teknologi, dan krisis kepercayaan terhadap institusi, HMPIP dituntut untuk mengambil posisi strategis sebagai representasi intelektual muda yang progresif. Irmansyah memahami bahwa tantangan organisasi hari ini bukan hanya soal menjalankan program kerja, tetapi bagaimana membangun relevansi di tengah masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, ia mendorong paradigma baru: dari organisasi yang reaktif menjadi organisasi yang visioner dan antisipatif.

Kepemimpinan Irmansyah juga menekankan pentingnya konsolidasi internal yang berbasis pada kesadaran kolektif, bukan sekadar formalitas struktural. Ia mengajak seluruh kader untuk keluar dari zona nyaman dan berani mengartikulasikan gagasan secara kritis. Menurutnya, organisasi yang sehat adalah organisasi yang hidup dalam dialektika, di mana perbedaan pendapat bukan dianggap ancaman, melainkan energi untuk melahirkan sintesis pemikiran yang lebih matang.

Lebih jauh, Irmansyah bersama pengurus yang baru saja dilantik menargetkan HMPIP sebagai aktor intelektual yang mampu menjawab persoalan publik, khususnya dalam bidang pemerintahan dan kebijakan. Ia mendorong penguatan riset mahasiswa, advokasi kebijakan berbasis data, serta kolaborasi lintas sektor sebagai strategi untuk memperluas dampak organisasi. Dengan pendekatan ini, HMPIP diharapkan tidak hanya eksis di lingkungan kampus, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Namun, jalan menuju "peradaban baru" yang digaungkan Irmansyah tentu tidak tanpa hambatan. Tantangan klasik seperti minimnya partisipasi anggota, keterbatasan sumber daya, hingga budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di sinilah kepemimpinan Irmansyah diuji: sejauh mana ia mampu menerjemahkan visi besar menjadi langkah konkret yang terukur dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kepemimpinan Irmansyah R Adam bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang keberanian untuk mengarahkan organisasi menuju transformasi yang substantif. Jika visi progresif ini mampu diimplementasikan secara konsisten, maka HMPIP UNISAN berpotensi memasuki fase baru sebagai organisasi mahasiswa yang tidak hanya relevan, tetapi juga berpengaruh dalam membentuk lanskap pemikiran dan gerakan generasi muda di era modern.

Reporter: Jhul-Ohi

Sinergi BSSN, APTIKNAS, APKOMINDO & APINDO serta YORINDO Dorong Transformasi Digital Manufaktur yang Aman dan Efisien di Cikarang

Cikarang - Suaraindonesia1, Memasuki kota ketiga dari rangkaian Roadshow Nasional 10 Kota, kolaborasi strategis antara BSSN RI, APTIKNAS, APKOMINDO, APINDO DPK Kabupaten Bekasi, dan YORINDO Communication sukses menggelar acara bertajuk “AI Driven Secure & Efficient: Engineering the Digital Transformation Blueprint” di Holiday Inn Jababeka, Cikarang. Kegiatan ini secara khusus menyoroti percepatan transformasi digital di sektor industri manufaktur, sekaligus memperkuat cetak biru (blueprint) transformasi digital industri nasional yang komprehensif.

Acara dibuka oleh Yolanda Roring, Direktur YORINDO Communication, yang menegaskan bahwa roadshow ini dirancang untuk membekali para pemimpin industri dengan blueprint transformasi digital yang terukur, aman, dan efisien. “Setelah sukses di Surabaya dan Bali, kini giliran Cikarang sebagai jantung manufaktur Indonesia. Kami hadirkan ekosistem lengkap: dari kebijakan keamanan siber, infrastruktur digital, hingga praktik AI terapan,” ujarnya.

Dukungan Penuh APINDO untuk Daya Saing dan Produktivitas

Dukungan penuh datang dari APINDO DPK Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh M. Yusuf Wibisono, S.E., M.M., Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi. Dalam sambutannya, ia menyoroti pentingnya efisiensi berbasis AI untuk meningkatkan daya saing global industri manufaktur. “Transformasi digital bukan sekadar tren, tetapi keharusan. Dengan AI, kita bisa mendorong produktivitas yang berkeadilan, termasuk mendukung kebijakan pengupahan yang objektif berbasis produktivitas riil di lini pabrik,” tegasnya.

Prioritas Keamanan Siber: BSSN Paparkan Autonomous Defense

Mengawali sesi utama, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI melalui Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng. , Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, memaparkan strategi Autonomous Defense. Beliau menegaskan bahwa di era AI, keamanan siber otonom adalah perisai utama bagi keberlangsungan operasional pabrik. “Ancaman siber kini bergerak lebih cepat. Sistem pertahanan harus mampu merespons secara otomatis tanpa menunggu intervensi manusia. Inilah yang kami dorong untuk melindungi infrastruktur kritis manufaktur,” jelas Mamung, sapaan akrabnya.

