SULAWESI UTARA
Sulut/block-7/#E4D932
Mengusung tema “Wellness 5.0: Where Beauty, Health, Technology & Human Wellbeing Converge”, WIW 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi dokter, tenaga kesehatan, praktisi wellness, pelaku industri, UMKM, akademisi, dan komunitas untuk memperkuat ekosistem wellness nasional.
Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Wonderful Indonesia Wellness berdasarkan surat penunjukan Kementerian Pariwisata RI Nomor B/SD/130/PP.02.01/D.5.5/2026 tertanggal 2 September 2026.
Penyelenggaraannya melibatkan Pilar Wellskin (Perkumpulan Pelatih dan Instruktur Wellness, Spa dan Kecantikan Indonesia), Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia (PERKEDWI), Yayasan Cipta Wellness Indonesia (CWI), serta didukung Bali Spa & Wellness Association (BSWA) dan UID Campus Bali.
Ketua Umum PILAR WELLSKIN, Annie Savitri, mengatakan kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi langkah penting untuk membangun industri wellness Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat internasional.
Selama dua hari penyelenggaraan, peserta akan mendapatkan kesempatan mengikuti seminar yang menghadirkan dokter, pakar, peneliti, praktisi, dan pemimpin industri. Berbagai isu strategis akan dibahas, mulai dari tren wellness global, wellness tourism, medical dan holistic wellness, regenerative medicine, kesehatan mental, nutrisi, inovasi teknologi, hingga peluang pengembangan bisnis.
Selain seminar, WIW 2026 juga menghadirkan workshop interaktif dan pengalaman praktik langsung, meliputi wellness tradisional Indonesia, aromaterapi, bodywork, teknik spa, sound healing, terapi herbal, breathwork, mindfulness, serta wellness nutrition.
Sertifikasi Kompetensi Gratis bagi Praktisi Wellness
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah fasilitasi sertifikasi kompetensi tanpa biaya bagi peserta yang berprofesi sebagai praktisi wellness. Program ini bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Wellness Nusantara (PARWELLNUSA), lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pelaksanaan sertifikasi dijadwalkan pada 21 November 2026 di UID Campus, Kura-Kura Island, Pulau Serangan, Denpasar Selatan, Bali. Program ini diharapkan dapat meningkatkan standar profesionalisme, kompetensi, dan kualitas pelayanan tenaga kerja di sektor wellness.
Agenda lainnya adalah Wellness Tourism Appreciation Night pada Jumat, 20 November 2026. Malam penghargaan ini memberikan apresiasi kepada industri, destinasi, komunitas, serta para profesional yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan wellness Indonesia.
Sejumlah kategori penghargaan disiapkan, antara lain Best Wellness Practitioner, Best Wellness Therapist, Best Wellness Guru, Best Wellness Master, Best Wellness Instructor, Best Spa Therapist, dan Best Spa Manager.
Menariknya, WIW 2026 juga memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas melalui kategori Best Wellness Coach Difable dan Best Therapist Difable. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kompetensi dan profesionalisme praktisi disabilitas sekaligus mendorong industri wellness yang lebih inklusif.
Tidak hanya berfokus pada industri jasa, kegiatan ini turut membuka ruang promosi bagi UMKM dan produk wellness lokal, seperti jamu dan herbal, essential oil, produk perawatan kulit, serta berbagai produk kreatif berbasis kearifan lokal.
Melalui kegiatan tersebut, penyelenggara berharap produk lokal semakin dikenal, memiliki akses pasar lebih luas, serta mampu menjalin kemitraan dengan industri pariwisata.
Kehadiran Diana Pungky sebagai Artist Icon Wellness Indonesia diharapkan turut menginspirasi masyarakat untuk menjadikan wellness sebagai bagian dari gaya hidup. Konsep wellness tidak hanya berkaitan dengan kecantikan dan kebugaran fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan kesejahteraan secara menyeluruh.
Dengan target hingga 150 peserta setiap hari untuk seminar dan workshop, WIW 2026 diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, jejaring bisnis, sekaligus apresiasi bagi para penggerak industri wellness Tanah Air.
Masyarakat, dokter, tenaga kesehatan, praktisi, pelaku UMKM, dan industri yang ingin berpartisipasi dapat memperoleh informasi serta melakukan pendaftaran melalui situs WIW2026.id. (An)
Kapolsek Mandiangin IPTU H.M. Sihombing menjelaskan bahwa pihaknya membenarkan adanya informasi dugaan pengeroyokan tersebut. Namun, hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan resmi dari pihak yang bersangkutan.
Meski demikian, Polsek Mandiangin tetap melakukan langkah penyelidikan dengan memanggil dan meminta keterangan korban serta sejumlah saksi guna mengetahui secara jelas kronologi dan latar belakang permasalahan yang terjadi.
"Kami membenarkan adanya informasi kejadian tersebut. Walaupun sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pihak yang bersangkutan, kami tetap melakukan penyelidikan. Korban dan sejumlah saksi telah kami panggil untuk dimintai keterangan guna mengetahui permasalahan yang sebenarnya," jelas Kapolsek.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi bahwa persoalan dugaan pengeroyokan tersebut telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Namun, informasi tersebut tetap menjadi bagian dari pendalaman pihak kepolisian.
Selain mendalami peristiwa tersebut, Polsek Mandiangin juga menindaklanjuti informasi dugaan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang disebut-sebut berkaitan dengan kejadian tersebut.
Pada Senin (16/11/2026), personel Polsek Mandiangin yang dipimpin langsung Kapolsek IPTU H.M. Sihombing bersama Kanit Reskrim IPDA I Gde Kari Prasanthi, S.Tr.K., M.H., dan sejumlah anggota melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah titik lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pengeboran minyak ilegal di Desa Petiduran Baru.
Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan lokasi, pemasangan garis polisi (police line), pemasangan spanduk imbauan larangan pengeboran minyak tanpa izin, serta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar.
Namun, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, personel Polsek Mandiangin tidak menemukan adanya aktivitas pengeboran minyak ilegal yang sedang berlangsung di lokasi tersebut.
Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas serta mencegah munculnya kembali aktivitas pengeboran minyak ilegal.
Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap informasi dugaan illegal drilling tersebut serta berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Sarolangun.
"Kami akan terus melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Sarolangun untuk mendalami informasi tersebut. Apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Mandiangin IPTU H.M. Sihombing juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya.
