LSM GTI Apresiasi Polda Sulut dan Kapolres Mitra Terkait Kejadian di Malompar, Pelaku Perusakan dan Provokator Harus di Hukum!!

Minahasa Tenggara — Suaraindonesia1, LSM Garda Timur Indonesia (GTI) melalui Ketua Umum Fikri Alkatiri memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolres Minahasa Tenggara beserta seluruh jajaran yang telah bergerak cepat, profesional, dan responsif dalam meredam ketegangan yang sempat terjadi di Desa Watuliney. Berkat langkah-langkah pengamanan dan komunikasi yang dilakukan secara terukur, situasi di lokasi kini berangsur membaik dan kembali kondusif.

Ketua Umum LSM GTI, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa seluruh komponen masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Minahasa Tenggara, harus tetap tenang dan tidak membiarkan diri dipengaruhi oleh isu-isu liar yang beredar di media sosial maupun percakapan masyarakat.

> “Kami mengajak semua saudara di Sulawesi Utara, terlebih yang berada di Minahasa Tenggara, agar tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan biarkan isu-isu negatif memecah persatuan. Percayakan proses penanganan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Mari kita jaga stabilitas dan keharmonisan daerah kita,” tegas Fikri Alkatiri.

Di sisi lain, Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Handoko Sanjaya, S.I.K., M.Han. memberikan pernyataan tegas terkait perkembangan situasi. Pihaknya memastikan bahwa kepolisian terus melakukan langkah-langkah pengamanan, pemantauan, serta pendalaman terhadap pemicu konflik, agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memperluas dampak kericuhan.

Kapolres menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mengambil tindakan sendiri, apalagi menyebarkan isu yang dapat memperkeruh keadaan.

> “Kami mengimbau masyarakat Minahasa Tenggara untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Biarkan kami bekerja. Segala bentuk pelanggaran hukum akan kami tindak secara profesional dan proporsional. Situasi saat ini sudah dapat kami kendalikan, dan kami menjamin keamanan masyarakat,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres meminta seluruh pihak agar membantu menjaga situasi dengan cara menahan diri, tidak terpancing emosi, serta segera melaporkan jika menemukan informasi provokatif yang berpotensi memicu keresahan.

LSM GTI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan situasi di Minahasa Tenggara serta meminta kepada pihak kepolisian agar segera usut tuntas para pelaku

Dengan kerja sama antara aparat, pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh warga, diharapkan kondisi di Minahasa Tenggara tetap damai, stabil, dan bebas dari potensi konflik lanjutan.

Sekjen IPPMKG Hadi Surya Pratama Terus Berjuang & Mengawal Percepatan Transformasi Hutan Desa Simpang Gaung Menjadi Hutan Kemasyarakatan, Bertemu Langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

PEKANBARU, suaraindonesia1.com – Sekretaris Jenderal Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Gaung (IPPMKG), Hadi Surya Pratama, hari ini menegaskan komitmen organisasinya untuk terus berjuang dan mengawal percepatan perubahan status legalitas pengelolaan Hutan Desa (HD) menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan langsung dengan Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni, di kafe yang ada di pekanbaru yaitu Candu Kuphi pada Sabtu 29 November 2025 kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen IPPMKG menyampaikan secara langsung urgensi percepatan transformasi ini, yang dinilai krusial untuk penguatan hak dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Sekjen Hadi Surya Pratama menyatakan bahwa IPPMKG siap menjadi mitra strategis Kementerian Kehutanan dalam menyosialisasikan dan mengakselerasi proses transformasi ini di lapangan.

"Kami mengapresiasi kesediaan Bapak Menteri Raja Juli Antoni untuk menerima dan mendengarkan aspirasi kami. Perjuangan ini adalah tentang keadilan dan keberlanjutan. Kami berharap Kementerian Kehutanan di bawah kepimpinan Bapak Menteri dapat mengeluarkan kebijakan percepatan yang sifatnya afirmatif, memangkas birokrasi, dan memastikan bahwa proses transformasi ini benar-benar menyentuh masyarakat di tingkat tapak," ujarnya.

Ada beberapa poin yang menjadi fokus yang disampaikan langsung:

1. "Pemerintahan Desa sudah lama mengajukan MoU ke Kementrian Kehutanan dari bulan Agustus 2025 sampai saat sekarang, kawasan bekas PT. Bhara Induk ada 47.000 ha pemerintah Desa mengajukan pembebasan lahan itu 24.000 ha untuk di jadikan Hutan kemasyarakatan Mohon segera di tinjaklanjuti pak.”

2. "Data, peta dan titik koordinat lokasi hutan sudah saya kirim dan dilihatkan langsung ke Pak Menteri,” Ujar Hadi Surya Pratama.

Pentingnya Perubahan Status Legalitas

Percepatan perubahan status dari Hutan Desa menjadi Hutan Kemasyarakatan memiliki landasan kuat dalam upaya penyelesaian masalah tenurial dan memberikan kepastian hukum yang lebih solid bagi masyarakat yang selama ini telah mengelola kawasan tersebut.

· Kepastian Hukum yang Lebih Kuat: Dengan status HKm, masyarakat mendapatkan legalitas pengelolaan hutan yang lebih terjamin dan berjangka panjang, yang merupakan prasyek penting bagi investasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

· Peningkatan Kesejahteraan: Transformasi ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan skema perhutanan sosial lainnya, yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian lokal.

· Konservasi Berbasis Komunitas: Sekjen IPPMKG menekankan bahwa penguatan hak masyarakat melalui HKm akan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian hutan, sejalan dengan prinsip-prinsip Perhutanan Sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian dari pertemuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga merespon.