Bangun Digital Backbone, Hindari Black Box Syndrome

Sesi dilanjutkan oleh Ketua Umum APTIKNAS sekaligus APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky) , yang membedah pentingnya membangun Digital Backbone yang kuat. “Adopsi AI tanpa fondasi infrastruktur digital yang solid berpotensi menimbulkan risiko serius, yaitu Black Box Syndrome, kondisi di mana sistem AI berjalan tanpa transparansi, kontrol, dan pemahaman yang memadai. Kita harus menghindari ketergantungan pada vendor tertutup. Pilihannya antara infrastruktur on-premise atau cloud lokal yang menjamin kedaulatan data nasional,” tegas Hoky yang juga menjabat sebagai Sekjen PERATIN dan Wakli Ketua Umum SPRI.

Hoky menambahkan, “Transformasi digital tidak cukup hanya mengadopsi AI. Tanpa infrastruktur yang kuat dan keamanan yang terjamin, AI justru dapat menjadi sumber risiko baru. Karena itulah kami hadirkan blueprint lengkap di setiap kota.” Tuturnya.

Solusi Nyata dan Keberlanjutan

Peserta diajak menyaksikan langsung implementasi solusi nyata dari mitra teknologi global. Wahyu M. Sun, CCNSP, FCNSP, CEH. selaku CEO & Founder Smartnetindo, memaparkan berbagai solusi infrastruktur digital end-to-end yang mendukung percepatan transformasi digital. Selanjutnya, Yoppy Sundawa, Business Development Manager MSI, turut menyajikan solusi perangkat keras andal untuk sektor industri. Sementara itu, Niko Dedy Syarbaini, Senior Solution Architect Alibaba Cloud Intelligence, memaparkan solusi Alibaba Cloud dan kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus untuk industri manufaktur.

Memasuki sesi siang, fokus beralih pada aspek keberlanjutan melalui paparan Pengelolaan Limbah dan Energy Management oleh Titin, Direktur PT Solusi Amanilah Indonesia (SAI) , berkolaborasi dengan MSI. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga tanggung jawab lingkungan.

Sebelum memulai workshop inti, acara diisi oleh Ika Noviani Pratiwi dari MAXY Academy, yang memaparkan strategi membangun People Intelligence di era AI. “Teknologi secanggih apa pun tetap membutuhkan manusia yang cerdas dan adaptif. Maka dari itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan transformasi,” ujarnya.

Puncak acara adalah workshop intensif yang dipandu oleh Agus Dedi Supriyadi, Direktur Smartplus sekaligus Ketua DPD APTIKNAS & APKOMINDO Bekasi, praktisi AI & IoT. Para peserta mempraktikkan langsung pembuatan otomatisasi menggunakan platform n8n dan integrasi AI-IoT. Mereka belajar bagaimana mengintegrasikan berbagai sistem lintas platform secara otomatis, mulai dari pengolahan data hingga pengelolaan workflow digital.

Kegiatan ditutup dengan sesi networking dan konsultasi langsung dengan berbagai vendor yang mengisi area display, seperti Alibaba Cloud, Smartnetindo, Asustor, dan Sawah Cybersecurity. Para peserta yang terdiri dari jajaran manajemen pabrik, tim IT, dan pelaku industri manufaktur di kawasan Cikarang tampak antusias membawa pulang wawasan menyeluruh, mulai dari kebijakan keamanan hingga praktik teknis yang siap diimplementasikan.

Roadshow ini merupakan gerakan kolaboratif lintas ekosistem untuk mendorong kesiapan industri menghadapi era AI, penguatan keamanan siber nasional, serta implementasi kecerdasan buatan yang aman, efisien, dan terukur. Kegiatan ini menjadi bagian dari inisiatif nasional membangun cetak biru transformasi digital industri secara komprehensif di 10 kota strategis Indonesia, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Surabaya, 11 Februari 2026 (Telah Sukses Dilaksanakan), Industri: Rumah Sakit, Pabrik, Bank | Venue: Grand Inna Surabaya

2. Bali, 5 Maret 2026, (Telah Sukses Dilaksanakan), Industri: Hospital, Bank, Edu, Hotel | Venue: Harris Sunset Road

3. Cikarang, 9 April 2026, (Telah Sukses Dilaksanakan), Industri: Manufacture | Venue: Holiday Inn Jababeka

4. Batam, 22 April 2026, Industri: Manufacture, Shipping, Hospital | Venue: Harmoni One

5. Purwakarta, 28 April 2026, Industri: Manufacture | Venue: Prime Plaza

6. Tangerang, 7 Mei 2026, Industri: Manufacture | Venue: Aston Cimone

7. Yogyakarta, 21 Mei 2026, Industri: Hospital | Venue: Menyusul

8. Jakarta, 10 Juni 2026, Industri: Hospital | Venue: Aston Kartika Grogol

9. Semarang, 18 Juni 2026, Industri: Hospital | Venue: Santika Premiere

10. Balikpapan-Samarinda, 25 Juni 2026, Industri: Manufacture, Hospital, Hotel | Venue: Menyusul

Seluruh rangkaian seminar dan workshop ini tidak dipungut biaya. Informasi pendaftaran serta kerja sama sponsor dapat diperoleh melalui kontak 081932674333 / 08132175822.