Ia mengajak masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang dapat berujung pada permasalahan hukum.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Apabila terjadi permasalahan, selesaikan dengan cara yang baik dan sesuai aturan hukum. Jangan sampai melakukan tindakan kekerasan atau main hakim sendiri. Kami juga mengimbau agar masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas illegal drilling karena selain melanggar hukum, juga sangat membahayakan keselamatan jiwa dan lingkungan," imbau Kapolsek.
Ia juga meminta masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana maupun aktivitas ilegal di lingkungannya, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
Melalui langkah pendekatan persuasif, penyelidikan, dan koordinasi dengan masyarakat, Polsek Mandiangin berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Sarolangun tetap aman, damai, dan kondusif.
Red/Suara Indonesia 1
Keduanya menilai bahwa persoalan hukum tidak boleh dibangun hanya berdasarkan narasi, opini, maupun isu yang belum teruji kebenarannya. Setiap tuduhan serius wajib memiliki dasar pembuktian dan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Prinsip kami jelas: berbicara hukum harus berlandaskan pembuktian, bukan sekadar narasi atau isu. Jika memiliki bukti, silakan tempuh jalur hukum dan buktikan secara objektif. Jangan membangun opini seolah-olah sebuah tuduhan telah menjadi fakta hukum," tegas Fikri Alkatiri bersama Stanley Sendow.
GTI dan BNUI menyatakan siap berdiri bersama dalam menjaga kehormatan dan marwah institusi Polri, khususnya Polda Sulawesi Utara, dari tudingan yang belum terbukti kebenarannya.
Namun demikian, dukungan terhadap institusi Polri bukan berarti menutup ruang kritik maupun mengabaikan proses pengawasan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, harus diuji secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
"Kami menghormati kebebasan berpendapat, tetapi kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum. Jangan sampai ruang demokrasi digunakan untuk membangun tudingan tanpa landasan pembuktian."
GTI dan BNUI menegaskan komitmennya untuk mengawal supremasi hukum, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta mendukung Polri yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
FIKRI ALKATIRI
Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI)
STANLEY SENDOW
Ketua Umum Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI)
Hukum harus berdiri di atas fakta dan pembuktian, bukan opini dan kepentingan.
Apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta seluruh unsur pendukung sebelum pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026 yang berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 16 hingga 29 November 2026.
Kegiatan ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kepulauan Yapen KOMPOL Unding Alimuddin, S.Sos., M.M., Kasat Pol PP Kabupaten Kepulauan Yapen Andarias Magel Woisiry, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen Sony Arnold Woria, S.Pd., M.T., para pejabat utama Polres Kepulauan Yapen, para perwira, serta personel Polres Kepulauan Yapen.
Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Felle, S.I.K., menyampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personel dan sarana pendukung agar pelaksanaan operasi dapat berjalan secara optimal, terpadu, dan terkoordinasi.
Kapolres menegaskan bahwa Operasi Zebra Cartenz 2026 mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang bersifat edukatif, persuasif, serta humanis, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.
Menurutnya, permasalahan lalu lintas semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan jumlah kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Dalam pelaksanaan operasi ini, terdapat sejumlah sasaran prioritas pelanggaran, di antaranya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, pengemudi yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, pengendara di bawah umur, pengemudi yang menggunakan telepon seluler saat berkendara, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, melebihi batas kecepatan, menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, serta kendaraan dengan TNKB yang tidak sesuai ketentuan.
Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta menghormati kearifan lokal masyarakat Papua.
Selain itu, Kapolres mengajak seluruh personel untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi bersama TNI, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta seluruh pemangku kepentingan guna mendukung keberhasilan operasi.
“Jadikan jalan raya sebagai ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Jangan hanya menjadikan tertib berlalu lintas sebagai kewajiban ketika ada petugas, tetapi tumbuhkan sebagai kebutuhan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Kapolres dalam amanatnya.
Melalui Operasi Zebra Cartenz 2026, Polres Kepulauan Yapen berharap dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas, mengurangi kecelakaan dan fatalitas korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas.
Pada pukul 08.30 WIT, Kapolres Kepulauan Yapen secara resmi menyatakan Operasi Zebra Cartenz Tahun 2026 dimulai. Selanjutnya, kegiatan apel gelar pasukan berakhir pada pukul 09.02 WIT.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. Tidak terdapat hal menonjol yang dilaporkan.
Polres Kepulauan Yapen mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta selalu mematuhi rambu dan aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama pihak kepolisian terhadap keberlangsungan dunia pendidikan, sehingga proses belajar mengajar di SMP YAPIS dapat kembali berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Felle, S.I.K., bersama Wakil Bupati dan personel Satpol PP melakukan pendekatan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menyelesaikan persoalan pemalangan secara persuasif dan mengedepankan komunikasi yang baik.
Kapolres Kepulauan Yapen menyampaikan bahwa pihak kepolisian hadir untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara aman, tertib, dan tidak mengganggu hak para siswa untuk memperoleh pendidikan.
Ia juga mengimbau seluruh pihak agar mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat aktivitas pendidikan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan aktivitas belajar mengajar di SMP YAPIS dapat kembali berlangsung normal. Sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan Satpol PP menjadi bagian penting dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta mendukung keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Penanganan dugaan penyelundupan batu hitam ilegal di Provinsi Gorontalo kembali menuai kritik keras. Rahman Patingki, Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat Wilayah Provinsi Gorontalo, menilai bahwa pergantian pimpinan dan mutasi di tubuh Polda Gorontalo yang selama ini disebut sebagai bagian dari penyegaran institusi belum mampu memberikan jawaban atas persoalan penyelundupan batu hitam yang telah bertahun-tahun menjadi sorotan publik.
Menurut Rahman, berbagai desakan, aksi demonstrasi, dan aspirasi masyarakat seolah tidak mendapatkan penyelesaian yang konkret. Bahkan, dugaan pengiriman batu hitam ilegal dari Gorontalo terus berulang dalam skala besar.
"Sudah berapa kali pergantian Kapolda, sudah berapa kali mutasi dilakukan, tetapi apakah jaringan penyelundupan batu hitam sudah benar-benar dibongkar sampai ke akar-akarnya? Jangan sampai yang berganti hanya pejabatnya, sementara praktik penyelundupannya tetap berjalan. Publik tidak membutuhkan sekadar konferensi pers dan penangkapan, tetapi membutuhkan keberanian mengungkap siapa pemilik, pemodal, penampung, dan aktor utama di balik aktivitas ini," tegas Rahman.
