Janggal! Dr. Andi Widiatno, Kuasa Hukum Sally Chandra, Cabut Bukti P-5 yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang

Jakarta – Suaraindonesia1, Langkah Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., selaku kuasa hukum Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova, mencabut Bukti P-5 dalam persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. dipertanyaan pihak Tergugat I.

Pasalnya, dokumen berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 tersebut sebelumnya menjadi salah satu dasar penting gugatan, khususnya terkait klausul penalti 100 kali lipat yang digunakan dalam perhitungan tuntutan kerugian hingga Rp5.565.315.000.

Keputusan pencabutan Bukti P-5 itu disampaikan Andi Widiatno dalam persidangan Kamis (12/11/2026). Padahal, dalam persidangan sebelumnya, keberadaan dokumen tersebut sempat dipersoalkan karena disebut masih dicari setelah diduga hilang atau terselip.

Perubahan dari dokumen yang sebelumnya dinyatakan hilang hingga akhirnya dicabut sebagai alat bukti inilah yang menjadi sorotan pihak Tergugat I James Tono, melalui kuasa hukumnya Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), dari Mustika Raja Law Office.

"Ini menjadi pertanyaan karena sebelumnya dokumen perjanjian tersebut disebut masih dicari karena hilang atau terselip. Namun, dalam persidangan berikutnya, kuasa hukum Penggugat justru menyatakan mencabut Bukti P-5. Ini kontradiktif," ujar Hoky.

Menurut Hoky, pencabutan tersebut berdampak pada persoalan pembuktian karena Surat Perjanjian Investor itu sebelumnya dikaitkan dengan dasar pengenaan penalti 100 kali lipat dan perhitungan tuntutan miliaran rupiah.

"Kalau perjanjian yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menuntut penalti 100 kali lipat sekarang dicabut dari alat bukti, lalu apa alas hukum sebagai dasar perhitungan tuntutan Rp5,56 miliar kepada klien kami," tegasnya.

Sepuluh Saksi Disebut Telah Hadir, Pemeriksaan malah Dibatalkan

Selain pencabutan Bukti P-5, persidangan juga diwarnai kejanggalan dengan pembatalan rencana pemeriksaan 10 orang saksi yang disebut telah hadir di PN oleh pihak Penggugat.

Kuasa hukum penggugat Andi Widiatno menyampaikan alasan pembatalan karena pihaknya akan mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hoky mempertanyakan langkah tersebut karena pencabutan dokumen yang dikaitkan dengan dasar tuntutan justru terjadi bersamaan dengan batalnya pemeriksaan saksi.

"Kami berharap Majelis Hakim mencermati persoalan ini secara objektif, terutama pencabutan dokumen dan pembatalan saksi sama saja mempermainkan lembaga peradilan," ujarnya.

Hoky Soroti Sikap Andi Widiatno terhadap Wartawan

Di luar persoalan pembuktian, Hoky juga menyayangkan insiden yang melibatkan Andi Widiatno dengan sejumlah wartawan yang sedang meliput persidangan.

Saat sidang, Andi sempat melontarkan pernyataan bernada ancaman akan memperkarakan wartawan. Selain itu, dari tempat duduknya sebagai kuasa hukum Penggugat, Andi terlihat bebas mengambil gambar menggunakan kamera telepon selulernya terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan di ruang sidang.

"Ruang sidang bukan tempat untuk mengintimidasi wartawan. Jika ada keberatan terhadap aktivitas peliputan, silakan disampaikan kepada Majelis Hakim dan ikuti tata tertib persidangan. Jangan mengancam akan memperkarakan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik," tegas Hoky.

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2020, pengambilan foto dan rekaman di ruang sidang harus memperoleh izin Hakim atau Ketua Majelis Hakim.

"Aturan harus berlaku sama bagi semua pihak, baik advokat maupun wartawan. Semua wajib menghormati tata tertib persidangan dan profesi pers," tambahnya.

Enam Pihak Mempercayakan Pendampingan Hukum kepada Hoky

Hoky mengungkapkan, persoalan ini merupakan bagian dari rangkaian permasalahan yang melibatkan 29 kreditur atau toko komputer di kawasan Mangga Dua.

Pendampingan hukum yang awalnya diberikan kepada satu orang kini telah berkembang menjadi enam orang, yakni James Tono, Herman Kisto, Gunawan, Theresia Avilia Warti, Juwandi Sulianto, dan Sekar Winarsih. Keenamnya telah mempercayakan penanganan dan pendampingan hukum kepada Hoky melalui Mustika Raja Law Office.

Terkait rangkaian persoalan tersebut, telah terdapat tiga Laporan Polisi yang diajukan, yaitu:

1. Bukti T.I-15: LP/B/1319/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Mei 2026.

2. Bukti T.I-16: LP/B/1431/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Mei 2026.

3. Bukti T.I-18: LP/B/2914/X/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 3 Oktober 2026.

Hoky mengimbau para pihak yang merasa dirugikan agar tidak takut memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

"Persidangan harus menjadi tempat menguji kebenaran setiap dalil dan bukti. Jika tuntutan mencapai miliaran rupiah, tentu harus ada dasar perjanjian dan pembuktian yang jelas. Jangan takut memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia," tutupnya. (Hendr)

Reni Wijayanti, SH. MM Pejabat Kades Pasar Singkut Siap Jalankan Roda Pemerintahan Hingga Kades Definitif Dilantik

Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Reni Wijayanti, SH. MM Pejabat (Pj) Kepala Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.

Reni dilantik pada 28 September 2026 oleh Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika, SE di Aula Kantor Bupati Sarolangun. Reni akan menjalankan roda pemerintahan desa selama masa penugasan hingga 28 Desember 2026 setelah pelantikan Kepala Desa Definitif.

Sebelum menjadi Pj Kades, Reni bertugas sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Singkut.

Tugas Utama: Jalankan Roda Pemerintahan

Tugas utama Reni sebagai Pj Kepala Desa adalah menjalankan roda pemerintahan di Desa Pasar Singkut.

"Saya siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, melayani masyarakat Pasar Singkut," ujar Reni Wijayanti, SH. MM.

Program prioritasnya selama menjabat Pj Kades Pasar Singkut adalah melayani masyarakat.Kondisi Desa Baik, Tertib Administrasi Jadi Fokus

Saat pertama kali menjabat, kondisi Desa Pasar Singkut dinilai baik. Yang paling mendesak untuk dibenahi adalah tertib administrasi dan perangkat lebih disiplin.