Garda Patriot Nusantara Gelar Halal Bihalal 1447 H di Ballroom Cut Nya Dien Buperta Cibubur, Jakarta Timur

Jakarta, suaraindonesia1.com, 18 April 2026, Organisasi masyarakat Ballroom Cut Nya Dien Buperta Cibubur, Jakarta Timur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Patriot Nusantara (GPN) menggelar kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah di Ballroom Cut Nyak Dien, Bumi Perkemahan Cibubur, Sabtu (18/4/2026).

Acara diawali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Ustaz Firdaus, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta yang hadir.

Dalam sambutannya, panitia pelaksana menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dengan lancar. 

Panitia juga mengungkapkan bahwa jumlah undangan yang hadir hampir mencapai 18 ribu orang.

“Halal bihalal ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan, solidaritas, dan kebersamaan antaranggota,” ujar panitia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal GPN, *Ustaz Ansori,* menyampaikan bahwa dalam rangkaian acara turut dilaksanakan pembacaan ikrar halal bihalal serta pengukuhan pengurus koordinator wilayah di lima wilayah DKI Jakarta.

P

erwakilan Koordinator Wilayah Jakarta Utara, Bang *YUDI* menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan loyalitas dalam organisasi. 

“Kami di wilayah Jakarta Utara siap menjalankan amanah organisasi serta terus memperkuat soliditas anggota di tingkat wilayah hingga ke akar rumput,” ujar Yudi

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan prosesi pengibaran bendera pataka sebagai simbol penguatan organisasi.

Garda Patriot Nusantara merupakan organisasi masyarakat yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2025 di Jakarta. Organisasi ini dipimpin oleh Abdul Mutalib Makarim dan berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan hiburan yang semakin mempererat keakraban antaranggota dan tamu undangan.

Report, IDA

KPMI BANGKEP Gorontalo Mengawal Penjemputan Camaba BANGKEP

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Banggai Kepulauan (KPMI BANGKEP) Gorontalo kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung generasi muda daerah melalui kegiatan penjemputan calon mahasiswa baru (camaba) asal Banggai Kepulauan yang akan menempuh pendidikan di Gorontalo.

Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar sesama mahasiswa daerah. Para pengurus dan anggota KPMI BANGKEP Gorontalo turun langsung ke titik kedatangan untuk memastikan para camaba tiba dengan aman dan mendapatkan pendampingan sejak awal.

Penjemputan ini tidak hanya sekadar menyambut kedatangan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun rasa kekeluargaan. Mereka ingin adik-adik camaba merasa tidak sendiri saat pertama kali datang di tanah rantau. Kehadiran mereka di sini untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tentunya sebagai keluarga baru bagi mereka.

Selain penjemputan, KPMI BANGKEP juga memberikan arahan awal terkait kehidupan kampus, tempat tinggal, serta tips beradaptasi di lingkungan baru. Hal ini dinilai penting agar para camaba dapat lebih siap menghadapi dunia perkuliahan.

Tak hanya itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut, KPMI BANGKEP juga menyiapkan sesi ramah tamah dan diskusi ringan yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar sesama mahasiswa, sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman bagi mahasiswa senior kepada para camaba. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan sangat terasa, mencerminkan nilai Montolutusan dan kebersamaan yang terus dijaga oleh organisasi ini.

Kegiatan penjemputan ini juga merupakan hasil kerja sama kolaborasi internal organisasi, khususnya antara Bidang 1 Kaderisasi dan Penalaran Keilmuan dengan Bidang Advokasi dan HAM, serta didukung penuh oleh panitia Camaba. Sinergi antar bidang ini menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh rangkaian penjemputan berjalan dengan terstruktur, tertib, dan penuh tanggung jawab, mulai dari proses koordinasi, pendampingan, hingga pelayanan kepada para camaba.

Salah satu camaba yang baru tiba mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat tersebut. Ia mengaku merasa lebih tenang karena sudah ada yang membantu sejak pertama kali menginjakkan kaki di Gorontalo. "Saya sangat bersyukur karena langsung disambut dan dibimbing. Ini sangat membantu kami yang baru pertama kali merantau," ungkapnya.