GUDANG DISEGEL, JUMLAH BARANG BUKTI DIPERTANYAKAN
Rahman turut menyoroti penyegelan gudang batu hitam di wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah material yang diamankan diduga mencapai sekitar 3.000 karung. Namun, ia mempertanyakan mengapa barang bukti yang kemudian diperlihatkan kepada publik justru hanya berjumlah ratusan karung dan tidak mencapai separuh dari jumlah awal yang diinformasikan.
"Kalau benar ada sekitar 3.000 karung, lalu berapa jumlah sebenarnya yang disita? Di mana seluruh barang tersebut disimpan? Mengapa jumlah yang diperlihatkan berbeda? Ini harus dijelaskan melalui berita acara penyitaan, inventarisasi, dan dokumentasi resmi. Jangan sampai muncul dugaan penyusutan barang bukti tanpa penjelasan yang transparan," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan belum jelasnya identitas pemilik material serta perkembangan penanganan perkara tersebut. Menurutnya, penyegelan gudang tidak boleh berhenti sebagai tindakan simbolis tanpa mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
PENANGKAPAN 28 OKTOBER DAN PENGIRIMAN HINGGA TANJUNG PRIOK
Sorotan berikutnya tertuju pada pengungkapan satu truk batu hitam oleh Ditpolairud Polda Gorontalo pada 28 Oktober 2026 yang diduga hendak diselundupkan menuju Palu, Sulawesi Tengah.
Dalam peristiwa tersebut, tiga orang diamankan, yakni LB yang diduga sebagai pemilik truk, HH alias Ance yang diduga sebagai koordinator lapangan, serta AD yang diduga sebagai sopir.
Namun, Rahman mempertanyakan tindak lanjut terhadap inisial BH yang diduga berperan sebagai penjamin pengamanan atau pengawalan truk, serta HI yang diduga sebagai pemilik batu hitam tersebut.
"Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada orang-orang yang berada di lapangan, sementara pihak yang diduga memiliki peran lebih besar tidak pernah mendapatkan penjelasan status hukumnya. Semua harus ditelusuri berdasarkan alat bukti, bukan dibiarkan menjadi pertanyaan publik," tegasnya.
Pada tanggal yang sama, muncul pula informasi penggagalan pengiriman batu hitam yang diduga berasal dari Gorontalo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Bagi Rahman, peristiwa tersebut seharusnya menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan dan pemberantasan penyelundupan di Gorontalo.
Bagaimana mungkin pengiriman material yang diduga berasal dari daerah ini masih dapat menembus jalur distribusi hingga ke luar daerah? Apakah pengawasan terhadap gudang, jalur darat, dan pelabuhan sudah berjalan maksimal?
40,6 TON BARANG SITAAN MASUK LELANG, MANA DASAR HUKUMNYA?
Persoalan yang paling disoroti Rahman adalah informasi pelelangan material yang disebut berkaitan dengan barang sitaan Polda Gorontalo.
Berdasarkan informasi pengumuman lelang, material tersebut terdiri atas:
· Batu hitam: 16.813,5 kilogram.
· Batu hijau: 23.854,36 kilogram.
· Total: 40.667,86 kilogram atau sekitar 40,6 ton.
· Nilai limit: Rp60.927.000.
· Uang jaminan: Rp10.000.000.
· Batas akhir penawaran: 11 November 2026 pukul 10.30 WIB.
Rahman mempertanyakan dasar hukum pelelangan tersebut, terlebih karena publik masih membutuhkan kejelasan mengenai status barang, perkembangan perkara, serta pemenuhan prosedur hukum.
Ia merujuk pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur kemungkinan pelelangan benda sitaan dalam kondisi tertentu, dengan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi.
"Pertanyaannya, apa dasar hukum pelelangan 40,6 ton material tersebut? Siapa yang mengajukan, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana status hukumnya, dan apakah seluruh persyaratan undang-undang sudah dipenuhi? Jangan hanya mengumumkan lelang, tetapi dasar hukum dan dokumennya tidak dijelaskan kepada publik," tegas Rahman.
Ia juga mempertanyakan kewajaran nilai limit Rp60.927.000 untuk material dengan berat sekitar 40,6 ton. Menurutnya, proses penilaian harus dibuka secara transparan, termasuk metode penilaian, kondisi material, dan dasar penetapan harga limit.
Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin melontarkan tuduhan tanpa bukti. Namun, apabila terdapat indikasi penyimpangan prosedur maupun konflik kepentingan, hal tersebut harus diperiksa secara serius.
"Jangan sampai muncul dugaan bahwa barang yang selama ini menjadi bagian dari persoalan penyelundupan justru kembali masuk ke dalam penguasaan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap bisnis tersebut. Kami meminta transparansi agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat," tambahnya.
RAHMAN DESAK POLDA BERTANGGUNG JAWAB
Atas rentetan persoalan tersebut, Rahman Patingki mendesak Polda Gorontalo untuk:
1. Memperjelas perkembangan hukum penyegelan gudang batu hitam di Suwawa.
2. Membuka data dan dokumen resmi terkait dugaan perbedaan jumlah barang bukti sekitar 3.000 karung dengan jumlah yang diperlihatkan kepada publik.
3. Menjelaskan perkembangan penanganan perkara pengiriman satu truk batu hitam pada 28 Oktober 2026, termasuk penelusuran terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
4. Mengungkap hasil penelusuran pengiriman batu hitam yang diduga berasal dari Gorontalo dan digagalkan di Pelabuhan Tanjung Priok.
5. Menjelaskan dasar hukum, dokumen, prosedur, serta penetapan nilai limit pelelangan material batu hitam dan batu hijau seberat sekitar 40,6 ton.
6. Melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan barang sitaan maupun proses pelelangan.
Rahman menegaskan bahwa Forum Kaum Pembela Rakyat akan terus mengawal persoalan ini melalui aksi demonstrasi, pelaporan, dan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, pihaknya mempertimbangkan untuk menggugat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses pelelangan tersebut, termasuk menempuh upaya hukum terhadap keputusan atau tindakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Jangan sampai hukum hanya tajam kepada orang-orang kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan mereka yang diduga memiliki modal dan jaringan besar. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai semuanya terang. Jika memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui keterbukaan. Namun, jika ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban," tegas Rahman.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa persoalan batu hitam bukan sekadar persoalan penangkapan dan penyitaan, melainkan persoalan keberanian membongkar jaringan hingga ke aktor utamanya.