Pelayanan administrasi di Kantor Desa Pasar Singkut selama Reni Wijayanti, SH. MM menjabat dinilai baik. Ada perubahan yang dilakukan.

"Ada, saya akan tertib administrasi," katanya.

Hubungan Ibu Reni dengan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat Pasar Singkut terjalin baik. Reni menegaskan akan menjaga sinergi dengan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

Harapan masyarakat Pasar Singkut yang paling sering disampaikan adalah masalah pelayanan dan disiplin perangkat lebih ditingkatkan.

Untuk keluhan masyarakat selama menjadi Pj Kades, Reni mengatakan, 

"Alhamdulillah tidak ada keluhan yang begitu dalam di masyarakat," ujarnya.

Target 3 Bulan: Perbaiki Administrasi

Masa jabatan Reni sebagai Pj Kades sampai 31 Desember 2026, setelah itu dilanjutkan Kades Definitif.

Dengan waktu yang singkat, hanya sekitar 3 bulan, target yang ingin dicapai sebelum berakhir adalah memperbaiki administrasi lebih baik.

Legacy yang Ingin Ditinggalkan

Reni ingin meninggalkan kenangan baik untuk Desa Pasar Singkut, 

Mengenag Kenangan Sejarah Desa, dengan mendokumentasikan perjalanan Desa Pasar Singkut, termasuk mengenang para kepala desa dari masa ke masa.

Penataan Ruang dan Interior Kantor Desa menata ruang pelayanan dan aula Kantor Desa Pasar Singkut.

Meningkatkan Pemerintahan yang Tertib, administrasi, pelayanan, dan tata kelola desa yang baik.

"Semoga menjadi kenangan baik yang tetap dikenang masyarakat setelah masa jabatan berakhir," katanya.

Pesan untuk Kades Definitif. Untuk Kades Definitif yang nanti dilantik, Reni berpesan, 

"Semoga 8 tahun ke depan dalam kepemimpinan amanah," ujarnya.

Reni menyampaikan untuk masyarakat Desa Pasar Singkut

"Saya Reni Wijayanti, SH. MM, Pj Kepala Desa Pasar Singkut, siap melayani masyarakat Desa Pasar Singkut," tutupnya.

Djarnawi Kusuma

Polsek Mandiangin Pastikan Situasi Kondusif, Korban Penganiayaan Tegaskan Sudah Berdamai

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Menindaklanjuti pemberitaan salah satu media online terkait surat perjanjian perdamaian kasus penganiayaan di Desa Petiduran Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Polsek Mandiangin mengambil langkah cepat dengan melakukan deteksi dini, penggalangan, serta klarifikasi langsung kepada korban dan pihak keluarga.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di kediaman korban berinisial U, di Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin Timur.

Dalam kegiatan tersebut, personel Unit Intelkam Polsek Mandiangin bersama Sekretaris Desa Guruh Baru mendatangi korban dan keluarga untuk memastikan kondisi terkini sekaligus memperoleh keterangan langsung terkait surat perjanjian perdamaian tertanggal 3 November 2026.

Selain melakukan klarifikasi kepada pihak keluarga, personel Polsek Mandiangin juga mengambil keterangan dari korban berinisial U guna memperoleh informasi secara langsung terkait kronologi kejadian serta proses penyelesaian secara kekeluargaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pendalaman dan memastikan informasi yang berkembang sesuai dengan keterangan para pihak.

Dari hasil klarifikasi, K selaku ayah korban menyampaikan bahwa surat perdamaian tersebut dibuat atas dasar kesadaran bersama melalui musyawarah kekeluargaan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun.

Ia juga menegaskan bahwa pihak keluarga telah memaafkan pihak yang terlibat dan berharap persoalan tersebut tidak kembali berkembang menjadi permasalahan yang dapat mengganggu hubungan baik antarwarga.

Hal senada disampaikan U selaku korban. Dirinya mengaku mengetahui dan menyetujui proses perdamaian yang telah disepakati bersama keluarga. Ia juga menyatakan tidak ingin memperpanjang persoalan tersebut ke jalur hukum karena kedua belah pihak telah memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Korban turut membantah adanya anggapan bahwa proses perdamaian dilakukan tanpa persetujuannya.

Kapolsek Mandiangin IPTU H. M. Sihombing, S.E. menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan jajarannya merupakan bentuk respons kepolisian dalam menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Menurutnya, pendekatan secara humanis melalui komunikasi dan klarifikasi langsung sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik baru.

"Kami mengedepankan langkah-langkah preventif dan pendekatan humanis. Setiap informasi yang berkembang perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kami juga mengimbau semua pihak untuk tetap menjaga situasi kamtibmas dan tidak mudah terprovokasi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, personel Unit Intelkam Polsek Mandiangin BRIPDA M.F. Aditya Gumay juga memberikan imbauan kamtibmas kepada korban dan keluarga agar tetap tenang serta menjaga hubungan silaturahmi antarwarga.

Sebagai bagian dari klarifikasi, korban U bersama ayahnya, K, turut membuat rekaman video pernyataan yang menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui kesepakatan kekeluargaan.

Kapolsek juga mengajak seluruh masyarakat agar mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian masalah secara bijaksana serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terkonfirmasi.

Langkah cepat Polsek Mandiangin ini diharapkan dapat mencegah potensi konflik susulan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat

Red/Suara Indonesia 1

Enam Pendamping PKH Kecamatan Singkut Kawal 1.946 KPM, Pastikan Bansos Tepat Sasaran dan Putus Rantai Kemiskinan

SuaraIndonesia1.com _ Sarolangun. Kecamatan Singkut memiliki 6 orang Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas mengawal Perlindungan Sosial (Perlinsos) bagi masyarakat.

Keenam pendamping tersebut adalah Syamsul Bahri, Khairul Sabani, Pajar Triyanto, Ririn Sulistianinsih, Novi Larasati dan Koordinator Jhoni Cristofeles Tambunan.

Masing-masing pendamping memegang satu hingga dua desa / kelurahan di Kecamatan Singkut. Mereka sudah bertugas cukup lama, ada yang 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun, hingga 8 tahun.

Salah satu pwndamping PKH Kecamatan Singkut, menjelaskan Perlinsos dengan bahasa sederhana.