“Aspirasi kita terima nanti kita akan cek dahulu data dan titik koordinatnya,Setelah kita cek baru kita proses, Insyaallah segera nanti di informasikan lebih lanjut. Ujar beliau.

IPPMKG akan terus memonitor implementasi kebijakan Perhutanan Sosial dan memastikan bahwa target-target yang ditetapkan dapat tercapai dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian lingkungan dan keberpihakan kepada masyarakat adat serta komunitas lokal.

(JO)

Kabar Gembira Buat Pengunjung Wisata di Desa Monano Tidak Di Pungut Biaya

GORONTALO UTARA – SuaraIndonesia1.com,  Hasil pantauan Awak media di sosial media pada akun (Monano Bangkit) menyampaikan informasi terbaru bagi masyarakat yang berencana menghabiskan waktu liburan di kawasan Pantai Monano, unggahan tersebut diawali dengan ucapan terima kasih kepada para pengunjung yang ingin menikmati akhir pekan di destinasi wisata tersebut.

Unggahan itu juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat yang terus memilih Pantai Monano sebagai lokasi rekreasi, keindahan panorama dan suasana pantai yang tenang disebut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Dalam informasi yang dikutip, ditegaskan bahwa hingga saat ini belum ada biaya masuk ke Pantai Monano, informasi ini menjadi kabar gembira bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan tanpa dikenakan tarif retribusi.

Penetapan biaya resmi saat ini masih dalam proses dan menunggu keputusan dari pengurus BUMDes bersama Pokdarwis, penataan regulasi pengelolaan wisata sedang disiapkan agar ke depan lebih terstruktur.

Masyarakat yang berkunjung harus tetap menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di area pantai, kondisi lingkungan yang nyaman tetap menjadi tanggung jawab utama.

Dengan demikian, Pantai Monano tetap terbuka bagi pengunjung yang ingin menikmati panorama alam dan suasana pesisir, wisatawan dapat berkunjung seperti biasa dan menikmati pemandangan yang begitu indah.

(Reporter: Opan Luawo)

(Sumber Berita: Monano Bangkit)

Tingkatkan PAD, Bupati Merangin Teken MoU dengan PLN soal PBJT dan PJU

Suaraindonesia1.Com, BANGKO – Suaraindonesia1, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Unit Pelayanan Pelanggan Muaro Bungo, resmi menandatangani kesepakatan bersama (MoU) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Merangin, M. Syukur, bersama perwakilan PLN pada Sabtu (29/11) di Rumah Dinas Bupati Merangin. 

Kesepakatan ini menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak untuk bersinergi dalam pemungutan dan penyetoran PBJT tenaga listrik, pembayaran rekening listrik Pemkab Merangin, serta pengawasan dan penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Harapan kita, kesepakatan ini akan berdampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya pendapatan asli daerah di bidang Pajak Barang dan Jasa Tertentu,” ujar Bupati M. Syukur usai penandatanganan.

Dalam kesepakatan ini, ruang lingkup kerja sama meliputi mekanisme perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik, Pembayaran atas penggunaan tenaga listrik Pemkab Merangin, sosialisasi, edukasi pembayaran listrik tepat waktu, serta pengawasan dan penertiban atas pelanggan PJU.

Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Merangin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping aspek administrasi dan perpajakan, Bupati M. Syukur juga menyampaikan harapan agar PLN dapat memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang belum tersentuh listrik. 

Ia secara khusus menyoroti sekitar 50 Kepala Keluarga di Desa Jelatang dan warga Suku Anak Dalam di Kecamatan Pamenang yang masih mendambakan aliran listrik.

“Mungkin PLN akan berpikir secara hitung-hitungan bisnis. Namun, negara juga sudah menjamin bahwa setiap warga mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Pada penandatanganan kesepakatan tersebut, Bupati M. Syukur didampingi oleh Pj. Sekda Merangin serta sejumlah pejabat tinggi Pemkab, di antaranya Asisten I dan III Sekda, Plt. Inspektur Inspektorat, Kepala BAPEDA, Kepala SPKAD, Kepala BPRD, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis Kominfo, Kabag Hukum, Kerjasama, SDA, Ekonomi, dan Prokompim. 

(Bg nasri)

Bupati Thariq Tutup Turnamen Tolinggula Pantai Cup I Tahun 2025

GORONTALO UTARA – SuaraIndonesia1.com,  Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menghadiri sekaligus menutup Turnamen Tolinggula Pantai Cup I Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Hijau Desa Tolinggula Pantai, Sabtu (29 November 2025). Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Kadis Pemuda dan Olahraga, ASKAB Gorut, serta Camat Tolinggula.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Thariq mengucapkan selamat kepada Persatuan Bulontio Timur FC sebagai juara.

“Kami ucapkan selamat kepada Persatuan Bulontio Timur FC yang telah meraih kemenangan pada Tolinggula Pantai Cup I 2025, ada peluang terus mempertahankan prestasi di masa yang akan datang,” ujar Bupati.

Kepada PSM Molangga, Bupati menyampaikan pesan penyemangat. 

“Untuk PSM Molangga, kekalahan ini bukan akhir segalagalanya. Kami yakin dan percaya bahwa semangat untuk meraih juara di tahun-tahun yang akan datang terus berkobar di hati para pemain.”tuturnya.

Bupati Thariq juga memberikan apresiasi kepada perangkat pertandingan. 

“Atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KONI, saya menyampaikan apresiasi kepada para wasit dan hakim garis yang luar biasa.”jelasnya.

Tidak lupa, ia menyampaikan penghargaan kepada ASKAB PSSI Kabupaten Gorontalo Utara atas komitmen dalam pembinaan sepak bola daerah. 