"RAKYAT TIDAK MEMBUTUHKAN PERGANTIAN PEJABAT YANG BERULANG KALI TANPA PENYELESAIAN. RAKYAT MEMBUTUHKAN PENEGAKAN HUKUM YANG NYATA. JANGAN SAMPAI MAFIA BATU HITAM TERUS BERGERAK, SEMENTARA HUKUM HANYA BERHENTI PADA PENANGKAPAN ORANG-ORANG DI LAPANGAN!"
Rep: JO
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, membangun komunikasi, serta bertukar pikiran terkait berbagai hal, khususnya mengenai langkah dan program organisasi ke depan.
Dalam suasana penuh keakraban, diskusi berlangsung santai namun tetap produktif. Kebersamaan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas dan kekompakan seluruh jajaran DPW PETIR DKI Jakarta.
**Onesimus Kilikily mengatakan**, membangun organisasi tidak selalu harus dilakukan melalui pertemuan formal. Menurutnya, diskusi ringan dalam suasana santai juga dapat menjadi sarana untuk bertukar gagasan, menyampaikan pandangan, serta memperkuat hubungan antarpengurus.
“Melalui kebersamaan seperti ini, kita ingin terus menjaga soliditas dan kekompakan seluruh jajaran DPW PETIR DKI Jakarta. Harapannya, komunikasi tetap terjalin dengan baik dan setiap program organisasi dapat berjalan sesuai tujuan bersama,” ujar Onesimus.
Ia juga berharap kebersamaan dan semangat persaudaraan yang terus dibangun dapat menjadi kekuatan bagi PETIR DKI Jakarta dalam menjalankan roda organisasi serta menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui diskusi dan silaturahmi tersebut, DPW PETIR DKI Jakarta menegaskan pentingnya menjaga persatuan, kekompakan, dan komunikasi sebagai fondasi dalam membangun organisasi yang solid.
**Bersatu dalam Persaudaraan, Bergerak dalam Kebersamaan.**
PETIR BRAVOOO...BRAVOOO...BRAVOOO untuk Indonesia.
Salam Persaudaraan Tanpa Batas❤️🩹🤝🙏
Report, Jp
Apel tersebut turut dihadiri Wakapolres Merangin Kompol Simsal Siahaan, S.A.P., para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran, serta para perwira Polres Merangin. Sebanyak 333 personel yang terlibat berasal dari berbagai satuan fungsi, meliputi Sat Lantas, Sat Samapta, Sat Intelkam, Sat Reskrim, gabungan staf, dan gabungan personel Polsek jajaran yang dipersiapkan untuk melaksanakan pengamanan sesuai dengan wilayah penugasan masing-masing.
Dalam arahannya, Kapolres Merangin menyampaikan bahwa Pilkades merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin di tingkat desa. Oleh karena itu, perbedaan pilihan dan dukungan terhadap calon kepala desa harus disikapi secara dewasa. Jangan sampai perbedaan tersebut menimbulkan perselisihan, perpecahan, maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kapolres menegaskan bahwa seluruh personel harus memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing, menguasai lokasi pengamanan, mengenali karakteristik wilayah, serta membangun koordinasi dengan seluruh unsur terkait. Setiap personel juga diminta menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab serta melaporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang.
"Saya tegaskan kepada seluruh personel agar menjaga netralitas dan integritas sebagai anggota Polri. Tidak boleh ada yang memihak kepada salah satu calon kepala desa maupun kelompok pendukung tertentu. Kehadiran Polri harus memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan. Tugas kita adalah mengamankan jalannya demokrasi, bukan menjadi bagian dari kepentingan politik salah satu pihak," tegas AKBP Kiki Firmansyah Effendi.
Selain menjaga netralitas, Kapolres juga menginstruksikan seluruh personel untuk mengedepankan langkah preventif dan pendekatan humanis melalui deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas. Kewaspadaan harus ditingkatkan terhadap kemungkinan provokasi, intimidasi, konflik antarpedukung, penyebaran berita bohong (hoaks), serta gangguan lainnya, terlebih pelaksanaan pemungutan suara menggunakan mekanisme elektronik atau e-voting. Apabila ditemukan permasalahan, personel diminta melakukan penanganan secara profesional, proporsional, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat sinergitas dan soliditas bersama TNI, pemerintah daerah, panitia Pilkades, Satpol PP, Linmas, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan hasil kerja sama seluruh unsur yang terlibat. Personel juga diminta menjaga sikap, etika, kedisiplinan, kesehatan, dan keselamatan selama menjalankan tugas.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Merangin AKP Sakirman menyampaikan bahwa pengerahan 333 personel tersebut merupakan bentuk keseriusan Polres Merangin dalam memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan kerukunan masyarakat harus tetap kita jaga. Inilah wujud nyata semangat Polisi Bersama Masyarakat," ungkapnya.
Melalui Apel Pergeseran Pasukan ini, Polres Merangin berkomitmen untuk mengawal seluruh tahapan Pilkades Se
Sidang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Sidang, Bapak Penatua Adam Aiba. Pembukaan sidang diawali dengan ibadah pembukaan, doa, dan penyalaan lilin sebagai tanda dibukanya persidangan secara resmi. Suasana pembukaan berlangsung dengan khidmat dan penuh sukacita.
Turut hadir dalam pembukaan sidang tersebut, Ketua Klasis Ransiki, Pendeta Benhur Maniawasi, S.Si., Th., yang hadir selaku Penasehat Sidang.
Hadir pula Ketua Panitia Sidang Jemaat Elim Nyantui, Bapak Yance Mandacan, yang juga merupakan Anggota DPRK Manokwari Selatan.
Adapun peserta sidang hanya terdiri dari unsur-unsur jemaat, Majelis Jemaat, Ketua Sidang, Bendahara, Sekretaris Sidang, serta utusan dari Rayon I, Rayon II, dan Rayon III.