"Perlinsos itu portal digital resmi dari Kementerian Sosial, bertujuan untuk mendata, mengelola dan mempermudah akses masyarakat pada bansos," jelas pedampibg PKH kecamatan singkut. 

PKH berbeda dengan BPNT / Sembako, BLT, dan PBI-JK. PKH memiliki syarat khusus di dalam keluarga.

"Kalau PKH ada syarat seperti di dalam keluarga ada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan lansia serta disabilitas," ujar pendamping. 

Tujuan utama PKH di Singkut adalah untuk memutus rantai kemiskinan pada keluarga tersebut.

Saat ini jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Singkut sejumlah 1.946 keluarga* untuk tahap periode Tahap 3 Tahun 2026. Desa dengan KPM terbanyak adalah Pasar Singkut sebanyak 225 keluarga dan Sungai Benteng sebanyak 220 keluarga.

Untuk bisa mendapatkan PKH, masyarakat harus terdata di DTSEN dan berasal dari keluarga kurang mampu.

"Terdata di DTSEN dan keluarga kurang mampu, iya harus masuk DTSEN," tegasnya.

Cara mengecek nama terdaftar sebagai penerima PKH, masyarakat bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos dan situs Cek Bansos Kementerian Sosial.

Tugas sehari-hari pendamping di lapangan adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pembaharuan data, dan verifikasi komitmen.

Untuk verifikasi KPM masih layak atau tidak, pendamping melihat dari taraf hidup / ekonomi masyarakat yang meningkat.

"Melihat dari taraf hidup / ekonomi masyarakat meningkat," katanya.

Graduasi atau keluar dari PKH artinya keluarga itu sudah mampu secara ekonomi.

"Keluarga itu mampu, mampu secara ekonomi," jelasnya.

Jika ada KPM yang sudah mampu tapi masih mau dapat bansos, pendamping menegaskan tidak bisa.

Untuk KPM yang namanya tidak keluar / bansosnya tidak cair, pendamping akan dicek permasalahannya melalui aplikasi SIKS-NG.

Kendala terbesar pendamping PKH di Singkut disebut tidak begitu besar dan bisa ditangani. Rata-rata masyarakat sudah paham.

Terkait isu PKH tidak tepat sasaran, pendamping berharap desa-desa bisa bekerja sama.

"Kami berharap desa-desa bisa bekerja sama bantu pantau masyarakat yang memang sudah mapan," ujar Joni.

Terkait pungli, pendamping menegaskan tidak ada KPM yang dipungli / dipotong bantuannya. Pengawasan dilakukan dengan bekerja sama dengan bank.

Untuk memastikan bantuan tidak dipakai judi online, rokok, atau hal tidak penting, pendamping berharap bantuan sesuai untuk peruntukannya.

Harapan pendamping untuk PKH di Singkut tahun depan, bantuan sosial dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bagi masyarakat Singkut yang belum dapat PKH tapi merasa layak, bisa menemui agen Perlinsos, Kantor Desa untuk didaftarkan biar terdata, atau melalui aplikasi Perlinsos.

"Bisa temui agen Perlinsos, Kantor Desa untuk didaftarkan biar terdata," katanya.

Untuk KPM PKH, pendamping berharap bantuan benar-benar membantu untuk pendidikan dan kesehatan anak.

"Kami berharap memang terbantu," tutupnya.

Djarnawi Kusuma

GTI RESMI LAPORKAN DUGAAN INTIMIDASI KE POLDA SULUT: JANGAN BIARKAN DEMOKRASI DIBUNGKAM OLEH AKSI PREMANISME!

MANADO – Suaraindonesia1, Garda Timur Indonesia (GTI) secara resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan tindakan intimidasi dan ancaman yang terjadi di lingkungan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara.

Laporan tersebut merupakan bentuk keseriusan GTI dalam menyikapi peristiwa yang dinilai telah mencederai prinsip demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kehormatan sebuah lembaga yang hadir untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa kehadiran GTI di Kantor BPJN Sulut bukan tanpa dasar. GTI datang atas undangan resmi pihak BPJN Sulut untuk melakukan pembahasan terkait rencana penyampaian aspirasi masyarakat mengenai kondisi kerusakan jalan nasional yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah.

Namun, sangat disayangkan, dalam rangkaian peristiwa tersebut justru muncul dugaan tindakan intimidasi, ancaman, serta perilaku tidak pantas dari oknum yang diduga melakukan tindakan provokatif terhadap pelapor.

GTI menilai tindakan semacam ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Apabila benar terdapat pihak-pihak yang sengaja melakukan intimidasi terhadap masyarakat atau organisasi yang hendak menyampaikan aspirasi secara damai, maka hal tersebut merupakan ancaman terhadap iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Atas dasar itu, GTI memilih untuk tidak melakukan tindakan balasan ataupun membuka ruang terjadinya gesekan di lapangan. Sebaliknya, seluruh persoalan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Utara, untuk ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

GTI MENYAMPAIKAN DESAKAN KEPADA POLDA SULUT:

1. Segera menindaklanjuti laporan resmi terkait dugaan intimidasi dan ancaman tersebut.

2. Melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk mengungkap apakah terdapat unsur kesengajaan, provokasi, ataupun keterlibatan pihak lain.

3. Memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian guna memperoleh gambaran peristiwa secara objektif.

4. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan organisasi yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat.

5. Memberikan arahan serta petunjuk hukum kepada GTI mengenai langkah selanjutnya agar persoalan ini tidak berkembang menjadi gesekan sosial yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sulawesi Utara.

GTI juga meminta pihak BPJN Sulut agar memberikan perhatian serius terhadap peristiwa ini. Sebuah institusi pemerintah seharusnya menjadi ruang dialog yang terbuka, aman, dan menghargai aspirasi masyarakat, bukan menjadi tempat munculnya dugaan tindakan intimidasi terhadap pihak yang datang untuk menyampaikan kepentingan publik.

Perlu dipahami, kritik dan aspirasi masyarakat bukanlah ancaman bagi pemerintah. Justru kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi dan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong perbaikan pelayanan publik.

INI NEGARA HUKUM, BUKAN NEGARA YANG MEMBERIKAN RUANG BAGI INTIMIDASI!

GTI menegaskan bahwa kehormatan lembaga, kebebasan berpendapat, serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik harus dihormati dan dilindungi.