“Kami menyampaikan apresiasi kepada ASKAB PSSI Kabupaten Gorontalo Utara yang terus melakukan pembinaan persepakbolaan di Gorontalo Utara yang terus menerus dilaksanakan walaupun di tengah efisiensi, di tengah kondisi keuangan yang terbatas. Kita terus melaksanakan berbagai kegiatan,” tegasnya.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh unsur keamanan yang bertugas mengawal jalannya pertandingan. 

“Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak keamanan yang terus bekerja untuk mengamankan situasi pertandingan ini,"pungkasnya.

(Reporter: Opan Luawo)

(Foto Graver: Larso)

Presiden BEM Universitas Ichsan Gorut Soroti Dugaan Pelanggaran Perda RTRW oleh Perusahaan Air Minum di Bone Bolango Minta DPRD Bone Bolango Lakukan Hearing dan Evaluasi Izin

BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com — Presiden BEM Universitas Ichsan Gorontalo Utara (Ichsan Gorut), Sahril Kolly, kembali menyoroti isu lingkungan dan tata ruang di wilayah Bone Bolango. Kali ini ia menegaskan perlunya perhatian serius DPRD Bone Bolango terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021 oleh dua perusahaan air minum yang beroperasi di daerah tersebut.

Menurut Sahril, dua perusahaan yang diduga bermasalah—PT Salga dan Boneva—diduga membangun fasilitas usaha di kawasan yang bukan diperuntukkan sebagai zona industri, melainkan area pemukiman warga, sehingga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Bone Bolango yang berlaku.

“Setelah kami mengkaji dokumen dan kondisi lapangan, ada indikasi kuat bahwa dua perusahaan air minum ini dibangun di area pemukiman, bukan area industri. Jika hal ini benar dibiarkan bertahun-tahun, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas Sahril Kolly.

Ia menambahkan bahwa aturan RTRW dibuat pemerintah daerah untuk mencegah pembangunan usaha yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan, sosial, maupun kesehatan bagi masyarakat sekitar.

“Pemda sengaja mengatur tata ruang agar perusahaan tidak sembarangan membangun pabrik. Aturan ini dibuat agar tidak terjadi dampak langsung terhadap masyarakat. Maka ketika ada dugaan pelanggaran, sudah semestinya DPRD mengambil langkah,” lanjutnya.

Minta DPRD Bone Bolango Gelar Hearing dan Telusuri Seluruh Dokumen Perizinan

Sahril Kolly meminta DPRD Bone Bolango segera memanggil pihak perusahaan, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait untuk melakukan hearing terbuka guna memastikan kesesuaian lokasi usaha dengan ketentuan RTRW.

Ia juga mendesak agar seluruh dokumen perizinan kedua perusahaan tersebut diperiksa secara menyeluruh.

“Sudah membangun tidak sesuai dengan Perda, jangan sampai nanti muncul dugaan bahwa izin perusahaan juga tidak sesuai. Karena itu, DPRD harus turun mengecek kelengkapan izin, proses penerbitannya, hingga kesesuaian lokasi dengan RTRW,” ujar Sahril.

BEM Universitas Ichsan Gorut menyatakan siap mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol publik oleh mahasiswa. Mereka juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat yang ingin melaporkan dampak lingkungan atau sosial terkait aktivitas industri air minum tersebut.

(JO)

DEMA UIN A.M. SANGADJI AMBON DESAK KAPOLDA MALUKU TANGKAP PELAKU PEMBACOKAN

AMBON, suaraindonesia1.com – Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Al-Mujahidin A.M. Sangadji Ambon, Safarrudin Lakesubun, secara tegas mendesak Kapolda Maluku untuk mengambil tindakan cepat guna menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Maluku. Desakan ini disampaikan menyusul belum adanya kejelasan penanganan kasus tersebut yang dinilai dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam pernyataannya yang diterima redaksi, Safarrudin Lakesubun menyoroti betapa seriusnya dampak dari kasus kekerasan brutal semacam ini. Ia menegaskan bahwa kelambanan dalam penanganan bukan hanya menghambat proses hukum, tetapi juga berpotensi memicu gejolak dan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Kami tidak ingin Maluku menjadi daerah yang kembali terguncang oleh konflik. Jangan sampai masyarakat mengambil langkah sendiri karena aparat tidak cepat bertindak,” tegas Safarrudin, menekankan pentingnya langkah pre-emptif dari kepolisian.

Lebih lanjut, Safarrudin menjelaskan bahwa setiap aksi kekerasan, terutama yang dilakukan secara brutal, meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan menciptakan kegelisahan di tingkat publik. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, hal tersebut dapat mengikis kesabaran masyarakat dan berujung pada ketegangan bahkan bentrok antar kelompok.

Oleh karena itu, sebagai perwakilan dari mahasiswa, ia mendesak agar Polda Maluku segera mengoptimalkan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku. Tindakan yang cepat dan transparan dari aparat keamanan dinilai sangat krusial untuk memulihkan rasa aman, menegakkan keadilan, dan mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Polda Maluku mengenai desakan ini. Masyarakat dan civitas akademika UIN A.M. Sangadji Ambon berharap agar pihak kepolisian segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kasus ini.

(JO)

LSM GTI GARDA TIMUR INDONESIA ANGKAT BICARA: DESAK POLDA SULUT TANGKAP KO SENGGA TERKAIT DUGAAN PENIPUAN JUAL BELI KAPAL DI TELUK BULO

Manado — Suaraindonesia1, LSM Garda Timur Indonesia (GTI) menyuarakan keprihatinan serius atas kisruh jual beli kapal di Teluk Bulo yang diduga kuat melibatkan Ko Sengga. Ketua umum  LSM GTI Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulut, tidak boleh tinggal diam mengingat adanya indikasi kuat praktik penipuan dan manipulasi yang merugikan pihak korban.