Dalam sambutan pembukaannya, Bapak Penatua Adam Aiba selaku Ketua Sidang menyampaikan rasa syukur atas penyertaan Tuhan sehingga Sidang Jemaat ke-14 ini dapat terlaksana. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk bersidang dengan penuh hikmat, kasih, dan tanggung jawab demi pertumbuhan dan pelayanan jemaat ke depan.
Dalam jalannya sidang, Bapak Yance Mandacan selaku Ketua Panitia Sidang Jemaat ke-14 menyampaikan laporan keuangan pelaksanaan sidang. Dalam laporannya, beliau memaparkan secara terbuka pemasukan dan pengeluaran keuangan selama persiapan hingga pelaksanaan sidang, sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia kepada sidang jemaat. Laporan tersebut diterima dan ditanggapi oleh peserta sidang dengan penuh keterbukaan dan kebersamaan.
Sidang juga membahas berbagai permasalahan intern jemaat yang ada. Dalam pembahasan tersebut, Bapak Pendeta Benhur Maniawasi, S.Si., Th. selaku Penasehat Sidang dan Ketua Klasis Ransiki, menanggapi permasalahan tersebut dengan penuh kebijaksanaan.
Dengan penuh tanggung jawab, beliau mengajak seluruh peserta sidang untuk mengutamakan persatuan jemaat, saling mengampuni, dan saling memahami, sehingga setiap permasalahan intern jemaat dapat menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.
Arahan bijaksana tersebut disambut baik oleh seluruh peserta sidang, dan menjadi momentum untuk mempererat persatuan serta kebersamaan dalam Jemaat GKI Elim Nyantui Rabut.
Adapun agenda utama dalam Sidang Jemaat ke-14 ini adalah mengevaluasi program pelayanan yang telah berjalan, serta merumuskan program kerja dan arah pelayanan jemaat untuk tahun pelayanan berikutnya.
Diharapkan melalui Sidang Jemaat ke-14 ini, Jemaat GKI Elim Nyantui Rabut, Rayon I, II, dan III semakin bertumbuh dalam iman, bersatu dalam pelayanan, dan menjadi berkat bagi masyarakat di Ransiki dan sekitarnya.
Ransiki, 11 November 2026
Pewarta: CHREISLY RURU
Media: Suara Indonesia 1.com
Prosesi penganugerahan dan pengukuhan Gelar Adat ini menjadi momentum penting dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Melayu Jambi, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan lembaga adat.
Kehadiran Camat Singkut beserta Lurah dan Pj Kades merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Singkut terhadap pelestarian adat istiadat di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko, Kabupaten Sarolangun.
Camat Singkut, M. Maini, S.Pd.I menyampaikan bahwa Gelar Adat Melayu Jambi bukan hanya prosesi seremonial, tetapi juga wadah untuk menanamkan nilai-nilai adat, sopan santun, kebersamaan, dan gotong royong kepada generasi muda agar tidak tergerus zaman.
"Adat adalah jati diri kita. Melalui Gelar Adat ini, kita perkuat persatuan, kebersamaan, dan silaturahmi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat," ujar M. Maini.
Acara berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Sarolangun, serta tamu undangan lainnya.
Dengan digelarnya prosesi ini, diharapkan adat Melayu Jambi di Kabupaten Sarolangun semakin lestari dan terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.
Djarnawi Kusuma
BATAM, SuaraIndonesia1.com — Dukungan kepada Profesor Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terus mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, pemuda, dan berbagai kelompok aktivis serentak berdatangan. Mereka menilai Prof Dasco layak dijadikan Wakil Presiden dengan berbagai indikator.
Salah satunya datang dari mantan Koordinator Pusat Aliansi BEM Nusantara 2021–2022, Eko Pratama. Ia menilai sosok Prof Dasco yang selama ini selalu menjadi jembatan aspirasi rakyat kepada DPR dan pemerintah dengan modal pengalaman panjang dalam kepemimpinan nasional sangat layak menduduki kursi Wakil Presiden yang saat ini kosong.
"Beliau sangat piawai dalam menjaga stabilitas politik nasional, selalu hadir di tengah-tengah kebuntuan, tegas dan sejuk di mata publik," ungkap Eko.
"Hal itu sangat bisa kita lihat dari berbagai dinamika publik yang terjadi belakangan ini. Prof Dasco selalu hadir di tengah-tengah persoalan dengan memberikan kepastian dan solusi yang dapat diterima publik, selalu pasang badan dengan keputusannya yang terukur. Mampu melakukan diplomasi lintas partai politik, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, aktivis mahasiswa untuk terciptanya stabilitas politik nasional di tengah ketidakpastian global yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia," tambahnya.
"Prof Dasco adalah figur yang memiliki kemampuan membaca dinamika politik nasional secara cermat. Di tengah kompleksitas persoalan bangsa dan kondisi geopolitik dunia, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga kecerdasan dalam mengambil keputusan, ketegasan dalam bersikap, serta kemampuan membangun konsolidasi nasional," tegas Eko.
"Kami berharap proses yang akan berjalan di Majelis Permusyawaratan Rakyat nantinya diberi kelancaran, dan dapat melahirkan Wakil Presiden yang dapat membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan, mengakselerasi terwujudnya Asta Cita Presiden, stabilitas politik nasional dan bersama-sama rakyat menuju Indonesia adil makmur. Dan saya berharap orang itu adalah Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.," tutup Eko Pratama.
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Komunitas Gorontalo Shooting Community (GSC) melaksanakan kegiatan latihan bersama sekaligus kerja bakti pembersihan areal latihan di Lapangan Tembak Polres Kota Gorontalo. Kegiatan dimulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 17.00 sore, berlangsung penuh kekompakan, keakraban, serta nuansa persaudaraan yang erat antar seluruh anggota.
Kegiatan ini diwarnai kebersamaan yang hangat. Berbagai latar belakang profesi hadir bergotong-royong: atlet, mekanik, security, guru, sopir, wartawan, pengusaha ponsel, pengusaha stiker, Tentara, tenaga medis, Polisi, dan banyak lainnya. Para pria tangguh olahragawan sniper ini pun turun langsung ke dapur, ikut menumbuk bumbu, membakar ikan, hingga mencuci piring. Meskipun dikenal tangguh di hutan maupun lapangan tembak, mereka juga para kepala keluarga yang mampu membantu pekerjaan rumah tangga layaknya membantu istri di dapur.