Kami menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Polda Sulawesi Utara. Kami meminta aparat penegak hukum bertindak berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan tekanan maupun kepentingan pihak tertentu.

GTI tidak menginginkan konflik, tidak mencari kegaduhan, dan tidak ingin terjadi benturan dengan pihak mana pun. Namun, GTI juga tidak akan membiarkan dugaan intimidasi terhadap perjuangan aspirasi masyarakat berlalu tanpa proses hukum.

Demokrasi harus dijaga, hukum harus ditegakkan, dan aspirasi masyarakat tidak boleh dibungkam oleh intimidasi.

Negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan rakyat takut menyampaikan kebenaran.

GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)

Berintegritas, Profesional, dan Berpihak pada Kepentingan Masyarakat.

PETIR DKI Jakarta Siapkan Program Kolaborasi, Kesbangpol Jadi Pintu Awal Sinergitas

Jakarta, Suaraindonesia1 – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR) DKI Jakarta melaksanakan audiensi dengan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperkenalkan organisasi PETIR sekaligus membangun komunikasi, mempererat hubungan kelembagaan, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Kesbangpol DKI Jakarta, Lantai 15, tersebut membahas sejumlah agenda penting, di antaranya pengenalan profil dan struktur organisasi PETIR, penguatan komunikasi antarlembaga, serta pemaparan sejumlah program kerja DPW PETIR DKI Jakarta yang diharapkan dapat dikembangkan melalui kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, DPW PETIR DKI Jakarta menyampaikan komitmennya untuk membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah serta berperan aktif dalam mendukung berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPW PETIR DKI Jakarta, Ones Kilikily, bersama jajaran pengurus menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan eksistensi, visi, dan peran organisasi PETIR di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membuka ruang komunikasi dan membangun peluang kerja sama yang berkesinambungan dengan pemerintah daerah.

Melalui sinergi yang baik, PETIR berharap berbagai program kerja organisasi ke depan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat serta turut mendukung program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Audiensi tersebut diterima oleh perwakilan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, yaitu Muhamad Jajuli dan Asril.

Adapun jajaran pengurus DPW PETIR DKI Jakarta yang hadir dalam audiensi tersebut adalah:

1. Ones Kilikily – Ketua DPW PETIR DKI Jakarta.

2. Muhamad Chandra – Wakil Ketua DPW PETIR DKI Jakarta.

3. Sefri – Wakil Bendahara I PETIR DKI Jakarta.

4. Alex Tewuh – Divisi Hukum PETIR DKI Jakarta.

5. Habibah – Ketua Media PETIR DKI Jakarta.

6. Nina Suhadi – Wakil Bendahara II PETIR DKI Jakarta.

7. Sofia – Tim Media PETIR DKI Jakarta.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi terjalinnya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang lebih erat serta berkelanjutan antara DPW PETIR DKI Jakarta, Kesbangpol, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong, PETIR berkomitmen untuk terus menghadirkan kontribusi positif melalui berbagai program sosial dan kemasyarakatan.

Dengan semangat tersebut, DPW PETIR DKI Jakarta siap mengambil bagian dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat Ibu Kota yang harmonis, aman, damai, dan kondusif.

PETIR CINTA DAMAI.

PETIR CINTA NKRI.

DARI TIMUR UNTUK INDONESIA.

Salam Persaudaraan Tanpa Batas. 🤝🤍❤️🙏

Report: JP

Sidang Jemaat ke-25 GKI Ebenhaezer Warari Hasilkan Tiga Keputusan dan Empat Ketetapan Untuk Pengembangan Pelayanan 2027–2032

SERUI-Suaraindonesia1.com. Sidang Jemaat ke-25 Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Jemaat Ebenhaezer Warari, yang berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan sejumlah keputusan serta ketetapan penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja ke depan.

Di temuai usai sidang periodik Jemaat GKI Ebenhaezer Warari periode pelayanan 2022–2027, Pdt. E. H. Tanamal, S.Si.Teol., menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya sehingga seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan dengan baik hingga selesai.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang tersebut menghasilkan tiga keputusan dan empat ketetapan yang diharapkan menjadi landasan penting dalam menata serta mengembangkan kehidupan bergereja, khususnya dalam menjalankan program pelayanan jemaat pada periode berikutnya.

Menurutnya, persidangan jemaat bukan sekadar agenda organisasi gereja, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab iman dalam membangun, menata, dan mengembangkan pelayanan Tuhan di tengah kehidupan jemaat.

Karena itu, seluruh hasil persidangan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh unsur pelayanan gereja.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh keputusan dan ketetapan yang telah disepakati, terutama yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Jemaat GKI Ebenhaezer Warari periode 2027–2032, dapat direalisasikan dengan baik.

Pelaksanaan Renstra tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan gereja sesuai kebutuhan dan perkembangan kehidupan jemaat.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga Sidang Jemaat ke-25 dapat terselenggara dengan baik.

Ucapan terima kasih secara khusus diberikan kepada Panitia Pelaksana Sidang Periodik Jemaat GKI Ebenhaezer Warari periode 2022–2027, yakni Rayon Getsemani, yang telah bekerja keras mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan.

Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh unsur pimpinan dan pelayanan jemaat, mulai dari para penatua, syamas, Badan Pembantu Pelayanan Gereja (BPPG), panitia pembangunan gereja, seluruh badan pelayanan, serta unsur-unsur jemaat yang telah mengambil bagian dan memberikan dukungan selama persidangan berlangsung.

Selain itu, apresiasi turut diberikan kepada Badan Pekerja Klasis (BPK) Kepulauan Selatan yang telah menjalankan tugas sebagai steering committee dengan mengawasi dan mengarahkan jalannya persidangan dari awal hingga akhir.

Kehadiran dan pendampingan BPK Kepulauan Selatan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran proses persidangan sehingga seluruh agenda dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Melalui berakhirnya Sidang Jemaat ke-25 ini, diharapkan seluruh hasil persidangan dapat menjadi pijakan bersama untuk memperkuat penataan organisasi gereja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun kebersamaan seluruh warga jemaat.

Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab iman, Jemaat GKI Ebenhaezer Warari diharapkan semakin bertumbuh dalam pelayanan serta mampu melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan untuk periode 2027–2032.