“LSM GTI mendesak Polda Sulut agar segera memeriksa dan menangkap Ko Sengga bila terbukti melakukan tindakan penipuan dalam proses jual beli kapal tersebut. Banyak kejanggalan terungkap dari laporan korban, dan kami tidak ingin dugaan praktik tipu-menipu ini dibiarkan berlarut-larut,” tegas Dan Fikri.

Lebih jauh, LSM GTI juga menyoroti keberadaan oknum yang mengatasnamakan Ormas atau Dewan Adat Minahasa yang diduga terlibat dalam tindakan intimidasi terhadap korban. Bentuk ancaman seperti ini menurut GTI merupakan tindakan premanisme yang tidak bisa ditoleransi.

“Setiap oknum yang mengatasnamakan organisasi adat maupun ormas untuk melakukan intimidasi, apalagi ancaman, harus ditindak tegas. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang mencoba menakut-nakuti korban untuk melindungi pihak-pihak tertentu,” tambahnya.

LSM GTI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga aparat penegak hukum benar-benar menindak semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu. Kejelasan hukum dan perlindungan terhadap korban adalah prioritas utama

Diduga Kantor Camat Tidak Ada Alat Seperti Genset dan wi-fi Warga Batangasai Tertunda Mencairkan Dana BLT Kesra,

Sarolangun www.suaraindonesia1.com, Tanggal 29/11/2025 batang asai Kabupaten Sarolangun Jambi, Diduga Kantor Camat Tidak Ada genset wi-fi tertundanya pencairan dana  BLT kasra di Batang asai Kabupaten Sarolangun Jambi Dini hari karena jadwal jam 10.00 Akan dimulai dengan adanya mati lampu PLN maka tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada jaringan internet tunggu PLN hidup  ujarnya salah satu seorang anggota pos dari Kabupaten Sarolangun saat dikonfirmasi oleh awak media suara Indonesia 1.com Di ruangan mess di Batang asai.

awak media konfirmasi sama pak camat dan staf pak camat ada genset pak camat, karena masyarakat sudah lama menunggu dari jam 08.00 pagi sampai saat ini belum ada pencairannya pak camat menjawab tidak ada sedang lagi di pesan ujar salah satu staf pak camat juga pak camat mendengarnya

ada salah satu seorang Anggota pos mengatakan kalau tidak ada jaringan internet ini tidak bisa dilakukan Pak karena menunggu jaringan internet baru bisa dilakukan kami tidak mau dikatakan makan uang jawaban dari pada seorang anggota pos dari Sarolangun Jambi,

 

Banyak masyarakat mengatakan berkata-kata ini mau pulang jauh Ini Sudah Jam 2:30

apa tidak ada solusinya dari pak camat untuk memberi sebuah jaringan wi-fi atau genset untuk bisa mencairkan dana BLT kasra ujar salah satu masyarakat yang segan disebut namanya

Penulis Abdul Razak,

IFBEX 2025 Resmi Dibuka, Kolaborasi Franchise dan Teknologi Digital Wujudkan Wirausaha Masa Depan

Surabaya, Suaraindonesia1 -  International Franchise and Business Exchange Expo (IFBEX) 2025 secara resmi dibuka hari Jumat, 28 November 2025, di Surabaya Convention Center (SCC), Pakuwon Mall Surabaya. Pameran terbesar se-Jawa Timur ini, yang menampilkan 113 brand dan menargetkan 35.000 pengunjung hingga 30 November 2025, menandai sebuah momen kolaborasi strategis untuk mendorong gelombang baru wirausaha Indonesia. Keberhasilan pembukaan ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan kunci, termasuk perwakilan pemerintah, asosiasi bisnis, dunia perbankan, dan akademisi.

Secara khusus, Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Hoky), Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS, hadir langsung dari Jakarta untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan IFBEX 2025. Kehadiran pimpinan asosiasi TIK tertua dan paling berpengalaman di Indonesia ini menegaskan pentingnya sinergi antara dunia waralaba dengan transformasi digital.

Dalam konfirmasinya di lokasi acara, Hoky menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya pameran yang dinilainya sangat potensial ini.

"Saya secara pribadi dan atas nama pengurus pusat APKOMINDO dan APTIKNAS, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menghadirkan IFBEX 2025 di Surabaya. Keberhasilan mengisi 100% booth dan menghadirkan ribuan calon investor adalah bukti nyata antusiasme masyarakat," ujar Hoky.

Lebih lanjut, Hoky menekankan bahwa kolaborasi semacam ini sangat dibutuhkan. "Saya melihat potensi kegiatan IFBEX 2025 ini sangat bagus dan masa depannya cerah. Untuk itu, dukungan dari semua pihak mutlak diperlukan. Kami dari APTIKNAS dan APKOMINDO siap menjadi bagian dari ekosistem ini," tambahnya.

Ia juga secara khusus menyampaikan penghargaannya kepada Kementerian Perdagangan RI dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hadir dan memberikan dukungan kebijakan yang kondusif. "Terima kasih kepada Kementerian Perdagangan dan semua pejabat Provinsi Jatim dan Ketua Umum KADIN Jawa Timur yang telah hadir dan mendorong terciptanya iklim usaha yang positif. Apresiasi juga kami sampaikan kepada semua sponsor, termasuk BRI dan Pertamina, serta perwakilan universitas yang telah terlibat aktif. Sinergi segitiga antara pemerintah, swasta, dan akademisi inilah yang akan mempercepat lahirnya wirausaha-wirausaha tangguh," pungkas Hoky.