Satu momen yang menarik perhatian adalah kehadiran Afik DJ, anak berusia 9 tahun siswa SDN 2 Tilamuta Kelas 3. Anak ini sedang dipersiapkan oleh orang tua serta jajaran komunitas GSC untuk menjadi calon atlet menembak masa depan. Terlihat Afik DJ bersama Sofyan Yubi, atlet GSC yang sudah berulang kali meraih podium di berbagai ajang lomba menembak.
Ketua GSC, Bapak Ardianto Ismail, menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres Kota Gorontalo yang telah berkenan meminjamkan Lapangan Tembak Polres Kota Gorontalo sebagai sarana olahraga serta penyaluran bakat menembak bagi anggota GSC. Harapannya, fasilitas ini dapat membantu GSC mencetak atlet-atlet berprestasi hingga mampu meraih juara di kejuaraan tingkat nasional. Tak lupa beliau juga menyampaikan apresiasi kepada PERBAKIN Pengkab, Pengkot, maupun Pengprov atas dukungan penuh terhadap keberadaan organisasi menembak GSC.
Kegiatan ditutup dalam suasana hangat, penuh keakraban, perut terisi, dan semangat yang membara.
SEMANGAT TERUS GSC! TERUS PUPUK KOMPAK DAN PERSAUDARAAN. GSC MAJU BERSAMA PERBAKIN
SALAM OLAHRAGA
Redaktur: FD. Humas GSC (Red/JO)
Kegiatan tersebut dihadiri Badan Pekerja Klasis (BPK) Yapen Timur, yakni Ketua Klasis Pdt. Gayus Wamea, S.Si.Teol., Sekretaris Klasis Bpk. N. Luturmas, S.Si.Teol., serta BPPG Bpk. S. Tahapary, S.Pd.
Hadir pula Ketua Jemaat GKI Maranatha Wartawoi, Pdt. M.E. Worumi, S.Si.Teol., selaku pimpinan sidang, bersama seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan rayon dan unsur-unsur pelayanan jemaat.
Sidang Periodik ke-III ini secara resmi dibuka langsung oleh Ketua Klasis Yapen Timur, Pdt. Gayus Wamea, S.Si.Teol.
Dalam pelaksanaannya, sidang membahas berbagai agenda penting yang menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi strategis bagi pengembangan serta peningkatan pelayanan jemaat pada masa mendatang. Salah satu keputusan penting dalam sidang tersebut adalah penetapan Majelis Terpilih untuk periode pelayanan 2027–2032.
Usai pelaksanaan sidang, Ketua Klasis Yapen Timur, Pdt. Gayus Wamea, S.Si.Teol., menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Jemaat GKI Maranatha Wartawoi atas kerja sama dan kebersamaan yang telah ditunjukkan sehingga sidang dapat berlangsung dengan baik dan sukses.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, seluruh peserta sidang, serta semua pihak yang telah mengambil bagian dan berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Dalam pesannya, Ketua Klasis berharap agar seluruh pelayanan di Jemaat GKI Maranatha Wartawoi terus ditingkatkan, baik dari sisi kebersamaan, tanggung jawab maupun komitmen dalam menjalankan tugas panggilan gereja.
Ia menegaskan pentingnya menghidupi tiga tugas utama gereja, yakni Koinonia (bersekutu), Marturia (bersaksi), dan Diakonia (melayani) sebagai landasan dalam membangun kehidupan bergereja yang semakin bertumbuh dan berdampak bagi jemaat maupun masyarakat.
Sidang Periodik ke-III ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan, memperkuat komitmen pelayanan, serta membangun semangat kebersamaan dalam menyongsong periode pelayanan yang baru.
Dengan semangat kebersamaan dan iman, Jemaat GKI Maranatha Wartawoi diharapkan terus bertumbuh dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Hotel Shankee Sudirman, Jakarta, Jumat (13/11/2026), dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FBN RI, Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin Sahabuddin, M.M.
Dalam pengukuhan tersebut, Andi Muhammad Said Chalik, S.E., M.M., kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPW FBN RI DKI Jakarta. Ia didampingi Totok Sediyantoro, MBA., Ph.D., sebagai Sekretaris dan dr. Sitti Sarah Kartika, M.H., sebagai Bendahara.
Pengukuhan juga mencakup empat kepengurusan DPD, yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dipimpin Rozali, Jakarta Utara oleh Juwanto Bayu Setia, S.Sos., Jakarta Timur oleh Kuntoro Budi Winarko, serta Jakarta Selatan oleh Yeni Fadil.
Ketua Panitia, Totok Sediyantoro, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat struktur organisasi, meneguhkan komitmen pengurus melalui ikrar bela negara dan pakta integritas, serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.
Ketua Umum DPP FBN RI, Zainal Abidin Sahabuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa bela negara merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara. Implementasinya tidak harus melalui jalur militer, tetapi dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai profesi, kapasitas, dan tanggung jawab masing-masing.
Ia berharap kepengurusan FBN RI DKI Jakarta mampu menjadi garda terdepan dalam menanamkan kesadaran bela negara sekaligus menjadi barometer penguatan ketahanan nasional di ibu kota.
Sementara itu, Ketua DPW FBN RI DKI Jakarta, Andi Muhammad Said Chalik, menegaskan kesiapannya untuk segera mengonsolidasikan seluruh jajaran dan menggerakkan program organisasi. Menurutnya, tantangan bela negara saat ini membutuhkan kerja bersama, bukan sekadar slogan maupun kegiatan seremonial.
Andi menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Forkopimda, dunia usaha, serta komunitas masyarakat. Melalui sinergi tersebut, FBN RI DKI Jakarta diharapkan mampu menghadirkan program konkret untuk membangun Jakarta yang tangguh, rukun, dan berdaya saing.
Sekretaris DPW FBN RI DKI Jakarta, Totok Sediyantoro, menambahkan bahwa penguatan tata kelola administrasi dan soliditas internal hingga tingkat DPD menjadi prioritas. Langkah tersebut diperlukan agar program edukasi sadar bela negara dapat berjalan terarah, terukur, dan menjangkau masyarakat hingga akar rumput.
Rangkaian pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan DPP FBN RI Nomor 010A/SKEP/DPP-FBNRI/X/2026 oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP FBN RI, Ida Made Sugita, S.Ag., M.Fil.H. Seluruh pengurus kemudian mengikuti pembacaan Ikrar Bela Negara yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP FBN RI.