Sebab, keberhasilan pelayanan gereja tidak hanya ditentukan melalui keputusan dalam persidangan, tetapi juga melalui komitmen, kesetiaan, dan kerja nyata seluruh unsur jemaat dalam menjalankan setiap tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan.

BIAYA SIM C DIDUGA TEMBUS Rp550 RIBU, FORUM KAUM PEMBELA RAKYAT TANTANG DIRLANTAS BUKA-BUKAAN: JANGAN BIARKAN PELAYANAN PUBLIK JADI LADANG PUNGLI!

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Pelayanan penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Satlantas Polresta Gorontalo Kota kini menjadi sorotan serius setelah muncul sejumlah keluhan masyarakat terkait dugaan biaya tambahan yang tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya.

Persoalan ini bukan perkara kecil. Ketika masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang telah memiliki ketentuan tarif resmi, justru muncul keluhan mengenai biaya yang nilainya jauh melampaui komponen tarif yang diketahui publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pelayanan SIM benar-benar berjalan sesuai aturan, atau justru terdapat praktik pembebanan biaya yang perlu diperiksa secara serius?

Berdasarkan informasi dan keluhan masyarakat yang dihimpun Forum Kaum Pembela Rakyat Wilayah Provinsi Gorontalo, sejumlah warga mengaku harus mengeluarkan biaya pembuatan SIM C dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp450.000 hingga Rp550.000.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tarif PNBP penerbitan SIM C baru sebesar Rp100.000, sedangkan perpanjangan SIM C sebesar Rp75.000.

Memang terdapat komponen pemeriksaan kesehatan jasmani dan psikologi yang menjadi persyaratan penerbitan SIM. Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya pemeriksaan kesehatan disebut berkisar Rp35.000 hingga Rp50.000, sedangkan tes psikologi berkisar Rp37.500 hingga Rp100.000.

Jika seluruh komponen tersebut diakumulasikan, estimasi biaya pembuatan SIM C berada pada kisaran Rp172.500 hingga Rp250.000. Angka ini merupakan estimasi berdasarkan komponen biaya yang disebutkan, bukan tarif paket resmi pemerintah.

Lantas, jika masyarakat mengaku membayar hingga Rp450.000 bahkan Rp550.000, dari mana selisih biaya tersebut berasal?

Siapa yang menerima uang itu? Apa dasar hukumnya? Apakah terdapat bukti pembayaran? Dan apakah seluruh komponen biaya tersebut telah diumumkan secara terbuka kepada masyarakat?

JANGAN ADA BIAYA YANG DISEMBUNYIKAN DI BALIK PELAYANAN PUBLIK!

Forum Kaum Pembela Rakyat menilai bahwa persoalan ini harus segera mendapatkan perhatian serius dari pimpinan kepolisian di Gorontalo. Sebab, transparansi biaya merupakan hak masyarakat, bukan kemurahan hati petugas pelayanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 21, mengatur bahwa standar pelayanan harus memuat komponen biaya atau tarif. Pasal 34 juga menegaskan kewajiban pelaksana pelayanan publik untuk bersikap profesional, akuntabel, berintegritas, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

Artinya, tidak boleh ada pembebanan biaya kepada masyarakat tanpa kejelasan dasar, prosedur, dan pertanggungjawaban.

Apabila ditemukan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum atau terdapat penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

SUDAH ADA PERSOALAN DI SAMSAT, MENGAPA KELUHAN SERUPA KEMBALI MUNCUL?

Hal yang semakin disayangkan, keluhan ini muncul ketika institusi kepolisian di Gorontalo sebelumnya telah mendapat sorotan akibat persoalan dugaan pungutan liar di lingkungan Samsat.

Dalam beberapa pekan pada tahun 2026, Kapolda Gorontalo dan Dirlantas Polda Gorontalo disebut telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas persoalan pungutan liar di Samsat yang melibatkan oknum anggota lalu lintas. Bahkan, DPRD Provinsi Gorontalo sempat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan tersebut.

Namun, kini muncul kembali keluhan masyarakat terkait pelayanan SIM di Satlantas Polresta Gorontalo Kota.

Publik tentu berhak bertanya: sejauh mana evaluasi yang telah dilakukan? Apakah pembenahan hanya berhenti pada pernyataan permohonan maaf? Mengapa persoalan transparansi biaya masih menjadi keluhan masyarakat?

Jangan sampai institusi hanya lantang berbicara tentang pemberantasan pungli ketika sedang menjadi sorotan, tetapi tidak cukup tegas melakukan pembenahan di lingkungan internalnya sendiri.

RAHMAN PATINGKI DESAK DIRLANTAS EVALUASI KASAT LANTAS DAN PERIKSA KANIT REGIDENT

Menanggapi persoalan tersebut, Rahman Patingki menyampaikan kritik keras terhadap pelayanan SIM di Satpas Satlantas Polresta Gorontalo Kota.

Rahman menegaskan bahwa Dirlantas Polda Gorontalo tidak boleh tinggal diam dan harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota.

Selain itu, ia mendesak agar Kanit Regident diperiksa secara serius dan direkomendasikan untuk dicopot dari jabatannya apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian pengawasan, pembiaran, atau keterlibatan dalam praktik yang merugikan masyarakat.

"Jangan hanya masyarakat yang dituntut untuk taat terhadap aturan, sementara pelayanan yang diberikan justru menyisakan tanda tanya. Kalau tarif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka jalankan sesuai ketentuan. Jangan ada biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukum dan peruntukannya. Masyarakat bukan tempat untuk mencari keuntungan dari ketidakjelasan pelayanan," tegas Rahman.

Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab dalam sebuah organisasi tidak boleh hanya dibebankan kepada anggota yang berada di lapangan. Pejabat yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian harus turut dievaluasi berdasarkan tugas, kewenangan, dan bukti yang ditemukan.

"Kalau benar institusi Polri ingin melakukan pembersihan, maka bersihkan secara menyeluruh. Jangan hanya berani menindak anggota kecil, tetapi ragu mengevaluasi pejabat yang memiliki tanggung jawab pengawasan. Jika terbukti ada pelanggaran, tindak tegas. Jika ada pembiaran, evaluasi. Jangan sampai jabatan justru menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban," lanjutnya.