Sebagai representasi asosiasi yang membawa lebih dari 2.000 perusahaan TIK, Hoky melihat IFBEX sebagai platform yang tepat untuk menyuntikkan semangat kewirausahaan berbasis digital. "Franchise adalah pintu masuk yang sempurna, tetapi penguasaan teknologi digital seperti digital marketing, CRM, dan analitik data adalah 'senjata' yang akan membawa para wirausaha baru ini memenangkan persaingan. Inilah nilai lebih yang kami bawa," jelasnya.

Keberhasilan menjembatani dan mengenalkan IFBEX 2025 kepada berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur tidak lepas dari peran aktif jajaran pengurus daerah. Ageng Permadi, Ketua DPD APKOMINDO Jawa Timur sekaligus Ketua DPD APTIKNAS Jawa Timur, bersama Supardjo (Akang), Bendahara DPD APKOMINDO Jatim sekaligus Bendahara DPD APTIKNAS Jatim, hadir dan berperan penting dalam memastikan dukungan lokal yang solid untuk acara ini.

Bersama timnya, Ageng Permadi aktif menjembatani komunikasi dan memperkenalkan IFBEX 2025 kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi terkait, dan pelaku usaha di Jawa Timur. Upaya proaktif ini berkontribusi signifikan dalam membangun ekosistem yang kondusif dan memastikan partisipasi yang luas dari komunitas bisnis lokal, sehingga memperkaya dan memperkuat jejaring IFBEX 2025 di tingkat regional.

Komitmen Pemerintah Dorong Kewirausahaan Nasional

Dukungan pemerintah terhadap gelaran IFBEX 2025 disampaikan langsung oleh Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Septo Soepriyatno. Dalam sambutannya, Septo menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan indeks kewirausahaan Indonesia menjadi minimal 10%.

“Kami berharap IFBEX 2025 menjadi pemicu bertumbuhnya wirausaha dalam negeri. Jawa Timur dengan daya beli masyarakatnya yang kuat adalah lokasi yang strategis,” ujar Septo.

Secara tegas, Septo juga mengingatkan kepada semua pelaku usaha dan exhibitor untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kepada seluruh peserta pameran, saya tekankan bahwa tidak boleh secara langsung menyebutkan sebagai bisnis Waralaba jika belum memenuhi persyaratan peraturan pemerintah, terutama kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Jika belum memenuhi syarat, gunakanlah istilah lain seperti kemitraan atau peluang usaha,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia pun mengingatkan calon investor untuk selalu cermat, dengan memastikan aspek legalitas dan kelogisan sebuah bisnis sebelum memutuskan bermitra. “Pastikan legalitas usaha jelas dan proyeksi bisnisnya logis. Jangan mudah percaya dengan janji balik modal dalam waktu singkat yang tidak realistis,” tambah Septo.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Mhd. Aftabuddin RZ, menyoroti peran strategis BUMN seperti Pertamina. Platform digital Pertamina Patra Niaga disebutnya dapat mempermudah calon investor menemukan lokasi usaha potensial di jaringan SPBU, yang telah terbukti sukses bagi banyak brand nasional.

Pandangan Strategis dari Ketua Umum HIKPI

Djoko Kurniawan, Ketua Umum HIKPI sekaligus CEO DK Consulting yang juga dikenal sebagai ahli franchise terkemuka di Indonesia, menegaskan peran IFBEX sebagai katalis untuk pengembangan usaha. "IFBEX hadir bukan hanya sebagai pameran, tetapi sebagai ekosistem bisnis yang lengkap. Kami di HIKPI, dengan lebih dari 3.000 anggota, konsisten mendorong pertumbuhan franchise yang sehat dan berkelanjutan. Event semacam ini merupakan wujud nyata dari misi kami untuk mendidik calon investor dan membimbing brand lokal agar siap bersaing secara nasional bahkan global," ujarnya.

Djoko juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk APTIKNAS dan APKOMINDO, membuka perspektif baru. "Sinergi antara franchise dan teknologi digital adalah masa depan. Ketika model bisnis franchise yang teruji bertemu dengan inovasi digital dari APTIKNAS, lahirlah peluang usaha yang lebih efisien, scalable, dan siap menghadapi tantangan zaman."

Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, dan Ketua Umum HIKPI, Djoko Kurniawan, sepakat bahwa penyelenggaraan IFBEX di Surabaya sangat tepat. Dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa dan daya beli yang terus menguat, Jawa Timur adalah pasar potensial bagi perkembangan model bisnis waralaba dan kemitraan.

CEO PT. Myevent Promosindo Asia, Ira Karen Wiraraharja, menyatakan kebanggaannya atas terselenggaranya pameran perdana ini. IFBEX 2025 tidak hanya menawarkan peluang bisnis, tetapi juga rangkaian aktivitas pendukung seperti Young Entrepreneur Competition, konsultasi bisnis, networking, serta beragam doorprize menarik yang didukung oleh sponsor utama, Bank BRI.

Dukungan dari seluruh pihak ini, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, mencerminkan sebuah konsensus kolektif untuk bersama-sama membangun pondasi yang kokoh bagi masa depan kewirausahaan Indonesia yang lebih digital, berdaya saing, dan inklusif, dimulai dari Surabaya.

International Franchise and Business Exchange Expo (IFBEX) 2025 adalah pameran waralaba dan pertukaran bisnis terbesar di Jawa Timur yang bertujuan mempertemukan brand potensial dengan investor. Menghadirkan lebih dari 113 brand dari berbagai sektor, IFBEX didukung oleh Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, HIKPI, Bank BRI, Pertamina, Universitas Ciputra, Kadin Jatim, APTIKNAS, APKOMINDO, CEO Indonesia dan berbagai institusi strategis lainnya.