Lebih lanjut, KPMI BANGKEP Gorontalo juga berkomitmen untuk terus mendampingi para camaba tidak hanya di awal kedatangan, tetapi juga selama proses perkuliahan berlangsung. Pendampingan tersebut meliputi bimbingan akademik, motivasi belajar, hingga kegiatan sosial yang dapat meningkatkan rasa solidaritas antar calon mahasiswa baru Bangkep dan anggota KPMI BANGKEP.

Dengan adanya kegiatan ini, KPMI BANGKEP Gorontalo berharap dapat terus menjadi wadah yang solid dalam mempererat hubungan antar mahasiswa Banggai Kepulauan sekaligus mendukung keberhasilan studi para mahasiswa BANGKEP di perantauan.

Kegiatan penjemputan ini pun menjadi bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong masih terjaga kuat di kalangan mahasiswa daerah, serta menjadi contoh positif bagi organisasi kedaerahan lainnya dalam membangun kepedulian terhadap generasi penerus bangsa.

Reporter: Jhul-Ohi

PLT KASATPOL PP PARIMO DIDUGA TIDAK KONSISTEN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN PENARIKAN TUGAS

Parigi Moutong- Suaraindinesia1.com, 12-04-2026- Hal ini disampaikan oleh SB setelah melaporkan istrinya ke Kasatpol PP PARIMO atas dugaan perselingkuhan dengan sesama oknum anggota Pol PP di wilayah Kab. PARIMO pada hari Senin, tanggal 13-04-2026. SB melakukan pelaporan kepada Kasatpol PP PARIMO tersebut dikarenakan menduga istri sah- nya telah berselingkuh dengan FS yang merupakan anggota Satpol PP PARIMO yang bertugas sebagai DANRU di kediaman Bupati Parimo di kecamatan Mepanga.

Menurut SB " PLT  Kasatpol PP PARIMO tidak konsisten dikarenakan pada saat ia datang mengadukan permasalahan tersebut lansung di tanggapi oleh Kasatpol dengan melakukan penarikan tugas kepada FS yaitu dari Kec. Mepanga ke Parigi. Saya Fikir itu adalah penarikan tugas/dinas dalam waktu lama karena penyampaian Kasatpol PP saya akan mengambil langkah tegas dengan  melakukan peneguran  dan penarikan tugas kepada yang bersangkutan demi menjaga nama baik Instansi kami"

Namun  ternyata berbeda dengan penyampaian pada  saat saya menghadiri undangan mediasi di kantor satpol PP PARIMO pada tanggal 13-04-2026, yang dimana sodara FS hanya di berikan surat penarikan ke Parigi untuk dimintai keterangan dan menghadiri proses mediasi. 

"Padahal sejak awal melakukan pengaduan saya sudah di tawarkan untuk mediasi namun saya menolak dikarenakan saya tidak ingin melanjutkan hubungan dengan istri saya, di karenakan sudah beberapa kali mendapatkan chat dari mereka berdua sering bermesraan.

Walaupun saya tidak mempunyai bukti chat tersebut di karenakan pada saat saya mendapatkan chat mereka berdua istri saya lansung membanting hpnya sampai pecah, dan bahkan saya selalu tidak di berikan sandi HP-nya itulah yang membuat saya berfikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam henphone tersebut". Tutur SB 

SB juga menambahkan " bahwa saat dilakukan nya mediasi tidak mendapatkan solusi dikarenakan SA dan FS mengelak dari segala yang dicurigai. Menurut saya mereka tetap mengelak dari apa yang di curigai karena tidak mungkin mereka mengakui di depan atasan mereka. Saya juga  sementara mengumpulkan bukti-bukti yang kuat atas dugaan tersebut. Karena saya tidak mungkin melakukan pengaduan ini kepada atasan mereka tanpa ada bukti yang pernah saya lihat sebelumnya sama halnya saya mengumbar aib keluarga saya sendiri jika itu saya tidak pernah dapatkan bukti". 

Apalagi di tambahnya saya mendapatkan kiriman rekaman Vidio  dari seseorang pada saat mereka makan malam berdua di salah satu warung makan. Itu adalah salah satu kejanggalan karena diluar jam kerja membawa istri  saya tanpa saya ketahui dan izin dari saya. Saya mengharapkan kepada bupati Parimo agar bisa memberikan teguran keras kepada PLT KASATPOL PP tidak konsisten dalam mengambil keputusan apalagi ini membawa nama instansi pemerintahan ". tutupnya

Sampai di terbitkannya berita ini jurnalis mencoba mengkonfirmasi pihak Satpol PP PARIMO namun tidak ada tanggapan.