FORUM KAUM PEMBELA RAKYAT SIAP KAWAL PERSOALAN HINGGA MABES POLRI

Rahman menyampaikan bahwa Forum Kaum Pembela Rakyat Wilayah Provinsi Gorontalo akan melakukan konsolidasi guna memperdalam persoalan tersebut.

Pihaknya akan menghimpun keterangan masyarakat, menelusuri rincian biaya, mengumpulkan bukti pembayaran, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius, objektif, dan transparan oleh jajaran Polda Gorontalo, Forum Kaum Pembela Rakyat menyatakan siap membawa persoalan tersebut hingga ke pimpinan tertinggi Polri di Mabes Polri.

"Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada klarifikasi atau janji pembenahan. Kami ingin ada pemeriksaan yang objektif, transparansi biaya, dan tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran. Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian ketika mengurus hak administratifnya sendiri," tegas Rahman.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERKIKIS KARENA KETIDAKTRANSPARANAN!

Persoalan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Kapolda Gorontalo, Dirlantas Polda Gorontalo, dan Kapolresta Gorontalo Kota.

Masyarakat tidak membutuhkan slogan pelayanan prima yang hanya terpampang di dinding kantor. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang benar-benar bersih, biaya yang jelas, prosedur yang pasti, serta petugas yang tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Jika biaya resmi telah ditetapkan, umumkan secara terbuka. Jika ada biaya pemeriksaan kesehatan dan psikologi, jelaskan penyelenggara, rincian tarif, serta bukti pembayarannya. Jika ada biaya lainnya, tunjukkan dasar hukumnya.

Sebab, tidak boleh ada satu rupiah pun yang dibebankan kepada masyarakat tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban.

Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mengurus SIM secara legal justru merasa harus membayar harga yang tidak pernah mereka pahami dasar perhitungannya.

Kini pertanyaan publik hanya satu:

BERANI ATAU TIDAK DIRLANTAS POLDA GORONTALO MEMBUKA SECARA TERANG-BENDERANG SELURUH KOMPONEN BIAYA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SIM DI SATPAS POLRESTA GORONTALO KOTA?

Forum Kaum Pembela Rakyat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban.

Karena kepercayaan masyarakat tidak bisa dibeli dengan permohonan maaf. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.

Jika benar ada pungli, berantas! Jika ada pembiaran, evaluasi! Jika ada penyalahgunaan jabatan, proses! Jangan biarkan hukum hanya menjadi slogan bagi mereka yang seharusnya menjadi penjaganya. 

Rep: JO

PENYELUNDUPAN BATU HITAM DI GORONTALO TAK KUNJUNG TUNTAS! RAHMAN PATINGKI PERTANYAKAN KEBERANIAN APARAT UNGKAP PEMODAL DAN DALANG BESAR

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Persoalan penyelundupan batu hitam ilegal di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan. Rentetan peristiwa pengiriman mineral yang diduga tidak memiliki legalitas, penangkapan di sejumlah wilayah, hingga munculnya jalur distribusi lintas provinsi memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat, khususnya Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango.

Rahman Patingki, selaku Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, menilai bahwa persoalan penyelundupan batu hitam bukanlah fenomena baru. Dari tahun ke tahun, praktik tersebut terus menjadi persoalan yang berulang. Namun, publik masih menunggu pembuktian penegakan hukum yang benar-benar mampu menjangkau aktor utama di balik jaringan distribusi ilegal tersebut.

JANGAN HANYA SOPIR YANG DIJADIKAN UJUNG PENYELESAIAN!

Rahman mempertanyakan pola penanganan perkara yang menurutnya selama ini lebih banyak terlihat pada pengamanan kendaraan, barang bukti, dan orang-orang yang berada di lapangan. Sementara itu, siapa pemilik sesungguhnya, siapa pemodal, siapa yang mengendalikan distribusi, dan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari bisnis ilegal tersebut masih menjadi pertanyaan publik.

"Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada sopir dan orang-orang yang berada di lapangan. Pertanyaannya sederhana, siapa pemilik batu hitam itu? Siapa yang membiayai pengirimannya? Siapa yang mengatur jalur distribusinya? Siapa yang menikmati keuntungan dari bisnis ilegal tersebut? Jangan sampai aparat hanya berhasil mengungkap orang-orang di bagian paling bawah, tetapi gagal membongkar jaringan yang berada di atasnya," tegas Rahman.

Menurutnya, keberhasilan melimpahkan berkas perkara atau menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran bahwa praktik penyelundupan telah berhasil diberantas. Sebab, selama aktor intelektual, pemilik barang, dan sumber pendanaan belum terungkap, jaringan distribusi ilegal masih berpotensi beroperasi.

GORONTALO JANGAN SAMPAI MENJADI JALUR NYAMAN DISTRIBUSI MINERAL ILEGAL!

Rahman juga menyoroti informasi mengenai batu hitam yang diduga berasal dari wilayah Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kemudian dibawa masuk ke Provinsi Gorontalo dan direncanakan untuk dikirim menuju Palu, Sulawesi Tengah, melalui jalur laut Pelabuhan Anggrek.

Peristiwa tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi seluruh institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan, distribusi barang, pelabuhan, dan penegakan hukum.

Apabila benar jalur Gorontalo terus dimanfaatkan sebagai lintasan distribusi mineral ilegal, maka aparat harus menjelaskan bagaimana barang tersebut dapat bergerak, melewati sejumlah titik pengawasan, hingga akhirnya terungkap melalui penindakan.

"Jangan sampai Gorontalo justru dipandang sebagai jalur yang mudah dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan mineral ilegal. Ini bukan sekadar persoalan satu truk atau satu kontainer. Ini menyangkut sistem pengawasan, integritas aparat, dan keberanian membongkar jaringan sampai ke pemodalnya," ujar Rahman.

Ia juga mengingatkan bahwa penangkapan terhadap pengiriman mineral ilegal di luar wilayah Gorontalo yang diduga berasal dari Gorontalo harus menjadi bahan evaluasi serius. Penindakan tidak boleh hanya dilakukan ketika barang sudah berada di daerah lain. Aparat harus mampu melakukan pengawasan sejak sumber barang, proses pengumpulan, pengangkutan, hingga titik keberangkatan.

HH DAN AD: PUBLIK MENUNGGU SIAPA YANG BERADA DI BALIK MEREKA!