KOMSOS MALAM KORAMIL 420-07/ SUNGAI MANAU

Suaraindonesia1.com, Koramil 420-07/Sungai Manau kembali melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) Malam sebagai upaya mempererat hubungan serta meningkatkan kedekatan antara TNI dan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 28 November 2025 mulai pukul 19.45 WIB hingga selesai, berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.

Dalam kegiatan Komsos Malam ini, Koramil menurunkan satu personel, yaitu Sertu Surono, yang melakukan dialog langsung dengan warga di wilayah binaannya. Hadir pula empat warga masyarakat: Rian, Saleh, Buyung, dan Syahril. Mereka terlibat aktif dalam obrolan hangat seputar keamanan lingkungan, sosial kemasyarakatan, serta pentingnya menjaga sinergi antara TNI dan masyarakat.

Kegiatan turut didukung oleh satu unit kendaraan roda dua sebagai sarana mobilitas personel selama pelaksanaan.

Sertu Surono menyampaikan bahwa Komsos Malam merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial yang rutin digelar guna mempererat silaturahmi, sekaligus mendengar langsung aspirasi maupun kondisi masyarakat. “Kehadiran kami di malam hari bukan hanya untuk memonitor situasi, tetapi juga membangun kedekatan agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis,” ujarnya.

Warga menyambut baik kegiatan ini dan berharap komunikasi semacam ini terus dilakukan secara berkelanjutan, karena dinilai mampu memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian di tengah masyarakat.

Kegiatan Komsos Malam Koramil 420-07/Sungai Manau berlangsung aman, lancar, dan sukses dalam mewujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat.

(M, janasri)

Aktivis Bolaang Mongondow Pertanyakan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Desa Potolo

BOLMONG, suaraindonesia1.com – Beredarnya sejumlah foto dan video yang diduga menunjukkan aktivitas tambang emas ilegal di Desa Potolo, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, memantik keprihatinan publik. Yang lebih mencolok dalam dokumen visual tersebut adalah kemunculan seseorang yang diduga merupakan oknum aparat Kepolisian Resor (Polres) Kotamobagu.

Jhul Ohi, seorang aktivis lingkungan dan Putra Asli Bolaang Mongondow Raya, secara tegas mempertanyakan keterlibatan oknum tersebut. Ia menilai, kehadiran aparat di lokasi yang diduga sebagai area tambang ilegal merupakan sebuah ironi dan memperparah praktik destruktif di daerah tersebut.

"Bukti visual yang beredar ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, aparat kepolisian memiliki tugas untuk menindak dan memberantas aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Namun, di sisi lain, justru ada oknum yang diduga terlibat atau melindungi praktik tersebut di Desa Potolo," ujar Ohi dalam pernyataannya.

Jhul menegaskan bahwa aktivitas tambang emas ilegal telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang parah, mulai dari hilangnya tutupan hutan, pencemaran sungai oleh merkuri, hingga ancaman terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat setempat. Keterlibatan oknum aparat, jika terbukti benar, bukan hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga pengkhianatan terhadap tugas untuk melindungi masyarakat.

"Kami meminta Kapolres Kotamobagu untuk segera melakukan investigasi internal yang transparan dan independen. Siapa oknum yang terlihat dalam foto dan video tersebut? Apa tugasnya di lokasi? Apakah sedang melakukan pengawasan atau justru menjadi bagian dari mata rantai tambang ilegal ini?" tanya Ohi lebih lanjut.

Sebagai putra daerah, Jhul mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan melaporkan setiap praktik tambang ilegal, termasuk melaporkan setiap indikasi kolusi yang melibatkan oknum penegak hukum.

"Kami tidak akan tinggal diam melihat kerusakan yang terjadi di tanah kelahiran kami. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan segelintir orang yang merusak," pungkas Jhul Ohi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, foto dan video yang dimaksud telah menyebar luas di media sosial dan aplikasi percakapan, memicu diskusi publik mengenai komitmen pemberantasan tambang ilegal di wilayah Bolaang Mongondow.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepolisian Resor Kotamobagu belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan tersebut. Publik menunggu langkah tegas dan klarifikasi transparan dari institusi kepolisian untuk mengungkap kebenaran di balik dokumen visual yang beredar.

Aktivis akan laporkan PETI Potolo yang diduga melibatkan oknum APH ke Propam Polda Sulut.

BOLMONG, suaraindonesia1.com — Isu dugaan Oknum APH Polres Kotamobagu yang diduga melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara.

Aktivis asal BMR, menyatakan dugaan keterlibatan aparat dalam melindungi mafia tambang bukanlah hal baru. Ia menilai oknum APH tersebut tidak menjalankan tindakan tegas terhadap aktivitas penambangan ilegal.

Dalam isi laporan yang akan diberikannya, aktivis Andika Wijaya mendasarkan tuntutannya pada sejumlah aturan hukum, antara lain:

•Perkap No.14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

•PP No.2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

•Pasal 421 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Aktivis meminta Propam Polda Sulawesi Utara segera memeriksa dugaan oknum APH serta menjatuhkan sanksi bila terbukti melanggar.

“Jika Propam tidak segera bergerak, kami akan membuka laporan ini ke publik melalui media massa dan lembaga pengawas eksternal. Sanksi etik dan disiplin harus dijatuhkan, termasuk pencopotan dari jabatan,” tegas Andika.

Menurutnya, kasus ini bukan hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga menyentuh citra dan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Integritas Polri akan runtuh jika perwira yang diduga melindungi mafia tambang dibiarkan bebas.Saatnya Kapolri menunjukkan komitmen PRESISI dengan menindak tegas aparat yang bermain dalam bisnis ilegal,” tutupnya.