Prosesi ditutup dengan penyematan pin, pemasangan baret, serta penyerahan bendera pataka organisasi kepada jajaran pengurus.
Dengan pengukuhan kembali untuk masa bakti 2025–2030, FBN RI DKI Jakarta diharapkan semakin solid dan mampu memperluas kontribusinya dalam membangun kesadaran bela negara. Komitmen menjaga persatuan, memperkuat ketahanan sosial, dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diwujudkan melalui program dan pengabdian nyata kepada masyarakat. (Tri)
OPINI — (Catatan kecil sepulang menghadiri acara peringatan Hari Pahlawan yang digagas IARMI Maharuyung Jabodetabek dan DPK IARMI Jakarta Utara)
JAKARTA, SuaraIndonesia1.com — Sabtu pagi itu, Jakarta Utara terasa masih menyimpan sisa-sisa Hari Pahlawan. Tempatnya di Aula Kantor Walikota Jakarta Utara, saya mewakili Ketua Umum DPN IARMI Prof. Bahrullah Akbar menyampaikan sambutan. Di depan saya ada anak-anak yatim yang tersenyum malu-malu saat menerima santunan, ada bingkisan yang dibagikan satu per satu, ada para alumni Menwa yang tergabung dalam IARMI Maharuyung Jabodetabek, IARMI DPK Jakarta Utara, ada mahasiswa yang datang dengan jaket almamaternya, dan ada petugas KPUD yang dengan sabar menjelaskan soal pemilihan umum.
Acara itu sederhana. Tapi justru dikesederhanaan itulah saya merasa Hari Pahlawan menjadi nyata. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Walikota Jakarta Utara, Penggagas dan pelaksana acara Bung Dasril, S.Pd.I, M.Si (Han) selaku Ketua IARMI Maharuyung Jabodetabek, didukung oleh Bung Raden Umar, M.Pd selaku Kaskonas Menwa Indonesia, elemen masyarakat Ketua PMI Jakarta Utara Bang Rizal SE, Ketua DPD Ikatan Keluarga Minang Jakarta Utara Bapak Auliya Dato Rajo Majo Basa, Ketua Umum DPP GMPD (Gerakan Muda Pemerhati Desa) Wahyu Irawan, SPdI, MM, serta ibu-ibu yang biasa disebut emak-emak yang tangguh.
Dalam sambutan, saya menyampaikan hal yang pernah diajarkan oleh guru di sekolah:
"Pahlawan adalah mereka yang berani menegakkan kebenaran, berani berbuat baik, dan berani mencegah kemungkaran. Mereka tidak lahir sebagai pahlawan. Mereka menjadi pahlawan karena berani memilih sikap ketika orang lain memilih diam."
Saya mengajak IARMI, mahasiswa, dan masyarakat untuk meneladani keberanian itu di lingkungan kita masing-masing. Berani menolak tawuran. Berani menolak judi. Berani menolak narkoba. Berani menolak pinjol yang menjerat. Berani mengatakan tidak pada kebatilan, meskipun yang melakukannya adalah teman sendiri, tetangga sendiri, bahkan keluarga sendiri.
Saya melihat hadirin mengangguk. Saya pun merasa sambutan itu berhasil.
Tapi sore harinya, keberanian yang saya sampaikan itu diuji. Bukan di atas panggung, tapi di pinggir jalan.
Di sana saya melihat seorang laki-laki paruh baya dan seorang perempuan sedang memindahkan bensin jenis Pertalite dari tangki sepeda motor ke dalam jerigen. Jerigen itu hampir penuh. Gerak-gerik mereka canggung. Ketika saya melihat, mereka seperti berusaha membuat kegiatan itu tampak wajar, seolah hanya untuk kebutuhan sehari-hari.
Saya tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Mereka mengumpulkan Pertalite untuk dijual kembali. Di mata hukum, itu salah. BBM bersubsidi dilarang diperjualbelikan kembali. Ada aturan, ada sanksi.
Tapi di saat itu, lidah saya kelu. Saya tidak berani menegur. Saya tidak berani mengatakan, "Itu melanggar hukum."
Apakah saya munafik? Pagi saya bicara soal keberanian membela kebenaran, sore saya diam melihat kemungkaran di depan mata. Pertanyaan itu menghantui saya sepanjang perjalanan pulang, dan dari kegelisahan itulah tulisan ini lahir, sebagai refleksi Hari Pahlawan yang tidak selesai di panggung.
Saya tidak berani memastikan apakah keduanya suami istri. Tapi jika iya, saya bisa membayangkan percakapan mereka di rumah sebelum berangkat. Mungkin tentang beras yang menipis, tentang uang sekolah anak yang belum lunas, tentang kontrakan yang jatuh tempo. Mereka tidak sedang merencanakan kejahatan besar. Mereka sedang berusaha agar dapur tetap mengepul.
Pemandangan itu bukan pemandangan orang yang ingin kaya mendadak, merusak perekonomian negara, atau menimbun BBM hingga membuat SPBU kosong. Itu pemandangan orang kecil yang sedang mencari celah untuk bertahan hidup. Bahkan bisa jadi, dalam cara mereka yang terbatas, mereka sedang membantu orang lain. Mereka membantu tukang ojek yang kehabisan bensin di tengah malam, membantu nelayan kecil, membantu warga yang jauh dari SPBU dan butuh Pertalite eceran untuk pergi bekerja esok pagi.
Apakah itu membenarkan perbuatan mereka? Secara hukum, tidak. Tapi secara kemanusiaan, kita tidak bisa menutup mata pada alasannya.
Inilah dilema pahlawan zaman sekarang. Dulu, musuh itu jelas: penjajah dengan senjata. Sekarang, musuh itu sering kali adalah kemiskinan, kelaparan, dan sistem yang belum berpihak. Dan "pelanggar hukum" itu sering kali adalah korban dari sistem itu sendiri.
Kita mudah menjadi pahlawan ketika yang kita lawan adalah judi, narkoba, atau tawuran. Karena musuh itu terlihat jahat. Tapi kita menjadi ragu ketika yang kita hadapi adalah ibu dan bapak yang melanggar aturan karena tidak punya pilihan lain. Di situlah keberanian kita diuji, bukan keberanian untuk menghakimi, tapi keberanian untuk memahami.