Dalam peristiwa terbaru, jajaran Polairud dikabarkan mengamankan dugaan pengiriman batu hitam ilegal yang berasal dari Bolsel melalui jalur Gorontalo. Dalam peristiwa tersebut, dua orang berinisial HH dan AD turut diamankan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, keduanya diduga memiliki peran sebagai koordinator dan sopir dalam proses pengiriman.

Namun, bagi Rahman, penindakan tersebut tidak boleh menjadi akhir dari pengungkapan perkara.

Publik berhak mengetahui apakah penyidik telah menelusuri asal-usul barang, identitas pemilik, pihak yang memerintahkan pengiriman, sumber pembiayaan, dokumen pengangkutan, hingga calon penerima barang di tempat tujuan.

"Kalau HH dan AD sudah diamankan, jangan berhenti di situ. Bongkar siapa yang memberikan perintah, siapa pemilik batu hitam, siapa yang membiayai, dan siapa yang mengendalikan pengiriman. Jangan sampai orang-orang di lapangan diproses, sementara pihak yang sesungguhnya memperoleh keuntungan justru tidak tersentuh," tegasnya.

DUGAAN PENYELUNDUPAN SIANIDA JUGA HARUS DIUNGKAP SECARA MENYELURUH!

Belum selesai persoalan batu hitam, Rahman turut menyoroti adanya peristiwa pengamanan dugaan penyelundupan sianida yang dikabarkan terjadi di wilayah Kotamobagu.

Menurutnya, kemunculan sejumlah perkara yang berkaitan dengan distribusi material pertambangan ilegal harus ditelusuri secara serius. Ia menduga terdapat pola distribusi dan jaringan yang perlu diungkap melalui penyelidikan mendalam.

Rahman menegaskan bahwa dugaan adanya pihak yang memberikan perlindungan atau menjadi beking terhadap aktivitas ilegal tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi tanpa pemeriksaan. Jika terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum, Propam harus turun tangan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.

"Jangan alergi terhadap kritik publik. Kalau memang tidak ada keterlibatan oknum, buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Tetapi jika ditemukan keterlibatan siapa pun, termasuk oknum aparat, jangan ada perlindungan institusional. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tegas Rahman.

PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN EKSPEDISI TANTO IKUT MENJADI SOROTAN

Selain mendesak pengungkapan pemilik dan pemodal batu hitam, FKPR bersama aliansi yang tergabung, termasuk unsur BEM SI, menyatakan akan terus mengawal dugaan jaringan pengiriman mineral ilegal yang menggunakan jasa perusahaan penyedia pengiriman.

Nama PT Bahari Kurnia Agency dan Ekspedisi Tanto turut menjadi perhatian setelah munculnya informasi mengenai penggunaan jasa pengiriman dan dugaan berulangnya penangkapan yang melibatkan kontainer atau peti kemas dengan identitas pengiriman terkait.

Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menyimpulkan perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam tindak pidana. Namun, apabila benar terdapat pengiriman berulang yang menggunakan jasa mereka dan kemudian tersangkut perkara di luar daerah, maka diperlukan klarifikasi terbuka mengenai prosedur penerimaan barang, pemeriksaan dokumen, identitas pengirim, penerima, serta mekanisme pengawasan muatan.

"Kalau perusahaan menyatakan dirinya sebagai korban, maka buktikan melalui keterbukaan dokumen dan mekanisme pengawasan pengiriman. Publik perlu mengetahui bagaimana barang tersebut diterima, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, dan bagaimana prosedur verifikasi muatan dilakukan. Jangan hanya berlindung di balik pernyataan bahwa perusahaan juga menjadi korban tanpa memberikan penjelasan yang dapat diuji," kata Rahman.

FKPR menyatakan akan terus melakukan penelusuran dan menyampaikan tuntutan kepada pihak-pihak berwenang agar seluruh rantai distribusi diperiksa secara profesional dan berdasarkan alat bukti.

DASAR HUKUM: JANGAN BIARKAN PENYELUNDUPAN MINERAL BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN

Rahman mengingatkan bahwa terdapat sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar penindakan terhadap praktik pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan mineral yang tidak memiliki legalitas.

1. Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan ini berkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal.

2. Pasal 161 UU Minerba. Mengatur pidana bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, maupun penjualan mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin atau dokumen legalitas sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.

3. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023). Dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan tindak pidana bersama-sama, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu tindak pidana, sepanjang unsur-unsurnya terbukti. Ketentuan ini penting untuk menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang berada di balik kegiatan tersebut.

4. Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menegaskan tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Mengatur tugas Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak semestinya hanya berorientasi pada pelaku yang ditemukan di lapangan. Penyidik harus menelusuri seluruh mata rantai tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku.

FKPR: KAMI AKAN KAWAL SAMPAI KE AKAR-AKARNYA!

Rahman Patingki menegaskan bahwa FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo bersama aliansi yang tergabung, termasuk unsur BEM SI, akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya mendesak Polda Gorontalo, Polres Bone Bolango, dan seluruh institusi terkait untuk membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan.

Ada sejumlah pertanyaan yang menurut FKPR harus dijawab secara terbuka:

• Siapa pemilik sebenarnya batu hitam yang diamankan?

• Siapa pemodal dan pihak yang membiayai pengiriman?

• Siapa yang memerintahkan serta mengendalikan distribusi?

• Bagaimana mineral tersebut dapat melewati jalur pengawasan?

• Apakah perusahaan jasa pengiriman telah melakukan verifikasi terhadap pengirim, penerima, dan dokumen muatan?

• Apakah terdapat pihak lain yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut?

• Sudah sejauh mana penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual?

"Jangan sampai setiap tahun masyarakat disuguhi berita penangkapan, tetapi jaringan penyelundupannya tetap hidup. Jangan sampai yang selalu dikorbankan hanya sopir, pekerja lapangan, dan orang-orang yang berada di posisi paling bawah. Kami ingin melihat keberanian aparat mengungkap siapa pemilik, siapa pemodal, dan siapa aktor intelektualnya. Jika memang ada oknum yang terlibat, proses tanpa pandang bulu. FKPR bersama aliansi tidak akan berhenti mengawal persoalan ini sampai seluruh fakta terungkap dan pertanggungjawaban hukum ditegakkan," tutup Rahman.