Polemik Perizinan Sky Billiard Gorontalo, Kevin Lapendos Desak Penutupan Permanen

GORONTALO, suaraindonesia1.com — Koordinator Lapangan Aksi, Kevin Lapendos, mendesak penutupan permanen Sky Billiard Gorontalo menyusul polemik perizinan tempat hiburan tersebut.

Dalam aksi pada 26 November 2025, Kevin menyampaikan temuan terbaru. Berdasarkan penjelasan langsung dari Kepala DPM-PTSP Kota Gorontalo, Sky Billiard hanya mengantongi satu izin, yakni izin OSS (Online Single Submission). Pernyataan ini sekaligus membantah klaim pihak Sky Billiard yang sebelumnya menyebut telah mengantongi dua izin resmi.

“Kami sudah mengonfirmasi ulang ke DPM-PTSP. Faktanya hanya ada satu izin saja, yaitu OSS. Ini sangat berbeda dengan klaim pihak Sky Billiard yang menyatakan mereka sudah memiliki dua izin. Klaim itu terbukti tidak benar,” tegas Kevin dalam keterangan di lapangan.

Kevin lebih jauh menjelaskan bahwa izin OSS hanyalah dasar legitimasi administratif. Izin ini memberi ruang bagi suatu usaha untuk mengurus izin lanjutan, terutama izin hiburan yang merupakan syarat mutlak bagi tempat kegiatan rekreasi seperti billiard. Namun, menurut hasil penelusurannya, pihak Sky Billiard tidak pernah memproses izin hiburan maupun perizinan lanjutan lainnya. Akibatnya, keberadaan mereka dinilai melanggar aturan yang berlaku.

“OSS bukanlah izin operasional. Sky seharusnya mengurus izin hiburan. Ironisnya, izin itu tidak pernah mereka proses. Ini bentuk ketidakpatuhan yang sangat serius,” ujar Kevin.

Ia menilai kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi menunjukkan indikasi pembiaran terhadap pelanggaran yang telah berlangsung lama. Pemerintah kota maupun aparat terkait, menurutnya, tidak boleh tinggal diam melihat ketidaksesuaian regulasi di sektor usaha hiburan yang rawan menimbulkan dampak sosial.

Atas dasar itu, Kevin mendesak Pemerintah Kota Gorontalo, DPM-PTSP, Satpol PP, dan Polres Gorontalo Kota untuk segera mengambil langkah tegas. Langkah tersebut termasuk opsi penutupan permanen Sky Billiard Gorontalo karena dianggap tidak patuh terhadap aturan dan tidak menunjukkan itikad untuk melengkapi legalitas usaha mereka.

“Kami meminta pemerintah kota segera turun tangan. Tempat hiburan yang tidak taat aturan tidak layak dibiarkan beroperasi. Penutupan permanen adalah langkah yang paling rasional agar tidak ada lagi pelaku usaha yang seenaknya mengabaikan hukum,” tutup Kevin.

Kasus ini diperkirakan akan terus menggelinding dan menjadi sorotan publik. Proses perizinan usaha hiburan di Gorontalo selama ini kerap menuai kritik terkait transparansi dan pengawasannya.

(JO)

Wujud Kepedulian Polri Atasi Gizi Anak, Polres Merangin Uji Coba Makan Bergizi Gratis SPPG Polri

Suaraindonesia1.Com, Merangin  - Jambi. Tim dari Polres Merangin yang dipimpin Kabag SDM AKP Yudi Stira.S.Sos.,M.M, melaksanakan Evaluasi Trial dan Error (Uji Coba) Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)  Salam Buku Polres Merangin yang dilaksanakan pada hari Kamis (27/11/2025) sekira pukul 06.00 Wib.

 

Uji coba makan bergizi gratis dari SPPG Salam Buku Polres Merangin, dijadwalkan selama 3 hari, yakni sejak tanggal 27 s/d 29 November 2025 di 17 titik sekolah dengan total sasaran sebanyak 2.297 penerima manfaat.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Merangin, Kepala SPPG Salam Buku Sdr Alzico Triputra. S.Pd, Akuntan / Pengelola Keuangan Sdr Islami Johira Pasya S.E, Ahli Gizi / Tenaga Gizi Sdri Virrani Ega Tritami, S.Gz.

Kepada awak media Kabag SDM AKP Yudi Stira.S.Sos.,M.M, menyampaikan bahwa SPPG Salam Buku ini merupakan bentuk pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada tugas keamanan, tetapi juga hadir dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Program ini bukan sekadar pelayanan makan bergizi gratis, tetapi juga komitmen Polri untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan memiliki masa depan cerah. Kami berharap keberadaan SPPG ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu,” ujar Kabag SDM.

Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi sebagai fondasi tumbuh kembang anak, baik dari aspek kesehatan maupun kualitas belajar. Karena itu, Polres Merangin menekankan perlunya kolaborasi kuat lintas sektor, terutama dengan Dinas Kesehatan yang memiliki peran penting dalam edukasi dan pengawasan gizi. Ia juga mengapresiasi jajaran Polres Merangin dan seluruh pihak yang mendukung sehingga fasilitas ini dapat dioperasikan dengan baik.

"Ada sekitar 2.297 siswa yang akan menjadi penerima manfaat dari program MBG ini. Saya berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu saya mewakili Bapak Kapolres Merangin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Merangin dan semua pihak yang telah mendukung sehingga fasilitas SPPG MBG Salam Buku ini dapat beroperasi dengan baik dan lancar", ujar Yudi Stira.