Lalu, keadilan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah?
Keadilan bukan hanya soal menangkap dan menghukum. Keadilan adalah memastikan tidak ada lagi warga yang terpaksa melanggar hukum hanya untuk makan. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai polisi yang menilang di hilir, tapi absen sebagai pelindung di hulu.
Jika negara belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan kesejahteraan yang merata, maka negara tidak bisa berlaku seolah semua warga sudah hidup dalam kondisi yang sama. Penegakan hukum terhadap penjual Pertalite eceran di pinggir jalan tidak bisa disamakan dengan penegakan hukum terhadap mafia BBM yang menimbun ribuan liter dengan truk tangki. Yang satu mencari makan, yang satu lagi mencari kekuasaan.
Keadilan yang dibutuhkan adalah keadilan yang berlapis. Pertama, tegakkan hukum pada pemain besar yang benar-benar merusak. Kedua, bina dan beri jalan keluar bagi pelaku kecil. Beri mereka akses pada usaha yang legal, beri pelatihan, beri modal mikro, beri lapangan kerja. Jangan hanya disita jerigennya, lalu ditinggalkan tanpa solusi. Karena besok, jerigen itu akan terisi lagi, bukan karena mereka bandel, tapi karena perut tidak bisa diajak menunggu kebijakan.
Pemerintah juga harus berani jujur: selama subsidi masih menjadi satu-satunya cara orang miskin mendapatkan energi murah, selama itu pula akan ada celah untuk diperjualbelikan. Solusinya bukan sekadar melarang, tapi memperbaiki distribusi agar tepat sasaran dan memastikan harga kebutuhan pokok tidak membuat orang kecil harus putar otak setiap hari.
Lalu, bagaimana dengan saya? Apa pemaafan bagi saya yang diam?
Saya harus jujur mengakui, diam saya sore itu bukan karena saya setuju dengan pelanggaran. Diam saya karena saya sadar, saya belum punya hak moral untuk menghakimi sebelum saya memberi solusi. Menegur tanpa memberi jalan keluar hanya akan menambah beban mereka. Pahlawan bukan orang yang paling keras suaranya, tapi orang yang paling tepat sikapnya.
Pemaafan bagi saya adalah dengan tidak berhenti pada rasa bersalah. Rasa bersalah harus berubah menjadi kerja. Jika saya bicara soal keberanian di panggung IARMI, maka keberanian itu harus saya wujudkan dengan memperjuangkan agar IARMI, mahasiswa, dan masyarakat tidak hanya pandai berpidato, tapi juga pandai membuka lapangan kerja, pandai mendampingi UMKM, pandai membantu tetangga yang kesulitan.
Dan pemaafan bagi mereka berdua? Saya percaya, Tuhan Maha Melihat niat. Jika mereka melakukannya bukan karena tamak, tapi karena terdesak, maka yang mereka butuhkan bukan cacian, melainkan uluran tangan. Negara, organisasi, dan kita semua punya tugas untuk mengubah jerigen itu menjadi kios yang legal, mengubah keputusasaan itu menjadi harapan.
Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang mereka yang gugur. Hari Pahlawan adalah tentang keberanian kita hari ini untuk tidak menjadi hakim yang gampang menunjuk, tapi menjadi penolong yang gampang mengulurkan tangan.
Pahlawan zaman dulu merebut kemerdekaan dengan bambu runcing. Pahlawan zaman sekarang merebut keadilan dengan cara memastikan tidak ada lagi bapak dan ibu yang harus memindahkan bensin dari motor ke jerigen demi sesuap nasi.
Dan jika suatu hari saya bertemu lagi dengan mereka, saya berharap saya tidak lagi hanya diam. Saya berharap saya sudah datang dengan membawa solusi, bukan sekadar teguran. Itulah pahlawan yang kita butuhkan hari ini.
Oleh: Dr. Drs. M. Ismael P Sinaga, M.Si
(Waketum IV DPN IARMI)
Rep: JO
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak Polda Gorontalo segera menindaklanjuti dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, termasuk memeriksa Tomi Umar yang namanya disebut dalam laporan pengaduan masyarakat.
BEM SI menyatakan memiliki sejumlah bukti dan informasi pendukung terkait dugaan aktivitas PETI tersebut, yang juga disebut berkaitan dengan wilayah Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
BEM SI meminta aparat tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pemodal, pengendali operasional, pemberi perintah, pengangkut, hingga penampung hasil tambang.
"Kami meminta Polda Gorontalo tidak berhenti pada pekerja lapangan. Telusuri siapa pemodal dan siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut. Jangan sampai pekerja terus berganti, sementara pihak yang diduga berada di belakangnya tidak tersentuh," tegas BEM SI.
Secara khusus, BEM SI mendesak penyidik memeriksa Tomi Umar untuk menguji seluruh bukti dan informasi yang berkaitan dengan dugaan keterlibatannya. Bantahan melalui klarifikasi internal partai tidak boleh menggantikan proses hukum.
"Kami tidak meminta aparat langsung menyatakan seseorang bersalah. Kami meminta bukti diuji dan fakta diungkap. Jika ditemukan keterlibatan, proses sesuai hukum tanpa perlakuan istimewa," lanjutnya.
BEM SI juga meminta Polda Gorontalo berkoordinasi dengan Polres Pohuwato serta jajaran kepolisian di Sulawesi Tengah guna menelusuri dugaan keterkaitan aktivitas PETI di kedua wilayah tersebut.
BEM SI menegaskan siap menyerahkan bukti dan informasi pendukung kepada aparat untuk diuji keaslian, sumber, serta relevansinya dalam proses penyelidikan.
BEM SI mendesak Kapolda Gorontalo segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan dan pengaruh.
Rep: JO
suaraindonesia1 Adalah media online yang menyajikan informasi terkini serta terpercaya. Dibawah naungan badan hukum PT. SUARA KHARISMA BINTANG INDONESIA terdaftar legal di Kemenkumham dengan nomor: AHU-0117306.AH.01.11.TAHUN 2019
suaraindonesia1 berkantor pusat di PLAZA ALDEOS Jl. Warung Buncit Raya No. 39, Warung Jati Barat, RT 001/RW 09, Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia
Email : redaksi.skrinews@gmail.com
Telp/WA : 0822 250000 24
COPYRIGHT © SUARA INDONESIA 1