BAGI FKPR, PENANGKAPAN BUKANLAH AKHIR DARI PENEGAKAN HUKUM. PENGUNGKAPAN JARINGAN, PEMODAL, DAN AKTOR INTELEKTUAL ADALAH BAGIAN PENTING DARI UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYELUNDUPAN MINERAL ILEGAL DI GORONTALO.

Rep: JO

Sambut Nataru 2026/2027, PELNI Serui Siapkan Tambahan Armada dan Program Diskon Tiket

SERUI-Suaraindonesia1.com. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, menyiapkan penambahan armada kapal guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Selain mempersiapkan tambahan armada, PELNI juga menghadirkan program diskon tiket kapal sebesar 30 persen untuk membantu masyarakat memperoleh layanan transportasi laut dengan harga lebih terjangkau selama periode libur akhir tahun.

Kepala PT PELNI Cabang Serui, Whendy R. Imkotta, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor PELNI Cabang Serui, Jalan Cina Tua, Serui, Selasa (10/11/2026).

Whendy mengatakan, persiapan penambahan armada merupakan langkah antisipatif untuk memastikan kebutuhan transportasi laut masyarakat tetap terpenuhi, terutama pada periode Natal dan Tahun Baru yang diperkirakan mengalami peningkatan jumlah penumpang.

Menurutnya, transportasi laut masih menjadi sarana utama mobilitas masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, baik untuk perjalanan antarpulau maupun menuju sejumlah daerah di Papua dan luar Papua.

Ia menjelaskan, saat ini KM Ciremai menjadi kapal PELNI yang melayani rute Serui selama November 2026, setelah KM Dorolonda menyelesaikan pelayaran terakhirnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian PELNI dalam mempersiapkan ketersediaan armada, mengingat kebutuhan transportasi masyarakat diperkirakan meningkat menjelang Desember 2026.

Penambahan kapal diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat, memperlancar arus penumpang, sekaligus mengurangi potensi kepadatan selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

Meski demikian, rincian mengenai jumlah kapal tambahan, nama armada, serta jadwal operasionalnya masih menunggu informasi lebih lanjut.

Diskon Tiket 30 Persen Mulai 17 Desember 2026 Selain kesiapan armada, PELNI juga menyiapkan program potongan harga tiket kapal sebesar 30 persen yang dijadwalkan berlangsung mulai 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban biaya transportasi masyarakat, khususnya warga yang hendak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal bersama keluarga.

Kebijakan diskon ini juga menjadi salah satu upaya memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk memanfaatkan transportasi laut selama masa libur akhir tahun.

Masyarakat diimbau untuk memperhatikan ketentuan program diskon, ketersediaan tiket, serta jadwal keberangkatan kapal sebelum melakukan perjalanan.

Menghadapi potensi peningkatan jumlah penumpang, masyarakat Kepulauan Yapen juga diharapkan dapat merencanakan perjalanan sejak dini agar tidak mengalami kesulitan memperoleh tiket menjelang puncak arus mudik Natal maupun arus balik Tahun Baru.

Kesiapan armada, kepastian jadwal pelayaran, serta kualitas pelayanan penumpang menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran transportasi laut di wilayah kepulauan.

Melalui persiapan penambahan armada dan program potongan harga tiket tersebut, PELNI Cabang Serui berupaya meningkatkan pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan sekitarnya dalam menyambut perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

(ELVINO)

SPBU Atinggola Kehilangan Sisi Kemanusiaan, Pasien Gawat Darurat Diarahkan Minta Izin ke Sesama Pengantre, PPMA Minta Pertamina Tidak Tutup Mata

GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Ketua Umum Persatuan Pelajar Mahasiswa Atinggola (PPMA), Mahfud Hilomalo, mengecam pelayanan di SPBU Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dinilai mengabaikan sisi kemanusiaan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat.

Kecaman tersebut berangkat dari informasi seorang masyarakat berinisial OIN. Ia menyampaikan bahwa saat itu sedang membawa orang dalam kondisi gawat darurat menuju rumah sakit dan mendapati SPBU dipadati antrean panjang. Atas kondisi tersebut, OIN meminta salah seorang petugas SPBU untuk mendahulukan dirinya karena harus segera tiba di rumah sakit.

Menurut OIN, petugas menyampaikan bahwa terdapat dua orang yang sudah lebih dulu mengantre dan bukan pengetap, lalu mengarahkan OIN untuk meminta izin kepada keduanya. Tanggapan petugas tersebut menjadi sorotan karena keputusan untuk memprioritaskan kondisi darurat justru dialihkan kepada sesama pengantre.

Mahfud menjelaskan bahwa panjangnya antrean pada saat itu diduga disebabkan oleh pembelian pertalite dalam jumlah besar menggunakan kendaraan roda empat dan sepeda motor berkapasitas besar.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026), Mahfud menilai sikap petugas tersebut telah melanggar aturan, norma, dan rasa empati.

"Kami memahami dari sisi hukum persoalan ini lemah karena OIN menggunakan mobil pribadi roda empat, bukan kendaraan darurat resmi. Namun kami melihat dari sisi sosial atau sosiologi, ini menyangkut empati dan harus kita perjuangkan," tulisnya.

Ia menambahkan, pemuatan berita ini didasari oleh keresahan masyarakat. Kritik tersebut ditujukan kepada oknum petugas serta kepada Pertamina selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, bukan kepada seluruh pekerja SPBU.

"Secara etika, hal itu merupakan kebijakan Pertamina, bukan kebijaksanaan petugas pengisi BBM. Pelayanan terhadap kondisi darurat seharusnya diatur jelas, bukan diserahkan kepada pengantre lain," tegasnya.

PPMA mendesak agar:

1. Pertamina mengevaluasi pelayanan SPBU Atinggola dan menindak oknum petugas yang bersangkutan.

2. Pertamina menetapkan dan menerapkan aturan tertulis tentang prioritas bagi kendaraan yang membawa pasien gawat darurat, termasuk kendaraan pribadi.

3. Dilakukan pembatasan pembelian dan pengawasan CCTV guna mencegah penimbunan.

4. Aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penimbunan BBM bersubsidi yang diduga menjadi penyebab antrean panjang.

Mahfud menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan bentuk peringatan dan kritik terhadap Pertamina agar pelayanan dan pengawasan di SPBU Atinggola segera dibenahi.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pengelola SPBU Atinggola dan pihak Pertamina. Tanggapan para pihak dibutuhkan demi keberimbangan berita.

Rep: JO