Polres Merangin menegaskan bahwa kehadiran SPPG Salam Buku merupakan wujud bahwa kepolisian tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga turut bertanggung jawab meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda sebagai pilar masa depan.

Berikut nama-nama Sekolah Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis dari SPPG Salam Buku :

1. SD IT TAHFIZH MUHIBBUS SUNNAH

2. SDN 291/IV SALAM BUKU II

3. PONPES AZZAHROTAIN

4. PONPES DAARUL QOLAM

5. TK RAUDHATUL JANNAH

6. TK KEMALA BHAYANGKARI MERANGIN

7. SDN 88/VI BANGKO

8. SDN 98/VI BANGKO

9. SMKN SPP MERANGIN

10. SDN 165/IV TITIAN TERAS

11. TK PEMBINA II BANGKO

12. SDN 99/VI TAMBANG BESI

13. SDN 145/VI SALAMBUKU

14. PONPES AT-TAFAQUH FIDDIN

15. TK SUDUT PINTAR SALAM BUKU

16. TK BATANGGO BATU TITIAN TERAS

17. PONPES LEBAY YASIN TITIAN TERAS

( Bg nasri)

Lahir dari Kegelisahan, Tumbuh dalam Perubahan: Temu BEM Provinsi Gorontalo Menyalakan Jalan, Penggerak Zaman

GORONTALO, suaraindonesia1.com — Dalam setiap fase sejarah, selalu ada sekelompok kecil manusia yang memilih untuk tidak tinggal diam ketika ketidakadilan tumbuh subur. Mereka bukan orang yang paling nyaman, bukan pula yang paling aman. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kegelisahan moral, keberanian untuk menghadapi tekanan, serta kepekaan membaca arah zaman. Mereka inilah yang kita sebut sebagai tokoh penggerak perubahan.

Para penggerak perubahan bukan hanya berdiri di garis depan; mereka membentuk garis itu. Mereka hadir bukan untuk sekadar mengkritik keadaan, tetapi untuk menata ulang cara pandang masyarakat. Mereka memahami bahwa perubahan tidak lahir dari teriakan kosong, tetapi dari pemikiran yang matang, strategi yang terukur, dan konsistensi yang ditanggung dengan segala risiko.

Para tokoh pasti percaya bahwa setiap generasi memiliki tugas historisnya. Bahwa pemuda bukan sekadar angka demografis, melainkan tenaga moral yang menggerakkan peradaban. Bahwa ilmu bukan hanya untuk disimpan, tetapi untuk memerdekakan. Ingatlah Sejarah tidak membutuhkan banyak penonton—ia hanya butuh sedikit pelaku yang tidak menyerah.

BEM Provinsi Gorontalo: Sebuah Ikhtiar Menyatukan Gerakan

BEM Provinsi Gorontalo lahir dari kebutuhan untuk menyatukan gerakan mahasiswa lintas kampus di Gorontalo. Setelah Provinsi Gorontalo resmi berdiri pada tahun 2000, aktivitas mahasiswa mulai berkembang pesat dengan hadirnya berbagai perguruan tinggi seperti UNG, IAIN, Ichsan, UG, dan kampus-kampus swasta lainnya. Masing-masing memiliki BEM universitas dan fakultas, namun pada fase awal sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

Sekitar awal tahun 2010-an, muncul dorongan dari berbagai organisasi intra kampus untuk membangun wadah koordinatif tingkat provinsi yanitu BEM Provinsi Gorontalo. Kini BEM telah tibah pada tahun 2025 dengan berbagai dinamika politik internal dan gelombang Provokatif dari luar namun Ide ini tumbuh dari kesadaran bahwa isu-isu daerah seperti pendidikan, korupsi, kemiskinan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan memerlukan suara mahasiswa yang bersatu, bukan terpisah.

Regenerasi 2025: Merawat Gagasan, Menghadirkan Energi Baru

Kini kita sampai pada fase 2025 dan pada momentum pergantian Koordinator yang sejatinya tidak hanya menandai berakhirnya sebuah kepemimpinan, tetapi juga lahirnya babak baru bagi gerakan mahasiswa di daerah ini. Periode ini telah menjadi ruang pembelajaran kolektif yang penuh dinamika dari konsolidasi organisasi, advokasi isu publik, hingga memperkuat peran mahasiswa sebagai elemen strategis dalam perubahan sosial.

Di balik semua itu, ada satu nilai yang selalu dijaga: bahwa mahasiswa-pemuda adalah poros peradaban, dan regenerasi adalah hukum dasar dari setiap gerakan yang ingin terus hidup. Saat kita memasuki fase pemilihan Koordinator BEM Provinsi berikutnya, refleksi ini menjadi kompas penting: Regenerasi bukan sekadar mengganti nama, melainkan merawat gagasan yang baik, memperbaiki yang kurang, dan menghadirkan energi baru yang lebih siap menghadapi tantangan zaman.

Pemahaman tentang generasi yang kuat tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari proses panjang pembentukan karakter, pembiasaan kritis, dan keberanian untuk menanggung konsekuensi atas pilihan-pilihan besar. Dan di titik inilah, BEM Provinsi Gorontalo berperan sebagai laboratorium kepemimpinan yang memberi ruang bagi tumbuhnya kesadaran kolektif mahasiswa untuk melihat jauh Gorontalo.

Hari ini, kita berdiri di atas warisan keberanian para leluhur dan para senior penggagas dan penggerak. Warisan yang menuntut kita untuk melanjutkan gerak, memperkuat barisan, dan memastikan bahwa api perubahan tidak pernah padam Keberadaan, BEM Provinsi menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa di Gorontalo akan terus hidup, terus tumbuh, dan terus menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi daerah.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo

(JO)